Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Home Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Selasa, 05 Mei 2026

AIPDA Wawan Setiawan Mundur dari Kanit Reskrim Polsek Sanggar, Pilih Fokus Keluarga dan Regenerasi

     

AIPDA Wawan Setiawan, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global – Setelah mengabdi sebagai Kanit Reskrim Polsek Sanggar, Polres Bima, AIPDA Wawan Setiawan, SE, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. 

Wawan berhenti bukan karena sudah tak mampu lagi, tetapi Ia memilih mundur dari posisi Kanit Reskrim agar bisa lebih fokus menyisakan usianya untuk istri dan anak di rumah.

Tak hanya itu, Wawan juga mengundurkan diri untuk memberikan kesempatan serta ruang kepada para juniornya. Menurutnya, regenerasi di lingkungan Polsek Sanggar perlu berjalan agar kader muda bisa mengembangkan karier

Tak sedikit dedikasi dan kontribusi yang telah ditorehkan selama aktif menjadi kepolisian. Ia dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Sanggar.

"Bagi Wawan, regenerasi menjadi penting dan harus didorong bersama," ujar salah satu tokoh setempat kepada awak media ini, Selasa (5/5/2026).

Wawan Setiawan memulai kariernya di kepolisian sejak awal 2001. Riwayat jabatan  sosok yang juga ramah kebanggaan masyarakat Sanggar ini mulai dari Sabhara Poolda Sumsel, terlibat Operasi Tegak Rencong BKO Polda NAD, Unit Brigade Motor Sat. LANTAS, UNIT Laka Lantas, Unit Sim, Sat Rekrim, Ka.SPKT, Kanit Provost, Kanit Samapta, Kanit Reskrim

Perjalanan panjang itu membawanya melewati berbagai unit, mulai dari patroli, intel, hingga akhirnya dipercaya menjabat sebagai Kanit Reskrim.

Di jabatannya sebagai Kanit Reskrim, ia dikenal tegas namun humanis. Setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan terukur. Ia tidak jarang turun langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

“Beliau tidak banyak bicara, tapi kerja nyata. Kalau ada kasus, cepat ditindaklanjuti. Masyarakat Sanggar banyak yang merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Selama bertugas, Wawan menangani beragam kasus, mulai dari pencurian, penganiayaan, hingga sengketa lahan yang sempat memicu ketegangan antarwarga. Ia selalu mengedepankan penyelesaian yang adil.

Tokoh menilai, kekuatan Wawan terletak pada kemampuan komunikasi dan pendekatan persuasif. Jika perkara masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ia akan mendorong mediasi.

Kini, tongkat estafet Kanit Reskrim Polsek Sanggar resmi dipegang oleh putra daerah Sanggar sendiri. Ia adalah mantan anggota Buser Polres Bima yang dinilai memahami karakter dan kondisi wilayah.

“Kita akui jabatan itu hanya titipan. Sekarang waktunya Wawan untuk keluarganya. Pengabdian panjangnya menjadi catatan penting bagi Polsek Sanggar dan diharapkan bisa diteruskan oleh Kanit Reskrim yang baru ini," pungkasnya.

Redaksi |

Pemprov NTB Genjot Energi Baru Terbarukan, Super Grid Jadi Solusi Masa Depan

     

Sekdis ESDM NTB Niken Arumdati di Ruang Kernya, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat transformasi energi melalui inovasi serta berbagai skema kerja sama. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong yakni "Membangun super grid listrik berbasis energi terbarukan". Saat ini Pemprov NTB  tengah terlibat dalam kajian bersama untuk mendukung kemitraan tiga provinsi, yakni Bali, NTB, dan NTT, khususnya dalam pengembangan jaringan listrik terintegrasi(super grid listrik).

“Jadi super grid itu nanti akan ada jaringan listrik yang menghubungkan provinsi NTB sampai dengan Bali,” ujar Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, di ruang kerjanya, Senin (4/5/2026).

Dikatakan, potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, angin, air hingga panas bumi, menjadikan NTB diproyeksikan sebagai produsen listrik hijau bersama NTT, sementara Bali menjadi pasar utama dengan kebutuhan energi yang lebih tinggi mencapai 1000 Megawatt dibanding NTB pada kisaran 360 Megawatt.

“Jika dilihat kemitraan regional antara NTB, Bali dan NTT . Bali memiliki permintaan listrik yang jauh lebih tinggi. Ini peluang yang harus kita tangkap,” ujarnya.

Di sisi lain, pasokan  batu bara dari Kalimantan yang tidak stabil, mendorong NTB  harus mengambil langkah berani. Kondisi ini  berdampak pada operasional beberapa pembangkit seperti PLTU Jeranjang yang harus menurunkan kapasitas akibat terbatasnya pasokan batu bara. Situasi demikian menjadi alarm penting bagi NTB untuk memperkuat kemandirian energi berbasis potensi lokal.

“Saat ini, kontribusi energi baru terbarukan (EBT) di NTB baru mencapai sekitar 25 persen. Sisanya masih didominasi energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas,” lanjutnya.

Dari sisi potensi, NTB memiliki kapasitas energi terbarukan yang terus berkembang. Untuk pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung jaringan (on grid), kapasitas terpasang mencapai 21,6 megawatt. Sementara pembangkit listrik tenaga air skala mikro dan mini mencapai 18,5 megawatt. Di luar itu, terdapat kapasitas tambahan 26,8 megawatt yang dibangun secara off grid oleh sektor industri.

Di samping itu, NTB juga mulai mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu, dengan estimasi kapasitas mencapai 65 megawatt. Izin pengembangan telah diperoleh sejak Maret 2025.

Ke depan, Pemprov NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai pusat energi hijau di kawasan Indonesia tengah.

“Kita mengandalkan potensi yang kita miliki sendiri untuk meningkatkan kemandirian energi kita. Jadi mau tidak mau kita memang sudah harus beralih secara gradual,” ungkapnya.

Dari sisi dukungan biaya, Niken mengatakan saat ini pihaknya mendapatkan dukungan dana hibah dari Pemerintah Inggris. Dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri Lombok Timur agar proyek tersebut layak secara ekonomi dan menarik bagi investor swasta.

“Invesment grant ini digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, sehingga proyek itu jadi eligible secara ekonomi,” jelasnya.

Pemprov NTB juga tengah menginisiasi penerbitan Green Sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan energi terbarukan. Instrumen ini dirancang untuk menghimpun pendanaan di luar APBN dan APBD, yang rencananya akan diterbitkan melalui Bank NTB Syariah.

“Kenapa obligasi daerah? Karena kita mau mengeksplor skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan,” ujarnya.

Sementara itu, potensi energi dari sampah melalui skema waste to energy masih menghadapi tantangan. Dikatakannya, tempat pembuangan akhir Kebon Kongok saat ini hanya mampu mengumpulkan sekitar 300 ton sampah per hari, jauh dari syarat minimal 1.000 ton per hari untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Meski demikian, Niken mengatakan pemanfaatan sampah organik menjadi biogas telah berjalan dengan sekitar 8.000 unit instalasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan memasak.

“Sejauh ini kami bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi, sudah mengkonversi waste to energy dan sudah dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata Niken.

Redaksi |

Senin, 04 Mei 2026

Kerugian Negara Capai Rp2,8 Miliar, Polda NTB Limpahkan Tersangka Korupsi Mebel SMK

     

Ditreskrimsus Polda NTB dan Barang Bukti, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mebel SMK se-Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022 segera memasuki Tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum.

Perkara tersebut sebelumnya telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka, yakni KS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan MJ selaku Penyedia.

Dirreskrimsus KBP Endriadi, S.IK melalui Wadir Reskrimsus AKBP Wendy Andrianto, S.IK, menyampaikan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan. “Dalam waktu dekat akan dilaksanakan Tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut,” ujarnya.

Kasus ini berkaitan dengan proyek pengadaan mebel untuk 40 SMK di NTB yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai pagu anggaran mencapai 10,2 miliar.

Dalam proses penyidikan, ditemukan sejumlah penyimpangan, di antaranya tidak dilaksanakannya penyusunan spesifikasi teknis dan survei harga, pembayaran pekerjaan 100 persen meskipun pekerjaan belum selesai, serta pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak lain yang tidak sesuai kontrak.

Berdasarkan hasil audit negara mengalami kerugian keuangan, dalam perkembangan penanganan perkara Tersangka dari pihak penyedia telah mengembalikan kerugian negara tersebut. Penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap uang sebesar 2,8 miliar rupiah yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

“Uang yang telah dikembalikan oleh Tersangka telah kami sita dan akan dilimpahkan bersama barang bukti lainnya pada Tahap II,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Kasubdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda NTB AKBP Muhaemin, SH., S.IK., M.IK menegaskan bahwa Penyidik berkomitmen menuntaskan setiap perkara korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam mengawal penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan,”

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 KUHP dan ketentuan dalam KUHP terbaru.

Polda NTB memastikan proses hukum akan terus berjalan hingga tahap penuntutan di pengadilan.


Redaksi |

Minggu, 03 Mei 2026

Harga Mulai Rp14 Juta, Lapak Jhul Farm Tawarkan Sapi Qurban Sehat dan Siap Antar Gratis

     

Lapak Jhul Farm, (Ist/Surya)

Karawang, Media Dinamika Global – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, kebutuhan masyarakat akan hewan qurban berkualitas semakin meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, Lapak Jhul Farm hadir menawarkan sapi qurban unggulan langsung dari Pulau Sumbawa dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau.

Lapak Jhul Farm dikenal menyediakan sapi qurban yang dipelihara secara alami, sehat, dan terawat. Dengan berbagai pilihan ukuran dan harga, pelanggan dapat memilih sapi qurban sesuai kebutuhan, baik untuk qurban pribadi, keluarga, kelompok, hingga perusahaan.

Owner/Pemilik Lapak Jhul Farm, Jhul  menjelaskan bahwa sapi asal Sumbawa memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sapi lainnya, seperti daging yang lebih padat, lemak lebih sedikit, kulit lebih tipis, serta tulang yang lebih kecil.

“Kami ingin memberikan hewan qurban terbaik untuk masyarakat. Semua sapi kami dirawat dengan baik dan siap untuk kebutuhan Idul Adha tahun 2026,” ujar Jhul dan nama akun facebooknya "Jhi Wan" saat diwawancara langsung awak media ini di lapaknya, Minggu, (3/05/26).

Daftar Ukuran & Harga Sapi Qurban

200 Kg – 240 Kg = Rp15 Juta – Rp17 Juta

250 Kg – 300 Kg = Rp18 Juta – Rp20 Juta

310 Kg – 350 Kg = Rp21 Juta – Rp24 Juta

360 Kg – 400 Kg = Rp24 Juta – Rp26 Juta

410 Kg – 450 Kg = Rp27 Juta – Rp29 Juta

460 Kg – 500 Kg = Rp30 Juta – Rp33 Juta

Tidak hanya menawarkan kualitas premium, Lapak Jhul Farm juga memberikan layanan gratis perawatan dan pengiriman khusus wilayah Jabodetabek, sehingga pelanggan tidak perlu repot dalam proses distribusi.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Lapak Jhul Farm semakin diminati masyarakat. Banyak pelanggan merasa lebih nyaman karena bisa memilih langsung sapi qurban sesuai budget dan kebutuhan.

Berlokasi di Jl. Lame Blok Lame No.26 3, RT.001/RW.8, Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat (Patokan, Perumahan Mabes TNI-AD dan Alfamart Raya Kalimanggis), Lapak Jhul Farm juga membuka pemesanan cepat melalui WhatsApp: 0812 9369 5169 dan 0859 3704 5738.

Dengan pelayanan profesional, kualitas terjamin, dan harga bersaing, Lapak Jhul Farm menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin berqurban dengan aman, nyaman, dan penuh keberkahan.

“Qurban adalah ibadah yang istimewa, maka hewan qurban pun harus yang terbaik. Kami siap membantu masyarakat mendapatkan pilihan terbaik,” tutup pria asli Bima ini.

Redaksi |

Sabtu, 02 Mei 2026

Tinjau Pelabuhan Kilo, Anggota DPR RI Mori Hanafi Tegaskan Proyek Harus Bermanfaat untuk Rakyat

     

Mori Hanafi saat tinjau lokasi proyek pelabuhan Kilo bersama
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, (Ist/Surya)

Dompu, Media Dinamika Global – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), agar proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Mori saat melakukan peninjauan lokasi proyek bersama Bupati Dompu, Bambang Firdaus, pada Rabu (29/4/2026).

“Pengawasan harus diperketat agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang. Yang paling penting, pelabuhan ini harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Mori di sela kunjungan kerja tersebut.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan Pelabuhan Kilo berjalan optimal dalam mendukung program infrastruktur nasional, khususnya sektor transportasi laut di wilayah NTB.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Dompu Muttakun, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Kantor UPP Kelas III Calabai Prayitno, Camat Kilo, para kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Mori Hanafi menyoroti bahwa proyek bernilai miliaran rupiah itu harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang agar tidak berakhir menjadi proyek yang tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut legislator Partai NasDem asal NTB tersebut, selain pembangunan fisik, kesiapan fasilitas operasional juga harus menjadi perhatian serius sejak awal agar pelabuhan dapat langsung difungsikan setelah selesai dibangun.

“Jangan sampai hanya bangunan fisik tanpa kesiapan operasional. Itu harus dipikirkan sejak awal,” ujarnya.

Ia menilai Pelabuhan Kilo memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam memperlancar distribusi hasil perikanan dan pertanian, sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Dompu.

Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya Komisi V, dalam memastikan pembangunan infrastruktur transportasi laut di daerah berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dengan pengawasan yang maksimal, Mori berharap Pelabuhan Kilo nantinya benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Dompu, bukan sekadar proyek pembangunan tanpa hasil nyata.

Redaksi |

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Desak Gubernur Turun Tangan soal Upah Buruh dan Tagih Janji Perbaikan Jalan di Bima

     

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa NTB saat menggelar aksi
Demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (1/5). Massa aksi menuntut pemerintah segera merealisasikan upah layak bagi buruh serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mangkrak, khususnya di wilayah Kabupaten Bima.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA itu dipenuhi orasi-orasi tajam bernada kritik terhadap pemerintah daerah. Para demonstran menyoroti kondisi buruh yang masih menerima upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP), yang dinilai sangat jauh dari kata sejahtera.

“Dapat dilihat hari ini, banyak sekali buruh yang mendapatkan upah di bawah UMP. Upah tersebut belum bisa dikatakan layak untuk buruh,” ujar salah seorang orator di tengah aksi.

Selain persoalan kesejahteraan buruh, massa juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di Kabupaten Bima.

“Pemerintah seakan tutup mata terkait permasalahan yang ada di NTB saat ini, salah satunya infrastruktur jalan yang tidak kunjung diperbaiki di Kabupaten Bima,” tegas orator lainnya.

Koordinator Umum Aksi, Dodik, menjelaskan bahwa tuntutan massa terbagi dalam dua klaster utama, yakni tuntutan umum dan tuntutan regional.

Untuk tuntutan umum, massa mendesak adanya penyesuaian upah buruh sesuai standar hidup layak serta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.

Sementara pada tuntutan regional, mereka meminta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan rusak di Kabupaten Bima, serta kebijakan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat NTB secara menyeluruh.

Sekitar pukul 16.48 WITA, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hadir mewakili Gubernur untuk menemui massa aksi. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan keputusan konkret karena Sekda mengaku tidak memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan poin-poin tuntutan yang disampaikan.

Kondisi itu memicu kekecewaan demonstran. Massa pun menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Selasa (5/5) dengan jumlah peserta yang lebih besar.

Mereka menegaskan bahwa pada aksi berikutnya, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, harus hadir langsung tanpa diwakilkan.

“Kami tidak ingin lagi perwakilan. Gubernur harus hadir sendiri dan mendengar langsung jeritan rakyat,” tegas Dodik saat menutup aksi.

Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk ultimatum kepada Pemerintah Provinsi NTB agar segera menjawab tuntutan rakyat, bukan sekadar memberikan janji tanpa realisasi.

Redaksi |