Harga Mulai Rp14 Juta, Lapak Jhul Farm Tawarkan Sapi Qurban Sehat dan Siap Antar Gratis

Harga Mulai Rp14 Juta, Lapak Jhul Farm Tawarkan Sapi Qurban Sehat dan Siap Antar Gratis

Media Dinamika Global      

Lapak Jhul Farm, (Ist/Surya)

Karawang, Media Dinamika Global – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, kebutuhan masyarakat akan hewan qurban berkualitas semakin meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, Lapak Jhul Farm hadir menawarkan sapi qurban unggulan langsung dari Pulau Sumbawa dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau.

Lapak Jhul Farm dikenal menyediakan sapi qurban yang dipelihara secara alami, sehat, dan terawat. Dengan berbagai pilihan ukuran dan harga, pelanggan dapat memilih sapi qurban sesuai kebutuhan, baik untuk qurban pribadi, keluarga, kelompok, hingga perusahaan.

Owner/Pemilik Lapak Jhul Farm, Jhul  menjelaskan bahwa sapi asal Sumbawa memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sapi lainnya, seperti daging yang lebih padat, lemak lebih sedikit, kulit lebih tipis, serta tulang yang lebih kecil.

“Kami ingin memberikan hewan qurban terbaik untuk masyarakat. Semua sapi kami dirawat dengan baik dan siap untuk kebutuhan Idul Adha tahun 2026,” ujar Jhul dan nama akun facebooknya "Jhi Wan" saat diwawancara langsung awak media ini di lapaknya, Minggu, (3/05/26).

Daftar Ukuran & Harga Sapi Qurban

200 Kg – 240 Kg = Rp15 Juta – Rp17 Juta

250 Kg – 300 Kg = Rp18 Juta – Rp20 Juta

310 Kg – 350 Kg = Rp21 Juta – Rp24 Juta

360 Kg – 400 Kg = Rp24 Juta – Rp26 Juta

410 Kg – 450 Kg = Rp27 Juta – Rp29 Juta

460 Kg – 500 Kg = Rp30 Juta – Rp33 Juta

Tidak hanya menawarkan kualitas premium, Lapak Jhul Farm juga memberikan layanan gratis perawatan dan pengiriman khusus wilayah Jabodetabek, sehingga pelanggan tidak perlu repot dalam proses distribusi.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Lapak Jhul Farm semakin diminati masyarakat. Banyak pelanggan merasa lebih nyaman karena bisa memilih langsung sapi qurban sesuai budget dan kebutuhan.

Berlokasi di Jl. Lame Blok Lame No.26 3, RT.001/RW.8, Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bks, Jawa Barat (Patokan, Perumahan Mabes TNI-AD dan Alfamart Raya Kalimanggis), Lapak Jhul Farm juga membuka pemesanan cepat melalui WhatsApp: 0812 9369 5169 dan 0859 3704 5738.

Dengan pelayanan profesional, kualitas terjamin, dan harga bersaing, Lapak Jhul Farm menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin berqurban dengan aman, nyaman, dan penuh keberkahan.

“Qurban adalah ibadah yang istimewa, maka hewan qurban pun harus yang terbaik. Kami siap membantu masyarakat mendapatkan pilihan terbaik,” tutup pria asli Bima ini.

Redaksi |

Tinjau Pelabuhan Kilo, Anggota DPR RI Mori Hanafi Tegaskan Proyek Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Tinjau Pelabuhan Kilo, Anggota DPR RI Mori Hanafi Tegaskan Proyek Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Media Dinamika Global      

Mori Hanafi saat tinjau lokasi proyek pelabuhan Kilo bersama
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, (Ist/Surya)

Dompu, Media Dinamika Global – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pembangunan Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), agar proyek tersebut berjalan sesuai rencana dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Mori saat melakukan peninjauan lokasi proyek bersama Bupati Dompu, Bambang Firdaus, pada Rabu (29/4/2026).

“Pengawasan harus diperketat agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang. Yang paling penting, pelabuhan ini harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Mori di sela kunjungan kerja tersebut.

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pembangunan Pelabuhan Kilo berjalan optimal dalam mendukung program infrastruktur nasional, khususnya sektor transportasi laut di wilayah NTB.

Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Dompu Muttakun, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Kantor UPP Kelas III Calabai Prayitno, Camat Kilo, para kepala desa, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Mori Hanafi menyoroti bahwa proyek bernilai miliaran rupiah itu harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang agar tidak berakhir menjadi proyek yang tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut legislator Partai NasDem asal NTB tersebut, selain pembangunan fisik, kesiapan fasilitas operasional juga harus menjadi perhatian serius sejak awal agar pelabuhan dapat langsung difungsikan setelah selesai dibangun.

“Jangan sampai hanya bangunan fisik tanpa kesiapan operasional. Itu harus dipikirkan sejak awal,” ujarnya.

Ia menilai Pelabuhan Kilo memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam memperlancar distribusi hasil perikanan dan pertanian, sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Dompu.

Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya Komisi V, dalam memastikan pembangunan infrastruktur transportasi laut di daerah berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dengan pengawasan yang maksimal, Mori berharap Pelabuhan Kilo nantinya benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Dompu, bukan sekadar proyek pembangunan tanpa hasil nyata.

Redaksi |

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Desak Gubernur Turun Tangan soal Upah Buruh dan Tagih Janji Perbaikan Jalan di Bima

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB Desak Gubernur Turun Tangan soal Upah Buruh dan Tagih Janji Perbaikan Jalan di Bima

Media Dinamika Global      

Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa NTB saat menggelar aksi
Demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur NTB, Jumat (1/5). Massa aksi menuntut pemerintah segera merealisasikan upah layak bagi buruh serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mangkrak, khususnya di wilayah Kabupaten Bima.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA itu dipenuhi orasi-orasi tajam bernada kritik terhadap pemerintah daerah. Para demonstran menyoroti kondisi buruh yang masih menerima upah di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP), yang dinilai sangat jauh dari kata sejahtera.

“Dapat dilihat hari ini, banyak sekali buruh yang mendapatkan upah di bawah UMP. Upah tersebut belum bisa dikatakan layak untuk buruh,” ujar salah seorang orator di tengah aksi.

Selain persoalan kesejahteraan buruh, massa juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama di Kabupaten Bima.

“Pemerintah seakan tutup mata terkait permasalahan yang ada di NTB saat ini, salah satunya infrastruktur jalan yang tidak kunjung diperbaiki di Kabupaten Bima,” tegas orator lainnya.

Koordinator Umum Aksi, Dodik, menjelaskan bahwa tuntutan massa terbagi dalam dua klaster utama, yakni tuntutan umum dan tuntutan regional.

Untuk tuntutan umum, massa mendesak adanya penyesuaian upah buruh sesuai standar hidup layak serta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.

Sementara pada tuntutan regional, mereka meminta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan rusak di Kabupaten Bima, serta kebijakan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat NTB secara menyeluruh.

Sekitar pukul 16.48 WITA, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB hadir mewakili Gubernur untuk menemui massa aksi. Namun, dialog tersebut tidak menghasilkan keputusan konkret karena Sekda mengaku tidak memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan poin-poin tuntutan yang disampaikan.

Kondisi itu memicu kekecewaan demonstran. Massa pun menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Selasa (5/5) dengan jumlah peserta yang lebih besar.

Mereka menegaskan bahwa pada aksi berikutnya, Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, harus hadir langsung tanpa diwakilkan.

“Kami tidak ingin lagi perwakilan. Gubernur harus hadir sendiri dan mendengar langsung jeritan rakyat,” tegas Dodik saat menutup aksi.

Aksi kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk ultimatum kepada Pemerintah Provinsi NTB agar segera menjawab tuntutan rakyat, bukan sekadar memberikan janji tanpa realisasi.

Redaksi |

Gubernur NTB Tetapkan Empat Pilar Pembangunan Desa

Gubernur NTB Tetapkan Empat Pilar Pembangunan Desa

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan desa sebagai pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Miq Iqbal.

Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar.

Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.

Di sektor ketahanan pangan, desa didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.

Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI untuk memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.

“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Miq Iqbal.

Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, S.H, M.H, menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.

Redaksi |

Pemprov NTB Genjot Penurunan Stunting, Fokus Intervensi Kasus dan Perbaikan Data

Pemprov NTB Genjot Penurunan Stunting, Fokus Intervensi Kasus dan Perbaikan Data

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penurunan angka stunting dengan menekankan validasi data dan intervensi terarah pada kasus yang sudah teridentifikasi. Upaya ini ditargetkan berjalan serentak mulai pertengahan Mei 2026.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan akurasi data sebagai dasar intervensi. Validasi data dilakukan setelah pendataan posyandu April, sebelum kemudian seluruh perangkat bergerak menangani kasus di lapangan.

“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pencegahan, Percepatan, Penurunan Stunting ( TP3S) provinsi NTB, Kamis (30/4/2026) bertempat di Ruang Rapat Bappeda.

Ia menegaskan, penanganan stunting tidak lagi terbatas pada desa tertentu, melainkan menjadi gerakan menyeluruh di seluruh wilayah NTB. Namun, daerah dengan angka tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara akan menjadi prioritas utama.

“Kita tidak bicara 40 desa saja. Ini seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen. Lombok Timur mencatat angka tertinggi sebesar 20,72 persen, disusul Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.

Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas dan lanjutan Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, menjelaskan, bahwa penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor.

“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Di situ kontribusinya sekitar 30 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah konkret meliputi pemberian imunisasi, pemantauan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, hingga pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping.

Sementara itu, intervensi sensitif yang berkontribusi hingga 70 persen melibatkan berbagai sektor, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Badaruddin menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan penanganan kasus yang sudah terjadi.

“Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai balita,” tegasnya.

Meski demikian, bagi anak yang sudah mengalami stunting, intervensi tetap dilakukan melalui pemenuhan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta jika ada.

Sebelumnya Ketua tim penggerak PKK NTB Sinta M. Iqbal berpesan agar program intervensi stunting ini dalam pelaksanaannya sukses, ia mengajak semua element untuk bekerjasama termasuk melibatkan pengurus PKK dikabupaten/kota serta kader posyandu yang tersebar.

“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng”. Pesan bunda Sinta.

Upaya lintas sektor dan pendekatan berbasis data ini juga dilaksanakan bukan hanya dalam rangka penurunan stunting namun sebagai persiapan survei gizi tahun 2026.

Redaksi |

Kapolda NTB Pimpin Anev Kamtibmas Triwulan I 2026, Tekankan Deteksi Dini dan Sinergi Lintas Sektoral

Kapolda NTB Pimpin Anev Kamtibmas Triwulan I 2026, Tekankan Deteksi Dini dan Sinergi Lintas Sektoral

Media Dinamika Global      

Kapolda NTB memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi Kegiatan
Kamtibmas Triwulan I Tahun Anggaran 2026, (Ist/Surya)

Mataram-NTB, Media Dinamika Global – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kegiatan Kamtibmas Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Rabu (29/04/2026).

Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Wakapolda NTB, para Pejabat Utama Polda NTB, serta seluruh Kapolres/ta jajaran. Sementara itu, pejabat utama di tingkat Polres/ta mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting dari wilayah masing-masing, dipimpin oleh Wakapolres setempat.

Dalam arahannya, Kapolda NTB menegaskan bahwa Anev Kamtibmas bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting untuk melakukan pembenahan tata kelola operasional kepolisian agar lebih terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.

“Anev ini menjadi ruang evaluasi bersama agar pelaksanaan tugas kepolisian ke depan semakin terarah, terukur, dan terintegrasi,” tegas Irjen Pol. Edy Murbowo.

Ia menyoroti berbagai dinamika global dan nasional yang berpotensi berdampak pada situasi keamanan daerah, mulai dari perkembangan geopolitik, fenomena El Nino, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga agenda peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Perkuat Intelijen dan Pendekatan Humanis

Kapolda NTB menekankan pentingnya peran fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Ia juga mengingatkan agar setiap penanganan aksi unjuk rasa dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Semua fungsi harus bekerja optimal agar setiap potensi gangguan dapat dideteksi lebih awal, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah preventif,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, sehingga dapat dicegah sebelum berkembang menjadi situasi yang lebih besar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTB juga menekankan penguatan integritas internal serta sinergitas lintas sektoral sebagai kunci keberhasilan menjaga stabilitas keamanan.

“Perkuat integritas dan sinergitas antar lembaga serta instansi terkait. Upaya pencegahan gangguan Kamtibmas tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama,” tegasnya.

Rapat Anev ini juga diisi dengan pemaparan dari masing-masing satuan kerja (Satker) dan satuan wilayah (Satwil) terkait perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum masing-masing. Paparan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pengambilan langkah strategis ke depan.

Dengan digelarnya Anev ini, diharapkan seluruh jajaran Polda NTB semakin siap menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan serta mampu menjaga situasi Kamtibmas yang aman, kondusif, dan terkendali di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Redaksi |