Media Dinamika Global
Home All Post

Kamis, 13 Maret 2025

Jum,at Berkah,Pemdes Naru Sape Salurkan BLT-DD Triwulan Pertama Tahun 2025

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Pemerintah Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB Melaksanakan Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Triwulan pertama Tahun Anggaran 2025 yaitu (Januari, Februari, Maret) yang digelar di Aula Kantor Desa Naru.(Jum,at Pagi.14/03/2025)

Kegiatan ini turut di hadiri langsung oleh Kepala Desa Naru,Ketua BPD,Sekdes, Pendamping Desa Kecamatan Sape, Pendamping Lokal Desa Naru,Serta KPM Penerima Manfaat BLT.



Dalam sambutannya Kades Naru (Nasaruddin)  menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan ini, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh KPM, dan kami berharap bantuan yang diterima KPM dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

Penyaluran BLT Dana Desa di Naru Pada hari ini Merupakan Desa Tercepat ke 9 Dari 18 Desa di Kecamatan Sape.

 “Gunakan dana tersebut dengan bijak seperti untuk memenuhi kebutuhan Sembako di bulan Ramadhan jangan dibelikan baju lebaran semua, karena kebutuhan Sembako itu lebih penting”ucap Kades .

Ditempat yang sama Ketua BPD dan Pendamping Desa Kecamatan Sape menyampaikan bahwa penyaluran BLT DD tahap pertama tahun ini yaitu 3 bulan sekaligus (Januari, Februari, Maret) kepada 31 Penerima Manfaat dengan nominal Rp.900.000 setiap KPM atau Rp.300.000/Bulan.

Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban bapak ibu sekalian, dan sekiranya bantuan ini dapat dibelanjakan didesa kita, agar manfaat BLT DD ini dapat juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki usaha dan tidak menerima bantuan dari pemerintah, karena sejatinya BLT DD ini adalah bentuk perhatian dari Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrim,” ucapnya.


Pantauan awak media sebagian KPM BLT Dana Desa yang tidak bisa hadir dikantor Desa dikarenakan yang bersangkutan Menderita Sakit Menahun Kronis dan Lansia, Pemdes bersama BPD dan Pendamping Desa mendatangi langsung di rumah masing-masing guna menyerahkan bantuan tersebut.

Kegiatan berlangsung dengan lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

Imbauan Dewan Pers Terkait Larangan Permintaan THR Oleh Wartawan Jelang Idul Fitri 1446 H

      Comment   


Jakarta, Media Dinamika Global.id.– Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 31 Maret 2025, Dewan Pers mengeluarkan imbauan resmi kepada berbagai pihak, termasuk institusi negara, perusahaan, dan organisasi media, agar tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), barang, atau sumbangan dalam bentuk apa pun dari individu atau kelompok yang mengatasnamakan wartawan, organisasi pers, maupun perusahaan media.

Dalam surat edaran bernomor 183/DP/K/III/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., imbauan ini bertujuan untuk mencegah praktik penipuan serta penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum yang mengaku sebagai jurnalis atau bagian dari organisasi media. Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Dewan Pers dalam menegakkan etika profesi jurnalistik serta menjaga integritas dan independensi pers di Indonesia.

Mencegah Penyalahgunaan Profesi Wartawan

Dewan Pers menegaskan bahwa wartawan yang bekerja di perusahaan pers memiliki hak atas THR sebagai bagian dari kewajiban perusahaan terhadap pegawainya. Namun, jika ada individu atau organisasi yang mengaku sebagai wartawan atau bagian dari media dan meminta THR kepada instansi atau pihak lain, hal tersebut masuk dalam kategori pelanggaran etika dan dapat berpotensi sebagai tindakan pemerasan.

“Pemberian THR kepada wartawan adalah kewajiban perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media atau sebuah organisasi wartawan dan meminta THR, pihak yang dimintai wajib menolaknya,” tegas Dewan Pers dalam imbauan tersebut.

Lebih lanjut, Dewan Pers juga mengimbau agar setiap pihak yang mengalami tekanan, pemaksaan, atau ancaman terkait permintaan THR dari oknum yang mengatasnamakan wartawan agar segera mencatat identitas atau nomor telepon pihak terkait dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan kasus semacam ini langsung kepada Dewan Pers melalui narahubung pengaduan di nomor 0811-8888-0528.

Konstituen Dewan Pers Tidak Diperbolehkan Meminta THR

Dalam surat edaran ini, Dewan Pers juga menegaskan bahwa seluruh organisasi pers dan perusahaan media yang telah menjadi konstituen resmi Dewan Pers dilarang melakukan praktik semacam itu. Sejumlah organisasi yang telah diverifikasi dan diakui sebagai konstituen Dewan Pers antara lain:

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)

Serikat Perusahaan Pers (SPS)

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)

Dewan Pers dengan tegas melarang para konstituennya untuk meminta THR, bingkisan, atau sumbangan terkait Idul Fitri dari pihak mana pun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa wartawan dan organisasi pers tetap menjaga standar profesionalisme, tidak tergoda oleh praktik yang dapat menurunkan kredibilitas media, serta menghindari potensi konflik kepentingan dalam pemberitaan.

Menjaga Independensi dan Kredibilitas Pers

Imbauan ini sejalan dengan misi Dewan Pers dalam menjaga kebebasan dan independensi pers di Indonesia. Pers yang merdeka dan profesional harus bebas dari intervensi serta pengaruh negatif dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dalam bentuk gratifikasi atau permintaan THR yang dapat mengarah pada konflik kepentingan dalam pemberitaan.

Dewan Pers juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk instansi pemerintah, swasta, dan organisasi sipil, untuk tidak memberikan ruang bagi praktik semacam ini demi mendukung pers yang lebih bermartabat dan profesional. Dengan demikian, media dapat terus menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang menyajikan informasi berdasarkan fakta dan prinsip jurnalistik yang berintegritas.

Idul Fitri 1446H

Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, Dewan Pers kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga independensi dan profesionalisme pers dengan melarang segala bentuk permintaan THR oleh wartawan di luar ketentuan perusahaan media. Dewan Pers juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan wartawan dalam melakukan praktik pemerasan.

Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar dunia pers di Indonesia tetap bersih dari praktik-praktik yang tidak etis dan dapat menjaga perannya sebagai penjaga demokrasi yang kredibel dan terpercaya.(Sekjend MDG)

Bukber Irjen Hadi Gunawan Membagi Bagikan Takjil Bersama Insan Media

      Comment   


MATARAM, Media Dinamika Global.id. – Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Hadi Gunawan beserta jajaran membagi-bagikan takjil dan buka puasa bersama insan Media.

Kegiatan yang berlangsung dalam uasana hangat dan penuh kebersamaan itu berlangsung di Gedung Sasana Dharma, Mapolda NTB, Kamis (13/3/2025).

Menurut Jenderal Hadi Gunawan, kegiatan tersebut bukan sekadar ajang berbagi hidangan berbuka. Lebih dari itu, menjadi momen penting untuk mempererat tali silaturahmi, sinergitas dan kemitraan antara Polri dan media pers di NTB.

“Membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan media penting demi kemajuan daerah. Polri membutuhkan media untuk mempublikasikan berbagai kegiatan positif yang kami lakukan,” papar Irjen Hadi.

Momen buka puasa bersama Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan jajaran dengan insan media.

Jenderal polisi berbintang dua ini meminta bantuan insan media untuk mendeteksi oknum-oknum polisi “nakal”. Media juga membantu kami dalam mendeteksi jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami,” imbuhnya.

Sebelum buka puasa bersama, Kapolda didampingi Irwasda dan para pejabat utama (PJU), pimpinan organisasi media, pimpinan redaksi dan wartawan, bersama-sama membagikan paket takjil kepada pengguna jalan.

Pembagian takjil ini, menjadi bagian dari program berbagi yang dilaksanakan serentak oleh seluruh Polres se-NTB setiap hari hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Sebagaimana dirilis Kabid Humas Polda NTB Kombespol Mohammad Kholid, tidak kurang dari 4.500 paket takjil disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan ikut membagikan takjil berbuka kepada pengguna jalan.

Kepada masyarakat NTB, khususnya umat Islam, Kapolda mengajak untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk dan memperbanyak amal ibadah.

“Jangan lakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadikan Ramadan ini untuk menebar kebaikan kepada sesama,” pesan Kapolda.

Bagian dari Kegiatan Mabes Polri

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembagian takjil dan buka puasa bersama Polri dan media yang terpusat di Mabes Polri.

Acara itu diikuti secara daring oleh seluruh Polda se-Indonesia, termasuk Polda NTB. Di Mabes Polri sendiri, tausiyah Ramadan disampaikan mubaligh kondang Ustaz Dr. H. Das’ad Latief.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan sinergi antara Polri dan media semakin kuat. Menjadi pondasi penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan membangun NTB yang lebih baik. (Sekjend MDG).

Safari Ramadhan Di Kota Metro, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Serahkan Bantuan Sembako, Mesin Jahit, dan Alat Bantu Disabilitas.

      Comment   
Metro - Mediadinamikaglobal.Id || Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyerahkan bantuan paket sembako, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan alat bantu Disabilitas, di Desa Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, Kamis 13 Maret 2025.

Penyerahan bantuan tersebut, merupakan rangkaian dari kegiatan Safari Ramadan 1446 Hijriah Pemerintah Provinsi Lampung, di Bumi Sai Wawai.

Dalam Safari Ramadan itu, turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada, dan pejabat Pemprov Lampung, serta Pemerintah Daerah setempat.

Adapun bantuan yang diserahkan sebanyak 50 paket sembako, 5 Mesin Jahit untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube), 2 kursi roda 2, 1 tongkat Kruk, 1 tripot, dan 2 alat bantu dengar.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas serta membantu masyarakat kurang mampu.

Maryono, salah satu penerima bantuan tongkat kruk, yang merupakan penyandang disabilitas fisik, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Saat penyerahan bantuan tersebut, Maryono juga langsung menyampaikan permohonannya agar bisa mendapat bantuan kaki palsu, kepada Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza.

Permintaannya pun lantas di sambut baik oleh Batin Wulan (sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Lampung), yang pada saat penyerahan bantuan juga didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si, langsung di respon cepat.

"Terima kasih bu atas bantuannya, kaki saya sebelah kanan sudah sejak 2013 diamputasi, karena penyakit kanker," ujar Maryono bercerita kisahnya, dengan Ketua TP PKK Lampung.

Mendengar kisahnya itu, lantas Ibu Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan, jika dirinya akan diberikan juga bantuan lainnya berupa kaki palsu, supaya bisa beraktivitas lebih baik lagi.

"Iya pak nanti Insya Allah ada bantuan lagi kaki palsu ya, semangat y pak ya," ujar Batin Wulan.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si, merespon cepat dan mengiyakan, jika pak Maryono, segera mendapatkan bantuan kaki palsu.

"Iya Pak Maryono, nanti segera kita ukur kakinya biar pas sesuai ukurannya," ujar Kadissos Lampung, Aswarodi.

Dalam sambutannya, Batin Wulan menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat serta meringankan beban keluarga mereka.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan warga yang membutuhkan. ( Fs/Red ). 


Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Diduga Lakukan Pemerasan, Oknum Karyawan PT FIF Cabang Woha Di Polisikan.  

      Comment   

Korban saat melaporkan kasus yang di alaminya di Sektor Polsek Woha, Kamis (13/03).








Bima. Media Dinamika Global.Id_Sebuah perusahaan FIF Cabang Woha yang bergerak di bidang pegadaian BPKB Motor di duga melakukan praktek pemerasan dengan berdalil denda. Kejadian itu dilakukan oleh oknum pegawai FIF cabang Woha inisial EF terhadap nasabah kredit motor. Pada hari rabu tanggal (13/03) yang berlangsung negosiasi di kantor FIF cabang Woha yang berada di Desa Rabakodo Kecamatan Woha.

Merasa dirinya ditipu dan diperas oleh oknum pegawai FIF tersebut, nasabah kredit langsung melaporkan tindakan pemerasan pegawai FIF tersebut pada pihak kepolisian. 

Pantauan langsung media ini diruang kerjanya pegawai FIF, sepintas terlihat kedua belah pihak lagi cekcok atau adu mulut. 

Pegawai FIF yang dikonfirmasi lebih awal menyatakan, bahwa nasabah ini telat beberapa bulan bayar angsuran tapi tetap dibayar. 

"Dengan adanya keterlambatan angsuran itulah dasar adanya denda," tegasnya. Kamis (13/3/2025)

Sementara disisi lain nasabah yang juga dikonfirmasi kru media ini menyatakan, awalnya denda yang diminta Rp 3.500.000, dan kedua lagi diminta Rp 1.000.000, sampai terkahir dimintai Rp 750.000. 

"Karena dilihat dengan gelagat oknum pegawai ini mencurigakan, akhirnya kami melaporkan dugaan pemerasan tersebut ke Polsek Woha," ungkapnya.

Dilihat dari cara pegawai ini, artinya FIF merupakan perusahaan yang sengaja hadir untuk mencekik rakyat dengan gaya atau praktik mafia didalamnya.

"FIF diduga perusahaan mafia dengan modus perkreditan, karena itulah jalan untuk mereka bisa peras rakyat," tegas nasabah.

Laporan ini sebagai bentuk keseriusan kami untuk memperjelas praktek mafia yang terselubung pada perusahaan perkreditan semacam ini. Ini bukti laporannya Nomor : B/60/III/2025/Polsek Woha. 

"Kami meminta pihak kepolisian untuk proses pemerasan oknum pegawai tersebut. Ini sangat merugikan sekali cara pihak perusahaan FIF," Pintanya. (Mdg/04)

Langgar UU TNI, Saiful Mujani: Prabowo Seharusnya Sudah Diproses Pemakzulan

      Comment   

JAKARTA, Media Dinamika Global.id.-- Pengamat politik Saiful Mujani menilai Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah melanggar sumpah dan jabatannya dengan mengangkat Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Dikatakan Saiful, keputusan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pada UU tersebut diatur bahwa perwira aktif TNI tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali dalam beberapa posisi tertentu yang telah ditetapkan.

"Itu baru keinginan prabowo. tapi dia sudah melanggar uu ketika mengangkat tentara aktif jadi kepala bulog, dan tedy jadi Seskab," ujar Saiful di X @saiful_mujani (13/3/2025).

Berdasarkan hal itu, Saiful menilai seharusnya Prabowo sudah bisa diproses untuk pemakzulan (impeachment).

"Prabowo harusnya sudah diproses pemakjulan," cetusnya.

Namun, Saiful bilang bahwa dirinya pesimis hal tersebut bisa terjadi, mengingat mayoritas DPR saat ini berada dalam kendali politik Prabowo.

"Tapi apa yang bisa diharapkan dari DPR sekarang, kepanjangan tangan Prabowo?," ucapnya.

Ia kemudian menyinggung wacana revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di 15 kementerian.

Wacana ini didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kata Saiful, langkah ini merupakan kemunduran demokrasi dan mengingatkan pada masa Orde Baru, ketika militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan sipil.

"Kelakuan Prabowo ini benar-benar set back ke orde baru," imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah kepemimpinan Prabowo ke depan.

"Tahu dari awal dia akan jadi presiden buruk, tapi tak seburuk ini," kuncinya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Usulan revisi ini mencakup dua poin utama.

Pertama, aturan yang mewajibkan prajurit TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga lain untuk pensiun dini.

Menurut Sjafrie, mereka yang sudah pensiun dini tetap harus memenuhi standar kualitas dan kemampuan sebelum menduduki jabatan di lembaga yang bersangkutan.

Kedua, dalam revisi yang diajukan, prajurit TNI aktif diusulkan dapat menempati posisi di 15 kementerian dan lembaga negara.

“Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Adapun 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan dapat diisi oleh prajurit TNI aktif dalam rancangan revisi UU TNI mencakup bidang-bidang strategis seperti Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, dan Lemhannas.

Selain itu, juga mencakup Dewan Pertahanan Nasional (DPN), SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.

Sjafrie juga menjelaskan bahwa revisi ini tidak hanya mengatur penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, tetapi juga mencakup tiga poin utama lainnya.

Dijelaskan bahwa kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, serta pengaturan lebih lanjut terkait posisi TNI dalam pemerintahan.

Mengenai posisi Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), Sjafrie tidak memberikan tanggapan secara langsung.

Namun, ia menegaskan bahwa dalam rancangan revisi UU TNI, prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga tertentu tetap harus pensiun terlebih dahulu.(Tim MDG).

Bupati Meresmikan Gedung Baru Ruang ICU, NICU Rumah Sakit Kab.Dompu

      Comment   


Bupati Dompu Bambang Firdaus (BBF) meresmikan Gedung “baru” NICU-PICU RSUD Kabupaten Dompu, Kamis (13/3/2025).

Peningkatan fasilitas kesehatan (Faskes) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berupa gedung NICU-PICU yang representatif itu, diharapkan mampu mengatasi dan meminimalisir masalah-masalah kesehatan di daerah ini.

“Misalnya masalah (angka) kematian ibu dan anak yang dirasa masih tinggi saat ini dapat dicegah dan diminimalisir. Bukan malah semakin meningkat,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Muttakun, Sekda Gatot Gunawan P. Putra, Staf Ahli Bupati, Asisten Administrasi Umum, Kepala BKD dan PSDM, Kepala BPKAD dan sejumlah pejabat terkait, Kepala BPJS, jajaran RSUD dan lainnya.

Bupati BBF mengapresiasi jajaran RSUD berupaya maksimal menghadirkan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus maksimal.

Kepada semua OPD terutama OPD terkait, diinstruksikan agar memberikan dukungan maksimal terhadap keberadaan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga Faskes ini mampu terus memenuhi pelayanan kesehatan dan harapan masyarakat.

“Support yang baik dari OPD yang terkait dengan bidang kesehatan akan membawa dampak bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Dompu dr. Fitratul Ramadhan, Sp.P melaporkan, selain terus memperbaiki pelayanan kesehatan yang diberikan juga akan berupaya meningkatkan berbagai sarana prasarana kesehatan yang dibutuhkan.

“Memenuhi harapan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, RSUD Dompu akan terus memperbaiki pelayanan dan meningkatkan sarana prasarana,” katanya.

Peresmian Gedung NICU-PICU RSUD Dompu ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke ruangan pelayanan bayi. (Sekjend MDG)


Mutasi Perwira Tinggi Diilingkungan Kepolisian NTB

      Comment   


NTB, Media Dinamika Global.id.–Sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi dan penguatan kinerja, Kapolri  Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan menengah termasuk di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB).

Mutasi jabatan untuk para pejabat ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/488/III/KEP./2025 hingga ST/493/III/KEP./2025 yang diterbitkan tertanggal 12 Maret 2025.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid S.H., S.I.K., dalam keterangannya, Kamis (13/03) mengatakan bahwa mutasi ini mencakup pergantian Wakapolda NTB, pejabat utama di tingkat Satuan Kerja (Satker) Polda, serta sejumlah pejabat Kapolres.

“Benar, surat telegram terkait mutasi jabatan dilingkungan Polda ini sudah resmi diterbitkan tertanggal 12 Maret kemarin ya,” ucap Kombes Pol. Kholid

Pergantian Wakapolda NTB

Dalam mutasi ini, Brigjen Pol Drs. Ruslan Aspan, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda NTB, mendapatkan amanah baru sebagai Perwira Tinggi (Pati) Baharkam Polri dengan penugasan di BP Batam. Posisinya kini diisi oleh Brigjen Pol Hero Henrianto Bachtiar, SIK., M.Si, yang sebelumnya bertugas sebagai Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri.

Rotasi Pejabat Utama Polda NTB

Selain Wakapolda, beberapa pejabat utama di lingkungan Polda NTB juga mengalami pergantian tugas Diantaranya :

Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, SIK., SH., M.Han, yang sebelumnya menjabat sebagai KaroOps Polda NTB dipindah tugaskan sebagai Kalemlatprofpol Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri. Jabatan Karoops kini diisi Kombes Pol Heri Sulesmono, SIK. setelah sebelumnya bertugas sebagai Danmen I Paspelopor Korbrimob Polri.

Kombes Pol I Wayan Gede Ardana, SIK., M.Si., sebelumnya menjabat sebagai Karo SDM Polda NTB, kini mengemban tugas baru sebagai Kabagrenmin Div TIK Polri. Jabatannya kini dipercayakan kepada Kombes Pol I Dewa Made Adnyana, SIK., SH., MH.

Kombes Pol dr. Tresna, Sp.OG., M.A.R.S., M.H.Kes. (K) OBSOS kini menjabat sebagai Kabiddokkes Polda NTB, melanjutkan tugas yang sebelumnya diemban oleh Kombes Pol dr. Sumarsono, M.M., Sp.Rad, yang kini mendapat penugasan baru sebagai Kanagrenmin Rumkit Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri.

Kombes Pol FX. Endriadi, SIK. kini bertugas sebagai Pejabat Dirreskrimsus Polda NTB, setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda DIY. Sementara itu, Kombes Pol Idham Mahdi, SIK., MAP., yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda NTB, kini dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Dirreskrimsus Polda DIY.

Kombes Pol Komaruz Zaman, SIK., MH. kini diberikan amanah sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri, dalam rangka mengikuti pendidikan Sesko TNI TA 2025. Jabatan Dansatbrimob Polda NTB yang ditinggalkannya kini diisi oleh Kombes Pol Dwi Yanto Nugroho, SIK., M.Han., yang sebelumnya bertugas sebagai Dansatbrimob Polda Riau.


Pergantian Kapolres di Jajaran Polda NTB

Di tingkat kepolisian resor (polres), beberapa perwira menengah juga mendapatkan tugas baru:

AKBP Eko Yusmiarto, SIK. kini menjabat sebagai Kapolres Lombok Tengah, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda NTB. Jabatan ini sebelumnya diisi oleh AKBP Iwan Hidayat, SIK., yang kini mengemban tugas baru sebagai Wadansatbrimob Polda Bali.

AKBP I Komang Sarjana, SIK., SH. dipercaya untuk memimpin Polres Lombok Timur, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Lombok Barat. Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh AKBP Hariyanto, SH., SIK., yang kini menjalankan tugas baru sebagai Wadansatbrimob Polda NTB.

AKBP Yasmara Harahap, SIK. kini menjabat sebagai Kapolres Lombok Barat, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Sumbawa Barat.

AKBP Zulkarnaian, SIK. kini bertanggung jawab sebagai Kapolres Sumbawa Barat, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Dompu.

AKBP Sodikin Fahrojin Nur, SIK. kini diamanahkan sebagai Kapolres Dompu, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kabagwatpers Ro SDM Polda NTB.


Rotasi untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi

Rotasi Jabatan dalam tubuh Polri merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta peningkatan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Mutasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan organisasi, profesionalisme, dan peningkatan kinerja di wilayah hukum masing-masing.(Sekjend MDG)

Kapolda NTB Ajak Media Bersinergi Bangun Daerah Saat Buka Puasa Bersama

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id -  Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Gedung Sasana Dharma, Mapolda NTB, Kamis (13/3/2025), saat Polda NTB menggelar acara buka puasa bersama dengan insan media. Acara ini bukan sekadar ajang berbagi hidangan berbuka, tetapi juga menjadi momen penting untuk mempererat sinergi antara Polri dan media di Nusa Tenggara Barat.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan media demi kemajuan daerah.

“Buka puasa bersama ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyambung silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan rekan-rekan media. Polri membutuhkan media untuk mempublikasikan berbagai kegiatan positif yang kami lakukan. Media juga membantu kami dalam mendeteksi jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami,” ujar Kapolda.

Sebelum berbuka puasa, Kapolda NTB didampingi Irwasda bersama para pejabat utama (PJU), pimpinan organisasi media, pimpinan redaksi media dan wartawan membagikan paket takjil kepada pengguna jalan. Pembagian takjil ini, menjadi bagian dari program berbagi yang dilaksanakan serentak, oleh seluruh Polres jajaran se-NTB setiap hari hingga menjelang Idulfitri 1446 H. Sebanyak 4.500 paket takjil disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTB juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat NTB, khususnya umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa.

“Mari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dengan khusyuk dan memperbanyak amal ibadah. Jangan lakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadikan Ramadhan ini untuk menebar kebaikan kepada sesama,” pesan Kapolda penuh makna.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pembagian takjil dan buka puasa bersama Polri dan media yang terpusat di Mabes Polri. Acara tersebut diikuti secara daring oleh seluruh Polda se-Indonesia, termasuk Polda NTB. Di Mabes Polri sendiri, tausiyah Ramadhan disampaikan oleh mubaligh kondang Ustadz Dr. H. Das’ad Latief, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan sinergi antara Polri dan media semakin kuat, menjadi pondasi penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan membangun NTB yang lebih baik. Semangat berbagi dan kebersamaan yang terpancar dari acara ini, menjadi inspirasi untuk terus menebar kebaikan, khususnya di bulan penuh berkah ini. (Surya Ghempar).

Perkuat Sinergitas Dengan Insan Pers, Polres Halsel Gelar Buka Puasa Bersama.

      Comment   

Mediadinamikaglobal id.|Halsel - Polri Melalui Divisi Humas Polri menyelenggarakan Buka Puasa bersama dengan Insan Pers serentak diseluruh Indonesia. Kamis (13/03/2025).

Di Polres Halmahera Selatan, pelaksanaan kegiatan dipimpin Wakapolres Halsel, Kompol Aziz Ibrahim Muamar, S.H, M.Si dan didampingi sejumlah Pejabat Utama Polres Halsel.

Turut hadir sejumlah Insan Pers yang tergabung dalam Warkop (Wartawan dan Komunitas penulis) Halsel.

Kegiatan dalam rangka mempererat Silaturahmi dan sinergitas tersebut berlangsung di Aula Rupatama Polres Halsel dan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia secara daring dengan Divisi Humas Polri.

Wakapolres Halsel berharap dengan adanya kegiatan ini, diharakan Polri khususnya Polres Halmahera Selatan dapat meningkatkan ikatan kemitraan dengan Setiap Insan Pers diseluruh Indonesia.

"Saya berharap kedepannya kita bisa semakin solid dalam membangun sinergitas dan mengawal demokrasi di Negeri ini, terimakasih kepada setiap insan Pers yang telah menyempatkan waktu untuk kegiatan ini". Ungkap Wakapolres Halsel kepada para awak media.  (HM////)