Diduga Dipecat Sepihak, Honorer 10 Tahun di Mataram Pertanyakan Dasar Pemecatannya

Diduga Dipecat Sepihak, Honorer 10 Tahun di Mataram Pertanyakan Dasar Pemecatannya

Media Dinamika Global      

Kantor PUPR Kota Mataram, (Google)

Mataram, Media Dinamika Global – Tarmizi Iqbal seorang pegawai tidak tetap (PTT) yang telah mengabdi selama sekitar 10 tahun di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengaku diberhentikan secara sepihak tanpa surat peringatan, tanpa surat pemberhentian, maupun keputusan resmi lainnya.

Tarmizi Iqbal mengaku terakhir bekerja pada 9 Desember 2024. Saat itu, ia mendapat informasi secara lisan dari atasannya bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan bekerja.

Menurut pengakuannya, penyampaian tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Mataram, Lalu Agus Kurniadi, yang disebut menerima arahan dari Kepala Dinas PUPR Kota Mataram.

"Yang saya terima hanya penyampaian secara lisan. Tidak ada surat teguran, tidak ada surat peringatan, tidak ada SK pemberhentian maupun dokumen resmi lainnya," ujarnya.

Ia mengaku alasan yang sempat disampaikan kepadanya berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam kampanye salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram pada Pilkada saat itu, yakni pasangan H. Lalu Aria Dharma dan H. Weis Arqurnain.

Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan tidak pernah mengikuti kegiatan kampanye politik.

"Saya tidak pernah ikut kampanye. Waktu itu saya bahkan dipanggil ke Setda dan dimediasi. Saya sudah menjelaskan dan bahkan disumpah terkait persoalan itu. Setelah mediasi, saya tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada masalah lagi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sekitar Agustus atau September 2024 dirinya pernah dipanggil menghadap ke lingkungan Pemerintah Kota Mataram bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas PUPR. 

Dalam pertemuan tersebut, menurutnya tidak ada keputusan pemecatan maupun pemeriksaan lanjutan.

"Saat itu saya sudah menjelaskan dan bersumpah kalau saya memang tidak tahu dan tidak ikut kampanye. Setelah itu kami salaman, saya kembali bekerja seperti biasa dan saya pikir masalahnya sudah selesai," tuturnya.

Namun setelah tahapan Pilkada berakhir, tepatnya pada 9 Desember 2024, ia justru menerima informasi bahwa dirinya tidak lagi dapat bekerja di Dinas PUPR Kota Mataram.

Ia merasa keputusan tersebut sangat mengejutkan, terlebih karena selama ini tidak pernah menerima surat pelanggaran disiplin maupun proses pemeriksaan yang berujung pada rekomendasi pemberhentian.

Padahal, lanjutnya, statusnya saat itu telah masuk dalam database tenaga non-ASN dan juga telah mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya sudah mengabdi 10 tahun. Sudah masuk database dan ikut PPPK. Sampai hari ini saya tidak pernah menerima surat pemberhentian apa pun," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, saat dikonfirmasi memberikan jawaban singkat terkait persoalan tersebut.

"Untuk tepatnya mungkin bapak bisa ke BKPSDM, karena kewenangan pemutusan itu ada di sana," ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan terkait prosedur pemberhentian tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, terutama karena yang bersangkutan mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi terkait penghentian hubungan kerja.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram terkait dasar hukum, prosedur, serta pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap tenaga honorer tersebut.

Publik kini menanti penjelasan resmi pemerintah mengenai apakah pemberhentian tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau justru terjadi pelanggaran prosedur administrasi terhadap tenaga non-ASN yang telah mengabdi selama satu dekade.

Redaksi |

Polda NTB Dukung Nobar Piala Dunia 2026 Bersama TVRI, Masyarakat Diminta Tetap Tertib

Polda NTB Dukung Nobar Piala Dunia 2026 Bersama TVRI, Masyarakat Diminta Tetap Tertib

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Polda NTB mengajak masyarakat menyukseskan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026, yang digelar bersama Polri dan TVRI di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menjaga situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). 

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengatakan, kolaborasi Polri dan TVRI dalam penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 menjadi ruang berkumpul masyarakat, untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia secara aman dan nyaman.

"Nobar Piala Dunia 2026 bersama Polri dan TVRI ini kami hadirkan, sebagai wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Kami berharap seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, dan penuh semangat persaudaraan," ujar Kombes Pol. Kholid, Jumat (12/6/2026), melalui siaran pers.

Menurutnya, antusiasme warga NTB cukup tinggi. Sejumlah titik nobar telah disiapkan di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat hingga Dompu. Lokasi tersebut mencakup area komersial maupun nonkomersial, sehingga masyarakat dapat memilih tempat terdekat untuk menyaksikan pertandingan. 

"Polri bersama TVRI ingin memastikan masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan dengan suasana yang aman dan kondusif. Karena itu kami mengajak seluruh penonton menjaga ketertiban, selama kegiatan berlangsung," katanya.

Kombes Kholid mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi akibat perbedaan dukungan tim, menghindari tindakan yang berpotensi memicu keributan, serta tetap menghormati sesama penonton.

"Silakan mendukung tim favorit masing-masing, namun jangan sampai menimbulkan gesekan. Jadikan nobar ini sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan," ucapnya.

Selain itu, Polda NTB juga mengimbau panitia dan pengelola lokasi nobar untuk memperhatikan faktor keselamatan, kenyamanan, serta keamanan kendaraan para pengunjung.

"Kami mengajak masyarakat menjaga barang berharga, mematuhi aturan lalu lintas saat berangkat maupun pulang dari lokasi nobar, serta segera melapor kepada petugas atau melalui layanan 110, apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas," tegas Kholid.

Polda NTB memastikan jajaran kepolisian di seluruh wilayah, siap mendukung pelaksanaan nobar bersama Polri dan TVRI agar berlangsung aman, lancar, serta memberi pengalaman positif bagi masyarakat pencinta sepak bola di NTB.

"Mari kita sukseskan nobar Piala Dunia 2026 bersama Polri dan TVRI dengan menjaga keamanan, ketertiban, serta semangat persatuan. Keamanan menjadi tanggung jawab kita bersama," tutupnya.

Redaksi |

Sekda NTB: ASN Bukan Sekadar Bekerja, Tapi Mengabdi

Sekda NTB: ASN Bukan Sekadar Bekerja, Tapi Mengabdi

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang bekerja dengan komitmen, loyalitas, dan militansi dalam mendukung pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/06/26).

Menurut Sekda, pengambilan sumpah dan janji bukan sekadar proses administratif dalam perjalanan karier seorang ASN, melainkan momentum untuk meneguhkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

“Seorang ASN harus memiliki tiga karakter utama, yaitu komitmen, loyalitas, dan militansi. Komitmen untuk menjaga konsistensi dalam bekerja dan melayani masyarakat, loyalitas kepada organisasi dan negara, serta militansi dalam menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tidak mudah menyerah,” tegasnya.

Abul Chair menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pembangunan desa berdaya, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

Menurutnya, keberhasilan berbagai agenda pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankannya.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengimplementasikannya. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya.

Sekda juga mengingatkan bahwa tuntutan pelayanan publik saat ini semakin tinggi seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap birokrasi. Karena itu, ASN dituntut lebih adaptif, profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Ia menegaskan bahwa setiap aparatur harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“ASN adalah pelayan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi sejauh mana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Abul Chair mengajak seluruh ASN untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap NTB dan Indonesia melalui kerja nyata serta pengabdian yang tulus. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu berkolaborasi, menjaga integritas, dan membangun budaya kerja yang sehat.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan ASN yang mampu bekerja sama, berkolaborasi, menjaga integritas, dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga meminta para pimpinan perangkat daerah untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi pegawai agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

Menutup sambutannya, Abul Chair menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai PNS. Ia berharap momentum tersebut menjadi penguat integritas sekaligus pengingat bahwa status sebagai ASN adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang hari ini mengucapkan sumpah dan janji. Jadilah ASN yang profesional, berakhlak, berintegritas, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun NTB Makmur Mendunia,” pungkasnya.

Redaksi |

Polsek Kawasan Pelabuhan Tano Intensifkan KRYD, Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Polsek Kawasan Pelabuhan Tano Intensifkan KRYD, Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Media Dinamika Global      

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan pelabuhan, personel Polsek Kawasan Pelabuhan (KPL) Tano melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Kamis malam (11/6/26).

Kapolsek KPL Tano menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai tindak kriminalitas, khususnya kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor), serta menekan potensi gangguan kamtibmas lainnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, terutama di kawasan Pelabuhan Poto Tano yang menjadi gerbang utama lalu lintas orang dan barang menuju dan dari Pulau Sumbawa.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan, serta barang bawaan yang melintas di area pelabuhan. Pemeriksaan difokuskan pada upaya pencegahan peredaran minuman keras, senjata tajam, senjata api, narkotika, bahan peledak, barang muatan ilegal, hingga kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen resmi.

Selain pemeriksaan, petugas juga memberikan teguran kepada pengemudi angkutan umum, baik bus maupun kendaraan lainnya, yang tidak sesuai dengan peruntukannya demi menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi.

Petugas turut memberikan imbauan kepada sopir maupun kondektur angkutan umum agar tidak mengangkut penumpang di atas atap kendaraan karena berisiko tinggi membahayakan keselamatan penumpang selama perjalanan.

Tidak hanya itu, masyarakat pengguna jasa penyeberangan juga diingatkan untuk melakukan pembelian tiket secara online guna mempercepat proses pelayanan dan menghindari antrean di area pelabuhan.

Kasi Humas Polres Sumbawa Barat, IPTU Anak Agung Made Subrata, mengatakan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif yang secara rutin dilakukan jajaran kepolisian untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kawasan objek vital dan pintu masuk wilayah.

"Pelabuhan Poto Tano merupakan gerbang utama keluar masuk orang dan barang menuju maupun dari Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terus dilakukan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang berbahaya, barang ilegal, serta mencegah potensi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu situasi kamtibmas," ujar IPTU Anak Agung Made Subrata.

Ia menambahkan, selain melakukan pemeriksaan dan pengawasan, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan maupun para pengemudi angkutan umum agar selalu mengutamakan keselamatan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat agar mematuhi aturan keselamatan selama menggunakan jasa transportasi dan penyeberangan. Kepatuhan terhadap aturan tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga pengguna jasa lainnya. Melalui kegiatan KRYD ini, kami berharap situasi kamtibmas di kawasan Pelabuhan Poto Tano dan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat secara umum tetap aman, tertib, dan kondusif," tambahnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi terpantau aman, lancar, dan terkendali tanpa ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol.

Redaksi |

NTB Pacu Transformasi Data, Bidik Predikat Sangat Baik Nasional

NTB Pacu Transformasi Data, Bidik Predikat Sangat Baik Nasional

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui penguatan implementasi Satu Data Indonesia, NTB menargetkan peningkatan predikat Indeks Satu Data Indonesia (SDI) menjadi kategori Sangat Baik, sekaligus mendukung kebijakan program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pariwisata, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintahan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kamis (11/06/26).

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengatakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, meningkat tajam dibandingkan capaian sebelumnya sebesar 53,44 atau kategori Cukup.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, capaian tersebut menunjukkan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, Bappeda, BPS, Walidata, Walidata Pendukung, serta para produsen data dalam memperkuat tata kelola data pembangunan daerah.

“Yang perlu dipahami, penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar menilai banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Aka menegaskan bahwa penguatan tata kelola data sejalan dengan arah pembangunan yang ditekankan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat dilakukan jika didukung data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.

“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap penguatan tata kelola data karena seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah menentukan lokasi prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mendukung transformasi digital pemerintahan yang saat ini menjadi agenda nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar aspek penyelenggaraan Satu Data di NTB telah menunjukkan capaian yang baik. Data pembangunan telah tersedia, portal data daerah telah berjalan, dan pemanfaatan data dalam berbagai program pembangunan terus meningkat.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama pada perencanaan data dan pemeriksaan data. Salah satu fokus utama adalah penyempurnaan standar data geospasial dan metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.

Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, menyampaikan optimisme bahwa NTB mampu mencapai nilai di atas 90 dan meraih kategori Sangat Baik pada penilaian tahun ini. Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan berbagai penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan sejumlah regulasi pendukung tata kelola data.

Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, ST, M.Si, menjelaskan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung pembangunan daerah. Sebagian di antaranya telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.

Menurutnya, penguatan data geospasial menjadi langkah penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebencanaan.

Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga akan berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi), sehingga penguatan tata kelola data memiliki dampak strategis bagi peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Melalui sinergi antara Dinas Kominfotik, Bappeda, perangkat daerah, dan seluruh produsen data, Pemerintah Provinsi NTB optimistis target kategori Sangat Baik dapat dicapai pada penilaian tahun 2026. Lebih dari sekadar mengejar nilai, penguatan Satu Data Indonesia di NTB diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas Aka.

Redaksi |

Ketua MIO Dompu Jadi Narasumber Podcast Bintang Demokrasi Bawaslu, Bahas Peran Media dan Literasi Demokrasi

Ketua MIO Dompu Jadi Narasumber Podcast Bintang Demokrasi Bawaslu, Bahas Peran Media dan Literasi Demokrasi

Media Dinamika Global      

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Irwan (tengah) bersama Penulis
(paling kanan) mengisi Ruang Belajar SDM melalui Podcast
Bintang Demokrasi Bersama Media yang dipandu
Anggun Widyaningrum sebagai host,
dan anggota Bawaslu Dompu, (Ist/MDG)

DOMPU, Media Dinamika Global – Ketua DPD Media Independen Online (MIO) Indonesia Kabupaten Dompu, Sarwon Al Khan, menjadi narasumber dalam program Podcast Bintang Demokrasi yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Rabu (10/6/2026).

Kehadiran Sarwon yang juga Owner Lakeynews tersebut berawal dari undangan Ketua Bawaslu Dompu, Irwan, untuk berdiskusi santai di kantor Bawaslu. Namun, di luar dugaan, Sarwon justru diminta menjadi narasumber dalam podcast kelembagaan yang mengangkat tema "Bintang Demokrasi Bersama Media".

"Awalnya saya hanya memenuhi undangan ngopi. Ternyata langsung diminta mengisi podcast. Karena topiknya tentang media dan demokrasi yang memang menjadi aktivitas sehari-hari, saya pun menyambut baik kesempatan tersebut," ujar Sarwon.

Dalam podcast yang berlangsung santai namun penuh substansi itu, berbagai isu dibahas, mulai dari peran media dalam mendukung pengawasan Pemilu, meningkatkan literasi demokrasi, hingga mendorong partisipasi pemilih, khususnya generasi muda.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Irwan (tengah) bersama Penulis
(paling kanan) mengisi Ruang Belajar SDM melalui Podcast
Bintang Demokrasi Bersama Media yang dipandu
Anggun Widyaningrum sebagai host. (Ist/MDG)

Selain itu, diskusi juga menyoroti tantangan media dalam menghadapi penyebaran hoaks, disinformasi, serta polarisasi politik yang kerap muncul menjelang maupun setelah pelaksanaan Pemilu.

Host podcast, Anggun Widyaningrum dan Co-Host Sri Patmawati, turut mengupas bagaimana media dapat menjaga independensi dan objektivitas pemberitaan politik agar tetap dipercaya publik.

Ruang Belajar SDM Bawaslu

Ketua Bawaslu Dompu, Irwan, menjelaskan bahwa Podcast Bintang Demokrasi merupakan bagian dari program Ruang Belajar SDM, sebuah inovasi pembelajaran internal yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur Bawaslu.

"Kami menginisiasi program ini sebagai wadah pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh jajaran Bawaslu Dompu. Tujuannya untuk memperkuat kompetensi SDM sekaligus memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat," jelas Irwan.

Menurutnya, program tersebut mengedepankan metode pembelajaran kolaboratif dan berbagi pengetahuan, di mana seluruh pegawai berkesempatan menjadi narasumber sesuai kompetensinya masing-masing.

Inovasi ini kemudian dikembangkan melalui pelatihan dan produksi podcast kelembagaan yang membahas berbagai isu strategis, seperti pengawasan Pemilu, netralitas ASN, pengelolaan informasi publik, hingga penguatan integritas aparatur.

Transparansi dan Edukasi Publik

Kasubbag Administrasi Bawaslu Dompu, Agus Awaluddin, menilai podcast menjadi media efektif untuk menghubungkan pembelajaran internal dengan kebutuhan informasi masyarakat.

"Melalui podcast, kita tidak hanya belajar secara internal, tetapi juga berbagi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik," ujarnya.

Hingga saat ini, Ruang Belajar SDM telah menghasilkan enam episode Podcast Bintang Demokrasi yang dipublikasikan melalui kanal media resmi Bawaslu Dompu. Program tersebut juga telah menghadirkan sejumlah narasumber eksternal, termasuk akademisi dan insan pers.

Bawaslu Dompu berkomitmen terus mengembangkan program tersebut dengan memperkuat kanal digital dan menghadirkan materi-materi yang relevan bagi masyarakat.

Melalui Podcast Bintang Demokrasi, Bawaslu Dompu berharap mampu mendekatkan informasi pengawasan Pemilu kepada publik sekaligus membangun budaya organisasi pembelajar yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Redaksi | Surya Ghempar.