Gubernur NTB Ajak Warga Talabiu Hijaukan Bima dan Dukung Perbaikan Jalan

Gubernur NTB Ajak Warga Talabiu Hijaukan Bima dan Dukung Perbaikan Jalan

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global.Id. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyapa masyarakat Desa Talabiu dalam kegiatan silaturahmi di Masjid Besar Al-Hidayah, Kabupaten Bima, (3/3). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menyoroti persoalan kesehatan, infrastruktur, hingga pelestarian lingkungan di Bima.

Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa selama ini tiga jenis penyakit, yakni stroke, jantung, dan gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah menjadi penyebab utama warga Bima harus dirujuk berobat ke Mataram. Namun, dirinya mengungkapkan kabar baik bahwa mulai Juni mendatang rumah sakit di Kota dan Kabupaten Bima akan naik status dari tipe D menjadi tipe C.

“Alhamdulillah, mulai Juni statusnya meningkat. Ini bagian dari komitmen kami agar pelayanan kesehatan di Bima semakin baik dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh berobat,” ujarnya.

Dirinya menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam kepemimpinan di NTB. Pemerintah Provinsi, katanya, berkomitmen menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh daerah.

Dalam dialog bersama warga, Gubernur Iqbal juga menyinggung kondisi puluhan kilometer jalan Provinsi di Bima yang rusak hingga sempat viral di media sosial karena ditanami pohon pisang. Kerusakan jalan diperparah dengan kondisi perbukitan yang gundul sehingga lumpur turun ke badan jalan saat hujan.

“Saya sudah ke Donggo, Samili, dan melihat langsung kondisi jalan yang memprihatinkan. Berikan kami waktu untuk melihat secara menyeluruh kondisinya. Dengan keterbatasan anggaran dan teknologi, kami terus mencari solusi dan teknologi baru agar perbaikan jalan di NTB bisa dilakukan lebih efektif,” jelasnya.

Gubernur Iqbal juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghidupkan kembali bukit dan hutan di Bima. Menurutnya, penghijauan menjadi kunci untuk menjaga alam sekaligus melindungi infrastruktur.

“Mari kita tinggalkan Bima yang baik bagi anak cucu kita. Masih ada waktu untuk memperbaiki, asalkan kita bergerak bersama dari Provinsi hingga Desa untuk merawat alam Bima,” ajaknya.

Dirinya menyebutkan, saat ini terdapat tiga prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB, yakni penurunan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan berbasis kelestarian alam serta pengembangan pariwisata. Meski infrastruktur tidak termasuk dalam tiga prioritas utama tersebut, dirinya menegaskan bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, ketiga program tersebut tidak akan berjalan optimal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga mengajak masyarakat untuk membesarkan Bank NTB Syariah. Dirinya menyampaikan bahwa perbaikan di tubuh bank daerah tersebut terus dilakukan sehingga penyaluran KUR dapat kembali berjalan serta dalam waktu dekat BPR NTB akan bertransformasi menjadi bank berbasis syariah.

Di akhir sambutannya, Gubernur Iqbal memohon doa dan dukungan agar dirinya bersama Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri, dapat menjalankan amanah dengan baik, demikian pula Bupati dan Walikota di Bima.

Pada kegiatan tersebut turut diserahkan sejumlah bantuan, antara lain dari Bank NTB Syariah berupa 50 paket sembako serta masing-masing 10 paket sarung, sajadah, dan mukena. Biro Kesra NTB menyerahkan sarung dan mukena. Baznas NTB menyalurkan bantuan sabilillah sebesar Rp20 juta dan paket sembako yang diberikan langsung kepada penerima malam itu. Pemerintah Kabupaten Bima memberikan bantuan Al-Qur’an dan sembako. Sementara Baznas Bima menyalurkan zakat fitrah berupa 27 paket beras serta tambahan bantuan uang tunai dari Bank NTB Syariah Cabang Tente.

Redaksi ||

Seaplane Batujai: Arsitektur Besar Konektivitas Kepulauan NTB

Seaplane Batujai: Arsitektur Besar Konektivitas Kepulauan NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.- Penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane pada 28 Februari 2026 antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan, disaksikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, menjadi babak baru yang menandai lebih dari sekadar pembukaan rute wisata baru. Ini adalah simpul awal dari arsitektur besar konektivitas kepulauan NTB. 

Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD yang menempatkan penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru sebagai pilar daya saing. Bagi provinsi kepulauan seperti NTB, konektivitas bukan pelengkap, ia adalah prasyarat pemerataan dan pertumbuhan.

Gubernu NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal menyadari bahwa NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa. Potensinya besar, namun aksesibilitas kerap menjadi hambatan. 

Transportasi laut tetap vital, tetapi memerlukan waktu tempuh panjang dan sangat bergantung pada cuaca. Dalam banyak kasus, perjalanan antarpulau bisa memakan waktu beberapa jam; seaplane berpotensi memangkasnya menjadi puluhan menit—sebuah lompatan efisiensi yang signifikan. 

Karena itu, transportasi udara berbasis air bukan simbol kemewahan, melainkan konsekuensi logis dari karakter kepulauan NTB.

Pemilihan Bendungan Batujai dilakukan melalui kalkulasi teknis yang ketat. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menghadirkan keunggulan yang tidak dimiliki lokasi lain:

- Integrasi ATC (Air Traffic Control) memungkinkan koordinasi komunikasi dan pengawasan ruang udara berada dalam satu klaster kendali, meminimalkan fragmentasi pengawasan.

- Radius navigasi menjadi lebih efisien karena proksimitas dengan infrastruktur utama menekan kebutuhan pembangunan sistem terpisah yang mahal. 

- Integrasi fasilitas juga mengurangi duplikasi perangkat dan biaya, meningkatkan kelayakan fiskal proyek.

- Dari sisi keselamatan, respons darurat menjadi lebih cepat karena berada dalam ekosistem pengendalian bandara internasional. 

Dengan pendekatan ini, Batujai dipilih berdasarkan aviation logic dan standar keselamatan, bukan pertimbangan estetika.

Adapun roadmap implemntasi dan tata kelola, adalah bagaimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari:

- Penataan waterbase sesuai standar keselamatan penerbangan dan regulasi Kementerian Perhubungan, 

- Sinkronisasi perizinan dan SOP operasional termasuk prosedur water aerodrome, 

- Pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan, 

- Hingga uji coba operasional sebelum ekspansi rute. 

Koordinasi dengan pengelola bendungan memastikan fungsi utama pengairan tetap terlindungi. Operasional seaplane dirancang tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan, sehingga pembangunan berjalan berdampingan dengan fungsi infrastruktur yang telah ada.

Dari sisi ekonomi, seaplane memperkuat strategi low volume–high value tourism: jumlah wisatawan yang terkontrol dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi. Dampaknya tidak berhenti pada operator penerbangan, tetapi menjalar pada: 

- Pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil, 

- Kenaikan okupansi homestay dan eco-resort, 

- Pertumbuhan UMKM pesisir, serta 

- Peningkatan PAD sektor pariwisata.

Dalam horizon 5–10 tahun, konektivitas cepat ini berpotensi mendorong investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik yang lebih efisien bagi komoditas perikanan premium bernilai tinggi.

Konektivitas udara - air ini juga memiliki implikasi lintas sektor. Ia juga: 

- Mendukung ekonomi biru dengan mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor, 

- Memungkinkan akses medis darurat dari pulau terpencil,

- Memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi. 

- Menjadi katalis kawasan berbasis keberlanjutan yang memadukan konservasi dan ekonomi lokal.

Dengan demikian, seaplane bukan proyek tunggal, melainkan simpul integrasi kebijakan yang mempertemukan pariwisata, perikanan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu ekosistem.

Kebijakan baru ini pasti akan menimbulkan Pertanyaan publik, dan tentunya merupakan hal yang wajar muncul, sebagai perhatian publik dalam arah baru sebuah pembanguan. Pertanyaan yang pasti muncul adalah:

Apakah ini elitis? 

Segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan, tetapi manfaatnya menyebar melalui lapangan kerja, kemitraan UMKM, dan jasa lokal. 

Kemudian Apakah ramah lingkungan? Fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan, dengan prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian harus berjalan seiring. 

Bagaimana dengan fungsi bendungan? Operasional mengikuti regulasi teknis dan tidak mengganggu fungsi utama pengairan, dengan koordinasi lintas instansi yang ketat. 

Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi agar kebijakan ini memperoleh legitimasi publik.

Kita pastinya memahami, bahwa tidak banyak provinsi yang memiliki waterbase terintegrasi dengan bandara internasional. Diferensiasi ini memperkuat posisi NTB dalam peta pariwisata nasional dan regional.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahawa kebijakan ini merupakan transformasi dari sekedar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.

Seaplane Batujai bukan akhir, melainkan awal dari reposisi strategis NTB sebagai provinsi kepulauan yang mampu mengelola geografinya secara cerdas dan terukur. Ia adalah wujud keberanian mengambil langkah berbasis kalkulasi teknis, perencanaan kebijakan, dan visi jangka panjang. Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini bukan hanya membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga membuka babak baru pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan, di mana kepulauan bukan lagi batas, melainkan kekuatan utama yang mengantarkan NTB menuju keunggulan kompetitif nasional dan regional.

Redaksi ||

Disiplin Meningkat, Atmosfer Kerja Makin Solid: Dinas PUPR Dompu Tunjukkan Geliat Reformasi Birokrasi

Disiplin Meningkat, Atmosfer Kerja Makin Solid: Dinas PUPR Dompu Tunjukkan Geliat Reformasi Birokrasi

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu, NTB — Media Dinamika Global.Id.– Di tengah dinamika birokrasi pemerintahan daerah, kualitas komunikasi antara pimpinan dan staf menjadi elemen krusial dalam menciptakan kinerja yang solid dan terukur. Tren positif itu kini mulai terlihat di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Dompu.

Peningkatan disiplin, etos kerja, serta kepatuhan terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai menjadi indikator nyata perubahan tersebut. Sejumlah aparatur menyebut bahwa atmosfer kerja kini lebih terarah, komunikatif, dan produktif dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu figur yang dinilai berperan penting dalam perubahan ini adalah Kasubag Kepegawaian, Eka Hikmah. Dalam rapat koordinasi beberapa hari lalu, ia menegaskan bahwa menjadi aparatur negara bukan sekadar hadir dan melakukan presensi melalui Sistem Informasi Presensi (SIP), melainkan mengemban amanat pengabdian kepada negara dan masyarakat.

“Kita digaji oleh negara untuk mengabdi. Bukan hanya soal hadir pagi dan sore, tetapi bagaimana kita bekerja sesuai tanggung jawab jabatan dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Eka juga mengingatkan bahwa setiap pegawai memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan secara profesional. Ia meminta seluruh jajaran mengikuti SOP, menjaga integritas, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etika kerja.

Dalam penutup arahannya, ia mengajak seluruh pegawai bekerja dengan keikhlasan serta menjaga keharmonisan lingkungan kerja.

“Saya berharap kita semua tetap bersemangat dan sabar dalam menjalankan tugas, tanpa melihat besar kecilnya upah. Ini pilihan kita. Tetap saling menghargai dan menjaga etika, karena hubungan emosional antarpegawai sangat memengaruhi harmonisasi kerja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari internal ASN, baik PNS, PPPK, maupun tenaga paruh waktu. Salah satunya disampaikan oleh Imam Syafi’i, staf Bagian Umum dan Kepegawaian, yang ditemui pada 26 Februari 2026.

Menurutnya, perubahan kedisiplinan kini terasa nyata.

“Selama saya mengabdi, baru tahun-tahun terakhir ini peningkatan kedisiplinan terlihat sangat jelas. Baik dari ASN, PNS, PPPK, hingga tenaga paruh waktu,” katanya.

Ia menilai gaya kepemimpinan yang tegas namun komunikatif menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan tersebut.

“Beliau bukan hanya menyuruh, tetapi memberi contoh. Kami didorong untuk bekerja sesuai aturan, tidak menunda tugas, menjaga tanggung jawab, dan menghargai waktu. Atmosfer kerja sekarang jauh lebih positif.”

Imam juga menegaskan bahwa perubahan ini tidak sebatas formalitas administratif. Budaya kerja mulai menyentuh aspek mendasar seperti kedisiplinan waktu, akurasi pelaporan, serta kepatuhan terhadap tugas harian.

“Sekarang setiap pegawai lebih terarah. Kami tidak lagi menunggu diperintah. Semua bergerak sesuai peran masing-masing. Itu yang membuat pekerjaan lebih cepat, tepat, dan minim kesalahan,” jelasnya.

Koordinasi antarbidang yang sebelumnya kerap tersendat kini dinilai lebih lancar berkat komunikasi terbuka antara pimpinan dan staf.

“Jika ada kendala, langsung disampaikan dan ditindaklanjuti. Tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab,” tambahnya.

Tak hanya dari internal, masyarakat juga mulai merasakan dampak perubahan tersebut. Sejumlah warga Dompu mengaku pelayanan administrasi kini lebih cepat dan pegawai lebih disiplin hadir sebelum jam pelayanan dimulai.

“Dulu kadang pegawainya belum lengkap. Sekarang sudah jauh lebih siap dan responsif,” ungkap salah seorang warga.

Meski demikian, masyarakat juga memberikan catatan kritis. Mereka berharap peningkatan kedisiplinan diimbangi dengan pelayanan yang lebih humanis, transparan, serta bebas dari praktik yang merugikan publik.

“Perubahan memang ada, tapi kami ingin pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. Kalau ini konsisten, Dompu bisa jauh lebih maju,” ujar seorang tokoh masyarakat.

Momentum positif ini dinilai sebagai langkah strategis bagi Dinas PUPR Kabupaten Dompu dalam membangun tata kelola yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel.

Dengan komitmen pimpinan dan semangat kolektif pegawai, harapan akan terwujudnya birokrasi yang bersih, responsif, dan benar-benar melayani masyarakat kini semakin terbuka lebar.

Redaksi ||

Kementerian PUPR- Pemkab Bima Bahas Transformasi PDAM dan Penguatan SPAM

Kementerian PUPR- Pemkab Bima Bahas Transformasi PDAM dan Penguatan SPAM

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kamis, (19/02/26) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev)  sektor Air Minum, Sanitasi, serta Pengembangan Kawasan Strategis di wilayah Kabupaten Bima, dengan fokus utama pada pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bersama perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima di Ruang Rapat Wakil Bupati Bima.

Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPPW) Nusa Tenggara Barat, Dedes Prinandes dan dihadiri Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy.

‎Dalam pembahasan operasional, PDAM Bima masih mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 1985 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PDAM diwajibkan bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menekankan pentingnya pembenahan pengelolaan aset, manajemen keuangan, serta kelembagaan PDAM agar sesuai dengan dasar hukum yang jelas.

‎“Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan dapat mendorong PDAM bertransformasi namun terlebih dahulu PDAM harus berada dalam kondisi sehat, mengingat masih terdapat berbagai kendala yang dialami,” Ungkapnya.

‎Wabub juga berharap kehadiran Kepala Balai BPPW NTB dapat memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi PDAM, sehingga penyaluran air bersih di Kabupaten Bima dapat berjalan tanpa hambatan.

‎Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, ST., M.T., menyampaikan bahwa penyehatan PDAM pada tahap awal wajib diawali dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang pembentukan Perumda PDAM, meskipun target jangka panjangnya adalah pembentukan Perseroda.

‎Ia menambahkan, bentuk kerja sama tahap awal yang akan diusulkan adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PDAM Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima. Skema kerja sama tersebut meliputi pengembangan sistem utama layanan penyediaan air minum di wilayah Kota Bima secara bersama, dengan PDAM bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan, serta penerapan sistem berbagi investasi dan pembagian pendapatan.

‎Rapat evaluasi dan monitoring turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima Drs. Agus Salim, M.Si., Kepala Dinas PUPR, Perkim, para kepala bagian lingkup Setda dan Direktur PDAM Kabupaten Bima Muhammad Daud Akbar.

‎Selain membahas SPAM, Dedes Prinandes juga memaparkan rencana pengembangan kawasan strategis di kawasan Teluk Bima. Paparan tersebut mencakup pengembangan komoditas unggulan seperti pertanian, perikanan, peternakan dan kelautan, dukungan swasembada pangan dan pariwisata, serta pemantauan keberfungsian infrastruktur sanitasi bidang air limbah.

‎Secara khusus, monitoring juga menyoroti kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Waduwani di Kecamatan Woha sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan sanitasi di Kabupaten Bima.

‎Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola air minum, sanitasi, serta pengembangan kawasan strategis demi meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat demi Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan  Berkelanjutan.  (Team)

Jalan Lintas Tente-Parado Rusak Parah, Masyarakat Mendesak Pemerintah Provinsi NTB Perbaiki

Jalan Lintas Tente-Parado Rusak Parah, Masyarakat Mendesak Pemerintah Provinsi NTB Perbaiki

Media Dinamika Global       Comment   

Bima. Media Dinamika Global.Id.– Jalan lintas Tente-Parado yang menghubungkan sejumlah desa di wilayah Kabupaten Bima berada dalam kondisi rusak parah, dengan banyak bagian berlubang dan tergenang lumpur. Kondisi tersebut dikemukakan oleh seorang pengguna jalan sekaligus mantan aktivis asal Desa Simpasai, Aba Dinyan NTB, yang menyatakan bahwa kerusakan paling berat terjadi di Desa Sie, Simpasai, Kabupaten Sakuru Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

Menurut Aba Dinyan, kerusakan jalan telah berlangsung lama namun belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jalan lintas tersebut merupakan akses penting bagi aktivitas masyarakat lokal, sehingga kondisi yang tidak layak ini memberikan dampak signifikan bagi kehidupan sehari-hari dan perekonomian wilayah sekitar.

"Percuma kita sebagai masyarakat taat bayar pajak tetapi akses jalan kami tidak diperbaiki," ujarnya kepada awak media pada Jumat (13/2/2026).

Selain mendesak tindakan perbaikan segera, Aba Dinyan juga mengajak Gubernur NTB untuk melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jalan lintas Tente-Parado. Ia menyampaikan rasa kecewa terhadap perlakuan yang dinilai kurang memperhatikan kepentingan rakyat.

"Saya lewat jalan ini setiap hari, sangat kecewa dengan pemerintah Provinsi NTB abai dengan kepentingan rakyat," tambahnya.

Apabila tidak ada tindakan konkret dari pemerintah dalam waktu dekat, Aba Dinyan mengungkapkan bahwa masyarakat berpotensi melakukan blokade jalan sebagai bentuk aksi tekanan agar permasalahan segera teratasi.

(Tim).

Puluhan Tahun Jalan Di Belakang Rumah Wali Kota Bima Tak Diperhatikan, Pemerintah Tutup Mata

Puluhan Tahun Jalan Di Belakang Rumah Wali Kota Bima Tak Diperhatikan, Pemerintah Tutup Mata

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima.-Dari Periode kepemimpinan Walikota Bima selama ini, hanya menjanjikan saja hingga Puluhan Tahun Jalan Di Belakang Rumahnya Bapak Wali Kota Bima Tak Diperhatikan, Pemerintah Tutup Mata terhadap Kebutuhan Warga. Jalan yang Sudah puluhan tahun jalan ini tidak perna dilirik pemerintah Kota Bima, Padahal Lokasinya di belakang rumah wali Kota Bima. Rabu, 14-01-2026

Pantauan langsung Media ini nampak sekali upaya Pembicaraan oleh Pemerintah terhadap Jalan ini, sebab Sudah beberapa kali di usulkan tapi tetap saja tidak di indahkan bahkan setiap musim hujan lalu selalu becek dan rusak sulit dilalui bahkan sering tergelincir.

Adapun Lokasi Jalan tersebut adalah di Lokasi BTN Sadia- Sambiane tepatnya di RT.07 RW.05. lokasi yang dihuni oleh Warga sekitar hampir Puluhan Tahun mengalami Kesulitan Akses Jalan, sehingga tak Jarang Anak-anak yang melewatinya merasa sangat keberatan dengan adanya Jalan yang tidak di Perhatikan oleh Pemerintah saat ini.

Yaman salah seorang Warga sekitar pada Media ini menuturkan bahwa merasa sangat kesal dan menyesalkan sikap Pemerintah Kota Bima yang seolah-olah Apatis dan/atau Menutup mata terhadap Sarana Infrastruktur Jalan yang di lewati Warga sekitar, padahal Jalan tersebut berada di Belakang Orang Nomor Satu di Kota ini yakni Wali Kota Bima.

"Coba bayangkan Jalan yang berada di Belakang rumah orang nomor satu di Kota Bima tidak diperhatikan oleh Pemerintah saat ini, kemana pikiran dan Nuraninya apabila kemudian ada Warga yang lain yang melewatinya lalu mengatakan Kok Jalan di Belakang Rumah Bapak Wali Kota Bima tidak mampu di perbaiki atau diperhatikan, ini sesuatu yang memalukan sekali". Ujarnya Kesal

Disisi lainnya, Bang Choy sapaan akrabnya menyarankan kepada Pemerintah agar Jangan hanya memperhatikan hal besar, tetapi juga hal yang kecil bisa mempengaruhi menjadi Besar. Bayangkan Puluhan Tahun Jalan ini tak diperhatikan sehingga terkesan Walikota Bima yang Apatis terhadap Aspirasi Masyarakat yang ada di sekitarnya. Pungkasnya

Sementara itu, Dinas terkait kami coba menghubungi baik melalui Washaapnya, atau tlpnnya belum bisa di hubungi hingga berita ini di Publikasikan.(Team).