Pertamina Patra Niaga Bantah Dugaan Penyimpangan Distribusi LPG 3 Kg di Bima, Pastikan Penyaluran Sesuai Alokasi

Pertamina Patra Niaga Bantah Dugaan Penyimpangan Distribusi LPG 3 Kg di Bima, Pastikan Penyaluran Sesuai Alokasi

Media Dinamika Global      

Gas LPG 3 Kg, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) membantah tudingan adanya penyimpangan distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang menyebabkan kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah Kabupaten Bima.

Pertamina menegaskan bahwa penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Bima dan Kota Bima hingga saat ini tetap berjalan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data penyaluran, realisasi distribusi LPG bersubsidi di kedua wilayah tersebut telah mencapai 100 persen dari kuota harian yang tersedia.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa rata-rata penyaluran LPG 3 Kg di Kota Bima mencapai sekitar 3.920 tabung per hari, sedangkan di Kabupaten Bima mencapai sekitar 8.820 tabung per hari.

“Penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Bima dan Kota Bima hingga saat ini tetap dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Kami juga terus melakukan monitoring bersama pemerintah daerah, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran,” ujar Ahad, Selasa (14/7/26).

Menurut Pertamina, hasil pemantauan lapangan yang dilakukan bersama agen di sejumlah kecamatan, seperti Belo, Woha, Monta, Palibelo, Asakota, dan Rasanae Barat, menunjukkan bahwa kekosongan stok yang terjadi di beberapa pangkalan bersifat sementara dan disebabkan oleh tingginya tingkat serapan masyarakat.

Pertamina menilai peningkatan kebutuhan LPG subsidi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kebutuhan rumah tangga, bertambahnya aktivitas usaha mikro, serta dimulainya masa tanam di sejumlah wilayah pertanian yang turut mendorong konsumsi energi masyarakat.

Menanggapi adanya desakan sejumlah pihak agar dilakukan investigasi terhadap dugaan penimbunan maupun penyimpangan distribusi LPG 3 Kg, Pertamina menyatakan tetap terbuka terhadap pengawasan dan siap melakukan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Namun demikian, hingga saat ini Pertamina menegaskan tidak terdapat temuan yang menunjukkan adanya gangguan distribusi yang menyebabkan penyaluran LPG subsidi tidak berjalan sesuai alokasi resmi.

Sebagai langkah antisipasi atas meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengusulkan penambahan pasokan (extra dropping) LPG 3 Kg untuk wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.

“Kami terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Sebagai langkah antisipasi atas meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina telah mengusulkan penambahan pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Ahad.

Selain itu, Pertamina juga memperkuat pengawasan terhadap agen dan pangkalan melalui pembinaan serta monitoring rutin guna memastikan LPG subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah serta tidak melakukan pembelian berlebihan. Masyarakat juga diharapkan menggunakan LPG subsidi sesuai peruntukannya agar distribusi dapat berjalan lebih optimal.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.

Redaksi | Surya Ghempar

Pemprov NTB Tegaskan: Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Tidak Ada Kerugian Daerah Yang Dibiarkan

Pemprov NTB Tegaskan: Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Tidak Ada Kerugian Daerah Yang Dibiarkan

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah di sejumlah UPTD tidak disajikan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Senin (13/7) di Mataram, menjelaskan bahwa seluruh temuan BPK merupakan bagian dari mekanisme audit dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Semua rekomendasi pada Temuan yang diberitakan bahkan telah ditindaklanjuti, termasuk penyetoran seluruh penerimaan yang menjadi temuan, sebelum maupun setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

"Pemberitaan tersebut tidak memberikan informasi secara utuh. Yang diberitakan hanya sisi temuannya, tetapi tidak menjelaskan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap agar tidak muncul kesimpulan yang menyesatkan," tegas pria yang akrab disapa Aka ini.

Ia menjelaskan, pada UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans, selisih penerimaan retribusi sebesar Rp92,17 juta telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Demikian pula pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, seluruh kewajiban penyetoran telah diselesaikan sesuai rekomendasi BPK.

Untuk UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, temuan sebesar Rp460,61 juta juga telah disetorkan pada saat pembahasan Nota Hasil Pemeriksaan (NHP), sehingga telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Sementara itu, terhadap Balai Laboratorium Lingkungan, rekomendasi BPK bukan mengenai penyalahgunaan keuangan, melainkan perlunya penelaahan atas pengenaan biaya layanan di luar Peraturan Daerah agar ke depan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Demikian pula pada Museum Negeri, Wisma Seruni, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sape, rekomendasi BPK lebih diarahkan pada penyempurnaan tata kelola administrasi, optimalisasi penatausahaan retribusi, penggunaan karcis yang memenuhi ketentuan, serta percepatan pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Aka, penting dipahami bahwa rekomendasi BPK merupakan instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh temuan langsung disimpulkan sebagai kerugian daerah ataupun diartikan sebagai uang negara yang hilang, apalagi dikatakan masuk kantong pribadi.

"Setiap rekomendasi BPK ditindak lanjuti secara serius. Justru esensi pemeriksaan adalah memastikan adanya perbaikan tata kelola. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melaksanakan seluruh rekomendasi tersebut secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," dan ini sidah menjadi komitmen kuat sesuai perintah Bapak Gubernur, ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh media untuk menyampaikan informasi secara berimbang dengan mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Komitmen Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas, yaitu menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tuntas, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memastikan seluruh pengelolaan pendapatan daerah berlangsung semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Aka.

Redaksi |

Wellness Tourism Jadi Strategi NTB Bangun Pariwisata Berkualitas

Wellness Tourism Jadi Strategi NTB Bangun Pariwisata Berkualitas

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan pengembangan wellness tourism atau wisata kebugaran sebagai strategi utama dalam membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi pariwisata sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada Mei 2026 mencapai 1.332.393 perjalanan. Angka tersebut meningkat 10,49 persen dibandingkan April 2026 dan tumbuh 13,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, selama Januari–Mei 2026 jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 6,16 juta perjalanan.

Selain itu, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat sebesar 41,07 persen dengan rata-rata lama menginap 1,86 hari.

Pemerintah Provinsi NTB menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi sektor pariwisata yang semakin kuat. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan agar masa tinggal lebih lama dan dampak ekonominya semakin besar bagi masyarakat lokal.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan pengembangan wellness tourism sejalan dengan tren global yang semakin menempatkan kesehatan, ketenangan, dan kualitas hidup sebagai bagian penting dari pengalaman wisata.

“Pariwisata berkualitas bukan hanya tentang jumlah wisatawan yang datang, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi masyarakat,” ujarnya. Senin, (14/7/26).

Menurutnya, NTB memiliki modal yang sangat kuat untuk mengembangkan wisata kebugaran. Beragam destinasi unggulan seperti Gunung Rinjani, Geopark Rinjani, Gunung Tambora, Pulau Moyo, Teluk Saleh, Pulau Satonda hingga Kawasan Mandalika menawarkan kombinasi alam yang masih terjaga, udara bersih, dan lingkungan yang mendukung aktivitas pemulihan fisik maupun mental.

Potensi tersebut diperkuat oleh kekayaan budaya masyarakat Sasak, Samawa, Dompu, dan Mbojo yang tetap menjaga harmoni dengan alam, serta beragam produk pangan lokal seperti madu Sumbawa, kopi NTB, kelor, rempah-rempah, hasil pertanian organik, dan produk perikanan berkualitas.

Pemprov NTB juga menilai keberhasilan pengembangan sport tourism menjadi fondasi penting menuju penguatan wellness tourism. Berbagai ajang olahraga berskala nasional dan internasional telah berhasil menarik ribuan wisatawan ke NTB.

Rinjani 100 Ultra 2026, misalnya, diikuti 2.275 pelari yang berasal dari 38 negara. Sementara Pocari Sweat Run Lombok 2026 menghadirkan sekitar 9.200 peserta dan pendamping yang turut menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, penerbangan, hingga UMKM.

Dalam konsep yang dikembangkan Pemprov NTB, wellness tourism tidak hanya diposisikan sebagai produk wisata baru, tetapi sebagai instrumen pembangunan daerah yang menghubungkan sektor pariwisata dengan kesehatan, pertanian, kelautan, ekonomi kreatif, serta pengembangan desa wisata.

Melalui strategi tersebut, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati destinasi, tetapi juga merasakan pengalaman yang lebih utuh melalui aktivitas olahraga, yoga, meditasi, wisata alam, kuliner sehat, hingga interaksi dengan budaya lokal.

“Semakin panjang rantai ekonomi lokal yang terlibat, semakin besar nilai tambah yang tinggal di daerah. Inilah yang diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pengurangan kemiskinan,” kata Ahsanul Khalik.

Pemprov NTB meyakini bahwa masa depan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga kemampuan menghadirkan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam satu pengalaman wisata yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, NTB dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan nasional yang tidak hanya menarik wisatawan untuk datang, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Redaksi |

Dirlantas Baru Polda NTB Fokus Edukasi Pengendara, ETLE hingga Layanan Publik

Dirlantas Baru Polda NTB Fokus Edukasi Pengendara, ETLE hingga Layanan Publik

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Direktur Lalu Lintas Polda NTB yang baru, Kombes Pol. Iman Pribadi Santoso, S.I.K., M.Si., menegaskan komitmennya melanjutkan sekaligus mengoptimalkan berbagai program Direktorat Lalu Lintas usai mengikuti serah terima jabatan dan pisah kenal, Senin (13/7/2026). Dukungan media juga diharapkan ikut memperkuat kampanye tertib berlalu lintas di seluruh wilayah NTB.

"Alhamdulillah, hari ini sudah dilaksanakan pelantikan, sertijab. Kami mohon dukungan juga dari rekan-rekan pers, untuk sama-sama mensosialisasikan dan mengkampanyekan tertib berlalu lintas. Terima kasih kepada masyarakat NTB yang selama ini sudah tertib, dan mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih tertib lagi," ungkapnya.

Kombes Pol. Iman Pribadi menuturkan, pola razia lalu lintas ke depan lebih mengutamakan edukasi dan pendekatan humanis. Teguran simpatik bakal diperbanyak agar pengendara memahami pentingnya keselamatan saat berkendara, sementara tindakan penegakan hukum diterapkan secara proporsional demi memberi efek pembelajaran.

"Insya Allah ke depan kita kedepankan razia secara edukatif yang mengedepankan teguran simpatik, kita mengimbau dan mengingatkan agar pelanggaran tidak diulangi kembali, kita kurangi represif, penegakan hukum hanya sedikit saja yang penting ada efek edukasi. Karena lupa itu manusiawi, jadi kita perbanyak edukasi," katanya.

Selain pendekatan di lapangan, Dirlantas Polda NTB juga memberi perhatian pada penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah berjalan sejak 2022. Layanan registrasi dan identifikasi kendaraan turut masuk daftar prioritas, disertai pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye keselamatan berkendara, agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Kami akan perketat pengawasan internal, kita harus kompak secara internal, tidak boleh satu sama lain ada perselisihan, harus lebih dewasa sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar didasari niat tulus berbakti, demi terwujudnya kamseltibcarlantas di NTB," tegasnya.

Redaksi |

Sertijab JPU Polda NTB dan Polres Jajaran, Kapolda Tekankan Integritas dan Pelayanan Humanis

Sertijab JPU Polda NTB dan Polres Jajaran, Kapolda Tekankan Integritas dan Pelayanan Humanis

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Polda NTB menggelar acara kenal pisah pejabat utama dan kapolres jajaran di Gedung Sasana Dharma, Senin (13/7/2026). Momentum tersebut menjadi awal pengabdian bagi pejabat baru, sekaligus pelepasan pejabat lama usai mengemban tugas di Bumi Gora.

Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi selama bertugas. Ia juga menyambut seluruh pejabat baru untuk bersama menjaga situasi keamanan dan ketertiban, sekaligus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Khusus kepada pejabat baru, saya ucapkan selamat bergabung. Mari bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Polda NTB dengan semangat Polri untuk masyarakat. Pejabat lama telah meninggalkan banyak prestasi, saya berharap pejabat baru mampu meningkatkan capaian itu sehingga pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat semakin optimal," ungkapnya.

Irjen Pol. Kalingga menjelaskan, rotasi jabatan menjadi bagian penting dalam pembinaan karier personel Polri. Setiap penugasan memberi pengalaman baru sekaligus bekal untuk memperkuat organisasi menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.

"Promosi jabatan menjadi bagian dari jenjang karier di Polri. Sistem pembinaan karier memberi kesempatan personel memperoleh pengalaman tugas di berbagai tempat. Bekal itu penting, agar setiap pejabat mampu membawa perubahan positif bagi organisasi," katanya.

Menurutnya, seluruh pejabat baru juga telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga profesionalisme, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pakta integritas sudah ditandatangani. Komitmen itu menjadi landasan moral saat menjalankan tugas. Insyaallah, pelaksanaan tugas akan berjalan dengan baik, penuh tanggung jawab, serta menghadirkan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat," tutup Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.

Redaksi |

BARDAM NUSA Bali-Nusra Dukung Penuh dan Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi

BARDAM NUSA Bali-Nusra Dukung Penuh dan Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi

Media Dinamika Global      

Ketua BARDAM NUSA Bali-Nusra, Imam Budiman Indra Alam, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Barisan Pemuda Bima Nusantara (BARDAM NUSA) Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menyatakan dukungan penuh dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas komitmennya dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua BARDAM NUSA Bali-Nusra, Imam Budiman Indra Alam, yang menilai langkah tegas Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap penegakan hukum dan kepentingan rakyat.

“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan menghambat pembangunan. Karena itu, kami mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada ruang bagi para pelaku korupsi di negeri ini,” ujar Imam Budiman Alam saat jumpa pers dengan sejumlah awak media. Minggu (12/7/2026).

Menurut Imam, keseriusan Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum menjadi harapan besar bagi masyarakat yang selama ini menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Kami melihat adanya komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil. Langkah ini patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen bangsa, karena pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia menegaskan, BARDAM NUSA Bali-Nusra siap berada di garis depan dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

“Generasi muda harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Kami mengajak seluruh pemuda dan masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan serta mendukung aparat penegak hukum dalam menindak tegas setiap praktik korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Imam berharap upaya pemberantasan korupsi yang terus digencarkan pemerintah dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Keberhasilan pemberantasan korupsi akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Kami optimistis, dengan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan seluruh masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Redaksi |