Hadir di NTB, Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Korupsi dan Kebocoran Uang Negara

Hadir di NTB, Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Korupsi dan Kebocoran Uang Negara

Media Dinamika Global      

Presiden RI, Prabowo Subianto pidato saat di Peresmian
Bendungan Meninting, (Ist/Surya)

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, tegas, dan sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Penegasan itu disampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/26).

Di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah, aparat TNI-Polri, serta ribuan masyarakat yang hadir, Presiden menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi maupun kebocoran keuangan negara yang merugikan rakyat.

Menurut Presiden, seluruh penyelenggara negara memegang amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, setiap kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan bangsa.

"Seluruh kewenangan yang dimiliki pemerintah berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat," tegas Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu. Supremasi hukum, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Presiden juga kembali mengingatkan bahwa korupsi dan kebocoran anggaran merupakan penghambat utama pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya.

"Uang negara adalah uang rakyat. Tidak boleh bocor, tidak boleh disalahgunakan, dan harus kembali untuk kepentingan rakyat," ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan maupun kesulitan memperoleh pangan. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan pilar utama kedaulatan bangsa yang harus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, dan bendungan yang mampu meningkatkan produktivitas petani.

Peresmian Bendungan Meninting menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Bendungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air bagi lahan pertanian, mengurangi risiko kekeringan, serta mendukung peningkatan hasil produksi pangan di NTB.

Selain sektor pangan, Presiden juga menyoroti pentingnya mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu program yang terus didorong pemerintah adalah pengembangan bahan bakar nabati B50 yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.

Prabowo menyebut penghematan yang dihasilkan dari program tersebut berpotensi mencapai sekitar Rp170 triliun. Dana tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, rumah sakit, serta berbagai infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Meski berbagai kebijakan strategis kerap menghadapi tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

"Kita harus berani mengambil keputusan yang benar untuk bangsa dan rakyat. Pemerintah harus hadir, bekerja, dan memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," tegasnya.

Kunjungan Presiden ke NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang memadati lokasi peresmian Bendungan Meninting. Melalui momentum tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa seluruh agenda pembangunan pemerintah diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera, dengan pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi dan kebocoran keuangan negara.

Redaksi |

Resmikan Bendungan Meninting di NTB, ini Pesan Presiden Prabowo

Resmikan Bendungan Meninting di NTB, ini Pesan Presiden Prabowo

Media Dinamika Global      

Presiden RI, Prabowo Subianto saat resmikan Bendungan Meninting, (Ist/Surya)

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/26). Presiden juga meresmikan empat bendungan lain secara serentak yang berada di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan bendungan tidak boleh berhenti pada penyelesaian konstruksi semata. Manfaat bendungan, menurutnya, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama para petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

"Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai kepada petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara," tegas Presiden.

Prabowo menilai pembangunan infrastruktur sumber daya air merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, dan memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Presiden juga menekankan bahwa pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemerintahan. Menurutnya, sebuah proyek dapat direncanakan dan dimulai oleh satu pemerintahan, lalu diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya.

"Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai membangun mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah pembangunan bangsa. Inilah kebangkitan bangsa," ujarnya.

Selain menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, Presiden mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan memastikan setiap anggaran pembangunan digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

"Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia," katanya.

Kepada para kepala daerah dan pemimpin di berbagai tingkatan, Presiden berpesan agar menjalankan amanah dengan tulus dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

"Pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Hindari niat menjadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Pemimpin yang suka berbohong adalah bencana bagi rakyat," pesan Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa lima bendungan yang diresmikan merupakan bagian dari program pembangunan bendungan nasional periode 2015–2025 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi.

Lima bendungan tersebut meliputi Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB; Bendungan Jlantah di Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Sidan di Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Aceh Utara; dan Bendungan Rukoh di Pidie, Aceh.

Menurut Menteri PU, kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik dengan jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer yang mampu melayani sekitar 40.000 hektare lahan pertanian. Infrastruktur tersebut diproyeksikan meningkatkan produksi padi hingga sekitar 720.000 ton per tahun, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mengurangi risiko banjir pada kawasan seluas sekitar 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui potensi pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga surya terapung.

Khusus Bendungan Meninting, bendungan ini akan mengairi sekitar 1.600 hektare lahan pertanian di Lombok Barat, meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi tiga kali panen dalam setahun, menyediakan air baku bagi sekitar 100 ribu jiwa, serta membantu mengurangi potensi banjir di wilayah Lombok Barat dan sebagian Kota Mataram.

Selain itu, kehadiran Bendungan Meninting  mampu mengakhiri konflik perebutan air antarpetani yang selama bertahun-tahun kerap terjadi saat musim kemarau.

Peresmian Bendungan Meninting bersama empat bendungan lainnya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional.

Pemerintah berharap keberadaan bendungan-bendungan tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan Indonesia.

Redaksi |

HEBOH! Presiden Prabowo Datang ke NTB, Sebut Punya Utang kepada Rakyat NTB

HEBOH! Presiden Prabowo Datang ke NTB, Sebut Punya Utang kepada Rakyat NTB

Media Dinamika Global      

Presiden RI Prabowo saat datang peresmian
Bendungan Meninting di NTB, (Ist/Surya)

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara Barat (NTB) disambut antusias ribuan warga yang memadati lokasi peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat (10/7/2026). Suasana meriah dan penuh semangat mewarnai kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Dalam pidatonya yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat, Presiden Prabowo mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan sekaligus menyentuh. Ia mengaku masih memiliki "utang" kepada rakyat NTB atas kesetiaan dan dukungan yang terus diberikan kepadanya selama perjalanan politik nasional.

"Saya merasa masih punya utang kepada rakyat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas kesetiaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada saya," ujar Presiden di hadapan ribuan warga yang hadir.

Pernyataan tersebut langsung mendapat tepuk tangan meriah dari masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa utang yang dimaksud bukanlah utang materi, melainkan utang moral dan amanah yang harus dibayar melalui kerja nyata, pembangunan, serta kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurut Presiden, hubungan emosional antara dirinya dan masyarakat NTB telah terjalin sejak lama. Dukungan yang konsisten diberikan warga NTB dalam berbagai pemilihan presiden menjadi bukti kepercayaan besar yang tidak pernah ia lupakan.

"Kepercayaan rakyat adalah kehormatan sekaligus amanah. Amanah itu harus dijawab dengan kerja keras dan pengabdian yang tulus," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya persatuan nasional. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan perpecahan, rasa curiga, dan konflik yang dapat menghambat kemajuan Indonesia.

Menurutnya, hanya dengan persatuan dan semangat kebangsaan yang kuat, Indonesia mampu melanjutkan pembangunan dan mewujudkan cita-cita menjadi negara maju serta sejahtera.

Kunjungan Presiden Prabowo ke NTB kali ini menjadi perhatian besar masyarakat. Selain meresmikan Bendungan Meninting yang diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan air bagi masyarakat Lombok, Presiden juga menunjukkan kedekatannya dengan warga melalui berbagai interaksi langsung selama kunjungan berlangsung.

Kehadiran Presiden di NTB tidak hanya menjadi momentum peresmian proyek strategis nasional, tetapi juga mempertegas komitmennya untuk terus bekerja bagi rakyat dan membalas kepercayaan yang selama ini diberikan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

"Dukungan rakyat NTB akan selalu saya ingat. Itu menjadi pengingat bagi saya untuk bekerja lebih keras dan mengabdi sepenuh hati kepada rakyat Indonesia," tutup Presiden Prabowo.

Redaksi |

Partai PRIMA NTB Ajak Masyarakat Kedepankan Dialog dalam Menyikapi Dinamika Program MBG

Partai PRIMA NTB Ajak Masyarakat Kedepankan Dialog dalam Menyikapi Dinamika Program MBG

Media Dinamika Global      

Irfan Ketua Partai PRIMA NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Dinamika yang berkembang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Beragam pandangan, kritik, dan masukan terhadap pelaksanaan program tersebut dinilai sebagai bagian dari proses demokrasi yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana.

Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Partai PRIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sdr. Irfan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengedepankan persatuan, menjaga situasi yang kondusif, serta menyampaikan setiap aspirasi melalui mekanisme yang konstitusional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, Kepentingan nasional harus utama di atas kepentingan apapun, maka setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat tentu terbuka terhadap masukan dan evaluasi. Oleh karena itu, penyampaian kritik hendaknya dilakukan secara objektif, berdasarkan data dan fakta, serta mengedepankan dialog sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, yang perlu dijaga bersama adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu persatuan maupun stabilitas daerah," ujarnya.

Irfan menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menekan angka pengangguran dan kualitas kesehatan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik, ibu hamil dan lansia. Meski demikian, apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kekurangan maupun kendala di lapangan, maka hal tersebut sepatutnya menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Ia berharap masyarakat dapat berperan aktif dengan memberikan masukan yang konstruktif sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diperbaiki tanpa harus menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Selain itu, Irfan juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memperkeruh suasana, bahkan memicu terjadinya gesekan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah dan dialog yang konstruktif. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dijalankan dapat terus dievaluasi dan disempurnakan demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Irfan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, ketertiban umum, serta menghormati hak-hak masyarakat lainnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dari tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik maupun perpecahan, sehingga iklim kehidupan sosial dan politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat tetap terjaga dengan baik.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Dengan mengedepankan dialog dan semangat persatuan, saya yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik tanpa harus mengorbankan stabilitas daerah," tutupnya.

Redaksi |

Pemprov NTB dan Unram Resmi Kolaborasikan Program Desa Berdaya dan Profesor Berdampak

Pemprov NTB dan Unram Resmi Kolaborasikan Program Desa Berdaya dan Profesor Berdampak

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi NTB resmi menjalin kolaborasi strategis bersama Universitas Mataram (Unram). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Unram, Kamis (9/7/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB yang dipadukan dengan program unggulan Profesor Berdampak Universitas Mataram tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri puluhan guru besar dan profesor lingkungan Universitas Mataram.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun hubungan erat dengan para profesor dan guru besar dalam mensukseskan berbagai program pembangunan NTB, sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat ke depannya.

"Dengan ilmu para guru besar dan profesor, Kami berharap dapat membantu mensukseskan program-program pembangunan pemerintah terutama program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan saat ini," harap Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal di hadapan para Guru Besar dan profesor Universitas Mataram.

Miq Iqbal menyampaikan bahwa masalah kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat di berbagai desa di NTB masih menjadi PR bersama. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya difokuskan pada pengembangan desa mandiri sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi melalui optimalisasi potensi dan icon (tematik) lokal.

"Satu tahun terakhir, saya melihat kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga, kita menyadari bahwa mereka butuh lebih dari sekadar jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan atau bantuan PKH untuk sekadar meneruskan hidup," ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur menaruh harapan besar agar para profesor dapat menghadirkan inovasi baru. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi yang paling krusial adalah pendampingan dan inspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa mereka.

"Selain pendamping desa berdaya yang sudah direkrut, Kita butuh inovasi dari para guru besar untuk menggerakkan perkembangan bisnis di tingkat desa," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unram, Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika Unram dalam mendukung pembangunan daerah. Program Profesor Berdampak Unram adalah inisiatif akademik dari Universitas Mataram yang mewajibkan para guru besar (profesor) agar riset dan keilmuannya tidak hanya berhenti pada publikasi, melainkan memberikan solusi nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rektor menegaskan bahwa sebanyak 22 kelompok yang melibatkan 120 Profesor telah disiapkan untuk diterjunkan langsung dalam mendukung program Desa Berdaya. Menurutnya, Kedua program ini sangat sejalan dalam mendukung penguatan ekonomi lokal masyarakat desa. Dengan keilmuan, riset dan pengalaman dari para guru besar diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

"Hari ini kami menunjukkan komitmen. Saya percaya dengan para profesor senior kita. Program ini direncanakan berjalan selama tiga tahun dengan target utama menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," jelas Prof. Sukardi.

Tidak berhenti di situ, Rektor Unram juga memaparkan rencana perluasan program ke depan. "Harapan kami tentu pendampingan ini semakin intensif. Selain para profesor, tahun depan kami akan melibatkan para dosen serta mahasiswa KKN untuk memperkuat ekosistem Desa Berdaya ini," ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat NTB, di mana ilmu pengetahuan dari menara gading kampus benar-benar menyentuh dan memberikan solusi nyata dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Redaksi |

Tahap II, Polres Dompu Serahkan Tersangka dan BBM Kasus Pencurian ke Kejaksaan

Tahap II, Polres Dompu Serahkan Tersangka dan BBM Kasus Pencurian ke Kejaksaan

Media Dinamika Global      

Dompu, Media Dinamika Global – Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dompu melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Dompu dalam perkara tindak pidana pencurian biasa, Rabu (8/7/2026) sekitar pukul 13.00 Wita di Kantor Kejaksaan Negeri Dompu.

Tersangka yang diserahkan berinisial A (20), warga Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan.

Adapun barang bukti yang turut diserahkan meliputi satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor, satu buah BPKB sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi EA 6701 LC, satu buah STNK kendaraan, serta satu buah kunci kendaraan beserta gantungannya.

Kasus tersebut ditangani berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/IV/2026/SPKT/POLRES DOMPU/POLDA NTB tanggal 22 April 2026, dengan sangkaan tindak pidana pencurian biasa.

Kasat Reskrim Polres Dompu, IPTU Fitrawan Dwi Ramadhani, S.Tr.K., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan Tahap II merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan tahapan lanjutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dengan demikian, proses penanganan perkara memasuki tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Dompu,” jelas Fitrawan.

Sementara itu, Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Dompu IPTU I Nyoman Suardika menyampaikan bahwa Polres Dompu berkomitmen menangani setiap perkara pidana secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kami memastikan setiap proses penyidikan dilaksanakan secara akuntabel hingga tuntas. Tahap II ini menjadi bentuk sinergi antara Polri dan Kejaksaan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar IPTU Nyoman.

Kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti berakhir sekitar pukul 15.00 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Polres Dompu mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana.

Redaksi |