Adanya Rencana Pemerintah Kabupaten Bima Membentuk Brida, Pansus DPRD Kab. Bima Studi Komparatif Rencana Ke Jatim

Jatim, Media Dinamika Global.id.~ Pimpinan dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bima melakukan serangkaian kunjungan kerja (Kunker) di sejumlah daerah di Jatim. Mereka adalah Ir. Ahmad selaku Ketua, Sulaiman MT.SH dan Muhamad Siddik,SH selaku Wakil Ketua, Muhammad Erwin,S.IP.M.IP selaku Sekretaris serta Edy Muhlis, S.Sos dan Mustakim selaku anggota, juga didampingi Syarifuddin Azis dari Sekretariat DPRD.

Menurut Ketua Pansus Ir. Ahmad bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka studi komparatif terkait rencana Pemerintah Kabupaten Bima membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

"Hari ini kita baru saja diterima oleh Pimpinan Brida Jawa Timur dan jajaran di Kantor Brida Jatim Surabaya," papar duta Partai Nasdem ini, Rabu, 27/3-2024.

Lebih lanjut Ahmad menjelaskan bahwa di Brida Jatim rombongan Pansus diterima langsung oleh Prof. Irtanto selaku Peneliti Utama Brida yang mewakili Kepala Brida yang saat ini sedang bertugas sebagai Pejabat Bupati Pasuruan.

"Tadi Prof menjelaskan banyak hal terkait Brida, baik dari aspek kelembagaan, SDM, keuangan maupun perannya dalam menunjang pembangunan daerah," jelasnya.

Menurut Ahmad, urgensi pembentukam Brida di sebuah daerah sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Irtanto adalah dalam rangka menunjang percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, jadi tidak berorientasi pada yang lain. Sehingga Brida ini bekerja sangat efisien dan efektif. Hal ini terbukti dari struktur organisasi Brida Jatim yang sangat simpel hanya ada 3 Pejabat Struktural yaitu Kepala Badan, Sekretaris dan Kasubag. Sedangkan untuk kepegawaian, selebihnya fungsional semua.

Namun menurut Profesor Irtanto bahwa kebutuhan Brida di setiap daerah itu berbeda, bisa saja karena alasan kekurangan SDM dan pertimbangan kemampuan keuangan. Untuk tahap awal tugas di Brida bisa digabungkan menjadi Bidang di Bappeda sehingga nomenklaturya Bapperida.

"Nah untuk kita di Kabupaten Bima, kami di Pansus sangat menghargai keinginan eksekutif untuk membentuk Brida ini. Namun semuanya perlu kajian dan pendalaman," tegasnya.

Lebih lanjutnya, Kegiatan studi komparatif Pansus ini adalah bagian dari proses kajian untuk mendapatkan masukan dan gambaran yang komprehensif apakah Kabupaten Bima untuk saat ini sudah layak membentuk Brida tersendiri atau bagaimana. Sebab di beberapa daerah yang sudah maju saja termasuk beberapa Kabupaten di Jawa Timur ini banyak yang memilih opsi Brida menempel di Bappeda sehingga menjadi Bapperida, nanti disitu ada bidang Brida.

Jadi semua masih berproses di Pansus. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji semua aspek sehingga menghasilkan keputusan terbaik untuk rakyat dan daerah ini.

"Kita tidak ingin membentuk OPD yang hanya sekedar untuk melaksanakan perintah undang-undang, tapi juga harus dipikirkan efisiensi dan efektifitasnya bagi daerah dan rakyat kita," ujarnya.

Agenda kunker Pansus pada Kamis dan Jum'at akan berlanjut ke Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan Madura. (Sekjen MDG)

Continue reading...

Penjabat Wali Kota HM Rum Ikuti Arahan Mendagri, Ini Poinnya

Kota Bima. Media Dinamika Global-id. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin rapat koordinasi menyongsong Pemilu Pilkada 2024 bersama seluruh kepala daerah, Penjabat Kepala Daerah, baik pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Pj. Wali Kota Bima H. Mohammad Rum mengikuti rapat koordinasi tersebut bertempat di Kota Mataram, sementara ditempat terpisah, Sekda Kota Bima didampingi Kabag Pemerintahan Setda Kota Bima, Bappeda Kota Bima dan Kepala Kesbangpol Kota Bima mengikuti di Ruang Rapat Wali Kota melalui daring. Rabu, 27 Maret 2024.

Tito menegaskan, masa jabatan penjabat kepala daerah berlaku hanya 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda berdasarkan hasil evaluasi, baik dari pihak yang mengusulkan maupun dari pihak yang memutuskan (Presiden/Mendagri).

"Karena tanpa sadar, dipundak para penjabat kepala daerah merupakan cerminan wajah Presiden maupun Mendagri yang menugaskan," kata Tito saat memimpin rapat melalui daring, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

"Pj. Kepala daerah jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri, termasuk anggota DPR/DPRD wajib mundur," katanya.

Ia menambahkan, untuk itu diharapkan para penjabat kepala daerah agar betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut dia, karena penjabat kepala daerah hanya mengisi kekosongan pemerintahan tanpa mengurangi ketegasannya sebagai pemimpin, agar roda pembangunan berjalan dan layanan publik berjalan dengan semestinya.

"Penjabat kepala daerah harus dapat menjadi role model bagi para kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 nantinya yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024," ujar Tito.

Diakhir arahannya, Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah agar benar-benar memastikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik, memastikan dana hibah kepada penyelenggara Pilkada termasuk keamanan agar dicairkan, menjaga ketersediaan dan harga pangan stabil, menekan laju inflasi agar tetap terkendali serta memastikan arus mudik dan arus balik tidak ada hambatan.

"Yang paling penting, pastikan pemilu Pilkada 2024 berjalan dengan baik, dana hibah pemilu pastikan cair, pastikan harga pangan stabil jelang lebaran, menekan laju inflasi agar terkendali, memastikan arus mudik dan arus balik, baik jalur darat, udara maupun laut aman dan nyaman bagi masyarakat". Pungkasnya. (Sekjen MDG)

Continue reading...

KPH MDM Diduga Terlibat Penerbitan Dokumen Kayu Sonokeling Illegal

Bima. NTB. Media Dinamika Global-id. Sebagai salah satu unsur satgas P3H, KPH Maria Donggo Masa (MDM) diduga terlibat proses penerbitan dokumen kayu sonokeling illegal. 

Dikutip dari Media Jerat NTB, Dugaan tersebut dengan banyaknya pengusaha yang beroperasi dalam wilayah MDM yang bergerak di bidang kumpul edar kayu jenis sonokeling.

Dalam kawasan MDM kayu sonokeling diyakini sudah tidak ada lagi yang tersisa pada kebun atau hutan rakyat.

Anehnya para pengusaha tetap melakukan crosing dan banyak memiliki dokumen hasil ferivikasi dan telah di BAP.

Artinya, keberadaan kayu di beberapa gudang pengusaha tersebut dapat dicurigai adalah hasil hutan dalam kawasan lindung atau tutupan.

Parahnya, pihak KPH melalui kepala UPT KPH MDM terkesan mengabaikan kapasitasnya sebagai satgas meskipun telah menerima laporan lisan dari masyarakat terkait pengolahan kayu illegal di sekitar Doro Raja kelurahan Bedi kota Bima.

Menanggapi hal tersebut Ahyar kepala UPT KPH MDM menjelaskan, "Bukan mengabaikan, tapi untuk melakukan pengawasan di gudang seperti itu kami harus melakukan penyiapan dan koordinasi dengan pihak terkait, berbeda dengan ketika kami mau patroli ke hutan, sehingga untuk langkah selanjutnya kami membutuhkan sedikit waktu untuk ini," papar Ahyar. Rabu (27/03-24) dini hari

Rabu siang, tim yang dipimpin KPH MDM melakukan pembinaan dan pengawasan di lokasi Doro Raja Bedi

Sementara soal penerbitan dokumen yang diduga illegal, Ahyar tidak berkomentar. (Ombus MDG)

Continue reading...

Penyaluran BLT DD 2023-2024 Tepat Waktu, Desa Monta Dapat Penghargaan Dari Camat Monta

Bima NTB. Media Dinamika Global-id. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa, selain itu bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Senin, (25/03/24)

Soal penyaluran BLT DD, Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima mendapat apresiasi dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ((DPMdes). 

Apresiasi diberikan Pemerintah terhadap Pemerintahan Desa Monta, tentunya berdasarkan adanya prestasi yang ditorehkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seperti menyelesaikan penyaluran BLT DD, yang lebih awal daripada Desa-desa lainnya.

Gufran, S.Pd Sekretaris Desa Monta menjelaskan, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa tersebut merupakan program Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, maka bagaimanapun wajib kita salurkan secepatnya.

Dan tidak ada alasan untuk ditahan-tahan, kecuali ada hal-hal yang urgent saat melakukan pencarian, menurut Sekdes.

Lanjutnya, untuk tahun 2024 kita sudah menyalurkan BLT DD tahap satu pada awal bulan Maret sebanyak 5 orang, sehingga Desa Monta sendiri dianggap paling cepat, dan selama dua tahun berturut-turut kita yang paling cepat melakukan penyaluran dibandingkan dengan Desa-desa lain, sehingga kami mendapatkan kategori Desa terbaik. Ujarnya.

Disisi lain, Dikarenakan Pemerintah Desa didalam penyaluran BLT Dana Desa tepat waktu, dan paling cepat, maka Pemerintah Kecamatan melalui Camat Monta Muktamirin, S.Ip juga memberikan penghargaan kepada Desa Monta karena dianggap sukses merealisasikan BLT DD.

Ini sangat luar biasa sekali bagi kami, selain mendapatkan, peringkat terbaik selama 2023-2024, kami juga mendapat penghargaan dari Camat Monta, semoga penghargaan ini dapat mendorong kami untuk terus lebih baik lagi. 

Gufran juga menjelaskan, keberhasilan Monta dalam menyalurkan BLT DD adalah hasil kerja keras semua pihak dalam hal ini seluruh perangkat Desa Monta 

Kita bersyukur dan sangat berterimakasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam membantu penyaluran bantuan ini, dan dalam waktu dekat atau sesudah lebaran Idul Fitri akan ada lagi penyaluran tahap dua, kura diakan semoga tidak ada hambatan. tutup Gufran. (Ombus MDG)

Continue reading...

Wabup Dahlan: Ramadhan, Bulan Instrospeksi Diri

Bima NTB. Media Dinamika Global-id. Masjid Besar At-Taqwa Desa Sakuru Kecamatan Monta menjadi lokasi ke-14 kegiatan Safari Ramadhan dan Ramadhan berbagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bima yang dihadiri Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian Setda Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima H. Mujiburrahman, S.Ag, Ketua Baznas Kabupaten Bima Drs. H. Zainuddin dan Kepala KUA Kecamatan Monta.

Pada kegiatan Safari Ramadhan yang berlangsung Senin (25/03/24), Wakil Bupati Bima H.Dahlan M. Noer dalam sambutannya dihadapan Camat Monta Muktamirin, S.IP, Muspika, alim ulama dan tokoh masyarakat serta jamaah masjid At-Taqwa menekankan pentingnya menjalin dan memperkuat silaturahmi dalam bulan Ramadhan sebagai bulan yang penuh kebaikan. Manfaatkan dengan baik untuk beribadah, berbicara sesuatu yang baik dan menjaga lisan". Ungkap Wabup. 

Pada Safari Ramadhan yang juga dihadiri Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP tersebut, Wabup Dahlan kembali menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi umat Islam

"Gunakan Bulan Ramadhan sebagai bulan introspeksi diri dan untuk membina karakter. Disamping perlunya membangun masjid yang ramah lingkungan.

Masjid yang Ramah lingkungan menjadikan prasyarat yang mana di sekitarnya ada banyak kebaikan yang dilakukan dan menghindarkan dari kejahatan". Imbuh Dahlan. 

Pada kegiatan safari Ramadhan tersebut Pemerintah Kabupaten Bima menyerahkan paket bantuan Al-Qur’an yang diserahkan kepada takmir Masjid setempat. (MDG 002)

Continue reading...

Danramil Rasanae Dan Anggota Amankan Demonstrasi: Tindakan Tegas Atasi Kelangkaan LPG Di Obyek Vital

Kota Bima. Media Dinamika Global-id. Danramil 1608-01/Rasanae, Kapten Inf. Seninot Sribakti, bersama anggota, memimpin pengamanan dan pemantauan aksi demonstrasi di objek vital PT. Pertamina Bima, Jalan Sultan Muhammad Salahuddin, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Demonstrasi yang dipimpin oleh Korlap Sdr. Suryangga dari Koalisi LSM Bimpar Indonesia, GMI Indonesia, LPPK NTB, dan GMK Indonesia/Ormas Merakyat Bersatu, menyoroti permasalahan kelangkaan LPG 3 Kg, keterbatasan pasokan, serta masalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam distribusi LPG. Senin, (25/03/24).

Dalam penanganan ini, Danramil Sribakti menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima telah berkoordinasi dengan agen untuk menindaklanjuti masalah tersebut, bahkan sedang menyiapkan peraturan wali kota (perwali) guna mengatasi kelangkaan LPG. "Pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 Kg bersubsidi, yang berimbas pada kenaikan harga," tegasnya.

Lebih lanjut, Danramil Sribakti menambahkan bahwa kelangkaan tersebut juga berdampak pada kenaikan harga yang dimainkan oleh kalangan pengecer, meskipun harga di pangkalan resmi tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah-langkah tegas ini diharapkan dapat menangani permasalahan ini secara efektif dan memastikan ketersediaan LPG bagi masyarakat Kota Bima.

Dalam konteks ini, Letkol Inf Andi Lulianto, S.Kom, menyampaikan harapannya melalui Danramil 1608-01/Rasanae, bahwa kesadaran akan masalah kelangkaan gas LPG 3 Kg bersubsidi dan kenaikan harga harus menjadi pijakan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dan efektif. Dengan tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat, diharapkan pemerintah terus berperan aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat akan pasokan LPG dapat terpenuhi dengan harga yang wajar dan stabil. (MDG 002)

Continue reading...

Pangdam XIII/Mdk Pimpin Rakor Persiapan Kunjungan Presiden di Sulteng

PALU. Media Dinamika Global-id. Menjelang kunjungan kerja Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, diadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Rapat Koordinasi Pengamanan (Rakorpam) dipimpin Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, M.A., didampingi Danrem 132/Tdl, Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.IP., M.Han selaku penanggung jawab dalam pengamanan kunjungan kerja Presiden RI, di Wilayah Sulteng.

Kegiatan Rakorwil dan Rakorpam ini dilaksanakan untuk menyiapkan segala sesuatu guna kelancaran kegiatan kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu wilayah teritorial Kodam XIII/Mdk. Rakor tersebut berlangsung di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Minggu kemarin (24/3/2024).

Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Candra Wijaya, M.A., menekankan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bersama TNI/Polri diharapkan bisa mempersiapkan seluruh agenda kunjungan kerja Bapak Presiden Ir. H. Joko widodo.

Sementara itu, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto, S.IP., M.Han menyiapkan ± 5.000 personil terdiri dari pasukan gabungan TNI/Polri, dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden Ir. H. Joko widodo.

Danrem pun menekankan agar semua stakeholder bertanggungjawab disetiap agenda kegiatan.

“Objek- objek yang akan dikunjungi semaksimal mungkin dapat dibersihkan sehingga memberikan kesan positif kepada Presiden RI beserta rombongan, dengan demikian akan berdampak membawa nama baik Provinsi Sulawesi Tengah di mata pemerintah pusat,”imbuhnya.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan secara garis besar menghasilkan beberapa hal penting yang pada dasarnya diperoleh kesimpulan bahwa semua pihak yang terlibat kegiatan kunjungan Presiden RI baik di rute yang dilalui, lokasi sasaran kunjungan maupun personil petugas pengamanan dapat mendukung tugas yang diberikan dan akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab guna kelancaran pelaksanaan kunjungan Presiden RI di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dijadwalkan mulai tanggal 26 s.d 27 Maret 2024

Kunjungan Presiden kali ini memiliki agenda meresmikan berbagai proyek infrastruktur, diantaranya meresmikan proyek ruas jalan IJD (Inpres Jalan Daerah) serta meninjau Pasar Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Selanjutnya Presiden RI kembali ke Kabupaten Banggai dan bertolak menuju Kota Palu. Setibanya di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Presiden Jokowi diagendakan meresmikan 5 bandara, yakni : Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Bandara Prins Mandapar Banggai Laut, Bandara Taman Bung Karno - Siau, Bandara Bolaang Mongondow, Bandara Panua Pohuwato-Gorontalo.

Usai meresmikan bandara, Presiden RI bersama rombongan menuju RSUD Anutapura Palu guna meninjau dan meresmikan beberapa proyek revitalisasi, yaitu : RSUD Anutapura Palu, UIN Datokarama Palu serta Hunian Tetap di Kota Palu dan Kabupaten Sigi dan UIN Datokarama.

Diagendakan Presiden Jokowi melakukan Sholat Isya dan Tarwih di Masjid Al Aqsha Korem 132/Tadulako.

Hari kedua kunker di Sulteng (27/3/2024), Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas menuju Pelabuhan Wani dalam rangka meresmikan proyek pembangunan KSOP Teluk Palu, yang terdiri dari 3 pelabuhan, yakni : Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Wani, Pelabuhan Gonenggati.

Selanjutnya Presiden menuju ke lokasi irigasi Gumbasa dalam rangka meresmikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi D.I Gumbasa.

Setelah itu, Presiden menuju ke Kabupaten Toli-toli dalam rangka meninjau RSUD Mokopido dan Gudang Bulog sekaligus menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

Selanjutnya, Presiden Jokowi kembali ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, kemudian bertolak ke Jakarta.

Turut Hadir, Jajaran Forkopimda Sulawesi Tengah, PJU TNI/Polri. (Penrem 132/Tdl/MDG 001).

Continue reading...