ITK Sentil Keras Gubernur NTB, Jangan Jadikan HGU Objek TORA, Putusan MA Jangan Dilanggar
![]() |
| Syaokin Futtaqin, (Ist/Surya) |
MATARAM, Media Dinamika Global - Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kebun Kopi Trisno Kenangan di Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menuai kritik keras.
Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) menilai langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terlalu terburu-buru dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru apabila dilakukan tanpa terlebih dahulu mengurai status legalitas lahan serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Ketua ITK, Syaokin Futtaqin, bahkan mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendorong TORA di atas lahan yang menurutnya masih memiliki legalitas HGU.
"Jangan sampai pemerintah justru menjadi pihak yang mengabaikan hukum. Jangan karena desakan aspirasi, kemudian kebijakan diambil tanpa menguji terlebih dahulu status hukum tanah dan putusan pengadilan yang sudah inkrah," tegas Syaokin saat siaran persnya di Mataram. Minggu (15/11/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan HGU. Urusan pemberian, pembatalan, maupun penetapan status hak atas tanah harus ditangani oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia meminta Gubernur NTB kembali berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebelum mengambil langkah politik maupun administratif terkait usulan TORA tersebut.
"Siapa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyatakan HGU itu berhenti? Apa dasar hukumnya? Jangan sampai pemerintah daerah melampaui kewenangan yang telah diatur undang-undang," sentilnya.
Putusan MA Jangan Dikesampingkan, Status HGU Harus Terang
Syaokin mengungkapkan, persoalan lahan tersebut bukan perkara baru. Konflik bermula dari kebijakan pencabutan dan pengosongan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007. Persoalan itu kemudian berlanjut ke proses peradilan hingga tingkat Mahkamah Agung.
Menurutnya, dalam putusan tersebut pihak pemegang izin dinyatakan menang. Karena itu, ia menilai pemerintah harus terlebih dahulu memastikan pelaksanaan putusan pengadilan serta menyelesaikan dugaan persoalan administrasi yang muncul sejak kebijakan pemerintah daerah kala itu.
"Putusan MA sudah inkrah. Lalu mengapa persoalan mendasar ini belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru berbicara soal TORA? Ini harus dijelaskan kepada publik. Jangan melompat ke kebijakan baru sementara persoalan hukum sebelumnya masih menyisakan tanda tanya," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan bagaimana mungkin lahan yang diklaim masih memiliki dasar legalitas HGU justru menjadi objek pembahasan reforma agraria tanpa kejelasan status hukum dan mekanisme penyelesaian yang sah.
Bagi ITK, reforma agraria tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak lain. Kepentingan masyarakat harus diperjuangkan, tetapi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah juga wajib dihormati.
"Jangan merugikan salah satu pihak. Kalau masyarakat sudah lama menguasai lahan tersebut, carikan solusi melalui mekanisme yang dibenarkan undang-undang. Salah satunya pembahasan kemitraan, bukan serta-merta mengarahkan lahan yang masih dipersoalkan status hukumnya menjadi objek TORA," tandasnya.
Pemprov dan Pemkab Jangan Cuci Tangan
Lebih jauh, Syaokin menyoroti dugaan maladministrasi yang menurutnya perlu ditelusuri sejak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan menggantung. Pemerintah harus membuka secara transparan dokumen perizinan, riwayat penguasaan lahan, putusan pengadilan, hingga dasar kebijakan yang selama ini menjadi sumber konflik.
Menurutnya, dampak persoalan tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan dan masyarakat, tetapi juga menyentuh iklim investasi, lapangan pekerjaan, serta kondisi sosial ekonomi warga di sekitar perkebunan.
"Investasi di atas lahan HGU ini sudah ada sejak 1942. Kalau memang terjadi kesalahan administrasi dalam kebijakan pemerintah sebelumnya, mengapa tidak diselesaikan terlebih dahulu? Jangan justru persoalan lama diwariskan menjadi konflik baru," kritiknya.
Ia juga mempertanyakan nasib aset perusahaan yang dikabarkan hilang selama konflik penguasaan lahan berlangsung. Menurutnya, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab apabila benar terjadi kerugian dan kehilangan aset.
DPRD NTB dan Lombok Tengah Dinilai Jangan Tutup Mata
Tak hanya eksekutif, Syaokin turut melontarkan kritik keras kepada DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
Ia menilai lembaga legislatif tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika persoalan agraria yang menyangkut kepentingan masyarakat, investasi, dan kepastian hukum terus berlarut-larut.
DPRD, kata dia, memiliki fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Karena itu, pembentukan panitia khusus maupun pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perlu segera dipertimbangkan untuk mengurai persoalan tersebut secara terbuka.
"Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan menunggu konflik membesar, bahkan sampai jatuh korban jiwa, baru bergerak. Di mana fungsi pengawasan DPRD? Persoalan ini harus dibedah secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat," cetusnya.
ITK Desak Empat Langkah Konkret
Atas persoalan tersebut, ITK menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
1. Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung: Meminta instansi berwenang menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar dan mekanisme eksekusi yang berlaku.
2. Kepastian legalitas HGU: Mendesak Kementerian ATR/BPN segera memberikan kejelasan mengenai status perizinan dan hak PT Kebun Kopi Trisno Kenangan, termasuk proses pembaruan apabila memenuhi persyaratan hukum.
3. Kemitraan perusahaan dan masyarakat: Meminta Gubernur NTB memfasilitasi pembahasan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai lahan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. RDP DPRD: Mendesak DPRD NTB bersama DPRD Lombok Tengah segera menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, serta instansi pertanahan untuk membuka seluruh fakta dan dokumen hukum.
Syaokin juga mempertanyakan pernyataan Gubernur NTB yang menyebut persoalan tersebut akan diselesaikan dan dapat disertifikatkan pada tahun ini.
"Pertanyaannya sederhana, apa dasar hukumnya? Apa kewenangan gubernur? Jangan menjanjikan penyelesaian dan sertifikasi tanah kalau status hukum serta kewenangan instansi terkait belum terang. Kebijakan pemerintah tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila pemerintah mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah dan memaksakan kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan konflik agraria yang lebih luas.
"Reforma agraria bukan berarti menghalalkan segala cara. Kepentingan rakyat harus dilindungi, tetapi hukum juga tidak boleh diinjak-injak. Pemerintah harus berdiri di atas aturan, bukan di atas tekanan politik maupun kepentingan sesaat," pungkas Syaokin.
Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi hingga berita diterbitkan.
Redaksi |





