Presiden Tegas Dukung NT-NTT Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Presiden Tegas Dukung NT-NTT Jadi Tuan Rumah PON XXII 2028

Media Dinamika Global       Comment   

Gubernur NTB saat bersama Presiden RI, (Ist/Surya)

Banjarbaru Kalsel, Media Dinamika Global.Id — Kejutan datang dari Banjarbaru. Presiden Republik Indonesia secara tegas menyatakan dukungan terhadap permintaan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) agar Pekan Olahraga Nasional XXII 2028 ditetapkan dan diselenggarakan di NTB–NTT.

Pernyataan dukungan Presiden disampaikan dalam pertemuan langsung dengan kedua gubernur di sela kegiatan peluncuran 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Senin (12/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menilai konsep penyelenggaraan yang diajukan NTB–NTT rasional, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kedua provinsi telah siap menjadi tuan rumah bersama dengan pendekatan yang terukur.

“Kami menegaskan kepada Presiden komitmen kesiapan NTB dan NTT untuk menyelenggarakan PON 2028 secara efisien dan akuntabel, dengan fokus pada cabang olahraga yang fasilitasnya telah tersedia dan tanpa pembangunan infrastruktur besar yang baru,” ujar Miq Iqbal kepada media usai pertemuan.

Gubernur NTT menambahkan, dukungan Presiden tersebut akan segera ditindaklanjuti secara administratif.

“NTB dan NTT akan menyampaikan surat bersama kepada Presiden sebagai penegasan komitmen dan kesiapan kami, guna memperoleh penetapan resmi,” tegasnya.

Dukungan Presiden ini menandai langkah strategis dan bersejarah bagi kawasan Indonesia Timur. NTB–NTT diproyeksikan menjadi contoh baru penyelenggaraan PON yang efisien, kolaboratif, dan berorientasi pada pemanfaatan fasilitas yang telah ada, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan olahraga nasional.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dukungan Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa kedua provinsi dipercaya dan dianggap mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di Indonesia, tegas Miq Iqbal.

Redaksi ||

Gubernur NTB Tegaskan Jabatan Bukan Hak, Wajib Dievaluasi Kinerjanya

Gubernur NTB Tegaskan Jabatan Bukan Hak, Wajib Dievaluasi Kinerjanya

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.id.– Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Sekjend MDG)

Muhajirin Siringo Ringo Desak BPKAD Rohil Optimalkan Aset Kebun Sawit Demi PAD

Muhajirin Siringo Ringo Desak BPKAD Rohil Optimalkan Aset Kebun Sawit Demi PAD

Media Dinamika Global       Comment   

BAGANSIAPIAPI – Tokoh muda Rokan Hilir, Muhajirin Siringo Ringo, menyoroti pentingnya tata kelola aset daerah yang lebih transparan dan produktif. 

Secara khusus, ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rokan Hilir untuk mengelola aset perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) secara profesional guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Muhajirin menilai, selama ini status pengelolaan perkebunan sawit milik Pemkab terkesan tidak transparan, terutama terkait siapa pihak yang menyewa atau mengelola lahan-lahan tersebut.

Menurut Muhajirin, sudah saatnya Pemkab Rohil melakukan pendataan ulang dan penertiban terhadap seluruh titik perkebunan sawit yang menjadi aset daerah. 

Ia menyayangkan jika potensi sebesar itu tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah hanya karena administrasi yang kurang jelas.

"Sudah cukup selama ini perkebunan sawit milik Pemkab tidak jelas siapa yang menyewa dan bagaimana skema bagi hasilnya. Ini adalah potensi PAD yang sangat besar jika dikelola dengan serius," ujar Muhajirin kepada media.

Meski memberikan kritik terhadap kondisi masa lalu, Muhajirin menyatakan optimisme yang tinggi terhadap perubahan di tubuh BPKAD saat ini. 

Ia meyakini di bawah kepemimpinan Sarman, BPKAD akan mampu melakukan terobosan dalam menyelamatkan dan mengoptimalkan aset daerah.

"Saya yakin penuh, di bawah kepemimpinan Kanda Sarman, BPKAD bisa bekerja lebih baik lagi. Beliau memiliki integritas dan kemampuan untuk merapikan carut-marut aset kita selama ini," tambahnya.

Optimalisasi sektor perkebunan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan pengelolaan yang baik, hasil dari perkebunan sawit tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program pembangunan di Rokan Hilir.

Muhajirin berharap BPKAD segera melakukan langkah-langkah strategis, mulai dari inventarisasi lahan hingga penerapan sistem sewa yang transparan dan kompetitif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penghujung Tahun, Presiden Prabowo Kembali Turun ke Lapangan Pastikan Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Penghujung Tahun, Presiden Prabowo Kembali Turun ke Lapangan Pastikan Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Media Dinamika Global       Comment   

Sumatra, Media Dinamika Global.id.// Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan peninjauan ke wilayah terdampak bencana banjir di Pulau Sumatra, Rabu (31/12/2025). Kunjungan ini menjadi yang kelima bagi Presiden untuk meninjau langsung penanganan bencana, sekaligus memastikan kebutuhan para warga terdampak terpenuhi. 

Dari Jakarta, Presiden beserta rombongan terbatas tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada pukul 11.20 WIB. Setelahnya, Presiden langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menggunakan Helikopter Caracal TNI AU. 

Di Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo akan meninjau langsung progres pembangunan jembatan bailey yang dibangun bersama oleh aparat dan masyarakat setempat. Jembatan ini memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana. 

Dengan fungsi vital bagi masyarakat, pembangunan jembatan sekaligus diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi logistik, serta akses layanan dasar. Pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga juga diharapkan dapat dipercepat oleh kehadiran infrastruktur ini.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur, Presiden juga diagendakan mengunjungi posko pengungsian bagi warga terdampak. Di sana, Kepala Negara akan memastikan kembali para warga terdampak mendapatkan pelayanan yang layak dan seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.(Sekjend MDG)

Tak Becus Menjalakan Rapimpurda KNPI, GMNI Halsel, Ongki Nyong Tak Layak Jabat Carteker

Tak Becus Menjalakan Rapimpurda KNPI, GMNI Halsel, Ongki Nyong Tak Layak Jabat Carteker

Media Dinamika Global       Comment   

Mediadinamikaglobal.id|Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Halmahera selatan.Menyatakan Sikap menolak keras Carteker KNPI Ongki nyong menjabat kembali sebagai Carteker KNPI Halsel

Hal ini tentu menjadi komitmen kita bersama Cipayung Plus. yang tergabung dari HMI GMKI GMNI SEMMI GAMKI dan GPM halsel.pada Agenda MUSDA KNPI berapa Bulan kemarin serta secara terang terangan Agenda Musda tanpa Agenda Rapimpurda itu di selesaikan,Hingga Cipayung Plus lebih Milih Wall Out dari Arena Musda.

Ketua GMNI halsel. Sumitro H Komdan,Menyoroti penunjukan dan penerbitan SK Carteker Ongki nyong, yang di keluarkan oleh Ketua DPD I KNPI provinsi Maluku Utara,pada tgl 05 Desember 2025.untuk menarik kembali SK Carterker Ongki nyong tersebut 

Menurut ketua GMNI halsel,Sumitro H Komdan,Pelaksanaan RAPIMPURDA itu Forum tertinggi Pemuda dan syarat sahnya MUSDA itu pelaksaan nya harus melalui Rapat pimpinan Paripurna Daera (RAPIMPURDA) untuk menuju syarat sahnya MUSDA

Yang terjadi di masa Carteker KNPI Ongki nyong itu,pelaksanaan Rapimpurda itu tidak di selesaikan secara Prosedur,langsung masuk pada Agenda Musda ini jelas menyali AD/ART KNPI.sehingga para peserta lebih banyak memilih keluar dari Agenda MUSDA dan Berkomitmen Menolak Keras penujukan Kembali Carteker oleh Ongki nyong.

Sikap Cipayung. jika dalam Waktu dekat ketua DPD I KNPI Provinsi Maluku Utara tidak mencabut kembali SK Carteker Ongki nyong.maka kami lebih memilih KNPI itu satu di bawa Kepemimpinan DPP KNPI Haris Pratama,dan Carteker KNPI halsel.ketua Akbar dan Sekretaris Sefnat tagaku.

Lik////

Enam Dubes LBBP RI Resmi Dilantik Presiden Prabowo

Enam Dubes LBBP RI Resmi Dilantik Presiden Prabowo

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025). Pelantikan ini berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2025.

Enam Dubes LBBP RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo, yakni:

1. Yusron Bahauddin Ambary, sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair;

2. Okto Dorinus Manik, sebagai Duta Besar untuk Papua Nugini, merangkap Kepulauan Solomon;

3. Gina Yoginda, sebagai Duta Besar untuk Republik Rakyat Demokratik Korea;

4. Rediyanto Heru Nurcahyo, sebagai Duta Besar untuk Republik Slowakia;

5. Hari Prabowo, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Thailand, merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UN-ESCAP); dan

6. Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, sebagai Duta Besar untuk Jepang, merangkap Federasi Mikronesia.