Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 November 2026

ITK Sentil Keras Gubernur NTB, Jangan Jadikan HGU Objek TORA, Putusan MA Jangan Dilanggar

Syaokin Futtaqin, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kebun Kopi Trisno Kenangan di Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menuai kritik keras.

Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) menilai langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terlalu terburu-buru dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru apabila dilakukan tanpa terlebih dahulu mengurai status legalitas lahan serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ketua ITK, Syaokin Futtaqin, bahkan mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendorong TORA di atas lahan yang menurutnya masih memiliki legalitas HGU.

"Jangan sampai pemerintah justru menjadi pihak yang mengabaikan hukum. Jangan karena desakan aspirasi, kemudian kebijakan diambil tanpa menguji terlebih dahulu status hukum tanah dan putusan pengadilan yang sudah inkrah," tegas Syaokin saat siaran persnya di Mataram. Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan HGU. Urusan pemberian, pembatalan, maupun penetapan status hak atas tanah harus ditangani oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta Gubernur NTB kembali berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebelum mengambil langkah politik maupun administratif terkait usulan TORA tersebut.

"Siapa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyatakan HGU itu berhenti? Apa dasar hukumnya? Jangan sampai pemerintah daerah melampaui kewenangan yang telah diatur undang-undang," sentilnya.

Putusan MA Jangan Dikesampingkan, Status HGU Harus Terang

Syaokin mengungkapkan, persoalan lahan tersebut bukan perkara baru. Konflik bermula dari kebijakan pencabutan dan pengosongan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007. Persoalan itu kemudian berlanjut ke proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung.

Menurutnya, dalam putusan tersebut pihak pemegang izin dinyatakan menang. Karena itu, ia menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelesaikan dugaan persoalan administrasi yang muncul sejak kebijakan pemerintah daerah kala itu.

"Putusan MA sudah inkrah. Lalu mengapa persoalan mendasar ini belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru berbicara soal TORA? Ini harus dijelaskan kepada publik. Jangan melompat ke kebijakan baru sementara persoalan hukum sebelumnya masih menyisakan tanda tanya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin lahan yang diklaim masih memiliki dasar legalitas HGU justru menjadi objek pembahasan reforma agraria tanpa kejelasan status hukum dan mekanisme penyelesaian yang sah.

Bagi ITK, reforma agraria tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak lain. Kepentingan masyarakat harus diperjuangkan, tetapi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah juga wajib dihormati.

"Jangan merugikan salah satu pihak. Kalau masyarakat sudah lama menguasai lahan tersebut, carikan solusi melalui mekanisme yang dibenarkan undang-undang. Salah satunya pembahasan kemitraan, bukan serta-merta mengarahkan lahan yang masih dipersoalkan status hukumnya menjadi objek TORA," tandasnya.

Pemprov dan Pemkab Jangan Cuci Tangan

Lebih jauh, Syaokin menyoroti dugaan maladministrasi yang menurutnya perlu ditelusuri sejak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan menggantung. Pemerintah harus membuka secara transparan dokumen perizinan, riwayat penguasaan lahan, putusan pengadilan, hingga dasar kebijakan yang selama ini menjadi sumber konflik.

Menurutnya, dampak persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menyentuh iklim investasi, lapangan pekerjaan, serta kondisi sosial ekonomi warga di sekitar perkebunan.

"Investasi di atas lahan HGU ini sudah ada sejak 1942. Kalau memang terjadi kesalahan administrasi dalam kebijakan pemerintah sebelumnya, mengapa tidak diselesaikan terlebih dahulu? Jangan justru persoalan lama diwariskan menjadi konflik baru," kritiknya.

Ia juga mempertanyakan nasib aset perusahaan yang dikabarkan hilang selama konflik penguasaan lahan berlangsung. Menurutnya, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab apabila benar terjadi kerugian dan kehilangan aset.

DPRD NTB dan Lombok Tengah Dinilai Jangan Tutup Mata

Tak hanya eksekutif, Syaokin turut melontarkan kritik keras kepada DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Ia menilai lembaga legislatif tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika persoalan agraria yang menyangkut kepentingan masyarakat, investasi, dan kepastian hukum terus berlarut-larut.

DPRD, kata dia, memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Karena itu, pembentukan panitia khusus maupun pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perlu segera dipertimbangkan untuk mengurai persoalan tersebut secara terbuka.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan menunggu konflik membesar, bahkan sampai jatuh korban jiwa, baru bergerak. Di mana fungsi pengawasan DPRD? Persoalan ini harus dibedah secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat," cetusnya.

ITK Desak Empat Langkah Konkret

Atas persoalan tersebut, ITK menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

1. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung: Meminta instansi berwenang menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar dan mekanisme eksekusi yang berlaku.

2. Kepastian legalitas HGU: Mendesak Kementerian ATR/BPN segera memberikan kejelasan mengenai status perizinan dan hak PT Kebun Kopi Trisno Kenangan, termasuk proses pembaruan apabila memenuhi persyaratan hukum.

3. Kemitraan perusahaan dan masyarakat: Meminta Gubernur NTB memfasilitasi pembahasan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai lahan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. RDP DPRD: Mendesak DPRD NTB bersama DPRD Lombok Tengah segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta instansi pertanahan untuk membuka seluruh fakta dan dokumen hukum.

Syaokin juga mempertanyakan pernyataan Gubernur NTB yang menyebut persoalan tersebut akan diselesaikan dan dapat disertifikatkan pada tahun ini.

"Pertanyaannya sederhana, apa dasar hukumnya? Apa kewenangan gubernur? Jangan menjanjikan penyelesaian dan sertifikasi tanah kalau status hukum serta kewenangan instansi terkait belum terang. Kebijakan pemerintah tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila pemerintah mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah dan memaksakan kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik agraria yang lebih luas.

"Reforma agraria bukan berarti menghalalkan segala cara. Kepentingan rakyat harus dilindungi, tetapi hukum juga tidak boleh diinjak-injak. Pemerintah harus berdiri di atas aturan, bukan di atas tekanan politik maupun kepentingan sesaat," pungkas Syaokin.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Jumat, 13 November 2026

Ngobrol Bareng: Mendayung di Tengah Ketidakpastian, Ekonomi NTB 2027 Diproyeksikan Tumbuh Optimistis


Mataram, Media Dinamika Global - Dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah, prospek perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2027 dinilai cukup menjanjikan. Angka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai minimal 6 persen.

Optimisme tersebut disampaikan pemerintah daerah dan diamini kalangan akademisi serta dunia usaha.

“Sebagai pengusaha, kami tetap optimistis,” ujar Anas Amrullah yang mewakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB dalam dialog publik yang digelar NasPol NTB di Mataram, 13 November 2026.

Anas melihat mulai terjadi perubahan pola pikir di kalangan pelaku dunia usaha di NTB. Sebagian di antaranya mulai mengalihkan basis usahanya ke sektor produksi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai sektor usaha lainnya.

Peneliti sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, juga menyampaikan optimisme serupa. Namun, menurutnya, hal tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal.

“Berikan karpet merah untuk pengusaha lokal. Mereka tinggal di sini, uang mereka tidak ke mana-mana,” ujarnya.

Di hadapan para peserta diskusi, Dr. Firmansyah menegaskan bahwa NTB, dengan dua pulau besarnya, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, ekosistem usaha harus dibangun dengan memberikan kepercayaan dan ruang yang lebih luas kepada pengusaha lokal.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Bank NTB Syariah, Anis Mujahid Akbar, menangkap dengan baik berbagai harapan dan aspirasi yang berkembang dalam diskusi tersebut. Menurutnya, Bank NTB Syariah tidak pernah berhenti memberikan dukungan demi kemajuan perekonomian NTB.

Untuk itu, Bank NTB Syariah terus melakukan pembenahan, memperkuat sistem dan keamanan, serta meningkatkan kualitas layanan demi menjaga kepercayaan masyarakat NTB.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada 2027, menurut Anis, juga dapat dilihat dari perkembangan kredit produktif yang terus meningkat.

Didampingi Direktur Pembiayaan Agus Suhendro, Anis menegaskan bahwa Bank NTB Syariah harus mampu menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Sejumlah produk pembiayaan yang dimiliki Bank NTB Syariah dapat menjadi solusi, baik bagi pelaku usaha yang telah berkembang maupun masyarakat yang baru ingin memulai usaha.

“Sering-sering datang saja untuk konsultasi. Bank NTB Syariah akan melayani,” tambah Agus.

Tahun ini, Bank NTB Syariah juga mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Jangan pikirkan jaminan dulu. Itu hanya pelengkap. Yang paling penting, arus transaksinya lancar atau tidak,” ujar pria kelahiran Mojokerto tersebut.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi, Iskandar, mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan berbagai terobosan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu program yang diandalkan adalah Desa Berdaya. Program ini diyakini dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Tahun 2027 akan tumbuh di angka minimal 6,5 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur NasPol NTB sekaligus penggagas dialog publik, Ardiansyah, mengingatkan bahwa berbagai tantangan ekonomi telah menanti di depan. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, tantangan investasi, hingga perubahan arah kebijakan ekonomi nasional.

Menurutnya, NTB membutuhkan proyeksi, gagasan, dan strategi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan berkelanjutan.

“Masa depan ekonomi daerah tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan para pemangku kebijakan. Publik juga harus terlibat dalam membaca arah dan menentukan masa depan pembangunan,” pungkas Ardiansyah.

Redaksi |

432 KK di Mataram Terima Bantuan Rp4 Juta, Gubernur Iqbal Turun ke Rumah Warga Miskin Ekstrem


MATARAM, Media Dinamika Global - Pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan kehadiran pemerintah, kerja bersama, dan intervensi yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Semangat itu ditunjukkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bersama Walikota Mataram H. Mohan Roliskana saat menyambangi rumah warga dari pintu ke pintu di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (12/11/2026). Melalui program Kelurahan Berdaya Transformatif, sebanyak 432 kepala keluarga (KK) di Kota Mataram telah menerima bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi dengan realisasi penyaluran mencapai 100 persen.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua kepala daerah untuk melihat langsung kondisi keluarga penerima manfaat, mendengar kebutuhan mereka, sekaligus memastikan program pemerintah menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Gubernur dan Walikota memiliki harapan yang sama: bantuan tidak berhenti sebagai dukungan sesaat, tetapi menjadi titik awal bagi keluarga untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap keluar dari kemiskinan ekstrem.

Gubernur Miq Iqbal menjelaskan, Kelurahan Berdaya memiliki dua bentuk intervensi, yakni pemberdayaan ekonomi keluarga melalui skema transformatif dan penguatan pembangunan di tingkat kelurahan atau desa melalui pendekatan tematik.

“Untuk intervensi di tingkat keluarga, penyalurannya sudah 100 persen. Ada 432 KK yang sudah menerima bantuan stimulan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Rata-rata mereka sudah mengajukan proposal, diverifikasi, dan sekarang sudah mulai menjalankan usaha-usaha kecil,” ujar Miq Iqbal.

Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp4 juta melalui rekening masing-masing di Bank NTB Syariah. Dana dapat dicairkan sesuai kebutuhan modal usaha, sementara sisanya tetap tersimpan sebagai tabungan. Pemerintah juga menyiapkan tenaga pendamping untuk memantau perkembangan usaha dan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya.

Selain intervensi di tingkat keluarga, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp300 juta untuk masing-masing kelurahan atau desa guna memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah.

Menurut Miq Iqbal, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi terutama dari peningkatan pendapatan keluarga. Karena itu, evaluasi, pendampingan, dan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta usaha yang dirintis penerima manfaat dapat berkembang. Proses verifikasi dilakukan berulang dan disertai pengawasan serta audit oleh Inspektorat Provinsi NTB.

Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi atas perhatian dan intervensi Pemerintah Provinsi NTB bagi masyarakat Kota Mataram. Ia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi rumah tangga.

“Luar biasa, kedatangan Pak Gubernur membawa berkah. Ibu dan Bapak dibawakan bantuan uang dalam rekening yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi. Bagi yang memiliki usaha atau berdagang, silakan manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Mohan.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga kepercayaan pemerintah dengan menggunakan bantuan sesuai tujuan program. Dukungan Pemerintah Kota Mataram menjadi bagian penting dari upaya bersama agar pemberdayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga yang membutuhkan.

Harapan itu dirasakan masyarakat. Aminah (54), salah seorang penerima manfaat di Kelurahan Bintaro, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya untuk menambah modal berjualan.

“Sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Walikota karena sudah memberikan bantuan kepada kami masyarakat di Bintaro. Dengan bantuan ini, kami bisa membeli barang untuk modal jualan agar ada pemasukan lebih,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Bahri (47). Ia mengaku menerima bantuan sebesar Rp4 juta dan memilih mencairkan dana sesuai kebutuhan usaha, sementara sebagian lainnya tetap disimpan di rekening tabungannya.

Melalui Kelurahan Berdaya Transformatif, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram berharap pemberdayaan keluarga dan penguatan wilayah dapat berjalan beriringan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan memastikan keluarga memiliki kesempatan untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan hidup lebih sejahtera. Sebab, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus terlihat dari perubahan kehidupan masyarakat: semakin banyak keluarga yang berdaya dan semakin sedikit warga yang harus hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Redaksi |

SAQ Keterbukaan Informasi NTB Capai 100, Gubernur Iqbal: Kepercayaan Publik Harus Dibangun


JAKARTA, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat peningkatan signifikan dalam evaluasi keterbukaan informasi publik. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 mencapai 100, meningkat 37 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 63. Capaian tersebut dipaparkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11).

Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, keterbukaan harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” ujar Iqbal.

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan pemerintah untuk membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila pemerintah menyampaikan informasi yang kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB memperkuat pengelolaan informasi melalui integrasi dan konsolidasi data lintas perangkat daerah serta keterhubungan dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Upaya ini mencakup lebih dari 800 poin data dan menjadi bagian dari penguatan ekosistem NTB Satu Data.

Pemprov NTB juga telah membangun dashboard informasi yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mengakses data mentah, tetapi juga informasi yang telah diolah menjadi infografis dan analisis agar lebih mudah dipahami serta dimanfaatkan.

“Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa keterbukaan informasi harus berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aspirasi yang dihimpun melalui Musrenbang dan kanal pengaduan menjadi salah satu bahan dalam perumusan kebijakan. Di antaranya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menata pelaporan kerusakan infrastruktur secara lebih sistematis, serta pengembangan program Desa Berdaya.

Capaian SAQ 100 tersebut didukung penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pembenahan pelayanan PPID, serta penyediaan informasi yang semakin mudah diakses. Namun, bagi Gubernur Iqbal, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata terletak pada nilai evaluasi atau banyaknya dokumen yang dipublikasikan.

“Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, serta memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pembangunan. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata.”

Redaksi |

Wagub NTB Tegaskan APBD 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat


MATARAM, Media Dinamika Global - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.Si., menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi produktif, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Penegasan tersebut menjadi pesan utama Pemerintah Provinsi NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026), yang turut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan jajaran pejabat Pemprov NTB.

Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027, Pemerintah Provinsi NTB mengajukan rencana pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun, meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, meningkat 5,70 persen.

Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda, menekankan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya alokasi, tetapi harus memastikan setiap program memiliki sasaran yang jelas, hasil terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam penjelasan resmi pemerintah daerah, kebijakan fiskal 2027 bertumpu pada empat prinsip, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program, sekaligus menjaga agar belanja daerah tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian salah satu penegasan dalam Nota Keuangan APBD 2027.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan program pengentasan kemiskinan dengan alokasi sekitar Rp745,25 miliar. Intervensi difokuskan pada 106 desa kantong kemiskinan ekstrem, melalui penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan bagi kelompok rentan.

Selain pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah memprioritaskan ketahanan pangan dan energi, termasuk dukungan irigasi, pertanian, peternakan, perikanan, serta pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi juga menjadi perhatian agar hasil produksi daerah memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pada sektor lainnya, APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat pariwisata berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas konektivitas digital, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemprov NTB juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah. Rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar, yang direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah akan memperkuat pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengharapkan pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif, sehingga Ranperda APBD 2027 dapat memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.

Sebagaimana ditegaskan dalam Nota Keuangan, APBD 2027 harus dikelola secara jujur, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dari desa-desa di Pulau Lombok hingga pelosok Pulau Sumbawa.

Bagi Pemprov NTB, keberhasilan APBD 2027 bukan terletak pada besarnya angka yang disahkan, melainkan pada kemampuannya mengurangi kemiskinan, membuka peluang ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat NTB.

Redaksi |

Pangdam XXX/Rinambora Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Tekankan Penguatan SDM dan Kolaborasi Pembangunan


MATARAM, Media Dinamika Global - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXX/Rinambora, Mayjen TNI Edi Saputra, bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (10/11/2026). Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan pendidikan, pengelolaan kekayaan alam yang bertanggung jawab, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa.

Upacara tersebut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB, serta perwakilan instansi vertikal dan unsur terkait lainnya.

Dalam amanat Hari Pahlawan 2026 yang dibacakannya, Pangdam Edi menyampaikan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas manusia yang menjadi penggerak pembangunan.

Menurutnya, pendidikan berkualitas merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, membuka kesempatan hidup yang lebih baik, serta mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Pembangunan manusia menjadi penting karena pembangunan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia. Pendidikan menciptakan karakter, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, serta mempersiapkan generasi yang mampu mengambil bagian dalam pembangunan,” demikian amanat yang dibacakan Pangdam Edi.

Ia menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran terbaik. Karena itu, perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan pendidikan karakter harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak dari keluarga kurang mampu juga perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Selain pendidikan, pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab juga menjadi bagian penting dari pembangunan. Kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Pangdam Edi juga menekankan bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai komunitas.

“Tidak ada pembangunan yang dapat bertahan apabila rakyat tidak turut serta. Pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan dan layanan yang baik, sementara masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga, mendukung, dan menggerakkan berbagai inisiatif pembangunan,” ucapnya.

Menurutnya, kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kekuatan penting untuk memastikan setiap elemen bangsa memiliki ruang dan kesempatan berkontribusi. Dengan demikian, cita-cita para pahlawan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dapat dilanjutkan melalui kerja nyata.

Menutup amanatnya, Pangdam mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan meningkatkan pengabdian bagi bangsa.

“Mari kita bekerja sama dan mengambil langkah nyata untuk membangun Indonesia yang maju. Mari kita kobarkan semangat dan memberikan motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang bersama demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik,” ajaknya.

Peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang, tetapi juga mengingatkan bahwa perjuangan membangun Indonesia terus berlanjut. Semangat kepahlawanan harus hadir dalam pendidikan yang semakin berkualitas, pengabdian yang tulus, pembangunan yang merata, serta gotong royong seluruh elemen masyarakat. Sebab, meneruskan perjuangan para pahlawan berarti memastikan setiap generasi memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkontribusi, dan membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Redaksi |