Sekda Lotim Kenalkan Program "Lotim Berkembang" di Hadapan Wamenkop RI

Sekda Lotim Kenalkan Program "Lotim Berkembang" di Hadapan Wamenkop RI

Media Dinamika Global      

Sekda Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik sambut
Wamenkop RI Hj. Farida Farichah, (Ist/Surya)

Lombok Timur, Media Dinamika Global – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, memanfaatkan kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Hj. Farida Farichah, untuk memperkenalkan program unggulan daerah "Lotim Berkembang", sebuah skema kredit tanpa bunga yang berhasil meraih Juara I Tingkat Nasional pada kategori percepatan akses keuangan daerah.

Kunjungan yang berlangsung di Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani, Desa Rarang, Selasa (28/6/2026), menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi syariah.

Didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, Baiq Farida Apriani, Sekda menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamenkop yang dinilai menjadi penyemangat bagi pelaku koperasi di Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Juaini Taofik menjelaskan bahwa program Lotim Berkembang dirancang untuk memberikan akses pembiayaan tanpa bunga kepada masyarakat sekaligus memutus ketergantungan terhadap praktik rentenir.

"Kami memiliki program unggulan bernama Lotim Berkembang, yaitu program pemberian kredit tanpa bunga yang bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat dan memberantas praktik rentenir. Nilai-nilai kawasan bebas riba ini terus kami kembangkan," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut hingga meraih penghargaan tingkat nasional menunjukkan bahwa inovasi daerah mampu memberikan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekda juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur banyak belajar dari keberhasilan Koperasi Konsumen Syariah Karya Terpadu Madani yang dipimpin Hj. Baiq Rusmiati. Koperasi yang sebelumnya berstatus Koperasi Serba Usaha (KSU) itu bertransformasi menjadi koperasi konsumen berbasis syariah sejak 2022 dengan mengusung konsep kawasan bebas riba.

Model pengelolaan tersebut dinilai sejalan dengan karakter masyarakat Lombok Timur yang mayoritas beragama Islam dan memiliki semangat kuat dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah.

"Program ini mendapat pengakuan di tingkat nasional dan dapat menjadi contoh bagi koperasi lainnya. Semua butuh proses, tidak ada yang instan," kata Juaini.

Ia berharap kunjungan Wakil Menteri Koperasi dapat memotivasi anggota koperasi untuk terus berkembang.

"Dari satu anggota dapat berkembang menjadi tiga, lalu sembilan, dan seterusnya, sebagaimana telah dicontohkan oleh Koperasi Karya Terpadu Madani," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Hj. Farida Farichah, memberikan apresiasi atas perkembangan Koperasi Madani Rarang yang kini memiliki aset lebih dari Rp16,5 miliar.

Menurutnya, keberhasilan sebuah koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh integritas pengurus dan kepercayaan anggota.

"Ada dua kunci sukses koperasi, yaitu pengurus yang amanah dan anggota yang memiliki kepercayaan penuh terhadap pengelolaan dana," ungkapnya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Ketua Koperasi Hj. Baiq Rusmiati beserta jajaran pengurus dan anggota. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap sinergi dengan Kementerian Koperasi RI dapat semakin memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Redaksi | Surya Ghempar 

Terbongkar! APBD Sumbawa Barat Tembus Rp2,29 Triliun, Hampir 20 Ribu Warga Masih Hidup Miskin

Terbongkar! APBD Sumbawa Barat Tembus Rp2,29 Triliun, Hampir 20 Ribu Warga Masih Hidup Miskin

Media Dinamika Global      

Warga KSB Yanti Komal dan Pemda terima
penyerahan APBD Pemda KSB, (Ist/Surya)

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Tahun Anggaran 2026 melonjak hingga mencapai Rp2,29 triliun. Nilai tersebut naik sekitar Rp588,45 miliar dari APBD murni sebesar Rp1,71 triliun.

Di tengah peningkatan kapasitas fiskal tersebut, kondisi sosial masyarakat justru masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat masih mencapai sekitar 19.460 jiwa atau 10,98 persen dari total penduduk. Artinya, hampir satu dari sepuluh warga KSB masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Kondisi ini menuai sorotan dari warga KSB, Yanti Komalasari. Menurutnya, besarnya anggaran daerah seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menekan angka kemiskinan ekstrem hingga tersisa 0,40 persen. Capaian tersebut menjadi prestasi yang patut diapresiasi karena sejalan dengan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem.

Namun, keberhasilan itu dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat, mengingat jumlah penduduk miskin secara keseluruhan masih tergolong tinggi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,14 triliun. Pemda menjelaskan besarnya SiLPA bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran, melainkan karena realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga sekitar Rp966 miliar. Dana tersebut akan menjadi kapasitas fiskal tambahan untuk membiayai program pembangunan pada tahun berikutnya.

Meski demikian, besarnya kemampuan fiskal daerah memunculkan pertanyaan publik. Mengapa peningkatan anggaran yang signifikan belum mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih drastis?

Data BPS juga menunjukkan garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp629.139 per kapita per bulan, tertinggi di Pulau Sumbawa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa biaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di KSB relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di wilayah tersebut.

Karena itu, upaya menekan angka kemiskinan dinilai tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah juga dituntut memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong investasi yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif.

Masyarakat berharap besarnya APBD dan kapasitas fiskal daerah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka-angka statistik.

Redaksi | Surya Ghempar 

GAKADA BIDOM Bangkit! Wadah Perjuangan Pemuda untuk Mengawal Aspirasi Rakyat dan Masa Depan NTB

GAKADA BIDOM Bangkit! Wadah Perjuangan Pemuda untuk Mengawal Aspirasi Rakyat dan Masa Depan NTB

Media Dinamika Global      

Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Semangat baru lahir dari kalangan pemuda. Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok menggelar rapat pemantapan menjelang pelantikan kepengurusan di Sekretariat GAKADA BIDOM, Sabtu (27/6/26).

Rapat tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen GAKADA BIDOM untuk hadir sebagai wadah perjuangan, pengabdian, dan penyalur aspirasi masyarakat. Organisasi ini menegaskan siap mengawal berbagai kebijakan pemerintah agar berpihak pada kepentingan rakyat serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Ketua Umum GAKADA BIDOM, Arif Kurniadin, mengatakan bahwa generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, pemuda harus tampil sebagai motor perubahan yang membawa gagasan, solusi, dan semangat kolaborasi.

"GAKADA BIDOM hadir sebagai rumah besar bagi pemuda yang ingin berkontribusi untuk masyarakat. Kami ingin melahirkan generasi yang kritis, berintegritas, dan mampu mengawal kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat, dengan tetap menjunjung tinggi norma sosial, adat, budaya, dan nilai-nilai demokrasi," ujarnya.

Arif menambahkan, NTB merupakan daerah yang memiliki potensi luar biasa. Kekayaan sumber daya alam di sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, hingga pariwisata menjadi modal besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, sudah saatnya pemuda menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan kekayaan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.

Pelantikan kepengurusan GAKADA BIDOM diharapkan menjadi titik awal lahirnya gerakan kepemudaan yang lebih progresif, inklusif, dan berdampak nyata. Organisasi ini juga mengajak seluruh pemuda, khususnya generasi Bima dan Dompu di Pulau Lombok, untuk bersatu membangun daerah melalui pemikiran, karya, dan aksi nyata.

"Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jadilah pelaku yang menciptakan masa depan. Ketika pemuda bersatu, daerah akan maju, dan Indonesia akan semakin kuat," tutup Arif.

Redaksi |

Peringati HANI 2026, SEMMI NTB Dorong Sinergi APH dan Pemda Berantas Narkoba

Peringati HANI 2026, SEMMI NTB Dorong Sinergi APH dan Pemda Berantas Narkoba

Media Dinamika Global      

SEMMI NTB saat gelar dialog publik,(Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026, Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat sukses menyelenggarakan Dialog Publik bertajuk "NTB Bersih Narkoba: Komitmen Aksi dan Evaluasi Berkala SEMMI NTB, Aparat Penegak Hukum, dan Pemerintah Daerah". Bertempat di Kedai Hangout Kota Mataram. Jumat, (26/6/26).

Turut hadir dalam dalam kegiatan tersebut, akademisi, praktisi hukum, Universitas Mataram (UNRAM), Universitas Bina Mandiri (UNBIM), UIN Mataram, Universitas Bumigora (UBG), dan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat), serta Ketua koalisi berani NTB, aktivis anti narkoba, Pemimpin Redaksi (Pimred NTBSatu), Organisasi Kepemudaan (OKP), HMI BADKO Bali - Nusra, serta para mahasiswa.

Dialog publik tersebut dipandu oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM PW SEMMI NTB, Itrawadin.

Ketua PW SEMMI NTB, Muhammad Rizal Ansari, menyampaikan bahwa peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Lanjut Ketua SEMMI NTB, persoalan narkoba merupakan ancaman serius dan membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa. Kendati demikian, SEMMI NTB berkomitmen menjadi bagian dari gerakan kolaboratif yang mendorong penguatan edukasi, pengawasan, pencegahan, serta evaluasi berkala terhadap upaya pemberantasan narkoba di NTB.

"Di momentum ini, kami ingin membangun ruang kolaborasi antara akademisi, Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, pers, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Pemberantasan narkoba tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga masa depan generasi muda NTB," ujar Muhammad Rizal Ansari.

Ketua Koalisi Berani NTB, Yan Mangandar, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba harus dipahami melalui perspektif sosial dan ekonomi politik. 

"Selama ketimpangan sosial, marginalisasi, dan persoalan ekonomi masih terjadi, maka pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga membutuhkan pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi lintas sektor," jelasnya.

Sementara itu, akademisi dari UNBIM, Dr. Alfisahrin, M.Si., menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penanganan narkoba. Ia menilai bahwa pendekatan yang hanya berorientasi pada pemidanaan belum mampu menyelesaikan akar persoalan.

"Pengguna yang mengalami ketergantungan perlu mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan bandar dan jaringan pengedar harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya.

Pandangan serupa juga disampaikan para akademisi dari UNRAM, UIN Mataram, Universitas Bumigora, dan Universitas Muhammadiyah Mataram yang menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan, penguatan integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah peredaran narkoba.

Praktisi hukum turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap implementasi regulasi narkotika agar tetap mampu memberikan efek jera kepada para pelaku jaringan peredaran gelap narkotika, tanpa mengabaikan hak-hak korban penyalahgunaan yang membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam sesi diskusi, aktivis anti narkoba Uswatun Hasanah dikenal Badai NTB menyampaikan, pengalaman advokasinya terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah Bima. Ia mengungkapkan telah menyampaikan laporan kepada APH serta memberikan pandangannya mengenai berbagai hambatan yang ditemui selama proses, baik saat dia turun langsung di tengah-tengah masyarakat NTB serta mengadvokasi aspirasi atas keresahan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dalam forum dialog dan setiap dugaan yang disampaikan memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.

Kembali, PW SEMMI NTB berkomitmen untuk terus mengawal agenda pemberantasan narkoba melalui edukasi publik, advokasi kebijakan, penguatan partisipasi masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap kinerja para pemangku kebijakan.

SEMMI NTB berharap hasil dialog ini menjadi rekomendasi bersama bagi pemerintah daerah, APH, lembaga pendidikan, pers, dan semua pihak dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

"NTB Bersih Narkoba bukan sekadar slogan, tetapi komitmen kolektif yang harus diwujudkan melalui aksi nyata, sinergi lintas sektor, dan keberanian masyarakat untuk menjaga generasi penerus bangsa dari ancaman narkotika," tutup Rizal.

Sepuluh narasumber dari berbagai latar belakang akademisi, praktisi hukum, organisasi kemahasiswaan, hingga aktivis anti narkoba. Mereka menyampaikan berbagai pandangan bahwa persoalan narkoba merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan.

Redaksi |

Hut Ke-80 Polri, Ditpolairud Polda NTB Salurkan Bantuan kepada Warga Pesisir

Hut Ke-80 Polri, Ditpolairud Polda NTB Salurkan Bantuan kepada Warga Pesisir

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Polri dengan tema “Polri Untuk Masyarakat”, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB melaksanakan kegiatan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pesisir di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, pada Kamis (25/06/26).

Kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu pada pukul 09.00 WITA di Dusun Telagak Lupi, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dan dilanjutkan pada pukul 11.00 WITA di Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kegiatan tersebut, personel Ditpolairud Polda NTB menyalurkan sebanyak 100 paket sembako dan 1 (satu) unit kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diterima langsung oleh warga setempat sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

Dirpolairud Polda NTB, Kombes Pol Boyke F.S. Samola, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-80 Polri yang mengusung semangat “Polri Untuk Masyarakat”.

“Melalui kegiatan bantuan sosial ini, kami ingin menunjukkan bahwa Polri senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan perhatian dan kepedulian kepada warga yang membutuhkan. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan semakin mempererat hubungan baik antara Polri dan masyarakat,” ujar Kombes Pol Boyke F.S. Samola.

Lebih lanjut, Dirpolairud Polda NTB menegaskan bahwa semangat HUT Ke-80 Polri menjadi momentum bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat secara humanis dan profesional.

Masyarakat penerima bantuan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ditpolairud Polda NTB atas kepedulian yang diberikan. Mereka berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Selama pelaksanaan kegiatan bantuan sosial berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat dalam menyambut HUT Ke-80 Polri Tahun 2026.

Redaksi |

Wagub NTB Pastikan Masukan DPRD Jadi Dasar Pembenahan Tata Kelola APBD

Wagub NTB Pastikan Masukan DPRD Jadi Dasar Pembenahan Tata Kelola APBD

Media Dinamika Global      

Wagub NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa berbagai pandangan, masukan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPRD mengenai pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi NTB juga terus melakukan pembenahan kualitas perencanaan, percepatan pengadaa barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan.

Menanggapi perhatian fraksi-fraksi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran. Dana tersebut bukan merupakan dana menganggur, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa APBD diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Berbagai indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Nilai Tukar Petani, menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata dari belanja daerah.

Di bidang tata kelola, pemerintah juga berkomitmen terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Baginya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.

Redaksi |