Gubernur NTB Resmi Terima SK Tuan Rumah PON XXII 2028

Gubernur NTB Resmi Terima SK Tuan Rumah PON XXII 2028

Media Dinamika Global      

JAKARTA, Media Dinamika Global – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa (23/6/2026). Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan para pemangku kepentingan terkait.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menyebut penyerahan SK tersebut sebagai kabar menggembirakan sekaligus momentum bersejarah bagi NTB yang kini secara resmi mengemban kepercayaan sebagai salah satu tuan rumah PON XXII Tahun 2028.

“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menerima secara resmi Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028. Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan yang matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Aka ini, kehadiran Gubernur NTB dalam prosesi tersebut merupakan bentuk penerimaan tanggung jawab secara resmi atas mandat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pesta olahraga nasional terbesar di Indonesia. Penetapan ini juga mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap pengalaman dan kapasitas NTB dalam menggelar berbagai ajang olahraga berskala nasional maupun internasional.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 mengusung pola kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan keunggulan fasilitas yang dimiliki masing-masing daerah. Pembagian cabang olahraga akan disesuaikan dengan kesiapan venue, sementara DKI Jakarta berperan sebagai daerah penopang untuk cabang-cabang tertentu yang memerlukan fasilitas berstandar khusus.

“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” jelasnya.

Pascapenyerahan SK, Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat berbagai langkah persiapan, mulai dari penataan dan peningkatan kualitas venue, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan.

Di saat yang sama, pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat agar PON 2028 menjadi kebanggaan bersama. Keramahtamahan masyarakat, kesiapan pelayanan, serta dukungan dunia usaha, komunitas olahraga, dan pelaku UMKM diyakini akan menjadi bagian penting dalam menyukseskan penyelenggaraan sekaligus menghadirkan pengalaman terbaik bagi atlet, ofisial, dan tamu dari seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Aka menyampaikan bahwa Gubernur NTB menyambut penetapan tersebut dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Menurutnya, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya ajang kompetisi olahraga, tetapi juga peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pariwisata, menggerakkan UMKM, menarik investasi, dan semakin memperkenalkan NTB secara luas.

Pengalaman NTB menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala besar, termasuk event olahraga nasional dan internasional, menjadi modal penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON. Dengan dukungan infrastruktur yang telah dimiliki dan semangat kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu menghadirkan penyelenggaraan yang profesional, akuntabel, dan berkesan.

Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen menjalankan arahan pemerintah pusat agar PON XXII Tahun 2028 diselenggarakan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional, sembari memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami optimistis NTB mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan Indonesia,” tutup Dr. Aka.

Redaksi |

Pemprov NTB Perkuat Komitmen Jaga Kerukunan Umat Beragama

Pemprov NTB Perkuat Komitmen Jaga Kerukunan Umat Beragama

Media Dinamika Global      

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir terima audiensi Kesbangpoldagri NTB,
Drs. H. Surya Bahari dengan Pastor Paroki St. Maria Immaculata Mataram,
RD. Martinus Emanuel Anno, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat komitmen dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama sebagai fondasi penting pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dalam audiensi yang diterima Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, H. Amir, S.Pd., M.M., bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., dengan Pastor Paroki St. Maria Immaculata Mataram, RD. Martinus Emanuel Anno, di Mataram, Rabu (24/6/26).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Katolik di NTB.

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir terima audiensi Kesbangpoldagri NTB,
Drs. H. Surya Bahari dengan Pastor Paroki St. Maria Immaculata Mataram,
RD. Martinus Emanuel Anno, (Ist/Surya)

Kepala Biro Kesra NTB, H. Amir, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB hadir untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan. Menurutnya, menjaga harmoni sosial dan memperkuat toleransi merupakan bagian dari visi pembangunan NTB yang mengedepankan kebersamaan dan persatuan.

“Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus menjaga ruang dialog dan komunikasi dengan seluruh umat beragama. Kerukunan yang selama ini terjaga dengan baik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pastor Martinus menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan umat Katolik. Ia juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan simbol keberagaman dan upaya mempererat persaudaraan lintas agama.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Pemprov NTB memastikan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kehidupan beragama yang harmonis, damai, dan saling menghormati.

Sementara itu, Kepala Kesbangpoldagri NTB, H. Surya Bahari, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat stabilitas sosial dan menjaga NTB sebagai daerah yang aman, damai, dan toleran.

Sejalan dengan semangat pembangunan “NTB Makmur Mendunia” dan prinsip “No One Left Behind”, Pemerintah Provinsi NTB akan terus membuka ruang kolaborasi, memperkuat toleransi, serta memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapatkan perhatian yang setara dalam proses pembangunan daerah.

Redaksi |

Warga Menolak, Pemerintah Sudah Peringatkan, Mengapa Tower Bongancina Tetap Dibangun?

Warga Menolak, Pemerintah Sudah Peringatkan, Mengapa Tower Bongancina Tetap Dibangun?

Media Dinamika Global      

BULELENG, Media Dinamika Global – Polemik pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, memasuki babak yang semakin serius. Di tengah penolakan keras warga, muncul dugaan adanya penyerahan uang kompensasi kepada Perbekel Bongancina, Dewa Made Sariana.

Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Kadarisman selaku pihak yang disebut sebagai subkontraktor proyek bahkan mengakui adanya penyerahan uang kepada Perbekel Bongancina. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian warga karena pembangunan tower tetap berlangsung meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan Surat Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat: apakah uang kompensasi tersebut merupakan bantuan sosial biasa, kompensasi lingkungan, atau justru berkaitan dengan dukungan terhadap proyek yang hingga kini masih bermasalah secara administrasi?

Warga menilai persoalan ini harus dibuka secara terang-benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses pembangunan tower yang sejak awal dinilai minim transparansi.

Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan Surat Nomor T.600.3.3/4745/TRBK-DPUPRPERKIM/VI/2026, Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng secara tegas menyatakan bahwa pembangunan tower tersebut masih dalam proses pengurusan KKPR serta belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dalam surat resmi tersebut, PT Tower Bersama juga diperingatkan untuk menghentikan kegiatan pembangunan sampai seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. Namun berdasarkan informasi warga dan hasil pantauan di lapangan, aktivitas proyek disebut masih berjalan.

Anggota BPD Desa Bongancina, Dewa Made Mertayasa, menyatakan masyarakat tetap menolak keberadaan tower tersebut karena dinilai mengabaikan aspirasi warga penyanding yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Menurut warga, sejak awal tidak pernah ada sosialisasi yang melibatkan masyarakat terdampak langsung. Bahkan beberapa warga mengaku baru mengetahui keberadaan proyek setelah alat berat dan material bangunan masuk ke lokasi.

Yang menjadi sorotan, proyek tersebut hanya berbekal rekomendasi Perbekel Bongancina dan surat persetujuan dari PLT Camat Busungbiu. Padahal rekomendasi maupun surat persetujuan tersebut bukan merupakan izin final yang dapat dijadikan dasar untuk memulai konstruksi bangunan sebelum izin utama diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Warga juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang dianggap membiarkan proyek terus berjalan meskipun sudah mendapatkan SP-1 dan SP-2.

"Kalau sudah ada SP-2 dan pembangunan masih berjalan, lalu apa fungsi pengawasan pemerintah?" tanya salah satu warga.

Masyarakat kini menunggu apakah pada 25 Juni 2026 Dinas PUPR Kabupaten Buleleng benar-benar menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) sebagaimana tahapan sanksi administrasi yang berlaku.

Dugaan Pelanggaran

Berdasarkan dokumen yang beredar dan keterangan warga, terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang patut ditelusuri oleh instansi terkait.

1. Diduga melakukan kegiatan pembangunan sebelum seluruh izin yang dipersyaratkan diterbitkan.

2. Diduga mengabaikan Surat Peringatan Tertulis dari pemerintah daerah.

3. Diduga tidak melaksanakan sosialisasi secara maksimal kepada warga penyanding yang terdampak langsung.

4. Diduga tidak memenuhi prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

5. Diduga terjadi penyerahan uang kompensasi kepada pihak tertentu yang perlu dijelaskan dasar hukum, tujuan, dan penggunaannya.

Potensi Konsekuensi Hukum

Apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan bangunan gedung, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- Penghentian sementara kegiatan pembangunan.

- Penyegelan lokasi proyek.

- Pembekuan atau pencabutan izin.

- Perintah pembongkaran bangunan.

- Denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, apabila dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara pemerintahan Desa terkait dengan kewenangan jabatan atau bertujuan mempengaruhi proses administrasi dan pengambilan keputusan, maka hal tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan APH (Aparat Penegak Hukum). Namun demikian, seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pembuktian yang sah sesuai hukum yang berlaku.

Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah

Kini sorotan publik tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas PUPR, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum.

Apakah SP-3 benar-benar akan diterbitkan?

Apakah pembangunan tower akan dihentikan?

Apakah dugaan penyerahan uang kompensasi kepada Perbekel Bongancina akan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat?

Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya berani menjamin proyek tersebut tetap berjalan meskipun telah mendapat peringatan resmi dari pemerintah?

Masyarakat Bongancina menegaskan satu sikap yang sama, pembangunan tower harus dihentikan sementara sampai seluruh izin lengkap, seluruh persoalan transparansi dijelaskan, dan aspirasi warga benar-benar didengar. RED.

Pertamina Patra Niaga Klarifikasi Isu Kelangkaan LPG 3 Kg di Kota Bima, Pastikan Pasokan Aman dan Tambah Ribuan Tabung

Pertamina Patra Niaga Klarifikasi Isu Kelangkaan LPG 3 Kg di Kota Bima, Pastikan Pasokan Aman dan Tambah Ribuan Tabung

Media Dinamika Global      

Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan langsung
kondisi pasokan dan distribusi LPG 3 kg di lapangan setelah
menerima informasi adanya keluhan masyarakat, (Ist/Surya)

Kota Bima, Media Dinamika Global.id – Menanggapi pemberitaan terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang dikeluhkan masyarakat di Kota Bima dan sejumlah wilayah lainnya di Pulau Sumbawa, Pertamina Patra Niaga memberikan klarifikasi bahwa pasokan LPG bersubsidi 3 kg dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi pasokan dan distribusi LPG 3 kg di lapangan setelah menerima informasi adanya keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas melon.

"Penyaluran dari level SPPBE hingga pangkalan dipastikan normal dan sesuai alokasi. Jumlah pasokan LPG 3 kg juga dipastikan aman dan mencukupi," ujar Ahad dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, kondisi yang terjadi di beberapa daerah dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Untuk Kabupaten Dompu, peningkatan penggunaan LPG dipicu oleh masuknya musim tanam, aktivitas pembukaan lahan pasca panen, serta berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Sementara di Kota Bima, pihak Pertamina juga tengah mencermati kondisi rantai distribusi yang menjadi perhatian masyarakat.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina telah menyalurkan tambahan pasokan (extra dropping) LPG 3 kg ke sejumlah wilayah terdampak.

Untuk Kota Bima, Pertamina menyalurkan tambahan sebanyak 2.960 tabung pada pekan ini. Sementara Kabupaten Bima memperoleh tambahan 5.040 tabung dan Kabupaten Dompu sebanyak 6.720 tabung. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 80 persen konsumsi harian wilayah Bima dan Dompu.

Pertamina Patra Niaga telah melakukan pengecekan langsung
kondisi pasokan dan distribusi LPG 3 kg di lapangan setelah
menerima informasi adanya keluhan masyarakat, (Ist/Surya)

Tidak hanya itu, selama bulan Juni 2026, Pertamina mencatat telah menyalurkan tambahan LPG 3 kg sebanyak 8.960 tabung untuk Kota Bima, 22.656 tabung untuk Kabupaten Bima, dan 18.632 tabung untuk Kabupaten Dompu.

Selain penambahan pasokan, Pertamina juga melakukan berbagai upaya mitigasi, mulai dari penambahan jam operasional SPBE, prioritas pengiriman ke wilayah yang mengalami kendala stok, hingga koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat.

Di tingkat pangkalan, Pertamina kembali menegaskan agar penjualan dilakukan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), membatasi penyaluran ke pengecer, serta memprioritaskan penjualan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima LPG bersubsidi.

Pertamina juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying akibat informasi yang belum terverifikasi serta membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Masyarakat dapat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina dengan harga sesuai HET, yakni Rp18.000 per tabung, serta mendapatkan jaminan kualitas dan kuantitas yang sesuai," tegas Ahad.

Pertamina menambahkan bahwa pengawasan terhadap agen dan pangkalan terus diperketat. Apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi maupun penjualan LPG bersubsidi, maka akan diberikan sanksi tegas mulai dari penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Masyarakat yang ingin mengetahui lokasi pangkalan resmi terdekat dapat mengakses layanan informasi LPG 3 kg melalui situs resmi Pertamina.

Redaksi |

Gubernur Iqbal Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kunci Kemajuan NTB

Gubernur Iqbal Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kunci Kemajuan NTB

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Gubernur Miq Iqbal.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pemaparan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E., yang menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pendataan nasional yang mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, guna memotret struktur dan dinamika perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring. Proses ini juga didukung teknologi geotagging untuk meningkatkan akurasi lokasi usaha dan kualitas basis data nasional.

Paparan tersebut menunjukkan prospek ekonomi NTB yang terus bertumbuh. Jumlah usaha di provinsi ini diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026, meningkat dibandingkan sekitar 544 ribu unit pada 2006, dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

BPS juga menyoroti peran strategis sektor pariwisata dalam menggerakkan ekonomi NTB. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel, sekaligus memperkuat posisi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Gubernur Miq Iqbal menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih presisi, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.

Melalui dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia dengan kebijakan yang semakin tepat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Redaksi |

Dekranasda NTB dan UNIQLO Perkuat Jalan UMKM Menuju Pasar Global

Dekranasda NTB dan UNIQLO Perkuat Jalan UMKM Menuju Pasar Global

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menghadiri peresmian UNIQLO Neighborhood Collaboration Batch 4 di gerai UNIQLO Lombok Epicentrum Mall, Jumat (19/6/2026), sebuah inisiatif yang membuka ruang promosi bagi kriya dan wastra lokal NTB di jaringan ritel modern berkelas internasional.

Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah (BKP3D), dan Koordinator Pemasaran BKP3D, Sinta meninjau langsung Neighborhood Collaboration Corner yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan NTB.

Menurut Sinta, kerja sama yang telah memasuki tahun keempat tersebut membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menghadirkan peluang nyata bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Kami mengapresiasi konsistensi UNIQLO dalam mendukung pemberdayaan UMKM di NTB. Harapannya, kolaborasi ini menjadi pintu masuk bagi produk-produk lokal untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dekranasda NTB tengah mendorong pemerataan manfaat program dengan memperluas partisipasi pelaku UMKM dari Pulau Sumbawa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi kreatif daerah sekaligus mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

Kehadiran produk NTB di ruang kolaborasi UNIQLO tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga menunjukkan bahwa karya para perajin daerah memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar modern. Berbagai produk kriya yang memadukan nilai tradisi dengan inovasi desain menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen domestik maupun mancanegara.

Salah satu pelaku UMKM yang terlibat, Abdul Jaelani Purnamasyaf, pemilik Purnama Shop, mengaku bangga produknya mendapat kesempatan ditampilkan melalui program tersebut. Ia menilai kolaborasi ini membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan kerajinan khas NTB, seperti anyaman ketak dan rotan yang dipadukan dengan material kerang serta inovasi pemanfaatan limbah plastik.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat mengenal produk NTB dan pada akhirnya tertarik berkunjung maupun menjalin kerja sama bisnis dengan para perajin lokal,” ungkapnya.

Program Neighborhood Collaboration menjadi contoh bagaimana kemitraan strategis dapat memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari peningkatan eksposur produk, penguatan identitas budaya lokal, hingga penciptaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, kolaborasi semacam ini merupakan langkah penting dalam mengangkat nilai tambah produk daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat kepada pasar yang lebih luas. Dengan dukungan berbagai pihak, UMKM NTB diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan global, membawa nama baik Lombok dan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing.

Redaksi |