NTB Perkuat Transformasi Kesehatan Digital Berbasis Kearifan Lokal

NTB Perkuat Transformasi Kesehatan Digital Berbasis Kearifan Lokal

Media Dinamika Global      

Wagub NTB, Hj. Umi Dinda saat buka Pertemuan PIFKI
di Hotel Merumatta Senggigi, (Ist/Surya)

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya membangun layanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) 2026 di Hotel Merumatta Senggigi, Sabtu (13/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) dengan tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital” itu dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan, jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Pakar LAFKI, Ketua Umum LAFKI dr. Benny H. Tumbelaka, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, perwakilan organisasi profesi, akademisi, serta pimpinan fasilitas kesehatan dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mempertegas pentingnya kolaborasi nasional dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijawab dengan inovasi, kolaborasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Namun, kemajuan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa.

“Kesehatan digital bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Tantangan global, potensi daerah, dan kekayaan budaya lokal harus kita jadikan kekuatan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, NTB memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu pelopor transformasi kesehatan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat keselamatan pasien, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Transformasi tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan. Melalui inovasi dan sinergi lintas sektor, Pemprov NTB berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang semakin inklusif, adaptif, dan merata sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia.

Wakil Gubernur Umi Dinda, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata.

“Kesehatan bukan kompetisi antarfasilitas kesehatan. Ini adalah kerja kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kunci menghadirkan pelayanan yang bermutu,” tegasnya.

Ia juga berharap penyelenggaraan PIFKI 2026 memberikan dampak ganda, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional sekaligus menggerakkan sektor ekonomi daerah melalui aktivitas pertemuan, pariwisata, dan pelaku UMKM di NTB.

Sementara itu, Ketua Umum LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, Sp.OT., M.H.Kes., Sp.KP., MARS., FIHFAA, menegaskan bahwa transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi, tetapi harus dibangun di atas budaya mutu, keselamatan pasien, dan integritas profesi.

Menurutnya, selama enam tahun terakhir LAFKI secara konsisten mendampingi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia melalui akreditasi, pembinaan, dan penguatan budaya mutu agar mampu memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan mengusung moto “Tatas, Tuhu, Trasna” yang bermakna tulus, benar, dan penuh kasih sayang, LAFKI mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan profesionalisme, integritas, dan empati sebagai landasan dalam membangun sistem kesehatan Indonesia yang semakin berkualitas.

Melalui PIFKI 2026, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa transformasi kesehatan bukan sekadar soal adopsi teknologi digital, tetapi tentang menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih aman, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan. Dengan memadukan inovasi dan kearifan lokal, NTB optimistis mampu menjadi salah satu penggerak transformasi kesehatan di Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. 

Redaksi |

RLMS Lombok Utara Gelar Wisuda Unik, Siswa Tampilkan Kreativitas dan Keberanian

RLMS Lombok Utara Gelar Wisuda Unik, Siswa Tampilkan Kreativitas dan Keberanian

Media Dinamika Global      

RLMS saat saat wisuda, (Ist/Surya)

Lombok Utara, Media Dinamika Global – Wisuda sering kali identik dengan toga, jubah, dan prosesi seremonial. Namun, Rumah Lombok Multicultural School (RLMS) di bawah naungan Yayasan Chili Community House memilih cara berbeda untuk merayakan kelulusan para siswanya. Tahun ini, wisuda justru menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan keberanian, kreativitas, dan kepercayaan diri yang mereka bangun selama menempuh pendidikan.

Sebanyak 50 siswa, terdiri dari 12 anak asal Gili Trawangan dan 38 anak dari Teluk Dalam, mengikuti wisuda yang berlangsung penuh keceriaan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, untuk pertama kalinya RLMS menghadirkan panggung pertunjukan bagi para siswa. Meski sederhana, panggung tersebut menjadi simbol penting atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui.

Di hadapan orang tua, guru, dan masyarakat, anak-anak menampilkan berbagai pertunjukan yang mencerminkan bakat serta perkembangan karakter mereka. Penampilan tersebut bukan sekadar hiburan, melainkan bukti bahwa pendidikan juga tentang membangun keberanian untuk tampil, berekspresi, dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Pendiri Yayasan Chili Community House, Noor Ain Husein, menegaskan bahwa makna wisuda yang diusung yayasan jauh melampaui seremoni kelulusan.

"Yang kami rayakan bukan toga atau jubahnya. Yang kami rayakan adalah perjalanan mereka, keberanian mereka untuk terus belajar, dan kesiapan mereka melangkah ke tahap berikutnya dalam hidup," ujarnya,Sabtu 13/06/2026

Selama enam tahun terakhir, Yayasan Chili Community House konsisten membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak di Lombok Utara. Fokus pembelajaran yang diterapkan tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membangun karakter, kreativitas, kemandirian, dan kepedulian sosial.

Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam rangkaian kegiatan wisuda yang dikemas melalui outing edukatif. Anak-anak diajak belajar di luar ruang kelas dengan mengunjungi sejumlah lokasi di Mataram dan sekitarnya.

Di Pathfinder Adventure Park, Lingsar, para siswa mengikuti kegiatan team building, permainan kolaboratif, hingga mencoba wahana Flying Fox yang melatih keberanian dan rasa percaya diri. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Pizza Hut Sriwijaya, Mataram, untuk mengenal proses pembuatan pizza sekaligus merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan bersama teman-teman.

Menagement Pizza hut Sriwijaya Imam menyampaikan kebahagiaan mereka dapat menjadi bagian dari momen spesial ini.

"Kami merasa senang dapat berkontribusi dalam perjalanan pendidikan anak-anak hebat dari Chili House. Semoga pengalaman sederhana ini menjadi kenangan yang menyenangkan bagi mereka." Ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan bermain dan berenang bersama, menciptakan momen kebersamaan yang menjadi kenangan berharga bagi para siswa. Bagi sebagian anak, ini menjadi pertemuan terakhir sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan menempuh jalan hidup yang berbeda.

Menurut  Noor Ain Husein, keberhasilan pendidikan tidak selalu diukur dari nilai rapor atau kemampuan menjawab soal ujian. Baginya, keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, memiliki empati, dan berani bermimpi.

"Kami tidak ingin hanya melahirkan anak-anak yang pintar secara akademik. Kami ingin membantu mereka tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, peduli kepada sesama, dan memiliki keberanian untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya," katanya.

Bagi Yayasan Chili Community House, panggung sederhana yang hadir pada wisuda tahun ini mungkin terlihat kecil. Namun di atas panggung itulah, puluhan anak Lombok Utara belajar satu hal penting: bahwa setiap mimpi layak ditampilkan, setiap usaha layak dihargai, dan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang membawa perubahan bagi masa depan.

Redaksi |

WNA Spanyol Mengaku Diperas Rp55 Juta Agar Tak Dideportasi, Nama Pejabat Imigrasi Disebut

WNA Spanyol Mengaku Diperas Rp55 Juta Agar Tak Dideportasi, Nama Pejabat Imigrasi Disebut

Media Dinamika Global      

Kantor Imigrasi Mataram, (Google)

Lombok Tengah, Media Dinamika Global – Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Spanyol bernama Dani Mallorqui Montiel mengaku menjadi korban dugaan pemerasan oleh oknum petugas Imigrasi Mataram, dengan nilai mencapai Rp55 juta, agar terhindar dari deportasi.

Informasi ini pertama kali disampaikan oleh salah seorang warga Kuta, Lombok Tengah. Ia mengungkapkan bahwa sahabatnya, Dani, dipanggil oleh penyidik Imigrasi Mataram pada 6 November 2025 untuk dimintai klarifikasi terkait izin tinggal.

Menurut penuturan warga yang tidak mau identitas nya dipublikasikan ini, dalam proses pemeriksaan tersebut, Dani diduga diminta menyediakan dana sebesar Rp55 juta apabila ingin “dibebaskan” dan tidak dikenakan tindakan deportasi maupun proses penegakan hukum keimigrasian.

Karena merasa tertekan dan khawatir akan nasib izin tinggalnya di Indonesia, Dani akhirnya menyiapkan dana tersebut. 

Uang senilai Rp55 juta itu kemudian ditransfer pada Jumat, 14 November 2025, pukul 08.16 WITA, ke rekening salah satu pihak yang diketahui berprofesi sebagai lawyer/pengecara, yang disebut sebagai pihak mediasi dalam kasus ini.

Tak berselang lama, sekitar pukul 10.00 WITA di hari yang sama, paspor milik Dani diserahkan kembali melalui salah satu petugas Imigrasi kepada pihak yang menjadi perantara.

Namun, alih-alih merasa lega, Dani justru mengaku merasa diperas. Merasa ada kejanggalan dan dugaan penyalahgunaan wewenang, WNA asal Spanyol tersebut akhirnya mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) NTB untuk menyampaikan pengaduan resmi.

Dalam pengaduan tersebut, dugaan pemerasan mengarah pada seorang oknum Imigrasi Mataram berinisial IL. Saat kejadian berlangsung, IL diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Inteldakim). 

Kini, yang bersangkutan disebut telah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Lombok Timur.

Diketahui, pemanggilan terhadap Dani pada 6 November 2025 merupakan klarifikasi kedua terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal, di mana Dani disebut melakukan kegiatan bisnis atau investasi menggunakan visa kunjungan wisata.

Sementara, Pihak melalui Kasi Humas Imigrasi Mataram, Gunawan mengatakan, lagi ditanyakan atas masalah tersebut. Selasa, (2/6/26). Hingga sampai saat ini belum ada kabar lagi.

Media ini terus berupaya mengkonfirmasi Kepala imigrasi Mataram untuk memberikan tanggapan resmi. Hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Diduga Dipecat Sepihak, Honorer 10 Tahun di Mataram Pertanyakan Dasar Pemecatannya

Diduga Dipecat Sepihak, Honorer 10 Tahun di Mataram Pertanyakan Dasar Pemecatannya

Media Dinamika Global      

Kantor PUPR Kota Mataram, (Google)

Mataram, Media Dinamika Global – Tarmizi Iqbal seorang pegawai tidak tetap (PTT) yang telah mengabdi selama sekitar 10 tahun di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengaku diberhentikan secara sepihak tanpa surat peringatan, tanpa surat pemberhentian, maupun keputusan resmi lainnya.

Tarmizi Iqbal mengaku terakhir bekerja pada 9 Desember 2024. Saat itu, ia mendapat informasi secara lisan dari atasannya bahwa dirinya tidak lagi diperbolehkan bekerja.

Menurut pengakuannya, penyampaian tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Mataram, Lalu Agus Kurniadi, yang disebut menerima arahan dari Kepala Dinas PUPR Kota Mataram.

"Yang saya terima hanya penyampaian secara lisan. Tidak ada surat teguran, tidak ada surat peringatan, tidak ada SK pemberhentian maupun dokumen resmi lainnya," ujarnya.

Ia mengaku alasan yang sempat disampaikan kepadanya berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam kampanye salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram pada Pilkada saat itu, yakni pasangan H. Lalu Aria Dharma dan H. Weis Arqurnain.

Namun, ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan tidak pernah mengikuti kegiatan kampanye politik.

"Saya tidak pernah ikut kampanye. Waktu itu saya bahkan dipanggil ke Setda dan dimediasi. Saya sudah menjelaskan dan bahkan disumpah terkait persoalan itu. Setelah mediasi, saya tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada masalah lagi," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sekitar Agustus atau September 2024 dirinya pernah dipanggil menghadap ke lingkungan Pemerintah Kota Mataram bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala Dinas PUPR. 

Dalam pertemuan tersebut, menurutnya tidak ada keputusan pemecatan maupun pemeriksaan lanjutan.

"Saat itu saya sudah menjelaskan dan bersumpah kalau saya memang tidak tahu dan tidak ikut kampanye. Setelah itu kami salaman, saya kembali bekerja seperti biasa dan saya pikir masalahnya sudah selesai," tuturnya.

Namun setelah tahapan Pilkada berakhir, tepatnya pada 9 Desember 2024, ia justru menerima informasi bahwa dirinya tidak lagi dapat bekerja di Dinas PUPR Kota Mataram.

Ia merasa keputusan tersebut sangat mengejutkan, terlebih karena selama ini tidak pernah menerima surat pelanggaran disiplin maupun proses pemeriksaan yang berujung pada rekomendasi pemberhentian.

Padahal, lanjutnya, statusnya saat itu telah masuk dalam database tenaga non-ASN dan juga telah mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya sudah mengabdi 10 tahun. Sudah masuk database dan ikut PPPK. Sampai hari ini saya tidak pernah menerima surat pemberhentian apa pun," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, saat dikonfirmasi memberikan jawaban singkat terkait persoalan tersebut.

"Untuk tepatnya mungkin bapak bisa ke BKPSDM, karena kewenangan pemutusan itu ada di sana," ujarnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan terkait prosedur pemberhentian tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, terutama karena yang bersangkutan mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi terkait penghentian hubungan kerja.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya memperoleh klarifikasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram terkait dasar hukum, prosedur, serta pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap tenaga honorer tersebut.

Publik kini menanti penjelasan resmi pemerintah mengenai apakah pemberhentian tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku atau justru terjadi pelanggaran prosedur administrasi terhadap tenaga non-ASN yang telah mengabdi selama satu dekade.

Redaksi |

Polda NTB Dukung Nobar Piala Dunia 2026 Bersama TVRI, Masyarakat Diminta Tetap Tertib

Polda NTB Dukung Nobar Piala Dunia 2026 Bersama TVRI, Masyarakat Diminta Tetap Tertib

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Polda NTB mengajak masyarakat menyukseskan kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026, yang digelar bersama Polri dan TVRI di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan serta menjaga situasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). 

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M. mengatakan, kolaborasi Polri dan TVRI dalam penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026 menjadi ruang berkumpul masyarakat, untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia secara aman dan nyaman.

"Nobar Piala Dunia 2026 bersama Polri dan TVRI ini kami hadirkan, sebagai wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Kami berharap seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, dan penuh semangat persaudaraan," ujar Kombes Pol. Kholid, Jumat (12/6/2026), melalui siaran pers.

Menurutnya, antusiasme warga NTB cukup tinggi. Sejumlah titik nobar telah disiapkan di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat hingga Dompu. Lokasi tersebut mencakup area komersial maupun nonkomersial, sehingga masyarakat dapat memilih tempat terdekat untuk menyaksikan pertandingan. 

"Polri bersama TVRI ingin memastikan masyarakat dapat menikmati setiap pertandingan dengan suasana yang aman dan kondusif. Karena itu kami mengajak seluruh penonton menjaga ketertiban, selama kegiatan berlangsung," katanya.

Kombes Kholid mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi akibat perbedaan dukungan tim, menghindari tindakan yang berpotensi memicu keributan, serta tetap menghormati sesama penonton.

"Silakan mendukung tim favorit masing-masing, namun jangan sampai menimbulkan gesekan. Jadikan nobar ini sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan," ucapnya.

Selain itu, Polda NTB juga mengimbau panitia dan pengelola lokasi nobar untuk memperhatikan faktor keselamatan, kenyamanan, serta keamanan kendaraan para pengunjung.

"Kami mengajak masyarakat menjaga barang berharga, mematuhi aturan lalu lintas saat berangkat maupun pulang dari lokasi nobar, serta segera melapor kepada petugas atau melalui layanan 110, apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas," tegas Kholid.

Polda NTB memastikan jajaran kepolisian di seluruh wilayah, siap mendukung pelaksanaan nobar bersama Polri dan TVRI agar berlangsung aman, lancar, serta memberi pengalaman positif bagi masyarakat pencinta sepak bola di NTB.

"Mari kita sukseskan nobar Piala Dunia 2026 bersama Polri dan TVRI dengan menjaga keamanan, ketertiban, serta semangat persatuan. Keamanan menjadi tanggung jawab kita bersama," tutupnya.

Redaksi |

Sekda NTB: ASN Bukan Sekadar Bekerja, Tapi Mengabdi

Sekda NTB: ASN Bukan Sekadar Bekerja, Tapi Mengabdi

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dituntut menjalankan tugas administratif, tetapi harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang bekerja dengan komitmen, loyalitas, dan militansi dalam mendukung pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/06/26).

Menurut Sekda, pengambilan sumpah dan janji bukan sekadar proses administratif dalam perjalanan karier seorang ASN, melainkan momentum untuk meneguhkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

“Seorang ASN harus memiliki tiga karakter utama, yaitu komitmen, loyalitas, dan militansi. Komitmen untuk menjaga konsistensi dalam bekerja dan melayani masyarakat, loyalitas kepada organisasi dan negara, serta militansi dalam menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tidak mudah menyerah,” tegasnya.

Abul Chair menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pembangunan desa berdaya, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.

Menurutnya, keberhasilan berbagai agenda pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankannya.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengimplementasikannya. Karena itu, ASN harus terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya.

Sekda juga mengingatkan bahwa tuntutan pelayanan publik saat ini semakin tinggi seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap birokrasi. Karena itu, ASN dituntut lebih adaptif, profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Ia menegaskan bahwa setiap aparatur harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“ASN adalah pelayan masyarakat. Ukuran keberhasilan kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administrasi, tetapi sejauh mana kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Abul Chair mengajak seluruh ASN untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap NTB dan Indonesia melalui kerja nyata serta pengabdian yang tulus. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu berkolaborasi, menjaga integritas, dan membangun budaya kerja yang sehat.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan ASN yang mampu bekerja sama, berkolaborasi, menjaga integritas, dan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda juga meminta para pimpinan perangkat daerah untuk terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi pegawai agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

Menutup sambutannya, Abul Chair menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagai PNS. Ia berharap momentum tersebut menjadi penguat integritas sekaligus pengingat bahwa status sebagai ASN adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pegawai yang hari ini mengucapkan sumpah dan janji. Jadilah ASN yang profesional, berakhlak, berintegritas, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun NTB Makmur Mendunia,” pungkasnya.

Redaksi |