EW-LMND NTB Tagih Janji Gubernur, Desak Evaluasi Total KONI: Jangan Biarkan Marwah Olahraga Jadi Korban Retorika

EW-LMND NTB Tagih Janji Gubernur, Desak Evaluasi Total KONI: Jangan Biarkan Marwah Olahraga Jadi Korban Retorika

Media Dinamika Global      

Pengurus EW-LMND NTB, Mujihat Nuryakin, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global -  Komitmen Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memanggil dan mengevaluasi jajaran pengurus KONI NTB pasca pelaksanaan PORPROV XII NTB 2026 kini mulai ditagih secara terbuka. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) NTB menilai janji tersebut tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik yang sekadar menghiasi pemberitaan media.

Menurut EW-LMND NTB, berbagai polemik yang mencuat sepanjang pelaksanaan PORPROV XII telah memperlihatkan persoalan yang lebih serius daripada sekadar dinamika pertandingan. Rentetan kontroversi yang terjadi dinilai menjadi cermin lemahnya tata kelola, pengawasan, serta akuntabilitas penyelenggaraan olahraga di daerah.

Pengurus EW-LMND NTB, Mujihat Nuryakin, menegaskan bahwa publik saat ini tidak membutuhkan narasi pembelaan maupun pernyataan normatif dari para pemangku kepentingan. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata dan keberanian politik untuk melakukan pembenahan menyeluruh.

“Kami tidak sedang menagih ucapan, tetapi menagih konsekuensi dari sebuah janji politik. Gubernur sudah menyampaikan komitmen evaluasi terhadap KONI NTB. Sekarang publik berhak mengetahui kapan evaluasi itu dilakukan, siapa yang terlibat, apa hasilnya, dan sejauh mana rekomendasinya akan dijalankan. Jangan sampai janji itu berakhir sebagai arsip pemberitaan tanpa tindak lanjut,” tegas Mujihat. Selasa (28/7/26).

EW-LMND NTB menilai, apabila berbagai persoalan yang mencuat selama PORPROV hanya dijawab dengan komunikasi simbolik dan rapat-rapat tertutup, maka hal tersebut justru berpotensi memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan olahraga daerah.

Organisasi mahasiswa tersebut mengingatkan bahwa evaluasi tidak boleh menjadi formalitas yang hanya berfungsi meredam kritik. Menurut mereka, pemanggilan pengurus KONI tanpa langkah korektif yang jelas hanya akan melahirkan kesan bahwa pemerintah sedang melakukan manuver pencitraan, bukan menyelesaikan akar persoalan.

“Marwah olahraga tidak bisa dipulihkan melalui konferensi pers atau pernyataan yang terdengar indah. Marwah olahraga hanya bisa dipulihkan melalui keberanian memperbaiki sistem yang bermasalah. Jika evaluasi hanya menjadi seremonial, maka publik akan melihatnya sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab,” ujar Mujihat.

Desakan tersebut menjadi semakin relevan mengingat NTB tengah bersiap menghadapi agenda besar menuju PON 2028. EW-LMND NTB menilai momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membangun sistem olahraga yang profesional, transparan, dan akuntabel, bukan mempertahankan pola tata kelola yang menuai kontroversi.

Mereka menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap lembaga yang mengelola kepentingan publik bekerja berdasarkan prinsip keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Karena itu, EW-LMND NTB secara terbuka mendesak Gubernur NTB segera merealisasikan janjinya melalui evaluasi menyeluruh terhadap KONI NTB, mempublikasikan hasil evaluasi kepada masyarakat, serta memastikan seluruh rekomendasi dijalankan secara konsisten.

“Rakyat NTB tidak sedang menunggu pidato yang lebih keras. Rakyat sedang menunggu bukti bahwa setiap janji yang diucapkan pemerintah memiliki keberanian untuk diwujudkan. Sebab ketika janji hanya menjadi konsumsi media tanpa realisasi, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga kehormatan olahraga NTB itu sendiri,” tutupnya.

Pihak terkait belum bisa dikonfirmasi, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Direktur PUKAD Desak Polisi Tangkap Pelaku Dugaan Penganiayaan dan Penjarahan di Dompu: Jangan Biarkan Hukum Kalah oleh Aksi Brutal Massa

Direktur PUKAD Desak Polisi Tangkap Pelaku Dugaan Penganiayaan dan Penjarahan di Dompu: Jangan Biarkan Hukum Kalah oleh Aksi Brutal Massa

Media Dinamika Global      

Direktur PUKAD NTB, Firmansyah, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Direktur PUKAD NTB mendesak Polres Dompu dan Polda NTB bergerak cepat mengusut serta menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan, pengeroyokan, pembakaran, dan penjarahan yang terjadi di wilayah Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

Direktur PUKAD NTB, Firmansyah, menilai peristiwa tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam negara hukum. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, sehingga setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan melalui aksi kekerasan atau main hakim sendiri.

“Tidak boleh ada kelompok atau individu yang merasa berhak menjadi hakim, jaksa, sekaligus eksekutor di luar proses hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, laporkan kepada aparat penegak hukum. Bukan dengan melakukan kekerasan, perusakan, atau penjarahan,” tegas Firmansyah.

Menurut informasi yang diterima Direktur PUKAD NTB, H. Hamdiah menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Korban dilaporkan mengalami dugaan penganiayaan dan pengeroyokan serta kehilangan sejumlah harta benda yang diduga diambil secara melawan hukum. Selain kerugian materiil, korban juga disebut mengalami dampak fisik dan psikologis akibat kejadian itu.

Direktur PUKAD NTB menilai aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan kasus ini berlarut-larut. Kepolisian diminta segera mengidentifikasi para terduga pelaku, memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, dan mengungkap fakta secara transparan.

“Jangan sampai masyarakat melihat negara kalah oleh aksi brutal sekelompok orang. Ketika hukum tidak bergerak cepat, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa tergerus,” ujar Firmansyah.

Firmansyah juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus dihormati. Setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, segala bentuk penghukuman sepihak dan tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum.

Selain mendesak Polres Dompu meningkatkan upaya pengejaran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, PUKAD NTB meminta Kapolda NTB turun tangan memberikan perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Menurut mereka, langkah cepat dan tegas diperlukan untuk mencegah berkembangnya keresahan di tengah masyarakat.

“Polda NTB harus memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan maksimal. Para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Negara tidak boleh tunduk terhadap intimidasi, kekerasan, maupun tindakan anarkis dalam bentuk apa pun,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.

Redaksi |

GAKADA BIDOM dan Direktur RSUP NTB Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Bima-Dompu

GAKADA BIDOM dan Direktur RSUP NTB Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Bima-Dompu

Media Dinamika Global      

Ketua GAKADA BIDOM berserta jajaran dan Direktur RSUP NTB
serta Jajaran saat Pertemuan, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Gabungan Kalawu Muda Bima-Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok menjalin silaturahmi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (RSUP NTB) sebagai upaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga Bima dan Dompu yang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan terbesar di NTB tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di ruang tamu RSUP NTB itu diterima langsung oleh Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes, didampingi jajaran manajemen rumah sakit. Sementara dari pihak GAKADA BIDOM hadir Ketua Arif Kurniadin berserta pengurus.

Selain menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan organisasi, pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai forum diskusi terkait berbagai aspek pelayanan kesehatan di RSUP NTB, termasuk pelayanan bagi pasien asal Bima dan Dompu yang dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Ketua GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, menyampaikan apresiasi kepada Direktur RSUP NTB beserta jajaran atas kesediaannya menerima kunjungan GAKADA BIDOM. Menurut dia, komunikasi yang baik antara organisasi kemasyarakatan dan institusi pelayanan publik menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Silaturahmi ini merupakan bentuk sinergi antara GAKADA BIDOM dan RSUP NTB dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan NTB Makmur Mendunia,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal GAKADA BIDOM, Adnan, menyampaikan rencana pelaksanaan dialog publik yang akan mengangkat tema pelayanan kesehatan. Ia berharap Direktur RSUP NTB dapat hadir sebagai narasumber guna memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai layanan kesehatan yang tersedia di RSUP NTB.

“Kami berharap Bapak Direktur RSUP NTB berkenan menjadi pemateri dalam dialog publik yang akan kami selenggarakan. Kehadiran beliau tentu akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas GAKADA BIDOM, Surya Ghempar, mengusulkan adanya layanan pemulangan jenazah secara gratis menggunakan ambulans bagi pasien asal Bima, Dompu, dan wilayah sekitarnya yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUP NTB.

Menurutnya, layanan tersebut akan sangat membantu keluarga pasien yang tengah menghadapi situasi duka, sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung.

“Kami berharap ada solusi terkait pemulangan jenazah menggunakan ambulans agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes, menyampaikan apresiasi atas inisiatif GAKADA BIDOM dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pihak rumah sakit.

Ia menegaskan bahwa hubungan baik antara lembaga pelayanan kesehatan dan organisasi masyarakat perlu terus dirawat sebagai bentuk kepedulian bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan seluruh pengurus GAKADA BIDOM yang telah datang bersilaturahmi. Komunikasi dan kerja sama seperti ini sangat penting untuk terus diperkuat demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Terkait agenda dialog publik yang akan diselenggarakan GAKADA BIDOM pada 3 Agustus 2026 di Kedai Hangout, Kota Mataram, Asrul Sani menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut dan berkomitmen untuk hadir apabila tidak ada agenda lain yang bersamaan.

“Kami mendukung kegiatan GAKADA BIDOM yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelayanan kesehatan. Insyaallah kami akan hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut,” kata Direktur.

Mengenai usulan layanan pemulangan jenazah gratis menggunakan ambulance, Asrul Sani menjelaskan bahwa RSUP NTB sebelumnya telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2025. Melalui kerja sama tersebut, layanan pemulangan jenazah bagi masyarakat Kabupaten Bima dapat difasilitasi oleh Bupati Bima.

Namun demikian, kata dia, hingga tahun 2026 kerja sama tersebut belum diperpanjang sehingga pelaksanaannya belum dapat dilanjutkan.

“Kami sebelumnya telah memiliki MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bima terkait layanan pemulangan jenazah. Saat ini kami masih menunggu perpanjangan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Bima agar program tersebut dapat kembali berjalan,” jelasnya.

Asrul Sani berharap silaturahmi dan komunikasi yang telah terbangun antara RSUP NTB dan GAKADA BIDOM dapat terus berlanjut sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, dapat dicarikan solusi bersama melalui semangat kolaborasi dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Redaksi |

DPW TMI NTB Serahkan Mandat kepada Tiga DPD Kabupaten, Tegaskan Komitmen Serap Komoditas Unggulan dan Berpihak ke Petani

DPW TMI NTB Serahkan Mandat kepada Tiga DPD Kabupaten, Tegaskan Komitmen Serap Komoditas Unggulan dan Berpihak ke Petani

Media Dinamika Global      

DPW TMI NTB secara resmi menyerahkan mandat ke tiga Dewan Pengurus DPD, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - 27 Juli 2026 - Dewan Pimpinan Wilayah Tani Merdeka Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPW TMI NTB) secara resmi menyerahkan mandat kepada tiga Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.

Adapun penerima mandat tersebut adalah Ketua DPD TMI Lombok Timur H. Nasrudin, Ketua DPD TMI Lombok Tengah Roni Ansori, dan Ketua DPD TMI Lombok Barat Kasibun.

Ketua DPW TMI NTB, Haerul AR, menegaskan bahwa tugas awal yang harus segera dilaksanakan oleh DPD yang telah menerima mandat adalah membentuk kepengurusan Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Desa (Kordes) di wilayah masing-masing.

“Setelah menerima surat mandat, DPD kabupaten dan kota harus segera tancap gas membentuk Korcam dan Kordes agar roda organisasi dapat berjalan hingga tingkat bawah,” tegas Haerul AR.

Ia juga menekankan bahwa seluruh DPD yang telah terbentuk harus mampu berperan aktif dalam menyerap dan mengembangkan potensi daerah, khususnya pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta sumber daya unggulan lainnya.

Menurutnya, keberadaan Tani Merdeka Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani. Karena itu, seluruh pengurus diminta untuk tidak hanya menjadi wadah organisasi semata, tetapi benar-benar hadir dan berpihak kepada kepentingan petani.

“Kita harus turun langsung menemui petani di setiap pelosok daerah, mendengar kebutuhan mereka, serta memperjuangkan kepentingan mereka,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, DPW TMI NTB juga menyatakan dukungan penuh kepada Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain itu, DPW TMI NTB turut mendorong Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, untuk dapat mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia. (RED)

AMSI NTB Tetapakan Sirtupillali sebagai Ketua Terpilih dan Hery Mahardika Jadi Sekretaris

AMSI NTB Tetapakan Sirtupillali sebagai Ketua Terpilih dan Hery Mahardika Jadi Sekretaris

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Konferensi Wilayah (Konferwil) III, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Nusa Tenggara Barat menetapkan kepengurusan baru untuk periode tahun 2026-2030.

Konferwil yang berlangsung di Aula Bank NTB Syariah Sabtu, (25/07/2026) ini berlangsung dengan semangat demokrasi dan kebersamaan, Sirtupillali terpilih sebagai Ketua AMSI NTB, sementara Hery Mahardika dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris.

Konferwil III menjadi momentum penting bagi AMSI NTB untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun arah kebijakan dalam menghadapi tantangan industri media siber yang terus berkembang. Selain memilih kepengurusan baru, forum tersebut juga membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan kapasitas perusahaan media, peningkatan profesionalisme, hingga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung ekosistem pers yang sehat dan berkualitas di Nusa Tenggara Barat.

Ketua terpilih, Sirtupillali, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan seluruh anggota AMSI NTB. Ia berkomitmen merangkul seluruh perusahaan media anggota untuk bersama-sama memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas jurnalisme, serta menjaga independensi dan kredibilitas media siber. Bersama Sekretaris terpilih, Hery Mahardika, kepengurusan baru diharapkan mampu membawa AMSI NTB menjadi organisasi yang semakin solid, adaptif, dan berkontribusi dalam pengembangan media digital di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ahsanul Khalik dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Konferwil menegaskan bahwa di era banjir informasi dan pesatnya teknologi AI, kepercayaan publik (public trust) merupakan kunci utama penentu masa depan media. Hal tersebut dikatakan Jubir Gubernur NTB itu saat membuka acara secara resmi.

"Teknologi boleh terus berkembang, tetapi misi media tidak boleh berubah. Media harus semakin kolaboratif, semakin terbuka, dan tetap menjadi pemersatu bangsa. Dari situlah kepercayaan publik akan tumbuh," tegasnya.

Ahsanul Khalik juga mengapresiasi tema yang diusung Konferwil III, yakni "Media Butuh Gizi (MBG) di Era AI dan Disrupsi Digital". Namun, ia menyarankan agar tema tersebut diperkaya dengan prinsip KDKMP, yaitu Kolaborasi Digital, Keterbukaan, dan Media Pemersatu.

Menurutnya, pers yang sehat secara bisnis merupakan fondasi utama lahirnya jurnalisme yang independen, beretika, dan berkualitas. Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang saling berhadapan, melainkan mitra strategis pengawal pembangunan daerah.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator AMSI Wilayah Bali Nusra, Dr. I Nengah Muliartha menilai tantangan media saat ini membutuhkan penguatan kelembagaan dan inovasi yang konkret.

"Kami berharap Konferwil III AMSI NTB tidak hanya melahirkan pimpinan yang andal, tetapi juga menghasilkan gagasan baru yang mampu mendorong kemajuan perusahaan media sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja media," ungkapnya.

Rangkaian Konferwil III yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar, perwakilan Polda NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, pimpinan organisasi pers lokal (PWI, SMSI, IJTI NTB), akademisi, pimpinan redaksi, serta insan pers se-NTB. (RED).

Polres Bima Gelar Patroli Humanis, Antisipasi Kejahatan dan Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

Polres Bima Gelar Patroli Humanis, Antisipasi Kejahatan dan Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global - Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Bima Polda NTB bersama jajaran melaksanakan patroli humanis pada Jumat malam (24/7/2026) sekitar pukul 21.30 Wita.

Kegiatan patroli piket fungsi tersebut dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Ipda Gatot Wahyudi, S.H., dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Bima. Adapun satuan yang terlibat meliputi SPKT, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Samapta, dan Propam.

Dalam pelaksanaannya, tim patroli menyambangi sejumlah lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas, di antaranya kawasan Pertigaan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin (SMS) Bima, seputaran Pantai Kalaki, hingga Pertigaan Patung Kuda di Desa Panda.

Selain melakukan patroli dialogis dan pemantauan situasi, petugas juga melaksanakan pemeriksaan kendaraan serta penggeledahan badan terhadap sejumlah pemuda. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba, minuman keras (miras), maupun kepemilikan senjata tajam yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menegaskan bahwa kegiatan patroli humanis merupakan bentuk komitmen Polres Bima dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mencegah berbagai tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

“Selain mempererat silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan membangun partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” ujar AKP Adib.

Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Sinergi antara Polri dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

Hingga berakhirnya kegiatan, patroli berlangsung dengan aman, lancar, dan tidak ditemukan adanya sasaran maupun pelanggaran yang menjadi target operasi.(Red)