Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemprov NTB Gencarkan GPM di Wilayah Miskin Ekstrem

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Pemprov NTB Gencarkan GPM di Wilayah Miskin Ekstrem

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (5/6). Kegiatan ini menyasar wilayah dengan kategori kemiskinan ekstrem serta masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan bahwa pelaksanaan GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di daerah pelosok.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya, termasuk di daerah-daerah pelosok. Kita harus memberikan pelayanan, terutama dalam penyediaan bahan pangan murah kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.343 keluarga di Taman Ayu menerima bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Menurut Mirza, program GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi daerah.

“GPM ini kita upayakan bersama. Jangan hanya mengandalkan Dinas Pertanian, tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk melakukan pengendalian inflasi agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa GPM akan terus dilaksanakan setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau.

Berdasarkan hasil pemantauan dan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kalau bulan ini satu titik, setiap bulan akan dilaksanakan GPM pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan harga. Dari pantauan kami dan berdasarkan data BPS, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi karena terjadi kelangkaan di hampir seluruh daerah di NTB,” jelasnya.

Program GPM juga difokuskan pada desa berdaya yang masuk kategori miskin ekstrem. Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih murah.

“Sasaran GPM banyak berada di desa berdaya dan fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambah Mirza.

Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilai mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, stabilitas harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan GPM ini diharapkan dapat menstabilkan harga-harga bahan pokok yang saat ini terus meningkat. Ini merupakan salah satu solusi dari Pemerintah Provinsi yang perlu terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai kehadiran GPM sangat membantu warga, terutama di tengah kelangkaan sejumlah komoditas penting seperti beras dan minyak goreng.

“Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Apalagi saat ini yang paling langka adalah minyak goreng dan beras, sehingga program ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga kondisi ekonomi masyarakat semakin stabil,” pungkasnya.

Redaksi |

Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB Perkuat Sinergi Perangi Narkoba

Kapolda NTB dan Kepala BNNP NTB Perkuat Sinergi Perangi Narkoba

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H., Senin (8/6/2026) siang, bersilaturahmi dengan Kepala BNN Provinsi NTB Brigjen Pol. Marjuki, S.I.K., M.Si. Pertemuan di Kantor BNNP NTB itu sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarinstansi, dalam memerangi peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat.

Kedatangan Kapolda NTB disambut hangat Kepala BNNP NTB beserta jajaran. Suasana penuh keakraban tampak mewarnai pertemuan dua pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.

Kapolda NTB menegaskan, persoalan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, agar upaya pencegahan dan penindakan berjalan lebih efektif.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, sinergi, serta komitmen bersama agar ruang gerak para pelaku semakin sempit dan masyarakat semakin terlindungi," ujar Irjen Pol. Kalingga.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah penguatan koordinasi, pertukaran informasi, serta strategi menghadapi jaringan peredaran gelap narkotika yang terus berkembang.

Kapolda berharap hubungan baik antara Polda NTB dan BNNP NTB dapat semakin solid, sehingga berbagai program pencegahan maupun penegakan hukum dapat berjalan maksimal.

"Kami siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan BNNP NTB. Tujuan kita sama, yakni menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat," katanya.

Sementara itu, Kepala BNNP NTB Brigjen Pol. Marjuki menyampaikan komitmennya, untuk terus bersinergi dengan Polda NTB dan seluruh jajaran dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah NTB.

"BNNP NTB berkomitmen terus bersinergi dengan Polda NTB dan jajaran dalam pemberantasan peredaran narkoba. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, kami optimistis upaya penanggulangan narkoba dapat berjalan lebih efektif," tegasnya.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan, sekaligus memperkuat tekad bersama menghadapi ancaman narkotika. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat, guna mewujudkan NTB yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Redaksi |

Dialog Publik Pemuda ICMI NTB, Dr. Alfisyahrin Semprot Ketergantungan Pemprov pada Tambang, Dorong Ekonomi Berkelanjutan

Dialog Publik Pemuda ICMI NTB, Dr. Alfisyahrin Semprot Ketergantungan Pemprov pada Tambang, Dorong Ekonomi Berkelanjutan

Media Dinamika Global      

Kegiatan Dialog Publik, (Ist/Surya).

Mataram, Media Dinamika Global – Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) agar tidak terus menjadikan sektor pertambangan sebagai tumpuan utama pembangunan ekonomi. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Publik bertema “Pembangunan NTB Berkelanjutan: Tantangan Kemiskinan, Ketimpangan Wilayah, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam” yang digelar di Bhumi Resto, Kota Mataram, Sabtu (6/6/2026).

Ketua Pemuda ICMI NTB, Dr. Alfisyahrin, M.Si., menilai ketergantungan terhadap industri ekstraktif berisiko menimbulkan persoalan jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun keberlanjutan ekonomi daerah.

Menurutnya, meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sumber daya tambang merupakan kekayaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Sementara dampak kerusakan lingkungan yang ditinggalkan dapat berlangsung lebih lama dan menjadi beban bagi generasi mendatang.

"NTB memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada sektor tambang. Daerah harus mulai memperkuat sektor-sektor produktif yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat," ujar Alfisyahrin.

Ia menegaskan bahwa NTB memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan tanpa harus mengorbankan daya dukung lingkungan.

Selain itu, Alfisyahrin menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan pembangunan di sejumlah wilayah NTB meskipun daerah ini dikenal kaya akan sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya investasi atau pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan," tegasnya.

Melalui forum tersebut, Pemuda ICMI NTB mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan agar kekayaan alam yang dimiliki NTB benar-benar menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Redaksi| 

MIO Indonesia Ucapkan Selamat, FORKABI Kembali Dipimpin H. Abdul Ghoni

MIO Indonesia Ucapkan Selamat, FORKABI Kembali Dipimpin H. Abdul Ghoni

Media Dinamika Global      

JAKARTA, Media Dinamika Global — Media Independen Online (MIO) Indonesia menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya kembali H. Abdul Ghoni sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) melalui mekanisme aklamasi dalam Musyawarah Besar (Mubes) VI FORKABI yang berlangsung pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Terpilihnya kembali H. Abdul Ghoni merupakan bentuk kepercayaan kuat dari seluruh kader dan anggota FORKABI terhadap kepemimpinan yang telah dijalankannya selama ini. Keputusan aklamasi tersebut sekaligus menjadi momentum penting bagi FORKABI untuk terus memperkuat peran organisasi dalam menjaga budaya Betawi, mempererat persaudaraan, serta meningkatkan kontribusi sosial bagi masyarakat.

Dewan Pembina MIO Indonesia, Taufiq Rahman, didampingi Ketua Umum AYS Prayogie, menyampaikan apresiasi dan harapan agar hubungan kelembagaan antara MIO Indonesia dan FORKABI semakin erat serta produktif dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kemasyarakatan.

“Selamat dan sukses kepada Bang Abdul Ghoni atas amanah yang kembali diberikan oleh seluruh keluarga besar FORKABI. Semoga kepemimpinan beliau semakin membawa kemajuan bagi organisasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat,” ujar Taufiq Rahman.

MIO Indonesia menilai FORKABI memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Betawi sekaligus menjadi wadah yang mampu memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Dalam pidato usai terpilih, H. Abdul Ghoni menegaskan bahwa FORKABI harus terus berkembang sebagai organisasi yang inklusif dan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang suku maupun budaya.

Menurutnya, FORKABI tidak hanya hadir sebagai penjaga warisan budaya Betawi, tetapi juga sebagai rumah besar yang mengedepankan nilai persaudaraan, kebersamaan, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada periode kepemimpinan yang baru, FORKABI akan memfokuskan program kerja pada tiga pilar utama, yakni pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan solidaritas sosial. Sejumlah program prioritas juga telah disiapkan untuk direalisasikan dalam 100 hari pertama, termasuk pengembangan sanggar budaya keliling dan pelatihan UMKM berbasis kearifan lokal.

MIO Indonesia berharap kepemimpinan H. Abdul Ghoni dapat semakin memperkuat eksistensi FORKABI sebagai organisasi yang adaptif, progresif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi jembatan persatuan antarbudaya di Indonesia.

Selamat dan sukses kepada H. Abdul Ghoni. Semoga amanah yang kembali dipercayakan dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan FORKABI dan masyarakat Indonesia. (RED).

Dumas Tower Bongancina Masuk Polda Bali, Warga Soroti Dugaan Pembangunan Sebelum Izin Lengkap

Dumas Tower Bongancina Masuk Polda Bali, Warga Soroti Dugaan Pembangunan Sebelum Izin Lengkap

Media Dinamika Global      

BULELENG, Media Dinamika Global – Polemik pembangunan tower telekomunikasi di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, kini masuk ke Polda Bali. Pengaduan Masyarakat (Dumas) dilayangkan Senin (18/5/2026), dengan permohonan perlindungan serta kepastian hukum terkait dugaan pelanggaran prosedur pembangunan tower tersebut.

Pendumas, I Dewa Made Mertayasa kepada awak media, Jumat (5/6/2026), menilai aktivitas pembangunan sudah berjalan meski izin utama yang menjadi dasar hukum proyek diduga belum terbit. Di lapangan, pekerjaan konstruksi disebut terus berlangsung dengan berbekal rekomendasi Perbekel Bongancina serta surat persetujuan dari Plt Camat Busungbiu saat itu.

"Kami tidak menghalangi investasi maupun pembangunan. Tetapi prosedurnya harus benar. Kalau masyarakat diam dianggap tidak peduli, kalau menyampaikan keberatan juga dianggap menghambat pembangunan. Karena itu kami meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme dan legalitas pembangunan tower ini," kata Dewa Mertayasa.

Mertasa yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongancina menyoroti alur perizinan proyek tersebut. Menurutnya, tahapan administrasi terkesan tidak berjalan sesuai urutan karena pembangunan lebih dulu berlangsung, sementara dokumen perizinan masih diproses.

Dalam dokumen Dumas, Dewa memaparkan kronologi pembangunan tower yang disebut mulai dikerjakan pada awal Mei 2026. Saat pekerjaan dimulai, pihak perusahaan disebut hanya mengantongi surat rekomendasi Perbekel Bongancina tertanggal 16 Desember 2025 serta surat persetujuan Plt Camat Busungbiu tertanggal 20 Januari 2026.

Persoalan itu kemudian disampaikan ke sejumlah instansi terkait, mulai Ketua DPRD Buleleng, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hingga Satpol PP Kabupaten Buleleng.

Saat melakukan klarifikasi langsung ke instansi terkait, Dewa mengaku memperoleh informasi yang berbeda dari kabar yang beredar di masyarakat.

"Saya datang langsung ke Kominfo. Dijelaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan izin tower. Semua proses perizinan sekarang terintegrasi melalui DPMPTSP," ujarnya.

Selain aspek perizinan, Dewa menyebut sebagian warga sekitar lokasi pembangunan juga mempertanyakan kesesuaian tata ruang serta proses sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Sejumlah pertanyaan tersebut kini diminta mendapat penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait agar tidak memunculkan polemik berkepanjangan.

Melalui Dumas yang telah masuk ke Polda Bali, Dewa berharap seluruh proses dapat ditelaah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lengkap terkait legalitas proyek sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi secara jelas dan transparan.

Redaksi |

Kericuhan Poto Tano Jadi Alarm Keras, LMND NTB Kritik DPR RI dan Pemerintah Pusat Diam Soal PPS

Kericuhan Poto Tano Jadi Alarm Keras, LMND NTB Kritik DPR RI dan Pemerintah Pusat Diam Soal PPS

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Kericuhan yang terjadi dalam aksi Aliansi Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di kawasan Pelabuhan Poto Tano dinilai menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah pusat dan DPR RI dalam merespons aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) Nusa Tenggara Barat menilai sikap diam pemerintah dan parlemen justru memperbesar kekecewaan masyarakat hingga memicu eskalasi aksi di berbagai daerah.

Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, menegaskan bahwa gelombang demonstrasi yang terus berlangsung bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari ketidakjelasan sikap politik pemerintah terhadap tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.

Menurutnya, selama pemerintah pusat dan DPR RI tidak memberikan kepastian yang jelas, potensi mobilisasi massa akan terus berkembang dan berisiko memicu ketegangan sosial yang lebih luas.

"Kericuhan yang terjadi di Poto Tano harus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan DPR RI. Jangan sampai negara terus membiarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian hingga akhirnya ketegangan di lapangan semakin meningkat," tegas Ramadhan.

Ia menilai persoalan PPS tidak lagi bisa dipandang sebagai sekadar urusan administrasi pemerintahan. Situasi yang berkembang menunjukkan bahwa isu pemekaran telah berubah menjadi persoalan sosial-politik yang menyangkut rasa keadilan masyarakat Pulau Sumbawa.

Ramadhan juga menyoroti sejumlah aksi pemblokiran jalan yang terjadi selama rangkaian demonstrasi berlangsung. Meski lahir dari kekecewaan masyarakat, kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga.

Gangguan akses transportasi dan distribusi barang, khususnya menuju Pelabuhan Poto Tano sebagai jalur vital penghubung Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil jika terus berlanjut.

"Ketika akses logistik terganggu, masyarakat kecil yang pertama kali merasakan dampaknya. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah sebelum situasi berkembang lebih jauh," ujarnya.

EW LMND NTB menilai benturan antara massa aksi dan aparat keamanan di kawasan pelabuhan merupakan sinyal meningkatnya ketegangan yang tidak boleh diabaikan. Menurut mereka, jika negara terus memilih diam dan tidak membuka ruang dialog yang konkret, maka konflik sosial berpotensi semakin membesar.

Karena itu, LMND NTB mendesak pemerintah pusat dan DPR RI segera mengambil langkah nyata dengan membuka ruang komunikasi yang konstruktif bersama seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa.

"Kejelasan sikap pemerintah adalah kunci untuk meredam ketegangan. Aspirasi masyarakat tidak bisa terus-menerus dibiarkan menggantung tanpa arah dan tanpa jawaban," kata Ramadhan.

EW LMND NTB menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan kepastian politik dan hukum agar tuntutan masyarakat tidak terus berkembang menjadi konflik yang mengganggu stabilitas sosial maupun ekonomi di Pulau Sumbawa.

Redaksi | Media Dinamika Global