Di Tengah Normalisasi Tambang, Fondasi Ekonomi NTB Tetap Kuat

Di Tengah Normalisasi Tambang, Fondasi Ekonomi NTB Tetap Kuat

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global - Di tengah normalisasi aktivitas sektor pertambangan setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada Triwulan II Tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen (year-on-year/y-on-y), menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Angka kemiskinan terus menurun, tingkat ketimpangan semakin rendah, kesempatan kerja meningkat, dan pengangguran terbuka tetap berada pada level yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB mulai ditopang oleh fondasi yang semakin kuat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis di Mataram, Rabu (5/8). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah, serta pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal.

Menurut Wahyudin, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada Triwulan II Tahun 2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp53,91 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp29,89 triliun.

Secara tahunan, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen, sedangkan secara kumulatif selama Semester I Tahun 2026 tumbuh 10,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wahyudin menjelaskan, pertumbuhan pada Triwulan II memang tidak setinggi Triwulan I karena aktivitas pertambangan mulai memasuki fase normalisasi setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang sebelumnya memberikan dorongan sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, struktur pertumbuhan NTB justru semakin sehat karena sektor-sektor ekonomi riil tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Selain sektor pertambangan dan penggalian yang masih mencatat pertumbuhan 30,57 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 7,45 persen, didorong meningkatnya aktivitas smelter dan industri makanan-minuman. Sementara itu, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,42 persen, mencerminkan terus bergairahnya aktivitas pariwisata dan jasa. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa juga meningkat signifikan sebesar 49,42 persen, menunjukkan tingginya daya saing produk NTB di pasar global, terangnya.

Wahyudin menegaskan, data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi NTB semakin beragam. Pertumbuhan tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi juga diperkuat oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang terus menunjukkan kinerja positif. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kinerja positif tersebut juga tercermin pada kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah angkatan kerja NTB mencapai 3,24 juta orang, meningkat sekitar 5,56 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat menjadi 3,14 juta orang.

Wahyudin menegaskan, Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 1,07 juta orang atau 33,95 persen dari total penduduk bekerja. Peningkatan kesempatan kerja tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas pertanian. Luas panen padi meningkat dari 13.748 hektare pada Februari menjadi 30.248 hektare pada Mei 2026, sedangkan produksi gabah kering giling melonjak dari 74.984 ton menjadi 158.559 ton.

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,98 persen, lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tetap mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Perbaikan kondisi ekonomi tersebut juga diikuti dengan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin NTB tercatat 11,17 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan September 2025 dan turun 0,61 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Menurut Wahyudin, secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang 26,07 ribu orang dalam setahun, dari 654,57 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 628,50 ribu orang pada Maret 2026. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPS juga mencatat perbaikan pada indikator pemerataan. Gini Ratio NTB pada Maret 2026 tercatat 0,358, lebih rendah dibandingkan September 2025 sebesar 0,364 maupun Maret 2025 sebesar 0,369. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat NTB tetap berada pada kategori ketimpangan rendah, dengan pangsa pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah mencapai 19,57 persen.

Penurunan ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan semakin dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global, daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga sehingga kesenjangan pengeluaran terus mengecil, terangnya.

Meski demikian, BPS mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan proporsi pekerja formal, memperluas kesempatan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan.

Rangkaian indikator yang dirilis BPS menunjukkan bahwa perekonomian NTB tidak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan yang tinggi di tengah normalisasi sektor pertambangan, tetapi juga semakin berkualitas. Menguatnya sektor-sektor fundamental, meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya angka kemiskinan, serta semakin rendahnya ketimpangan menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi daerah semakin kokoh. Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga momentum tersebut agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, pungkasnya.

Redaksi |

Pemprov NTB Dorong Pedoman Mediasi Sosial untuk Mencegah Konflik Pernikahan Beda Agama

Pemprov NTB Dorong Pedoman Mediasi Sosial untuk Mencegah Konflik Pernikahan Beda Agama

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global -  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyusunan pedoman mediasi sosial sebagai acuan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pernikahan beda agama. Pedoman tersebut diharapkan menjadi instrumen pencegahan konflik sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui penyelesaian yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum serta nilai-nilai keagamaan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Pernikahan Beda Agama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Rabu (5/8).

Surya Bahari menegaskan bahwa kerukunan yang selama ini terpelihara di NTB merupakan hasil komitmen bersama seluruh elemen masyarakat yang dibangun melalui dialog, saling menghormati, serta mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan terukur.

Menurutnya, pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan dua individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek agama, hukum, keluarga, budaya, dan kehidupan sosial. Karena itu, ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, pendekatan yang dibutuhkan tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

"Isu pernikahan beda agama merupakan persoalan yang kompleks karena berada pada irisan norma agama, hukum negara, adat, dan kehidupan sosial. Karena itu penyelesaiannya memerlukan kebijaksanaan serta dialog yang mengedepankan perdamaian," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar persoalan yang muncul di NTB dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat terkait tanpa harus berujung pada proses litigasi.

Atas dasar itu, Pemprov NTB mengapresiasi inisiatif FKUB NTB menyusun pedoman mediasi sebagai panduan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Pedoman tersebut diharapkan memberikan kepastian prosedur tanpa memasuki wilayah doktrin agama maupun kewenangan lembaga hukum.

Selain itu, Surya Bahari juga mengingatkan bahwa NTB masih menghadapi persoalan serius tingginya angka pernikahan usia anak yang dalam beberapa kasus juga berkaitan dengan perbedaan agama.

"Kami berharap forum ini tidak hanya menghasilkan pedoman penyelesaian sengketa, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret dalam mencegah pernikahan usia anak sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan generasi NTB," katanya.

Sementara itu, Ketua FKUB NTB, Dr. TGH. Subki Sasaki, M.H., mengatakan penyusunan pedoman tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kerukunan masyarakat di tengah kehidupan yang semakin majemuk.

Berdasarkan data FKUB NTB, setiap tahun terdapat sekitar empat hingga lima kasus pernikahan beda agama yang dilaporkan. Namun angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak persoalan baru terungkap ketika telah berkembang menjadi sengketa.

"FKUB tidak berada pada posisi menentukan boleh atau tidaknya seseorang menikah. Tugas kami adalah memfasilitasi dialog dan mediasi agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik sosial," ujarnya.

Subki menambahkan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi buku pedoman yang selanjutnya diusulkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan regulasi daerah.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam FGD tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H. yang hadir sebagai salah satu nara sumber.

Dalam paparannya, Aka menegaskan bahwa pembahasannya tidak menyentuh aspek sah atau tidaknya perkawinan beda agama karena hal tersebut merupakan kewenangan hukum negara dan ajaran agama masing-masing. Fokus yang ditawarkan adalah bagaimana pemerintah mampu mencegah konflik sosial yang muncul sebagai dampak dari persoalan tersebut.

Menurut Aka, gagasan itu lahir dari pengalaman empirisnya saat menjabat Camat Cakranegara pada periode 2008–2013, ketika memimpin salah satu wilayah paling heterogen di Kota Mataram.

Ia mengisahkan, beberapa kali menghadapi sengketa yang berawal dari rencana maupun pelaksanaan pernikahan beda agama. Persoalan yang muncul bukan semata-mata menyangkut administrasi perkawinan, tetapi berkembang menjadi konflik antarkeluarga, dugaan penculikan, tuduhan pemaksaan, mobilisasi massa, hingga berpotensi memicu benturan antarwarga apabila tidak segera ditangani.

"Jika ada yang beranggapan pernikahan beda agama tidak pernah memunculkan potensi konflik sosial di NTB, berarti ia belum pernah benar-benar berada di lapangan. Saya mengalami sendiri bagaimana persoalan keluarga dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila komunikasi dan mediasi tidak segera dilakukan," ungkap Aka.

Pengalaman tersebut mendorongnya merumuskan Model Forum Mediasi Sosial, sebuah pendekatan yang menempatkan pemerintah daerah, FKUB, aparat keamanan, pemerintah desa atau kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara damai.

Model ini tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak para pihak, serta tetap menghormati hukum negara dan ajaran agama.

Aka menjelaskan, model tersebut dibangun di atas delapan prinsip utama, yakni netralitas, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, keterbukaan, pencegahan konflik, penghormatan terhadap hukum negara dan agama, penguatan kerukunan, serta kesukarelaan para pihak.

Ia juga menawarkan tahapan mediasi yang dimulai dari deteksi dini oleh kepala lingkungan, verifikasi lapangan, komunikasi kepada keluarga kedua belah pihak, penempatan sementara di lokasi netral apabila diperlukan untuk menjamin keamanan, pelaksanaan mediasi secara bertahap, hingga penyusunan kesepakatan damai yang diikuti pemantauan pascamediasi.

Menurutnya, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi dari kemampuan menjaga hubungan sosial masyarakat setelah konflik selesai.

"Pemerintah tidak hadir untuk menentukan benar atau salahnya pilihan seseorang. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, sehingga keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan antarumat beragama tetap terjaga," pungkas Aka. 

Redaksi |

Lombok Utara Bangun Generasi Berbudaya Lewat Pekan Apresiasi Sastra Sasak 2026

Lombok Utara Bangun Generasi Berbudaya Lewat Pekan Apresiasi Sastra Sasak 2026

Media Dinamika Global      

LOMBOK UTARA, Media Dinamika Global - Di tengah derasnya arus digital yang mengubah cara generasi muda berinteraksi dengan budaya, Kabupaten Lombok Utara memilih langkah berbeda. Bukan sekadar menjaga sastra Sasak sebagai warisan, tetapi menghidupkannya kembali sebagai ruang kreativitas, literasi, dan pembentukan karakter generasi muda.

Komitmen itu ditandai dengan dibukanya Pekan Apresiasi Sastra Kabupaten Lombok Utara 2026 pada Kamis (6/8). Kegiatan yang mengusung tema "Menghidupkan Kembali Sastra Lokal sebagai Energi Kultural dalam Membangun Generasi Berbudaya, Kritis, dan Berdaya Saing" menjadi upaya nyata menghadirkan sastra Sasak agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Kegiatan yang digelar Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu dibuka oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara, Raden Sawinggih.

Dalam sambutannya, Sawinggih menegaskan bahwa sastra daerah tidak boleh berhenti sebagai peninggalan budaya yang hanya dikenang, melainkan harus menjadi bagian dari kehidupan generasi sekarang melalui berbagai ruang kreatif.

"Sastra daerah merupakan bagian dari identitas dan kekayaan budaya kita. Karena itu, kegiatan seperti Pekan Apresiasi Sastra ini penting untuk memberikan ruang kepada generasi muda agar mereka tidak hanya mengenal sastra Sasak, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Menurutnya, pelestarian sastra lokal membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, sekolah, komunitas, pelaku budaya hingga masyarakat harus bersama-sama membangun ekosistem yang membuat sastra tetap hidup dan berkembang.

"Kita ingin sastra lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Anak-anak muda harus diberikan kesempatan untuk membaca, menulis, berbicara, dan berkarya melalui sastra. Dari sana akan tumbuh kecintaan terhadap bahasa dan budaya daerah," tambahnya.

Ia berharap Pekan Apresiasi Sastra tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan dalam memperkuat literasi budaya di Lombok Utara.

Sementara itu, Ketua Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira, Sandi Justitia Putra, S.I.Kom., M.A., mengatakan kegiatan tersebut lahir dari keprihatinan atas semakin terbatasnya ruang apresiasi sastra lokal di tengah perubahan pola hidup masyarakat.

Menurutnya, sastra bukan hanya kumpulan karya tulis, melainkan wadah yang menyimpan nilai, identitas, pengetahuan, hingga cara masyarakat merawat ingatan kolektif.

"Kami ingin sastra lokal tidak hanya menjadi sesuatu yang dibicarakan sebagai warisan, tetapi benar-benar dihidupkan kembali sebagai praktik kebudayaan. Sastra harus hadir di tengah generasi muda, menjadi ruang untuk berpikir kritis, berekspresi, membaca realitas, sekaligus mengenali identitas budayanya," katanya.

Sandi menjelaskan tema yang diangkat tahun ini dipilih karena sastra memiliki kekuatan sebagai energi budaya yang mampu menggerakkan kreativitas sekaligus memperkuat karakter masyarakat.

"Kita menggunakan istilah energi kultural karena sastra memiliki daya untuk menggerakkan. Ia bisa menggerakkan ingatan, kreativitas, keberanian berpikir, bahkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kebudayaan. Karena itu, sastra lokal harus kita tempatkan sebagai kekuatan untuk membangun generasi Lombok Utara," jelasnya.

Berbeda dari kegiatan sastra yang hanya berfokus pada perlombaan, Pekan Apresiasi Sastra Kabupaten Lombok Utara 2026 dirancang sebagai rangkaian pembelajaran dan pengembangan kapasitas. Agenda tersebut meliputi lomba baca puisi berbahasa Sasak, lomba cipta puisi, lomba cerpen bertema "Mempolong Merenten", lomba storytelling cerita rakyat Sasak, lokakarya penulisan puisi, diskusi dan seminar sastra Sasak, hingga malam panggung apresiasi sastra.

Menurut Sandi, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar mempertahankan sastra lokal, melainkan memastikan sastra mampu hadir di ruang yang akrab dengan generasi muda, termasuk media sosial dan platform digital.

"Kita tidak bisa meminta generasi muda kembali ke masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah membawa sastra lokal ke ruang mereka. Sastra Sasak harus bisa hadir di sekolah, komunitas, panggung pertunjukan, media sosial, platform digital, dan berbagai ruang kreatif lainnya," ungkapnya.

Ia menilai perkembangan teknologi justru menjadi peluang untuk memperluas jangkauan sastra Sasak tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang dikandungnya.

Melalui Pekan Apresiasi Sastra 2026, Lombok Utara tidak hanya berupaya melestarikan bahasa dan sastra daerah, tetapi juga membangun ekosistem budaya yang mampu melahirkan generasi yang kreatif, kritis, berdaya saing, dan tetap berakar kuat pada identitas lokal.

Redaksi |

Mahasiswa KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango Serahkan Hadiah kepada Para Juara Lomba Tradisional, Jelang HUT RI ke-81 Tahun

Mahasiswa KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango Serahkan Hadiah kepada Para Juara Lomba Tradisional, Jelang HUT RI ke-81 Tahun

Media Dinamika Global      

Mahasiswa KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango
menyerahkan hadiah kepada para juara, (Ist/Surya)

SUMBAWA, Media Dinamika Global – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) Kelompok 01 Desa Kalimango menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba tradisional yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Bertempat di Lapangan Sport Center Desa Kalimango kecamatan Alas kabupaten Sumbawa.

Penyerahan hadiah berlangsung dengan penuh semangat dan disambut antusias oleh masyarakat, peserta lomba, 

Turut hadir penyerahan hadiah tersebut, Camat, serta perangkat desa. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian perlombaan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.

Adapun perlombaan yang digelar meliputi lomba pancing kerupuk, balap karung, balap kelereng, tarik tambang, pukul periuk, estafet sarung, dan estafet air. Seluruh perlombaan diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga suasana peringatan kemerdekaan berlangsung meriah dan penuh kegembiraan.

Ketua KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango, Muhamad Isfar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui pelestarian permainan tradisional yang sarat akan nilai kebersamaan, sportivitas, dan gotong royong.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkuat persatuan masyarakat serta menumbuhkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan," ujarnya.

Sementara, Pemerintah Desa Kalimango menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi inisiatif Mahasiswa KKN UMMat yang telah berkolaborasi menyukseskan peringatan HUT RI ke-81.

"Kehadiran mahasiswa KKN memberikan warna tersendiri dalam membangun kebersamaan dan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan positif," ucapnya.

Dengan berakhirnya rangkaian lomba dan penyerahan hadiah kepada para juara, diharapkan semangat persatuan, sportivitas, dan gotong royong yang tercipta selama kegiatan dapat terus terjaga sebagai bagian dari nilai-nilai luhur kemerdekaan Indonesia.

Redaksi |

Anggota DPRD Sumbawa "Sri Wahyuni" Selamat Dirgahayu ke-81 RI, Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Anggota DPRD Sumbawa "Sri Wahyuni" Selamat Dirgahayu ke-81 RI, Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Media Dinamika Global      

SUMBAWA, Media Dinamika Global - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumbawa, Sri Wahyuni, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa.

"Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026. Semoga semangat perjuangan para pahlawan terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Sri Wahyuni.

Menurutnya, peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air serta meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa, dimulai dari daerah.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar terus menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Semoga di usia ke-81 kemerdekaan ini, Indonesia semakin kuat, berdaulat, dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, pengabdian, dan semangat kebersamaan," tutupnya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Redaksi |

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas Ucapkan Dirgahayu ke-81 RI Tahun 2026

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas Ucapkan Dirgahayu ke-81 RI Tahun 2026

Media Dinamika Global      

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas, (Ist/Surya)

SUMBAWA, Media Dinamika Global - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Camat Alas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Alas menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta dukungan terhadap semangat persatuan bangsa.

Ucapan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum mempererat persatuan, menjaga kerukunan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata di lingkungan masing-masing.

"Peringatan HUT RI bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu dengan membangun daerah, menjaga persatuan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi semangat bersama untuk memperkuat persatuan, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Melalui momentum Hari Kemerdekaan ini, Camat Alas, Forkopimcam, dan seluruh Kepala Desa berharap semangat nasionalisme terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga Kecamatan Alas dapat terus berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa dan Indonesia secara keseluruhan.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka!

Redaksi |