GPM Hadir di Kebon Sari, Pemprov NTB Jaga Daya Beli Warga dengan Pangan Murah

GPM Hadir di Kebon Sari, Pemprov NTB Jaga Daya Beli Warga dengan Pangan Murah

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan yang menjadi titik pelaksanaan ke-11 sepanjang tahun 2026 ini disambut antusias masyarakat karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah B, SP., MM., mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.

"Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau," ujarnya.

Menurut Mirza, lokasi pelaksanaan GPM diprioritaskan pada wilayah yang mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok dan memiliki jumlah penduduk yang padat. Hal itu dilakukan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kami melihat daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga. Di situlah pemerintah akan hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Ia mengungkapkan tingginya antusiasme warga terlihat dari ramainya pembelian berbagai komoditas seperti beras, minyak goreng, hingga lainnya. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang paling banyak dicari masyarakat.

"Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal selalu mengingatkan kami agar terus hadir memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah," tambahnya.

Mirza memastikan kegiatan GPM akan terus dilaksanakan hingga Desember 2026. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menentukan lokasi-lokasi yang membutuhkan intervensi pemerintah.

"Kami akan terus melaksanakan Gerakan Pangan Murah sampai Desember. Daerah yang mengalami lonjakan harga dan memiliki kebutuhan tinggi akan menjadi prioritas pelaksanaan berikutnya," jelasnya.

Ia berharap program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan memanfaatkan kebutuhan pokok sesuai keperluan.

Sementara itu, Lurah Kebun Sari, Drs. H. Mustaal, mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang memilih wilayahnya sebagai lokasi pelaksanaan GPM. Menurutnya, Kebun Sari merupakan salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk yang cukup padat sehingga program tersebut sangat dibutuhkan.

"Alhamdulillah, ada program ini dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penunjukan Kebun Sari sangat tepat karena menyasar wilayah dengan jumlah penduduk yang padat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Kelurahan Kebun Sari saat ini dihuni sekitar 2.300 kepala keluarga atau sekitar 8.000 jiwa. Karena itu, keberadaan GPM dinilai mampu membantu masyarakat menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Menurut Mustaal, sejumlah komoditas dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Salah satunya bahan pokok yang dijual seharga Rp16.000, sementara di pasar mencapai sekitar Rp20.000.

"Selisih harga ini sangat membantu masyarakat. Warga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pengeluaran yang lebih ringan," katanya.

Pihaknya berharap Gerakan Pangan Murah dapat dilaksanakan lebih sering di wilayah Kebun Sari.

"Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya sekali atau dua kali. Jika memungkinkan, frekuensinya bisa ditambah menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya," tutupnya.

Redaksi |

Hadiri Hut Ke 18 KLU, Wagub NTB Ingatkan Warisan Budaya Terus di Lestarikan

Hadiri Hut Ke 18 KLU, Wagub NTB Ingatkan Warisan Budaya Terus di Lestarikan

Media Dinamika Global      

Lombok Utara, Media Dinamika Global - Keterbukaan masyarakat terhadap hadirnya pariwisata sangat diutamakan. Tetapi juga tidak melupakan adat dan budaya yang telah diwariskan.

Penegasan itu diungkapkan Wakil gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat menghadiri perayaan hari jadi ke 18 Kabupaten Lombok Utara, yang diselenggarakan di halaman kantor bupati pada Selasa, (21/7/2026).

Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda dalam amanatnya juga menyampaikan bahwa Lombok Utara memiliki keistimewaan dan modal besar dengan memiliki gili yang menjadi ikon dunia, yang menjadi magnet bagi semua orang untuk datang dan melihat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat untuk terus bahu-membahu menjaga alam dan melestarikan budaya yang ada.

“Karena semua budaya dan alam yang indah, menjadi warisan yang paling berharga bagi anak cucu kita ke depan,” ujarnya.

Wagub juga mengibaratkan bahwa di Usia 18 tahun adalah tanda kedewasaan. Ibarat seorang pemuda, Lombok Utara kini sedang berada di usia yang paling bertenaga, penuh semangat dan siap berlari kencang. Istilah semangat “keruan bagus”, semangat kolektif untuk berbuat yang terbaik bagi Gumi Paer harus dirawat.

“Kita semua harus menjadi saksi bagaimana Gumi Dayan Gunung ini bangkit dari segala ujian, tegak berdiri dengan fondasi gotong royong,” terangnya.

Di sisi lain, ia juga mengapresiasi tasyakuran yang dilaksanakan karena dirangkai dengan begitu indah dengan hadirnya parade budaya dan parade desa. Wagub menilai Parade ini adalah cerminan dari jiwa kita, ketika alat musik gendang belek bertalu-talu, ketika kain tenun sesek bermotif indah dipakai dengan bangga, dan pada saat yang sama, setiap desa unjuk kebolehan, disitulah kita melihat jati diri Lombok Utara yang sesungguhnya.

Di balik kebudayaan Dayan Gunung yang kaya nilai-nilai luhur, kearifan lokal dalam menjaga alam, serta yang paling membanggakan bagi masyarakat Lombok Utara, tersimpan keharmonisan antara umat beragama, menjadi modal sosial terbesar yang tidak ternilai harganya.

“Desa-desa di Lombok Utara adalah ujung tombak pembangunan jika desanya mandiri, budayanya lestari, maka daerahnya Insya Allah akan mancapai kemakmuran,” jelas Wagub Ummi Dinda.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengungkapkan, bahwa 18 tahun bukan sekedar perjalanan usia Melainkan perjalanan tentang mimpi, harapan serta perjuangan yang harus terus di bangun bersama. Oleh karena itu, peringatan hari jadi ini bukan hanya menjadi ruang untuk mengenang perjalanan yang telah dilalui, tapi juga menjadi momentum Untuk memperteguh tekat melanjutkan pembangunan demi kabupaten Lombok Utara yang semakin sejahtera.

“Ini menjadi momentum dan semangat inilah yang harus kita rawat sebagai landasan kita Menuju kabupaten Lombok utara yang terus berkembang mandiri dan sejahtera, tegas Najmul.

Untuk diketahui, perayaan hari jadi ke 18 kabupaten Lombok Utara tahun ini sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, dimana tahun ini Pemkab KLU menghadirkan Parade Budaya Parade Desa dengan berbagai produk unggulan serta kerajinan lokal dari Gumi Tata Tioq Tunaq.

Redaksi |

Gubernur NTB: Bangun Sistem, Bukan Ketergantungan pada Pemimpin

Gubernur NTB: Bangun Sistem, Bukan Ketergantungan pada Pemimpin

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Keberhasilan sebuah pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpinnya, melainkan pada sistem yang mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik, bekerja secara efektif, dan terus berkembang meski kepemimpinan berganti. Pesan itu ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal saat memberikan materi pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7).

Di hadapan 60 peserta PKN yang diproyeksikan menjadi pemimpin birokrasi masa depan, Gubernur menekankan bahwa tantangan terbesar birokrasi saat ini bukan sekadar melahirkan program-program yang populer, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, berkelanjutan, serta mampu tetap berjalan tanpa bergantung pada figur tertentu.

Menurutnya, pergantian kepala daerah merupakan konsekuensi yang melekat dalam sistem demokrasi. Namun, perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem," tegas Gubernur.

Berbekal pengalaman hampir tiga dekade sebagai diplomat, Gubernur menilai salah satu tantangan mendasar yang masih dihadapi Indonesia adalah belum kokohnya sistem tata kelola pemerintahan. Akibatnya, tidak sedikit proses pembangunan berjalan secara alamiah atau autopilot, tanpa didukung perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.

Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih banyak berorientasi pada penanganan limbah, tetapi belum membangun sistem pengelolaan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Hal serupa juga terjadi pada pengembangan sektor pariwisata di sejumlah daerah yang berkembang pesat, namun belum sepenuhnya ditopang oleh master plan yang komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dipandang sebagai solusi atas seluruh persoalan birokrasi. Menurutnya, digitalisasi hanya akan menghasilkan perubahan apabila didahului dengan pembenahan sistem yang benar.

"Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan," ujarnya.

Iqbal menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memegang peran strategis sebagai penjaga memori kelembagaan (institutional memory) yang memastikan roda pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepemimpinan. Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme, menjunjung integritas, dan tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

"Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem," katanya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa sistem demokrasi sering kali mendorong lahirnya kebijakan yang bersifat populis karena hasilnya cepat terlihat dan memberikan keuntungan politik dalam jangka pendek. Sebaliknya, membangun sistem membutuhkan keberanian, konsistensi, serta komitmen jangka panjang yang hasilnya mungkin baru dirasakan oleh generasi berikutnya.

Selain membahas reformasi birokrasi, Gubernur juga mengajak para peserta memahami bahwa kepemimpinan saat ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika global. Pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, seorang pemimpin birokrasi harus mampu membaca keterkaitan antara dinamika global, nasional, dan daerah dalam setiap pengambilan kebijakan.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan penguasaan rantai nilai (value chain) agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen komoditas, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam percaturan ekonomi global.

Menutup pemaparannya, Gubernur kembali menegaskan bahwa kualitas pemerintahan pada akhirnya tidak ditentukan oleh kehebatan individu, melainkan oleh kekuatan sistem yang dibangun.

"Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik," ujarnya.

Gubernur kemudian mengajak seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II menjadikan pembangunan sistem sebagai warisan terbaik yang dapat ditinggalkan birokrasi bagi generasi mendatang.

"Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat," pungkasnya.

Redaksi |

Propov ke-XII, GAKADA BIDOM: Atlet Dompu Saat Prestasi Tersingkir, Politik Diduga Menguasai Arena Olahraga

Propov ke-XII, GAKADA BIDOM: Atlet Dompu Saat Prestasi Tersingkir, Politik Diduga Menguasai Arena Olahraga

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global - Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB yang semestinya menjadi ajang pembuktian kualitas pembinaan olahraga daerah, justru memunculkan potret buram yang menyelimuti dunia olahraga Kabupaten Dompu. Di tengah semangat kompetisi dan perebutan prestasi, publik dikejutkan oleh fenomena eksodus atlet-atlet berprestasi asal Bumi Nggahi Rawi Pahu yang memilih membela daerah lain.

Gabungan Kalawu Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok menilai fenomena tersebut bukan sekadar perpindahan atlet biasa. Gelombang hengkangnya para atlet dinilai menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola olahraga daerah yang selama ini luput dari perhatian.

Koordinator Kabupaten Dompu GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Aba Toi, menyebut keberhasilan para atlet Dompu di daerah lain seharusnya menjadi bahan evaluasi besar bagi seluruh pemangku kebijakan olahraga di Dompu.

"Ketika atlet-atlet yang tidak mendapat ruang di daerah sendiri justru mampu meraih prestasi dan menyumbangkan medali emas untuk daerah lain, maka ada yang salah dengan sistem yang berjalan. Ini bukan lagi soal kalah atau menang, tetapi soal bagaimana atlet diperlakukan," ujarnya.

Fenomena ini semakin ironis ketika sejumlah atlet yang kini menjadi andalan daerah lain sebelumnya dikabarkan tidak memperoleh kepastian pembinaan, kesejahteraan, maupun dukungan yang memadai. Namun setelah bergabung dengan daerah baru, mereka justru menjelma menjadi mesin prestasi dan naik ke podium tertinggi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar. Mengapa atlet yang dianggap biasa di rumah sendiri justru mampu menjadi juara di tempat lain? Jawaban yang berkembang di tengah masyarakat mengarah pada dugaan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kualitas atlet, melainkan pada sistem yang dinilai tidak sepenuhnya berpihak pada prestasi.

Sorotan semakin menguat setelah mencuatnya polemik yang menimpa atlet Wushu Dompu, Dika Ardiansyah. Atlet kelas 52 kilogram itu disebut telah tercantum dalam Surat Keputusan resmi sebagai peserta Porprov. Namun setelah proses penimbangan berat badan dan Technical Meeting berlangsung, namanya dikabarkan dicoret dari daftar pertandingan.

Peristiwa tersebut memicu perdebatan di internal olahraga Dompu dan menimbulkan kekecewaan mendalam dari keluarga atlet. Mereka mengaku telah mengeluarkan biaya pribadi, bahkan berutang, demi mendukung keberangkatan dan kebutuhan atlet selama mengikuti agenda Porprov di Mataram.

Kasus ini kemudian menjadi simbol keresahan yang lebih luas. Di kalangan atlet dan pemerhati olahraga, muncul pertanyaan mengenai transparansi, objektivitas, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib atlet.

Jika dugaan adanya intervensi kepentingan non-teknis dalam proses pembinaan dan seleksi benar terjadi, maka yang menjadi korban bukan hanya satu atau dua atlet. Yang dipertaruhkan adalah masa depan olahraga Dompu secara keseluruhan.

Sementara itu, daerah-daerah lain justru menikmati hasil dari talenta-talenta yang lahir dan dibesarkan melalui proses pembinaan di Dompu. Dengan dukungan fasilitas yang lebih baik, kepastian program latihan, dan lingkungan yang lebih kondusif, para atlet mampu menunjukkan kapasitas terbaik mereka tanpa dibayangi konflik internal maupun ketidakpastian kebijakan.

Keberhasilan mereka menjadi tamparan keras bagi tata kelola olahraga daerah. Sebab setiap medali emas yang diraih atlet asal Dompu di bawah bendera daerah lain sesungguhnya menyimpan pesan yang tidak bisa diabaikan: talenta tidak pernah kurang, tetapi ruang untuk berkembang diduga semakin sempit.

Porprov XII NTB pada akhirnya bukan hanya menjadi ajang perebutan medali. Perhelatan ini juga membuka tabir persoalan yang selama ini beredar di kalangan atlet dan masyarakat. Ketika prestasi tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran, maka kepercayaan terhadap sistem akan perlahan runtuh.

Kini publik menunggu langkah konkret dari para pemangku kepentingan olahraga di Dompu. Sebab jika pembenahan tidak segera dilakukan, Kabupaten Dompu berisiko terus kehilangan atlet-atlet terbaiknya dan hanya menjadi tempat lahirnya juara yang kemudian mengharumkan nama daerah lain.

Redaksi |

Kapolda NTB Perkuat Sinergi dengan BEM Unram dan Korwil Bali Nusra BEM, Ajak Mahasiswa Jaga Kondusivitas Daerah

Kapolda NTB Perkuat Sinergi dengan BEM Unram dan Korwil Bali Nusra BEM, Ajak Mahasiswa Jaga Kondusivitas Daerah

Media Dinamika Global      

Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja saat terima

pengurus BEM Unram dan Korwil Bali Nusra BEM , (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Kapolda NTB, Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., menerima kunjungan silaturahmi pengurus BEM Unram dan Korwil Bali Nusra BEM seluruh kerakyatan Indonesia di ruang kerjanya, Selasa (21/07/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara Polda NTB dengan kalangan mahasiswa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam dialog tersebut, Kapolda NTB mendengarkan berbagai pandangan serta masukan dari para mahasiswa terkait dinamika kehidupan kampus, termasuk perkembangan organisasi kemahasiswaan di sejumlah perguruan tinggi di Kota Mataram.

Pertemuan itu juga menjadi wadah bertukar gagasan mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan di lingkungan akademik agar proses pendidikan, aktivitas organisasi, dan pengembangan intelektual mahasiswa dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Kapolda NTB menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus mitra Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader BEM Unram dan  Korwil Bali Nusra BEM Seluruh Kerakyatan Indonesia untuk terus berkontribusi menjaga kondusivitas, khususnya di lingkungan kampus, serta menjadi teladan dalam menyampaikan aspirasi secara santun, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Polda NTB dan jajaran siap membantu setiap kegiatan yang diselenggarakan BEM Unram dan BEM Korwil Bali Nusra sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berharap adik-adik dapat menjadi contoh dan teladan di tengah masyarakat," ujar Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan organisasi kemahasiswaan merupakan modal penting dalam membangun budaya dialog, memperkuat persatuan, serta mencegah munculnya potensi gangguan keamanan di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Melalui silaturahmi ini, diharapkan hubungan kemitraan antara Polda NTB dengan BEM Unram dan BEM Korwil Bali Nusra semakin erat, sehingga mampu melahirkan kolaborasi positif dalam menjaga keamanan daerah sekaligus mendukung terciptanya generasi muda yang kritis, berintegritas, dan berkontribusi aktif bagi pembangunan Nusa Tenggara Barat maupun Indonesia.

Redaksi |

Cabor Menembak Jadi Penyumbang Medali Terbanyak Kota Bima di Porprov ke-XII 2026

Cabor Menembak Jadi Penyumbang Medali Terbanyak Kota Bima di Porprov ke-XII 2026

Media Dinamika Global      

KOTA BIMA, Media Dinamika Global - Cabang olahraga (Cabor) Menembak tampil gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XII tahun 2026 dengan menjadi penyumbang medali terbanyak bagi Kontingen Kota Bima.

Hingga pelaksanaan pertandingan berjalan, tim menembak Kota Bima berhasil mengoleksi total 17 medali, terdiri atas 7 medali emas, 6 medali perak, dan 4 medali perunggu. Capaian tersebut menempatkan Cabor Menembak sebagai lumbung medali utama bagi Kota Bima pada pesta olahraga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat itu.

Manajer Cabor Menembak Kota Bima, Mayor Inf Asep Okinawa, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Kota Bima yang terus memberikan dukungan dan doa kepada para atlet.

“Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh masyarakat Kota Bima. Alhamdulillah, atlet-atlet menembak mampu memberikan hasil terbaik dan menyumbangkan medali bagi daerah,” ujar Asep.

Menurutnya, raihan tersebut merupakan buah dari kerja keras para atlet, pelatih, dan seluruh tim yang telah menjalani persiapan panjang menghadapi Porprov 2026.

Meski telah mencatatkan prestasi membanggakan, Asep menegaskan perjuangan tim menembak belum berakhir. Sejumlah nomor pertandingan masih akan diikuti dan peluang menambah medali masih terbuka.

“Semoga pada pertandingan selanjutnya kami dapat menambah perolehan medali dan terus mengharumkan nama Kota Bima di ajang Porprov 2026,” katanya.

Redaksi |