Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 03 Juli 2025

Sekda Kota Bima Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bima Terkait Penyampaian Laporan dan Keputusan Akhir Terhadap LPJ APBD Tahun Anggaran 2024

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id. cetak dan online. --Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bima yang digelar hari ini, dengan agenda utama penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

Kamis, 3 Juli 2025.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Samsuri, SH, dan disaksikan oleh para Wakil Ketua, Anggota DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.

Agenda rapat paripurna kali ini mencakup tiga poin penting, yakni:
• Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,
• Pengambilan Keputusan DPRD Kota Bima atas Raperda LPJ Tahun Anggaran 2024,
• Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Bima terhadap Raperda LPJ Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD menyampaikan hasil pembahasan dan evaluasi terhadap dokumen LPJ yang telah diajukan Pemerintah Kota Bima. Hasil laporan tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan oleh DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2024.

Sekda Kota Bima mewakili Walikota Bima menyampaikan sambutan dan pendapat akhir Walikota Bima terhadap proses pembahasan LPJ tersebut. Dalam penyampaiannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Bima yang telah membahas, meneliti, dan mengkaji, serta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Rapperda), tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bima Tahun anggaran 2024.

"Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Bima, yang telah menyetujui Rapperda yang kami usul, dan insya Allah, rancangan ini akan kami sampaikan ke Gubernur NTB, agar dapat dievaluasi kembali". Ujarnya.

Dengan telah disetujuinya Rapperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, baik di tingkat fraksi, maupun Badan Anggaran DPRD Kota Bima, maka rancangan ini nantinya akan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan di Kota Bima, dan diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang.

Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, ditutup dengan pengesahan Raperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, yang menandai berakhirnya proses evaluasi dan akuntabilitas anggaran tahun lalu.(Sekjend MDG)

Wakil Wali Kota Bima Buka Monev JKN se-NTB

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id. cetak dan online --Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penganggaran dan Pembayaran Iuran JKN yang Bersumber dari APBD se-NTB di Ballroom Marina Inn Hotel, Kamis, 3 Juli 2025.

Dalam sambutannya Ia menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi seperti ini bukan sekadar rutinitas tahunan atau bentuk administratif belaka. Kegiatan ini adalah wujud refleksi kolektif atas sejauh mana komitmen kita dalam mewujudkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Kita semua paham bahwa anggaran daerah memiliki keterbatasan. Namun sebesar apa pun keterbatasan itu, kepedulian terhadap kesehatan rakyat tidak boleh menjadi pilihan kedua," ujarnya.

Di Kota Bima sendiri lanjutnya, terus berupaya menjaga kepatuhan dalam penganggaran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Setiap tahun, dilakukan perencanaan yang cermat, validasi data yang ketat, serta sinergi lintas perangkat daerah agar tidak terjadi keterlambatan atau kekeliruan.

"Kami memahami bahwa satu hari saja keterlambatan pembayaran dapat berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat, dan itu adalah hal yang harus kita hindari bersama," tegasnya.

Feri mengajak semua pihak untuk terus menjaga sinergi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan Program JKN, agar rakyat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam hidup mereka.

"Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, memperbaiki yang kurang, dan memperjuangkan yang belum. Karena kesehatan adalah fondasi dari segala aspek pembangunan," tutupnya.

Sementara itu Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu Horas mengingatkan Pemerintah Daerah agar meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran iuran JKN. "Daerah-daerah yang masih memiliki tunggakan segera menyelesaikan kewajiban tersebut dan menargetkan pelunasan dapat dituntaskan pada tahun ini," tegasnya.(Sekjend MDG)

Sambut Porprov dan PON, Wali Kota Bima Terima Kunjungan Silaturahmi Pengurus KONI Kota Bima

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id. cetak dan online --Wali Kota Bima, H. A. Rahman SE, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bima di ruang kerja Wali Kota Bima, Kamis 03 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua KONI Kota Bima Alfian Indra Wirawan menyampaikan beberapa hal penting terkait perkembangan organisasi dan program keolahragaan di daerah. Disampaikan bahwa KONI Kota Bima telah melakukan pembaruan kepengurusan untuk masa bakti 2024–2028, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Bima yang telah mengalokasikan anggaran untuk Cabor.

Terkait cabang olahraga (cabor), saat ini KONI tetap fokus pada 42 cabor yang telah ada, dan mulai bersiap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB yang akan digelar tahun 2026 mendatang yang di puasatkan di Kota Mataram. Diharapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima bisa menjadi bapak asuh bagi cabor-cabor potensial yang akan berlaga nantinya.

Selain itu, dijadwalkan pada akhir Juli mendatang akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk membahas program persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk itu, KONI memohon dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bima agar atlet-atlet daerah dapat tampil maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus KONI. Beliau mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua KONI pada tahun 2018, sehingga memahami tantangan yang dihadapi dunia olahraga daerah.

"Meski kondisi saat ini cukup sulit, namun saya melihat kontribusi dan semangat KONI terus tumbuh. Kita harus mempersiapkan atlet sebaik mungkin untuk menghadapi Porprov, dan harapan saya Kota Bima bisa kembali masuk tiga besar,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota Bima menegaskan pentingnya membangun keseimbangan antara prestasi Cabor Potensial meskipun dengan keterbatasan anggaran juga peningkatan nilai keimanan dan ketakwaan seperti di tunjukan dalam Kegiatan MTQ untuk meraih juara nasional.

Beliau juga menyampaikan harapan agar Kota Bima memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk mendukung pelaksanaan Porprov mendatang, sehingga bisa memberi dampak positif bagi ekonomi dan kemajuan daerah.

“Gedung-gedung olahraga dan aset kita harus dioptimalkan kembali. Kita ingin Kota Bima jadi tuan rumah yang siap dan menarik perhatian daerah lain,” Tutupnya.(Sekjend MDG)

Pemerintah Kecamatan Monta Meriahkan HUT jadi Bima Ke-385.

      Comment   


Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Pemerintah Kecamatan Monta melaksanakan Pawai budaya dalam rangka menyambut HUT jadi Bima Ke-385, dengan Tema "Bima Bermartabat, Rakyat Berdaulat", Kamis, (03/07/25)

Nampak di panggung kehormatan Kadis Damkar, Camat Monta Imam Firdaus, ST, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Fahrurrahman, SE., MM, Kepala Dinas Damkar A. Rifaid, ST, Korwil Bahtiar, S.Pd, Wadan Ramil 1608-07/Monta Kapten Inf. Ibrahim, kepala Puskesmas, hadir juga Kepala Desa dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Monta, serta ratusan masyarakat yang menyaksikan berjalannya kegiatan tersebut.

Selanjutnya, Pawai Budaya Hari Jadi Bima Ke-385 yang diikuti seluruh instansi vertikal dan mitra kerja Pemerintah Kecamatan Monta ini disambut langsung oleh Bapak Camat Monta dan Tamu Kehormatan di lapangan Sepak Bola Desa Tangga.

Pada kesempatan itu, Camat Monta Imam Firdaus, ST menjelaskan, Menandai awal kepempimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bima Ady-Irfan kita melaksanakan pawai budaya dengan agenda yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, dimana kita melaksanakan pawai budaya berkumpul di halaman Kantor Bupati.

Namun kali ini justru dilaksanakan dimasing-masing Kecamatan, ini menandakan sebuah perubahan yang luar biasa. Dengan kehadiran pemimpin yang baru, ternyata memberikan warna baru dan menciptakan hal-hal baru bagi masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya," ujarnya.

Lanjutnya, ucapan terimakasih yang luar biasa kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Monta yang sudah berpartisipasi dalam memeriahkan pawai budaya dalam rangka HUT jadi Bima yang Ke-385. Semoga panjangnya usia Bima Ke-385 tahun ini menjadi arti penting bahwa perjuangan dari semua pendahulu Kabupaten Bima akan terus selalu hidup dari semangat-semangat baru perubahan, ungkapnya penuh semangat.

Terakhir, Kami selaku Pemerintah Kecamatan Monta menyampaikan Selamat Hari Jadi Bima Ke-385, bersama bersatu mewujudkan Bima Bermartabat, Rakyat Berdaulat", tutupnya (MDG 23)

Peresmian Kantor Koperasi Merah Putih di kore Kecamatan Sanggar NTB

      Comment   


Sanggar NTB, Media Dinamika Global.id.--Rabu 02 Juli 2025, Di Kore Sanggar, telah di Peresmiankan Kantor Koperasi Desa Merah Putih Kore yang di siapkan oleh pengurus koperasi tersebut dalam menyambut hari ulang tahun koperasi pada tanggal 12 juli mendatang. 

pada hal ini agenda peresmian ini tentudi inisiasi oleh seluruh pengurus koperasi desa merah putih kore, karena melirik dari pada tujuan lahir koperasi merah putih menjadikan pilar terdepan dalam stabilkan ekonomi desa dan menjadikan desa yang mandiri secara ekonomi, maka dari pada itu semangat perlu kita kobarkan dalam menjalankan program ini.  

Peresmian kantor Koperasi ini juga bertujuan untuk mempersiapkan agenda pentinga pada Koperasi desa merah putih kore.

 Pada kesempatan tersebut seluruh pengurus  menyampaikan sebuah keinginan bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa, swasembada pangan, dan pemerataan ekonomi. 

menurut bapak Syahrudin selaku staf di desa kore yang mewakili bapak kepala Desa Kore bahwasanya langkah ini tentu di apresiasi oleh pemerintah desa karena pengurus koperasi desa merah putih kore mengawali peresmian kantor koperasi, maka sudah jelas bahwasanya kopdes merah putih kore menjadi contoh utk desa lain dalam memprogreskan koperasi tersebut.

selain itu, bapak Camat Sanggar memberikan sambutannya pada peresmian kantor koperasi merah putih kore,, bahwasanya, pengurus "koperasi desa merah putih kore lebih mengawali peresmian dari seluruh koperasi desa merah putih di seluruh Desa Se-Kecamatan, beliau juga mengapresiasi inisiatif pengurus dalam merancang agenda tanpa harus menunggu momentum ulang Tahun Koperasi pada tanggal 12 Juli, ini sudah jelas bahwasanya Pengurus kopdes kore sudah lebih maju dalam menjalankan amanah tersebut. Bapak camat sanggar juga menyarakan, bahwa pengurus mesti bekerja sama tanpa harus saling sikut-menyikut serta kolaborasi dengan stag holder-holder (Bermitra) pada pemerintah dan pemilik usaha yang bisa di ajak kerjasama.(Danis MDG)

Rabu, 02 Juli 2025

Aplikasi Lampung-In Jadi Gerbang Utama Layanan Digital Pemprov Lampung.

      Comment   

Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada publik, salah satu upaya tersebut diwujudkan dengan diluncurkannya aplikasi Lampung-In pada tanggal 15 Juni 2025 yang lalu.

Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, dibahas terkait Implementasi dan pengembangan aplikasi Lampung-In, Kamis 03 Juli 2025.

Aplikasi Lampung-In menjadi langkah konkret dalam mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dikembangkan melalui kerja sama dengan Tim Jakarta Smart City (JSC) dan mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta, Lampung-In dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik di Provinsi Lampung. 

Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk menjadikan Lampung-In sebagai gerbang utama bagi seluruh layanan digital pemerintah daerah, sejalan dengan visi Gubernur Lampung dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). 

Sekdaprov menekankan bahwa Lampung-In, yang awalnya dirancang sebagai platform pelaporan masyarakat, diharapkan berkembang menjadi sistem terintegrasi yang mewadahi seluruh produk digitalisasi dan aplikasi di Provinsi Lampung. 

“Kami berharap Lampung-In menjadi media utama bagi masyarakat Lampung untuk mengakses berbagai layanan,” ujar Sekdaprov. 

Lebih lanjut, Sekdaprov menegaskan agar sosialisasi Lampung-In tidak hanya terbatas pada media sosial, melainkan juga melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

“Lampung-In harus meresap ke dalam ASN, memenuhi semua kebutuhan ASN. Jika memungkinkan, semua kegiatan OPD dan Pemprov Lampung dapat diakses melalui Lampung-In. Mari kita jadikan Lampung-In super aplikasi heroik yang benar-benar membantu masyarakat dan mendorong pemanfaatan yang lebih sering,” tegasnya. 

Sekdaprov berharap dalam pengembangannya, seluruh aplikasi atau sistem digitalisasi OPD dapat digabungkan ke dalam aplikasi Lampung-In. 

Dalam rapat tersebut, Kepala UPTD Pusdatin Bappeda Provinsi Lampung, Vika Vitri Indra, menyampaikan progres terkini pasca-peluncuran Lampung-In. 

Hingga saat ini, aplikasi telah diunduh oleh sekitar 10.000 pengguna, dengan 5.000 lebih pendaftar. Dari total 145 laporan pengaduan, 77 laporan telah diproses, 40 laporan selesai, dan 28 laporan tidak dapat diproses karena di luar ranah kewenangan Pemprov Lampung. Waktu tercepat penanganan laporan adalah 1x24 jam, sementara yang terlama berkisar 30-60 hari kerja. 

Sebagai upaya untuk mempercepat penanganan laporan, UPTD Pusdatin Bappeda berencana mengundang seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk membahas pembagian tugas dan kewenangan dalam penanganan laporan melalui Lampung-In, sehingga laporan dapat ditangani secara langsung oleh inspektorat di ranah masing-masing. 

“Sudah banyak masyarakat yang membayar pajak melalui aplikasi Lampung-In, ini menunjukkan bahwa aplikasi ini mulai diterima dan memberikan manfaat nyata,” Ujar Vika.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menambahkan bahwa Lampung-In berpotensi menjadi "maskot" bagi berbagai tugas dan fungsi Kominfo. 

Kadis Kominfotik berharap bahwa sebagai super aplikasi, Lampung-In dapat menjalin kolaborasi dengan instansi vertikal, namun tetap tunduk pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diubah menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBD). 

Dampak dari pengembangan Lampung-In ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah dengan mudah, mengurangi birokrasi, dan mempersingkat waktu tunggu. 

Selain itu, aplikasi ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan terintegrasi yang memungkinkan pemantauan respons OPD. Dampak lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat karena kemudahan akses akan mendorong untuk aktif memberikan masukan dan pengaduan, serta integrasi data dan informasi melalui penggabungan berbagai aplikasi OPD, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. 

Hasil akhir yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah terwujudnya Lampung-In sebagai "Super Aplikasi" Heroik yang menjadi gerbang utama bagi seluruh layanan digital Pemprov Lampung serta menciptakan ekosistem digital yang komprehensif. 

Sehingga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh berkat efisiensi dan transparansi, peningkatan Indeks SPBE Provinsi Lampung sejalan dengan program pemerintah pusat, dan peningkatan adopsi teknologi oleh ASN dan masyarakat karena sosialisasi dan kemudahan penggunaan. 

Implementasi dan pengembangan aplikasi Lampung-In merupakan langkah strategis dalam memantapkan Lampung-In sebagai tulang punggung digitalisasi pemerintah daerah dan menjadikan Lampung sebagai provinsi yang terdepan dalam inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. (Fs/Red) 

Sukseskan Kongres GMNI XXII: Momentum Konsolidasi Dan Arah Perjuangan GMNI

      Comment   


Media Dinamika Global.Id || Mataram - Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Ke-XXII akan diselenggarakan di Kota Bandung Jawa Barat pada tanggal, 15-18 Juli 2025. 

Momentum konsolidasi, evaluasi internal organisasi, dan menentukan arah juang organisasi yang lebih solid dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat.

Ketua DPD GMNI NTB, Al Mukmin Betika menegaskan kongres GMNI tidak hanya dijadikan sekadar agenda rutinitas untuk pemilihan pengurus tetapi melainkan agenda penting untuk mempertegas garis perjuangan yang bersumber pada cita cita besar Bung Karno.

"Agenda ini akan menjadi mimbar intelektual serta strategis dalam menentukan arah juang organisasi ke depan, di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang di indonesia," tegasnya. Kamis (3 Juli 2025).

Al Mukmin berharap penyelenggaraan Kongres GMNI dapat berlangsung demokratis dan menjunjung tinggi nilai persatuan dan juga diletakkan pada lahirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa GMNI ke arah yang lebih progresif dan revolusioner.

"Saya mengajak semua kader untuk bersatu dan menjaga integritas gerakan. Kongres XXII di bandung harus menjadi titik balik bagi GMNI untuk konsolidasi kepemimpinan yang progresif dan keputusan strategis yang menyelamatkan arah juang organisasi kedepannya," pungkasnya.

Redaksi _ Surya Ghempar.

Ribuan Hektare Lahan Petani di Sumatera Utara Dapat Bantuan 22 Ton Lebih Benih Padi Gogo dari PTPN IV Palmco.

      Comment   

Sumatera Utara - Mediadinamikaglobal.id || Holding Perkebunan PTPN III (Persero) melalui Sub Holding PTPN IV PalmCo kembali menunjukkan komitmennya terhadap ketahanan pangan nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui program bantuan benih padi gogo yang menyasar ratusan petani sawit di Sumatera Utara, Kamis 03 Juli 2025.

Penyaluran tahap awal dilakukan dengan jumlah realisasi sebesar 1.660 kg atau lebih dari 1,5 ton benih padi gogo kepada KUD Berkah Ikhtiar di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan batu, Sumatera Utara, Rabu 26 Juni 2025.

 Bantuan tersebut merupakan bagian dari rencana distribusi total sebesar 22.040 kg atau lebih dari 22 ton untuk wilayah Kabupaten Labuhan batu.

Selanjutnya akan diteruskan dengan penyaluran bantuan ke Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 2.200 kg atau 2,2 ton.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan serta mendukung arahan Kementerian Pertanian dalam percepatan tanam padi di lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) atau lahan sawit yang tidak lagi produktif pasca peremajaan. Penyaluran tahap awal ini mencakup areal seluas 83 hektare.

Acara penyerahan turut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Pertanian Labuhan Batu, Camat Bilah Hulu, Kepala Desa Pematang Seleng, perwakilan Regional Management Regional I dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa keterlibatan PTPN dalam memperkuat sistem pangan nasional merupakan bagian dari tanggung jawab bersama.

“Ketahanan pangan bukan semata urusan pemerintah. Dunia usaha, termasuk kami di PTPN, punya peran dalam memperkuat mata rantai produksi pangan, khususnya di wilayah pedesaan,” ujar Jatmiko.

Ia menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan program TJSL yang dijalankan perusahaan benar-benar memberi dampak langsung terhadap masyarakat.

Lebih jauh, Jatmiko menggaris bawahi bahwa bantuan benih padi gogo ini merupakan bagian dari pengembangan program TAMPAN (Tanam Padi PTPN). Menurutnya, TAMPAN merupakan tonggak yang menegaskan keseriusan PTPN dalam menyukseskan Asta Cita Presiden, khususnya dalam aspek ketahanan pangan nasional.

“Pemanfaatan lahan sawit yang belum produktif menjadi solusi konkret untuk mendukung swasembada pangan yang tidak hanya cerdas secara bisnis, tetapi juga berpihak pada kepentingan nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, PTPN IV PalmCo juga telah mendukung penanaman perdana padi gogo di lahan milik Universitas Almuslim (Umuslim) seluas 30 hektare di Kabupaten Bireuen, Aceh. Bantuan saat itu mencakup 1.000 kilogram benih, 5 unit alat tanam, pupuk, dan dukungan pemeliharaan senilai Rp 56 juta.

“Program TAMPAN sudah terbukti efektif, bahkan panen perdana telah dilakukan di Kabupaten Batang hari, Jambi pada 27 Mei lalu dengan hasil menjanjikan lebih dari 10 ton gabah dari luasan 5 hektare,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Irwan Perangin-angin menyampaikan bahwa program bantuan benih ini dirancang terintegrasi dengan pendampingan dan pemantauan berkelanjutan.

“Setelah bantuan disalurkan, kami menugaskan tim di Regional I untuk memantau perkembangan, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dan menyampaikan laporan rutin ke kantor pusat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa padi gogo merupakan pilihan strategis untuk lahan tanpa irigasi permanen seperti di wilayah Labuhan batu.

“Harapannya, bantuan ini memberikan multiplier effect seperti peningkatan produksi beras dan pendapatan petani,” tambahnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu yang diwakili oleh Kabid Tanaman Pangan menyampaikan apresiasi atas respons cepat PTPN IV PalmCo.

“Kita menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan pangan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahwa sektor korporasi bisa jadi katalis penting untuk transformasi pertanian,” ungkapnya.

Ketua KUD Berkah Ikhtiar, Sidik Aswandinoto, mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan.

“Selain meringankan biaya awal tanam, kehadiran perusahaan memberi kami motivasi bahwa petani tidak sendirian,” ujarnya.
( Fs/Red) 

BPK Temukan LSM-Ormas Penerima Hibah Rp 275 Juta belum Setor LPj

      Comment   

BIMA-Mediadinamikaglobal.id || Tim pemeriksa BPK Perwakilan NTB menemukan tujuh LSM-Ormas penerima dana hibah tahun 2024 belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) hingga batas akhir per 10 Januari 2025.

BPK menjelaskan, hibah disalurkan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangi oleh pihak penerima dan Kepala SKPD teknis. 

Setiap NPHD mengatur LPj harus diselesaikan dan diserahkan kepada Bupati Melalui SKPD teknis paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK Perwakilan NTB menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah menunjukan permasalahan terdapat tujuh penerima hibah yang disalurkan pada dua SKPD belum menyampaikan LPj dengan nilai total sebesar Rp 275 juta. 

"Rincian SKPD teknis pengelola hibah yakni Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar 235 juta dan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 40 juta," ungkap BPK dalam LHP.

Kepala Disdikbudpora telah menyurati penerima bantuan hibah terakhir tanggal 8 Januari 2025 untuk segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPj).

Lebih lanjut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyurati LSM/Ormas penerima bantuan terakhir tanggal 22 Januari 2025 kepada masing-masing penerima hibah, LBH Bima, GABIM, LSM LMND, HMI DIPO untuk dapat segera menyampaikan laporan penggunaan dana yang sudah menerima hibah.

"Berdasarkan keterangan dari SKPD pengelola hibah terkait diketahui LPj penggunaan hibah masih dalam proses pembuatan. Namun, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan penerima hibah masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah," papar BPK.

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bima, Zunaidin, mengakui ada temuan BPK terkait pengelolaan dana hibah.

"Ada 7 lembaga (yang belum serahkan LPj). Masih sisa 4 lembaga yang belum menyerahkan LPj. Dari 4 lembaga tersebut, 2 lembaga sudah menyerahkan LPj setelah pemeriksaan BPK dan

masih sisa 2 lembaga lagi," ujarnya dikonfirmasi via pesan whatsapp Kamis 3 Juli 2025.

Menurut dia, kedua lembaga yang belum menyerahkan LPj tersebut tetap akan menyerahkan LPj dalam waktu dekat.

"Apabila belum menyerahkan LPj mereka tidak akan dicairkan hibah tahun berikutnya," tegasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima, Syahrul yang dikonfirmasi terkait temuan BPK Perwakilan NTB tersebut hingga kini belum menanggapi. (MDG05) 

*Hari Jadi Bima ke-385: Momentum Meneguhkan Identitas dan Menata Masa Depan*

      Comment   

Bima, NTB. Media Dinamika Global.Id.-

Pada tanggal 5 Juli 2025, masyarakat Bima memperingati Hari Jadi ke-385. Di usia yang begitu panjang, Bima bukan hanya menyimpan sejarah yang kaya, tetapi juga memikul tanggung jawab besar untuk menata masa depan yang lebih bermartabat, berdaulat,adil, dan sejahtera. 

Pada momentum perayaan hari jadi Bima pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bima mengusung tema “Bima Bermartabat, Rakyat Berdaulat”.  Perayaan ini tidak sekadar seremoni tahunan, tetapi seharusnya menjadi refleksi bersama atas perjalanan panjang daerah dan arah baru pembangunan yang lebih menyentuh rakyat.

*Mengenang Jejak Sejarah, Menyemai Kebanggaan*

Bima dikenal sebagai daerah dengan jejak sejarah yang kuat. Kerajaan Bima, yang berdiri sejak abad ke-17, adalah simbol kekuatan lokal yang pernah memainkan peran penting dalam dinamika politik dan budaya di kawasan timur Nusantara. Tradisi, bahasa, sastra, dan struktur sosial Bima adalah warisan yang tak ternilai. Namun, kebanggaan terhadap sejarah bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan harus menjadi sumber inspirasi untuk membangun masa depan.

Di tengah derasnya arus kemajuan zaman, modernisasi dan globalisasi, masyarakat Bima perlu terus menjaga identitas budaya agar tidak tercerabut dari akarnya. Ini termasuk revitalisasi bahasa Mbojo, pelestarian adat istiadat, hingga menjadikan sejarah lokal sebagai bagian penting dari kurikulum pendidikan daerah. Hari Jadi Bima adalah momen strategis untuk membangkitkan kembali semangat kolektif dalam menjaga jati diri Bima sebagai daerah yang kaya akan nilai dan kearifan lokal.

*Membangun Daerah di Tengah Ketimpangan*

Namun, tak bisa disangkal bahwa Bima hari ini masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, kecamatan dengan desa, desa satu dengan desa yang lain masih terasa nyata. Infrastruktur dasar di banyak kecamatan masih tertinggal, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan belum merata, dan angka pengangguran di kalangan pemuda tetap menjadi masalah serius. Data kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), serta persoalan lingkungan seperti deforestasi dan banjir musiman menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai di Kabupaten Bima.

Momentum Hari Jadi ke-385 ni seharusnya menjadi titik balik bagi para pemangku kebijakan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak cukup dengan slogan atau pesta rakyat sebagai bentuk efouria belaka tapi masyarakat bima membutuhkan langkah konkret yang menyentuh kebutuhan mereka sehari-hari.

*Membangun Ibu Kota Kabupaten Di Kecamatan Woha*

Ketika bicara ibu kota tentu yang ada dalam benak kita semuanya adalah sentral pemerintahannya ada diwilayah  dan pusat dari segala kegiatan baik itu sosial politik lebih-lebih sentral ekonomi terpusat di ibukota. Menurut Eko Atmojo Dosen Ilmu Pemerintahan UMY yang juga fokus kajian pada  tata kelola pemerintah daerah dan kota) mengatakan “ibu kota kabupaten yang terletak disuatu kecamatan itu menjadi ikon dari kabupaten untuk dilakukan pembangunan dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah”.

     Akan tetapi melihat realitas yang terjadi pada ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Woha itu sama sekali tidak mencerminkan jantung kota, dengan kondisi yang kumuh, kotor, tidak terurus dan disepanjang jalan dibeberapa Desa begitu sangat gelap sehingga dampaknya menimbulkan tindakan kriminal. Seharusnya kebijakan yang menjadi perhatian utama dari menajemen kebijakan pemerintah daerah itu menjadikan ibu kabupaten sebagai wilayah ditata dengan baik baik dari segi infrastruktur (fisik) maupun suprastruktur (sumberdaya manusia). Tak terasa kepemimpanannya hampir selesai, akan tetapi belum ada menajerial kepemimpinannya untuk memprioritaskan pembangunan ibukota Kabupaten dikecamatan Woha ini.

Ini saatnya kepemimpinan baru/bupati baru untuk serius memprioritaskan pembangunan ibu kota kabupaten bima di kecamatan woha sebagai sentral kemajuan daerah bima

*Menata Birokrasi Menata Ulang Visi Bima ke Depan*

Hari Jadi Bima bukan hanya soal merayakan usia, tetapi juga menata ulang visi dan arah pembangunan. Bima harus membangun masa depannya dengan berpijak pada potensi lokal—pertanian, peternakan, pariwisata, dan budaya—yang digerakkan oleh teknologi dan semangat gotong royong. Digitalisasi pelayanan publik, penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal, serta tata kelola pemerintahan yang transparan adalah fondasi penting yang harus dibangun sejak sekarang.

Hari ini, kita tidak hanya mengenang 385 tahun sejarah, tetapi juga menulis lembaran baru. Lembaran di mana masyarakat Bima tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi subjek utama dari perubahan. Perayaan ini seharusnya membakar semangat untuk bangkit, menyatu, dan melangkah bersama.

Selamat Hari Jadi ke-385  Bima. Semoga daerah ini terus menjadi tanah yang penuh berkah, tempat lahirnya pemimpin bijak, rakyat tangguh, dan generasi muda yang mampu menjawab tantangan zaman. Oleh: Muhammad Fakhrur Rodzi, S.IP., M.IP (Lingkar Pinggir Bima)