Media Dinamika Global: Media Dinamika Global.Id
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Media Dinamika Global.Id. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 Maret 2026

Kuota Meningkat Dua Kali Lipat, Pemprov NTB Kembali Selenggarakan Mudik Gratis 2026


Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bagi masyarakat yang hendak pulang ke Pulau Sumbawa menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Tahun ini, sebanyak 400 peserta diberangkatkan dari Pulau Lombok menuju berbagai daerah di Pulau Sumbawa, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat hingga Kota Bima. Program ini digagas sebagai bentuk pelayanan pemerintah dalam memastikan perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan terjangkau.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa jumlah peserta mudik gratis tahun ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan warga Pulau Sumbawa yang berada di Pulau Lombok.

“Tahun lalu kita hanya bisa memberangkatkan 200 orang. Tahun ini alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 400 orang untuk mudik gratis, mulai dari ujung barat Pulau Sumbawa sampai ujung timur Pulau Sumbawa, dari Kabupaten Sumbawa Barat sampai Bima,” ujar Gubernur Iqbal, saat melepas pemudik di depan Pendopo Gubernur NTB, Sabtu 14 Maret 2026.

Gubernur juga memastikan bahwa kondisi jalur utama Trans Pulau Sumbawa dalam keadaan baik dan siap dilalui para pemudik. Ia menyampaikan bahwa sejumlah titik jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah diperbaiki oleh tim dari Dinas PUPR dan Balai Jalan sehingga tidak akan mengganggu kelancaran perjalanan.

“Tadi pagi saya baru saja tiba dari Pulau Sumbawa setelah Safari Ramadan dan minggu lalu juga saya melintasi jalur utama dari Sumbawa Barat sampai Sape. Alhamdulillah kondisi jalur utama InsyaAllah sangat baik. Beberapa titik yang mengalami kerusakan sudah dipersiapkan dan diperbaiki oleh teman-teman dari PUPR dan Bale Jalan sehingga InsyaAllah perjalanan Trans Pulau Sumbawa akan berjalan lancar,” jelasnya.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Pemprov NTB juga memberikan perlindungan tambahan bagi seluruh peserta mudik melalui fasilitas asuransi perjalanan. Para peserta juga mendapatkan layanan konsumsi untuk berbuka puasa selama perjalanan agar tetap nyaman hingga tiba di daerah tujuan masing-masing.

Program Mudik Gratis ini sebagian besar diikuti oleh mahasiswa asal Pulau Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan di Pulau Lombok. Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas layanan agar lebih banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Semua yang ikut dalam bus mendapatkan asuransi, jadi tidak hanya terberkahi perjalanannya tetapi juga terlindungi. Kami berharap ke depan jumlah bus yang disediakan bisa lebih banyak sehingga bukan hanya mahasiswa, tetapi masyarakat umum juga bisa memanfaatkan program mudik gratis ini,” tutup Gubernur Iqbal.

Redaksi ||

Gubernur Iqbal: Desa Berdaya Hadir Entaskan Kemiskinan Ekstrem


Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Di balik bentang alam yang mempesona, kawasan barat pulau Sumbawa menyimpan potensi besar yang terus bertumbuh melalui semangat kemandirian desa. Pesona kaki perbukitan hingga garis pantai yang cantik menjadi saksi geliat pembangunan berbasis masyarakat di Sumbawa barat kini kian nyata dibingkai dalam konsep desa berdaya.

Konsep desa berdaya yang digaungkan pemerintah provinsi NTB dibawah kepemimpinan Iqbal Dinda di pulau Sumbawa tidak hanya bergelut di pembangunan fisik, tetapi juga tentang penguatan sumber daya manusia. Kelompok Tani, nelayan, pelaku UMKM, hingga komunitas perempuan dan pemuda dilibatkan aktif dalam perencanaan dan pengelolaan potensi lokal.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam kunjungannya ke Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,pada Jumat (13/3), mengungkapkan, salah satu tujuan hadirnya  desa berdaya yakni menjadi solusi dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa hingga dusun termasuk kemiskinan ekstreme.

"Semua harus bottom up, berbasis identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Desa berdaya hadir, sebagai sebuah program solutif  yang miliki dua karakter, yakni orkestratif dan kolaboratif," jelas Iqbal. 

Tak hanya itu, memaksimalkan potensi desa juga menjadi fokus dari desa berdaya. Iqbal menilai potensi Sumbawa Barat sangat melimpah untuk menjadi motor penggerak ekonomi. Untuk itu Iqbal berharap sebagai roda penggerak desa beserta sumberdayanya harus memaksimalkan potensinya secara kolektif  dengan Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat sehingga fondasi ekonomi berbasis lokal semakin kuat.

"Jadi arahnya nanti melalui desa Berdaya kita intervensi persoalan tingkat desanya Dan juga intervensi persoalan di tingkat KK Sehingga harapannya setiap KK dalam setahun ke depan  sudah punya mandiri sudah punya income," katanya.

Gubernur Iqbal juga mengungkapkan, insentif seperti bantuan modal usaha juga tetap diberikan kepada warga yang memiliki usaha kecil sebagai dukungan keberlanjutan kegiatan ekonomi keluarga.

Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha yang dijalankan, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Ia menambahkan penyaluran bantuan harus lebih tepat sasaran, baik dalam bentuk bantuan konsumtif bagi warga yang tidak berdaya maupun bantuan produktif bagi masyarakat yang masih memiliki potensi usaha.

“Target kita bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memastikan masyarakat dapat berdaya dan hidup lebih sejahtera,” tutupnya.

Redaksi |

Rabu, 21 Januari 2026

Soal Pemberitaan “PON 2028 di NTB Terancam Pindah?”, Pemprov: Itu Asumsi Liar


Mataram, Media Dinamika Global.Id,  — 22 Januari 2026, Menanggapi pemberitaan salah satu media LPKPK NTB tertanggal 21 Januari 2026 berjudul “PON 2028 di NTB Terancam Pindah? Sejumlah Cabor Dikabarkan di Jakarta”, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa narasi tersebut lebih merupakan asumsi media, atau tepatnya asumsi penulis berita, dan tidak berdasar pada keputusan resmi. Hingga saat ini, NTB dan NTT tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028, sebagaimana arahan dan persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menyampaikan bahwa isu “pindah tuan rumah” adalah informasi yang tidak tepat. Yang terjadi sesungguhnya adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON 2028 berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI, yakni PON 2028 akan lebih fokus mempertandingkan cabang olahraga (cabor) yang berada dalam rumpun Olimpiade. Penyesuaian ini dilakukan agar penyelenggaraan PON XXII lebih efisien, realistis secara pembiayaan, dan terukur dari sisi kesiapan pelaksanaan, tanpa mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah.

Aka menjelaskan, penyesuaian format ini juga berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga. Pemerintah pusat menekankan bahwa penyelenggaraan PON 2028 harus berorientasi pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, bukan membangun venue baru yang berisiko membebani keuangan daerah dan berpotensi terbengkalai pasca-event. Pengalaman sejumlah PON sebelumnya menjadi pelajaran penting, bahwa banyak arena olahraga yang setelah pelaksanaan PON tidak termanfaatkan secara maksimal. Karena itu, fokus PON XXII 2028 adalah renovasi, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan venue eksisting agar berkelanjutan bagi pembinaan olahraga daerah.

Terkait informasi beberapa cabor digelar di Jakarta atau daerah lain, Pemprov NTB menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi dan pemenuhan standar venue, terutama untuk cabor yang membutuhkan biaya besar dan fasilitas khusus, seperti arena akuatik dan cabang tertentu yang memerlukan sarana berstandar tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pemanfaatan venue yang telah tersedia di daerah lain, baik Jakarta, Jawa Barat, maupun wilayah lain yang memenuhi syarat, dapat dilakukan tanpa mengurangi substansi bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah utama PON 2028. Prinsipnya jelas: penyelenggaraan harus berkualitas, tepat guna, dan tidak memaksakan pembangunan baru yang tidak sejalan dengan arahan Presiden.

Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat, media, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan menyejukkan dalam menyambut PON XXII Tahun 2028.

“Mari kita bangun optimisme dan kebanggaan sebagai tuan rumah. Informasi resmi akan selalu kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika ada perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov NTB bersama Pemprov NTT akan mengumumkannya secara resmi,” tegas Aka.

PON 2028 adalah momentum besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, menguatkan sport tourism, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi dan NTB siap menyambutnya dengan kerja nyata, kolaborasi, serta semangat kebersamaan.

Redaksi ||

Instruksi Gubernur Iqbal, Baznas NTB Bangun Dua RTL Warga di Desa Batu Bangka Sumbawa


Sumbawa, Media Dinamika Global.Id -- Rangkaian kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta Agathia Soedjoko beserta rombongan didampingi Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan jajaran, M.P., menginstruksikan perbaikan dua rumah tidak layak huni (RTL) milik dua warga masyarakat di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa (21/01/2026). 

Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB, Gubernur Iqbal menyatakan dua rumah warga ini perlu dilengkapi fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) yang bersih, dan dibangun kembali agar layak huni. 

Warga penerima manfaat Siti Fatimah, mengaku senang dan bahagia didatangi Gubernur NTB dan rombongan yang memberikan perhatian berupa bantuan logistik serta perbaikan rumah layak huni. 

"Saya senang sekali lihat beliau (Gubernur NTB) secara langsung. Terharu, tak bisa diungkap dengan kata-kata. Bahagia," ungkapnya ditemani suaminya Saharuddin Seth.

Seirama dengan yang disampaikan, Abdul Hasyim menyatakan rasa terima kasih atas kepedulian Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa yang sesuai permintaan dirinya untuk bisa memperbaiki rumah. 

"Berterima kasih kepada Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, sudah sempat dan mau datang ke sini (rumah penduduk)," ungkapnya. 

Dalam pada itu, Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB H. Ahmad Rusli, S.Ag mengatakan bantuan diberikan dalam rangka langkah kemanusiaan serta memperbaiki rumah penduduk yang layak menerimanya, lantaran rumah yang ditempatinya berkategori sudah tak layak huni. 

"Sesuai instruksi Gubernur NTB, kami (Baznas NTB) membangun dua unit rumah layak huni, sekaligus satu MCK bersih bersama," imbuhnya.  

Adapun bantuan lainnya dari Baznas NTB, berupa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. 

"Baznas NTB juga membawa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. Diberikan kepada warga yang membutuhkan," tuturnya. 

Dari jalan raya, tampak rumah sederhana 

beratap seng lawas dan berdinding kayu, tetapi dari tempat itu pula muncul senyuman tulus dari penduduk Dusun Sengkal A Desa Batu Bangka Moyo Hilir yang didatangi Gubernur NTB. Kebahagiaan tersebut, terpancar dari anak-anak yang menyambut, sajian kuliner yang dipersiapkan serta kekhasan masyarakat yang bangga sekaligus haru, ketika didatangi pemimpinnya. 

Dalam kunjungan itu, Gubernur Iqbal sempat berbincang-bincang ringan dengan beberapa warga lainnya serta mengimbau bagi anak-anak agar terus bersekolah.

Sebagai rangkaian Kunker, rencananya, Kamis (22/1/2026) Gubernur NTB dijadwalkan menghadiri Upacara HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa.

Redaksi ||

Kunker ke Sumbawa, Gubernur NTB Susuri Jalan Penghubung Pakai Motor Trail


Sumbawa, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke pulau Sumbawa menyusuri jalan yang menjadi rencana proyek renovasi jalan dan jembatan menggunakan motor trail. 

Gubernur NTB diterima Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., beserta pimpinan OPD terkait yang pada kunker kali ini terasa berbeda karena Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, masing-masing bersama istri menggunakan motor trail menuju lokasi. 

Jalan yang ditelusuri rombongan, diantaranya Jalan Lintas Moyo, Jalan Moyo Luair Ruas KM. 20, KM 21,5 dan beberapa persimpangan jalan yang memerlukan jembatan penghubung dan melihat langsung akses jalan prioritas yang perlu diperbaiki. 

"Mana jalan provinsi yang perlu perbaikan, kita kerjakan (prioritas) dahulu," tuturnya. 

Ruas jalan ini diprioritaskan perbaikannya karena selain sebagai jalur transportasi masyarakat juga jalan penghubung angkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. 

Terkait langkah Bupati Sumbawa memperbaiki hutan yang terkadang berdampak ke jalan penghubung. Gubernur Iqbal lugas menjawab bahwa langkah Bupati Sumbawa sudah benar dan tegas. 

"Sudah benar apa yang dilakukan Bupati Sumbawa, menyelamatkan hutan. Ketika tak ada lagi penahan air, semua air deras mengalir membentuk sungai baru yang berdampak pada jalan. Pak Bupati betul-betul tegas, memperbaiki hutan dan menghentikan pembalakan," imbuhnya. 

Dalam pada itu, Bupati Jarot menekankan pentingnya jalan untuk dibuatkan saluran air untuk mengatasi ambruknya jalan. 

"Beberapa jalan memang perlu dibuatkan saluran, untuk mengatasi ambruknya jalan. Hutan perlu kita selamatkan dan jaga bersama," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab mengatakan dengan kehadiran Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa langsung ke lapangan dirinya berharap perbaikan jalan segera terlaksana. 

"Dengan kedatangan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, saya merasa permasalahan jalan terjawab. Yakin, jalan ini segera ditangani. Terima kasih," ungkapnya optimis. 

Rombongan kunker yang menggunakan motor trail ini juga singgah pada beberapa spot jalan yang sekiranya memerlukan penanganan perbaikan serius sambil menikmati keindahan alam yang sepanjang jalan raya dan berdialog dengan petugas proyek jalan serta unsur masyarakat. 

Hadir pula dalam rombongan yang melihat langsung realita lapangan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB

H. Sadimin, ST., MT, Kepala Dinas Sosial PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, S.H. serta beberapa pimpinan OPD Kabupaten Sumbawa, unsur TNI-Polri serta unsur masyarakat.

Redaksi ||

NTB Sepakati Langkah Terukur Tangani Sampah


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan langkah terukur menangani persoalan sampah mulai dari perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok hingga teknologi waste to energy (WTA) dengan melibatkan Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat koordinasi bersama Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana dan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (21/01/2026) menegaskan, penanganan persampahan akan dilakukan melalui dua skema utama, yakni solusi jangka pendek berupa perluasan landfill, serta solusi jangka panjang melalui penerapan teknologi waste to energy (WTE).

“Untuk jangka pendek, kita tidak punya pilihan selain memperluas landfill. Ini harus segera dikerjakan agar tidak terjadi krisis sampah berulang,” tegas Gubernur.

Ia menjelaskan, perluasan landfill akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan yang telah siap secara teknis, sehingga mampu menambah daya tampung TPA Regional Kebon Kongok hingga sekitar dua tahun ke depan.

Langkah ini dinilai mendesak agar layanan persampahan tetap berjalan sembari menyiapkan sistem pengelolaan permanen yang lebih berkelanjutan.

Sementara untuk solusi jangka panjang, Pemprov NTB mendorong percepatan realisasi WTE sebagai strategi pengelolaan sampah modern. 

Gubernur Iqbal menambahkan, sejumlah perusahaan telah mengajukan proposal penerapan WTE dan saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian PUPR untuk menyelaraskan regulasi dan skema pelaksanaannya, mengingat TPA Regional Kebon Kongok melayani dua daerah sekaligus, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam rapat tersebut disepakati pula pembagian beban anggaran untuk penanganan jangka pendek dengan proporsi 40 persen Pemprov NTB, 40 persen Pemkot Mataram, dan 20 persen Pemkab Lombok Barat serta memastikan anggaran pembebasan lahan pendukung telah disiapkan oleh Pemprov NTB

sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.

“Target kita jelas, penyelesaian jangka pendek harus tuntas tahun ini, sehingga tidak perlu lagi menetapkan status darurat sampah ke depan,” pungkas Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintah daerah agar persoalan persampahan dapat ditangani secara cepat, terukur, dan berkelanjutan demi menjaga kebersihan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.

Redaksi ||