Dari Lombok Timur, Tuna NTB Menembus Pasar Amerika

Dari Lombok Timur, Tuna NTB Menembus Pasar Amerika

Media Dinamika Global      

Lombok Timur, Media Dinamika Global - Dari pesisir Lombok Timur, produk perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menembus pasar Amerika Serikat. PT High Point Fisheries (HPF) di Kahyangan, Labuhan Lombok, kembali merealisasikan ekspor tuna, sekaligus menunjukkan bahwa komoditas laut NTB mulai bergerak dari sekadar bahan baku menjadi produk olahan bernilai tambah dan berdaya saing global.

Pelepasan ekspor secara simbolis dilakukan Senin (21/9/2026) oleh Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram Hafit Rahman, bersama Kepala Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Baiq Yuliani Hidayati, di Unit Pengolahan Ikan PT HPF, Kabupaten Lombok Timur. 

Ekspor tersebut sekaligus memperlihatkan tumbuhnya kapasitas industri pengolahan hasil perikanan NTB dalam memenuhi standar mutu, keamanan pangan dan persyaratan pasar internasional. PT HPF mulai dibangun pada 2022 dan memasuki pasar ekspor pada 2025. Pada tahun pertama, perusahaan merealisasikan 29 kontainer dengan produksi sekitar 597 ton dan nilai produksi sekitar Rp54,6 miliar.

Kinerja itu berlanjut pada 2026. Hingga 21 September, HPF telah merealisasikan 18 kontainer ekspor, dengan volume produksi lebih dari 355 ton dan nilai produksi melampaui Rp43,4 miliar. Pasar utamanya adalah Amerika Serikat, dengan produk fillet tuna sirip kuning (yellowfin tuna) dalam berbagai bentuk, antara lain saku, cube hand cut, ground meat, dan loin. 

Namun, menembus pasar Amerika tidak semata-mata soal volume. Mutu menjadi fondasi utama daya saing.

PT HPF telah menerapkan sejumlah standar dan sertifikasi penting, antara lain BRC (British Retail Consortium Global Standards), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Standar tersebut menjadi bagian dari jaminan keamanan pangan, konsistensi kualitas dan ketertelusuran produk yang dibutuhkan pasar global. 

Pada saat yang sama, pengembangan industri tetap diarahkan pada prinsip perikanan yang bertanggung jawab. Perusahaan menggunakan bahan baku yang dapat ditelusuri, mendorong praktik penangkapan yang lebih ramah lingkungan dan memberi perhatian terhadap perlindungan biota laut yang dilindungi. 

Dampak ekonomi juga mulai dirasakan di daerah. PT HPF telah menyerap lebih dari 80 tenaga kerja lokal, menunjukkan bahwa industri pengolahan tidak hanya memperpanjang rantai nilai komoditas, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi baru di daerah asal bahan baku. 

Bagi NTB, perkembangan tersebut penting karena potensi kelautan dan perikanan baru memberikan manfaat optimal apabila ditopang rantai usaha yang utuh—mulai dari penyediaan bahan baku, ketertelusuran, pengolahan, pengendalian mutu hingga pemasaran ke pasar internasional.

Penguatan industri pengolahan perikanan berorientasi ekspor juga sejalan dengan Misi Ketiga Provinsi NTB, yakni membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan dan kelautan-perikanan menuju terwujudnya industri agromaritim yang berkelanjutan. 

Karena itu, ekspor tuna dari Lombok Timur tidak sekadar mencatat pengiriman produk ke luar negeri. Di dalamnya terdapat proses membangun nilai tambah, standar mutu, lapangan kerja, rantai pasok daerah dan keberlanjutan sumber daya laut.

Dari pesisir Lombok Timur, tuna NTB kini tidak hanya bergerak menuju pasar Amerika. Yang ikut bergerak adalah nilai tambah daerah, daya saing industri, dan peluang NTB membangun ekonomi agromaritim yang mampu bersaing di pasar dunia.

Redaksi |

Dari Data ke Keputusan, NTB Bawa Satu Data ke Forum Nasional

Dari Data ke Keputusan, NTB Bawa Satu Data ke Forum Nasional

Media Dinamika Global      

Jakarta, Media Dinamika Global - Ketika pemerintah memiliki ribuan data, persoalan berikutnya bukan lagi bagaimana menambah jumlah data, tetapi bagaimana data tersebut membantu pemerintah memahami persoalan dan menentukan apa yang harus dilakukan. Gagasan inilah yang dibawa Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Halik memaparkan pengalaman NTB mengembangkan Satu Data sebagai ekosistem yang menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan informasi pimpinan daerah.

Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut mempertemukan unsur Kementerian/Lembaga pusat dan pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Pria yang akrab disapa Aka ini,  tampil bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, serta Sekretaris Daerah Gorontalo, membahas tema Pemanfaatan Data dan Analisis Berbasis Bukti untuk Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan Daerah, 

Di hadapan forum tersebut, Aka membawa satu pertanyaan sederhana: setelah data tersedia, digunakan untuk apa?

Menurutnya, pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk disimpan dalam portal. Data harus bergerak menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan persoalan, kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” jelas Aka.

Pengalaman NTB menunjukkan arah tersebut mulai dibangun. Jumlah dataset sektoral meningkat dari 795 menjadi 1.557 dataset, dengan 43 perangkat daerah aktif. Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB juga meningkat dari 53,44 kategori “Cukup” menjadi 75,85 kategori “Baik”.

Namun, Aka menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah dataset bukan ukuran akhir.

“Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan.”

Karena itu, NTB kini mendorong Satu Data masuk lebih jauh ke ruang pengambilan keputusan. Data tidak cukup hanya tersedia ketika dibutuhkan, tetapi harus menjadi salah satu rujukan ketika pemerintah menyusun perencanaan, menentukan sasaran dan target, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan program hingga mengevaluasi hasil.

Kebutuhan pimpinan daerah menjadi salah satu fokus pengembangan tersebut. Menurut Aka, pimpinan tidak membutuhkan ribuan dataset secara bersamaan. Yang dibutuhkan adalah jawaban atas pertanyaan: bagaimana kondisi daerah, apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, intervensi apa yang telah dilakukan, dan apakah intervensi tersebut berhasil.

Atas kebutuhan itu, NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan untuk membawa data lebih dekat kepada kebutuhan analisis dan informasi pimpinan.

Paparan tersebut mendapat perhatian dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus memantik ketertarikan sejumlah pemerintah daerah peserta forum. Beberapa daerah menyatakan keinginan untuk melakukan studi tiru ke NTB, terutama untuk mempelajari tata kelola NTB Satu Data dan bagaimana data dikembangkan menjadi informasi yang mendukung perencanaan serta kebutuhan pimpinan daerah.

Bagi Aka, ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama dalam membangun Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

Yang perlu direplikasi, menurutnya, bukan semata-mata aplikasi atau tampilan portal, melainkan cara membangun tata kelola, menjaga kualitas data, menghubungkan data lintas sektor, dan memastikan data digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan.

Forum nasional tersebut akhirnya memperlihatkan satu pergeseran penting: Satu Data tidak lagi cukup dinilai dari seberapa banyak data yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari seberapa jauh data mampu membantu pemerintah mengambil keputusan.

Bagi NTB, perjalanan itu belum selesai. Data adalah fondasi, portal adalah pintu masuk, analisis adalah jembatan dan keputusan pembangunan yang lebih tepat adalah tujuan akhirnya.

Redaksi |

NTB Bangkit di MTQ Nasional, Khairunnisa Bawa Pulang Juara 1

NTB Bangkit di MTQ Nasional, Khairunnisa Bawa Pulang Juara 1

Media Dinamika Global      

Gubernur NTB Sambut langsung Khairunnisa
bersama pelatih dan jajaran LPTQ NTB, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Kafilah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan hasil membanggakan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI di Semarang, Jawa Tengah. NTB berhasil menembus 10 besar nasional dengan menempati peringkat ke-9 dan meraih total nilai 34, melompat signifikan dari peringkat ke-23 pada MTQ Nasional XXX di Kalimantan Timur.

Prestasi tersebut semakin lengkap dengan capaian Khairunnisa, qariah asal Bima, yang meraih Juara 1 Qira'at Mujawwad Dewasa Putri. Wakil NTB lainnya juga turut berprestasi: Ahmad Masyhun meraih Juara 2 Tafsir Bahasa Arab, dan Maesarah meraih Juara 3 Tilawah Dewasa Putri. Selain itu, NTB meraih Harapan 1 Hafalan Al-Qur'an 10 Juz melalui Taqwa Hikmatullah, Harapan 2 Hafalan 30 Juz melalui M. Haikal Afad, serta Harapan 3 Qira'at Mujawwad Al-Qur'an Dewasa Putra melalui Ahmad Kodri. 

Sejumlah peserta lain juga masuk final, di antaranya Nihla Hudya Alnaisa (Tilawah Anak-Anak Putri), Holis Susabri (Tilawah Remaja Putra), dan peserta cabang Fahmil Qur'an.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut langsung Khairunnisa bersama pelatih dan jajaran LPTQ NTB di ruang kerjanya, Senin (21/9/2026). 

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kafilah yang telah berjuang membawa nama NTB di tingkat nasional.

"Alhamdulillah, harapan kita, walaupun baru satu, ada yang berhasil juara satu dari NTB. Ini kebahagiaan bagi kita semua," ujar Gubernur.

Menurutnya, kembalinya NTB ke 10 besar merupakan hasil pola pembinaan yang kini dilakukan lebih sistematis dan intensif. Jika sebelumnya training center (TC) hanya berlangsung beberapa hari, kali ini kafilah menjalani TC di Mataram selama sekitar 40 hari sebelum melanjutkan persiapan di Semarang.

Gubernur menegaskan, bahwa prestasi MTQ tidak semata diukur dari jumlah juara, melainkan bagian dari upaya menghidupkan syiar Al-Qur'an dan membangun generasi muda NTB. 

Ia juga menilai keberhasilan Khairunnisa membuktikan potensi perempuan NTB untuk berprestasi di tingkat nasional, dan berharap pengalamannya dapat menular kepada peserta junior untuk MTQ mendatang.

Khairunnisa sendiri mengaku pembinaan hampir dua bulan membuat persiapannya jauh lebih matang dibanding sebelumnya, dan berharap pola pembinaan tersebut terus ditingkatkan.

Gubernur mencatat bahwa tantangan NTB bukan sekadar menemukan talenta, melainkan menjaga agar talenta tidak "hijrah" membela daerah lain — seperti kasus qari asal Bima, Samsuri Firdaus, yang pernah dibina NTB namun kini berprestasi atas nama daerah lain. Karena itu, Pemprov NTB bersama LPTQ akan memperkuat sistem talent scouting hingga ke desa dan kecamatan, serta memastikan pembinaan berlanjut pasca-MTQ.

"Tidak boleh turun dari ranking 9 ini. Minimal 9. Syukur-syukur bisa masuk 5 besar dulu," pesan Gubernur, seraya menambahkan bahwa Pemprov akan memberikan bonus dan apresiasi kepada kafilah berprestasi, dengan besaran yang akan diumumkan kemudian.

Prestasi Khairunnisa berlanjut ke tingkat internasional. Gubernur mengungkapkan bahwa qariah asal Bima itu akan mengikuti MTQ Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Oktober mendatang, dan akan kembali menjalani pembinaan bersama LPTQ NTB sebelum keberangkatan.

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir, menambahkan bahwa selama MTQ Nasional di Semarang pihaknya turut memberi perhatian pada kondisi mental kafilah, termasuk pendampingan dari RS Mutiara Sukma yang dinilai penting untuk terus dikembangkan ke depan.

Khairunnisa menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur, Pemerintah Provinsi NTB, masyarakat dan mengapresiasi perhatian khusus Gubernur kepada para pelatih.

Redaksi |

Tiga Pengecer di Mpuri Diduga Jual Pupuk Diatas HET, Syaiful Desak KP3 dan Dinas Pertanian Turun Tangan

Tiga Pengecer di Mpuri Diduga Jual Pupuk Diatas HET, Syaiful Desak KP3 dan Dinas Pertanian Turun Tangan

Media Dinamika Global      

BIMA, Media Dinamika Global - Dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali mencuat di Kabupaten Bima. Kali ini, tiga pengecer pupuk di Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dengan harga melebihi ketentuan.

Persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua IKA PMII Madapangga, Syaiful. Ia meminta pemerintah tidak sekadar menerima laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.

Menurut Syaiful, pupuk bersubsidi bukan komoditas biasa. Pupuk tersebut diberikan melalui kebijakan pemerintah untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga yang telah ditentukan.

Karena itu, apabila benar terjadi penjualan di atas HET, persoalannya bukan sekadar selisih harga.

“Kalau benar dijual di atas HET, ini bukan persoalan sepele. Petani sudah menghadapi biaya produksi yang tinggi. Jangan sampai pupuk bersubsidi yang seharusnya membantu petani justru berubah menjadi beban tambahan,” tegas Syaiful.

HET Jangan Sekadar Angka di Atas Kertas

Syaiful mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi hingga ke tingkat pengecer.

Ia menilai, pemerintah harus memastikan rantai distribusi pupuk berjalan sesuai ketentuan, mulai dari distributor hingga pupuk diterima petani.

“Jangan sampai HET hanya menjadi angka di atas kertas. Kalau di lapangan petani tetap membeli dengan harga lebih tinggi, lalu siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.

Menurutnya, dugaan tersebut harus segera diverifikasi secara objektif.

Bukan hanya harga jual yang perlu diperiksa, tetapi juga stok pupuk, mekanisme penyaluran, data penerima, transaksi penjualan, hingga bukti pembayaran yang dimiliki petani.

Syaiful mendesak Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Dinas Pertanian Kabupaten Bima, distributor, pengawas pupuk bersubsidi serta pihak terkait lainnya segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Mpuri.

Ia menegaskan, langkah tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi polemik tanpa kepastian.

“Cek dan buktikan. Kalau memang ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Kalau tidak ada pelanggaran, jelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Syaiful, transparansi menjadi kunci. Jangan sampai petani hanya mendengar bahwa harga pupuk telah ditetapkan pemerintah, tetapi ketika membeli di lapangan justru harus membayar lebih tinggi.

Jangan Sampai Petani Selalu Jadi Pihak yang Dirugikan

Syaiful mengingatkan bahwa petani berada di posisi paling rentan dalam persoalan biaya produksi.

Harga benih, pestisida, tenaga kerja, pengolahan lahan dan kebutuhan produksi lainnya sudah menjadi beban tersendiri. Karena itu, jika pupuk bersubsidi yang seharusnya membantu petani justru diduga dijual di atas HET, maka pemerintah perlu memastikan duduk persoalannya.

“Jangan sampai petani terus menjadi pihak yang paling lemah dalam rantai distribusi pupuk. Pemerintah harus hadir dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani dengan harga sesuai ketentuan,” pungkasnya.

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi tiga pengecer, distributor, KP3, Dinas Pertanian Kabupaten Bima maupun pihak terkait, hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Kapolda NTB Sambangi Pesantren Dea Malela Sumbawa

Kapolda NTB Sambangi Pesantren Dea Malela Sumbawa

Media Dinamika Global      

Sumbawa, Media Dinamika Global - Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. bersama rombongan, Kamis (17/9/2026), bersilaturahmi ke Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela Sumbawa. Kunjungan berlangsung sekitar pukul 11.00 WITA.

Kedatangan Kapolda NTB disambut Ustadz Amiruddin, S.Pd., M.Si. selaku Sekretaris Pengurus Pesantren Dea Malela. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Kapolda NTB mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi dengan lingkungan pesantren.

"Silaturahmi seperti ini penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi. Kami ingin terus membangun hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pesantren," ungkapnya.

Pertemuan Kapolda NTB bersama keluarga besar pesantren juga menjadi ruang bertukar pandangan, terkait peran pesantren dalam kehidupan sosial dan pembinaan generasi muda.

Irjen Kalingga berharap komunikasi yang terjalin dapat terus berjalan, sehingga hubungan antara kepolisian dan lingkungan pesantren semakin erat.

"Semoga silaturahmi ini membawa manfaat dan komunikasi yang sudah terjalin dapat terus dijaga," tutup Irjen Pol. Kalingga.

Redaksi |

Wagub NTB: Kepastian Hukum Jadi Fondasi Kepercayaan Investor

Wagub NTB: Kepastian Hukum Jadi Fondasi Kepercayaan Investor

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” dengan tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).

Seminar tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda mengatakan, investasi tidak semata-mata berbicara tentang masuknya modal. Kehadiran investor juga membawa teknologi, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan aktivitas ekonomi baru yang dapat memberi dampak lebih luas bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah harus memastikan investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, mulai dari perizinan hingga aspek hukum yang melekat pada kegiatan bisnis.

“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan,” tegas Wagub.

Menurutnya, tema seminar sangat relevan dengan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Perubahan regulasi menuntut pelaku usaha dan profesi yang mendampingi mereka untuk memahami ketentuan terbaru agar setiap keputusan dan dokumen hukum yang dibuat memberikan kepastian serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Wagub berharap Ikatan Notaris Indonesia dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Notaris, kata dia, memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

NTB sendiri memiliki peluang investasi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan hingga ekonomi kreatif. Pemerintah daerah terus mendorong agar potensi tersebut dapat berkembang melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian.

Pesan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan perizinan nasional. Pemerintah telah melakukan penyesuaian implementasi KBLI 2025 dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko untuk meningkatkan kepastian klasifikasi usaha dan integrasi layanan antara OSS, Administrasi Hukum Umum (AHU), serta sistem terkait lainnya.

Ketua Pengurus INI NTB Lalu Mulyadi mengatakan, perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik. Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui AHU, serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya peran notaris dalam ekosistem transaksi dan tata kelola bisnis.

“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Ia berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum pembahasan regulasi, tetapi menghasilkan pemahaman yang lebih baik bagi notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum kegiatan bisnis.

Bagi Pemprov NTB, kepastian hukum menjadi bagian dari upaya membangun iklim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberikan ruang bagi investasi untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkas Wagub.

Dengan demikian, penguatan investasi NTB tidak berhenti pada upaya menarik modal masuk. Kepercayaan investor harus dibangun melalui kepastian perizinan, kepastian hukum, profesionalisme para pendukung dunia usaha, serta kehadiran pemerintah yang memberikan layanan secara jelas dan terukur. Di atas fondasi itulah investasi diharapkan tumbuh dan memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian serta masyarakat NTB.

Redaksi|