Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Home Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Minggu, 31 Mei 2026

Tokoh Pemuda NTB Ingatkan Aksi PPS Jangan Ganggu Transportasi dan Ekonomi Masyarakat

     

Tokoh Pemuda NTB, Al Mukhmin Betika, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Menjelang rencana aksi serentak pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026, Tokoh Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB), Al Mukhmin Betika, mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa, untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah dalam menyampaikan aspirasi.

Menurut Al Mukhmin, perjuangan masyarakat untuk mendorong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, ia menghormati dan mendukung setiap bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan secara demokratis dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan aksi tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas serta tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi warga.

"Kami menghormati dan mendukung setiap bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan sesuai aturan. Namun, jangan sampai semangat perjuangan tersebut justru menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, mengganggu pelayanan publik, atau menghambat aktivitas ekonomi warga," ujar Mukhmin, Minggu (31/5/2026).

Bung Al Mukmin sapaan akrabnya, secara khusus mengingatkan para peserta aksi agar tidak melakukan penutupan maupun penghambatan aktivitas pada fasilitas-fasilitas vital yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat, termasuk Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kata Bung Al Mukmin, Pelabuhan Poto Tano memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, sekaligus menjadi akses utama distribusi barang, jasa, serta mobilitas masyarakat.

"Pelabuhan Poto Tano bukan hanya akses transportasi, tetapi juga penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat operasional pelabuhan maupun fasilitas publik lainnya," tegasnya.

Pria asal Bima itu menilai perjuangan pembentukan PPS dapat disampaikan secara efektif tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses transportasi dan layanan publik. Ia berharap seluruh elemen yang terlibat dalam aksi mampu menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan menjaga suasana yang aman dan tertib.

Selain itu, ia mengajak kalangan pemuda di Pulau Sumbawa untuk menjadi pelopor aksi yang damai, beradab, dan bertanggung jawab sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pusat.

"Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa mampu menyampaikan aspirasi secara dewasa, bermartabat, dan tetap menjaga persatuan serta ketertiban. Perjuangan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.

Redaksi | Surya Ghempar.

Sabtu, 30 Mei 2026

Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Segera Dibangun di Bima

     


Kabupaten Bima, Media Dinamika Global - Harapan baru bagi pemerataan pendidikan di Pulau Sumbawa mulai terwujud. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan yang dihibahkan khusus untuk program tersebut.

“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” ujar Gubernur Miq Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pembangunan, Jumat (30/5/26).

Menurut Miq Iqbal, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang meninjau langsung lokasi pembangunan menyampaikan bahwa kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan lahan yang luas.

“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” katanya.

Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tantangan teknis sebelum pembangunan dapat dimulai.

Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain akses jalan menuju lokasi yang masih terbatas, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga penataan sejumlah fasilitas di sekitar kawasan pembangunan.

“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelas Dody.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus melakukan koordinasi dan kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.

Hingga saat ini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.

Kehadiran Sekolah Rakyat tersebut diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik.

Redaksi |

Patroli Rinjani Presisi Digelar Serentak, Kapolda NTB: Upaya Nyata Cegah Kriminalitas dan Beri Rasa Aman

     

Mataram-NTB, Media Dinamika Global – Komitmen Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Nusa Tenggara Barat dibuktikan melalui pelaksanaan Patroli Rinjani Presisi Polda NTB yang digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda NTB, Sabtu malam (30/05/2026).

Kegiatan tersebut diawali dengan Apel Kesiapan yang dipimpin langsung Kapolda NTB di Lapangan Islamic Center NTB. Apel dihadiri Wakapolda NTB, para Pejabat Utama Polda NTB, Kapolresta Mataram, serta ratusan personel yang terlibat dalam patroli skala besar tersebut.

Usai apel, Kapolda NTB secara langsung melepas rombongan patroli yang akan bergerak menyisir sejumlah titik strategis sesuai rute yang telah ditentukan. Patroli tidak hanya dilaksanakan oleh Polda NTB dan Polresta Mataram, tetapi juga dilakukan secara bersamaan oleh 10 Polres jajaran di seluruh wilayah NTB.

Dalam keterangannya, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja menegaskan bahwa Patroli Rinjani Presisi merupakan langkah nyata kepolisian dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

 “Kita memahami bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif merupakan syarat utama bagi berlangsungnya seluruh aktivitas masyarakat. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk mewujudkannya, salah satunya melalui pelaksanaan Patroli Rinjani Presisi ini,” ujarnya.

Sebanyak 868 personel dari berbagai fungsi kepolisian diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu mencegah potensi tindak kriminalitas, gangguan ketertiban umum, hingga berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Menurutnya, keberhasilan menciptakan kamtibmas yang kondusif tidak hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

 “Kami sangat berharap masyarakat ikut berperan dalam menjaga dan memelihara keamanan di lingkungannya masing-masing. Kamtibmas yang kondusif adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K. menjelaskan bahwa pelaksanaan patroli serentak tersebut dipantau langsung oleh Kapolda NTB untuk memastikan seluruh jajaran melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

 “Patroli ini berlangsung serentak di seluruh Polres jajaran Polda NTB. Pelaksanaannya dipantau langsung oleh Kapolda NTB untuk memastikan kegiatan berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya.

Menurutnya, Patroli Rinjani Presisi akan menjadi agenda rutin Polda NTB sebagai bagian dari strategi pemeliharaan keamanan daerah. Dengan kehadiran polisi secara masif di tengah masyarakat, diharapkan stabilitas kamtibmas di Nusa Tenggara Barat semakin terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman, nyaman, dan produktif.

Patroli berskala besar ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa Polda NTB terus meningkatkan langkah-langkah preventif guna menjaga keamanan daerah, sejalan dengan komitmen mewujudkan NTB yang aman, tertib, dan kondusif. 

Redaksi |

Jelang Aksi 2 Juni, Ditintelkam Polda NTB dan Aliansi PPS Sumbawa Perkuat Komitmen Jaga Kamtibmas

     


Sumbawa, Media Dinamika Global – Subdirektorat I Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda NTB menggelar silaturahmi bersama Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) Kabupaten Sumbawa di salah satu kawasan pantai di Kabupaten Sumbawa, Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas antara kepolisian dan elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kabupaten Sumbawa, khususnya menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Juni 2026 mendatang.

Kasubdit I Ditintelkam Polda NTB, Kompol Hatta, S.IP, menegaskan bahwa keamanan merupakan kebutuhan bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Kami berharap Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujarnya.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi kunci utama dalam mencegah potensi gangguan keamanan serta menciptakan suasana yang damai di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Sementara itu, Ketua Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, Abdul Hatab, menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Ia menilai Kabupaten Sumbawa selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan nyaman, sehingga kondisi tersebut perlu terus dipertahankan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa tetap mendukung upaya Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sumbawa dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, dan itu harus terus kita jaga bersama,” katanya.

Abdul Hatab juga berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Aliansi PPS dan Kepolisian dapat terus dipelihara, terutama menjelang pelaksanaan aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 2 Juni 2026 di kawasan Pelabuhan Poto Tano.

Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antara seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa agar pelaksanaan aksi dapat berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sinergitas dan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan harus terus dijaga demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif, baik saat pelaksanaan aksi maupun setelah kegiatan berlangsung,” ungkapnya.

Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan komitmen antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, sehingga setiap penyampaian aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan damai, tertib, dan tetap menghormati kepentingan umum.

Redaksi |

Jumat, 29 Mei 2026

Audiensi dan Perkuat Kerjasama, Organisasi Advokat Singapura Kunjungi DePA-RI, Luthfi Yazid: Ini Sebuah Kehormatan

     


Jakarta, Media Dinamika Global - Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM Luthfi Yazid, SH, LL.M menganggap kunjungan Organisasi Advokat Singapura, Law Society of Singapore (LSS) ke DePA-RI untuk melakukan audiensi, tukar pikiran dan memperkuat kerjasama dengan DePA-RI sebagai suatu kehormatan.

Kunjungan Organisasi Advokat Singapura yang memiliki sekitar 6.600 anggota ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan atau penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara LSS dan DePA-RI tanggal 15 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh President LSS ( saat itu dijabat) Lisa Sam dan Ketua Umum DePA-RI, Luthfi Yazid di Singapura.

Delegasi The Law Society of Singapore dipimpin oleh Prof Tan Cheng Han SC selaku Presidennya.

Turut hadir dalam delegasi tersebut 18 pengacara dari berbagai kantor hukum di Singapura yaitu: 

1. Ramesh Selvaraj : Allen & Gledhill LLP

2. Remy Choo : RCLT Law Corporation

3. Abdul Rahman BMH : Abdul Rahman Law Corporation

4. Abdul Wahab Bin Saul Hamid : A.W. Law LLC

5. Dawn Tan : ADTLaw LLC

6. Jenny Lai : Jenny Lai & Co

7. Kevin Tan : Kennedys Legal Solutions

8. Lisa Sam : Lisa Sam & Company

9. Nazim Khan : PD Legal LLC

10. Oliver Quek : Oliver Quek & Associates

11. Ronald JJ Wong : Covenant Chambers LLC

12. Sim Chong : Sim Chong LLC

13. Suresh Divyanathan : Dauntless Law Chambers LLC

14. Trent Ng : Fortress Law Corporation

15. Umar Abdullah Mazeli : Adel Law LLC

16. Zajhirat Banu Codelli : Tito Isaac & Co LLP

17. Karyna Lam : The Law Society of Singapore

18. Gladys Wong : The Law Society of Singapore

Dari pihak DePA-RI diantaranya hadir Ketua Umum (Plt) Irjen.Pol. Dr. Kamil Razak, SH, MH, Penasihat Utama DePA-RI, Hayyan ul Haq, SH,LL.M, PhD, Wakil Ketua Umum Dr. Aziz Zein, SH, MH, Sekertaris Jenderal Dr. Sugeng Aribowo, SH, MH, Ketua Kerjasama Internasional DePA-RI, Ketua DPD NTB sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar, Mataram. 

Dari DePA-RI ada juga nama-nama lain yang turut hadir diantaranya: 

1. Azrina Fradella, S.H., M.H. : Wakil Sekjen DePA-RI;

2. ⁠Broto Pramono Istianto, S.T., S.H., M.H. : Bendahara Umum DePA-RI

3. Dr. Kunthi Dyah Wardani, S.H., M.H., CRA. : Ketua DPD Jakarta Raya, DePA-RI

4. Agung Bayu, S.H. : Wakil Ketua DPD Jawa Tengah, DePA-RI

5. Rara : Pengurus DPD Nusa Tenggara Barat (NTB);

6. Dr. Drs. Hadi Purnomo, S.H., M.H. : Ketua DPD DePA-RI Jawa Barat; 

7. Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., M.M., CLA., CCL., C.Med. : Anggota DPD DePA-RI Banten. 

8. Hj. Aisah Teisir, S.H., LL.M. : Unsur pimpinan DPD DePA-RI Lampung; 

9. Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H. : Anggota DePA-RI Kalimantan Selatan; 

10. Prof. Dr. Hennie Husniah, DRA., MT. : Wakil Rektor I Universitas Langlang Buana, Bandung

11. Faisal Adi Surya, S.H., M.H. : Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus; 

12. Rita Ria Safitri, : anggota DePA-RI Kalimantan Selatan; 

Luthfi Yazid yang memberikan kata sambutan secara online dari kota suci Mekkah, Saudi Arabia, berharap agar kerjasama dua negara sahabat Indonesia dan Singapura, lebih khusus lagi antar dua organisasi advokat lebih erat lagi dan berkesinambungan.

Meskipun Luthfi tak bisa berjabat tangan dengan Prof. Tan Cheng Han maupun sahabat lamanya Lisa Sam, ia yakin pertemuan tersebut akan produktif dan awal dari kerjasama kolaboratif yang saling menghargai, saling membawa manfaat bagi kedua organisasi advokat tersebut maupun bagi dua negara yang sudah lama bersahabat: Indonesia dan Singapura. 

Presiden LSS, Prof Tan Cheng Han yang pernah menjadi dekan di Fakultas Hukum National University of Singapore (NUS) dalam pidatonya mengatakan sangat berterimakasih dan mengapresiasi DePA-RI dan menegaskan bahwa  kerjasama di bidang hukum antar dua negara sahabat ini sangat penting untuk menciptakan harmonisasi, yang saling menguntungkan. Bagaimanapun kata Prof. Tan Cheng Han yang juga pernah menjadi dekan di School of Law, City University of Hongkong investasi Singapura di Indonesia besar, sehingga membutuhkan proteksi hukum yang meksimal. Rule of Law harus benar-benar ditegakkan. Sebaliknya, banyak juga pengusaha Indonesia yang berinvestasi di Singapura yang juga memerlukan perlindungan hukum yang juga maksimal. 

Prof Tan Cheng yang juga pengacara senior di WongPartnership LLP juga berharap dapat meningkatkan kerjasama lebih erat lagi dengan DePA-RI di masa kepemimpinannya.

"Kerjasama ini tentu sangat luas, bisa kerjasama peningkatan professionalitas, kerjasama keahlian, peningkatan keahlian, kerjasama dalam penanganan perkara-perkara korporasi lintas negara dan jurisdiksi dan bahkan kerjasama akademik dan riset," ujarnya pada awak media pada Senin (18-05-2026) di Jakarta

Pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban itu diselingi diskusi mengenai  KUHP dan KUHAP baru di Indonesia dikaitkan dengan kejahatan korporasi, money laundring, perkara korupsi, kejahatan lintas negara dan sebagainya. Pun bagaimana permasahan serupa ditangani menurut hukum Singapura. 

Menanggapi harapan Presiden LSS, Luthfi Yazid optimis sangat  banyak prospektif program yang bisa dikembangkan bersama LSS dengan DePA-RI, saat ini maupun di masa mendatang.

Acara yang penuh dengan persahabatan tersebut ditutup dengan saling memberikan cindera mata sebagai kenang- kenangan serta bukti tanda persahabatan. (RED).

Resort Kampasi Gandeng Desa dan KTH Jaga Kelestarian Hutan

     

Kepala Resort Kampasi saat pimpin langsung apel pagi, (Ist/Surya)

Dompu, Media Dinamika Global – Resort Kampasi terus memperkuat upaya pengamanan kawasan hutan sekaligus mendorong penguatan program perhutanan sosial berbasis masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui serangkaian kegiatan koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan pada Senin, 29 Mei 2026.

Kegiatan diawali dengan apel pagi yang diikuti seluruh staf dan petugas Resort Kampasi. Apel dipimpin langsung Kepala Resort Kampasi, Mirafudin AW, S.Hut. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan kekompakan dalam menjalankan tugas pengawasan di lapangan.

Menurut Mirafudin, seluruh personel harus memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dan sasaran kegiatan, baik dalam aspek pengamanan kawasan hutan maupun pendampingan kepada masyarakat sekitar hutan.

“Seluruh anggota harus bekerja sesuai aturan dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar kelestarian hutan tetap terjaga,” ujarnya.

Usai apel, tim Resort Kampasi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Kantor Desa Suka Damai, Kecamatan Manggelewa. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa terkait pengamanan kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi desa.

Dalam diskusi bersama perangkat desa, dibahas sejumlah langkah konkret untuk menjaga batas kawasan hutan agar tidak terjadi perambahan maupun penguasaan lahan secara sepihak. Kolaborasi antara pemerintah desa dan pengelola kawasan hutan dinilai penting guna mencegah kerusakan lingkungan sejak dini.

Selain itu, Resort Kampasi juga mengimbau pemerintah desa agar aktif memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan serta mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan pembukaan lahan liar, penebangan kayu tanpa izin, maupun aktivitas lain yang berpotensi merusak kawasan hutan. Sebab, selain berdampak buruk terhadap ekosistem, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya fokus pada aspek pengamanan, Resort Kampasi juga memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui kunjungan ke kediaman Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Oi Kampasi. Dalam pertemuan itu, tim memberikan pendampingan teknis sekaligus penguatan kelembagaan kepada kelompok tani yang menjadi mitra resmi program Perhutanan Sosial.

Pembahasan difokuskan pada pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah kelola agar dapat dimanfaatkan secara bijak, berkelanjutan, dan bernilai ekonomis bagi masyarakat sekitar.

Mirafudin menjelaskan, keberadaan Kelompok Tani Hutan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak program perhutanan sosial yang memadukan upaya pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah tanaman bernilai ekonomis yang dikembangkan di kawasan wisata Kampasi Meci menunjukkan hasil positif dan telah mulai berbuah.

“Tanaman yang dikembangkan di kawasan Kampasi Meci ini bukan hanya membantu menghijaukan kembali kawasan hutan yang gundul, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah desa, pengelola hutan, dan kelompok masyarakat, Resort Kampasi berharap upaya pelestarian hutan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga di sekitar kawasan hutan.

Redaksi |