NTB Gandeng IESR Susun Peta Jalan Menuju Emisi Nol Bersih 2050

NTB Gandeng IESR Susun Peta Jalan Menuju Emisi Nol Bersih 2050

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menuju target Net Zero Emission (NZE) 2050. Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, bersama rombongan di ruang kerjanya, Rabu (3/6/26).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyambut positif dukungan IESR dalam upaya penyusunan peta jalan menuju NZE 2050. Menurutnya, NTB membutuhkan arah pembangunan yang jelas dan terukur untuk memastikan proses transisi energi berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“IESR dapat memberikan masukan strategis untuk mengarusutamakan energi terbarukan. Dalam masa transisi energi seperti saat ini, inisiatif NZE juga perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Iqbal menegaskan, NTB memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan dapat menjadi modal penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa IESR siap mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai target NZE 2050 melalui pengembangan ekosistem transisi energi, penyusunan kebijakan, hingga mendorong investasi energi terbarukan.

Menurutnya, sejumlah daerah telah lebih dahulu mendeklarasikan target serupa, seperti Bali yang menargetkan NZE pada 2045 dan Nusa Tenggara Timur pada 2050 dengan dukungan pendampingan teknis serta strategi transisi energi.

Sebagai langkah awal, IESR telah menerbitkan kajian Pulau Berbasis 100 Persen Energi Terbarukan dan Fleksibilitas pada Sistem Tenaga Listrik. Kajian tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sumbawa berpotensi memenuhi seluruh kebutuhan listriknya dari sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya dengan potensi mencapai 8,64 gigawatt (GW).

Fabby juga menyebut pengalaman IESR dalam menyusun Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan dapat menjadi referensi penting bagi NTB dalam merancang strategi menuju NZE.

“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan 100 GW energi surya di sekitar 80 ribu desa. Kami melihat ini sebagai momentum bagi daerah untuk berkontribusi dalam pencapaian target nasional,” kata Fabby.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, mendorong NTB untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor energi terbarukan dan menjadi pusat pengembangan tenaga kerja energi bersih di Indonesia Timur.

Menanggapi hal tersebut, Miq Iqbal menilai SDM NTB memiliki peluang besar untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja energi terbarukan, baik di dalam negeri maupun pasar internasional, termasuk kawasan Timur Tengah.

“Banyak tenaga kerja NTB memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang perlu diperkuat adalah pendidikan teknis, pusat pelatihan, dan dukungan sertifikasi agar mampu bersaing di sektor energi terbarukan,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman untuk menjajaki kerja sama dalam penyusunan peta jalan NZE NTB dan pengembangan kebijakan rendah emisi. Ruang lingkup kerja sama yang dibahas meliputi pengembangan kawasan rendah emisi, kendaraan listrik, transportasi publik, energi terbarukan, pengembangan tenaga kerja, hingga kawasan industri berkelanjutan.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam mempercepat transformasi energi bersih di NTB sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Redaksi |

UNBIM Raih Kepercayaan Nasional, Selenggarakan Pendalaman Tugas DPRD Se-NTB

UNBIM Raih Kepercayaan Nasional, Selenggarakan Pendalaman Tugas DPRD Se-NTB

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Universitas Bima Internasional MFH (UNBIM) kembali mencatatkan pencapaian strategi dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan pemerintahan. Melalui proses koordinasi dan memuat persyaratan kelembagaan yang telah dilaksanakan, UNBIM resmi ditetapkan sebagai penyelenggara kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di bawah pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rabu, 03/06/2026.

Penetapan tersebut menjadi pengakuan atas kapasitas akademik, kelembagaan, serta komitmen UNBIM dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan dan lembaga legislatif daerah melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

Program Pendalaman Tugas DPRD merupakan agenda strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rektor UNBIM, Dr. Apt. Ajeng Dian Pertiwi, M.Farm, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada UNBIM.

“Penetapan ini merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan yang sangat berharga bagi UNBIM. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan program pendalaman tugas DPRD secara profesional, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPSDM Kemendagri. Ini juga menjadi bukti bahwa UNBIM semakin dipercaya sebagai mitra strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Medica Cipta Mandiri, Assoc. Prof. Dr. Syamsuriansyah, MM., M.Kes, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen institusi dalam membangun tata kelola pendidikan tinggi yang unggul dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah.

“Kepercayaan yang diberikan oleh BPSDM Kemendagri merupakan kebanggaan bagi seluruh civitas akademika UNBIM. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kapasitas anggota DPRD melalui pendekatan akademik yang berbasis ilmu pengetahuan, pengalaman praktik dan kebutuhan aktual pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Ketua LPPM UNBIM, Muhadi, M.Kes, menjelaskan bahwa keterlibatan UNBIM dalam penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD sejalan dengan peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan pengetahuan, kebijakan publik dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

“Program ini menjadi bagian dari kontribusi UNBIM dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Melalui kegiatan pendalaman tugas, peserta akan memperoleh pengayaan materi terkait regulasi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, pengawasan pembangunan serta isu-isu strategis yang relevan dengan tugas dan fungsi DPRD,” jelasnya.

Ke depan, UNBIM akan berkolaborasi dengan berbagai pakar, akademisi, praktisi pemerintahan serta narasumber nasional untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Penetapan ini sekaligus memperkuat posisi UNBIM sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan kapasitas aparatur negara, pejabat publik dan pemangku kebijakan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang berdampak.

Dengan capaian tersebut, UNBIM semakin menegaskan eksistensinya sebagai Kampus Berdampak yang berkontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia unggul, tata kelola pemerintahan yang baik serta kemajuan daerah dan bangsa.

Redaksi |

Soal Aksi PPS, DPRD NTB Dukung Aspirasi Rakyat Asal Tetap Tertib

Soal Aksi PPS, DPRD NTB Dukung Aspirasi Rakyat Asal Tetap Tertib

Media Dinamika Global      

Anggota DPRD NTB, H. M. Aminurlah, SE, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Namun, pelaksanaan aksi penyampaian pendapat diminta tetap menjaga ketertiban umum dan tidak mengganggu fasilitas vital maupun pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD NTB, H. Muhammad Aminurlah, SE yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI meliputi Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima, menanggapi berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat pendukung pembentukan PPS.

Menurut Aji Maman sapaan akrabnya, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi dan tidak menjadi persoalan selama dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan itu tidak menjadi masalah. Namun yang terpenting, jalan negara dan fasilitas-fasilitas vital tidak boleh terganggu," ujar Aminurlah.

Ia menegaskan bahwa tuntutan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak. Meski demikian, perjuangan untuk mewujudkan daerah otonomi baru tersebut harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Maman mengingatkan agar setiap bentuk aksi tidak berdampak pada terganggunya akses transportasi, pelayanan publik, maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada kelancaran fasilitas umum.

"DPRD NTB pada prinsipnya mendukung penyampaian aspirasi masyarakat. Namun aksi harus dilakukan secara damai, tertib, dan tetap menjaga kepentingan umum," tegasnya.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam perjuangan pembentukan PPS dapat mengedepankan cara-cara yang konstruktif sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pusat tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Menurutnya, menjaga ketertiban selama aksi berlangsung justru akan memperkuat legitimasi perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa dalam memperjuangkan terbentuknya provinsi baru yang selama ini menjadi harapan sebagian besar masyarakat di wilayah ini.

Redaksi |

Sekjen PPS Apresiasi DPRD Dompu, Kritik Sikap DPRD KSB soal Perjuangan PPS

Sekjen PPS Apresiasi DPRD Dompu, Kritik Sikap DPRD KSB soal Perjuangan PPS

Media Dinamika Global      

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global – Sekretaris Jenderal Aliansi Presidium Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Feryal Mukmin, menyayangkan minimnya dukungan terbuka dari anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Menurut Feryal, hingga saat ini mayoritas anggota DPRD KSB belum terlihat turun langsung mendampingi masyarakat yang memperjuangkan pemekaran daerah, meski pusat aksi berlangsung di kawasan Pelabuhan Poto Tano yang berada di wilayah KSB.

"Kami sangat menyayangkan sikap DPRD KSB yang belum menunjukkan dukungan nyata terhadap perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa," ujar Feryal, Kamis (4/6/2026).

Di sisi lain, Feryal memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun, serta sejumlah anggota DPRD Dompu yang turun langsung bersama massa aksi PPS pada 2 Juni 2026.

Menurutnya, kehadiran pimpinan dan anggota legislatif di tengah masyarakat menjadi bukti keberpihakan terhadap aspirasi rakyat yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Feryal juga menyoroti belum adanya kepastian dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia mengingatkan bahwa dalam pertemuan sebelumnya, pihak Kementerian Dalam Negeri disebut telah menyampaikan rencana pemrosesan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penataan daerah pada awal 2026.

Namun hingga kini, kata dia, masyarakat belum melihat perkembangan yang jelas sehingga memicu kekecewaan dan meningkatnya gelombang aksi di berbagai wilayah Pulau Sumbawa.

"Kami hanya meminta pemerintah pusat menepati komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat Pulau Sumbawa," tegasnya.

Feryal berharap seluruh elemen daerah, termasuk anggota DPRD di Pulau Sumbawa, dapat bersatu mengawal perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa hingga terwujud.

Redaksi |

Wagub NTB: Generasi Muda Harus Jadi Penggerak Kemajuan Pendidikan

Wagub NTB: Generasi Muda Harus Jadi Penggerak Kemajuan Pendidikan

Media Dinamika Global      

Wagub NTB saat Terima Audiensi Dewan Pimpinan Daerah Yayasan
Pemuda Prestasi dan Duta Pendidikan Indonesia, (Ist/Surya).

Mataram, Media Dinamika Global — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, mendorong generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kemajuan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif anak-anak muda sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Yayasan Pemuda Prestasi dan Duta Pendidikan Indonesia terkait pelaksanaan Pemilihan Putra Putri Pendidikan Indonesia Tahun 2026 di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Rabu (3/6/26).

Dalam pertemuan tersebut, Wagub didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Dr. Syamsul Hadi, sementara rombongan yayasan dipimpin Direktur Putra Putri Pendidikan NTB, Daud Usman.

Pada kesempatan itu, Daud memaparkan berbagai kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut, termasuk program Jelajah Pelosok Nusantara yang berfokus pada advokasi pendidikan melalui kunjungan langsung ke sekolah-sekolah di berbagai daerah, khususnya wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.

“Kami menemukan masih ada sekolah yang membutuhkan perhatian bersama. Temuan-temuan di lapangan itulah yang mendorong kami untuk terus menyuarakan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan sekaligus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Daud.

Ia juga menyampaikan bahwa NTB akan mengirimkan 14 delegasi pada ajang Pemilihan Putra Putri Pendidikan Indonesia Tahun 2026 yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur NTB mengapresiasi kepedulian generasi muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga turun langsung melihat berbagai persoalan pendidikan di lapangan.

“Saya senang karena inilah yang kita harapkan. Anak-anak muda tidak hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi hadir, melihat persoalan yang ada, dan berupaya menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

Menurut Wagub yang sapaan akrabnya Umi Dinda, pendidikan masih menjadi salah satu sektor strategis yang memerlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pihak. Di tengah berbagai capaian pembangunan yang diraih NTB, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan, angka putus sekolah, perlindungan perempuan dan anak, hingga persoalan pernikahan usia anak yang berkaitan erat dengan kemiskinan.

Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci penting dalam memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus menyiapkan generasi yang mampu bersaing di masa depan.

“Apa yang dilakukan adik-adik ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Umi Dinda juga mendorong Yayasan Pemuda Prestasi dan Duta Pendidikan Indonesia untuk terus bersinergi dengan program-program Pemerintah Provinsi NTB dalam mengadvokasi isu pendidikan hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, keberanian generasi muda untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan pendidikan merupakan modal penting dalam melahirkan pemimpin masa depan yang memiliki visi, kepedulian, dan kemampuan menghadapi tantangan pembangunan.

“Ini adalah calon-calon pemimpin masa depan yang mulai membangun kepedulian terhadap daerahnya. Mereka harus terus didukung agar tumbuh menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif bagi NTB,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Syamsul Hadi, menilai semangat para peserta menunjukkan bahwa kepedulian terhadap dunia pendidikan terus tumbuh di kalangan generasi muda.

“Persoalan pendidikan memang kompleks, tetapi akan lebih mudah diatasi jika seluruh komponen masyarakat bergerak bersama mencari solusi,” ujarnya.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan, membangun karakter, serta melahirkan agen-agen perubahan yang mampu mendorong terwujudnya sumber daya manusia NTB yang unggul dan berdaya saing.

Redaksi  |

Jamaah Haji Kloter 1 Tiba Pemprov NTB Apresiasi Petugas Haji dan Harapkan Jamaah Membawa Keberkahan Bagi Daerah

Jamaah Haji Kloter 1 Tiba Pemprov NTB Apresiasi Petugas Haji dan Harapkan Jamaah Membawa Keberkahan Bagi Daerah

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global -- Sebanyak 393 jamaah haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur tiba kembali di Tanah Air dan disambut di Aula Bir Ali 2 Asrama Haji Embarkasi Lombok, Selasa (02/06/20). Kepulangan para jamaah berlangsung dalam suasana haru dan penuh syukur setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Pemerintah Provinsi NTB diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, menerima secara resmi penyerahan jamaah dan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah haji yang telah kembali ke daerah asal.

"Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat datang dan selamat kembali ke tanah air kepada seluruh Jamaah Haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur. Semoga menganugerahkan predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah," ungkapnya.

Sekda Abul Chair juga berharap para jamaah dapat membawa nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama di Tanah Suci ke dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Semoga pengalaman spiritual selama menunaikan ibadah haji menjadi bekal untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," tambahnya.

Pada kesempatan ini, Sekda Abul Chair turut menyampaikan Apresiasi dan penghargaan kepada seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan dan pendampingan kepada jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan.

Dengan tibanya Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur, proses pemulangan jamaah haji Embarkasi Lombok tahun 2026 resmi dimulai. Pemerintah berharap seluruh jamaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat serta membawa keberkahan bagi masyarakat dan daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenhaj NTB) sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) NTB, Lalu Muhamad Amin, menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jamaah dalam keadaan sehat dan selamat.

"Alhamdulillah, Jamaah Haji Kloter 1 kini telah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Lalu Muhamad Amin secara resmi menyerahkan kembali Jamaah Haji Kloter 1 asal Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Provinsi NTB. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi NTB serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jamaah," katanya.

Redaksi |