Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Kamis, 19 November 2026

Wagub NTB Pastikan Pelayanan Lansia di PPSLU Mandalika Terus Ditingkatkan


Mataram, Media Dinamika Global - Perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia) tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang layak, lingkungan yang nyaman, serta perhatian dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Komitmen inilah yang ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, saat mengunjungi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika di Mataram, Kamis (19/11).

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Wagub menyempatkan diri menyapa para penghuni, berdialog, sekaligus meninjau langsung kondisi ruang hunian dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memastikan para lansia memperoleh pelayanan sosial yang manusiawi dan berkualitas.

Saat ini, PPSLU Mandalika memberikan pelayanan kepada sekitar 67 penerima manfaat, terdiri atas 41 perempuan dan 26 laki-laki, dengan rentang usia 60 hingga 90-an tahun. Bahkan, tempat pelayanan sosial tersebut pernah merawat seorang lansia berusia 115 tahun yang meninggal dunia sekitar tiga bulan lalu.

Di tempat ini, para lansia juga hidup dalam keberagaman. Mereka berasal dari berbagai wilayah di NTB maupun luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi, serta memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda, mulai dari Islam, Hindu hingga Kristen. Keberagaman tersebut menjadi gambaran bahwa pelayanan sosial hadir tanpa membedakan asal daerah maupun agama.

Selain memastikan kondisi pelayanan dan hunian, Wagub NTB turut memberikan perhatian terhadap fasilitas kesehatan di lingkungan PPSLU Mandalika. Salah satunya keberadaan klinik yang saat ini masih dalam proses pengurusan perizinan.

Ia mendorong agar proses administrasi tersebut dapat segera dituntaskan sehingga klinik bisa beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh para penghuni panti.

Tidak hanya itu, Wagub juga melihat potensi PPSLU Mandalika untuk dikembangkan menjadi tempat praktik sekaligus pusat pelatihan bagi calon tenaga pendamping lanjut usia atau caregiver, khususnya mereka yang tengah mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri.

“Semoga kliniknya bisa segera aktif. Ke depan, kita juga mendorong agar di sini dapat diadakan pelatihan-pelatihan untuk caregiver yang ingin persiapan bekerja di luar negeri,” ujar Wagub.

Gagasan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi PPSLU Mandalika. Selain menjalankan fungsi pelayanan sosial, fasilitas ini juga berpotensi menjadi ruang peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga pendamping lansia yang dibutuhkan, baik di dalam maupun luar negeri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala PPSLU Mandalika Mataram, Dina Nurlaily Aprinaida, menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan arahan pimpinan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kelayakan bangunan hunian.

Menurutnya, perhatian utama diarahkan pada kondisi fisik bangunan agar para penerima manfaat dapat menempati fasilitas yang masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka.

“Arahan Bu Wagub pertama agar pelayanan kepada para lansia terus ditingkatkan. Terutama untuk bangunan-bangunan yang dianggap tidak layak untuk ditempati, sehingga para lansia ditempatkan pada fasilitas yang masih berfungsi dengan baik,” jelas Dina.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, serta Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Nunung Triningsih.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan lansia merupakan bagian penting dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebab, para lanjut usia bukan sekadar penerima layanan, melainkan bagian dari masyarakat yang telah memberikan kontribusi sepanjang perjalanan kehidupan dan berhak menikmati hari tua dengan aman, nyaman, sehat, serta penuh penghormatan.

Redaksi |

Surplus 5.890 Ton, Gubernur Miq Iqbal Buka Pasar Telur NTB ke NTT


Mataram, Media Dinamika Global - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, melepas pengiriman perdana 20,7 ton telur ayam ras produksi peternak NTB ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (19/11/2026). Langkah ini menjadi upaya konkret memperluas pasar hasil produksi peternak lokal, menyusul surplus produksi telur NTB yang berdasarkan prognosa sementara November 2026 mencapai 5.890 ton.

Pengiriman yang dilepas di halaman Kantor Gubernur NTB tersebut ditujukan ke dua wilayah di NTT, yakni Kota Kupang sebanyak 9,6 ton dan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 11,1 ton. Pelepasan turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.Si, jajaran perangkat daerah terkait, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, Koperasi Produsen Petarung NTB, serta para peternak dan pelaku usaha.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, surplus produksi harus menjadi peluang ekonomi bagi peternak, bukan justru menjadi persoalan akibat terbatasnya pasar. Karena itu, perluasan akses perdagangan antardaerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat posisi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di NTB.

“Tidak ada satu solusi tunggal yang menyelesaikan semuanya, sehingga semua lini harus kita benahi bersama. Dengan terbukanya jalur perdagangan ke NTT, kita berharap pasar semakin luas dan margin keuntungan peternak kita semakin membaik,” ujar Gubernur.

Berdasarkan prognosa tahun 2026, produksi telur ayam ras NTB diperkirakan mencapai 52.413 ton, sementara kebutuhan konsumsi daerah sekitar 46.523 ton. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,81 juta jiwa dan rata-rata konsumsi telur 8 kilogram per kapita per tahun, NTB memiliki potensi pasokan yang dapat dipasarkan ke luar daerah.

Data produksi kabupaten/kota menunjukkan sentra produksi telur terbesar berada di Lombok Tengah dengan sekitar 17.412 ton, disusul Lombok Timur sekitar 15.911 ton dan Lombok Barat sekitar 13.575 ton. Total produksi dari seluruh kabupaten/kota mencapai 52.413.314 kilogram.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan bahwa pengiriman perdana ini merupakan hasil koordinasi dan proses analisis risiko selama empat bulan terakhir. Hasil analisis dari pihak NTT menyatakan produk telur asal NTB masuk kategori risiko rendah (low risk), sehingga lalu lintas komoditas tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan.

Pemerintah bersama pelaku usaha dan koperasi berharap pengiriman ini berkembang menjadi hubungan perdagangan yang berkelanjutan. Untuk itu, mutu telur harus dijaga sejak pengemasan hingga pengangkutan, pasokan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dan seluruh persyaratan karantina dipenuhi.

Pengiriman perdana ini bukan sekadar perpindahan komoditas dari satu provinsi ke provinsi lain. Lebih dari itu, langkah tersebut membuka peluang bagi produk peternakan NTB untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi pemerintah daerah, keberhasilan memperluas pasar harus berujung pada meningkatnya penyerapan produksi, membaiknya pendapatan peternak, dan tumbuhnya usaha peternakan yang semakin berdaya saing.

Redaksi |

NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional, Wagub Indah: Integritas Kunci Menjaga Kepercayaan Program JKN


Jakarta, Media Dinamika Global - Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memperkuat pencegahan kecurangan pada penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapat pengakuan di tingkat nasional. NTB meraih peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Pada kategori ini, Provinsi Bali meraih peringkat pertama, disusul Nusa Tenggara Timur pada peringkat kedua, dan NTB di posisi ketiga.

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang harus dijaga melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta JKN.

Ia menegaskan, upaya menekan kecurangan tidak cukup dilakukan melalui pengawasan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan harus dibangun sejak awal melalui sistem yang kuat, kepatuhan terhadap ketentuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam forum tersebut menegaskan bahwa kecurangan pelayanan kesehatan bukan hanya persoalan kerugian finansial, tetapi juga dapat berdampak pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendaliannya perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pencegahan, deteksi, dan penanganan yang melibatkan berbagai pihak.

Menurutnya, per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut menuntut penguatan tata kelola dan pengendalian kecurangan agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, juga menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan bagi pelapor, serta penguatan regulasi.

Penghargaan ini menjadi dorongan bagi NTB untuk terus membangun sistem pelayanan kesehatan yang berintegritas. Sebab, menjaga keberlanjutan JKN bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan komitmen bersama agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terlindungi dan kepercayaan publik tetap terpelihara.

Redaksi |

Senin, 16 November 2026

ITK Sentil Keras Gubernur NTB, Jangan Jadikan HGU Objek TORA, Putusan MA Jangan Dilanggar

Syaokin Futtaqin, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kebun Kopi Trisno Kenangan di Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menuai kritik keras.

Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) menilai langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terlalu terburu-buru dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru apabila dilakukan tanpa terlebih dahulu mengurai status legalitas lahan serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Ketua ITK, Syaokin Futtaqin, bahkan mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendorong TORA di atas lahan yang menurutnya masih memiliki legalitas HGU.

"Jangan sampai pemerintah justru menjadi pihak yang mengabaikan hukum. Jangan karena desakan aspirasi, kemudian kebijakan diambil tanpa menguji terlebih dahulu status hukum tanah dan putusan pengadilan yang sudah inkrah," tegas Syaokin saat siaran persnya di Mataram. Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan HGU. Urusan pemberian, pembatalan, maupun penetapan status hak atas tanah harus ditangani oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia meminta Gubernur NTB kembali berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebelum mengambil langkah politik maupun administratif terkait usulan TORA tersebut.

"Siapa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyatakan HGU itu berhenti? Apa dasar hukumnya? Jangan sampai pemerintah daerah melampaui kewenangan yang telah diatur undang-undang," sentilnya.

Putusan MA Jangan Dikesampingkan, Status HGU Harus Terang

Syaokin mengungkapkan, persoalan lahan tersebut bukan perkara baru. Konflik bermula dari kebijakan pencabutan dan pengosongan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007. Persoalan itu kemudian berlanjut ke proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung.

Menurutnya, dalam putusan tersebut pihak pemegang izin dinyatakan menang. Karena itu, ia menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelesaikan dugaan persoalan administrasi yang muncul sejak kebijakan pemerintah daerah kala itu.

"Putusan MA sudah inkrah. Lalu mengapa persoalan mendasar ini belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru berbicara soal TORA? Ini harus dijelaskan kepada publik. Jangan melompat ke kebijakan baru sementara persoalan hukum sebelumnya masih menyisakan tanda tanya," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin lahan yang diklaim masih memiliki dasar legalitas HGU justru menjadi objek pembahasan reforma agraria tanpa kejelasan status hukum dan mekanisme penyelesaian yang sah.

Bagi ITK, reforma agraria tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak lain. Kepentingan masyarakat harus diperjuangkan, tetapi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah juga wajib dihormati.

"Jangan merugikan salah satu pihak. Kalau masyarakat sudah lama menguasai lahan tersebut, carikan solusi melalui mekanisme yang dibenarkan undang-undang. Salah satunya pembahasan kemitraan, bukan serta-merta mengarahkan lahan yang masih dipersoalkan status hukumnya menjadi objek TORA," tandasnya.

Pemprov dan Pemkab Jangan Cuci Tangan

Lebih jauh, Syaokin menyoroti dugaan maladministrasi yang menurutnya perlu ditelusuri sejak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007.

Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan menggantung. Pemerintah harus membuka secara transparan dokumen perizinan, riwayat penguasaan lahan, putusan pengadilan, hingga dasar kebijakan yang selama ini menjadi sumber konflik.

Menurutnya, dampak persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menyentuh iklim investasi, lapangan pekerjaan, serta kondisi sosial ekonomi warga di sekitar perkebunan.

"Investasi di atas lahan HGU ini sudah ada sejak 1942. Kalau memang terjadi kesalahan administrasi dalam kebijakan pemerintah sebelumnya, mengapa tidak diselesaikan terlebih dahulu? Jangan justru persoalan lama diwariskan menjadi konflik baru," kritiknya.

Ia juga mempertanyakan nasib aset perusahaan yang dikabarkan hilang selama konflik penguasaan lahan berlangsung. Menurutnya, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab apabila benar terjadi kerugian dan kehilangan aset.

DPRD NTB dan Lombok Tengah Dinilai Jangan Tutup Mata

Tak hanya eksekutif, Syaokin turut melontarkan kritik keras kepada DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Ia menilai lembaga legislatif tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika persoalan agraria yang menyangkut kepentingan masyarakat, investasi, dan kepastian hukum terus berlarut-larut.

DPRD, kata dia, memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Karena itu, pembentukan panitia khusus maupun pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perlu segera dipertimbangkan untuk mengurai persoalan tersebut secara terbuka.

"Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan menunggu konflik membesar, bahkan sampai jatuh korban jiwa, baru bergerak. Di mana fungsi pengawasan DPRD? Persoalan ini harus dibedah secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat," cetusnya.

ITK Desak Empat Langkah Konkret

Atas persoalan tersebut, ITK menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.

1. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung: Meminta instansi berwenang menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar dan mekanisme eksekusi yang berlaku.

2. Kepastian legalitas HGU: Mendesak Kementerian ATR/BPN segera memberikan kejelasan mengenai status perizinan dan hak PT Kebun Kopi Trisno Kenangan, termasuk proses pembaruan apabila memenuhi persyaratan hukum.

3. Kemitraan perusahaan dan masyarakat: Meminta Gubernur NTB memfasilitasi pembahasan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai lahan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. RDP DPRD: Mendesak DPRD NTB bersama DPRD Lombok Tengah segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta instansi pertanahan untuk membuka seluruh fakta dan dokumen hukum.

Syaokin juga mempertanyakan pernyataan Gubernur NTB yang menyebut persoalan tersebut akan diselesaikan dan dapat disertifikatkan pada tahun ini.

"Pertanyaannya sederhana, apa dasar hukumnya? Apa kewenangan gubernur? Jangan menjanjikan penyelesaian dan sertifikasi tanah kalau status hukum serta kewenangan instansi terkait belum terang. Kebijakan pemerintah tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila pemerintah mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah dan memaksakan kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik agraria yang lebih luas.

"Reforma agraria bukan berarti menghalalkan segala cara. Kepentingan rakyat harus dilindungi, tetapi hukum juga tidak boleh diinjak-injak. Pemerintah harus berdiri di atas aturan, bukan di atas tekanan politik maupun kepentingan sesaat," pungkas Syaokin.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Jumat, 13 November 2026

Ngobrol Bareng: Mendayung di Tengah Ketidakpastian, Ekonomi NTB 2027 Diproyeksikan Tumbuh Optimistis


Mataram, Media Dinamika Global - Dengan berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah daerah, prospek perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2027 dinilai cukup menjanjikan. Angka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai minimal 6 persen.

Optimisme tersebut disampaikan pemerintah daerah dan diamini kalangan akademisi serta dunia usaha.

“Sebagai pengusaha, kami tetap optimistis,” ujar Anas Amrullah yang mewakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB dalam dialog publik yang digelar NasPol NTB di Mataram, 13 November 2026.

Anas melihat mulai terjadi perubahan pola pikir di kalangan pelaku dunia usaha di NTB. Sebagian di antaranya mulai mengalihkan basis usahanya ke sektor produksi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai sektor usaha lainnya.

Peneliti sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, juga menyampaikan optimisme serupa. Namun, menurutnya, hal tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal.

“Berikan karpet merah untuk pengusaha lokal. Mereka tinggal di sini, uang mereka tidak ke mana-mana,” ujarnya.

Di hadapan para peserta diskusi, Dr. Firmansyah menegaskan bahwa NTB, dengan dua pulau besarnya, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, ekosistem usaha harus dibangun dengan memberikan kepercayaan dan ruang yang lebih luas kepada pengusaha lokal.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Bank NTB Syariah, Anis Mujahid Akbar, menangkap dengan baik berbagai harapan dan aspirasi yang berkembang dalam diskusi tersebut. Menurutnya, Bank NTB Syariah tidak pernah berhenti memberikan dukungan demi kemajuan perekonomian NTB.

Untuk itu, Bank NTB Syariah terus melakukan pembenahan, memperkuat sistem dan keamanan, serta meningkatkan kualitas layanan demi menjaga kepercayaan masyarakat NTB.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi NTB pada 2027, menurut Anis, juga dapat dilihat dari perkembangan kredit produktif yang terus meningkat.

Didampingi Direktur Pembiayaan Agus Suhendro, Anis menegaskan bahwa Bank NTB Syariah harus mampu menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Sejumlah produk pembiayaan yang dimiliki Bank NTB Syariah dapat menjadi solusi, baik bagi pelaku usaha yang telah berkembang maupun masyarakat yang baru ingin memulai usaha.

“Sering-sering datang saja untuk konsultasi. Bank NTB Syariah akan melayani,” tambah Agus.

Tahun ini, Bank NTB Syariah juga mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Jangan pikirkan jaminan dulu. Itu hanya pelengkap. Yang paling penting, arus transaksinya lancar atau tidak,” ujar pria kelahiran Mojokerto tersebut.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB yang diwakili Kepala Bidang Ekonomi, Iskandar, mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan berbagai terobosan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu program yang diandalkan adalah Desa Berdaya. Program ini diyakini dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Tahun 2027 akan tumbuh di angka minimal 6,5 persen,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur NasPol NTB sekaligus penggagas dialog publik, Ardiansyah, mengingatkan bahwa berbagai tantangan ekonomi telah menanti di depan. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, tantangan investasi, hingga perubahan arah kebijakan ekonomi nasional.

Menurutnya, NTB membutuhkan proyeksi, gagasan, dan strategi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan berkelanjutan.

“Masa depan ekonomi daerah tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah dan para pemangku kebijakan. Publik juga harus terlibat dalam membaca arah dan menentukan masa depan pembangunan,” pungkas Ardiansyah.

Redaksi |

432 KK di Mataram Terima Bantuan Rp4 Juta, Gubernur Iqbal Turun ke Rumah Warga Miskin Ekstrem


MATARAM, Media Dinamika Global - Pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan kehadiran pemerintah, kerja bersama, dan intervensi yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Semangat itu ditunjukkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bersama Walikota Mataram H. Mohan Roliskana saat menyambangi rumah warga dari pintu ke pintu di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (12/11/2026). Melalui program Kelurahan Berdaya Transformatif, sebanyak 432 kepala keluarga (KK) di Kota Mataram telah menerima bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi dengan realisasi penyaluran mencapai 100 persen.

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua kepala daerah untuk melihat langsung kondisi keluarga penerima manfaat, mendengar kebutuhan mereka, sekaligus memastikan program pemerintah menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Gubernur dan Walikota memiliki harapan yang sama: bantuan tidak berhenti sebagai dukungan sesaat, tetapi menjadi titik awal bagi keluarga untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap keluar dari kemiskinan ekstrem.

Gubernur Miq Iqbal menjelaskan, Kelurahan Berdaya memiliki dua bentuk intervensi, yakni pemberdayaan ekonomi keluarga melalui skema transformatif dan penguatan pembangunan di tingkat kelurahan atau desa melalui pendekatan tematik.

“Untuk intervensi di tingkat keluarga, penyalurannya sudah 100 persen. Ada 432 KK yang sudah menerima bantuan stimulan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Rata-rata mereka sudah mengajukan proposal, diverifikasi, dan sekarang sudah mulai menjalankan usaha-usaha kecil,” ujar Miq Iqbal.

Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp4 juta melalui rekening masing-masing di Bank NTB Syariah. Dana dapat dicairkan sesuai kebutuhan modal usaha, sementara sisanya tetap tersimpan sebagai tabungan. Pemerintah juga menyiapkan tenaga pendamping untuk memantau perkembangan usaha dan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukannya.

Selain intervensi di tingkat keluarga, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp300 juta untuk masing-masing kelurahan atau desa guna memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah.

Menurut Miq Iqbal, keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi terutama dari peningkatan pendapatan keluarga. Karena itu, evaluasi, pendampingan, dan pengawasan terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta usaha yang dirintis penerima manfaat dapat berkembang. Proses verifikasi dilakukan berulang dan disertai pengawasan serta audit oleh Inspektorat Provinsi NTB.

Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan apresiasi atas perhatian dan intervensi Pemerintah Provinsi NTB bagi masyarakat Kota Mataram. Ia berharap bantuan tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi rumah tangga.

“Luar biasa, kedatangan Pak Gubernur membawa berkah. Ibu dan Bapak dibawakan bantuan uang dalam rekening yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekonomi. Bagi yang memiliki usaha atau berdagang, silakan manfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Mohan.

Ia juga mengajak masyarakat menjaga kepercayaan pemerintah dengan menggunakan bantuan sesuai tujuan program. Dukungan Pemerintah Kota Mataram menjadi bagian penting dari upaya bersama agar pemberdayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga yang membutuhkan.

Harapan itu dirasakan masyarakat. Aminah (54), salah seorang penerima manfaat di Kelurahan Bintaro, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya untuk menambah modal berjualan.

“Sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Walikota karena sudah memberikan bantuan kepada kami masyarakat di Bintaro. Dengan bantuan ini, kami bisa membeli barang untuk modal jualan agar ada pemasukan lebih,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Bahri (47). Ia mengaku menerima bantuan sebesar Rp4 juta dan memilih mencairkan dana sesuai kebutuhan usaha, sementara sebagian lainnya tetap disimpan di rekening tabungannya.

Melalui Kelurahan Berdaya Transformatif, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram berharap pemberdayaan keluarga dan penguatan wilayah dapat berjalan beriringan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan memastikan keluarga memiliki kesempatan untuk membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan hidup lebih sejahtera. Sebab, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus terlihat dari perubahan kehidupan masyarakat: semakin banyak keluarga yang berdaya dan semakin sedikit warga yang harus hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Redaksi |