Heboh, Dua Balon Ketua KONI NTB Gagal, Nama Lalu Pathul Bahri Muncul Jadi Solusi Masa Depan KONI

Heboh, Dua Balon Ketua KONI NTB Gagal, Nama Lalu Pathul Bahri Muncul Jadi Solusi Masa Depan KONI

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global - Dinamika pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin menjadi perhatian publik. Setelah dua nama yang sebelumnya mencuat sebagai bakal calon Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi dan H. Lalu Muhamad Iqbal, disebut tidak melanjutkan proses pencalonan karena persoalan persyaratan administrasi, kini muncul nama baru yang mulai ramai diperbincangkan.

Nama H. Lalu Pathul Bahri, Bupati Lombok Tengah, disebut-sebut sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin KONI NTB ke depan.

Munculnya nama tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan insan olahraga dan masyarakat NTB, siapa sosok yang mampu menyatukan kepentingan cabang olahraga, memperkuat pembinaan atlet, sekaligus membawa KONI NTB melewati dinamika internal yang terjadi saat ini.

Sejumlah kalangan muda NTB pun mulai menyampaikan pandangan. Salah satunya Agil, pemuda NTB, yang menilai KONI NTB membutuhkan figur dengan pengalaman kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi lintas daerah, serta komitmen kuat terhadap kemajuan olahraga.

“Dengan kondisi seperti sekarang, tentu masyarakat berharap muncul sosok yang bisa menjadi jalan keluar dan menyatukan seluruh elemen olahraga NTB. Nama H. Lalu Pathul Bahri mulai dibicarakan karena dianggap memiliki pengalaman kepemimpinan dan jaringan yang cukup kuat,” ujar Agil di akun Facebook resminya "Nur Agil Mismui II". Rabu, (19/8/26).

Menurutnya, Pathul Bahri memiliki pengalaman di bidang olahraga. Selain menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, ia disebut pernah menjadi Ketua Askab PSSI Lombok Tengah dan Ketua Kempo Kabupaten Lombok Tengah, serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Asprov PSSI NTB.

“Pengalaman tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan. Namun yang paling penting adalah bagaimana seorang calon ketua mampu membangun komunikasi dengan seluruh cabang olahraga dan menjadikan pembinaan atlet sebagai prioritas,” jelasnya.

Agil juga menilai posisi kepemimpinan di KONI NTB bukan semata-mata soal perebutan jabatan. Menurutnya, organisasi olahraga tersebut memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga NTB.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar siapa yang menjadi ketua, tetapi siapa yang mampu bekerja untuk atlet dan cabang olahraga. Jangan sampai dinamika organisasi justru mengganggu pembinaan dan prestasi atlet NTB,” tegasnya.

Munculnya nama Pathul Bahri pun menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat. Terlebih, setelah dua nama yang sebelumnya mencuat dalam bursa pencalonan disebut terkendala persoalan persyaratan administrasi.

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, nama H. Lalu Pathul Bahri masih sebatas aspirasi dan wacana yang berkembang di tengah masyarakat. Belum ada pernyataan resmi dari Pathul Bahri terkait kemungkinan dirinya maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB.

Publik kini menanti bagaimana dinamika selanjutnya, termasuk siapa figur yang akhirnya benar-benar memenuhi persyaratan dan mendapatkan dukungan untuk memimpin KONI NTB.

Redaksi |

Gubernur Iqbal Titip Pesan Kedisiplinan dan Penegasan Solidaritas Kemanusiaan

Gubernur Iqbal Titip Pesan Kedisiplinan dan Penegasan Solidaritas Kemanusiaan

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal berpesan kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi NTB untuk mempertahankan kedisiplinan dan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan tugas pengibaran bendera Merah Putih.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri acara pembubaran panitia dan anggota Paskibra Provinsi NTB di kediaman Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Selasa malam (18/8/2026).

Gubernur hadir didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal. Hadir pula sejumlah pejabat Pemprov NTB, tokoh masyarakat, serta para anggota Paskibra yang telah menuntaskan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam suasana kekeluargaan, Gubernur membuka ruang dialog dengan para purna-Paskibra sekaligus memberikan pesan tentang pentingnya disiplin, keberanian, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan.

Menurutnya, latihan dan pembinaan selama menjadi Paskibra bukan sekadar untuk menjalankan tugas seremonial, tetapi juga membentuk karakter dan mental disiplin yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Musuh terbesar untuk kita bisa maju adalah diri kita sendiri. Disiplin yang dipelajari selama pelatihan bertujuan untuk mengalahkan rasa malas dan ego pribadi. Jangan sampai kedisiplinan itu berhenti di PBB saja, melainkan harus dibawa sepanjang hidup,” tegasnya.

Ia juga mendorong para pemuda agar tidak takut mengambil risiko dan melakukan kesalahan ketika mencoba sesuatu yang baru. Menurutnya, masa muda merupakan kesempatan untuk belajar dan menemukan pengalaman melalui berbagai proses.

Gubernur Iqbal menilai kegagalan dalam proses tersebut merupakan bagian dari pembelajaran selama dilakukan dengan niat dan ikhtiar yang baik. Ia juga menekankan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua sebagai salah satu fondasi dalam meraih keberhasilan.

Selain memberikan pesan kepada para purna-Paskibra, Gubernur Iqbal menyampaikan perkembangan penanganan bencana kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia menjelaskan, Pemprov NTB bersama BPBD dan tim gabungan bergerak dalam waktu kurang dari 24 jam setelah instruksi penanganan dikeluarkan. Tim yang diberangkatkan membawa bantuan logistik serta dukungan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak, termasuk Manggarai.

Dalam respons tersebut, NTB mengerahkan 31 kendaraan operasional, terdiri atas 14 truk pengangkut bahan pangan dan beras serta tujuh unit ambulans, termasuk kendaraan berpenggerak empat roda untuk menjangkau medan berat.

Selain itu, sebanyak 82 tenaga kesehatan turut dikerahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak.

Iqbal menyebut NTB menjadi daerah pertama di luar NTT yang berhasil mendaratkan bantuan logistik dan tim medis secara langsung ke lokasi terdampak.

Menurutnya, respons tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat NTT, tetapi juga menjadi momentum untuk menguji kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi kebencanaan.

“Ketika ada saudara kita di NTT yang mengalami kesulitan, penderitaannya juga menjadi penderitaan kita bersama di NTB. Solidaritas kemanusiaan ini adalah fondasi persaudaraan kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, hubungan Bali, NTB, dan NTT memiliki ikatan persaudaraan yang kuat. Karena itu, kerja sama antardaerah perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi persoalan kemanusiaan dan kebencanaan.

Acara pembubaran Paskibra kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, ramah tamah, makan malam bersama, dan foto bersama antara jajaran pemerintah daerah dengan para anggota Paskibra.

Redaksi |

Semarak HUT RI Ke-81, Wagub NTB Gelar Doa Bersama dan Lomba Tradisional Bersama Masyarakat Bima-Dompu dan NTT

Semarak HUT RI Ke-81, Wagub NTB Gelar Doa Bersama dan Lomba Tradisional Bersama Masyarakat Bima-Dompu dan NTT

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri menggelar acara doa bersama untuk mensukseskan berbagai program pembangunan pemerintah Provinsi NTB sekaligus merajut silaturahmi bersama Masyarakat Bima-Dompu dan Masyarakat NTT melalui berbagai lomba tradisional dalam rangka memperingati HUT RI Ke-81 di halaman Pendopo Wagub, Selasa 18 Agustus 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua TP PKK NTB, Sinta Agathia M. Iqbal turut hadir memeriahkan dan menyambangi masyarakat Bima-Dompu dan NTT yang ikut berpartisipasi memeriahkan HUT RI Ke-81 di halaman Pendopo Wagub NTB.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Dinda ini menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan lintas daerah. Ia juga menyampaikan rasa empati dan dukungan moral yang mendalam kepada warga NTT yang baru saja tertimpa musibah gempa bumi.

"Alhamdulillah, kita sudah kirim tim tanggap darurat dan bantuan kepada saudara kita di NTT. Semoga para korban diberikan ketabahan, kekuatan, serta proses pemulihan pascabencana dapat berjalan dengan lancar," ungkap Ummi Dinda penuh haru.

Lebih lanjut, Ummi Dinda mengajak seluruh keluarga besar Bima-Dompu yang berada di Pulau Lombok untuk terus menjadi bagian penting dalam mendukung pemerintah menyukseskan program-program pembangunan. Menurutnya, kolaborasi dan semangat bahu-membahu adalah kunci utama dalam membawa NTB dikenal di kancah global.

Kebersamaan yang Utama

Kemeriahan HUT RI ke-81 semakin terasa tatkala berbagai perlombaan tradisional digelar di halaman pendopo. Gelak tawa dan semangat sportivitas terpancar dari para peserta yang terdiri dari masyarakat Bima-Dompu dan NTT.

Adapun berbagai mata lomba yang diselenggarakan meliputi Lomba terompah panjang, Pertandingan catur, Tenis meja, Lari karung, serta Berbagai mata lomba tradisional seru lainnya.

Ummi Dinda mengingatkan bahwa inti dari perlombaan ini bukanlah mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mempererat kebersamaan dan merawat semangat persaudaraan.

“Kegiatan ini untuk memperkuat silaturahmi dan rasa saling mendukung di antara kita,” tutupnya dengan senyum hangat, disambut antusias oleh seluruh masyarakat yang hadir.

Redaksi |

KDKMP Jadi Penggerak Graduasi Kemiskinan Ekstrem di 40 Desa Berdaya Transformatif

KDKMP Jadi Penggerak Graduasi Kemiskinan Ekstrem di 40 Desa Berdaya Transformatif

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi program Desa Berdaya Transformatif dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui Diklat KDKMP di 40 Desa Berdaya Transformatif yang dirangkaikan dengan launching model graduasi kemiskinan ekstrem berbasis KDKMP di Aula UPTD Balai Diklat Koperasi UKM NTB, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB menerjemahkan program prioritas pemerintah pusat ke dalam kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam arahannya menekankan agar pengurus KDKMP tidak menunggu bantuan atau pembangunan gerai untuk mulai bergerak. Ia mendorong koperasi segera memetakan potensi ekonomi yang tersedia di masing-masing desa.

Iqbal mencontohkan potensi pasir dan kerikil yang terbawa banjir maupun hasil pertanian seperti pisang dan pepaya yang dapat dikembangkan menjadi sumber usaha apabila dikelola secara serius.

"Potensi ada di mana-mana. Tapi kita selalu gagal melihat potensinya. Kita selalu menunggu, tangan kita di bawah. Kapan dikasih modal, kapan dibangunkan gerai," tegas Iqbal.

Menurutnya, KDKMP harus mengambil posisi sebagai penghubung antara produsen di desa dengan pasar. Salah satu pasar yang dinilai potensial adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mencontohkan hasil pertanian masyarakat dapat dikumpulkan KDKMP untuk kemudian disuplai ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing. Skema tersebut dinilai dapat menciptakan rantai usaha sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.

"KDKMP yang menghubungkan antara produsen dalam hal ini petani, nelayan, kemudian mereka yang di perkebunan, dihubungkan dengan pasarnya," kata Iqbal.

Iqbal juga mendorong pengurus KDKMP mulai menjalankan aktivitas bisnis sembari memperbaiki tata kelola dan pencatatan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan yang baik akan menjadi modal penting ketika koperasi hendak mengakses pembiayaan perbankan.

"Keputusan terbaik adalah mulai berbisnis sambil belajar. Dan bisnisnya harus dibukukan dengan sangat baik, pengelolaan keuangannya harus dibukukan dengan sangat baik," ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan fisik gerai KDKMP tidak boleh menjadi alasan untuk menunda aktivitas usaha. Koperasi dapat memulai bisnis dengan memanfaatkan potensi yang sudah tersedia di desa masing-masing.

"Yang anda butuhkan untuk memulai usaha di KDMP bukan gerai, bukan modal. Yang anda butuhkan adalah HP dan HP itu sudah jadi," tegasnya.

Pemprov NTB berharap penguatan KDKMP melalui Desa Berdaya Transformatif dapat mempercepat perubahan pola pemberdayaan masyarakat, dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirawan mengatakan, KDKMP memiliki posisi strategis untuk memperkuat pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif. Program tersebut pada tahun 2026 menyasar 40 desa dengan 5.162 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurutnya, Desa Berdaya tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan, tetapi mendorong keluarga penerima manfaat bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

"Kalau KDKMP ikut mempersiapkan diri, kemudian ikut terlibat dalam proses ini, dan pasca dua tahun menjadi instrumen pemberdayaan yang akan mendampingi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, itu akan sangat efektif," kata Wirawan.

Ia menjelaskan, melalui model graduasi tersebut, KPM akan didorong menjadi anggota KDKMP sekaligus pelaku usaha mikro. Dengan demikian, bantuan yang diterima tidak berhenti sebagai konsumsi, tetapi menjadi modal untuk membangun aktivitas ekonomi produktif.

"Kalau sudah menjadi anggota, maka statusnya mereka bukan lagi penerima bantuan, tetapi penerima bantuan sekaligus pelaku ekonomi," ujarnya.

Wirawan menambahkan, konsep tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat peran KDKMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan, telah ada kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial yang menempatkan KDKMP sebagai institusi strategis dalam penyaluran dan pemberdayaan penerima bantuan sosial.

Di tingkat daerah, desain tersebut kemudian dipadukan dengan Desa Berdaya Transformatif yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov NTB.

"Desain pemerintah pusat untuk mengoptimalkan KDKMP dengan desain kita ternyata selaras. Sama-sama mengoptimalkan peran KDKMP agar berperan secara aktif dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrem," jelasnya.

Menurut Wirawan, keterpaduan program menjadi penting karena Pemprov NTB menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan. Sementara ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha, dan menaikkan pendapatan masyarakat.

Dalam Diklat tersebut, para pengurus KDKMP dibekali kemampuan pengembangan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, pengelolaan koperasi berbasis digital, hingga strategi pemberdayaan anggota agar mampu keluar dari kemiskinan.

Selain itu, pengembangan KDKMP akan diarahkan untuk membangun kemitraan dengan SPPG sehingga potensi ekonomi desa, terutama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dapat terhubung langsung dengan kebutuhan program MBG.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memastikan program prioritas pemerintah pusat tidak berjalan sendiri, tetapi terkoneksi dengan program daerah dan menghasilkan dampak ekonomi yang nyata hingga tingkat desa.

Redaksi |

Mori dan Iqbal Tak Penuhi Syarat Balon Ketua KONI NTB, Ini Penjelasannya

Mori dan Iqbal Tak Penuhi Syarat Balon Ketua KONI NTB, Ini Penjelasannya

Media Dinamika Global      

Tim TPP saat putuskan dua bakal calon tidak memenuhi syarat, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Proses penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Masa Bakti 2026–2030 resmi berakhir.

Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) menetapkan dua bakal calon (balon), yakni H. Mori Hanafi dan H. Lalu Muhamad Iqbal, tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon Ketua Umum KONI NTB.

Keputusan tersebut diumumkan Wakil Ketua TPP, Andik Budi Hariono, dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat KONI NTB, Selasa (18/8/2026) sore.

Pengumuman tersebut turut didampingi Sekretaris TPP, H. Agus Hakim, serta sejumlah anggota TPP, di antaranya Hj. Asnirawati dan Dedy Noorcholish.

Dalam hasil verifikasi dan penyaringan berkas, TPP menemukan adanya persyaratan yang belum dipenuhi oleh masing-masing bakal calon.

H. Mori Hanafi dinyatakan tidak memenuhi syarat karena persoalan dukungan. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, bakal calon wajib memperoleh dukungan minimal 30 persen atau sekurang-kurangnya tiga dukungan KONI Kabupaten/Kota.

Sementara itu, H. Lalu Muhamad Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi ketentuan terkait pengalaman organisasi olahraga. Salah satu persyaratan mensyaratkan bakal calon pernah menjabat sebagai ketua umum organisasi olahraga prestasi atau KONI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).

Dengan keputusan tersebut, tidak ada satu pun dari dua bakal calon yang mendaftarkan diri dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan untuk melaju sebagai calon Ketua Umum KONI NTB periode 2026–2030.

Setelah keputusan akhir ditetapkan, tugas TPP dalam proses penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum KONI NTB dinyatakan selesai.

TPP sebelumnya telah menyerahkan laporan hasil kerja kepada Ketua Umum KONI NTB, H. Mori Hanafi. Selanjutnya, hasil tersebut akan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Ketua Umum KONI Pusat untuk menentukan langkah berikutnya sesuai mekanisme organisasi.

Keputusan TPP ini menjadi babak penting dalam proses pemilihan kepemimpinan KONI NTB untuk masa bakti 2026–2030, terlebih NTB tengah mempersiapkan agenda besar olahraga nasional, termasuk menghadapi PON 2028.

Semangat pembinaan atlet dan prestasi olahraga NTB pun diharapkan tetap menjadi fokus utama dalam setiap tahapan proses organisasi KONI ke depan. (Red)

Ratusan Warga dan Relawan Bentangkan Merah Putih Raksasa 15 Meter di Pantai Wane

Ratusan Warga dan Relawan Bentangkan Merah Putih Raksasa 15 Meter di Pantai Wane

Media Dinamika Global      

KABUPATEN BIMA, Media Dinamika Global - Semangat nasionalisme dan gotong royong mewarnai kawasan Pantai Wane, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Ratusan masyarakat Dusun Wane bersama Relawan Rumah Zakat Cabang Bima membentangkan Bendera Merah Putih raksasa sepanjang 15 meter dalam rangkaian kegiatan Ekspedisi Bakti Relawan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semarak menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, pemuda hingga orang dewasa, tampak antusias mengikuti aksi pembentangan bendera.

Dengan latar hamparan laut dan panorama Pantai Wane, bendera Merah Putih sepanjang 15 meter dibentangkan secara bersama-sama. Momen tersebut tidak hanya menghadirkan suasana meriah, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan kecintaan terhadap Tanah Air.

Bagi masyarakat dan para relawan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni memperingati kemerdekaan. Pembentangan bendera menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Keterlibatan ratusan warga Dusun Wane menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan terus tumbuh dan hidup di tengah masyarakat. Seluruh peserta bersatu di bawah satu bendera, Merah Putih, sebagai simbol identitas dan persatuan bangsa.

Melalui Ekspedisi Bakti Relawan, Relawan Rumah Zakat Cabang Bima juga berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi mampu membangun kebersamaan serta menumbuhkan semangat positif masyarakat.

Dari Pantai Wane, pesan nasionalisme kembali digaungkan: kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang menjaga persatuan, memperkuat gotong royong dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan daerah.

Satu bendera, ratusan tangan, satu semangat untuk Indonesia.

Merah Putih membentang di Pantai Wane. Semangat kebersamaan terus menyala dari tanah Bima untuk Indonesia.

Inilah Ekspedisi Bakti Relawan: bersama masyarakat, bersama relawan, bersama menjaga semangat Indonesia.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81".

Terus bergerak. Terus berbagi. Terus mengabdi. Untuk masyarakat, untuk Bima, dan untuk Indonesia.

Redaksi |