Kunjungi Polres Bima, Kapolda NTB Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja dan Disiplin Personel

Kunjungi Polres Bima, Kapolda NTB Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja dan Disiplin Personel

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima, NTB, Media Dinamika Global – Kapolda NTB Kalingga Rendra Raharja didampingi Ketua Bhayangkari Daerah NTB serta jajaran Pejabat Utama Polda NTB melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Mapolres Bima, Selasa (02/06/2026).

Kunjungan tersebut diisi dengan berbagai agenda pembinaan dan kegiatan sosial sebagai bentuk penguatan organisasi sekaligus upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan, Kapolda NTB memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Bima untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan kepada warakawuri dan masyarakat penerima manfaat.

Tak hanya itu, Kapolda bersama rombongan juga melaksanakan gerakan penanaman pohon rindang di lingkungan Mapolres Bima sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah penandatanganan pakta integritas yang menegaskan komitmen personel Polri dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, pelanggaran disiplin, serta pelanggaran kode etik profesi Polri.

Kabid Humas Polda NTB Mohammad Kholid menjelaskan bahwa kunjungan kerja Kapolda merupakan bagian dari fungsi pembinaan pimpinan sekaligus sarana mempererat komunikasi dengan satuan kewilayahan di jajaran Polda NTB.

“Berbagai kegiatan dalam kunjungan kerja ini meliputi bakti sosial, penandatanganan pakta integritas terkait pencegahan narkoba dan kedisiplinan, serta penyampaian arahan strategis untuk meningkatkan kinerja Polri,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Kapolda secara langsung di tengah personel diharapkan mampu memberikan motivasi dan semangat baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja personel Polres Bima sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” tutupnya.

Redaksi |

Daya Beli Petani NTB Menguat, NTP Tembus 130,44

Daya Beli Petani NTB Menguat, NTP Tembus 130,44

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Daya beli petani Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menguat pada Mei 2026 seiring kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menembus angka 130,44 atau meningkat 1,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan, ekonomi perdesaan, dan kesejahteraan petani di daerah.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., pada Rilis Berita Resmi Statistik di Aula Tambora BPS NTB, Selasa (02/06/26), menjelaskan kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat sebesar 2,38 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang hanya naik 0,46 persen.

“Keadaan ini menunjukkan posisi tukar petani terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi semakin baik dibandingkan bulan sebelumnya,” jelas Wahyudin.

Sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani, NTP menggambarkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus membiayai usaha pertaniannya. Pada Mei 2026, seluruh subsektor pertanian utama di NTB mencatat NTP di atas angka 100.

Subsektor hortikultura mencatat NTP tertinggi sebesar 240,49, diikuti tanaman pangan 119,50, peternakan 118,31, perikanan 109,53, dan tanaman perkebunan rakyat 100,71.

Selain itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga mengalami peningkatan menjadi 135,28 atau naik 1,28 persen dibandingkan April 2026. Kenaikan NTUP menunjukkan kemampuan usaha pertanian dalam menghasilkan pendapatan masih berada pada kondisi yang baik dan terus menguat.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengatakan bahwa kenaikan NTP menjadi indikator penting menguatnya sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah dan sumber penghidupan masyarakat perdesaan.

“Kenaikan NTP menunjukkan daya beli petani NTB semakin baik. Ini menjadi kabar positif karena sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketika petani semakin sejahtera, ekonomi desa ikut bergerak dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujar Aka, sapaan akrabnya.

Menurut Aka, capaian tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi NTB yang menempatkan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

Karena itu, Pemprov NTB terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, penguatan akses pasar, pengembangan hilirisasi komoditas, pemanfaatan teknologi pertanian, serta penguatan ekosistem pangan yang berkelanjutan guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Di sisi lain, BPS mencatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) petani pada Mei 2026 mengalami kenaikan tipis sebesar 0,04 persen, yang dipengaruhi meningkatnya pengeluaran pada sejumlah kelompok kebutuhan rumah tangga seperti perumahan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan penyediaan makanan serta minuman.

Secara keseluruhan, perkembangan NTP dan NTUP pada Mei 2026 menunjukkan sektor pertanian NTB tetap berada dalam kondisi yang kuat dan produktif. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai penyedia pangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Dengan tren yang terus membaik, sektor pertanian diharapkan semakin kokoh sebagai penopang kesejahteraan masyarakat perdesaan sekaligus memperkuat ketahanan pangan NTB di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Redaksi |

Wisman Melonjak 35,13 Persen, Pariwisata NTB Tunjukkan Tren Positif

Wisman Melonjak 35,13 Persen, Pariwisata NTB Tunjukkan Tren Positif

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Nusa Tenggara Barat (NTB) melonjak 35,13 persen pada April 2026 dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sektor pariwisata NTB tetap bergerak positif, ditandai dengan meningkatnya tingkat hunian hotel dan bertambahnya jumlah tamu yang menginap di berbagai destinasi wisata.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., dalam Rilis Berita Resmi Statistik di Aula Tambora BPS NTB, Selasa (02/06/26).

BPS mencatat jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) pada April 2026 mencapai 8.686 orang atau meningkat 35,13 persen dibandingkan Maret 2026 yang tercatat sebanyak 6.428 orang. Secara tahunan, jumlah kunjungan wisman juga tumbuh 11,19 persen dibandingkan April 2025.

Penguatan sektor pariwisata NTB juga tercermin dari meningkatnya aktivitas industri perhotelan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada April 2026 mencapai 36,06 persen, naik 4,79 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara TPK hotel nonbintang dan akomodasi lainnya tercatat sebesar 26,59 persen atau meningkat 5,75 poin dibandingkan Maret 2026. Pada periode yang sama, jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang mencapai 98.077 orang, sedangkan hotel nonbintang dan akomodasi lainnya mencatat 140.284 tamu.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas sektor pariwisata NTB selama April 2026 mengalami penguatan, terutama dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat hunian hotel, dan pergerakan wisatawan yang memanfaatkan berbagai fasilitas akomodasi di daerah.

Menanggapi perkembangan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya daya saing pariwisata NTB sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia.

“Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan kepercayaan pasar terhadap pariwisata NTB terus menguat. Didukung keindahan alam, kekayaan budaya, sport tourism, serta berbagai event nasional dan internasional, NTB semakin dikenal sebagai destinasi yang menarik dan kompetitif,” ujar Aka, sapaan akrabnya.

Menurutnya, kenaikan jumlah wisatawan yang diikuti peningkatan tingkat hunian hotel menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak hanya terlihat dari sisi kunjungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Ketika wisatawan datang dan tinggal lebih lama, manfaatnya dirasakan langsung oleh sektor perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, hingga UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata,” katanya.

Aka menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kualitas destinasi, pengembangan desa wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta promosi yang lebih terarah untuk menjaga tren positif tersebut.

“Kami optimistis tren ini akan terus berlanjut. Dengan konektivitas yang semakin baik, kualitas destinasi yang terus meningkat, dan dukungan berbagai event unggulan, NTB akan semakin kokoh sebagai destinasi wisata unggulan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Redaksi |

Di Tengah Disrupsi AI, Pemimpin Harus Hadir Membawa Solusi

Di Tengah Disrupsi AI, Pemimpin Harus Hadir Membawa Solusi

Media Dinamika Global      

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Di tengah disrupsi teknologi, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa esensi kepemimpinan manusia dalam birokrasi tidak akan pernah tergantikan.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Selasa (2/6). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, dan dihadiri Bupati Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Timur, para kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, serta pejabat pemerintah daerah dari kabupaten/kota se-NTB.

Pelatihan tersebut diikuti 61 peserta yang berasal dari Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi NTB, serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Dari jumlah tersebut, 11 peserta berasal dari Pemerintah Provinsi NTB dan 48 peserta dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai perubahan besar yang berlangsung sangat cepat. Selain perkembangan teknologi dan AI, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan dan energi, serta perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk berubah dan bergerak lebih adaptif. Aparatur pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi penggerak perubahan yang menghadirkan solusi bagi masyarakat.

“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Umi Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB, juga menyoroti semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa secanggih apa pun teknologi berkembang, kepemimpinan manusia tetap memiliki peran yang tidak dapat digantikan.

Menurutnya, AI mungkin mampu membantu analisis data, mempercepat pelayanan administrasi, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan rutin birokrasi. Akan tetapi, kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, membangun kepercayaan publik, menyatukan berbagai kepentingan, dan memimpin perubahan tetap membutuhkan sentuhan kepemimpinan manusia.

“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi atas kembali diselenggarakannya PKN Tingkat II di NTB setelah sempat tidak dilaksanakan selama delapan tahun. Menurutnya, kehadiran kembali pelatihan strategis tersebut menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para pejabat pemerintah daerah.

Ia mengingatkan para peserta yang sebagian besar telah memiliki pengalaman panjang di birokrasi agar tidak berhenti belajar dan berinovasi.

“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Umi Dinda juga mendorong peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi. Ia berharap peserta perempuan dapat menunjukkan kapasitas terbaiknya dan menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak pemimpin perempuan di masa depan.

Menurutnya, kepemimpinan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kompetensi, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan serta menghadirkan pengaruh positif bagi lingkungan kerja dan masyarakat.

Lebih lanjut Umi Dinda menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi menjadi sangat penting untuk mendukung agenda pembangunan NTB yang saat ini difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Ketiga agenda tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia berharap Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII mampu melahirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi |

NTB Perkuat Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

NTB Perkuat Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Media Dinamika Global      

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB,
Dr. H. Ahsanul Khalik, (Ist/Surya).

Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat integrasi 921 data pembangunan dari 43 perangkat daerah sebagai fondasi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.

Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data pada Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang digelar di Mataram, Senin (02/06/26). Kegiatan ini diikuti para produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, dan tim teknis dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dengan dukungan Program SKALA.

Penguatan tata kelola data menjadi salah satu perhatian Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berbasis bukti. Pemerintah Provinsi NTB meyakini pembangunan yang efektif hanya dapat dilakukan apabila didukung data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipercaya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan integrasi data merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses pembangunan daerah menggunakan referensi data yang sama.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, selama ini pemerintah sering menghadapi tantangan berupa perbedaan data antarinstansi maupun antara daerah dan pusat yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap tata kelola data. Karena pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

Aka menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan integrasi sistem secara menyeluruh. Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga tata kelola dan mekanisme interoperabilitas antar sistem.

“Integrasi data bukan sekedar menghubungkan dua portal atau dua aplikasi. Yang sedang kita bangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan integrasi data akan memberikan manfaat besar bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan menggunakan data yang sama.

Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran karena pemerintah tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data secara berulang oleh masing-masing instansi.

Ketiga, memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.

“Sering kali kita menghadapi kondisi satu daerah tetapi memiliki banyak angka. Integrasi ini menjadi penting agar tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” jelasnya.

Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy).

Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Karena itu, keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan data yang dihasilkan.

“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.

Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis pembangunan, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.

Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dirancang berdasarkan data yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi data ini menjadi langkah penting menuju tata kelola pemerintahan NTB yang semakin modern, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Redaksi |

RSUP NTB Berbenah, Siap Naik Kelas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

RSUP NTB Berbenah, Siap Naik Kelas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Memasuki babak baru setelah berhasil menuntaskan kewajiban utang kontraktual yang selama bertahun-tahun membebani ruang gerak institusi, RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempercepat langkah pembenahan dan transformasi. Salah satu ikhtiar tersebut ditandai dengan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Pendidikan oleh tim verifikator Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 29 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi RSUP NTB untuk memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di Nusa Tenggara Barat.

Tim verifikator yang terdiri atas lima orang dipimpin dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK, diterima langsung oleh Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., didampingi para Wakil Direktur dan jajaran manajemen rumah sakit. Turut hadir Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, serta para direktur rumah sakit se-Pulau Lombok.

Dalam proses verifikasi, tim melakukan telaah dokumen terhadap lima standar utama yang mencakup tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem penjaminan mutu. Tim juga melakukan telusur lapangan terhadap berbagai fasilitas pendidikan dan pembelajaran klinik, mulai dari ruang jaga peserta didik, ruang diskusi akademik, laboratorium keterampilan klinik, perpustakaan, hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Melalui proses tersebut, tim menilai kesiapan RSUP NTB dalam menyelenggarakan pendidikan klinik yang berkualitas, termasuk kompetensi pembimbing, lingkungan akademik, fasilitas pembelajaran, serta dukungan institusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kesehatan.

Sebagai Rumah Sakit Kelas A, terakreditasi Paripurna, dan berstatus Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSUP NTB terus memperkuat kapasitasnya sebagai pusat layanan kesehatan sekaligus pusat pendidikan tenaga kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Didukung lebih dari 2.600 sumber daya manusia dan 113 jenis layanan kesehatan, RSUP NTB menjadi salah satu institusi kesehatan strategis di kawasan timur Indonesia.

Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian sumber daya manusia kesehatan di daerah.

Direktur RSUP NTB, drg. H. Asrul Sani, M.Kes., menegaskan bahwa verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan yang sedang dijalankan institusinya.

"Verifikasi ini bukan semata untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa RSUP NTB mampu menghadirkan pelayanan kesehatan terbaik sekaligus menjadi tempat belajar yang berkualitas bagi calon dokter dan dokter spesialis yang kelak akan mengabdi kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Asrul, berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan tim verifikator menjadi bekal penting dalam penyempurnaan tata kelola dan peningkatan kualitas institusi.

"Kami menyampaikan terima kasih atas arahan dan masukan yang diberikan oleh tim verifikator. Seluruh rekomendasi yang bersifat administratif akan kami tindak lanjuti dan selesaikan dalam waktu dua minggu sebagaimana arahan yang diberikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap proses perbaikan benar-benar menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap mutu pendidikan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah transformasi yang tengah dilakukan RSUP NTB.

"Gubernur NTB, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, memberikan perhatian dan dukungan yang sangat kuat terhadap upaya pembenahan yang sedang dilakukan RSUP NTB. Kami ingin RSUP NTB terus berbenah, meningkatkan mutu layanan, memperkuat tata kelola, mengembangkan inovasi, serta tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan tenaga kesehatan berkualitas dan membanggakan Nusa Tenggara Barat," ujar Ahsanul Halik.

Menurutnya, semakin kuat kapasitas RSUP NTB sebagai rumah sakit pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, pengembangan ilmu kedokteran, serta upaya mencetak dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan daerah.

"Apa yang dilakukan RSUP NTB hari ini bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi tentang menyiapkan masa depan kesehatan NTB. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mendukung setiap langkah perbaikan dan transformasi yang dilakukan demi menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat," pungkasnya.

Redaksi |