 |
Kades Rompo Makturu AR
.jpg)
Usai menjadi Inspektur upacara HJB, Gubernur NTB Dr.Muhammad Iqbal, S.IP didampingi Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaedy, unsur Forkopimda beserta istri berkesempatan melakukan Penarikan tirai papan informasi event
Penarikan tirai papan, menandai peluncuran beragam kegiatan seni dan budaya bertajuk Event Dana Mbojo Menyapa, "Dari Bima Untuk Indonesia" Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-385 Bima yang berlangsung selama tiga hari mulai Kamis 10 Juli sampai Sabtu 12 Juli 2025 di venue utama lapangan upacara Kantor Bupati Bima.
Hari I Kamis 10 Juli 2025, nuansa lokal mewarnai panggung yang disiapkan panitia dengan tampilan Hadrah, Mpisi dan Kalero Donggo, Atraksi Ranca Nae serta Bima Bershalawat.
Selanjutnya pada hari II Jumat (11/7) Karena Kandei Kolaborasi Biola dan Tari, Gantao, Tarian, Marais Kolaborasi Kasidah Klasik, Tarian Lupe, Tarian Sarau dan Penampilan La Hila Band.
Sementara para hari III, Sabtu (12/7) akan ditampilkan Kolaborasi Musik dan Atraksi Senin dan Budaya, Catwalk Putri Indonesia-NTB, Peragaan Busana (fashion show) dan Kolaborasi Musik Tradisional-Modern.
Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bima.(Suryadin/sekjend MDG)
Kades Rabakodo Drs. Jumardi M. Nor
 |
Usai menjadi Inspektur upacara HJB, Gubernur NTB Dr.Muhammad Iqbal, S.IP didampingi Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaedy, unsur Forkopimda beserta istri berkesempatan melakukan Penarikan tirai papan informasi event
Penarikan tirai papan, menandai peluncuran beragam kegiatan seni dan budaya bertajuk Event Dana Mbojo Menyapa, "Dari Bima Untuk Indonesia" Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-385 Bima yang berlangsung selama tiga hari mulai Kamis 10 Juli sampai Sabtu 12 Juli 2025 di venue utama lapangan upacara Kantor Bupati Bima.
Hari I Kamis 10 Juli 2025, nuansa lokal mewarnai panggung yang disiapkan panitia dengan tampilan Hadrah, Mpisi dan Kalero Donggo, Atraksi Ranca Nae serta Bima Bershalawat.
Selanjutnya pada hari II Jumat (11/7) Karena Kandei Kolaborasi Biola dan Tari, Gantao, Tarian, Marais Kolaborasi Kasidah Klasik, Tarian Lupe, Tarian Sarau dan Penampilan La Hila Band.
Sementara para hari III, Sabtu (12/7) akan ditampilkan Kolaborasi Musik dan Atraksi Senin dan Budaya, Catwalk Putri Indonesia-NTB, Peragaan Busana (fashion show) dan Kolaborasi Musik Tradisional-Modern.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengungkapkan, pentas seni dan budaya yang dihelat selama tiga hari tersebut merupakan ruang bagi rakyat untuk berekspresi, sejalan dengan tema HJB tahun ini. Ungkap Bupati. (MDG 23)
Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi beberapa waktu terakhir ini di wilayah rasa Na'e Barat, mpunda, raba diduga dipicu pendistribusian salah sasaran. Jatah gas elpiji dialihkan untuk keperluan omprongan tembakau di daerah lain. Imbas kelangkaan gas elpiji ini, dimanfaatkan oknum pangkalan, agen, dan pengecer menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kadisperindag kota bima, harus tolong turun kontrol kenakalan pangkalan yang mengatakan, menyikapi informasi kelangkaan gas elpiji yang dikeluhkan warga kota bima, pihaknya sudah turun sidak ke SPBE, pangkalan, agen hingga pengecer. “Infonya ada (gas elpiji) yang dibawa ke luar (daerah), tapi kami tidak tahu dari mana yang mengeluarkan,” kata dia, Sabtu, 6 Juli 2025.
Namun besar kemungkinan, elpiji yang seharusnya jatah di kota Bima dibawa ke luar untuk keperluan tembakau. Praktik semacam ini belum bisa dilacak pihaknya, sebab itu menjadi tugas aparat melakukan penanganan. Yang jelas, pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan terkait persoalan kelangkaan gas elpiji ini.
Sementara itu, dari hasil sidak tim Disperindag ke sejumlah agen, pangkalan, dan pengecer di beberapa wilayah seperti di rasa na'e barat, mpunda, raba tim menemukan pengecer menjual gas elpiji seharga Rp35000 bahkan sampai 45000 ribu per tabung. Harga ini tak sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp19 ribu per tabung.
Setelah ditelusuri oleh Tim media ini pas sabtu malam Minggu ke pangkalan, ternyata di pangkalan juga menjual jauh di atas HET seharga Rp35000 bahkan 45000 ribu per tabung ke pengecer. Tidak hanya itu, tim juga menemukan distribusi gas tak tepat sasaran dari agen elpiji yang seharusnya didistribusikan ke Kota Bima, malah dijual ke pangkalan di Luar daripada kota bima.
Temuan ini dianggap menjadi salah satu pemicu terjadinya kelangkaan gas elpiji di sejumlah daerah. Diperparah lagi kelangkaan ini justru dimanfaatkan oleh oknum untuk menaikkan harga gas elpiji.
Temuan sidak ini pun harus ditindaklanjuti oleh Pemkot bima untuk segera mengusut pengecer dengan memberikan sanksi kepada para agen elpiji yang nakal. Pihak Disperindag juga harus mengimbau agar para pengecer menjual gas elpiji sesuai HET.
Sementara itu, Komisi II DPRD harus menanggapi serius persoalan ini dengan meminta pemerintah daerah harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap rantai distribusi. Anggota Komisi II DPRD tolong turun tangan dan kontrol, kenakalan pangkalan gas elpiji secara sistem distribusi, tidak seharusnya terjadi kelangkaan jika mekanisme berjalan rusak atau di normal kembali.
Berdasarkan keterangan yang diterima dari pihak Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), kuota gas dari Pertamina telah tersalurkan sesuai prosedur, mulai dari agen hingga ke pangkalan pengecer. “Kalau kita hitung dari data dan keterangan SPBE, seharusnya tidak ada kelangkaan. Kuota yang ditetapkan sudah sesuai dan disalurkan sepenuhnya,” ujar Munawir.
Namun, ia mengakui potensi permasalahan bisa saja muncul dalam mata rantai distribusi antara agen dan pengecer. Oleh karena itu, Munawir menegaskan pentingnya peran Disperindag untuk melakukan pelacakan langsung ke lapangan, memastikan tidak ada praktik penyimpangan atau bahkan penimbunan.
Saya pribadi dan Tim MDG juga menyinggung soal kemungkinan adanya oknum agen yang bermain dengan distribusi di tingkat pengecer. “Ini harus jadi atensi. Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena ulah segelintir pihak,” tegasnya.
Terkait penambahan kuota, ia menjelaskan bahwa hal itu dapat diusulkan oleh kepala daerah kepada Pertamina pusat melalui jalur resmi untuk menyesuaikan kebutuhan per zonasi jika memang diperlukan.
Menurutnya, kelangkaan bisa jadi hanya bersifat kasuistik atau karena distribusi yang tidak merata. Namun jika masyarakat terus merasakan dampaknya, maka pihak DPRD siap meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan, dan kalau begini semua yang penjual gas elpiji lebih baik suruh jualan kembali minyak Tanah kaya seperti dulu di semua (HET).
“Kalau benar-benar terbukti elpiji tidak sampai ke masyarakat, tentu ini bukan hanya masalah administratif, tapi bisa berpotensi hukum. Maka pengawasan harus diperkuat,” tegasnya.
Kami minta kepada Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah walikota kota Bima, bupati Bima, dan gubernur provinsi NTB, bahkan polri dan TNI. pun diminta bertindak cepat agar distribusi gas bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak dijadikan ladang keuntungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Tim MDG)
Yang bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Jadi Bima Ke-385 tahun 2025 yakni Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si.
Upacara peringatan Hari Jadi Bima yang dirangkaikan dengan peluncuran Event Dana Mbojo Menyapa, dari Bima Untuk Indonesia tersebut dimulai pada pukul 08.30 WITA dan berakhir pada pukul 10.30 WITA, dan berjalan dengan tertib dan khitmad. Dengan mengusung tema "Bima Bermartabat, Rakyat Berdaulat".
Berbagai rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Jadi Bima Ke-385 turut mewarnai dan menambah semarak perayaan Hari Jadi Bima tahun 2025 ini. Rangkaian kegiatan diawali dengan Pawai Rimpu serentak 18 kecamatan se Kabupaten Bima dan Do'a Dana serentak pada masing-masing kecamatan.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan atas nama pribadi, pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bima mengucapkan selamat Hari Jadi Bima Ke-385, 5 Juli 2025.
Tentu di usia yang Ke-385 ini banyak torehan dan capaian prestasi yang telah diukir selama ini. Tidak sedikit pula tantangan yang dihadapi dalam membangun Dou Labo Dana Mbojo kedepan.
"Namun, saya yakin dan percaya, Bima yang Bermartabat, rakyat berdaulat dapat diwujudkan melalui kedua putra daerah terbaik yakni Bupati Bima dan Wakil Bupati Bima saat ini," ungkap Wali Kota.
"Sekali lagi selamat Hari Jadi Bima yang ke-385, semoga sukses mewujudkan Bima Bermartabat," imbuhnya.
Turut hadir pada peringatan Hari Jadi Bima ke-385 tersebut selain Bupati dan Wakil Bupati Bima, juga turut dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima, Ketua TP PKK Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati A. Rahman, SE, STR.Keb, Bupati Dompu, Bupati Lombok Barat, Jajaran Forkopimda Kota dan Kabupaten Bima, aparatur Pemerintah Kabupaten Bima dan jajaran pemerintah kecamatan dan desa se Kabupaten Bima.(Sekjend MDG)
Setelah gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, Asri) dilaunching pada HUT Kota Bima Ke-23, jajaran DWP Kota Bima turut ambil bagian dalam rangka mendukung dan mensukseskan program Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima dengan aksi nyata.
Salah satu anggota DWP Kota Bima, Hj. Fitriani H. Mahfud, mengatakan bahwa aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh pihaknya di jajaran DWP murni mendukung dan mensukseskan program Kepala Daerah.
Umi Fitri sapaan istri Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima ini mengaku bahwa pihaknya di jajaran DWP Kota Bima rutin melaksanakan kegiatan kebersihan disejumlah titik, seperti destinasi wisata, fasilitas umum, dan penanaman bunga disejumlah taman kota.
"Ibu ketua dan kami semua di pengurus DWP Kota Bima siap mendukung Gerakan Kota Bima BISA dalam aksi nyata," pungkasnya.
Turut hadir pada gotong royong pembersihan pantai Kolo tersebut antara lain, Ketua DWP Kota Bima, Hj. Salmah H. Mukhtar, S.Pdi, dan jajaran pengurus lainnya yang merupakan istri-istri Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.(Sekjend MDG)
Sebagai putra daerah yang menyaksikan denyut nadi masyarakat Obi sehari-hari, saya meyakini bahwa pemekaran wilayah Kepulauan Obi menjadi kabupaten sendiri adalah langkah visioner dan sangat relevan* untuk menjawab ketimpangan selama ini.
Pemekaran Bukan Ambisi Politik, Tapi Kebutuhan Rakyat*
Dengan luas wilayah yang tersebar dan medan geografis kepulauan, mustahil pelayanan publik dapat menjangkau setiap warga secara cepat dan merata jika masih terikat pada kabupaten induk yang jauh secara administratif maupun emosional.
Pemekaran akan memungkinkan:
- *Pemerintahan yang lebih dekat* dengan rakyat
- *Anggaran yang dapat difokuskan untuk pembangunan lokal*
- *Akses pelayanan yang adil* —khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar
Tambang Besar, Masyarakat Harus Jadi Pemilik Manfaat*
Obi adalah rumah bagi tambang-tambang berkelas dunia, salah satunya di bawah pengelolaan *PT Harita Nickel*. Tapi pertanyaannya sederhana: *berapa banyak masyarakat lokal yang benar-benar menikmati hasil kekayaan tanah mereka sendiri*?
Dengan menjadi daerah otonom baru, *Pulau Obi punya peluang lebih besar untuk mengatur ulang arah kebijakan tambang*:
- *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)* dari pajak dan retribusi sektor tambang
- *Keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor industri*, tidak hanya sebagai tenaga kerja kasual, tapi juga dalam posisi strategis
- *Penguatan regulasi dan kontrol lingkungan* agar dampak ekologi tidak menumpuk pada generasi mendatang
Keuntungan Nyata bagi Masyarakat Obi*
1. *Peningkatan kualitas hidup* melalui pembangunan infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, rumah sakit)
2. *Penguatan ekonomi keluarga dan UMKM*, seiring tumbuhnya pasar lokal dan akses permodalan
3. *Pembukaan lapangan kerja baru* di bidang pertambangan, jasa, dan pariwisata
4. *Revitalisasi budaya dan identitas lokal*, yang selama ini tenggelam di bawah bayang-bayang birokrasi pusat
Kesimpulan: Mandiri di Atas Kaki Sendiri*
*Pemekaran bukan bentuk pemisahan, melainkan penguatan peran lokal dalam rumah besar Indonesia.* Masyarakat Obi tidak menuntut istana atau jalan tol mewah; yang mereka minta hanya kesempatan yang setara untuk hidup layak, memajukan tanah leluhur, dan menjadi aktor utama pembangunan.
Jika pemerintah pusat ingin melihat Indonesia Timur maju, *dengarkan suara dari Pulau Obi—suara yang telah lama menunggu di balik tebalnya tumpukan dokumen perizinan tambang.*
---
Tim/////
Selain dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Badrah Ekawati A. Rahman, Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Mpunda, dan Lurah Sadia.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Bima terus berkomitmen dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pemenuhan gizi anak dan penguatan ketahanan pangan lokal.
"Hingga Juli 2025, Kota Bima telah memiliki delapan Dapur MBG, dengan tiga dapur yang sudah aktif beroperasi dan sisanya sedang dalam tahap persiapan. Setiap dapur mampu melayani sekitar 3.500 anak, selama 20 hari dalam sebulan," ujarnya.
Ia menegaskan, bayangkan berapa banyak kebutuhan pangan seperti beras, sayur, buah, telur, dan bahan bergizi lainnya yang harus disediakan. Ini adalah tantangan sekaligus peluang besar.
Wali Kota menambahkan, program ini bukan hanya menyasar aspek gizi anak-anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang sangat luas.
"Satu dapur bisa menyerap sekitar 50 tenaga kerja, maka bila 10 dapur aktif, kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi 500 orang. Inilah efek ganda dari program ini,” ucapnya.
Wali Kota Bima terus mendorong agar sektor pertanian, koperasi, dan pelaku usaha lokal ikut berperan aktif. Pertanian harus melakukan terobosan.
"Kita butuh pasokan lokal yang kuat, masyarakat dan pengusaha juga harus ambil bagian, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat luas,” kata Wali Kota.
Wali Kota Bima mengajak seluruh elemen untuk mendukung penuh program Dapur MBG sebagai upaya membentuk generasi masa depan yang unggul.
"Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi investasi besar untuk mencetak anak-anak Kota Bima yang cerdas, sehat, dan tangguh untuk memimpin bangsa ini ke depan," pungkasnya.(Sekjend MDG)