Mahasiswa KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango Serahkan Hadiah kepada Para Juara Lomba Tradisional, Jelang HUT RI ke-81 Tahun

Mahasiswa KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango Serahkan Hadiah kepada Para Juara Lomba Tradisional, Jelang HUT RI ke-81 Tahun

Media Dinamika Global      

Mahasiswa KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango
menyerahkan hadiah kepada para juara, (Ist/Surya)

SUMBAWA, Media Dinamika Global – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat) Kelompok 01 Desa Kalimango menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba tradisional yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Bertempat di Lapangan Sport Center Desa Kalimango kecamatan Alas kabupaten Sumbawa.

Penyerahan hadiah berlangsung dengan penuh semangat dan disambut antusias oleh masyarakat, peserta lomba, 

Turut hadir penyerahan hadiah tersebut, Camat, serta perangkat desa. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian perlombaan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.

Adapun perlombaan yang digelar meliputi lomba pancing kerupuk, balap karung, balap kelereng, tarik tambang, pukul periuk, estafet sarung, dan estafet air. Seluruh perlombaan diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sehingga suasana peringatan kemerdekaan berlangsung meriah dan penuh kegembiraan.

Ketua KKN UMMat Kelompok 01 Desa Kalimango, Muhamad Isfar menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengabdian mahasiswa kepada masyarakat melalui pelestarian permainan tradisional yang sarat akan nilai kebersamaan, sportivitas, dan gotong royong.

"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memperkuat persatuan masyarakat serta menumbuhkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan," ujarnya.

Sementara, Pemerintah Desa Kalimango menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi inisiatif Mahasiswa KKN UMMat yang telah berkolaborasi menyukseskan peringatan HUT RI ke-81.

"Kehadiran mahasiswa KKN memberikan warna tersendiri dalam membangun kebersamaan dan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan positif," ucapnya.

Dengan berakhirnya rangkaian lomba dan penyerahan hadiah kepada para juara, diharapkan semangat persatuan, sportivitas, dan gotong royong yang tercipta selama kegiatan dapat terus terjaga sebagai bagian dari nilai-nilai luhur kemerdekaan Indonesia.

Redaksi |

Anggota DPRD Sumbawa "Sri Wahyuni" Selamat Dirgahayu ke-81 RI, Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Anggota DPRD Sumbawa "Sri Wahyuni" Selamat Dirgahayu ke-81 RI, Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Media Dinamika Global      

SUMBAWA, Media Dinamika Global - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumbawa, Sri Wahyuni, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sumbawa.

"Selamat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026. Semoga semangat perjuangan para pahlawan terus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera," ujar Sri Wahyuni.

Menurutnya, peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air serta meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan bangsa, dimulai dari daerah.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar terus menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta mendukung program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Semoga di usia ke-81 kemerdekaan ini, Indonesia semakin kuat, berdaulat, dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, pengabdian, dan semangat kebersamaan," tutupnya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Redaksi |

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas Ucapkan Dirgahayu ke-81 RI Tahun 2026

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas Ucapkan Dirgahayu ke-81 RI Tahun 2026

Media Dinamika Global      

Camat Alas, Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Alas, (Ist/Surya)

SUMBAWA, Media Dinamika Global - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Camat Alas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Alas menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta dukungan terhadap semangat persatuan bangsa.

Ucapan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Camat Alas, Dr. Usman, S.E., M.E., mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum mempererat persatuan, menjaga kerukunan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata di lingkungan masing-masing.

"Peringatan HUT RI bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang. Tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu dengan membangun daerah, menjaga persatuan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi semangat bersama untuk memperkuat persatuan, mewujudkan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Melalui momentum Hari Kemerdekaan ini, Camat Alas, Forkopimcam, dan seluruh Kepala Desa berharap semangat nasionalisme terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga Kecamatan Alas dapat terus berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa dan Indonesia secara keseluruhan.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Merdeka!

Redaksi |

DPD RI Kawal Program Prioritas NTB, Serap Aspirasi untuk Diperjuangkan di Pusat

DPD RI Kawal Program Prioritas NTB, Serap Aspirasi untuk Diperjuangkan di Pusat

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menegaskan, komitmennya mengawal berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar mendapat dukungan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Komitmen tersebut disampaikannya saat penyerapan aspirasi daerah yang digelar di ruang rapat Rinjani, Kantor Bappeda NTB, Selasa (4/8/2026).

Dalam forum tersebut, Evi menerima berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah terkait sejumlah persoalan strategis mulai dari pengembangan Desa Berdaya, penyelesaian persoalan Gili Trawangan, pengelolaan kawasan hutan, sinkronisasi data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau.

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dalam rapat-rapat DPD RI bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja.

"Masukan-masukan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat inilah yang akan saya sampaikan dan saya perjuangkan di pusat nantinya," kata Evi.

Menurutnya, berbagai persoalan yang berkaitan dengan kementerian mitra Komite IV maupun komite lainnya akan dikomunikasikan, baik melalui forum resmi maupun secara informal agar penyelesaiannya dapat dipercepat.

"Saya juga sering berkomunikasi secara informal dengan Kementerian. Kalau memang ada suratnya, berikan salinannya kepada saya, nanti kita sampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, memaparkan arah pembangunan NTB yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, Pemprov NTB mengusung visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia" dengan menitikberatkan pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, status NTB sebagai provinsi kepulauan harus diikuti dengan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal.

"Kami tidak bisa sendiri membangun NTB. Harus bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun masyarakat. Semangat bersama inilah yang menjadi kekuatan kami," jelas Nelly.

Ia juga memaparkan, sepuluh program unggulan Pemprov NTB di antaranya Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agro Maritim, Pariwisata Berkualitas, NTB Terampil dan Tuntas, NTB Lestari Berkelanjutan, hingga NTB Connection yang membutuhkan dukungan lintas Kementerian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, menyoroti pentingnya pembaruan regulasi statistik nasional agar implementasi Satu Data Indonesia berjalan lebih efektif.

Menurut Jubir Pemprov NTB itu, masih kerap terjadi perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah yang berdampak terhadap ketepatan sasaran berbagai program pembangunan.

"Persoalan kita adalah data daerah sering tidak sama dengan data pusat. Akibatnya pembangunan menjadi tidak optimal karena program pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi rill di daerah," ujar Ahsanul.

Sebelumnya beberapa aspirasi disuarakan oleh perwakilan kabupaten kota di NTB, sebagian besar menyuarakan terkait efek efisiensi serta dana transfer ke daerah yang dipotong sehingga mengalami hambatan pada belanja pegawai. Selain itu, beberapa aspirasi juga ikut disuarakan seperti isu lingkungan kehutanan, permodalan UMKM (KUR) hingga pengembangan potensi lokal berbasis hilirasasi industri.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap sinergi bersama DPD RI semakin memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai program prioritas daerah dapat memperoleh dukungan kebijakan maupun anggaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Redaksi |

Gubernur Miq Iqbal Akselerasi Transformasi SMK Berbasis Industri

Gubernur Miq Iqbal Akselerasi Transformasi SMK Berbasis Industri

Media Dinamika Global      

Bekasi, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat transformasi pendidikan vokasi melalui penguatan kemitraan antara sekolah dan dunia industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal saat melakukan kunjungan kerja ke SMK Mitra Industri MM2100 di Kabupaten Bekasi, Selasa (4/8). Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqan, serta Kepala SMKN 5 Mataram.

Kunjungan berlangsung selama tiga jam dan diisi dengan observasi implementasi Teaching Factory (TEFA), Project Based Learning (PBL), proses pembelajaran berbasis industri, hingga strategi sekolah dalam mempersiapkan siswa mengikuti program magang dan penempatan kerja ke Jepang maupun Jerman.

Rombongan juga meninjau bengkel praktik, laboratorium, serta berbagai fasilitas pembelajaran yang dirancang menyerupai lingkungan kerja sesungguhnya.

Bagi Gubernur Miq Iqbal, persoalan utama pendidikan vokasi saat ini bukan terletak pada terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

"Lapangan kerja itu selalu ada. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Di situlah pentingnya membangun link and match yang nyata, bukan sekadar slogan," tegasnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja yang menjadi standar perusahaan modern.

"Ketika masuk ke dunia industri, anak-anak kita tidak boleh lagi mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan. Karakter, disiplin, dan etos kerja harus dibangun sejak mereka masih berada di bangku sekolah," ujarnya.

SMK Mitra Industri MM2100 menjadi salah satu sekolah vokasi rujukan nasional karena menerapkan pembelajaran yang sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan industri. Sekolah yang berdiri di kawasan industri MM2100 tersebut didukung langsung oleh asosiasi Human Resources Development (HRD) perusahaan-perusahaan besar sehingga kurikulum, kompetensi, hingga proses evaluasi disusun berdasarkan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri.

Selain memiliki fasilitas Teaching Factory (TEFA) sebagai tempat praktik sekaligus uji kompetensi siswa, sekolah ini juga mengintegrasikan pembinaan karakter, penguatan budaya industri, serta lembaga pelatihan kerja berlisensi Sending Organization (SO) yang memungkinkan lulusan memperoleh akses bekerja ke luar negeri tanpa melalui lembaga perantara.

Model tersebut menghasilkan tingkat penyerapan lulusan yang sangat tinggi, bahkan hampir seluruh lulusan setiap tahunnya langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri.

Gubernur menilai praktik baik tersebut layak menjadi inspirasi bagi pengembangan SMK di NTB.

"Di NTB sebenarnya kita sudah memiliki fondasi yang baik, seperti Komatsu School Welding dan UT School. Ke depan, model-model seperti ini harus kita perbanyak agar lulusan SMK benar-benar siap memasuki dunia kerja," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Miq Iqbal mengungkapkan telah mengundang pendiri beserta manajemen SMK Mitra Industri MM2100 untuk berkunjung ke NTB guna membahas kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Kerja sama tersebut direncanakan mencakup supervisi dan pendampingan pengembangan SMK berbasis industri, penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengembangan budaya kerja sekolah, hingga pengembangan model pendidikan terintegrasi dengan lembaga pelatihan kerja yang membuka akses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap semakin banyak SMK yang berkembang menjadi SMK Go Global, yaitu sekolah vokasi yang mampu menghasilkan lulusan berstandar industri nasional dan internasional.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, transformasi pendidikan vokasi bukan sekadar meningkatkan angka kelulusan, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing yang dibutuhkan dunia kerja. 

"Memperkuat kemitraan antara sekolah, industri, dan lembaga pelatihan kerja, NTB ingin membangun ekosistem pendidikan vokasi yang mampu mencetak tenaga kerja profesional sekaligus mengurangi pengangguran lulusan SMK secara berkelanjut," pungkasnya.

Redaksi 

GAKADA BIDOM Desak Pemprov NTB Benahi Sistem Rujukan, Ultimatum Respons 7×24 Jam

GAKADA BIDOM Desak Pemprov NTB Benahi Sistem Rujukan, Ultimatum Respons 7×24 Jam

Media Dinamika Global      

Ketua Umum Arif Kurniadin, S.Pd., SH saat sambutan, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global -  Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok menggelar dialog publik bertajuk "Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUD Provinsi NTB" di Hangout Coffee, Kota Mataram, Senin (3/8/2026).

Dialog publik tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat, khususnya terkait dugaan ketidaksesuaian diagnosis, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta sistem rujukan pasien dari Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu menuju rumah sakit rujukan di Pulau Lombok.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber drg. H. Asrul Sani, M.Kes. selaku Direktur RSUD Provinsi NTB, Nadirah, S.E., Akt. selaku Anggota DPRD NTB Komisi V, Dr. Alfisahrin, M.Si. dari kalangan akademisi Universitas Bima (UNBIM), dan Kaharuddin Abbad sebagai relawan kesehatan. Dialog dipandu oleh Ketua GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, S.Pd., S.H.

Dalam sambutannya, Arif Kurniadin menegaskan bahwa forum tersebut bukan untuk menyudutkan institusi tertentu, melainkan menjadi ruang dialog ilmiah dan penyampaian aspirasi masyarakat agar pelayanan kesehatan di NTB terus diperbaiki.

"Masih banyak masyarakat Bima dan Dompu yang mengeluhkan persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian diagnosis, keterbatasan alat kesehatan hingga panjangnya proses rujukan. Forum ini diharapkan menjadi jembatan lahirnya solusi nyata demi keselamatan pasien," ujarnya.

Pada kesempatan itu, GAKADA BIDOM Pulau Lombok menyampaikan lima poin tuntutan kepada Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Kesehatan NTB, BPJS Kesehatan, serta manajemen rumah sakit.

Pertama, meminta pemerataan fasilitas alat diagnostik vital seperti CT-Scan yang berfungsi optimal, laboratorium patologi yang memadai, serta fasilitas penunjang lainnya di RSUD Bima dan RSUD Dompu agar masyarakat memperoleh diagnosis yang akurat sejak di daerah asal.

Kedua, mendesak evaluasi total terhadap sistem rujukan berjenjang dengan menghadirkan jalur cepat (fast track) bagi pasien gawat darurat maupun penyakit kronis sehingga keselamatan pasien tidak terhambat oleh proses administrasi.

Ketiga, menuntut penyediaan ambulans rujukan darat dan laut yang memenuhi standar kegawatdaruratan medis, dilengkapi peralatan medis serta tenaga kesehatan yang kompeten selama proses evakuasi dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok.

Keempat, meminta RSUD Provinsi NTB menyediakan Posko Informasi dan Pengaduan Terpadu yang memberikan informasi medis secara terbuka kepada keluarga pasien, terutama terkait penegakan diagnosis dan perkembangan kondisi pasien.

Kelima, mendesak Ombudsman RI Perwakilan NTB bersama DPRD Provinsi NTB melakukan audit terhadap pelayanan kesehatan rujukan serta mendorong transparansi penggunaan anggaran kesehatan agar pemerataan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dapat segera diwujudkan.

Arif Kurniadin menegaskan, hasil dialog publik tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi NTB, Dinas Kesehatan NTB, BPJS Kesehatan, DPRD NTB, serta pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Ia menambahkan, apabila aspirasi masyarakat tersebut tidak memperoleh respons dan langkah konkret dalam waktu 7 x 24 jam, GAKADA BIDOM Pulau Lombok bersama berbagai elemen masyarakat Bima dan Dompu akan terus mengawal perjuangan tersebut melalui langkah-langkah konstitusional, termasuk aksi massa yang lebih besar.

"Kami berharap forum ini menjadi titik awal pembenahan pelayanan kesehatan di NTB. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas harus menjadi prioritas bersama," tutup Arif.

Redaksi |