Jelang Ramadan, Gubernur NTB Tegaskan Intervensi Pasar

Jelang Ramadan, Gubernur NTB Tegaskan Intervensi Pasar

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id— Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Mandalika Bertais, Selasa (10/2/2026), untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan. Dalam sidak tersebut, Gubernur menegaskan Pemerintah Provinsi NTB akan segera melakukan intervensi pasar menyusul melonjaknya harga cabai rawit.

Sidak dilakukan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus sekaligus Satgas Pangan Polda Nusa Tenggara Barat, perwakilan Bank Indonesia Perwakilan NTB, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB, serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram.

Dari hasil pemantauan lapangan, harga cabai rawit tercatat berada di kisaran Rp90.000 hingga Rp95.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan yang diharapkan sekitar Rp57.000 per kilogram.

“Lonjakan paling tinggi ada di cabai rawit, dan ini sangat memengaruhi indeks harga. Karena itu, kami tegaskan intervensi pasar akan dimulai Jumat ini melalui Gerakan Pangan Murah di seluruh pasar di NTB,” ujar Gubernur Miq Iqbal.

Ia menjelaskan, kenaikan harga dipicu tiga faktor utama, yakni curah hujan yang menghambat panen petani, tingginya pasokan cabai yang dikirim ke Pulau Jawa, serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan.

Meski demikian, Gubernur memastikan tidak ditemukan indikasi penimbunan.

“Cabai adalah komoditas yang cepat rusak, sehingga kecil kemungkinan ditimbun. Ini murni mekanisme pasar. Namun kami tetap berkoordinasi dengan Polda NTB dan Bank Indonesia untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah pengendalian jangka pendek, Pemprov NTB juga akan berkomunikasi langsung dengan para pengepul besar di Lombok Tengah dan Lombok Timur agar memprioritaskan kebutuhan lokal sebelum pengiriman ke luar daerah.

“Kita di NTB tidak boleh kekurangan cabai. Saya minta para pengepul fokus memenuhi kebutuhan NTB terlebih dahulu supaya stok terjaga dan harga segera terkendali,” tambahnya.

Lonjakan harga ini turut dirasakan pelaku usaha kecil. Made Kuniarti, pedagang asal Gunung Sari, mengaku harus datang ke Pasar Mandalika untuk memperoleh harga yang relatif lebih rendah.

“Di tempat saya sudah Rp115.000 per kilo. Di sini masih Rp95.000. Saya butuh sekitar 1,5 kilo setiap hari untuk jualan. Kami berharap pemerintah segera menggelar pasar murah,” ujarnya.

Selain memantau harga pangan, Gubernur juga meninjau kondisi kebersihan pasar dan saluran drainase yang mengalami pendangkalan. Ia meminta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti agar aktivitas perdagangan tidak terganggu.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa intervensi pasar merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan terjangkau menjelang Ramadan.

“Negara harus hadir. Tugas kami memastikan warga bisa menjalani Ramadan dengan tenang, kebutuhan pokok tersedia, dan harga tetap terkendali,” tutupnya.

Redaksi ||

Mustakim Patawari: Dompu Bukan Kebetulan Sejarah, Tapi Poros Moderasi Pulau Sumbawa

Mustakim Patawari: Dompu Bukan Kebetulan Sejarah, Tapi Poros Moderasi Pulau Sumbawa

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global — Tokoh asal Sumbawa Barat, Mustakim Patawari, menegaskan bahwa posisi Dompu dalam sejarah Pulau Sumbawa bukanlah kebetulan geografis semata, melainkan memiliki makna simbolik dan strategis sebagai kekuatan penengah dan mediator antar etnis.

Hal itu disampaikan Mustakim usai menghadiri Forum Mbolo Weki Dou Dompu di Mataram, Sabtu (7/2/2026). Forum ini menjadi ajang konsolidasi besar warga Dompu untuk meneguhkan kembali entitas dan identitas budaya mereka.

Menurut Mustakim, film pendek yang ditayangkan dalam forum tersebut menggambarkan secara kuat bahwa eksistensi Dompu memiliki posisi penting dalam catatan sejarah Nusantara.

“Bukan sesuatu yang kebetulan Allah bentangkan bumi Dompu berada di tengah-tengah antara Sumbawa dan Bima. Ada simbolik, ada pesan yang disampaikan dalam pertemuan dengan Bung Karno saat itu, ketika Sumbawa ingin pertemuan digelar di Dompu dan mengutus wakil Sultan," ujar Mustakim. 

Itu memberi kesan spirit bahwa Dompu adalah kekuatan mediator, kekuatan penengah, dan moderasi dalam menjaga eksistensi etnis di Pulau Sumbawa. 

Ia menekankan bahwa secara historis di Nusa Tenggara Barat hanya ada tiga daerah berstatus swapraja, yakni Dompu, Sumbawa, dan Bima. Status tersebut, kata dia, bukan sekadar administrasi, tetapi pengakuan negara atas eksistensi kesultanan yang pernah berdiri dan berdaulat di wilayah tersebut.

“Predikat swapraja itu bentuk pengakuan negara bahwa daerah itu pernah memiliki entitas Kesultanan yang eksis pada masanya. Ini bukan klaim emosional, tetapi fakta sejarah,” tegasnya.

Namun demikian, Mustakim mengingatkan bahwa kebangkitan identitas budaya tidak boleh dimaknai sebagai sikap eksklusif yang menutup diri. 

Justru sebaliknya, ekspresi budaya harus diletakkan dalam semangat inklusif dan memperkuat kebersamaan di NTB.

“Saya ingin menyampaikan pesan terutama untuk anak muda. Apa pun ekspresi berbudaya untuk menampilkan jati diri kita, tetap dalam satu kerangka semangat merawat Nusa Tenggara Barat hari ini, sekaligus memberi ruang bagi harapan Provinsi Pulau Sumbawa,” katanya.

Menurutnya, kebanggaan terhadap identitas budaya akan memiliki nilai besar ketika tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan membangun silaturahmi antarbudaya dalam spirit saling menghargai.

“Tidak ada hal penting yang bisa kita banggakan dalam eksistensi budaya kalau kita eksklusif. Yang membanggakan adalah ketika kita inklusif dan selalu membangun silaturahmi antarbudaya,” ujarnya.

Pernyataan Mustakim memperkaya diskursus dalam Forum Mbolo Weki Dou Dompu yang mengusung tema peneguhan identitas dan eksistensi budaya Suku Dompu. 

Forum ini menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh budaya untuk membahas jejak sejarah, kontribusi, serta posisi Dompu dalam mozaik kebudayaan NTB dan Indonesia.

Konsolidasi budaya ini dinilai bukan sebagai gerakan pemisahan, melainkan penguatan identitas dalam bingkai persatuan daerah dan nasional.

Dengan semangat moderasi dan inklusivitas yang ditekankan Mustakim Patawari, forum tersebut diharapkan menjadi fondasi penguatan budaya yang tidak memecah, tetapi justru merajut kebersamaan di Pulau Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan.

Redaksi ||

Di Forum Mbolo Weki, Ketua DPRD Dompu Dorong Penguatan Identitas Suku Dompu

Di Forum Mbolo Weki, Ketua DPRD Dompu Dorong Penguatan Identitas Suku Dompu

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global — Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun, menegaskan pentingnya momentum Forum Mbolo Weki Dou Dompu sebagai titik awal gerakan yang lebih terstruktur dan masif dalam menyuarakan identitas serta eksistensi Suku Dompu.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Mbolo Weki Dou Dompu di Mataram, Sabtu (7/2/2026). Menurutnya, upaya mengangkat kembali identitas Suku Dompu sejatinya sudah lama diperjuangkan sejumlah pemerhati budaya, namun belum terorganisir secara kuat.

“Saudara saya seperti Dae Yeyen, Dae Dau dan banyak pemerhati budaya yang sejak awal mencoba mengungkap dan menyuarakan identitas Suku Dompu, itu patut kita hargai. Forum ini sudah mewakili gerakan-gerakan sebelumnya yang belum terstruktur dan belum masif,” ujar Muttakun.

Ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan menjadi awal dari langkah lanjutan yang lebih konkret.

“Saya ingin momentum Forum Mbolo Weki Dou Dompu ini benar-benar menjadi titik awal gerakan yang lebih besar ke depan. Untuk kita semua menyuarakan identitas Suku Dompu dan menegaskan bahwa eksistensi itu memang ada,” tegasnya.

Menurut Muttakun, jika berbicara soal pengakuan, dokumen dan catatan sejarah Dompu sejatinya sudah tersedia, baik secara tersurat maupun tersirat dalam berbagai literatur dan arsip sejarah.

“Kalau kita mau menyuarakan ini, sebenarnya dokumen pendukung dan catatan sejarah itu ada. Tinggal bagaimana kita menyatukan persepsi dan memperkuat langkah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Muttakun juga menyinggung narasi kebudayaan di tingkat Provinsi NTB yang selama ini kerap menyebut istilah “Sasambo” (Sasak, Samawa, Mbojo). Ia menilai Dompu sering kali tidak disebut secara eksplisit dalam kerangka tersebut.

“Kita semua merasa kecil hati ketika Pemprov NTB berbicara tentang daerah, mohon maaf, hanya melihat Sasambo. Dalam Sasambo itu tidak ada Dompu. Salah kami juga kenapa tidak bersuara,” ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Dompu menjadikan forum tersebut sebagai momentum kebangkitan bersama, termasuk menuju rencana Deklarasi Suku Dompu yang akan digelar pada 11 April mendatang, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Dompu.

“Kalau gerakan ini mengarah pada deklarasi Suku Dompu saat HUT Dompu nanti, itu luar biasa. Ini momentum besar bagi kita,” ujarnya.

Meski demikian, Muttakun menekankan bahwa secara konstitusional negara sebenarnya telah mengakui eksistensi Dompu. Ia merujuk pada pengakuan historis dan administratif atas kelahiran serta keberadaan Dompu sebagai daerah yang memiliki akar kesultanan.

“Negara sudah mengakui sebenarnya. Tinggal bagaimana kita di Dompu menyepakati dan memperkuat posisi ini. Mari kita dorong agar Pemprov tidak hanya berbicara Sasambo saja. Mana Dompunya?” katanya.

Forum Mbolo Weki Dou Dompu sendiri menjadi ruang konsolidasi besar warga Dompu di perantauan, melibatkan akademisi, tokoh adat, pemerhati budaya, hingga unsur pemerintah daerah. Forum ini membahas sejarah, entitas, serta penguatan identitas budaya Dompu dalam bingkai kebudayaan NTB dan Indonesia.

Dengan dukungan Ketua DPRD Dompu, gerakan peneguhan identitas ini diharapkan tidak hanya menjadi wacana kultural, tetapi juga mendapatkan perhatian dalam kebijakan daerah, pendidikan, serta pengakuan formal dalam narasi kebudayaan di Nusa Tenggara Barat.

Redaksi ||

Soal Tercecer Batu Bara di Benete, DLH Sebut Kewenangan Laut Ada di Provinsi

Soal Tercecer Batu Bara di Benete, DLH Sebut Kewenangan Laut Ada di Provinsi

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id – Sorotan publik terhadap potensi pencemaran lingkungan akibat tumpahan batu bara di kawasan Dermaga Benete terus menguat. 

Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rahmadin, akhirnya angkat bicara dan menegaskan batas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dugaan pencemaran di perairan laut.

Dalam rilis resminya, Minggu (1/2/2026), Rahmadin menjelaskan bahwa aktivitas bongkar muat batu bara di Dermaga Benete merupakan kegiatan usaha yang dilakukan di bawah persetujuan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Benete, selaku pemilik sekaligus penyelenggara Pelabuhan Umum Benete.

Menurutnya, secara ketentuan, seluruh aktivitas bongkar muat di pelabuhan wajib tercantum dalam dokumen lingkungan, baik dokumen lingkungan pelabuhan, persetujuan lingkungan, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) kepelabuhanan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di kawasan tersebut.

“Setiap aktivitas bongkar muat pasti sudah tertuang dalam dokumen lingkungan dan SOP kepelabuhanan. Itu menjadi dasar dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pelabuhan,” ujar Rahmadin.

Namun, Rahmadin menegaskan bahwa DLH KSB tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindaklanjuti aduan atau kasus dugaan pencemaran di perairan laut. Hal tersebut, kata dia, berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, mengingat wilayah laut hingga 12 mil merupakan ranah provinsi.

Meski demikian, DLH KSB tidak tinggal diam. Rahmadin memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB terkait dugaan pencemaran air laut di sekitar Dermaga Benete.

Selain itu, DLH KSB juga akan segera berkoordinasi dengan KUPP Kelas II Benete sebagai penyelenggara dan pemilik pelabuhan. 

Hal ini penting karena secara tata ruang, Pelabuhan Benete telah memiliki Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Seluruh kewajiban yang tercantum dalam PKKPRL itu harus dijalankan oleh KUPP, termasuk kewajiban menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas di wilayah perairan laut Pelabuhan Benete,” tegasnya.

Sebelumnya, Aliansi For Justice Save KSB tak hanya menyoroti ancaman keselamatan lalu lintas akibat batu bara yang tercecer di jalan, tetapi juga secara serius menyoroti potensi pencemaran lingkungan laut di kawasan dermaga.

Ketua Aliansi, Abbas Kurniawan, mendesak DLH KSB agar segera melakukan uji sampel air laut di sekitar Dermaga Benete, menyusul laporan warga yang menyebutkan banyaknya batu bara yang jatuh ke laut saat proses bongkar muat.

“Ini bukan asumsi. Batu bara itu jelas jatuh ke laut saat proses bongkar muat. DLH wajib turun, ambil sampel, dan buka hasilnya ke publik,” tegas Abbas.

Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan pencemaran laut bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga keberlangsungan hidup nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan ekonomi mereka dari laut.

Di sisi lain, ancaman keselamatan di jalur darat juga kembali memakan korban. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Benete, Kamis (29/1/2026), yang menimpa seorang warga asal Kecamatan Maluk. 

Korban diduga terpeleset akibat material batu bara yang tercecer dari dump truck pengangkut batu bara menuju Taliwang.

Meski korban hanya mengalami luka ringan dan telah menerima ganti rugi dari pihak perusahaan, warga menilai kejadian tersebut bukan insiden tunggal, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa penyelesaian serius.

Abbas Kurniawan menyebut kecelakaan ini sebagai bukti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan batu bara di KSB.

“Ini bukan kecelakaan biasa, tapi kelalaian yang berulang. Batu bara tercecer, warga celaka, lalu selesai dengan ganti rugi. Pola ini tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Aliansi menilai perusahaan bongkar muat yang beroperasi saat ini lalai menjalankan standar keselamatan, baik di jalur darat maupun di kawasan dermaga.

Sebagai bentuk tekanan, Aliansi For Justice Save KSB memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu mendatang di dua titik strategis, yakni Dinas Perhubungan KSB dan PLTU Kertasari.

Redaksi |

Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir Rob di Ampenan, Enam Rumah Warga Rusak Parah

Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir Rob di Ampenan, Enam Rumah Warga Rusak Parah

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal, bersama rombongan meninjau langsung kondisi ombak tinggi serta kerusakan rumah warga yang terdampak Banjir Rob di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan (22/1/2026). Kunjungan tersebut, dilakukan sepulang Gubernur Iqbal menjalani kunjungan kerja dari Pulau Sumbawa. Belum sempat ke Pendopo, Gubernur Iqbal langsung datang ke lokasi Banjir Rob sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap bencana yang melanda kawasan pesisir.

Pada saat di lokasi, Gubernur Iqbal berdialog dengan warga terdampak, termasuk Ibu Sukma, warga RT 03 Lingkungan Bugis. Warga berharap adanya respons cepat dari Pemprov NTB untuk penanganan rumah-rumah yang rusak akibat terjangan gelombang, sekaligus solusi jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Warga tampak senang dan terharu dengan kedatangan orang nomor satu di NTB tersebut. 

Kepala Lingkungan Bugis Suherman, mengatakan gelombang tinggi mulai terjadi sejak malam hari, sekitar pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 meter. Jauh lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya, sehingga menimbulkan hempasan kuat dan abrasi yang menghantam permukiman warga di kawasan pesisir.

“Malam-malam kami berjaga, dari jam delapan malam sampai jam satu. Gelombangnya besar sekali, tidak seperti hari-hari sebelumnya”, ujarnya.

Dirinya menambahkan, kerusakan terparah dialami oleh enam rumah warga. Dari jumlah tersebut, tiga rumah dilaporkan hanyut sepenuhnya. Sementara tiga rumah lainnya mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat ditempati. Adapun rumah-rumah lain turut terdampak, namun sebagian masih dapat digunakan secara terbatas.

“Tiga rumah sudah hanyut sama sekali, tiga lainnya rusak parah. Rumah lain terdampak, tapi masih bisa digunakan. Rumah penduduk yang paling parah itu enam rumah”, imbuhnya.

Warga terdampak berharap adanya kepastian penanganan dari pemerintah, khususnya terkait tempat evakuasi. Sejatinya, penempatan warga telah direncanakan melalui relokasi ke rumah susun, namun keterbatasan kapasitas rusun membuat rencana tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Sebagai langkah sementara, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kota Mataram menyiapkan tenda darurat untuk menampung warga terdampak. Penanganan lanjutan telah direncanakan, dengan relokasi bersifat sementara sambil menunggu solusi yang lebih permanen.

Sementara itu, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang terencana dan terukur, serta kerja sama seluruh pihak untuk mengantisipasi risiko bencana pesisir di masa mendatang. Tampak pula Tim Reaksi Cepat dari BPBD Kota Mataram dan BPBD Provinsi NTB, Dinas Sosial, Baznas NTB, unsur TNI-Polri beserta relawan kemanusiaan dan warga setempat. 

Gubernur NTB menyempatkan pula berbincang-bincang sejenak dengan warga sembari minum kopi, setelah melihat langsung areal rumah terdampak dan ombak pesisir pantai. Warga sekitar pantai diimbau berhati-hati dan waspada. Catatan prediksi BMKG, cuaca hujan dan angin kencang diperkirakan hingga tanggal 26 Januari 2026. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Redaksi ||

Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meresmikan selesainya proyek pembangunan dan revitalisasi Jalan Simpang Pototano di Desa Potoano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ruas jalan lurus sepanjang 4 kilometer tersebut kini kembali berfungsi optimal, setelah sebelumnya kerap rusak akibat genangan dan banjir. Jum'at, (23/01/26).

Jalan tersebut, sejak tahun 2017 sistem drainasenya kurang memadai menyebabkan jalan sering tergenang air setiap kali hujan. Kondisi tersebut, berdampak langsung pada kualitas aspal, mengingat air merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan.

Meski masih bisa dilalui, kondisi jalan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2025, Pemprov NTB melakukan penanganan dengan anggaran sebesar Rp32 miliar yang dikerjakan selama tiga setengah bulan dan rampung pada 31 Desember 2025.

Selain memperbaiki badan jalan, proyek mencakup pembenahan sistem drainase dan pemasangan penerangan jalan umum. Hasilnya, ruas jalan yang berada di Desa Pototano kini lebih aman, nyaman, dan mampu memperlancar arus transportasi masyarakat.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan peresmian dilakukan dalam perjalanan dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok melalui Pototano. Dirinya menyebutkan jalan tersebut, sebelumnya berada dalam kondisi rusak dan bahkan tidak dapat digunakan secara optimal.

“Alhamdulillah, hari ini jalan Simpang Pototano sepanjang kurang lebih 4 kilometer sudah sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya badan jalan yang diperbaiki, tetapi fasilitas pendukung seperti lampu penerangan juga sudah berfungsi”, ujar Gubernur Iqbal.

Dirinya menjelaskan, secara teknis pekerjaan telah diselesaikan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat tantangan kondisi geologis pada salah satu titik yang sempat beberapa kali mengalami ambruk. Titik tersebut, telah ditangani kontraktor dan terus diawasi selama masa pemeliharaan enam bulan ke depan.

“Selama masa pemeliharaan, apabila terjadi gangguan atau kerusakan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diperbaiki”, tegasnya.

Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga fungsi drainase. Menurutnya, drainase jalan tidak akan berfungsi optimal apabila drainase di lingkungan sekitar tidak dibersihkan dari sedimentasi dan sampah.

“Kalau drainase lingkungan tidak dibereskan, air bisa tertahan di saluran utama dan berpotensi menggenangi permukiman. Karena itu perlu kerja bersama”, tandasnya saat turun langsung mengecek drainase jalan (22/1/2026).

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa total panjang jalan di Pulau Sumbawa mencapai sekitar 965 kilometer, sementara perlu adanya prioritas anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, Pemprov NTB memprioritaskan penanganan jalan-jalan yang sudah tidak dapat dilalui, terutama yang memiliki fungsi strategis dahulu.

Pototano menjadi salah satu prioritas karena merupakan jalur logistik utama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pelabuhan Pototano dan Pulau Lombok. Jalur ini dinilai vital dalam mendukung keamanan, ketahanan pangan, dan distribusi barang (logistik). Penanganan serupa dilakukan pula di Dasan Geres Lombok Timur serta sejumlah titik lain yang memiliki fungsi logistik penting.

Ke depan, Pemprov NTB mulai memfokuskan penanganan pada jalur-jalur pariwisata setelah jalur logistik utama tertangani. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan sekaligus penguatan sektor pariwisata melalui infrastruktur publik yang memadai.

“Kita berharap penanganan jalan ini benar-benar permanen agar permasalahan yang sama tidak terulang. Dengan do'a dan dukungan semua pihak, semoga jalan ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan mendukung akses ke kawasan wisata”, pungkasnya menyampaikan ketika menginspeksi jalan yang diresmikan.

Redaksi ||