Sekda NTB Mengikuti Rakornas Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025
MATARAM, Media Dinamika Global.id – Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil keluar dari 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.
Jika pada 2023 lalu berada di urutan delapan provinsi termiskin, saat ini, per September 2024, daerah yang sempat tersohor dengan moto BUMI GORA berada pada urutan ke 12.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi saat mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (Rakornas) Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 secara daring di Ruang Rapat Sekda NTB. Kegiatan tersebut diselenggarakan Bapenas, Senin (17/3/2025).
Dijelaskan Gita, di Provinsi NTB, persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 11,91 persen. Menurun 1,00 persen poin terhadap bulan Maret 2024, dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023.
Penurunan persentase kemiskinan ini membuat NTB keluar dari zona pahit, 10 besar provinsi termiskin, dan kini berada di urutan 12.
“Alhamdulillah, ikhtiar-ikhtiar dan bekerja bersama kita dari tahun ke tahun membuahkan hasil yang signifikan,” papar Gita.
Diketahui, peringkat pertama daerah paling miskin di Indonesia ditempati Provinsi Jawa Timur. Disusul Provinsi Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah di urutan kedua dan ketiga.
Gita berharap, kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-NTB harus terus ditingkatkan. Sehingga, pergerakan pembangunan ekonomi semakin lancar, masyarakat makmur dan sejahtera.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnain, menguraikan beberapa strategi yang dilakukan dalam penanganan kemiskinan di daerah ini. Antara lain, peningkatan pendapatan, mengurangi beban-beban pengeluaran dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Kedepan akan terus difokuskan pada kegiatan penanggulangan kemiskinan. Terlebih salah satu program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) adalah tentang kemiskinan.
Menurutnya, kolaborasi TKPKD terus dan intens dilakukan, dengan menyelaraskan program-program kegiatan dari TKPKD Kabupaten/Kota se-NTB.
“Ini agar tidak terjadi tumpang tindih atau penumpukan di masing-masing kabupaten/kota sehingga lebih luas target dari program kerjanya,” jelasnya. (Sekjend MDG)