Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Kamis, 11 Juni 2026

Sekda NTB: ASN Bukan Sekadar Bekerja, Tapi Mengabdi


Mataram, Media Dinamika Global – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang bekerja dengan komitmen, loyalitas, dan militansi dalam mendukung pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/06/26).

Menurut Sekda, pengambilan sumpah dan janji bukan sekadar proses administratif dalam perjalanan karier seorang ASN, melainkan momentum untuk meneguhkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

“Seorang ASN harus memiliki tiga karakter utama, yaitu komitmen, loyalitas, dan militansi. Komitmen untuk menjaga konsistensi dalam bekerja dan melayani masyarakat, loyalitas kepada organisasi dan negara, serta militansi dalam menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tidak mudah menyerah,” tegasnya.

Abul Chair menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pembangunan desa berdaya, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

Menurutnya, keberhasilan berbagai agenda pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankannya.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengimplementasikannya. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya.

Sekda juga mengingatkan bahwa tuntutan pelayanan publik saat ini semakin tinggi seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap birokrasi. Karena itu, ASN dituntut lebih adaptif, profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Ia menegaskan bahwa setiap aparatur harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“ASN adalah pelayan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi sejauh mana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Abul Chair mengajak seluruh ASN untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap NTB dan Indonesia melalui kerja nyata serta pengabdian yang tulus. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu berkolaborasi, menjaga integritas, dan membangun budaya kerja yang sehat.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan ASN yang mampu bekerja sama, berkolaborasi, menjaga integritas, dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga meminta para pimpinan perangkat daerah untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi pegawai agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

Menutup sambutannya, Abul Chair menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai PNS. Ia berharap momentum tersebut menjadi penguat integritas sekaligus pengingat bahwa status sebagai ASN adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang hari ini mengucapkan sumpah dan janji. Jadilah ASN yang profesional, berakhlak, berintegritas, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun NTB Makmur Mendunia,” pungkasnya.

Redaksi |

Polsek Kawasan Pelabuhan Tano Intensifkan KRYD, Antisipasi Gangguan Kamtibmas


Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan pelabuhan, personel Polsek Kawasan Pelabuhan (KPL) Tano melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Kamis malam (11/6/26).

Kapolsek KPL Tano menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai tindak kriminalitas, khususnya kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor), serta menekan potensi gangguan kamtibmas lainnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, terutama di kawasan Pelabuhan Poto Tano yang menjadi gerbang utama lalu lintas orang dan barang menuju dan dari Pulau Sumbawa.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan, serta barang bawaan yang melintas di area pelabuhan. Pemeriksaan difokuskan pada upaya pencegahan peredaran minuman keras, senjata tajam, senjata api, narkotika, bahan peledak, barang muatan ilegal, hingga kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen resmi.

Selain pemeriksaan, petugas juga memberikan teguran kepada pengemudi angkutan umum, baik bus maupun kendaraan lainnya, yang tidak sesuai dengan peruntukannya demi menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi.

Petugas turut memberikan imbauan kepada sopir maupun kondektur angkutan umum agar tidak mengangkut penumpang di atas atap kendaraan karena berisiko tinggi membahayakan keselamatan penumpang selama perjalanan.

Tidak hanya itu, masyarakat pengguna jasa penyeberangan juga diingatkan untuk melakukan pembelian tiket secara online guna mempercepat proses pelayanan dan menghindari antrean di area pelabuhan.

Kasi Humas Polres Sumbawa Barat, IPTU Anak Agung Made Subrata, mengatakan bahwa kegiatan KRYD merupakan langkah preventif yang secara rutin dilakukan jajaran kepolisian untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di kawasan objek vital dan pintu masuk wilayah.

"Pelabuhan Poto Tano merupakan gerbang utama keluar masuk orang dan barang menuju maupun dari Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terus dilakukan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang berbahaya, barang ilegal, serta mencegah potensi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu situasi kamtibmas," ujar IPTU Anak Agung Made Subrata.

Ia menambahkan, selain melakukan pemeriksaan dan pengawasan, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa penyeberangan maupun para pengemudi angkutan umum agar selalu mengutamakan keselamatan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat agar mematuhi aturan keselamatan selama menggunakan jasa transportasi dan penyeberangan. Kepatuhan terhadap aturan tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga pengguna jasa lainnya. Melalui kegiatan KRYD ini, kami berharap situasi kamtibmas di kawasan Pelabuhan Poto Tano dan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat secara umum tetap aman, tertib, dan kondusif," tambahnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi terpantau aman, lancar, dan terkendali tanpa ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol.

Redaksi |

NTB Pacu Transformasi Data, Bidik Predikat Sangat Baik Nasional


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui penguatan implementasi Satu Data Indonesia, NTB menargetkan peningkatan predikat Indeks Satu Data Indonesia (SDI) menjadi kategori Sangat Baik, sekaligus mendukung kebijakan program prioritas Pemerintah Provinsi NTB, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pariwisata, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintahan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data dan penanggung jawab data geospasial daerah di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kamis (11/06/26).

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengatakan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. NTB berhasil meraih nilai 75,85 dengan predikat Baik, meningkat tajam dibandingkan capaian sebelumnya sebesar 53,44 atau kategori Cukup.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, capaian tersebut menunjukkan kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, Bappeda, BPS, Walidata, Walidata Pendukung, serta para produsen data dalam memperkuat tata kelola data pembangunan daerah.

“Yang perlu dipahami, penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar menilai banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.

Aka menegaskan bahwa penguatan tata kelola data sejalan dengan arah pembangunan yang ditekankan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat dilakukan jika didukung data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.

“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap penguatan tata kelola data karena seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, data yang terintegrasi akan membantu pemerintah menentukan lokasi prioritas penanganan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, hingga mendukung transformasi digital pemerintahan yang saat ini menjadi agenda nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar aspek penyelenggaraan Satu Data di NTB telah menunjukkan capaian yang baik. Data pembangunan telah tersedia, portal data daerah telah berjalan, dan pemanfaatan data dalam berbagai program pembangunan terus meningkat.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, terutama pada perencanaan data dan pemeriksaan data. Salah satu fokus utama adalah penyempurnaan standar data geospasial dan metadata yang menjadi komponen penting dalam penilaian nasional.

Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, menyampaikan optimisme bahwa NTB mampu mencapai nilai di atas 90 dan meraih kategori Sangat Baik pada penilaian tahun ini. Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan berbagai penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan sejumlah regulasi pendukung tata kelola data.

Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, ST, M.Si, menjelaskan bahwa Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung pembangunan daerah. Sebagian di antaranya telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.

Menurutnya, penguatan data geospasial menjadi langkah penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebencanaan.

Dari sisi transformasi digital, Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga akan berkontribusi terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi), sehingga penguatan tata kelola data memiliki dampak strategis bagi peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Melalui sinergi antara Dinas Kominfotik, Bappeda, perangkat daerah, dan seluruh produsen data, Pemerintah Provinsi NTB optimistis target kategori Sangat Baik dapat dicapai pada penilaian tahun 2026. Lebih dari sekadar mengejar nilai, penguatan Satu Data Indonesia di NTB diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas Aka.

Redaksi |

Ketua MIO Dompu Jadi Narasumber Podcast Bintang Demokrasi Bawaslu, Bahas Peran Media dan Literasi Demokrasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Irwan (tengah) bersama Penulis
(paling kanan) mengisi Ruang Belajar SDM melalui Podcast
Bintang Demokrasi Bersama Media yang dipandu
Anggun Widyaningrum sebagai host,
dan anggota Bawaslu Dompu, (Ist/MDG)

DOMPU, Media Dinamika Global – Ketua DPD Media Independen Online (MIO) Indonesia Kabupaten Dompu, Sarwon Al Khan, menjadi narasumber dalam program Podcast Bintang Demokrasi yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Rabu (10/6/2026).

Kehadiran Sarwon yang juga Owner Lakeynews tersebut berawal dari undangan Ketua Bawaslu Dompu, Irwan, untuk berdiskusi santai di kantor Bawaslu. Namun, di luar dugaan, Sarwon justru diminta menjadi narasumber dalam podcast kelembagaan yang mengangkat tema "Bintang Demokrasi Bersama Media".

"Awalnya saya hanya memenuhi undangan ngopi. Ternyata langsung diminta mengisi podcast. Karena topiknya tentang media dan demokrasi yang memang menjadi aktivitas sehari-hari, saya pun menyambut baik kesempatan tersebut," ujar Sarwon.

Dalam podcast yang berlangsung santai namun penuh substansi itu, berbagai isu dibahas, mulai dari peran media dalam mendukung pengawasan Pemilu, meningkatkan literasi demokrasi, hingga mendorong partisipasi pemilih, khususnya generasi muda.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Irwan (tengah) bersama Penulis
(paling kanan) mengisi Ruang Belajar SDM melalui Podcast
Bintang Demokrasi Bersama Media yang dipandu
Anggun Widyaningrum sebagai host. (Ist/MDG)

Selain itu, diskusi juga menyoroti tantangan media dalam menghadapi penyebaran hoaks, disinformasi, serta polarisasi politik yang kerap muncul menjelang maupun setelah pelaksanaan Pemilu.

Host podcast, Anggun Widyaningrum dan Co-Host Sri Patmawati, turut mengupas bagaimana media dapat menjaga independensi dan objektivitas pemberitaan politik agar tetap dipercaya publik.

Ruang Belajar SDM Bawaslu

Ketua Bawaslu Dompu, Irwan, menjelaskan bahwa Podcast Bintang Demokrasi merupakan bagian dari program Ruang Belajar SDM, sebuah inovasi pembelajaran internal yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur Bawaslu.

"Kami menginisiasi program ini sebagai wadah pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh jajaran Bawaslu Dompu. Tujuannya untuk memperkuat kompetensi SDM sekaligus memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat," jelas Irwan.

Menurutnya, program tersebut mengedepankan metode pembelajaran kolaboratif dan berbagi pengetahuan, di mana seluruh pegawai berkesempatan menjadi narasumber sesuai kompetensinya masing-masing.

Inovasi ini kemudian dikembangkan melalui pelatihan dan produksi podcast kelembagaan yang membahas berbagai isu strategis, seperti pengawasan Pemilu, netralitas ASN, pengelolaan informasi publik, hingga penguatan integritas aparatur.

Transparansi dan Edukasi Publik

Kasubbag Administrasi Bawaslu Dompu, Agus Awaluddin, menilai podcast menjadi media efektif untuk menghubungkan pembelajaran internal dengan kebutuhan informasi masyarakat.

"Melalui podcast, kita tidak hanya belajar secara internal, tetapi juga berbagi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik," ujarnya.

Hingga saat ini, Ruang Belajar SDM telah menghasilkan enam episode Podcast Bintang Demokrasi yang dipublikasikan melalui kanal media resmi Bawaslu Dompu. Program tersebut juga telah menghadirkan sejumlah narasumber eksternal, termasuk akademisi dan insan pers.

Bawaslu Dompu berkomitmen terus mengembangkan program tersebut dengan memperkuat kanal digital dan menghadirkan materi-materi yang relevan bagi masyarakat.

Melalui Podcast Bintang Demokrasi, Bawaslu Dompu berharap mampu mendekatkan informasi pengawasan Pemilu kepada publik sekaligus membangun budaya organisasi pembelajar yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Redaksi | Surya Ghempar.

Wakapolda NTB Buka Bintek Korwas PPNS 2026, Dorong Sinergi Penegakan Hukum


Mataram, Media Dinamika Global — Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K. membuka kegiatan Pembinaan Teknis (Bintek) dan Peningkatan Kemampuan Pengemban Fungsi Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (11/6/2026), di Hotel Golden Palace, Mataram. Kegiatan tersebut dihadiri Dirresktimsus, Dirreskrimum, Dirresnarkoba, Dirpolair, Dirlantas, Kabidkum, Kasat Pol PP se NTB, PPNS, serta penyidik tertentu dari berbagai dinas, instansi, badan, dan balai se-NTB dan Kasat Reskrim Polres jajaran. 

Saat membuka kegiatan, Brigjen Pol. Hari Nugroho menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, di tengah perkembangan teknologi informasi dan semakin kompleksnya pola kejahatan saat ini. 

"Penyelidikan dan penyidikan menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Profesionalisme penyidik tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap perkara, tetapi juga kemampuan menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, integritas, objektivitas, dan akuntabilitas," kata Brigjen Hari Nugroho saat membacakan sambutan Kapolda NTB. 

Ia menjelaskan, aparat penegak hukum kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kejahatan konvensional hingga tindak pidana berbasis teknologi seperti kejahatan siber, narkotika, tindak pidana ekonomi, lingkungan hidup, perdagangan orang, serta perkara terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelayanan publik. 

"Seluruh aparat penegak hukum dituntut terus meningkatkan kompetensi, wawasan, dan keterampilan teknis, agar mampu menjawab perkembangan modus operandi tindak pidana yang semakin kompleks," ujarnya. 

Kapolda NTB melalui sambutan tertulisnya juga menilai kegiatan bintek menjadi momentum penting, untuk memperkuat kapasitas penyidik, memperdalam pemahaman regulasi, serta mempererat koordinasi lintas instansi. Sinergi antara PPNS dan Polri sebagai pengemban fungsi Korwas PPNS, menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum di daerah. 

Data Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB mencatat sebanyak 110 personel PPNS aktif tersebar di 25 dinas, instansi, badan, dan balai se-NTB. Sepanjang 2025 hingga Juni 2026, tercatat 22 penanganan kasus, terdiri dari 13 kasus pada 2025 dan 9 kasus selama Januari hingga Juni 2026. 

"Diperlukan peningkatan kompetensi dan pendalaman pemahaman regulasi, sehingga pengungkapan serta penanganan perkara dapat dioptimalkan. Para penyidik Polri juga diharapkan lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, melalui koordinasi berkelanjutan dengan PPNS di wilayah masing-masing," ucap Hari Nugroho. 

Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan kolaborasi yang semakin kuat antara penyidik Polri dan PPNS, sekaligus mendorong kualitas penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Redaksi  |

Serunya Belajar Bersama Polisi Satwa, Siswa Lombok Barat Kunjungi Polda NTB


Mataram, NTB, Media Dinamika Global – Suasana Lapangan Bhara Daksa Polda NTB tampak berbeda pada Kamis (11/06/2026). Puluhan siswa-siswi Sekolah Rakyat Dasar (SRD) Kabupaten Lombok Barat terlihat antusias mengikuti kunjungan edukatif ke Unit Polsatwa Direktorat Samapta Polda NTB.

Didampingi para guru dan pembimbing, para peserta didik diajak mengenal lebih dekat tugas serta fungsi Unit Polisi Satwa (Polsatwa) yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Kegiatan yang dikemas dalam konsep belajar sambil bermain itu menghadirkan berbagai satwa andalan milik Polda NTB, mulai dari K9 Handak (pelacak bahan peledak), K9 Cakum (pelacak pelaku kejahatan), hingga Satwa Turangga atau kuda polisi yang biasa digunakan dalam berbagai kegiatan pengamanan dan patroli.

Keceriaan para siswa terlihat saat menyaksikan langsung kemampuan satwa-satwa terlatih tersebut. Mereka juga berkesempatan berinteraksi dengan para pawang serta mendapatkan penjelasan mengenai peran masing-masing satwa dalam membantu tugas kepolisian.

Kabid Humas Polda NTB, Mohammad Kholid, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan edukasi untuk memperkenalkan fungsi dan peran Unit Polsatwa kepada anak-anak sejak dini.

“Dalam kesempatan tersebut personel memperkenalkan satwa-satwa yang digunakan dan dilatih untuk membantu tugas-tugas kepolisian, seperti anjing pelacak yang membantu mengungkap keberadaan bahan peledak maupun pelaku kejahatan, serta kuda polisi yang digunakan untuk menjangkau medan-medan tertentu yang sulit dilalui kendaraan,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program pembinaan yang bertujuan mewujudkan Polisi Satwa sebagai sahabat anak, sekaligus mendekatkan institusi Polri dengan generasi muda melalui metode pembelajaran yang menyenangkan.

“Kita berharap kegiatan belajar sambil bermain ini dapat memberikan edukasi dini kepada pelajar tentang fungsi-fungsi yang ada di kepolisian,” tambahnya.

Melalui kegiatan edukatif tersebut, Polda NTB tidak hanya memperkenalkan tugas kepolisian kepada anak-anak, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri, keberanian, serta kedekatan antara pelajar dengan aparat penegak hukum sejak usia dini. 

Redaksi |