Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Home Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Minggu, 24 Mei 2026

Cegah TKI Ilegal, Anggota DPRD NTB, H. Yasin Sosialisasikan Perlindungan Pekerja Migran di Woha

     


Bima-NTB, Media Dinamika Global – Anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Gerindra, H. Yasin, turun langsung melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB, Minggu (24/05/2026).

Kegiatan yang berlangsung di RT 10 Dusun Lawontu, Desa Risa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima itu dipusatkan di kediaman mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, H. Syamsudin. Acara tersebut dihadiri masyarakat setempat yang antusias mengikuti sosialisasi terkait perlindungan tenaga kerja migran.

Dalam sambutannya, H. Syamsudin menyampaikan apresiasi atas kehadiran H. Yasin yang dinilai konsisten turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi warga.

“Duta Fraksi Gerindra, H. Yasin, selalu turun melihat kondisi masyarakat Desa Risa. Ini merupakan bentuk kecintaan beliau kepada warga dan keinginan untuk memperjuangkan harapan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, H. Yasin menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan pekerja migran Indonesia, khususnya bagi warga NTB yang hendak bekerja di luar negeri.

Menurutnya, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan calon pekerja migran berangkat melalui prosedur resmi dan aman agar tidak menjadi korban praktik penempatan ilegal.

“Hal yang penting dalam sosialisasi ini adalah bagaimana masyarakat mengetahui aturan terkait penyelenggaraan PJTKI. Keluarga harus memastikan apakah lembaga atau PJTKI yang memberangkatkan memiliki izin resmi dari pemerintah atau tidak,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa calon pekerja migran wajib mengikuti pelatihan melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) resmi, baik yang berada di daerah maupun di luar daerah di NTB.

“Jangan sampai keluarga kita menjadi korban. TKI dan TKW harus melalui lembaga resmi agar mendapatkan perlindungan yang jelas,” tegasnya.

Selain itu, H. Yasin menambahkan bahwa pihak PJTKI harus memastikan secara jelas negara tujuan dan lokasi penempatan pekerja migran agar keselamatan, hak, dan kesejahteraan mereka tetap terjamin selama bekerja di luar negeri.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi momentum silaturahmi dan dialog antara anggota DPRD Provinsi NTB dengan masyarakat Desa Risa, Kecamatan Woha. Warga berharap Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal NTB dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat yang bekerja di luar negeri.

Redaksi |

Pemkab Bima Pastikan Jalan Tumpu–Mpili Menuju Donggo Dibangun Tahun 2026

     

Kadis PUPR Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT, (Ist/Surya)

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global — Pemerintah Kabupaten Bima memastikan proyek pembangunan ruas jalan Tumpu–Mpili menuju Donggo akan mulai dikerjakan pada tahun 2026. Proyek strategis tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT mengatakan bahwa saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap verifikasi dan sudah memperoleh persetujuan dari Balai Jalan Provinsi.

“Sekarang sudah tahap verifikasi dan sudah mendapat persetujuan dari Balai Jalan Provinsi. Ini menjadi salah satu proyek yang hampir pasti dikerjakan tahun ini oleh kementerian,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (23/5/2026).

Ruas jalan Tumpu–Mpili menuju Donggo memiliki panjang sekitar 9,4 kilometer dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp37,47 miliar. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada sektor infrastruktur jalan.

Menurut Taufik, kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk sepenuhnya mengandalkan APBD dalam memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pendekatan intensif kepada pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan pendanaan.

“Kalau daerah tidak punya uang, ya kita berjuang menjemput anggaran di kementerian,” tegasnya.

Selain proyek Tumpu–Mpili menuju Donggo, Pemkab Bima juga tengah menyiapkan proposal tahap kedua untuk pembangunan jalur strategis lainnya, yakni ruas Langgudu Selatan menuju Karampi. Proyek lanjutan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp200 miliar.

Langkah agresif Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengakses pendanaan pusat dinilai sebagai strategi penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Saat ini, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bima baru mencapai sekitar 52 persen sehingga masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut agar konektivitas antarwilayah semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil seperti Donggo dan sekitarnya.

Dengan terealisasinya proyek tersebut, masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih layak, aman, dan efisien, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.

Redaksi |

Sabtu, 23 Mei 2026

Ahmad Dahlan, S.Sos Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H

     


Mataram, NTB, Media Dinamika Global — Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTB sekaligus Anggota DPRD Provinsi NTB, Ahmad Dahlan, S.Sos (Dae Leo), menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah / 2026 Masehi kepada seluruh umat Muslim, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Dalam momentum hari besar keagamaan ini, Ahmad Dahlan mengajak masyarakat untuk menjadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama.

Menurut Dae Leo sapaan akrabnya, Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujar Dae Leo dalam pesannya.

Ia berharap semangat Idul Adha mampu mempererat persatuan masyarakat serta meningkatkan rasa empati terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

Ahmad Dahlan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, persaudaraan, dan nilai gotong royong demi terciptanya NTB Makmur Mendunia.

Redaksi |

Wakapolda NTB Kunjungi Polsek Ampenan dan Selaparang, Tekankan Disiplin dan Pelayanan Prima

     


Mataram, Media Dinamika Global – Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, SIK., melakukan kunjungan kerja ke Mapolsek Ampenan dan Polsek Selaparang, Sabtu (23/05/2026). 

Kedatangan Wakapolda disambut langsung Kapolsek Ampenan Muhammad Ryanto bersama jajaran personel dan Kapolsek Selaparang Iptu Zulharman Lutfi SH., beserta seluruh personelnya. 

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda NTB turut didampingi Karo SDM Polda NTB serta Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK. 

Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas personel di tingkat Polsek, sekaligus memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan optimal.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., menjelaskan bahwa kunjungan pimpinan tersebut merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan langsung kepada personel jajaran.

“Kunjungan Wakapolda NTB dan Karo SDM ke Mapolsek Ampenan dan Selaparang ini sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan pimpinan terhadap personel jajaran,” ujarnya kepada media.

Dalam arahannya, Wakapolda NTB menekankan pentingnya kedisiplinan anggota dalam menjalankan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, personel juga diminta untuk terus meningkatkan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan melalui patroli rutin maupun Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Tak hanya soal tugas kepolisian, Wakapolda juga memberikan perhatian terhadap kesehatan personel. 

Menurutnya, kondisi fisik yang prima sangat penting guna mendukung kesiapan anggota saat bertugas di lapangan.

Arahan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh personel dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap kunjungan Wakapolda NTB ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi seluruh personel Polsek Ampenan dan Selaparang dalam melayani masyarakat serta menciptakan harkamtibmas yang kondusif di wilayah hukumnya,” tutup Kabid Humas.

Redaksi |

Jumat, 22 Mei 2026

Golkar NTB Gagap Kritik? Banjir Pemberitaan Sari Yuliati Dinilai Cermin Kepanikan Politik

     


Lombok, Media Dinamika Global – Ruang digital Nusa Tenggara Barat mendadak dipenuhi gelombang pemberitaan seragam yang mengangkat klaim capaian Anggota DPR RI Dapil NTB II Pulau Lombok, Sari Yuliati. Alih-alih menuai simpati publik, banjir publikasi yang terkesan terkoordinasi itu justru memantik cibiran dan kritik tajam dari aktivis hingga pengamat politik lokal.

Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar upaya pencitraan biasa, melainkan indikasi kuat adanya kepanikan politik di lingkaran pendukung politisi Partai Golkar tersebut. Kritik kecil yang sebelumnya muncul di ruang publik disebut langsung dibalas dengan “serangan” puluhan berita tandingan, seolah ada kegelisahan besar yang sedang disembunyikan.

Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah, menilai reaksi berlebihan itu memperlihatkan rapuhnya fondasi sosial dan politik yang menopang eksistensi Sari Yuliati di Pulau Lombok.

Menurutnya, secara sosiologis, kemunculan Sari Yuliati di panggung politik NTB sejak awal tidak dibangun dari kerja politik organik di akar rumput, melainkan lebih banyak bertumpu pada efek nama besar keluarga mantan mertuanya, almarhum Harun Al-Rasyid.

“Ketika figur politik tidak memiliki basis sosial yang benar-benar tumbuh dari bawah, maka kritik sekecil apa pun akan dianggap ancaman serius. Itu sebabnya muncul respons yang sangat reaktif dan terkesan panik,” ujar Ardiansyah.

Ia bahkan menyebut langkah “membanjiri” media dengan berita pembelaan sebagai bentuk nyata gagap politik.

“Kalau kerja politiknya kuat di lapangan, tidak perlu membredel ruang digital dengan propaganda berlebihan. Publik bisa menilai sendiri,” tegasnya.

Sorotan lebih keras datang dari kalangan pemuda. Mahmud, aktivis asal Parampuan, Lombok Barat, menyebut klaim keberhasilan melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) tidak layak dipuja berlebihan karena memang sudah menjadi hak normatif setiap anggota legislatif.

“Klaim pernah membawa program ke Lombok lewat dana aspirasi itu biasa saja. Itu melekat dengan jabatan. Yang dipertanyakan publik adalah keberanian memperjuangkan isu strategis masyarakat NTB secara nyata,” cetus Mahmud.

Ia mempertanyakan secara terbuka kontribusi konkret Sari Yuliati selama berada di Senayan, terutama saat duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.

Menurut Mahmud, Lombok sebagai salah satu kantong terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) justru terus dihantui kasus kekerasan, kriminalisasi, hingga pemulangan jenazah pekerja migran tanpa ada langkah perjuangan yang terlihat signifikan.

“PMI NTB terus jadi korban. Banyak kasus hukum dan tragedi kemanusiaan terjadi. Pertanyaannya, apa yang benar-benar diperjuangkan untuk mereka selama di Komisi III?” sindirnya.

Tak berhenti di situ, Mahmud juga menyoroti minimnya keberpihakan terhadap petani dan buruh tembakau di Lombok. Padahal, menurutnya, sebagai kader partai besar dengan akses politik nasional, Sari Yuliati semestinya mampu mendorong kebijakan yang berpihak pada sektor riil masyarakat NTB.

“Lombok ini lumbung tembakau. Tapi mana perjuangan soal harga tembakau? Mana pembelaan terhadap nasib buruh pabrik tembakau? Jangan hanya sibuk membangun citra,” katanya tajam.

Di tengah derasnya kritik tersebut, muncul pula dorongan agar Partai Golkar NTB berhenti bergantung pada figur yang dianggap hanya “menumpang tenar” dari bayang-bayang masa lalu.

Sejumlah tokoh lokal disebut jauh lebih layak tampil sebagai representasi politik masyarakat Lombok, di antaranya Baiq Isvie Rupaeda, Mohan Roliskana, hingga Firadz Pariska.

Ardiansyah menilai Lombok sudah saatnya memiliki representasi politik yang benar-benar tumbuh dari denyut persoalan masyarakat lokal, bukan figur yang hanya mengandalkan nama besar keluarga dan pencitraan media.

“Kita butuh wakil rakyat yang urat nadinya menyatu dengan persoalan daerah. Bukan yang sibuk panik setiap kali dikritik,” tandasnya.

Fenomena ini pun mulai dibandingkan dengan ketegasan politik masyarakat Pulau Sumbawa yang selama ini dikenal keras menjaga marwah keterwakilan daerahnya di Senayan. Publik masih mengingat bagaimana resistensi besar muncul ketika partai mencoba mendorong figur non-organik untuk bertarung di Dapil NTB I.

Sementara, awak media ini terus berupaya mengkonfirmasi Sari Yuliati, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Irjen Kalingga Paparkan 8 Program Strategi Polda NTB

     


Mataram, Media Dinamika Global — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. mulai tancap gas usai tiba di NTB, Kamis (21/5/2026). Sehari berselang, Jumat (22/5/2026) pukul 09.00 Wita, jenderal bintang dua itu langsung memimpin kegiatan Commander Wish di Gedung Sasana Dharma Polda NTB.

Commander Wish jadi pijakan awal Irjen Kalingga, untuk membawa arah baru Polda NTB lewat delapan program prioritas strategis. Program itu menitikberatkan penguatan SDM, pelayanan humanis, penegakan hukum profesional hingga penguatan komunikasi publik.

“Commander Wish ini jadi pedoman kerja seluruh personel Polda NTB, demi menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.

Dalam pemaparannya di depan para Pejabat Utama (PJU), Irjen Kalingga menyorot pentingnya penguatan SDM unggul dan berintegritas. Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi peran Polmas, FKPM, BKPM serta sinergi tiga pilar untuk menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Tak cuma fokus pada keamanan, program tersebut ikut menekankan pelayanan publik humanis dan transformasi menuju institusi modern. Kawasan destinasi wisata super prioritas di NTB juga masuk perhatian utama, demi menciptakan rasa aman bagi wisatawan.

“NTB punya potensi besar sektor pariwisata. Situasi aman dan nyaman wajib terus dijaga bersama,” ujarnya.

Irjen Kalingga juga mengangkat pentingnya aksi nyata Polri, dalam mitigasi bencana dan penanganan konflik sosial. Nilai kearifan lokal NTB ikut didorong hadir dalam pola harkamtibmas di tengah masyarakat.

Sementara pada sisi penegakan hukum, Kapolda NTB meminta seluruh jajaran mengedepankan profesionalisme dan rasa keadilan. Ia juga menaruh perhatian besar terhadap manajemen media dan komunikasi publik, supaya informasi kepolisian tersampaikan cepat dan transparan.

“Kepercayaan publik tumbuh dari kerja nyata, komunikasi baik, serta pelayanan tulus kepada masyarakat,” tegasnya.

Redaksi |