Ketua MIO Dompu Jadi Narasumber Podcast Bintang Demokrasi Bawaslu, Bahas Peran Media dan Literasi Demokrasi

Ketua MIO Dompu Jadi Narasumber Podcast Bintang Demokrasi Bawaslu, Bahas Peran Media dan Literasi Demokrasi

Media Dinamika Global      

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Irwan (tengah) bersama Penulis
(paling kanan) mengisi Ruang Belajar SDM melalui Podcast Bintang Demokrasi
Bersama Media yang dipandu Anggun Widyaningrum sebagai host,
dan anggota Bawaslu Dompu, (Ist/MDG)

DOMPU, Media Dinamika Global – Ketua DPD Media Independen Online (MIO) Indonesia Kabupaten Dompu, Sarwon Al Khan, menjadi narasumber dalam program Podcast Bintang Demokrasi yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu, Rabu (10/6/2026).

Kehadiran Sarwon yang juga Owner Lakeynews tersebut berawal dari undangan Ketua Bawaslu Dompu, Irwan, untuk berdiskusi santai di kantor Bawaslu. Namun, di luar dugaan, Sarwon justru diminta menjadi narasumber dalam podcast kelembagaan yang mengangkat tema "Bintang Demokrasi Bersama Media".

"Awalnya saya hanya memenuhi undangan ngopi. Ternyata langsung diminta mengisi podcast. Karena topiknya tentang media dan demokrasi yang memang menjadi aktivitas sehari-hari, saya pun menyambut baik kesempatan tersebut," ujar Sarwon.

Dalam podcast yang berlangsung santai namun penuh substansi itu, berbagai isu dibahas, mulai dari peran media dalam mendukung pengawasan Pemilu, meningkatkan literasi demokrasi, hingga mendorong partisipasi pemilih, khususnya generasi muda.

Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Irwan (tengah) bersama Penulis
(paling kanan) mengisi Ruang Belajar SDM melalui Podcast Bintang Demokrasi
Bersama Media yang dipandu Anggun Widyaningrum
sebagai host. (Ist/MDG)

Selain itu, diskusi juga menyoroti tantangan media dalam menghadapi penyebaran hoaks, disinformasi, serta polarisasi politik yang kerap muncul menjelang maupun setelah pelaksanaan Pemilu.

Host podcast, Anggun Widyaningrum dan Co-Host Sri Patmawati, turut mengupas bagaimana media dapat menjaga independensi dan objektivitas pemberitaan politik agar tetap dipercaya publik.

Ruang Belajar SDM Bawaslu

Ketua Bawaslu Dompu, Irwan, menjelaskan bahwa Podcast Bintang Demokrasi merupakan bagian dari program Ruang Belajar SDM, sebuah inovasi pembelajaran internal yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur Bawaslu.

"Kami menginisiasi program ini sebagai wadah pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh jajaran Bawaslu Dompu. Tujuannya untuk memperkuat kompetensi SDM sekaligus memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat," jelas Irwan.

Menurutnya, program tersebut mengedepankan metode pembelajaran kolaboratif dan berbagi pengetahuan, di mana seluruh pegawai berkesempatan menjadi narasumber sesuai kompetensinya masing-masing.

Inovasi ini kemudian dikembangkan melalui pelatihan dan produksi podcast kelembagaan yang membahas berbagai isu strategis, seperti pengawasan Pemilu, netralitas ASN, pengelolaan informasi publik, hingga penguatan integritas aparatur.

Transparansi dan Edukasi Publik

Kasubbag Administrasi Bawaslu Dompu, Agus Awaluddin, menilai podcast menjadi media efektif untuk menghubungkan pembelajaran internal dengan kebutuhan informasi masyarakat.

"Melalui podcast, kita tidak hanya belajar secara internal, tetapi juga berbagi informasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik," ujarnya.

Hingga saat ini, Ruang Belajar SDM telah menghasilkan enam episode Podcast Bintang Demokrasi yang dipublikasikan melalui kanal media resmi Bawaslu Dompu. Program tersebut juga telah menghadirkan sejumlah narasumber eksternal, termasuk akademisi dan insan pers.

Bawaslu Dompu berkomitmen terus mengembangkan program tersebut dengan memperkuat kanal digital dan menghadirkan materi-materi yang relevan bagi masyarakat.

Melalui Podcast Bintang Demokrasi, Bawaslu Dompu berharap mampu mendekatkan informasi pengawasan Pemilu kepada publik sekaligus membangun budaya organisasi pembelajar yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Redaksi | Surya Ghempar.

Wakapolda NTB Buka Bintek Korwas PPNS 2026, Dorong Sinergi Penegakan Hukum

Wakapolda NTB Buka Bintek Korwas PPNS 2026, Dorong Sinergi Penegakan Hukum

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K. membuka kegiatan Pembinaan Teknis (Bintek) dan Peningkatan Kemampuan Pengemban Fungsi Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (11/6/2026), di Hotel Golden Palace, Mataram. Kegiatan tersebut dihadiri Dirresktimsus, Dirreskrimum, Dirresnarkoba, Dirpolair, Dirlantas, Kabidkum, Kasat Pol PP se NTB, PPNS, serta penyidik tertentu dari berbagai dinas, instansi, badan, dan balai se-NTB dan Kasat Reskrim Polres jajaran. 

Saat membuka kegiatan, Brigjen Pol. Hari Nugroho menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, di tengah perkembangan teknologi informasi dan semakin kompleksnya pola kejahatan saat ini. 

"Penyelidikan dan penyidikan menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Profesionalisme penyidik tidak hanya diukur dari kemampuan mengungkap perkara, tetapi juga kemampuan menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, integritas, objektivitas, dan akuntabilitas," kata Brigjen Hari Nugroho saat membacakan sambutan Kapolda NTB. 

Ia menjelaskan, aparat penegak hukum kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kejahatan konvensional hingga tindak pidana berbasis teknologi seperti kejahatan siber, narkotika, tindak pidana ekonomi, lingkungan hidup, perdagangan orang, serta perkara terkait pengelolaan sumber daya alam dan pelayanan publik. 

"Seluruh aparat penegak hukum dituntut terus meningkatkan kompetensi, wawasan, dan keterampilan teknis, agar mampu menjawab perkembangan modus operandi tindak pidana yang semakin kompleks," ujarnya. 

Kapolda NTB melalui sambutan tertulisnya juga menilai kegiatan bintek menjadi momentum penting, untuk memperkuat kapasitas penyidik, memperdalam pemahaman regulasi, serta mempererat koordinasi lintas instansi. Sinergi antara PPNS dan Polri sebagai pengemban fungsi Korwas PPNS, menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum di daerah. 

Data Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB mencatat sebanyak 110 personel PPNS aktif tersebar di 25 dinas, instansi, badan, dan balai se-NTB. Sepanjang 2025 hingga Juni 2026, tercatat 22 penanganan kasus, terdiri dari 13 kasus pada 2025 dan 9 kasus selama Januari hingga Juni 2026. 

"Diperlukan peningkatan kompetensi dan pendalaman pemahaman regulasi, sehingga pengungkapan serta penanganan perkara dapat dioptimalkan. Para penyidik Polri juga diharapkan lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, melalui koordinasi berkelanjutan dengan PPNS di wilayah masing-masing," ucap Hari Nugroho. 

Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan kolaborasi yang semakin kuat antara penyidik Polri dan PPNS, sekaligus mendorong kualitas penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Redaksi  |

Serunya Belajar Bersama Polisi Satwa, Siswa Lombok Barat Kunjungi Polda NTB

Serunya Belajar Bersama Polisi Satwa, Siswa Lombok Barat Kunjungi Polda NTB

Media Dinamika Global      

Mataram, NTB, Media Dinamika Global – Suasana Lapangan Bhara Daksa Polda NTB tampak berbeda pada Kamis (11/06/2026). Puluhan siswa-siswi Sekolah Rakyat Dasar (SRD) Kabupaten Lombok Barat terlihat antusias mengikuti kunjungan edukatif ke Unit Polsatwa Direktorat Samapta Polda NTB.

Didampingi para guru dan pembimbing, para peserta didik diajak mengenal lebih dekat tugas serta fungsi Unit Polisi Satwa (Polsatwa) yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Kegiatan yang dikemas dalam konsep belajar sambil bermain itu menghadirkan berbagai satwa andalan milik Polda NTB, mulai dari K9 Handak (pelacak bahan peledak), K9 Cakum (pelacak pelaku kejahatan), hingga Satwa Turangga atau kuda polisi yang biasa digunakan dalam berbagai kegiatan pengamanan dan patroli.

Keceriaan para siswa terlihat saat menyaksikan langsung kemampuan satwa-satwa terlatih tersebut. Mereka juga berkesempatan berinteraksi dengan para pawang serta mendapatkan penjelasan mengenai peran masing-masing satwa dalam membantu tugas kepolisian.

Kabid Humas Polda NTB, Mohammad Kholid, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan edukasi untuk memperkenalkan fungsi dan peran Unit Polsatwa kepada anak-anak sejak dini.

“Dalam kesempatan tersebut personel memperkenalkan satwa-satwa yang digunakan dan dilatih untuk membantu tugas-tugas kepolisian, seperti anjing pelacak yang membantu mengungkap keberadaan bahan peledak maupun pelaku kejahatan, serta kuda polisi yang digunakan untuk menjangkau medan-medan tertentu yang sulit dilalui kendaraan,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari program pembinaan yang bertujuan mewujudkan Polisi Satwa sebagai sahabat anak, sekaligus mendekatkan institusi Polri dengan generasi muda melalui metode pembelajaran yang menyenangkan.

“Kita berharap kegiatan belajar sambil bermain ini dapat memberikan edukasi dini kepada pelajar tentang fungsi-fungsi yang ada di kepolisian,” tambahnya.

Melalui kegiatan edukatif tersebut, Polda NTB tidak hanya memperkenalkan tugas kepolisian kepada anak-anak, tetapi juga menanamkan rasa percaya diri, keberanian, serta kedekatan antara pelajar dengan aparat penegak hukum sejak usia dini. 

Redaksi |

Gubernur NTB: Marwah MTQ Ada di Tangan Dewan Hakim

Gubernur NTB: Marwah MTQ Ada di Tangan Dewan Hakim

Media Dinamika Global      

Praya, Media Dinamika Global — Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kredibilitas dan marwah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) berada di tangan dewan hakim. Karena itu, objektivitas, kejujuran, dan integritas dalam penilaian menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MTQ yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat mengukuhkan Dewan Hakim MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Praya, Selasa (9/6/26). Turut hadir Bupati Lombok Tengah, Wakil Bupati Lombok Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kapolres Lombok Tengah dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, serta unsur panitia dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

Dalam arahannya, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa keberlangsungan MTQ hingga lebih dari enam dekade menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, dalam prinsip survival of the fittest, sesuatu yang tidak lagi relevan akan ditinggalkan oleh zaman. Namun MTQ justru terus bertahan dan mendapat tempat terhormat di tengah masyarakat.

“MTQ tetap eksis karena masyarakat percaya pada proses dan hasilnya. Kepercayaan itu lahir dari integritas para dewan hakim yang menjalankan tugas secara objektif dan profesional,” ujar Miq Iqbal.

Ia menilai salah satu kekuatan MTQ adalah tingginya penghormatan masyarakat terhadap keputusan dewan hakim. Berbeda dengan berbagai kompetisi lain yang sering memunculkan polemik, hasil MTQ diterima dengan baik karena proses penilaiannya dipercaya berlangsung secara jujur dan adil.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan NTB sebagai salah satu kekuatan utama Tilawatil Qur'an di tingkat nasional. Ia mengenang masa ketika NTB hampir selalu menjadi daerah yang diperhitungkan dalam setiap perhelatan MTQ Nasional dan mampu menempatkan qari maupun qariahnya di jajaran terbaik Indonesia.

“Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, tidak berlebihan jika kita bercita-cita menjadikan NTB sebagai salah satu pusat pengembangan Tilawatil Qur'an di Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, kebangkitan prestasi MTQ NTB harus dimulai dari penguatan kelembagaan LPTQ, pembinaan yang berkelanjutan, serta keterlibatan seluruh kabupaten dan kota dalam semangat yang sama.

Karena itu, ia meminta kepengurusan LPTQ Provinsi NTB menjadi rumah bersama yang mampu mengakomodasi seluruh daerah serta membangun rasa memiliki terhadap gerakan pembinaan Al-Qur'an di NTB.

Gubernur juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah MTQ XXXI yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan MTQ, meskipun di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.

Menurutnya, pelaksanaan MTQ tahun ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, dan kerukunan antarumat beragama yang menjadi kekuatan masyarakat NTB.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengukuhkan dewan hakim yang akan bertugas pada delapan cabang perlombaan, meliputi Tilawah Al-Qur'an, Qira'at Sab'ah, Hifzil Qur'an, Tafsir Al-Qur'an, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, Khath Al-Qur'an, serta Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an yang akan dilaksanakan di sejumlah arena lomba di Kabupaten Lombok Tengah.

Gubernur berharap seluruh dewan hakim dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga independensi, serta menjadikan MTQ sebagai sarana membumikan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah kehidupan masyarakat.

“Semoga seluruh dewan hakim diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta mampu menjaga marwah MTQ sebagai wadah syiar dan pembinaan Al-Qur'an di Nusa Tenggara Barat,” pungkasnya.

Redaksi |

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemprov NTB Gencarkan GPM di Wilayah Miskin Ekstrem

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemprov NTB Gencarkan GPM di Wilayah Miskin Ekstrem

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (5/6). Kegiatan ini menyasar wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem serta masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan bahwa pelaksanaan GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, termasuk di daerah-daerah pelosok. Kita harus memberikan pelayanan, terutama dalam penyediaan bahan pangan murah kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.343 keluarga di Taman Ayu menerima bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Menurut Mirza, program GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi daerah.

“GPM ini kita upayakan bersama. Jangan hanya mengandalkan Dinas Pertanian, tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk melakukan pengendalian inflasi agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa GPM akan terus dilaksanakan setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau.

Berdasarkan hasil pemantauan dan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kalau bulan ini satu titik, setiap bulan akan dilaksanakan GPM pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan harga. Dari pantauan kami dan berdasarkan data BPS, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi karena terjadi kelangkaan di hampir seluruh daerah di NTB,” jelasnya.

Program GPM juga difokuskan pada desa berdaya yang masuk kategori miskin ekstrem. Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah.

“Sasaran GPM banyak berada di desa berdaya dan fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambah Mirza.

Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, stabilitas harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan GPM ini diharapkan dapat menstabilkan harga-harga bahan pokok yang saat ini terus meningkat. Ini merupakan salah satu solusi dari Pemerintah Provinsi yang perlu terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai kehadiran GPM sangat membantu warga, terutama di tengah kelangkaan sejumlah komoditas penting seperti beras dan minyak goreng.

“Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Apalagi saat ini yang paling langka adalah minyak goreng dan beras, sehingga program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga kondisi ekonomi masyarakat semakin stabil,” pungkasnya.

Redaksi |

Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB Perkuat Sinergi Perangi Narkoba

Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB Perkuat Sinergi Perangi Narkoba

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Senin (8/6/2026) siang, bersilaturahmi dengan Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol. Marjuki, S.I.K., M.Si. Pertemuan di Kantor BNNP NTB itu sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarinstansi, dalam memerangi peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat.

Kedatangan Kapolda NTB disambut hangat Kepala BNNP NTB beserta jajaran. Suasana penuh keakraban tampak mewarnai pertemuan dua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.

Kapolda NTB menegaskan, persoalan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, agar upaya pencegahan dan penindakan berjalan lebih efektif.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, sinergi, serta komitmen bersama agar ruang gerak para pelaku semakin sempit dan masyarakat semakin terlindungi," ujar Irjen Pol. Kalingga.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah penguatan koordinasi, pertukaran informasi, serta strategi menghadapi jaringan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang.

Kapolda berharap hubungan baik antara Polda NTB dan BNNP NTB dapat semakin solid, sehingga berbagai program pencegahan maupun penegakan hukum dapat berjalan maksimal.

"Kami siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan BNNP NTB. Tujuan kita sama, yakni menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat," katanya.

Sementara itu, Kepala BNNP NTB Brigjen Pol. Marjuki menyampaikan komitmennya, untuk terus bersinergi dengan Polda NTB dan seluruh jajaran dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah NTB.

"BNNP NTB berkomitmen terus bersinergi dengan Polda NTB dan jajaran dalam pemberantasan peredaran narkoba. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, kami optimistis upaya penanggulangan narkoba dapat berjalan lebih efektif," tegasnya.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus memperkuat tekad bersama menghadapi ancaman narkotika. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat, guna mewujudkan NTB yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Redaksi |