Almarhum Kades Taropo Dimakamkan, Kades Bumi Pajo dan Taloko Sampaikan Duka Mendalam

Almarhum Kades Taropo Dimakamkan, Kades Bumi Pajo dan Taloko Sampaikan Duka Mendalam

Media Dinamika Global      

Prosesi pemakaman almarhum Kades Taropo, (Ist/Surya)

Dompu, Media Dinamika Global – Suasana haru dan duka menyelimuti Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, setelah Kepala Desa Taropo, Abdurahman Bin Mahdon, meninggal dunia pada Rabu (13/5/2026) sekitar pukul 09.00 Wita. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat, serta para kepala desa di wilayah Dompu dan Bima.

Prosesi pemakaman almarhum berlangsung khidmat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Taloko pada pukul 17.20 Wita. Sejumlah pejabat pemerintah daerah, Camat Kilo serta jajaran, tokoh masyarakat, hingga para kepala desa turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir.

Kehadiran para kepala desa dari berbagai wilayah menjadi bukti kedekatan dan penghormatan terhadap sosok almarhum yang dikenal aktif membangun komunikasi dengan masyarakat serta berkomitmen memajukan Desa Taropo.

Kepala Desa Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Syarifudin, turut hadir dalam prosesi pemakaman dan menyampaikan rasa belasungkawa mendalam atas wafatnya almarhum.

“Innalillahi wainnailaihi raji’un. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian saudara kami, almarhum Abdurahman Bin Mahdon. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujar Syarifudin.

Kades Bumi Pajo saat hadiri pemakaman
almarhum Kades Taropo, (Ist/Surya)

Ucapan duka juga disampaikan Kepala Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Kasim Ja’e. Ia mengaku sangat kehilangan sosok pemimpin desa yang dikenal ramah dan dekat dengan masyarakat.

“Kami sangat berduka atas meninggalnya almarhum Kades Taropo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan ini,” ungkapnya.

Kepergian almarhum Abdurahman Bin Mahdon menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Desa Taropo. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, terbuka, dan aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat desa.

Doa serta ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai kalangan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum.

Redaksi |

Bocah-Bocah ini Jajal Sirkuit Mandalika, Pembalap Cilik Asal Jabar Bikin Heboh

Bocah-Bocah ini Jajal Sirkuit Mandalika, Pembalap Cilik Asal Jabar Bikin Heboh

Media Dinamika Global      

 

Empat Pembalap cilik asal Provinsi Jawa Barat usai latihan,
(Ist/Surya Ghempar)

Mandalika, Media Dinamika Global – Suasana Pertamina Mandalika International Sirkuit mendadak jadi sorotan setelah empat pembalap cilik asal Jawa Barat datang untuk menjalani latihan balapan Sirkuit MotoGP Mandalika, Sirkuit kebanggaan Indonesia, Selasa (12/5/2026).

Kehadiran para bocah berbakat ini sukses menarik perhatian pengunjung dan pecinta balap. Di usia yang masih sangat muda, mereka sudah berani menggeber motor di lintasan internasional yang biasa digunakan ajang MotoGP dunia.

Empat pembalap muda itu berasal dari sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat dengan rentang usia 10 hingga 13 tahun. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Hani, pembalap perempuan berusia 10 tahun asal Bandung yang tampil penuh percaya diri saat latihan.

Saat diwawancarai Media Dinamika Global, Hani mengaku mulai belajar menjadi pembalap sejak tahun 2021, tepat ketika usianya baru menginjak lima tahun.

“Aku senang sekali bisa latihan di Mandalika. Hani juga mengajak teman-teman di mana pun berada jangan lupa datang menyaksikan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika,” ujar Hani penuh semangat.

Tak kalah menarik, Ali, pembalap cilik laki-laki berusia 11 tahun asal Bogor, juga mengungkapkan rasa bangganya bisa menjajal lintasan Mandalika. Ia mengaku mulai menekuni dunia balap sejak tahun 2022 saat masih berusia tujuh tahun hingga sampai sekarang.

“Saya senang bisa latihan di Mandalika. Saya juga mengajak teman-teman dan masyarakat Bima-Dompu, NTB, dan seluruh dunia untuk menonton langsung MotoGP di Sirkuit Mandalika,” kata Ali.

Aksi keempat pembalap muda tersebut menjadi bukti bahwa regenerasi dunia balap motor Indonesia terus berkembang. Meski masih duduk di bangku sekolah dasar, semangat dan keberanian mereka sudah layaknya pembalap profesional.

Kehadiran mereka di Mandalika juga menuai banyak pujian dari masyarakat dan pecinta otomotif. Banyak yang berharap para pembalap cilik ini kelak mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang balap internasional.

Sirkuit Mandalika sendiri kini semakin dikenal sebagai tempat lahirnya talenta-talenta muda balap motor tanah air. Selain menjadi arena MotoGP dunia, lintasan ini juga mulai ramai digunakan sebagai tempat pembinaan atlet balap usia dini.

Redaksi | Surya Ghempar

GAPURA NTB Kepung Kantor PLN, Bongkar Dugaan Minim Transparansi CSR dan K3

GAPURA NTB Kepung Kantor PLN, Bongkar Dugaan Minim Transparansi CSR dan K3

Media Dinamika Global      

GAPURA NTB Kepung Kantor PLN, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Gelombang kritik keras terhadap dugaan lemahnya pengawasan keselamatan kerja dan minimnya keterbukaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mengguncang Kantor PT PLN (Persero) wilayah NTB. Gerakan Pemuda Peduli Rakyat NTB (GAPURA NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT PLN Nusa Daya Regional NTB, Selasa (12/5/2026), menuntut evaluasi total terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta transparansi penggunaan anggaran CSR perusahaan.

Dalam aksi tersebut, massa menilai perusahaan selama ini terlalu tertutup dalam mengelola program tanggung jawab sosial dan belum menunjukkan implementasi K3 yang benar-benar berpihak pada keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Apa gunanya slogan keselamatan kerja jika di lapangan masih menyisakan tanda tanya besar? Jangan sampai K3 hanya menjadi pajangan administrasi tanpa pengawasan nyata,” teriak Fikrilah  Koordinator Lapangan (Korlap).

GAPURA NTB menyoroti pentingnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), hingga Contractor Safety Management System (CSMS) yang dinilai harus diterapkan secara serius, bukan sekadar formalitas dokumen perusahaan.

Massa aksi juga mengingatkan bahwa kewajiban penerapan K3 telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Dalam regulasi tersebut, perusahaan diwajibkan menjamin keselamatan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman serta sehat.

“Kalau perusahaan lalai, ada konsekuensi hukum. Mulai dari sanksi administratif, pidana, hingga gugatan perdata. Jangan sampai nyawa pekerja dipertaruhkan demi efisiensi,” tegas massa aksi.

Tak hanya soal keselamatan kerja, GAPURA NTB juga “menyeruduk” isu transparansi dana CSR yang dinilai masih gelap dan sulit diakses publik. Massa menuntut perusahaan membuka secara terbuka arah penggunaan anggaran, mekanisme distribusi program, hingga siapa saja penerima manfaat CSR di NTB.

Sementara Koordinator Aksi, Putra Fajar, program CSR yang selama ini diklaim bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, hingga tanggap bencana, belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“CSR jangan dijadikan alat pencitraan semata. Dana sosial perusahaan itu harus jelas manfaatnya dan masyarakat berhak mengawasi,” ujar Putra Fajar.

GAPURA menilai bahwa keterbukaan anggaran CSR merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam pernyataan sikapnya, GAPURA NTB menyampaikan lima tuntutan utama kepada PT PLN Nusa Daya Regional NTB, yakni:

1. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap implementasi K3 dan sistem pengawasan lapangan.

2. Mendesak perusahaan membuka secara transparan penggunaan dan distribusi anggaran CSR kepada publik.

3. Meminta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program CSR.

4. Mendesak audit independen terhadap pengelolaan CSR.

5. Meminta perusahaan mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Meski berlangsung dengan tensi tinggi dan kritik tajam, aksi demonstrasi tetap berjalan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Massa kemudian menutup aksi dengan penyampaian pernyataan sikap di depan kantor perusahaan.

GAPURA NTB menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi atau pembangunan daerah, melainkan bentuk kontrol sosial agar perusahaan tetap berjalan sesuai prinsip hukum, transparansi, keselamatan kerja, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Redaksi |

SEMMI NTB Kritik Keras Pemprov: APBD Goyah Karena Terlalu Bergantung pada AMNT

SEMMI NTB Kritik Keras Pemprov: APBD Goyah Karena Terlalu Bergantung pada AMNT

Media Dinamika Global      

Ketua PW SEMMI NTB dengan background PT AMNT, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) NTB melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, terkait anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang turun hingga Rp110 miliar pada tahun 2025.

PW SEMMI NTB menilai kondisi tersebut menjadi bukti nyata rapuhnya struktur fiskal Pemerintah Provinsi NTB yang selama ini terlalu bergantung pada sektor tambang, khususnya aktivitas PT AMNT.

Ketua PW SEMMI NTB menegaskan, turunnya DBH tidak seharusnya hanya dijawab dengan penyesuaian belanja daerah melalui APBD Perubahan. Menurutnya, pemerintah daerah justru harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan ekonomi NTB yang dinilai terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.

“Turunnya DBH AMNT ini adalah alarm keras bahwa NTB sedang berada dalam jebakan ketergantungan tambang. Sangat ironis ketika fiskal daerah langsung goyah hanya karena satu perusahaan mengalami gangguan produksi,” tegasnya dalam keterangan pers, Senin (11/5/2026).

SEMMI menilai pernyataan Pemprov NTB yang terus mengaitkan stabilitas ekonomi daerah dengan aktivitas ekspor konsentrat PT AMNT menunjukkan kegagalan pemerintah membangun sektor ekonomi alternatif selama bertahun-tahun.

“Kalau hari ini APBD sampai tertekan hanya karena ekspor konsentrat berhenti dua triwulan, itu artinya pemerintah gagal menciptakan fondasi ekonomi yang mandiri. NTB seperti dipaksa hidup dalam bayang-bayang korporasi tambang,” ujarnya.

PW SEMMI NTB juga mengkritik narasi force majeure dan insiden kebakaran smelter yang terus dijadikan alasan pembenar turunnya kontribusi perusahaan terhadap daerah. Menurut mereka, persoalan teknis operasional perusahaan tidak seharusnya menjadi beban yang akhirnya ikut dirasakan masyarakat NTB melalui menurunnya pendapatan daerah.

“Jangan sampai rakyat terus diminta memahami kerugian perusahaan, sementara dampak lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan sosial di sekitar tambang jarang dibahas secara serius,” katanya.

Selain itu, SEMMI menilai wacana kembali membuka keran ekspor konsentrat demi menjaga DBH daerah merupakan langkah mundur terhadap agenda hilirisasi nasional. Pemerintah daerah diminta tidak terus-menerus menekan pemerintah pusat agar memberikan relaksasi ekspor.

“Logika yang dibangun sekarang sangat berbahaya. Seolah-olah daerah harus memilih antara taat hilirisasi atau menyelamatkan ekonomi. Padahal akar masalahnya ada pada kegagalan tata kelola ekonomi daerah yang terlalu bergantung pada sektor ekstraktif,” tegasnya.

PW SEMMI NTB juga menyoroti minimnya kontribusi sektor lain terhadap pendapatan daerah. Padahal, NTB memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, peternakan, pariwisata hingga UMKM yang dinilai belum dikelola secara maksimal.

“Selama ini pemerintah terlalu nyaman dengan uang tambang. Akibatnya, sektor produktif rakyat tidak pernah benar-benar diperkuat. Ketika tambang terganggu, daerah langsung panik,” kritiknya lagi.

Terkait pernyataan pihak AMMAN yang mengaku belum mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat dan memilih fokus pada optimalisasi smelter, PW SEMMI meminta pemerintah daerah menghormati kebijakan hilirisasi nasional dan tidak membangun opini seolah NTB akan lumpuh tanpa ekspor bahan mentah.

“Yang dibutuhkan NTB hari ini bukan normalisasi ketergantungan terhadap tambang, melainkan keberanian membangun ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan,” tutupnya.

Redaksi  I

NTB Targetkan Masuk Tiga Besar Nasional Keterbukaan Informasi Publik 2026

NTB Targetkan Masuk Tiga Besar Nasional Keterbukaan Informasi Publik 2026

Media Dinamika Global      

Kadis Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mematangkan persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026 yang akan dilaksanakan Komisi Informasi Pusat yang dimulai akhirMei ini.

Melalui Rapat Koordinasi yang digelar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemprov NTB pada Senin (11/5/2026), pemerintah provinsi NTB menargetkan NTB kembali masuk jajaran provinsi terbaik nasional dalam e-monev Keterbukaan Informasi Publik, minimal menempati posisi tiga besar nasional.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik menegaskan, seluruh PPID pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan kualitas pengelolaan serta penyajian dan pelayanan informasi publik, terutama terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah dalam sistem E-Monev dimaksud.

“Catatan penting dalam evaluasi sebelumnya adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian data yang diunggah oleh OPD," ungkap Ahsanul didampingi Kabid IKP Savrudin, MH.

Menurut Juru Bicara Pemprov NTB itu, tantangan tahun ini juga semakin kompleks seiring perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang menyebabkan sejumlah OPD bergabung, sehingga membutuhkan penyesuaian data dan informasi secara menyeluruh.

Sebagai langkah pembenahan, Pemprov NTB juga akan melakukan sejumlah penguatan dari sisi sistem layanan informasi publik. Salah satunya melalui pembaruan tampilan website PPID dengan mengangkat identitas lokal NTB melalui desain rumah adat.

Selain itu, akses dokumen publik nantinya dibuat lebih mudah karena masyarakat dapat langsung mengakses dokumen tanpa harus melalui layanan pihak ketiga seperti Google Drive.

Pemprov NTB juga mulai memperluas penyebaran informasi publik melalui berbagai platform media sosial agar pelayanan informasi dapat menjangkau masyarakat lebih cepat dan luas.

Meski demikian, evaluasi internal masih menemukan sejumlah kelemahan. Beberapa OPD tercatat belum melengkapi sejumlah dokumen pada tahun 2025. Kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera dibenahi sebelum pelaksanaan E-Monev nasional.

Ke depan, seluruh OPD diarahkan menggunakan sistem penyimpanan terintegrasi milik Pemprov NTB atau storage ntbprov guna memperkuat integrasi data antar perangkat daerah.

Ahsanul menegaskan, keberhasilan meraih predikat provinsi informatif tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga koordinasi dan komitmen seluruh OPD dalam menyediakan informasi publik yang akurat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

“PPID di masing-masing OPD, agar tetap perkuat Koordinasi komunikasi agar kekurangan dan kendala segera kita perbaiki bersama,” harap Ahsanul.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, Pemprov NTB optimistis mampu meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik sekaligus mengembalikan posisi NTB sebagai salah satu provinsi paling informatif di Indonesia.

Redaksi |

Gubernur NTB Komitmen Dukung Keberlanjutan Program JKN

Gubernur NTB Komitmen Dukung Keberlanjutan Program JKN

Media Dinamika Global      

Gubernur NTB terima kunjungan Deputi Direksi Wilayah
XI BPJS Kesehatan wilayah Bali, NTB, dan NTT, Sofyeni,
bersama rombongan di ruang kerjanya, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menerima kunjungan Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan yang mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Sofyeni, bersama rombongan di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di NTB.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Iqbal menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung keberlanjutan program JKN, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait validasi data peserta dan penganggaran sektor kesehatan.

“Kami sangat mendukung karena manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan jaminan kesehatan, warga tidak perlu lagi khawatir terhadap biaya saat membutuhkan layanan medis,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Sofyeni menjelaskan bahwa capaian kepesertaan JKN di NTB secara administratif telah mencapai 99 persen dari total jumlah penduduk. Namun, tingkat keaktifan peserta saat ini masih berada pada angka 82 persen.

Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang tingkat keaktifan pesertanya masih di bawah 80 persen.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kami mencatat Lombok Timur dan Lombok Tengah masih berada di bawah 80 persen akibat penonaktifan peserta PBI APBN yang cukup signifikan,” kata Sofyeni.

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Lombok Timur terdapat sekitar 100 ribu peserta yang dinonaktifkan menyusul proses validasi data dari pemerintah pusat.

Untuk mengantisipasi kendala pelayanan kesehatan bagi peserta nonaktif, BPJS Kesehatan telah membentuk sistem koordinasi cepat lintas sektor.

Melalui mekanisme tersebut, peserta yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak di rumah sakit dapat kembali diaktifkan pada hari yang sama melalui skema PBPU Pemda.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong keterlibatan badan usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pembiayaan iuran masyarakat kurang mampu yang belum terakomodasi dalam anggaran daerah.

Redaksi |