Warga Menolak, Pemerintah Sudah Peringatkan, Mengapa Tower Bongancina Tetap Dibangun?

Warga Menolak, Pemerintah Sudah Peringatkan, Mengapa Tower Bongancina Tetap Dibangun?

Media Dinamika Global      

BULELENG, Media Dinamika Global – Polemik pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, memasuki babak yang semakin serius. Di tengah penolakan keras warga, muncul dugaan adanya penyerahan uang kompensasi kepada Perbekel Bongancina, Dewa Made Sariana.

Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Kadarisman selaku pihak yang disebut sebagai subkontraktor proyek bahkan mengakui adanya penyerahan uang kepada Perbekel Bongancina. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian warga karena pembangunan tower tetap berlangsung meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat: apakah uang kompensasi tersebut merupakan bantuan sosial biasa, kompensasi lingkungan, atau justru berkaitan dengan dukungan terhadap proyek yang hingga kini masih bermasalah secara administrasi?

Warga menilai persoalan ini harus dibuka secara terang-benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses pembangunan tower yang sejak awal dinilai minim transparansi.

Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan Surat Nomor T.600.3.3/4745/TRBK-DPUPRPERKIM/VI/2026, Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng secara tegas menyatakan bahwa pembangunan tower tersebut masih dalam proses pengurusan KKPR serta belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dalam surat resmi tersebut, PT Tower Bersama juga diperingatkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. Namun berdasarkan informasi warga dan hasil pantauan di lapangan, aktivitas proyek disebut masih berjalan.

Anggota BPD Desa Bongancina, Dewa Made Mertayasa, menyatakan masyarakat tetap menolak keberadaan tower tersebut karena dinilai mengabaikan aspirasi warga penyanding yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Menurut warga, sejak awal tidak pernah ada sosialisasi yang melibatkan masyarakat terdampak langsung. Bahkan beberapa warga mengaku baru mengetahui keberadaan proyek setelah alat berat dan material bangunan masuk ke lokasi.

Yang menjadi sorotan, proyek tersebut hanya berbekal rekomendasi Perbekel Bongancina dan surat persetujuan dari PLT Camat Busungbiu. Padahal rekomendasi maupun surat persetujuan tersebut bukan merupakan izin final yang dapat dijadikan dasar untuk memulai konstruksi bangunan sebelum izin utama diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Warga juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang dianggap membiarkan proyek terus berjalan meskipun sudah mendapatkan SP-1 dan SP-2.

"Kalau sudah ada SP-2 dan pembangunan masih berjalan, lalu apa fungsi pengawasan pemerintah?" tanya salah satu warga.

Masyarakat kini menunggu apakah pada 25 Juni 2026 Dinas PUPR Kabupaten Buleleng benar-benar menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) sebagaimana tahapan sanksi administrasi yang berlaku.

Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan dokumen yang beredar dan keterangan warga, terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang patut ditelusuri oleh instansi terkait.

1. Diduga melakukan kegiatan pembangunan sebelum seluruh izin yang dipersyaratkan diterbitkan.

2. Diduga mengabaikan Surat Peringatan Tertulis dari pemerintah daerah.

3. Diduga tidak melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada warga penyanding yang terdampak langsung.

4. Diduga tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

5. Diduga terjadi penyerahan uang kompensasi kepada pihak tertentu yang perlu dijelaskan dasar hukum, tujuan, dan penggunaannya.

Potensi Konsekuensi Hukum

Apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan bangunan gedung, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Penghentian sementara kegiatan pembangunan.

- Penyegelan lokasi proyek.

- Pembekuan atau pencabutan izin.

- Perintah pembongkaran bangunan.

- Denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, apabila dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara pemerintahan Desa terkait dengan kewenangan jabatan atau bertujuan mempengaruhi proses administrasi dan pengambilan keputusan, maka hal tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan APH (Aparat Penegak Hukum). Namun demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pembuktian yang sah sesuai hukum yang berlaku.

Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah

Kini sorotan publik tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas PUPR, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum.

Apakah SP-3 benar-benar akan diterbitkan?

Apakah pembangunan tower akan dihentikan?

Apakah dugaan penyerahan uang kompensasi kepada Perbekel Bongancina akan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya berani menjamin proyek tersebut tetap berjalan meskipun telah mendapat peringatan resmi dari pemerintah?

Masyarakat Bongancina menegaskan satu sikap yang sama, pembangunan tower harus dihentikan sementara sampai seluruh izin lengkap, seluruh persoalan transparansi dijelaskan, dan aspirasi warga benar-benar didengar. RED.

Pertamina Patra Niaga Klarifikasi Isu Kelangkaan LPG 3 Kg di Kota Bima, Pastikan Pasokan Aman dan Tambah Ribuan Tabung

Pertamina Patra Niaga Klarifikasi Isu Kelangkaan LPG 3 Kg di Kota Bima, Pastikan Pasokan Aman dan Tambah Ribuan Tabung

Media Dinamika Global      

Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan langsung
kondisi pasokan dan distribusi LPG 3 kg di lapangan setelah
menerima informasi adanya keluhan masyarakat, (Ist/Surya)

Kota Bima, Media Dinamika Global.id – Menanggapi pemberitaan terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang dikeluhkan masyarakat di Kota Bima dan sejumlah wilayah lainnya di Pulau Sumbawa, Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi bahwa pasokan LPG bersubsidi 3 kg dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pasokan dan distribusi LPG 3 kg di lapangan setelah menerima informasi adanya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas melon.

"Penyaluran dari level SPPBE hingga pangkalan dipastikan normal dan sesuai alokasi. Jumlah pasokan LPG 3 kg juga dipastikan aman dan mencukupi," ujar Ahad dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kondisi yang terjadi di beberapa daerah dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Untuk Kabupaten Dompu, peningkatan penggunaan LPG dipicu oleh masuknya musim tanam, aktivitas pembukaan lahan pasca panen, serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Sementara di Kota Bima, pihak Pertamina juga tengah mencermati kondisi rantai distribusi yang menjadi perhatian masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina telah menyalurkan tambahan pasokan (extra dropping) LPG 3 kg ke sejumlah wilayah terdampak.

Untuk Kota Bima, Pertamina menyalurkan tambahan sebanyak 2.960 tabung pada pekan ini. Sementara Kabupaten Bima memperoleh tambahan 5.040 tabung dan Kabupaten Dompu sebanyak 6.720 tabung. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 80 persen konsumsi harian wilayah Bima dan Dompu.

Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan langsung
kondisi pasokan dan distribusi LPG 3 kg di lapangan setelah
menerima informasi adanya keluhan masyarakat, (Ist/Surya)

Tidak hanya itu, selama bulan Juni 2026, Pertamina mencatat telah menyalurkan tambahan LPG 3 kg sebanyak 8.960 tabung untuk Kota Bima, 22.656 tabung untuk Kabupaten Bima, dan 18.632 tabung untuk Kabupaten Dompu.

Selain penambahan pasokan, Pertamina juga melakukan berbagai upaya mitigasi, mulai dari penambahan jam operasional SPBE, prioritas pengiriman ke wilayah yang mengalami kendala stok, hingga koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.

Di tingkat pangkalan, Pertamina kembali menegaskan agar penjualan dilakukan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), membatasi penyaluran ke pengecer, serta memprioritaskan penjualan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima LPG bersubsidi.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying akibat informasi yang belum terverifikasi serta membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Masyarakat dapat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina dengan harga sesuai HET, yakni Rp18.000 per tabung, serta mendapatkan jaminan kualitas dan kuantitas yang sesuai," tegas Ahad.

Pertamina menambahkan bahwa pengawasan terhadap agen dan pangkalan terus diperketat. Apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi maupun penjualan LPG bersubsidi, maka akan diberikan sanksi tegas mulai dari penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Masyarakat yang ingin mengetahui lokasi pangkalan resmi terdekat dapat mengakses layanan informasi LPG 3 kg melalui situs resmi Pertamina.

Redaksi |

Gubernur Iqbal Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kunci Kemajuan NTB

Gubernur Iqbal Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kunci Kemajuan NTB

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Gubernur Miq Iqbal.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pemaparan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E., yang menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pendataan nasional yang mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, guna memotret struktur dan dinamika perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring. Proses ini juga didukung teknologi geotagging untuk meningkatkan akurasi lokasi usaha dan kualitas basis data nasional.

Paparan tersebut menunjukkan prospek ekonomi NTB yang terus bertumbuh. Jumlah usaha di provinsi ini diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026, meningkat dibandingkan sekitar 544 ribu unit pada 2006, dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

BPS juga menyoroti peran strategis sektor pariwisata dalam menggerakkan ekonomi NTB. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel, sekaligus memperkuat posisi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Gubernur Miq Iqbal menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih presisi, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.

Melalui dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia dengan kebijakan yang semakin tepat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Redaksi |

Dekranasda NTB dan UNIQLO Perkuat Jalan UMKM Menuju Pasar Global

Dekranasda NTB dan UNIQLO Perkuat Jalan UMKM Menuju Pasar Global

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menghadiri peresmian UNIQLO Neighborhood Collaboration Batch 4 di gerai UNIQLO Lombok Epicentrum Mall, Jumat (19/6/2026), sebuah inisiatif yang membuka ruang promosi bagi kriya dan wastra lokal NTB di jaringan ritel modern berkelas internasional.

Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah (BKP3D), dan Koordinator Pemasaran BKP3D, Sinta meninjau langsung Neighborhood Collaboration Corner yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan NTB.

Menurut Sinta, kerja sama yang telah memasuki tahun keempat tersebut membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menghadirkan peluang nyata bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Kami mengapresiasi konsistensi UNIQLO dalam mendukung pemberdayaan UMKM di NTB. Harapannya, kolaborasi ini menjadi pintu masuk bagi produk-produk lokal untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dekranasda NTB tengah mendorong pemerataan manfaat program dengan memperluas partisipasi pelaku UMKM dari Pulau Sumbawa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi kreatif daerah sekaligus mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

Kehadiran produk NTB di ruang kolaborasi UNIQLO tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga menunjukkan bahwa karya para perajin daerah memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar modern. Berbagai produk kriya yang memadukan nilai tradisi dengan inovasi desain menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen domestik maupun mancanegara.

Salah satu pelaku UMKM yang terlibat, Abdul Jaelani Purnamasyaf, pemilik Purnama Shop, mengaku bangga produknya mendapat kesempatan ditampilkan melalui program tersebut. Ia menilai kolaborasi ini membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan kerajinan khas NTB, seperti anyaman ketak dan rotan yang dipadukan dengan material kerang serta inovasi pemanfaatan limbah plastik.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat mengenal produk NTB dan pada akhirnya tertarik berkunjung maupun menjalin kerja sama bisnis dengan para perajin lokal,” ungkapnya.

Program Neighborhood Collaboration menjadi contoh bagaimana kemitraan strategis dapat memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari peningkatan eksposur produk, penguatan identitas budaya lokal, hingga penciptaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, kolaborasi semacam ini merupakan langkah penting dalam mengangkat nilai tambah produk daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat kepada pasar yang lebih luas. Dengan dukungan berbagai pihak, UMKM NTB diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan global, membawa nama baik Lombok dan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing.

Redaksi |

Menpora dan Wagub NTB Resmi Luncurkan MotoGP 2026, Mandalika Siap Sambut Dunia

Menpora dan Wagub NTB Resmi Luncurkan MotoGP 2026, Mandalika Siap Sambut Dunia

Media Dinamika Global      

Jakarta, Media Dinamika Global – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri peluncuran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/26). Peluncuran ini menjadi penanda dimulainya rangkaian menuju MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 9–11 Oktober 2026, sekaligus mempertegas posisi Mandalika sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan Indonesia di mata dunia.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya di Sirkuit Mandalika, ajang MotoGP tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga berkelas internasional, tetapi juga menjadi sarana efektif mempromosikan keindahan alam, budaya, dan potensi pariwisata Lombok serta Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat global.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan MotoGP telah menjadi media promosi Indonesia yang menjangkau sekitar 670 juta penonton di lebih dari 200 negara. Menurutnya, ajang ini berhasil memperkuat citra Indonesia sekaligus menumbuhkan kebanggaan nasional melalui lahirnya talenta-talenta lokal yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa MotoGP Mandalika merupakan bagian dari strategi pengembangan sport tourism dan industri olahraga nasional yang mampu memberikan dampak ekonomi luas sekaligus memperkenalkan wajah terbaik Indonesia kepada dunia.

“Lebih dari sekadar balapan, MotoGP Mandalika menjadi etalase yang menampilkan keindahan alam, budaya, dan keramahan Indonesia di panggung internasional,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penyelenggaraan MotoGP telah memberikan manfaat nyata bagi daerah. Setiap tahun, event ini mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, aktivitas penerbangan, serta perputaran ekonomi masyarakat, termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal.

“MotoGP Mandalika adalah kebanggaan Indonesia. Kami ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki rasa memiliki terhadap event ini, karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh NTB, tetapi juga bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian nasional,” ujar Wagub.

Selain dampak ekonomi, MotoGP Mandalika juga menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal. Putra-putri Indonesia kini dipercaya menjadi marshal berstandar internasional, sementara kiprah pembalap seperti Mario Aji dan Veda Ega Pratama menjadi inspirasi bagi lahirnya generasi baru olahraga otomotif nasional.

Peluncuran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 turut ditandai dengan dimulainya penjualan tiket resmi untuk balapan Moto3, Moto2, dan MotoGP. Acara tersebut dihadiri jajaran kementerian, InJourney Group, MGPA, ITDC, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor pariwisata dan olahraga.

Bagi Nusa Tenggara Barat, MotoGP Mandalika bukan sekadar ajang balap motor dunia, melainkan panggung yang memperkenalkan pesona Lombok kepada masyarakat internasional. Hamparan pantai yang memukau, kekayaan budaya, keramahan masyarakat, serta infrastruktur berstandar global menjadikan Mandalika sebagai destinasi yang unik dan kompetitif. Melalui MotoGP 2026, Pemerintah Provinsi NTB optimistis citra Mandalika sebagai ikon sport tourism akan semakin kuat, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Redaksi |

Bank NTB Syariah Kembali Salurkan KUR, Kantongi Plafon Rp40 Miliar untuk UMKM dan PMI

Bank NTB Syariah Kembali Salurkan KUR, Kantongi Plafon Rp40 Miliar untuk UMKM dan PMI

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Kementerian UMKM RI dan Bank NTB Syariah di Mataram, Jumat (19/6/2026).

Mewakili Gubernur NTB, Sekda NTB Abul Chair mengatakan, kemudahan akses pembiayaan akan memberikan peluang lebih besar bagi pelaku UMKM, pelaku industri kreatif, hingga sektor pariwisata untuk mengembangkan usahanya dan lain sebagainya.

“Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan secara nyata. Salah satunya melalui akses permodalan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau. Saat ini, Pemprov NTB juga tengah gencar mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk menghidupkan ekonomi desa melalui program Desa Berdaya.

​"Kami ingin agar setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," tambahnya.

​Lebih lanjut, Abul Chair menekankan bahwa UMKM tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan hal tersebut. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

​Pemprov NTB berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, melainkan juga menjadi mitra pendamping yang membantu UMKM naik kelas, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

​"Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas, hingga semakin banyak pelaku usaha NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, mengungkapkan pihaknya bersyukur kembali dipercaya sebagai penyalur KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.

Pada tahun 2026, Bank NTB Syariah memperoleh plafon KUR sebesar Rp40 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong sektor produktif dan membantu UMKM berkembang,” kata Nazaruddin.

Untuk memastikan pembiayaan berjalan optimal, Bank NTB Syariah akan menerapkan pola pendampingan berbasis klaster usaha sehingga pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, M. Riza Damanik, menyebut Bank NTB Syariah kini resmi menjadi penyalur KUR ke-43 di Indonesia setelah kembali diaktivasi.

“Alhamdulillah, setelah delapan tahun, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR. Tahun 2026 ini Bank NTB Syariah menjadi lembaga penyalur ke-43 secara nasional,” ujarnya.

Menurut Riza, setelah reaktivasi Bank NTT dan Bank NTB Syariah, pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali Bank Maluku Malut guna memperluas jangkauan penyaluran KUR di daerah.

Riza menegaskan, pemerintah mendorong agar porsi pembiayaan lebih banyak diarahkan ke sektor produksi dibandingkan perdagangan. Sektor prioritas tersebut meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif.

Menurutnya, pembiayaan yang mengalir ke sektor produksi akan memberikan dampak lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

“Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, maka lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” jelasnya.

Selain pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem UMKM melalui lima aspek utama, yakni legalitas usaha, pendampingan, pembiayaan, akses pasar dan digitalisasi, serta kemitraan dan rantai pasok.

“Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru akan terasa ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas mereka meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi |