NTB Optimistis Perkuat Swasembada Pangan 2026, Produksi Padi 2025 Naik 16,85 Persen

NTB Optimistis Perkuat Swasembada Pangan 2026, Produksi Padi 2025 Naik 16,85 Persen

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti dekade 1980-an, melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik bersama Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyampaikan tren capaian yang sangat positif di Provinsi NTB. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), capaian produksi padi NTB pada tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat 16,85% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.453.408 ton GKG. Peningkatan ini juga ditopang oleh naiknya luas panen dari 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025, serta produktivitas padi yang meningkat dari 51,59 kuintal/hektare menjadi 52,59 kuintal/hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan KSA BPS tercatat: Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 Ha, produksi 421.941 ton GKG, produktivitas 53,66 Ku/Ha; Sumbawa luas panen 74.736 Ha, produksi 398.864 ton GKG, produktivitas 53,37 Ku/Ha; Lombok Timur luas panen 45.387 Ha, produksi 243.474 ton GKG, produktivitas 53,64 Ku/Ha; Kabupaten Bima luas panen 42.845 Ha, produksi 208.018 ton GKG, produktivitas 48,55 Ku/Ha; Dompu luas panen 30.448 Ha, produksi 151.335 ton GKG, produktivitas 49,70 Ku/Ha; Lombok Barat luas panen 25.488 Ha, produksi 135.678 ton GKG, produktivitas 53,23 Ku/Ha; Sumbawa Barat luas panen 14.548 Ha, produksi 74.496 ton GKG, produktivitas 51,21 Ku/Ha; Lombok Utara luas panen 5.536 Ha, produksi 33.320 ton GKG, produktivitas 60,19 Ku/Ha; Kota Mataram luas panen 2.736 Ha, produksi 17.727 ton GKG, produktivitas 64,78 Ku/Ha; serta Kota Bima luas panen 2.564 Ha, produksi 13.431 ton GKG, produktivitas 52,39 Ku/Ha.

Menurut Dr. Aka, capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif semua pihak dalam membangun sektor pertanian, sekaligus menjadi fondasi optimisme menuju penguatan swasembada pangan NTB tahun 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Eva Dewiyani mengatakan, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tutupnya.

Redaksi ||

Kantor Negara Tertutup untuk Pers? BPTD Kelas II NTB Abaikan Wartawan

Kantor Negara Tertutup untuk Pers? BPTD Kelas II NTB Abaikan Wartawan

Media Dinamika Global       Comment   

Kantor BPTD) Kelas II NTB saat di kantor ditemui wartawan, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Sikap tertutup kembali dipertontonkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Nusa Tenggara Barat. Lembaga vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ini diduga mengabaikan keberadaan wartawan yang datang ke kantor mereka untuk kepentingan peliputan dan konfirmasi.

Sejumlah wartawan dari berbagai media mendatangi kantor BPTD Kelas II NTB dengan maksud meminta klarifikasi terkait isu-isu transportasi darat yang menjadi perhatian publik. Namun, alih-alih mendapat penjelasan, para jurnalis justru tidak ditemui oleh pejabat berwenang. Tidak ada keterangan resmi, bahkan upaya konfirmasi melalui staf juga tak membuahkan hasil.

Kondisi ini memantik pertanyaan serius: apakah kantor negara kini tertutup bagi pers? Padahal, pers memiliki peran konstitusional sebagai pilar demokrasi dan mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sikap menghindar tersebut dinilai bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Terlebih, BPTD Kelas II NTB mengelola sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pengawasan angkutan darat, pengelolaan terminal, hingga keselamatan transportasi.

“Jika wartawan saja diabaikan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang ingin mengadu atau meminta penjelasan?” kritik Syuryadin salah satu jurnalis yang berada di kantor BPTD Kelas II NTB. Selasa, (20/01/26).

Pengamat kebijakan publik di NTB menilai, ketertutupan semacam ini berpotensi melanggar semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin hak wartawan untuk mencari dan memperoleh informasi. Aparatur negara seharusnya memahami bahwa keterbukaan informasi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Mereka mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja serta pola komunikasi BPTD Kelas II NTB. Pejabat publik yang alergi terhadap konfirmasi dan kritik dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPTD Kelas II NTB belum memberikan keterangan resmi terkait alasan tidak ditemuinya para wartawan yang datang ke kantor mereka.

Redaksi ||

Pengangguran NTB Naik Turun, Ketua MIO NTB Kritik Kinerja Disnaker, Kadis Abaikan Wartawan Saat Konfirmasi

Pengangguran NTB Naik Turun, Ketua MIO NTB Kritik Kinerja Disnaker, Kadis Abaikan Wartawan Saat Konfirmasi

Media Dinamika Global       Comment   

Mobil Kepala Disnakertrans NTB, saat ditemui di kantor, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global.Id — Persoalan pengangguran di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mendapat sorotan tajam dari Ketua DPW Media Independen Online (MIO) Indonesia Provinsi NTB, Feryal MP, yang juga dikenal sebagai jurnalis dan pimpinan media.

Menurut Feryal, masalah pengangguran di NTB bukanlah isu baru. Namun hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum menunjukkan solusi nyata, meski program dan anggaran terus bergulir setiap tahun.

“Kalau dilihat sekilas, data memang terlihat membaik. Tapi kalau dibaca lebih jujur, masalah pengangguran di NTB sebenarnya belum pernah benar-benar selesai,” ujar Feryal.

Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari ANTARA News Mataram. Secara jangka panjang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB memang sempat menurun, dari 3,01 persen pada 2021, menjadi 2,80 persen pada 2023, lalu 2,73 persen pada Agustus 2024.

Namun di sisi lain, dinamika terbaru justru menunjukkan gejala sebaliknya. BPS mencatat jumlah pengangguran di NTB mencapai sekitar 102,63 ribu orang pada Februari 2025, meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan, pada Agustus 2025, TPT kembali naik ke angka sekitar 3,06 persen, lebih tinggi dibanding Agustus 2024.

“Angka-angka ini memberi pesan ganda. Penurunan jangka panjang tidak otomatis berarti masalah selesai. Dan kenaikan pada periode tertentu menunjukkan pasar kerja NTB masih sangat rapuh,” tegasnya.

Feryal menilai, persoalan utamanya bukan pada kurangnya niat pemerintah, melainkan pada cara kerja dan arah kebijakan, khususnya di tubuh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB.

Selama ini, pelatihan kerja memang rutin dilaksanakan. Kegiatan berjalan, laporan tersusun rapi, dan anggaran terserap. Namun, setelah pelatihan selesai, banyak peserta kembali ke kondisi semula: menganggur.

“Ini bukan kesalahan peserta. Ini sinyal kuat bahwa pelatihan tidak dirancang berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja. Pelatihan berjalan sendiri, tanpa peta besar,” kata Feryal.

Ia menegaskan, Disnaker seharusnya berfungsi sebagai jembatan antara pencari kerja dan dunia usaha. Sayangnya, jembatan itu dinilai masih rapuh, bahkan nyaris tidak terlihat.

Salah satu masalah mendasar yang disorot adalah ketiadaan database komprehensif terkait kebutuhan tenaga kerja perusahaan-perusahaan di NTB.

“Berapa kebutuhan tenaga kerja setiap tahun? Bidang apa yang paling dibutuhkan? Kompetensi apa yang dicari industri? Tanpa data ini, pelatihan hanya berisiko jadi rutinitas administratif, selesai di kelas, habis di laporan, rapi di SPJ,” ujarnya.

Masalah lain yang tak kalah serius adalah akses sertifikasi kompetensi nasional. Saat ini, banyak pelatihan bersertifikat justru tersedia di luar NTB, seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Malang, hingga Medan. 

Akibatnya, pencari kerja NTB harus keluar daerah dengan biaya besar yang tidak semua orang mampu menanggung.

“Pertanyaannya sederhana, kenapa layanan dasar peningkatan kompetensi ini tidak dihadirkan di NTB sendiri?” sindirnya.

Padahal, Pemprov NTB memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Dasan Cermen. Namun, BLK tersebut masih terkendala persoalan klasik, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga belum adanya lisensi sertifikasi nasional.

Feryal mengapresiasi rencana pembentukan lembaga pelatihan bersertifikat melalui BLK yang mulai digagas. Ia menyebut, Plt Kepala Disnakertrans NTB H. Muslim sebelumnya telah menyampaikan bahwa proses pengurusan lisensi ke Badan Sertifikasi Nasional sedang dirancang, dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,25 miliar yang telah disetujui Gubernur NTB.

“Langkah ini patut diapresiasi. Tapi kritik tetap perlu disampaikan. Inisiatif strategis seperti ini seharusnya lahir dari kesadaran internal Disnaker, bukan semata dorongan pimpinan daerah,” tegasnya.

Menurutnya, Disnaker tidak cukup hanya menjadi pelaksana anggaran, melainkan harus berperan sebagai arsitek kebijakan ketenagakerjaan. 

Transformasi BLK menjadi UPT berstatus BLUD juga dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar pengelolaan pelatihan dan sertifikasi lebih fleksibel dan berkelanjutan.

Selain itu, Feryal mendorong Pemprov NTB untuk menghadirkan regulasi yang mewajibkan perusahaan, terutama di sektor industri strategis dan K3, melaporkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara berkala.

“Tanpa data, ironi akan terus berulang, pemerintah sibuk melatih, sementara dunia usaha mengeluh kekurangan tenaga kerja yang sesuai,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penunjukan H. Aidy Furqon sebagai Kepala Disnakertrans NTB yang berlatar belakang dunia pendidikan. Menurutnya, publik kini menunggu apakah penunjukan tersebut mampu menghadirkan terobosan nyata.

“Kita akan lihat apakah ini bisa menjadi angin segar atau justru mengulang pola lama. PR pengangguran ini terlalu besar untuk diselesaikan dengan pendekatan biasa,” kata Feryal.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai pengingat keras bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan rutin dan administratif.

“Jika visi Gubernur NTB adalah ‘terampil dan tangkas’, maka Disnaker harus menerjemahkannya menjadi kerja nyata. Bukan sekadar program, tapi solusi yang benar-benar dirasakan pencari kerja,” pungkasnya.

“NTB tidak butuh Disnaker yang hanya hadir di struktur organisasi. NTB butuh Disnaker yang hadir dalam kehidupan warganya.”

Sementara, Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan yang baru dilantik oleh gubernur NTB abaikan sejumlah wartawan saat dikonfirmasi langsung di kantor, Selasa (20/01/26) hingga berita ini dipublikasikan.

Redaksi ||

Ditpolairud Polda NTB Berikan Pelayanan Cepat Evakuasi Warga Terpeleset di Gili Trawangan

Ditpolairud Polda NTB Berikan Pelayanan Cepat Evakuasi Warga Terpeleset di Gili Trawangan

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda NTB Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K.,M.H. menekankan kepada seluruh personel agar senantiasa mengedepankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas di wilayah perairan maupun pesisir.(15/1/2026).

Sebagai bentuk implementasi dari arahan tersebut, personel Ditpolairud Polda NTB melalui Kapal Polisi XXI-2015 bersama masyarakat setempat melaksanakan evakuasi terhadap seorang warga atas nama Buldani (35), asal Dusun Teluk Kombal, yang mengalami kecelakaan terpeleset di wilayah Gili Trawangan akibat kondisi jalan yang licin. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah tulang pada bagian kaki.

Mengetahui kejadian tersebut, personel Kapal Polisi XXI-2015 Ditpolairud Polda NTB dengan sigap memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban menggunakan speed boat warga menuju Teluk Nare guna mendapatkan penanganan awal, dengan pendampingan personel kepolisian dan masyarakat.

Dirpolairud Polda NTB menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan cepat dan responsif, khususnya pada situasi darurat. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Seluruh rangkaian kegiatan evakuasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar berkat sinergi yang baik antara personel Ditpolairud Polda NTB dan masyarakat setempat.

Redaksi||

Perkuat Swasembada Pangan, Wakapolda NTB Pimpin Rakor Evaluasi Sentra Pertanian Jagung

Perkuat Swasembada Pangan, Wakapolda NTB Pimpin Rakor Evaluasi Sentra Pertanian Jagung

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan nasional, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, SIK., didampingi Karo SDM Polda NTB memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral sebagai agenda evaluasi dan pengembangan Sentra Pertanian Jagung di Nusa Tenggara Barat. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Presisi Polda NTB, Rabu (14/01/2026).

Rakor ini dihadiri sejumlah Pejabat Utama Polda NTB serta para pemangku kepentingan terkait, di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Kadin NTB, Rektor Universitas Mataram, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Polres/ta jajaran Polda NTB beserta stakeholder terkait di masing-masing wilayah melalui zoom meeting, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., dalam keterangannya menjelaskan bahwa rapat tersebut diisi dengan pemaparan dari berbagai instansi terkait, di antaranya Karo SDM Polda NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB. Paparan tersebut membahas capaian, tantangan, serta peluang pengembangan sentra pertanian jagung sebagai salah satu komoditas strategis pangan nasional.

Tidak hanya mendengarkan paparan, rakor juga diisi dengan sesi diskusi untuk membedah berbagai kendala yang masih dihadapi, khususnya dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat, mulai dari aspek produksi, distribusi, hingga stabilitas harga.

“Rakor ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan melalui penanaman jagung yang telah berjalan, sekaligus membahas pengembangan Sentra Pertanian Jagung di NTB. Melalui diskusi ini diharapkan lahir ide-ide positif yang mampu mendorong peningkatan dan pengembangan sentra jagung di daerah,” ungkap Kombes Pol. Mohammad Kholid.

Selaku Satgas Pangan di wilayah NTB, Polda NTB berharap momentum evaluasi lintas sektoral seperti ini dapat melahirkan pemahaman baru, memperkuat sinergi antarinstansi, serta menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi sebelumnya. Dengan demikian, upaya percepatan swasembada pangan nasional, khususnya melalui komoditas jagung di NTB, dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Redaksi ||

Aksi Demo di KPK, Usrah Nilai Fakta Lapangan Berbanding Terbalik

Aksi Demo di KPK, Usrah Nilai Fakta Lapangan Berbanding Terbalik

Media Dinamika Global       Comment   

Usrah saat berada di KPK, (Ist/Surya)

Jakarta, Media Dinamika Global.Id – Dalam beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatasnamakan mahasiswa asal Bima di Jakarta ramai menjadi perbincangan publik. Menyikapi hal tersebut, pemerhati kebijakan publik sekaligus pegiat antikorupsi, Usrah, S.H., memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Saat ini Usrah berada di Jakarta, ia menilai bahwa tudingan yang disuarakan dalam aksi tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Ia justru menegaskan bahwa transparansi Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dinilai sangat terbuka, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sejauh yang saya amati, transparansi Bupati Bima Ady Mahyudi dalam menjalankan pembangunan daerah melalui APBD itu luar biasa. Ini sangat berbanding terbalik dengan kepemimpinan sebelumnya,” ujar Usrah, Jumat (16/1/25).

Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran saat ini sangat mudah diakses, tidak hanya oleh masyarakat di Kabupaten Bima, tetapi juga oleh publik yang berada di luar daerah, termasuk di Jakarta. Oleh karena itu, Usrah menilai aksi demonstrasi yang menyasar Bupati Bima beserta keluarganya dinilai salah alamat.

“Jangan masyarakat di Bima saja, kami yang berada di Jakarta pun bisa mengakses informasi anggaran. Jadi menurut saya, tidak tepat jika Bupati Bima dan keluarganya didemo dengan tudingan-tudingan seperti itu,” tegasnya.

Meski demikian, pendiri dan pembina LSM BCW NTB tersebut menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Ia menekankan bahwa kritik dan protes adalah bagian dari demokrasi.

“Bukan berarti kita anti terhadap aksi protes. Itu hak yang dijamin undang-undang,” jelasnya.

Di sisi lain, Usrah juga mengingatkan Bupati Bima agar lebih waspada dan memantau loyalitas para pejabat di lingkup pemerintahannya. Ia menduga, informasi yang disampaikan dalam aksi tersebut bisa saja bersumber dari oknum internal yang membocorkan data tidak utuh atau menyesatkan.

“Dengan adanya isu kebocoran ini, saya justru mengingatkan Bupati agar lebih memperhatikan para pejabat di sekitarnya. Bisa saja ada pihak-pihak yang membelokkan informasi, padahal transparansi Pemda Bima dalam penggunaan anggaran sudah sangat terbuka,” tambahnya.

Berdasarkan pengalamannya selama ini, Usrah menegaskan bahwa kepemimpinan Ady Mahyudi–Irfan jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya, terutama dalam hal keterbukaan pengelolaan keuangan daerah.

“Transparansi penggunaan APBD saat ini sangat terbuka. Sampai sejauh ini, saya belum melihat adanya penyalahgunaan anggaran seperti yang disangkakan,” pungkasnya.

(Red)