Jembatan Lewa Mori Dibangun, UMKM Akan Mati, Bandara Bima Dipindahkan Kemana?
Bima, Media Dinamika Global.Id - Jika rencana pembangunan Jembatan Lewamori penghubung Kecamatan Belo dan Bolo Kabupaten Bima berlanjut. Maka dipastikan lalulintas transportasi udara (Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima) terganggu. Selain itu, UMKM sepanjang jalan lingkar akan mati.
Muhidin salah satu tokoh masyarakat di Woha, menganggap rencana pembangunan jembatan Lewamori tidak terlalu memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar.
"Hadirnya jembatan Lewamori justru akan berdampak negatif bagi pelaku UMKM disebelah selatan Bandara Bima, kami sangat tidak setuju bila paksa dibangun," kata
Selain itu, dia menilai aktivitas transportasi udara akan sangat terganggu secara sistem, disebabkan landasan pacu pesawat sangar dekat dengan titik pembangunan jembatan.
"Sekitar area Bandara tidak boleh ada bangunan tinggi, apalagi jembatan lewamori itu pasti lebih tinggi, jadi pesawat tidak bisa landing," kata dia.
Apabila dipaksakan dibangun, menurut dia, Bandara Bima dipindahkan kemana oleh pemerintah.
"Lebih besar keuntungannya besarkan dan tambah landasan pacu bandara ketimbang hadirkan jembatan lewamori," kata dia.
Sementara salah satu tokoh terkemuka di Ibu Kota Kabupaten Bima Fahri, S.Sos, Menegaskan rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori perlu dikaji ulang secara mendalam.
"Jika proyek tersebut tetap dipaksakan tanpa perencanaan matang, hal itu justru dapat mengancam perputaran ekonomi masyarakat di Kecamatan Woha," kata dia.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
"Kalau arus transportasi dan perdagangan dialihkan secara tiba-tiba, maka pusat ekonomi Woha bisa kehilangan aktivitasnya," ujar Teta Putra biasa disapa dalam keterangan persnya, Selasa (4/11).
Ia menjelaskan, selama ini, Kecamatan Woha menjadi simpul utama pergerakan barang dan jasa antara wilayah timur dan barat Kabupaten Bima.
Dengan adanya rencana jembatan baru yang mengubah jalur utama transportasi, para pelaku usaha lokal dikhawatirkan akan mengalami penurunan pendapatan signifikan.
"Pemerintah daerah dan pihak terkait harus lakukan studi kelayakan komprehensif, melibatkan masyarakat terdampak, serta meninjau potensi relokasi atau revitalisasi pusat ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah," kata dia.
“Pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan, bukan mematikan aktivitas ekonomi yang sudah tumbuh. Jangan sampai niat baik menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri,” tegasnya.
Pihaknya juga membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, DPRD, Dinas Perhubungan, Otoritas Bandara dan tokoh masyarakat agar solusi terbaik dapat ditemukan bersama demi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Red).












