Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Kepala Daerah Tetap Siaga di Wilayah Selama Periode Lebaran 1447 H

Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Kepala Daerah Tetap Siaga di Wilayah Selama Periode Lebaran 1447 H

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.Id.– Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia untuk tetap siaga dan berada di wilayah masing-masing selama periode satu minggu sebelum hingga satu minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Lebaran 1447 Hijriah.

Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam aturan tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan dinas luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

“Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Tito, kebijakan tersebut diambil guna memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan berbagai agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah langkah penting yang harus menjadi perhatian para kepala daerah. Pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idul Fitri dengan memperkuat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan serta pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan berbagai kegiatan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Tito menegaskan, kebijakan ini bertujuan agar para kepala daerah tetap berada di wilayahnya sehingga dapat merespons dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan atau penjadwalan ulang agenda kegiatan,” tegasnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Redaksi |

WNA Asal Rusia Diduga Jadi Korban Penganiayaan di Pagesangan, Polisi Bertindak Cepat

WNA Asal Rusia Diduga Jadi Korban Penganiayaan di Pagesangan, Polisi Bertindak Cepat

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.— Personel Piket Fungsi Polsek Mataram bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Pagesangan, Aiptu I Gede Gunartha, bergerak cepat menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia bernama Llnur.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di kawasan Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pagesangan Baru, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram, pada Senin malam (02/03/2026) sekitar pukul 20.00 WITA.

Kapolsek Mataram, AKP Mulyadi, S.H., membenarkan adanya laporan tersebut dan memastikan bahwa pihaknya langsung mengambil tindakan cepat begitu menerima informasi dari warga.

“Benar, anggota kami dari Piket Fungsi bersama Bhabinkamtibmas Pagesangan merespons cepat laporan adanya WNA asal Rusia yang menjadi korban dugaan penganiayaan. Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan dan kondisi kesehatan korban,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi mengalami luka. Tanpa menunda waktu, korban segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Siloam Mataram untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Langkah tersebut diambil guna memastikan kondisi korban stabil sebelum proses hukum lebih lanjut dilakukan. Setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan dalam kondisi stabil oleh pihak medis, personel Polsek Mataram mendampingi korban untuk membuat laporan resmi.

Penanganan Dilimpahkan ke Polda NTB

Mengingat korban berstatus warga negara asing, penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Polda NTB sesuai prosedur yang berlaku.

“Setelah mendapatkan pengobatan di RS Siloam, korban kami dampingi menuju Polda NTB untuk penanganan lebih lanjut oleh unit terkait. Kami berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada siapa pun, termasuk warga asing yang berada di wilayah hukum kami,” tegas AKP Mulyadi.

Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman terkait kronologi dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penganiayaan tersebut. Situasi di lokasi kejadian dilaporkan telah kembali aman dan kondusif.

Redaksi ||

Gubernur Iqbal Tinjau Banjir Nggembe, Dorong Solusi Permanen

Gubernur Iqbal Tinjau Banjir Nggembe, Dorong Solusi Permanen

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau lokasi banjir di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3), dalam rangkaian Safari Ramadan Pulau Sumbawa. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi jajaran BPBD Provinsi NTB serta BPBD Kabupaten Bima.

Selain meninjau lokasi terdampak, Gubernur Iqbal juga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat serta memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, khususnya di Dusun Jala, ditemukan dua faktor utama penyebab banjir bandang. Pertama, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga aliran air hujan tersumbat dan kedua, adanya anomali elevasi tata ruang, dimana dasar sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman warga. Kondisi ini menyebabkan air sungai mudah meluap dan menggenangi rumah penduduk.

“Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan ada solusi permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Gubernur Iqbal.

Data sementara mencatat sebanyak 204 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung, dengan 177 unit rumah terendam air setinggi 50 hingga 80 sentimeter saat puncak banjir. Banjir juga mengakibatkan putusnya akses transportasi akibat rusaknya satu unit jembatan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti SDN Inpres Nggembe dilaporkan kerap terendam saat hujan lebat.

Merespons kondisi tersebut, BPBD Provinsi NTB telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penataan ulang sistem drainase, normalisasi alur sungai serta evaluasi tata ruang kawasan terdampak.

Gubernur Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait guna memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terintegrasi.

“Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Penanganan harus komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen

Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pemantauan langsung kasus stunting di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3). Kunjungan ini dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Bupati Bima, Ady Mahyudi serta Ketua TP-PKK NTB, Sinta M. Iqbal.

Dalam agenda tersebut, Gubernur Iqbal bersama rombongan mengunjungi rumah anak terdampak balita stunting dan anak yang mengalami diare. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh langsung sasaran dan keluarga penerima manfaat.

“Penanganan stunting harus kita pastikan tepat sasaran. Karena itu kami turun langsung melihat kondisi anak-anak dan keluarga, agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan”, tutur Gubernur Iqbal.

Selain itu, dilakukan pula pemberian imunisasi secara simbolis kepada anak-anak PAUD Meci Angi sebagai langkah preventif dalam mencegah penyakit serta memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Di Desa Nggembe tercatat terdapat 12 anak sasaran stunting. Pada kunjungan kali ini, dua anak didatangi langsung, yakni Zakir (16 bulan) dan Jafir (12 bulan). Keduanya merupakan sasaran program imunisasi campak (URI) yang dilaksanakan melalui fasilitas layanan kesehatan setempat.

Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan paket Pemberian Nutrisi Tambahan (PNT) berupa biskuit dari Dinas Kesehatan NTB, serta dukungan layanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Puskesmas setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan kondisi anak sekaligus memperkuat pendampingan kepada keluarga.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Penanganan stunting tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena penyebabnya beragam. Bukan hanya soal gizi, tetapi juga sanitasi, kondisi rumah, hingga penyakit penyerta. Karena itu pendekatannya harus komprehensif dan terintegrasi”, tegasnya.

Dirinya menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan angka stunting.

“Kita bergandengan tangan dengan Kabupaten, pak Bupati juga turun langsung. Kita bagi tugas, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi dukungan Provinsi. Semua sektor harus bergerak bersama agar target penurunan stunting 2026 bisa tercapai”, ujarnya.

Upaya kolaboratif tersebut menunjukkan hasil positif. Angka stunting di Kabupaten Bima berhasil ditekan dari 26 persen menjadi 12 persen. Sementara di tingkat Provinsi NTB, prevalensi stunting tercatat turun menjadi 13 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari kesehatan, perumahan, sanitasi hingga dukungan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan intervensi terintegrasi guna memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tinjau Donggo, Salurkan Bantuan dan Soroti Akses Air Bersih

Gubernur NTB Tinjau Donggo, Salurkan Bantuan dan Soroti Akses Air Bersih

Media Dinamika Global       Comment   

Bima, Media Dinamika Global.Id.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melakukan kunjungan kerja ke Desa Donggo, Kabupaten Bima. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Desa NTB Lalu Hamdi, Kepala Dinas Sosial NTB Masyuri, serta Ketua Baznas NTB, Selasa (3/3/2026).

Dalam dialog bersama warga, Gubernur Iqbal menerima laporan terkait persoalan air bersih. Di atas desa terdapat tampungan air, namun belum dapat disalurkan ke rumah-rumah warga karena belum tersedia jaringan pipa. Selain itu, air menjadi keruh saat musim hujan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan komitmennya untuk segera memasangkan pipa untuk pengaliran air.

“Air adalah kebutuhan dasar. Tidak boleh ada tampungan air yang tidak bisa dimanfaatkan hanya karena tidak ada pipa”, tegas Gubernur Iqbal.

Pada kesempatan itu, Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako, bantuan uang tunai, 50 sak semen untuk perbaikan jalan desa dan mushola serta 1.000 bibit pohon untuk penghijauan di kawasan yang gundul.

“Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi ini adalah bentuk kehadiran pemerintah. Kita ingin memastikan masyarakat Donggo merasakan perhatian dan dukungan nyata”, ujarnya.

Berdasarkan data pendamping desa, terdapat 150 kepala keluarga (KK) di Desa Mbawa yang terdampak kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus penanganan pemerintah. Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama.

“Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita hidup dalam kemiskinan ekstrem. Intervensi harus tepat sasaran dan kita akan kawal bersama agar program benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Di tengah berbagai keterbatasan, Donggo juga menunjukkan potensi dan kebanggaan tersendiri. Tercatat hampir sekitar 700 warga Donggo menjadi anggota TNI serta sejumlah putra-putri daerah berhasil menempuh pendidikan tinggi di Pulau Jawa dan Sulawesi.

“Saya bangga dengan masyarakat Donggo. Dengan segala keterbatasan, banyak yang berhasil menjadi prajurit TNI dan sarjana. Ini bukti bahwa semangat dan tekad masyarakat Donggo luar biasa”, ungkap Gubernur Iqbal.

Sementara itu, Kepala Dusun Sori Fo’o, Nasrudin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Dirinya menyebut kunjungan ini sebagai sejarah bagi masyarakat Donggo.

“Kami sangat berterima kasih atas segala sumbangan dan perhatian yang diberikan. Ini adalah kunjungan gubernur pertama ke Donggo, dan masyarakat merasa sangat diperhatikan”, ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses air bersih serta penguatan program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Donggo, Kabupaten Bima.

Redaksi ||

Konflik Timur Tengah Memanas, PMI dan Jamaah Umroh NTB Dipastikan Aman

Konflik Timur Tengah Memanas, PMI dan Jamaah Umroh NTB Dipastikan Aman

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id.– Di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia di masing-masing negara penempatan.

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta laporan resmi kementerian terkait.

Berdasarkan data resmi dari laman CNC.BP2MI.go.id yang dikelola Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan, yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa 32 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 21 orang, dan Kota Mataram 18 orang. Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.

Mayoritas PMI tersebut bekerja pada sektor aktivitas jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.

“Berdasarkan koordinasi terakhir Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka, Selasa (3/3/26).

Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau keberadaan jama'ah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi Kementerian Haji dan Umroh Provinsi NTB per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jamaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 hingga awal Maret 2026 melalui Lombok International Airport dengan skema penerbangan sesuai jadwal masing-masing penyelenggara.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 jamaah telah kembali ke Indonesia. Adapun dengan  kepulangan jama'ah umroh ini sesuai jadwal mulai pada 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Kita Do'aka kepulangan jama'ah umroh ini pada saat kepulangan nanti lancar dan tidak terkendala dampak perang, kata Aka.

Saat ini, sebanyak 1.372 jamaah masih berada di Arab Saudi dan seluruhnya dilaporkan dalam keadaan aman dan sedang menjalan kan ibadah umrohnya.

Aka menegaskan bahwa seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lebih lanjut.

“Kami memahami adanya kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.

Pemprov NTB melalui Dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB  memastikan pemantauan terus dilakukan, sebagai bentuk tanggung jawab  pemerintah daerah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pemerintah Provinsi NTB, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan hanya merujuk pada informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.

Redaksi ||