Irigasi Miliaran di Dompu Ambruk Sebelum Setahun, Proyek Diduga Asal Jadi, BWS NTB I Sebut Hujan Ekstrem Jadi Penyebab

Irigasi Miliaran di Dompu Ambruk Sebelum Setahun, Proyek Diduga Asal Jadi, BWS NTB I Sebut Hujan Ekstrem Jadi Penyebab

Media Dinamika Global      

Proyek saluran irigasi Sori Na’a di Desa Nanga Kara ambruk 
diduga asal jadi, (Ist/Surya)

Dompu, Media Dinamika Global – Proyek saluran irigasi Sori Na’a di Desa Nanga Kara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, kini menjadi sorotan tajam publik. Belum genap setahun dimanfaatkan masyarakat, bangunan yang menelan anggaran miliaran rupiah itu dilaporkan ambruk dan mengalami kerusakan parah.

Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Struktur saluran sepanjang kurang lebih 70 meter runtuh dan nyaris tak lagi berfungsi. Batu-batu berserakan di badan saluran, dinding penahan terkelupas, sementara konstruksi terlihat terkikis diterjang aliran air.

Ironisnya, proyek yang dikerjakan pada tahun 2025 oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram itu baru seumur jagung. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait kualitas pengerjaan proyek yang dibiayai dari uang rakyat.

“Ini bukan bangunan tua. Baru beberapa bulan sudah roboh. Kalau kualitasnya bagus, masa iya langsung hancur begini?” ujar seorang warga enggan menyebut namannya dengan nada kecewa. (19/5)

Warga menduga proyek tersebut dikerjakan asal jadi tanpa memperhatikan mutu konstruksi. Dugaan itu semakin menguat setelah masyarakat melihat kondisi material bangunan yang dinilai rapuh dan mudah tergerus.

Bahkan, sejumlah warga menyebut campuran material diduga tidak sesuai standar konstruksi. Mereka menilai kualitas semen dan material pasangan batu sangat lemah sehingga tidak mampu bertahan menghadapi debit air.

“Kalau benar miliaran anggarannya, hasilnya jangan seperti bangunan sementara. Petani yang paling dirugikan karena saluran ini kebutuhan utama sawah,” tegas warga lainnya.

Kemarahan publik pun mulai mengarah pada lemahnya pengawasan proyek. Sebab proyek strategis yang seharusnya menopang kebutuhan pertanian masyarakat justru berubah menjadi bangunan rusak dalam waktu singkat.

Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan mulai bermunculan. Warga meminta dilakukan audit teknis menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan hingga penggunaan anggaran proyek tersebut.

Masyarakat khawatir ada indikasi kelalaian serius, bahkan dugaan permainan dalam pelaksanaan proyek yang kini justru meninggalkan kerugian bagi petani.

Menanggapi sorotan tersebut, Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram menyatakan kerusakan terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada 16 Mei 2026.

Menurut pihak BWS, hujan deras berdurasi lama memicu gerusan dan longsoran dari tebing di sekitar lokasi hingga material longsor masuk ke badan saluran dan menyebabkan kerusakan sepanjang kurang lebih 70 meter.

“Kerusakan dilaporkan oleh juru pengairan Pengamat Pekat. Lokasi saluran memang berada di jenis tanah porus berpasir yang rawan longsor dan erosi,” jelas Humas BWS NTB I Mataram.

Pihak BWS juga mengaku telah melakukan penanganan cepat dengan memobilisasi alat berat excavator dan tenaga teknis ke lokasi untuk memperbaiki saluran yang rusak.

“Hari ini sudah dilakukan mobilisasi alat excavator ke lokasi saluran yang rusak dan akan ditangani dengan pengawasan juru pengairan,” katanya.

Selain itu, BWS menegaskan proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan hingga Desember 2026 sehingga tanggung jawab perbaikan masih berada di pihak kontraktor pelaksana, yakni PT NK.

Redaksi |

Utang Lunas, Era Baru Pelayanan RSUP NTB Dimulai

Utang Lunas, Era Baru Pelayanan RSUP NTB Dimulai

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Setelah bertahun-tahun menjadi beban yang ikut menekan ruang gerak pelayanan rumah sakit, utang kontraktual RSUP NTB senilai Rp91,45 miliar akhirnya tuntas diselesaikan.

Pelunasan tersebut menjadi titik penting bagi RSUP NTB untuk keluar dari tekanan fiskal sekaligus mulai membangun fondasi baru menuju tata kelola rumah sakit yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Sehari setelah rapat khusus yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Kerja Pendopo Gubernur pada Rabu (13/5), RSUP NTB menandai dimulainya babak baru pembenahan organisasi dan penguatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani, M.Kes., bersama jajaran Wakil Direktur dan turut didampingi Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik.

Berdasarkan data manajemen per 6 Mei 2026, total kewajiban utang kontraktual tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp91.445.484.400,83.

Proses pelunasan dilakukan secara bertahap hingga seluruh kewajiban berhasil diselesaikan. Pada masa direksi sebelumnya, pembayaran utang berhasil dituntaskan sebesar Rp44.766.375.492,17.

Sementara pada masa direksi baru saat ini dilakukan percepatan penyelesaian sisa kewajiban sebesar Rp46.679.108.908,66 hanya dalam waktu satu bulan hingga pembayaran mencapai 100 persen.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik atau yang akrab disapa Aka menjelaskan bahwa Bapak Gubernur NTB memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun sekaligus menekankan agar keberhasilan itu tidak berhenti sebagai penyelesaian administratif semata.

Menurutnya, pelunasan utang harus menjadi momentum memperkuat tata kelola rumah sakit, memulihkan kepercayaan publik, dan membangun sistem pelayanan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Bapak Gubernur menekankan bahwa setelah persoalan utang diselesaikan, RSUP NTB harus mulai bergerak lebih cepat melakukan pembenahan. Ukuran keberhasilan rumah sakit bukan hanya besar gedungnya, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, nyaman, manusiawi, dan memberi rasa aman,” ujarnya menyampaikan arahan Gubernur.

Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai menjadi titik penting karena stabilitas keuangan rumah sakit memiliki hubungan langsung dengan kelancaran pelayanan, mulai dari pengadaan alat kesehatan, dukungan operasional, hingga kepastian kerja sama dengan berbagai mitra layanan kesehatan.

Dengan berakhirnya beban utang, RSUP NTB kini memiliki ruang fiskal yang jauh lebih sehat untuk memperkuat stabilitas operasional, menjaga keberlanjutan pelayanan, serta melakukan pembenahan organisasi secara lebih terukur.

“Kalau utang sudah selesai, maka perlahan kita bangkit. Kita ingin RSUP NTB tidak hanya menjadi rumah sakit yang besar, tetapi menjadi rumah sakit yang sehat, kuat, maju, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” demikian penegasan Bapak Gubernur, jelasnya.

Lebih lanjut, Aka menyampaikan bahwa Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani, M.Kes., dalam rapat tersebut juga menjelaskan bahwa manajemen rumah sakit saat ini mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat melalui pengendalian belanja, penataan arus kas, percepatan penyelesaian klaim BPJS, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, manajemen RSUP NTB juga mulai menyiapkan strategi diversifikasi pendapatan melalui evaluasi kerja sama, appraisal aset, optimalisasi aset yang belum produktif, serta pengembangan berbagai revenue center baru guna memperkuat kemandirian fiskal rumah sakit ke depan.

Menurutnya, dengan fondasi fiskal yang mulai sehat dan tata kelola yang terus diperbaiki, RSUP NTB optimistis dapat tumbuh menjadi institusi layanan kesehatan yang semakin sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Kini, setelah beban masa lalu mulai ditinggalkan, RSUP NTB perlahan mulai membangun fondasi baru menuju rumah sakit yang lebih sehat, mandiri, dan semakin dipercaya masyarakat.

Sebab bagi Pemerintah Provinsi NTB, pelunasan utang bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kebangkitan RSUP NTB menuju masa depan pelayanan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Redaksi |

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Sekda NTB : ASN Harus Menjadi Agen Perubahan yang Profesional

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118, Sekda NTB : ASN Harus Menjadi Agen Perubahan yang Profesional

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional menjadi ajang refleksi mendalam bagi jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur NTB pada Rabu (20/5/2026) ini membawa pesan kuat tentang pergeseran makna kedaulatan di era modern.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, membacakan amanat tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid. Abul Chair mengajak seluruh peserta upacara kembali menengok sejarah 1908, saat organisasi Boedi Oetomo meletakkan fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa melalui jalur intelektual dan diplomasi. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut adaptasi yang radikal.

"Secara filosofis, kebangkitan nasional adalah proses dinamis mutatis mutandis berubah dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan," ujar Abul Chair mengutip amanat Menkomdigi.

Ia menekankan bahwa pada tahun 2026 ini, medan perjuangan bangsa telah bergeser. Kedaulatan tidak lagi hanya berbicara tentang batas-batas teritorial fisik, melainkan kedaulatan informasi dan akselerasi transformasi digital.

Dengan mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara," pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi generasi muda di ruang siber. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas Bangsa).

Langkah revolusioner bahkan telah diambil per 28 Maret 2026, di mana pemerintah resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan ekosistem digital yang sehat, beretika, dan ramah tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, narasi kebangkitan ini dikaitkan erat dengan visi kemandirian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui "Asta Cita". Pemerintah kini tengah mengintegrasikan ekosistem kesejahteraan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga penyediaan layanan cek kesehatan gratis secara masif.

Kemandirian ekonomi diperkuat melalui optimalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang diproyeksikan memudahkan mendapatkan akses pupuk, permodalan, sembako, hingga obat-obatan bagi masyarakat desa.

Di akhir sambutan, Sekda NTB memberikan catatan kritis khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Momentum Harkitnas 2026 dituntut menjadi energi penggerak bagi ASN yang tidak hanya sekedar menjalankan tugas administratif. ASN masa kini harus bertransformasi menjadi agen perubahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan responsif dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera.

Redaksi |

Lindungi Lahan Pertanian, NTB Mulai Arahkan Perumahan Vertikal

Lindungi Lahan Pertanian, NTB Mulai Arahkan Perumahan Vertikal

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengarahkan pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun bersubsidi sebagai solusi menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah keterbatasan ruang kawasan perkotaan, khususnya di Pulau Lombok.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pembangunan rumah tapak di kawasan perkotaan semakin sulit dilakukan karena sebagian besar wilayah telah masuk dalam kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang harus dilindungi.

Menurutnya, pembangunan perumahan ke depan tidak bisa lagi mengorbankan lahan produktif pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah.

“Pulau Lombok ini kecil. Karena itu, NTB harus mulai menjadi model pembangunan rumah susun bersubsidi agar lahan pertanian tetap terjaga,” ujar Gubernur, Selasa (19/5/26).

Ia menjelaskan, setiap pembangunan kawasan perumahan baru otomatis mengurangi luasan KP2B di suatu daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kawasan perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima yang memiliki keterbatasan ruang pengembangan.

“Nah setiap lahan yang dipakai untuk perumahan otomatis mengurangi kawasan KP2B. Sementara kota-kota seperti Mataram dan Kota Bima cukup sulit memenuhi target luasan KP2B,” katanya.

Selain mengarahkan pembangunan hunian vertikal, Pemprov NTB juga mulai mempercepat sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota.

Menurut Gubernur, langkah tersebut penting karena sebagian besar RTRW daerah masih belum selesai sehingga pengembangan kawasan perumahan kerap terkendala kepastian tata ruang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB menyiapkan skema “subsidi silang” kawasan KP2B antarwilayah. Kekurangan luasan KP2B di wilayah perkotaan nantinya dapat ditopang daerah lain yang masih memiliki potensi pengembangan lahan pertanian, seperti Kabupaten Sumbawa.

“Kalau di tingkat provinsi kita bisa melakukan subsidi silang kawasan. Daerah yang kekurangan KP2B bisa ditopang wilayah lain yang masih memiliki potensi lahan pertanian,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah bersepakat mempercepat penyelesaian RTRW dan RDTR di daerah agar pengembangan kawasan perumahan memiliki kepastian hukum dan arah pembangunan yang jelas.

“Anggarannya sudah disiapkan tahun ini untuk membantu percepatan penyusunan RDTR. Kita ingin kabupaten/kota segera menyelesaikan tata ruangnya sehingga arah pengembangan perumahan menjadi lebih jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni, termasuk melalui pembangunan rumah bersubsidi.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai mendukung percepatan pembangunan perumahan melalui kemudahan perizinan bagi pengembang.

Menurut Maruarar, pembangunan perumahan ke depan harus tetap memperhatikan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan agar kebutuhan hunian masyarakat dapat berjalan seimbang dengan perlindungan kawasan produktif.

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan maksimal dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, mulai dari percepatan perizinan hingga penyelesaian persoalan tata ruang.

Ia menegaskan pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna menyelesaikan berbagai hambatan tata ruang yang selama ini menjadi kendala pengembangan kawasan perumahan di daerah.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap kebutuhan hunian masyarakat dapat terus terpenuhi tanpa mengorbankan keberlanjutan lahan pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Redaksi |

Menko Polkam Ajak para Pemimpin Berkorban untuk Rakyat, Silaturahmi dengan Forkompimda Regional Maluku dan Nusa Tenggara

Menko Polkam Ajak para Pemimpin Berkorban untuk Rakyat, Silaturahmi dengan Forkompimda Regional Maluku dan Nusa Tenggara

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar sinergi, soliditas, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program-program pembangunan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dan Forkopimda di regional Nusa Tenggara dan Maluku, dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Forkopimda se-Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026). 

"Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Bapak dan Ibu seluruhnya, dengan harapan agar soliditas di antara kita tetap dijaga," kata Menko Djamari.

Selain para kepala daerah yang mencakup gubernur, bupati, dan walikota, turut menjadi peserta juga Panglima Kodam, Panglima Kodaeral, Danlanud,  Kapolda, dan Kajati di regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Dalam arahannya, Menko Polkam juga mengimbau agar seluruh pimpinan daerah terus menjaga soliditas dan memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, di tengah situasi krisis global yang masih berlangsung, pemerintah pusat bekerja sangat keras agar masyarakat tidak terkena dampak serius, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan. Oleh karena itu, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda untuk responsif terhadap setiap keluhan masyarakat serta menunjukkan semangat rela berkorban demi kepentingan rakyat.

"Berempatilah kita pada posisi rakyat. Tidak ada pilihan lain, kita sudah terlanjur dipilih oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Jangan kita tunjukkan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan rakyat kita, justru tunjukkan kita mau berkorban untuk rakyat," kata Djamari Chaniago.

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan ini  menegaskan pentingnya  peran dan soliditas Forkopimda  dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah serta mendukung  terselenggaranya program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. 

Sementara  itu  Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto terkait perumahan rakyat. Pemerintahan saat ini, kata Menteri PKP, memberi perhatian penuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta memaksimalkan program-program tersebut untuk masyarakat di wilayah masing-masing.

Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Menko Polkam antara lain Sesmenko Polkam, Letjen TNI  Mochammad Hasan dan para Deputi Kemenko Polkam.

Redaksi |

Hadir Di NTB, Menko Polkam Tekankan Soliditas Forkopimda Hadapi Tantangan Global

Hadir Di NTB, Menko Polkam Tekankan Soliditas Forkopimda Hadapi Tantangan Global

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan publik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (15/5).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-regional Nusa Tenggara dan Maluku.

Dalam arahannya, Djamari mengatakan pemerintah pusat dan daerah saat ini menghadapi tantangan global yang berdampak langsung terhadap kondisi nasional, mulai dari ketidakpastian geopolitik, krisis ekonomi dunia, hingga ancaman stabilitas sosial.

“Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah, kata dia, tetap berupaya menjaga stabilitas nasional dan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak krisis secara langsung melalui berbagai program prioritas pemerintah.

Ia mencontohkan sejumlah program strategis yang terus berjalan, mulai dari pembangunan rumah rakyat, koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan nasional.

Menurut Djamari, seluruh program tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi dan kekompakan seluruh unsur Forkopimda di daerah.

“Satu daerah tidak mungkin berjalan baik kalau tidak bersama-sama semua unsur yang ada di daerah. Tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama-sama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian para pemimpin daerah dalam bersikap dan berkomunikasi di ruang publik di tengah masyarakat yang semakin kritis dan sensitif terhadap berbagai isu.

“Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat. Rakyat membutuhkan kita bekerja keras untuk kepentingan mereka,” katanya.

Selain itu, Menko Polkam menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital oleh pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Menurutnya, pemerintah harus aktif menghadirkan informasi yang cepat, terbuka, dan akurat agar ruang publik tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan.

“Kalau masyarakat kekurangan informasi, maka ruang itu akan diisi oleh informasi yang salah dan menyesatkan,” ujarnya.

Djamari juga meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda responsif terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat guna mencegah konflik berkembang lebih luas.

“Kalau ada keresahan di masyarakat, datangi dan selesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat menunggu kehadiran kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan tiga elemen utama penjaga stabilitas daerah, yakni Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Penanggulangan Konflik Sosial (TPKS).

“Tiga elemen ini sangat penting menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Forkopimda harus kompak, FKUB harus aktif, dan daerah perlu memiliki tim penanggulangan konflik sosial yang bekerja secara proaktif,” ujar Tito.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program strategis pemerintah di sektor perumahan rakyat, mulai dari percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program bedah rumah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Menurut Maruarar, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil sesuai arahan Presiden RI.

“Negara harus hadir mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni,” katanya.

Melalui forum tersebut, pemerintah berharap penguatan sinergi Forkopimda mampu menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah tantangan global dan dinamika ruang digital yang terus berkembang.

Redaksi |