Media Dinamika Global

Jumat, 23 Mei 2025

Wali Kota Bima Dorong Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima mengungkapkan bahwa di tiap desa dan kelurahan akan dibentuk Koperasi Merah Putih. Ini bukan koperasi biasa, ini merupakan program pemerintah pusat, cita-cita dan mimpi presiden Prabowo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Bima H. A. Rahman saat menghadiri acara Pendistribusian Zakat Konsumtif bagi fakir miskin bersama Baznas Kota Bima, di Aula Kantor Camat Asakota, pada Rabu, 21 Mei 2025.

"Saya harap saat musyawarah kelurahan, pilihlah orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas. Integritas itu orang yang dapat dipercaya untuk mengelola Koperasi Merah Putih," pesan Wali Kota.

Aji Man sapaannya mendorong pemerintah kelurahan untuk segera membentuk pengurus koperasi Merah Putih berdasarkan musyawarah kelurahan yang melibatkan tokoh masyarakat, RT, RW, pemuda, tokoh perempuan dan karang taruna.

"Tiap kelurahan lakukan musyawarah untuk menentukan pengurus koperasi Merah Putih. Sehingga koperasi ini berjalan maksimal, salah satunya dapat memutus mata rantai rentenir yang ada ditengah masyarakat," ujarnya.

Wali Kota menyebut, koperasi ini beroperasi dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi masyarakat.

"Inya Allah Koperasi Merah Putih ini dapat membantu perekonomian masyarakat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Koperasi Merah Putih adalah program pemerintah pusat yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui usaha bersama, memanfaatkan potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima Terima Kunjungan Silaturahmi DPW Partai Prima NTB


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima, H.Arahman H.Abidin, S.E., menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Umum Partai Prima Nusa Tenggara Barat (NTB) di ruang kerja Wali Kota Bima. Jum,at , 23 Mei 2025.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Daerah dan elemen partai politik. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan Langsung sekaligus Bendahara DPW Prima Jaya NTB , Fauzia Tiaida S.H, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Wali Kota serta mendiskusikan berbagai isu pembangunan dan kepemudaan di Kota Bima antara lain program perkampungan nelayan , program sekolah anak dan yang paling urgent adalah pembahasan terkait dengan penetapan lokasi dapur mandiri dengan skema APBN.

 

Wali Kota Bima menyambut baik kedatangan Ketua Umum Partai Prima NTB dan berharap komunikasi serta sinergi antara pemerintah dan partai politik dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kota Bima.

 

“Kami sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan gagasan dari semua pihak, termasuk partai politik, dalam rangka membangun Kota Bima dalam berbagai segi dan bidang. " ujar Wali Kota Bima.

 

Selain itu juga , Wali Kota Bima menegaskan bahwa terkait dengan penetapan lokasi dapur mandiri , Pemerintah Kota Bima akan mencoba mempelajari dulu alur dan mekanisme yang jelas yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bima untuk menyiapkan lahan pembangunan.

 

Pertemuan tersebut diakhiri dengan foto bersama dan komitmen untuk terus menjaga komunikasi yang konstruktif di masa mendatang.(Sekjend MDG)

Penyidik Serahkan Tersangka Korupsi KUR BSI Bima ke JPU

BIMA-Mediadinamikaglobal.id || Penyidik menyerahkan tahap dua tersangka Ilham dalam perkara dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro 2021-2022 pada BSI KC Bima Soetta 2 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jumat 23 Mei 2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Bimz, DR Ahmad Hajar Zunaidi, SH., MH mengatakan tim penyidik telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro pada BSI KC Bima Soetta 2.

“Tersangka I (Ilham) akan ditahan di Rutan Kelas IIB Raba Bima selama 20 hari terhitung sejak 23 Mei sampai 11 Juni 2025,” ucapnya.

Perbuatan tersangka I selaku karyawan BUMN sebagai Mikro Marketing Manager di BSI KC Bima Soetta 2 disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Bima, kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka I sebesar Rp 9.559.811.798,71 miliar. (MDG05

Jokowi Jawab Tantangan Megawati Soal Ijazah Asli: Saya Buka di Pengadilan, Biar Terang Benderang


Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Meski menyesalkan, Jokowi memutukan proses hukum ini harus dijalani agar perkara ijazah palsu yang menghebohkan tersebut menjadi terang benderang.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan membuka ijazah asli saat sidang di pengadilan. Pernyataan tersebut dikemukakan Jokowi menanggapi sindiran Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, agar ijazah aslinya ditunjukkan ke publik.

"Ya nanti, nanti akan saya buka di sidang pengadilan, biar terang benderang semuanya," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di kediaman pribadi Jalan Kutai Utara No 01, Sumber, Solo, Jumat (23/5).

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Masalah Ringan, Tapi Perlu Dibawa ke Ranah Hukum Agar Gamblang

Perlawanan Jokowi Dituding Pakai Ijazah Palsu


Jokowi Bawa ke Ranah Hukum Kasus Ijazah Palsu: Ini Sudah Jadi Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo mengaku sedih soal ijazahnya yang dituding palsu hingga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Bahkan hingga dirinya membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut akan terus berlanjut ke proses berikutnya meskipun Bareskrim telah mengumumkan keaslian ijazahnya.


"Ya sudah sa6y sampaikan kan. Sebetulnya saya sedih lho itu berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi ya sekali lagi supaya gamblang dan jelas itu," tandasnya.Jokowi menegaskan jika tahapan tersebut harus dijalani agar perkara ijazah palsu yang menghebohkan tersebut menjadi terang benderang.

"Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Bareskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang," katanya.


Disinggung terkait polemik ijazah yang juga merembet ke keabsahan skripsi, Jokowi menyayangkannya. Ia khawatir permasalahan tersebut tidak akan selesai.


"Ya nanti kalau merembetnya kemana mana ya enggak akan selesai selesai. Skripsinya kan juga sudah, skripsinya kan juga ada di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Dulu kita menyerahkannya di bagian pengajaran, ada semua. Ya dicek lagi aja. Setelah ngecek ijazah, ngecek skripsi nnti ngecek KTP, ngecek KK, hahaha. Ngecek SIM, semuanya dicek," ucapnya.


Jokowi menambahkan, urusan di Bareskrim saat ini masih dalam proses. Semuanya dalam proses, termasuk yang di Polda Metro Jaya.


"Masih semuanya dalam proses, kan baru memanggil saksi saksi. Baru mengumpulkan barang barang bukti mestinya.

Masih semuanya dalam proses hukum," jelasnya.

Jokowi berharap proses hukum di Bareskrim maupun Polda Metro Jaya berjalan lancar. Sehingga semua menjadi terang benderang.


"Ya ini agar ini menjadi terang benderang semuanya. Menjadi pembelajaran kita semuanya, bahwa menyampaikan sesuatu, mengekspresikan sesuatu itu boleh boleh saja, berpendapat itu juga boleh boleh saja, mengkritik itu juga boleh boleh saja. Tapi kan ada aturan mainnya, ada batasan batasannya. Berdemokrasi itu juga oleh konstitusi jg diberikan ruang seluas luasnya, tapi juga ada batasan batasannya," pungkasnya.


Diberitakan sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung hebohnya kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut, publik menjadi gonjang-ganjing soal Ijazah itu.


Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).


"Orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah benar apa enggak?" ujar Mega.

Mega menyebut, bila ijazahnya benar maka sebaiknya tunjukkan saja ke publik.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di Ijazah betul gitu, kasih aja 'ini Ijazah saya' gitu loh," imbuhnya(Tim MDG)

Motif Roy Suryo Ngotot Buktikan Ijazah Jokowi Palsu, Staf Presiden: Projek uang besar tanpa tender


Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Motif Roy Suryo ngotot buktikan ijazah Jokowi palsu diduga ada maksud terselubung. 

Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Ali Mochtar Ngabali membocorkan rencana jahat di balik kasus ijazah Jokowi.

Ali Ngabalin mengatakan kasus ijazah Jokowi merupakan proyek besar tanpa tender yang menghabiskan banyak uang.

Polemik ijazah Jokowi sudah berlangsung kurang lebih selama dua tahun lamanya.

Sampai kemudian kasus ini bergulir pada ranah hukum.

Aduan masyarakat dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana sudah dipatahkan Bareskrim Polri lewat uji laboratorium forensik (Labfor).

Hasilnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli karena identik dengan sejumlah pembanding.

Lalu ada juga laporan Jokowi di Polda Metro Jaya dengan terlapor Roy Suryo, Dokter Tifa, Rismon Sianipar, K dan E atas tuduhan pencemaran nama baik.

Selain itu berlangsung pula sidang perdata di Pengadilan Negeri Solo.

Bahkan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) tak luput, mereka digugat di Pengadilan Negeri Sleman.

Ali Mochtar Ngabali mengatakan tak habis pikir, sosok Jokowi yang sudah melanglangbuana di Indonesia justru dituduh negatif.

"Saya datang juga ke pak Jokowi kemudian saya sempat ngobrol dengan beliau soal ini (kasus ijazah). Orang ini luar biasa dalam sejarah politik dunia, Jokowi itu Wali Kota dua periode, Gubernur, Presiden dua periode, bagaimana bisa ada yang menuduh ijazahnya palsu. Orang itu harus beretika lah dalam hal cari makan," kata Ali Ngabalin.

Ia mengatakan mestinya para pelapor ijazah Jokowi itu mencari makan dengan cara yang benar, bukan dengan mencaci bahkan sampai menuduh.

"Cari makan dengan gaya yang halal. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan caci maki," katanya.

Menurutnya ada maksud terselubung yang dimiliki para pelapor ijazah Jokowi.

"Sekarang kita bisa lihat, kita to teh point. Kalau dilihat setiap statment itu kan hanya segitu-gitu saja tidak berkembang. Ukurannya gampang, tinggal kita nilai. Kalau sudah keluar hujatan, makhluk apa ini namanya ? kaya bangsa ini tidak punya peradaban," katanya di Youtube Sindonews.

"Cari uang dengan cara beradab dan halal. Jangan begitulah, ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus," tambah Ngabalin.

Bahkan Ngabali membocorkan bahwa ada sejumlah pelapor ijazah Jokowi yang pernah curhat padanya.

"Saya tahu lho ini siapa-siapa, yang berteriak saya tahu. Oh si anu pernah datang ke saya 'kenapa Jokowi beginikan saya Li'. Oh ini saya tahu, saya tahu semua, saya lihat. Jadi saya paham semua," katanya.

Ali Mochtar Ngabali membocorkan soal proyek besar dengan uang banyak di balik kasus ijazah Jokowi.

"Saya sudah tulis projek ijazah palsu itu projek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu, masa gak abis-abis. Pasti banyak lah. Kalau Indonesia urusan begitu kan sudah sangat profesional," kata Ngabalin.

"Projek ijazah palsu itu adalah projek tanpa tender dengan uang gede," tambahnya.

Dengan adanya laporan Jokowi, Ngabalin berharap hal tersebut bisa menjadi pelajaran penting.

"Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi pelajaran penting," katanya.

Sepanjang bekerja di Istana, Ngabalin tak pernah melihat Jokowi.

Namun dalam kasus ijazah ini, Jokowi sampai melaporkan ke Polda Metro Jaya.

"Kok bisanya tidak mungkin, ini pasti ada perkara yang melukai relung hatinya," katanya.

Atas laporan itu pun Ngabali meyakini Roy Suryo Cs akan dijebloskan ke dalam penjara.

"Kalau begini kita tunggu saja, kalau di Salemba kita datang atau di Sukamiskin kita juga tengok. Urusannya sudah masuk di ranah yang tidak bisa kita punya tangan ada di situ. Bayangkan orang sekelas Jokowi harus tenteng ijazah datang ke polda," katanya.

Ia mengatakan proyek ijazah Jokowi juga memiliki tujuan.

"Setelah berhenti jadi presiden, anaknya jadi wakil, kalau tidak sekarang bekerja tidak ada lain tidak ada bukan kecuali untuk bagaimana bisa mengadang Gibran untuk masa yang akan datang. Sementara Prabowo-Gibran baru 6-7 bulan, kan lucu. Jadi agak tidak canggih, gampang sekali dibaca," kata Ali Ngabalin.

Sementara Roy Suryo mengaku tak memiliki kepentingan politik dalam kasus ijazah Jokowi.

"Motifnya membuka akal waras kita terhadap daya kritis kita dengan tidak percaya narasi saja. Ini kan kita dibekali pikiran," kata Roy Suryo.

"Ini ilmu pengetahuan, sudah clear," kata Roy.

Kini meski Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan kasus aduan TPUA, tapi Roy Suryo tetap tak percaya.

"Mana barangnya ? tidak ditunjukan," kata Roy.

Ia bahkan menganggap bahasa identik dengan otentik dalam pembuktian keaslian ijazah Jokowi.

Menurutnya Bareskrim Polri hanya menyatakan ijazah tersebut identik dengan pembanding.

"Jadi diproduksi dulu yang sama kemudian dibandingkan, ya sama," katanya.

Roy tetap menanti Jokowi menunjukan ijazahnya di pengadilan.

"Final itu pengadilan. Itu baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi yang disampaikan Puslabfor. Hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi," kata Roy Suryo.

Roy Suryo Disebut Injak Kehormatan UGM

Kini Kiai NU Syarif Rahmat secara tegas mengusulkan agar UGM mencabut ijazah Roy Suryo Cs.

Bukan tanpa alasan, Kiai Syarif menilai Roy Suryo Cs telah menginjak-injak kehormatan UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi karena tidak mempercayai ijazah Jokowi.

Hingga kini ada sejumlah kubu yang memaksa Jokowi menunjukan ijazahnya.

"Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden ? Urusan besar. Lawyers nya bilang kalau begitu semua orang bisa minta ijazah orang lain, gak. Karena dia presiden melalui proses administrasi maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana. Hukum pidana cuman mengatur barang siapa individu, ini warga negara bertanya secara kolektif, dimana pidananya ? dijawab aja kan," kata Rocky Gerung.

Pihak yang memaksa Jokowi menunjukan ijazahnya yakni Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Kelompok ini telah melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri.

Pihak lain yakni Roy Suryo Cs yang terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauzia Tyassuma.

"Saya bisa pastikan bahwa tiga diantara 4 orang yang dilaporkan mereka memang patut dilaporkan karena pemegang primary evidence dalam bentuk buku skripsi milik Joko Widodo," kata Roy Suryo di Youtube Indonesia Lawyers Club.

Ada lima orang yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

"Kebetulan tiga-tiganya alumni asli Universitas Gadjah Mada. S1 S2 rata-rata UGM semua. Saya S1 UGM Komunikasi, S2 Magister Kesehatan. Rismon itu S1 Elektro, S2 elektro juga. Dokter Tifa S1 S2-nya Kedoktrean," kata Roy Suryo.

Ia mengaku pernah menerima tanda penghormatan sebagai aktivis dari UGM yang disematkan langsung oleh rektor.

Dengan memiliki tanda tersebut, Roy Suryo merasa sangat terpukul ketika UGM bisa meluluskan Jokowi dengan kualitas skripsi yang menurutnya banyak kesalahan.

"Saya sangat terpukul kalau UGM meluluskan skripsi model kaya begini. Ini sangat mencemarkan nama baik UGM. Kok bisa UGM kualitasnya seperti ini. Kalau skripsinya seperti ini maka kalau sampai muncul ijazah, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. kok bisa dengan skripsi begini muncul ijazah," kata Roy Suryo.(Tim MDG)

DPW MIO NTB Gelar Kongres Wilayah I: Tegaskan Komitmen Bangun Media Independen, Profesional dan Berintegritas


Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Media Independen Online (MIO) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencetak sejarah baru dengan menggelar Kongres Wilayah (Kongreswil) pertama pada Jumat, 23 Mei 2025, di Fave Hotel Mataram. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat profesionalisme media online di tengah tantangan era digital.

Kongres yang mengusung tema “Pers Merdeka, Demokrasi Terjaga, Menyatukan Langkah Media Independen Indonesia” ini dihadiri oleh berbagai tokoh strategis dan perwakilan organisasi pers se-NTB, termasuk jajaran TNI-Polri, seperti Kapolda NTB, Danrem, Danlanal, serta pimpinan organisasi seperti PWI, SMSI, dan unsur pemerintah daerah.

Ketua panitia, Syuryadin menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi intensif dengan Gubernur NTB dan Kapolda NTB, meskipun keduanya berhalangan hadir secara langsung.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Yusron Hadi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan insan pers. “Semakin banyak mitra strategis pemerintah, semakin kuat ekosistem komunikasi kita. Media punya peran krusial sebagai penghubung aspirasi rakyat dan pemerintah,” ujar Yusron. Ia juga menyampaikan komitmen Gubernur NTB dalam mendukung kolaborasi konstruktif antara media dan pemerintah untuk menjawab tantangan era digital.

Ketua DPW MIO NTB, Feryal Mukmin, menyampaikan bahwa Kongreswil ini bukan sekadar seremoni, melainkan momen konsolidasi menuju media yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.

“Kita ingin MIO NTB menjadi organisasi profesional yang menjunjung integritas dan tidak larut dalam arus disinformasi. Kami bukan corong kekuasaan, tapi mitra kritis yang objektif,” tegasnya. Feryal menambahkan, media harus hadir sebagai agen perubahan dengan menyuarakan narasi-narasi positif dari daerah menuju panggung nasional.

Dalam pidato sambutan resminya, Feryal juga mengingatkan bahwa NTB memiliki potensi besar yang harus diangkat oleh media—baik di sektor pariwisata, budaya, hingga potensi ekonomi lokal. Namun semua itu membutuhkan pemberitaan yang bertanggung jawab, beretika, dan membangun kepercayaan publik.

“Media bukan sekadar alat penyampai informasi, tapi instrumen perubahan sosial. Melalui literasi digital dan narasi pembangunan, media bisa menjadi penggerak kemajuan,” kata Feryal di hadapan peserta kongres.

Ia juga menekankan pentingnya membangun solidaritas antarmedia, memperkuat etika jurnalistik, dan membangun kemitraan sehat dengan pemerintah dan masyarakat sipil tanpa kehilangan independensi.

“Kita bukan anti pemerintah, tapi juga bukan humas kekuasaan. Kita adalah mitra kritis—mendukung saat benar, mengoreksi bila perlu,” ujarnya.

Kongres Wilayah ini diharapkan menjadi momentum refleksi dan revitalisasi arah organisasi, sekaligus menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan keputusan strategis untuk menghadapi tantangan masa depan.

Acara ditutup dengan pesan moral bagi seluruh insan pers di NTB: perkuat kapasitas, jaga etika, dan jadilah bagian dari gerakan membangun media yang merdeka, profesional, dan bermartabat. (Surya Ghempar).

Ngabalin: Kasus Ijazah Jokowi Proyek Besar, Saya Tahu Dalangnya


Politikus Ali Mochtar Ngabalin mengaku mengetahui siapa orang yang berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo

JAKARTA, Media Dinamika Global.id.-- Politikus Ali Mochtar Ngabalin mengaku mengetahui siapa orang yang berada di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah orang-orang yang pernah berurusan dengan Jokowi.

Hal itu diungkap oleh Ngabalin saat diwawancara ekslusif dalam Podcast SindoNews “To The Po!nt Aja” pada Jumat (23/5/2025).

“Ini saya tahu siapa. Siapa yang berteriak di sini, berteriak di situ. Oh si anu, dulu pernah datang ke saya, kenapa Jokowi begini kan saya. Saya tahu semua. Makanya saya bilang tadi, orang-orang ini kan cuma dihitung jari siapa-siapa,” ujarnya.

Ngabalin menyebut kasus ijazah palsu merupakan proyek dengan anggaran yang sangat besar. Sebab kasus tersebut tidak selesai hingga sekarang.

“Ini saya sudah tulis, proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? masa enggak selesai-selesai, enggak habis-habis. Indonesia kalau urusan gitu sudah sangat professional,” katanya.(Sekjend MDG)

Wali Kota Bima Terima Silaturahmi Dari Pimpinan Bank Syariah Indonesia


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, SE didampingi oleh Asisten III serta Kepala BPKAD menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dipimpin oleh Area Manager Denpasar, Tito Indratno, di ruang kerja Wali Kota Bima. Kamis, 22 Mei 2025.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Pimpinan BSI Cabang Bima, Galih Bagus Nugraha, Pimpinan BSI KCP Bima Gajah Mada, Arfandi Abdullah, serta Pimpinan BSI KCP Bima Soeta, Samsul Anam.

Dalam pertemuan tersebut, pihak BSI menyampaikan harapannya untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat kehadiran dan peran Bank Syariah di tengah masyarakat. BSI, yang merupakan hasil penggabungan dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah, kini telah masuk dalam jajaran Top Ten Global Islamic Bank dan terus memperluas jangkauannya di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bima.

Dalam kunjungan ini, BSI juga memperkenalkan produk unggulan mereka, seperti Buliyon Bank, sebuah layanan untuk jual beli dan cicilan emas dalam bentuk logam mulia.

Pihak BSI juga mengutarakan harapan agar Pemerintah Kota Bima dapat mendukung keberadaan dan pengembangan BSI di Kota Bima, sebagai bagian dari upaya memudahkan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat.

Wali Kota Bima menyambut baik niat dan semangat kolaborasi yang dibawa oleh BSI, dan menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Bima untuk mendukung upaya tersebut.

"Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan BSI dalam memperkuat literasi dan layanan keuangan syariah di Kota Bima. Potensi daerah kami, termasuk sektor pariwisata dan UMKM, sangat besar," ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa Kota Bima memiliki kekayaan wisata alam yang luar biasa, namun masih banyak kawasan yang belum terjamah dan membutuhkan dukungan infrastruktur serta peningkatan rasa aman agar bisa diakses secara luas oleh masyarakat dan wisatawan.

"Kami berharap dengan adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari perbankan dan dunia usaha, potensi pariwisata kita ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan daerah," harapnya.

Pertemuan ini menjadi awal yang baik dalam menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Bima dan Bank Syariah Indonesia untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Sekjend MDG)

 

Wali Kota Bima Hadiri Gelar Prestasi Siswa dan Guru 2025 di SMP Negeri 2 Kota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wali Kota Bima menghadiri kegiatan "Gelar Prestasi Siswa dan Guru 2025" yang diselenggarakan di halaman SMP Negeri 2 Kota Bima. Kamis, 22 Mei 2025. Acara ini menjadi ajang apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh siswa dan guru, di mana sebanyak 30 siswa menerima penghargaan atas pencapaian mereka di bidang akademik maupun non-akademik.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini yang dinilainya sebagai momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada para pelajar dan pendidik yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan komitmen dalam dunia pendidikan.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Bima menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMPN 2 Kota Bima, khususnya kepada para siswa dan guru yang hari ini memperoleh penghargaan,” ujarnya.

Beliau menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari angka kelulusan, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam mencetak generasi yang beretika, kreatif, dan siap berkontribusi untuk daerah dan bangsa.

Kegiatan yang diinisiasi oleh SMPN 2 Kota Bima ini juga dipandang sebagai manifestasi dari budaya apresiasi dan motivasi yang harus terus dibangun di lingkungan pendidikan. “SMPN 2 menunjukkan bahwa sekolah bukan sekadar tempat belajar, tapi juga ruang tumbuh bagi talenta dan karakter anak-anak kita,” tambahnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Bima akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, hingga memperluas akses pendidikan. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan membutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk sekolah, orang tua, masyarakat, dan para siswa sendiri.

Menutup sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan selamat kepada para penerima penghargaan dan mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama membangun pendidikan yang cerdas, bermartabat, dan penuh harapan.(Sekjend MDG)

Pemerintah Kota Bima Gelar Gotong Royong di Pantai Kolo: Upaya Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata dan Kesadaran Lingkungan


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan destinasi wisata dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan, Pemerintah Kota Bima melaksanakan kegiatan gotong royong yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan gotong royong ini dihadiri juga oleh seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala OPD, seluruh Kabag, Camat dan Lurah se Kota Bima. Kegiatan ini dipusatkan di objek wisata Pantai Kolo, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Kegiatan ini berlangsung pada hari ini Jum'at, 23 Mei 2025.

Plt. Asisten II, H. Sukarno, SH, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa gotong royong ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima dalam menjaga dan merawat fasilitas umum, khususnya destinasi wisata yang memiliki nilai strategis bagi perkembangan sektor pariwisata Kota Bima, di samping itu, kegiatan gotong royong ini merupakan wujud nyata Pemerintah Kota Bima di dalam mengimplementasi program BISA ; Bersih, Indah, Sehat, dan Asri, sekaligus mengedukasi masyarakat di dalam pentingnya menjaga dan mencintai kebersihan lingkungan.

“Pantai Kolo adalah salah satu ikon pariwisata Kota Bima yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihannya demi menciptakan lingkungan yang sehat dan menarik bagi wisatawan,” ujarnya.

Kegiatan gotong royong ini difokuskan pada pembersihan area pantai, yang menjadi obyek wisata dari sampah plastik dan organik, menyapu, serta pembabatan rumput di sekitar lokasi. Selain itu, tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima juga turut hadir dengan menyediakan armada mobil angkut sampah, hal ini cukup membantu memudahkan, dan mempercepat pemindahan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari program BISA yang digagas oleh Pemerintah Kota Bima sebagai langkah strategis dalam memperkuat branding pariwisata daerah. Ia menambahkan bahwa gotong royong bersama seluruh ASN, dengan di bantu oleh masyarakat sangat penting dalam menciptakan kawasan wisata yang bersih, aman, dan berkelanjutan.

“Kami ingin membangun kesadaran bahwa kebersihan objek wisata, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Bima, lebih khusus warga Kelurahan Kolo", ungkapnya.

Kegiatan gotong royong ini juga mendapat sambutan hangat dari warga sekitar. Salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Kolo, Syamsudin, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Pemerintah Kota Bima, terhadap Pantai Kolo yang selama ini menjadi destinasi favorit bagi warga lokal, maupun wisatawan dari daerah lain.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini. Dan harapan saya, semoga kegiatan ini memotivasi warga sekitar untuk lebih menjaga kebersihan", tuturnya.

Dengan adanya kegiatan gotong royong ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat Kota Bima untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan wisata. Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menjadikan kegiatan semacam ini sebagai agenda rutin dalam mengaplikasikan PROGRAM BISA, (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri/Sekjend MDG).