Hut Ke-80 Polri, Ditpolairud Polda NTB Salurkan Bantuan kepada Warga Pesisir

Hut Ke-80 Polri, Ditpolairud Polda NTB Salurkan Bantuan kepada Warga Pesisir

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Polri dengan tema “Polri Untuk Masyarakat”, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB melaksanakan kegiatan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pesisir di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, pada Kamis (25/06/26).

Kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu pada pukul 09.00 WITA di Dusun Telagak Lupi, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan dilanjutkan pada pukul 11.00 WITA di Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kegiatan tersebut, personel Ditpolairud Polda NTB menyalurkan sebanyak 100 paket sembako dan 1 (satu) unit kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diterima langsung oleh warga setempat sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

Dirpolairud Polda NTB, Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-80 Polri yang mengusung semangat “Polri Untuk Masyarakat”.

“Melalui kegiatan bantuan sosial ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan perhatian dan kepedulian kepada warga yang membutuhkan. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan semakin mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat,” ujar Kombes Pol Boyke F.S. Samola.

Lebih lanjut, Dirpolairud Polda NTB menegaskan bahwa semangat HUT Ke-80 Polri menjadi momentum bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat secara humanis dan profesional.

Masyarakat penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ditpolairud Polda NTB atas kepedulian yang diberikan. Mereka berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Selama pelaksanaan kegiatan bantuan sosial berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat dalam menyambut HUT Ke-80 Polri Tahun 2026.

Redaksi |

APBD Sumbawa Barat Tembus Rp2,29 Triliun, Birokrasi Kenyang, Rakyat Masih Gigit Jari?

APBD Sumbawa Barat Tembus Rp2,29 Triliun, Birokrasi Kenyang, Rakyat Masih Gigit Jari?

Media Dinamika Global      

Aktivitas Perempuan Yuni Bourhany dengan berground
Kantor Gubernur NTB, (Ist/Surya)

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun 2026 menembus angka fantastis Rp2,29 triliun. Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, muncul pertanyaan yang semakin keras dari publik. Benarkah uang rakyat itu kembali kepada rakyat, atau justru lebih banyak habis untuk menghidupi birokrasi?

Aktivis perempuan NTB, Yuni Bourhany, menilai postur APBD KSB menunjukkan ironi. Di saat anggaran meningkat ratusan miliar rupiah, manfaat yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding dengan besarnya dana yang dikelola pemerintah daerah.

"Kalau APBD terus membengkak tetapi rakyat masih bertanya di mana lapangan kerja, di mana peningkatan kesejahteraan, maka pemerintah wajib menjawab dengan data, bukan sekadar slogan," tegas Yuni.

Berdasarkan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah meningkat menjadi Rp2,14 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,28 triliun. Namun, dari total belanja tersebut, Rp1,33 triliun atau sekitar 58,3 persen dialokasikan untuk belanja operasi. Sebaliknya, belanja modal yang diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi hanya sebesar Rp668,8 miliar atau sekitar 29,3 persen.

Menurut Yuni, komposisi tersebut menimbulkan kesan bahwa APBD masih lebih banyak digunakan untuk membiayai mesin pemerintahan dibanding mempercepat kesejahteraan masyarakat.

"Kalau lebih dari separuh APBD habis untuk belanja operasional, sementara angka 4,7 persen atau sekitar 3.200 tenaga kerja. Hingga akhir 2025, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 3,15 persen atau sekitar 2.600 tenaga kerja dikutip di Lombok Post, publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan uang daerah," ujarnya.

Ia mempertanyakan apakah tambahan belanja operasi hingga Rp270 miliar benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik atau justru hanya memperbesar biaya birokrasi.

"Rakyat tidak bisa hidup dari angka APBD yang besar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan, pendapatan, dan kesempatan usaha," katanya.

Yuni juga menyoroti klaim pemerintah mengenai diversifikasi ekonomi pascatambang. Menurutnya, berbagai program di sektor pangan, energi, kelautan, dan pariwisata semestinya dapat menghasilkan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Kalau hasil akhirnya pengangguran hanya turun puluhan orang, masyarakat berhak bertanya apakah program itu benar-benar efektif atau hanya bagus di atas kertas," kritiknya.

Sorotan juga diarahkan pada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) KSB Tahun 2026 menjadi Rp3.136.468. Meski secara nominal naik sekitar 11,1 persen dibanding tahun sebelumnya, pelemahan nilai tukar rupiah membuat kenaikan tersebut dinilai tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Jika dihitung menggunakan nilai tukar dolar Amerika Serikat, UMK KSB hanya naik dari sekitar USD173 menjadi sekitar USD175 atau hanya sekitar satu persen. Artinya, sebagian besar kenaikan upah lebih banyak mengimbangi pelemahan nilai rupiah dibanding benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat.

"Jangan sampai pemerintah bangga dengan kenaikan angka nominal, sementara masyarakat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena harga barang ikut naik," kata Yuni.

Ia menegaskan ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya APBD maupun tingginya serapan anggaran.

"APBD bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah. Itu uang rakyat. Kalau anggarannya terus naik tetapi kesejahteraan masyarakat berjalan di tempat, maka kritik bukan hanya wajar, melainkan sebuah kewajiban dalam demokrasi," tegasnya.

Karena itu, Yuni mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama DPRD membuka secara transparan rincian penggunaan belanja operasi Rp1,33 triliun, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, program pemberdayaan UMKM, padat karya, hingga jumlah tenaga kerja lokal yang benar-benar memperoleh manfaat dari proyek-proyek APBD.

"Rakyat tidak membutuhkan pidato tentang keberhasilan. Rakyat membutuhkan bukti bahwa setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya mempertebal biaya birokrasi," pungkasnya.

Pihak Pemda Kabupaten Sumbawa Barat belum bisa dikonfirmasi sehingga, berita diterbitkan. Media Dinamika Global terus berupaya meminta konfirmasi demi perimbangan berita.

Redaksi |

KI NTB Minta DLHK Buka Data dan Dokumen Carbon Trading, Tegaskan Bukan Informasi yang Dikecualikan

KI NTB Minta DLHK Buka Data dan Dokumen Carbon Trading, Tegaskan Bukan Informasi yang Dikecualikan

Media Dinamika Global      

Komisioner KI NTB, Suaeb Qury (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Suaeb Qury, meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB membuka data dan dokumen terkait program perdagangan karbon (carbon trading) yang disebut telah berjalan sejak tahun 2024.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul kesulitan yang dialami sejumlah wartawan dalam memperoleh informasi dan konfirmasi dari DLHK NTB terkait pelaksanaan program yang berpotensi memiliki nilai ekonomi besar tersebut.

Menurut Suaeb, media memiliki hak untuk memperoleh informasi publik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

"Media memiliki fungsi kontrol sosial dan berhak memperoleh informasi publik untuk kepentingan pemberitaan. Jika wartawan telah melakukan konfirmasi secara patut namun tidak mendapatkan tanggapan dalam waktu yang cukup lama, tentu hal itu tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik," ujar Suaeb. Kamis, (25/6/26).

Ia menegaskan bahwa informasi mengenai perdagangan karbon berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan publik sehingga harus dapat diakses oleh masyarakat.

"Program perdagangan karbon merupakan kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi memiliki nilai ekonomi yang besar. Karena itu, informasi terkait pelaksanaan program tersebut seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," katanya.

Suaeb menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), badan publik wajib memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa data dan dokumen terkait perdagangan karbon pada prinsipnya merupakan informasi publik dan tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP, sepanjang tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk menutupinya.

"Kalau yang diminta adalah data terkait luas kawasan, dasar kerja sama, mekanisme pelaksanaan program, manfaat ekonomi, maupun dokumen kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan carbon trading, pada prinsipnya itu merupakan informasi publik yang harus dibuka. Itu bukan informasi yang secara otomatis masuk kategori dikecualikan dalam Pasal 17 UU KIP," tegasnya.

Menurut Suaeb, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana program perdagangan karbon memberikan manfaat bagi daerah serta bagaimana tata kelola program tersebut dijalankan.

"Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk akuntabilitas kepada publik. Semakin terbuka suatu lembaga, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan," ujarnya.

Komisi Informasi NTB juga mendorong DLHK NTB agar lebih responsif terhadap permintaan informasi dan konfirmasi yang diajukan wartawan maupun masyarakat. Ia mengingatkan bahwa apabila informasi yang diminta tidak diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, pemohon memiliki hak untuk mengajukan sengketa informasi melalui Komisi Informasi.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kabid PPPKH DLHK NTB, Bono, terkait luas kawasan perdagangan karbon, nilai ekonomi yang dihasilkan, mekanisme pengelolaan, serta dokumen pelaksanaan program tersebut belum memperoleh tanggapan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan program carbon trading yang diklaim telah berjalan sejak 2024, sementara data dan dokumen yang menjadi dasar pelaksanaannya masih belum dibuka kepada masyarakat.

Redaksi Surya Ghempar.

Gubernur NTB Resmi Terima SK Tuan Rumah PON XXII 2028

Gubernur NTB Resmi Terima SK Tuan Rumah PON XXII 2028

Media Dinamika Global      

JAKARTA, Media Dinamika Global – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa (23/6/2026). Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan para pemangku kepentingan terkait.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menyebut penyerahan SK tersebut sebagai kabar menggembirakan sekaligus momentum bersejarah bagi NTB yang kini secara resmi mengemban kepercayaan sebagai salah satu tuan rumah PON XXII Tahun 2028.

“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menerima secara resmi Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028. Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan yang matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Aka ini, kehadiran Gubernur NTB dalam prosesi tersebut merupakan bentuk penerimaan tanggung jawab secara resmi atas mandat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia. Penetapan ini juga mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap pengalaman dan kapasitas NTB dalam menggelar berbagai ajang olahraga berskala nasional maupun internasional.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 mengusung pola kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan keunggulan fasilitas yang dimiliki masing-masing daerah. Pembagian cabang olahraga akan disesuaikan dengan kesiapan venue, sementara DKI Jakarta berperan sebagai daerah penopang untuk cabang-cabang tertentu yang memerlukan fasilitas berstandar khusus.

“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” jelasnya.

Pascapenyerahan SK, Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat berbagai langkah persiapan, mulai dari penataan dan peningkatan kualitas venue, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan.

Di saat yang sama, pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar PON 2028 menjadi kebanggaan bersama. Keramahtamahan masyarakat, kesiapan pelayanan, serta dukungan dunia usaha, komunitas olahraga, dan pelaku UMKM diyakini akan menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan sekaligus menghadirkan pengalaman terbaik bagi atlet, ofisial, dan tamu dari seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Aka menyampaikan bahwa Gubernur NTB menyambut penetapan tersebut dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Menurutnya, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya ajang kompetisi olahraga, tetapi juga peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata, menggerakkan UMKM, menarik investasi, dan semakin memperkenalkan NTB secara luas.

Pengalaman NTB menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala besar, termasuk event olahraga nasional dan internasional, menjadi modal penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON. Dengan dukungan infrastruktur yang telah dimiliki dan semangat kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu menghadirkan penyelenggaraan yang profesional, akuntabel, dan berkesan.

Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen menjalankan arahan pemerintah pusat agar PON XXII Tahun 2028 diselenggarakan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional, sembari memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami optimistis NTB mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan Indonesia,” tutup Dr. Aka.

Redaksi |

Pemprov NTB Perkuat Komitmen Jaga Kerukunan Umat Beragama

Pemprov NTB Perkuat Komitmen Jaga Kerukunan Umat Beragama

Media Dinamika Global      

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir terima audiensi Kesbangpoldagri NTB,
Drs. H. Surya Bahari dengan Pastor Paroki St. Maria Immaculata Mataram,
RD. Martinus Emanuel Anno, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat komitmen dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama sebagai fondasi penting pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dalam audiensi yang diterima Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M., bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., dengan Pastor Paroki St. Maria Immaculata Mataram, RD. Martinus Emanuel Anno, di Mataram, Rabu (24/6/26).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Katolik di NTB.

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir terima audiensi Kesbangpoldagri NTB,
Drs. H. Surya Bahari dengan Pastor Paroki St. Maria Immaculata Mataram,
RD. Martinus Emanuel Anno, (Ist/Surya)

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan. Menurutnya, menjaga harmoni sosial dan memperkuat toleransi merupakan bagian dari visi pembangunan NTB yang mengedepankan kebersamaan dan persatuan.

“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus menjaga ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh umat beragama. Kerukunan yang selama ini terjaga dengan baik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pastor Martinus menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan umat Katolik. Ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan simbol keberagaman dan upaya mempererat persaudaraan lintas agama.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Pemprov NTB memastikan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan saling menghormati.

Sementara itu, Kepala Kesbangpoldagri NTB, H. Surya Bahari, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat stabilitas sosial dan menjaga NTB sebagai daerah yang aman, damai, dan toleran.

Sejalan dengan semangat pembangunan “NTB Makmur Mendunia” dan prinsip “No One Left Behind”, Pemerintah Provinsi NTB akan terus membuka ruang kolaborasi, memperkuat toleransi, serta memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapatkan perhatian yang setara dalam proses pembangunan daerah.

Redaksi |

Warga Menolak, Pemerintah Sudah Peringatkan, Mengapa Tower Bongancina Tetap Dibangun?

Warga Menolak, Pemerintah Sudah Peringatkan, Mengapa Tower Bongancina Tetap Dibangun?

Media Dinamika Global      

BULELENG, Media Dinamika Global – Polemik pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, memasuki babak yang semakin serius. Di tengah penolakan keras warga, muncul dugaan adanya penyerahan uang kompensasi kepada Perbekel Bongancina, Dewa Made Sariana.

Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Kadarisman selaku pihak yang disebut sebagai subkontraktor proyek bahkan mengakui adanya penyerahan uang kepada Perbekel Bongancina. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian warga karena pembangunan tower tetap berlangsung meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat: apakah uang kompensasi tersebut merupakan bantuan sosial biasa, kompensasi lingkungan, atau justru berkaitan dengan dukungan terhadap proyek yang hingga kini masih bermasalah secara administrasi?

Warga menilai persoalan ini harus dibuka secara terang-benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses pembangunan tower yang sejak awal dinilai minim transparansi.

Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan Surat Nomor T.600.3.3/4745/TRBK-DPUPRPERKIM/VI/2026, Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng secara tegas menyatakan bahwa pembangunan tower tersebut masih dalam proses pengurusan KKPR serta belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dalam surat resmi tersebut, PT Tower Bersama juga diperingatkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. Namun berdasarkan informasi warga dan hasil pantauan di lapangan, aktivitas proyek disebut masih berjalan.

Anggota BPD Desa Bongancina, Dewa Made Mertayasa, menyatakan masyarakat tetap menolak keberadaan tower tersebut karena dinilai mengabaikan aspirasi warga penyanding yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Menurut warga, sejak awal tidak pernah ada sosialisasi yang melibatkan masyarakat terdampak langsung. Bahkan beberapa warga mengaku baru mengetahui keberadaan proyek setelah alat berat dan material bangunan masuk ke lokasi.

Yang menjadi sorotan, proyek tersebut hanya berbekal rekomendasi Perbekel Bongancina dan surat persetujuan dari PLT Camat Busungbiu. Padahal rekomendasi maupun surat persetujuan tersebut bukan merupakan izin final yang dapat dijadikan dasar untuk memulai konstruksi bangunan sebelum izin utama diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Warga juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang dianggap membiarkan proyek terus berjalan meskipun sudah mendapatkan SP-1 dan SP-2.

"Kalau sudah ada SP-2 dan pembangunan masih berjalan, lalu apa fungsi pengawasan pemerintah?" tanya salah satu warga.

Masyarakat kini menunggu apakah pada 25 Juni 2026 Dinas PUPR Kabupaten Buleleng benar-benar menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) sebagaimana tahapan sanksi administrasi yang berlaku.

Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan dokumen yang beredar dan keterangan warga, terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang patut ditelusuri oleh instansi terkait.

1. Diduga melakukan kegiatan pembangunan sebelum seluruh izin yang dipersyaratkan diterbitkan.

2. Diduga mengabaikan Surat Peringatan Tertulis dari pemerintah daerah.

3. Diduga tidak melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada warga penyanding yang terdampak langsung.

4. Diduga tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

5. Diduga terjadi penyerahan uang kompensasi kepada pihak tertentu yang perlu dijelaskan dasar hukum, tujuan, dan penggunaannya.

Potensi Konsekuensi Hukum

Apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan bangunan gedung, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Penghentian sementara kegiatan pembangunan.

- Penyegelan lokasi proyek.

- Pembekuan atau pencabutan izin.

- Perintah pembongkaran bangunan.

- Denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, apabila dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara pemerintahan Desa terkait dengan kewenangan jabatan atau bertujuan mempengaruhi proses administrasi dan pengambilan keputusan, maka hal tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan APH (Aparat Penegak Hukum). Namun demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pembuktian yang sah sesuai hukum yang berlaku.

Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah

Kini sorotan publik tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas PUPR, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum.

Apakah SP-3 benar-benar akan diterbitkan?

Apakah pembangunan tower akan dihentikan?

Apakah dugaan penyerahan uang kompensasi kepada Perbekel Bongancina akan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya berani menjamin proyek tersebut tetap berjalan meskipun telah mendapat peringatan resmi dari pemerintah?

Masyarakat Bongancina menegaskan satu sikap yang sama, pembangunan tower harus dihentikan sementara sampai seluruh izin lengkap, seluruh persoalan transparansi dijelaskan, dan aspirasi warga benar-benar didengar. RED.