Soal Tercecer Batu Bara di Benete, DLH Sebut Kewenangan Laut Ada di Provinsi

Soal Tercecer Batu Bara di Benete, DLH Sebut Kewenangan Laut Ada di Provinsi

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id – Sorotan publik terhadap potensi pencemaran lingkungan akibat tumpahan batu bara di kawasan Dermaga Benete terus menguat. 

Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rahmadin, akhirnya angkat bicara dan menegaskan batas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani dugaan pencemaran di perairan laut.

Dalam rilis resminya, Minggu (1/2/2026), Rahmadin menjelaskan bahwa aktivitas bongkar muat batu bara di Dermaga Benete merupakan kegiatan usaha yang dilakukan di bawah persetujuan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Benete, selaku pemilik sekaligus penyelenggara Pelabuhan Umum Benete.

Menurutnya, secara ketentuan, seluruh aktivitas bongkar muat di pelabuhan wajib tercantum dalam dokumen lingkungan, baik dokumen lingkungan pelabuhan, persetujuan lingkungan, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) kepelabuhanan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di kawasan tersebut.

“Setiap aktivitas bongkar muat pasti sudah tertuang dalam dokumen lingkungan dan SOP kepelabuhanan. Itu menjadi dasar dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pelabuhan,” ujar Rahmadin.

Namun, Rahmadin menegaskan bahwa DLH KSB tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindaklanjuti aduan atau kasus dugaan pencemaran di perairan laut. Hal tersebut, kata dia, berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, mengingat wilayah laut hingga 12 mil merupakan ranah provinsi.

Meski demikian, DLH KSB tidak tinggal diam. Rahmadin memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB terkait dugaan pencemaran air laut di sekitar Dermaga Benete.

Selain itu, DLH KSB juga akan segera berkoordinasi dengan KUPP Kelas II Benete sebagai penyelenggara dan pemilik pelabuhan. 

Hal ini penting karena secara tata ruang, Pelabuhan Benete telah memiliki Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Seluruh kewajiban yang tercantum dalam PKKPRL itu harus dijalankan oleh KUPP, termasuk kewajiban menindaklanjuti aduan masyarakat terkait aktivitas di wilayah perairan laut Pelabuhan Benete,” tegasnya.

Sebelumnya, Aliansi For Justice Save KSB tak hanya menyoroti ancaman keselamatan lalu lintas akibat batu bara yang tercecer di jalan, tetapi juga secara serius menyoroti potensi pencemaran lingkungan laut di kawasan dermaga.

Ketua Aliansi, Abbas Kurniawan, mendesak DLH KSB agar segera melakukan uji sampel air laut di sekitar Dermaga Benete, menyusul laporan warga yang menyebutkan banyaknya batu bara yang jatuh ke laut saat proses bongkar muat.

“Ini bukan asumsi. Batu bara itu jelas jatuh ke laut saat proses bongkar muat. DLH wajib turun, ambil sampel, dan buka hasilnya ke publik,” tegas Abbas.

Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan pencemaran laut bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga keberlangsungan hidup nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan ekonomi mereka dari laut.

Di sisi lain, ancaman keselamatan di jalur darat juga kembali memakan korban. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Benete, Kamis (29/1/2026), yang menimpa seorang warga asal Kecamatan Maluk. 

Korban diduga terpeleset akibat material batu bara yang tercecer dari dump truck pengangkut batu bara menuju Taliwang.

Meski korban hanya mengalami luka ringan dan telah menerima ganti rugi dari pihak perusahaan, warga menilai kejadian tersebut bukan insiden tunggal, melainkan persoalan lama yang terus berulang tanpa penyelesaian serius.

Abbas Kurniawan menyebut kecelakaan ini sebagai bukti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan batu bara di KSB.

“Ini bukan kecelakaan biasa, tapi kelalaian yang berulang. Batu bara tercecer, warga celaka, lalu selesai dengan ganti rugi. Pola ini tidak boleh terus dibiarkan,” katanya.

Aliansi menilai perusahaan bongkar muat yang beroperasi saat ini lalai menjalankan standar keselamatan, baik di jalur darat maupun di kawasan dermaga.

Sebagai bentuk tekanan, Aliansi For Justice Save KSB memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu mendatang di dua titik strategis, yakni Dinas Perhubungan KSB dan PLTU Kertasari.

Redaksi |

Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir Rob di Ampenan, Enam Rumah Warga Rusak Parah

Gubernur NTB Tinjau Lokasi Banjir Rob di Ampenan, Enam Rumah Warga Rusak Parah

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhamad Iqbal, bersama rombongan meninjau langsung kondisi ombak tinggi serta kerusakan rumah warga yang terdampak Banjir Rob di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan (22/1/2026). Kunjungan tersebut, dilakukan sepulang Gubernur Iqbal menjalani kunjungan kerja dari Pulau Sumbawa. Belum sempat ke Pendopo, Gubernur Iqbal langsung datang ke lokasi Banjir Rob sebagai bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap bencana yang melanda kawasan pesisir.

Pada saat di lokasi, Gubernur Iqbal berdialog dengan warga terdampak, termasuk Ibu Sukma, warga RT 03 Lingkungan Bugis. Warga berharap adanya respons cepat dari Pemprov NTB untuk penanganan rumah-rumah yang rusak akibat terjangan gelombang, sekaligus solusi jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Warga tampak senang dan terharu dengan kedatangan orang nomor satu di NTB tersebut. 

Kepala Lingkungan Bugis Suherman, mengatakan gelombang tinggi mulai terjadi sejak malam hari, sekitar pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari. Tinggi gelombang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 meter. Jauh lebih besar dibandingkan hari-hari sebelumnya, sehingga menimbulkan hempasan kuat dan abrasi yang menghantam permukiman warga di kawasan pesisir.

“Malam-malam kami berjaga, dari jam delapan malam sampai jam satu. Gelombangnya besar sekali, tidak seperti hari-hari sebelumnya”, ujarnya.

Dirinya menambahkan, kerusakan terparah dialami oleh enam rumah warga. Dari jumlah tersebut, tiga rumah dilaporkan hanyut sepenuhnya. Sementara tiga rumah lainnya mengalami kerusakan berat dan tidak lagi dapat ditempati. Adapun rumah-rumah lain turut terdampak, namun sebagian masih dapat digunakan secara terbatas.

“Tiga rumah sudah hanyut sama sekali, tiga lainnya rusak parah. Rumah lain terdampak, tapi masih bisa digunakan. Rumah penduduk yang paling parah itu enam rumah”, imbuhnya.

Warga terdampak berharap adanya kepastian penanganan dari pemerintah, khususnya terkait tempat evakuasi. Sejatinya, penempatan warga telah direncanakan melalui relokasi ke rumah susun, namun keterbatasan kapasitas rusun membuat rencana tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Sebagai langkah sementara, Pemprov NTB bersama Pemerintah Kota Mataram menyiapkan tenda darurat untuk menampung warga terdampak. Penanganan lanjutan telah direncanakan, dengan relokasi bersifat sementara sambil menunggu solusi yang lebih permanen.

Sementara itu, Gubernur Iqbal menegaskan pentingnya mitigasi bencana yang terencana dan terukur, serta kerja sama seluruh pihak untuk mengantisipasi risiko bencana pesisir di masa mendatang. Tampak pula Tim Reaksi Cepat dari BPBD Kota Mataram dan BPBD Provinsi NTB, Dinas Sosial, Baznas NTB, unsur TNI-Polri beserta relawan kemanusiaan dan warga setempat. 

Gubernur NTB menyempatkan pula berbincang-bincang sejenak dengan warga sembari minum kopi, setelah melihat langsung areal rumah terdampak dan ombak pesisir pantai. Warga sekitar pantai diimbau berhati-hati dan waspada. Catatan prediksi BMKG, cuaca hujan dan angin kencang diperkirakan hingga tanggal 26 Januari 2026. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Redaksi ||

Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa-Lombok Berfungsi Optimal

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meresmikan selesainya proyek pembangunan dan revitalisasi Jalan Simpang Pototano di Desa Potoano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ruas jalan lurus sepanjang 4 kilometer tersebut kini kembali berfungsi optimal, setelah sebelumnya kerap rusak akibat genangan dan banjir. Jum'at, (23/01/26).

Jalan tersebut, sejak tahun 2017 sistem drainasenya kurang memadai menyebabkan jalan sering tergenang air setiap kali hujan. Kondisi tersebut, berdampak langsung pada kualitas aspal, mengingat air merupakan salah satu faktor utama penyebab kerusakan jalan.

Meski masih bisa dilalui, kondisi jalan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2025, Pemprov NTB melakukan penanganan dengan anggaran sebesar Rp32 miliar yang dikerjakan selama tiga setengah bulan dan rampung pada 31 Desember 2025.

Selain memperbaiki badan jalan, proyek mencakup pembenahan sistem drainase dan pemasangan penerangan jalan umum. Hasilnya, ruas jalan yang berada di Desa Pototano kini lebih aman, nyaman, dan mampu memperlancar arus transportasi masyarakat.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan peresmian dilakukan dalam perjalanan dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok melalui Pototano. Dirinya menyebutkan jalan tersebut, sebelumnya berada dalam kondisi rusak dan bahkan tidak dapat digunakan secara optimal.

“Alhamdulillah, hari ini jalan Simpang Pototano sepanjang kurang lebih 4 kilometer sudah sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya badan jalan yang diperbaiki, tetapi fasilitas pendukung seperti lampu penerangan juga sudah berfungsi”, ujar Gubernur Iqbal.

Dirinya menjelaskan, secara teknis pekerjaan telah diselesaikan sesuai perencanaan dan standar yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat tantangan kondisi geologis pada salah satu titik yang sempat beberapa kali mengalami ambruk. Titik tersebut, telah ditangani kontraktor dan terus diawasi selama masa pemeliharaan enam bulan ke depan.

“Selama masa pemeliharaan, apabila terjadi gangguan atau kerusakan, itu masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diperbaiki”, tegasnya.

Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga fungsi drainase. Menurutnya, drainase jalan tidak akan berfungsi optimal apabila drainase di lingkungan sekitar tidak dibersihkan dari sedimentasi dan sampah.

“Kalau drainase lingkungan tidak dibereskan, air bisa tertahan di saluran utama dan berpotensi menggenangi permukiman. Karena itu perlu kerja bersama”, tandasnya saat turun langsung mengecek drainase jalan (22/1/2026).

Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa total panjang jalan di Pulau Sumbawa mencapai sekitar 965 kilometer, sementara perlu adanya prioritas anggaran pemerintah. Oleh sebab itu, Pemprov NTB memprioritaskan penanganan jalan-jalan yang sudah tidak dapat dilalui, terutama yang memiliki fungsi strategis dahulu.

Pototano menjadi salah satu prioritas karena merupakan jalur logistik utama yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pelabuhan Pototano dan Pulau Lombok. Jalur ini dinilai vital dalam mendukung keamanan, ketahanan pangan, dan distribusi barang (logistik). Penanganan serupa dilakukan pula di Dasan Geres Lombok Timur serta sejumlah titik lain yang memiliki fungsi logistik penting.

Ke depan, Pemprov NTB mulai memfokuskan penanganan pada jalur-jalur pariwisata setelah jalur logistik utama tertangani. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan sekaligus penguatan sektor pariwisata melalui infrastruktur publik yang memadai.

“Kita berharap penanganan jalan ini benar-benar permanen agar permasalahan yang sama tidak terulang. Dengan do'a dan dukungan semua pihak, semoga jalan ini memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan mendukung akses ke kawasan wisata”, pungkasnya menyampaikan ketika menginspeksi jalan yang diresmikan.

Redaksi ||

Jalur Strategis Taliwang–Tano Rampung, Gubernur Pastikan Manfaat bagi Warga

Jalur Strategis Taliwang–Tano Rampung, Gubernur Pastikan Manfaat bagi Warga

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan jalur lintas Taliwang–Tano yang telah rampung diperbaiki, Kamis (22/1). Ruas jalan tersebut merupakan salah satu jalur strategis penghubung sekaligus jalur logistik utama di wilayah Sumbawa Barat.

“Alhamdulillah sudah selesai pengerjaan proyeknya. Memang ada kekurangan sana-sini dan ini masih masa pemeliharaan enam bulan. Insyaallah ini akan disempurnakan supaya tidak ada keluhan lagi,” ujar Gubernur.

Gubernur berharap jalan yang telah diperbaiki dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Saya mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan jalan yang sudah diperbaiki ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat di NTB pada umumnya dan di Sumbawa Barat pada khususnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB memprioritaskan perbaikan jalan yang tidak dapat difungsikan secara optimal, terutama yang berperan sebagai jalur logistik.

“Karena ini jalur logistik, kita ngomong tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu salah satu unsur pentingnya adalah jalur logistik harus tersedia. Itu sebabnya kenapa kita prioritaskan,” tegasnya.

Setelah perbaikan jalur logistik, Pemprov NTB akan mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pariwisata. Menurut Gubernur, ketahanan pangan dan penguatan pariwisata hanya dapat dicapai jika didukung infrastruktur yang memadai.

“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua dalam waktu lima tahun ke depan, tetapi insyaallah paling tidak kita pastikan semuanya bisa terkunci minimum bisa berfungsi, khususnya di jalur logistik dan pariwisata dalam kondisi baik,” pungkasnya.

Redaksi ||

Pemprov NTB Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Pimpin Komando Terpadu

Pemprov NTB Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Pimpin Komando Terpadu

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaktifkan komando terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026, yakni periode 21–31 Januari.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas informasi dan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprakirakan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah NTB, khususnya di kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa pemerintah daerah melakukan antisipasi sejak dini melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan mekanisme komando terpadu yang dipimpin oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai leading sector kebencanaan.

“Pemerintah Provinsi NTB tidak menunggu kejadian. Kesiapsiagaan dibangun berbasis prakiraan cuaca dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko serta menjaga keselamatan masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026). 

Berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 hingga lebih dari 90 persen di wilayah Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora. Wilayah tersebut merupakan kawasan strategis karena berfungsi sebagai sentra pertanian dan perkebunan, sekaligus memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Sebagai langkah antisipasi, sejumlah perangkat daerah telah digerakkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BPBD Provinsi NTB melakukan pemantauan intensif di wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik kebencanaan, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti drainase, gorong-gorong, saluran irigasi, serta melakukan pemantauan dan penanganan titik-titik rawan banjir dan longsor, termasuk kesiapan penanganan darurat akses jalan.

Di sektor ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melakukan pendampingan kepada petani untuk mengantisipasi potensi gagal panen, mendorong penyesuaian pola tanam, serta memperkuat perlindungan lahan pertanian di kawasan rawan bencana.

Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan layanan kedaruratan sosial, termasuk dapur umum dan dukungan logistik bagi masyarakat terdampak apabila diperlukan evakuasi.

Pemprov NTB juga melibatkan unsur TNI/Polri, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa guna memperkuat respons dan koordinasi di lapangan.

“Koordinasi ini dibangun sejak awal agar risiko dapat ditekan semaksimal mungkin, keselamatan masyarakat terjaga, dan aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan sentra pangan, dapat tetap berlangsung”, pungkas Ahsanul Khalik.

Redaksi ||

Cuaca Ekstrem Diprakirakan, Pemprov NTB Amankan Sentra Pangan Rinjani-Tambora

Cuaca Ekstrem Diprakirakan, Pemprov NTB Amankan Sentra Pangan Rinjani-Tambora

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - 22 Januari 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan lima langkah strategis untuk meredam potensi dampak cuaca ekstrem yang diprakirakan terjadi di kawasan sentra produksi pangan, khususnya di wilayah lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dini berbasis informasi prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), guna melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

“Lima langkah ini meliputi penguatan sistem peringatan dini, pemetaan dan pengamanan titik rawan bencana, perlindungan sektor pertanian, kesiapan evakuasi dan logistik, serta edukasi kewaspadaan kepada masyarakat”, ujar Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (22/01/2026).

Dirinya menjelaskan, penguatan peringatan dini dilakukan dengan memastikan informasi BMKG disampaikan secara cepat dan masif melalui kanal resmi pemerintah serta jejaring hingga tingkat daerah dan desa, agar masyarakat dapat melakukan langkah antisipasi sejak awal.

Dalam upaya mitigasi risiko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB terus melakukan pemetaan lokasi rawan banjir bandang, longsor, luapan sungai, serta jalur-jalur vital yang berpotensi terdampak bencana, sehingga penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Pemprov NTB juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan sektor pertanian dan perkebunan, mengingat kawasan lereng Rinjani dan Tambora merupakan sentra produksi pangan strategis bagi daerah.

“Kami mendorong penyesuaian jadwal tanam, penguatan sistem pembuangan air di lahan pertanian, mitigasi risiko erosi, serta pendampingan teknis kepada petani agar produktivitas tetap terjaga meskipun menghadapi kondisi cuaca ekstrem”, jelas Ahsanul.

Pada aspek kesiapan evakuasi, pemerintah daerah memastikan ketersediaan logistik dasar dan skema respons cepat apabila diperlukan evakuasi warga akibat bencana hidrometeorologi. Dinas Sosial, BPBD, serta unsur terkait lainnya disiagakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Pemprov NTB juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar tebing, bantaran sungai, serta wilayah yang memiliki riwayat longsor dan banjir.

“Prinsip utama kami adalah kesiapsiagaan dan pencegahan. Dengan koordinasi dan kesiapan sejak dini, risiko dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas”, pungkasnya.

Redaksi ||