Kamis, 15 Mei 2025
Bawaslu Pesawaran Gelar Deklarasi Pilkada Damai PSU Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, ini Pesan Ketua Bawaslu.
Arus Lalu Lintas Lumpuh Total, Masa Aksi Tuntut Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa
Sumbawa, Media Dinamika Global.Id - Ribuan masyarakat Pulau Sumbawa melakukan pemblokade jalan lintas hingga lalu lintas lumpuh total bertempat di perbatasan Alas dengan Poto Tano.
Dalam aksi unjuk rasa masyarakat Pulau Sumbawa menutut pemerintah pusat dan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto segera pengesahan pemekaran provinsi Pulau Sumbawa.
"Aksi blokade jalan ini dikawal ketet oleh Polda NTB dan Polres Se-pulau Sumbawa".
Koordinator Bima Dompu, Ilham mendesak Wakil Mentri dan DPR RI dapil pulau Sumbawa Mori Hanafi, Madalena, dan Johan Rosihan segera berikan pernyataan sikap untuk pemekaran Pulau Sumbawa.
"Saya meminta Kapolres kabupaten Sumbawa dan Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat segera melakukan koordinasi dengan Kapolda NTB untuk berkoordinasi dengan Anggota DPR RI tersebut," ujar Ilham Yahyu dalam orasinya.
Lanjut dia, Aksi ini adalah murni perjuangan untuk pemekaran provinsi Pulau Sumbawa dan sebelum p dari pihak terkait maka kami akan melakukan kemah selama 6 hari disini.
"Kami tidak akan buka jalan ini sebelum ada kepastian dari pusat," tuturnya.
Denadah disampaikan oleh, Koordinator Umum KP4S (Kordum) Muhammad Taufan menegaskan bahwa hak untuk melakukan pemekaran sebagai langkah menuju kesejahteraan. Penguatan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Pulau Sumbawa," tegasnya.
Blokade jalan lintas ini mulai awal gerakan sekitar pukul 11.00 WITA hingga sampai sekarang pukul 16.16 WITA.
Aksi masih berlangsung menunggu kepastian dari pemerintah pusat. (Surya Ghempar).
Langkah Nyata Dekranasda dan Pos Indonesia, UMKM Lampung Menuju Kelas Dunia.
BLT-DD 2025: Musdesus Tentukan Nasib KPM di Desa Ntori
BIMA–Media dinamika global.id|| Pemerintah Desa Ntori, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, hari ini menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk penjaringan dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025. Kamis (15/05/2025) Pukul 09.00 Wita.
Musdesus ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ntori yang dihadiri oleh Camat Wawo hang diwakili oleh Kasi Fisik dan Prasarana Tajunisa,S.Sos, Kepala Desa Ntori Algi Syarief, S. Sos, Danramil 1608-06/Wawo Kapten Inf. Armansyah diwakili oleh Sertu Sudirman, Kapolsek Wawo Iptu Iksan, SH, Sekretaris Desa Ntori Ismail, Ketua BPD Ntori Suryadin AR dan anggota, Pendamping PKH, Ketua LPMD Ntori Abdul Kahir Usman, perangkat Desa, ketua-ketua RT/RW, dan masyarakat yang hadir.
Kriteria penerima meliputi kemiskinan ekstrem, rentan miskin, dan penyandang disabilitas. Dalam Musdesus, dibahas pula mekanisme penyaluran BLT-DD agar tepat sasaran dan efisien. Diharapkan dengan adanya BLT-DD ini, dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu bagi warga yang berada di Desa Ntori dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sambutan Kepala Desa Ntori, Algi Syarief, S. Sos, mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Ntori berkomitmen untuk terus mengawasi penyaluran BLT-DD agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Musdesus ini sangat penting bagi kami. Prosesnya berjalan lancar. Kami melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat Desa, RT/RW, tokoh masyarakat," Ucapnya.
Lanjutnya, Tujuan utama adalah memastikan penyaluran BLT-DD tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Harapannya, BLT-DD ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami juga berharap program ini dapat berjalan berkelanjutan dan semakin efektif setiap tahunnya,"tuturnya.
Usai musdesus, ditetapkan daftar KPM BLT-DD tahun 2025 yang akan segera diusulkan ke pihak terkait untuk proses pencairan dana. Pemerintah Desa Ntori berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (MDG05)


