GAKADA BIDOM Perkuat Komunikasi dengan Pemprov NTB untuk Kemajuan Pemuda dan Budaya

GAKADA BIDOM Perkuat Komunikasi dengan Pemprov NTB untuk Kemajuan Pemuda dan Budaya

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Gabungan Kawula Muda Bima-Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok terus membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendorong kegiatan kepemudaan dan pelestarian budaya Bima-Dompu di NTB.

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB. Senin (7/9/26).

Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi sekaligus silaturahmi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah daerah dalam membahas sejumlah agenda kegiatan, khususnya program kepemudaan dan budaya Bima-Dompu di Provinsi NTB.

Ketua GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Arif Kurniadin, S.Pd., SH, menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan organisasi diarahkan dalam memperkuat peran pemuda untuk ikut serta membangun kebersamaan, menjaga nilai-nilai budaya, serta memberikan kontribusi positif.

Menurut Arif, silaturahmi tersebut merupakan langkah penting dalam membuka ruang komunikasi dan membangun kerja sama yang lebih baik dengan Pemerintah Provinsi NTB.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, yang telah merespons baik kedatangan GAKADA BIDOM Pulau Lombok. Silaturahmi ini menjadi semangat bagi kami untuk bersama sama pemerintah provinsi membangun daerah,” ujar Arif.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai kegiatan kepemudaan dan budaya Bima-Dompu dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, menyambut baik silaturahmi GAKADA BIDOM Pulau Lombok.

Umi Dinda, sapaan akrabnya, menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap kegiatan kepemudaan dan budaya Bima-Dompu yang dilaksanakan secara positif, konstruktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Umi Dinda menilai pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama menjaga persaudaraan, melestarikan budaya, serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

“Pemerintah Provinsi NTB mendukung penuh kegiatan kepemudaan dan budaya Bima-Dompu yang dilaksanakan secara positif, konstruktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta daerah NTB” ujar Umi Dinda.

Umi Dinda berharap kedepannya GAKADA BIDOM Pulau Lombok terus melaksanakan kegiatan yang dapat memperkuat semangat kebersamaan dan kontribusi pemuda di Provinsi NTB.

Ia juga mendorong agar komunikasi dan sinergi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan.

Kata Umi Dinda, terbuka terhadap berbagai inisiatif kepemudaan dan budaya yang sejalan dengan pembangunan daerah serta memperkuat hubungan kekeluargaan masyarakat Bima-Dompu di NTB.

“Semoga kegiatan GAKADA BIDOM Pulau Lombok berjalan dengan lancar dan insyaallah nanti saya akan hadir pada saat kegiatan,” pungkasnya.

Kembali, Arif Kurniadin menegaskan, GAKADA BIDOM Pulau Lombok berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam kegiatan positif yang memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan kontribusi pemuda Bima-Dompu di NTB.

Menurutnya, dukungan dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mendorong kegiatan organisasi agar semakin terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas.

“GAKADA BIDOM Pulau Lombok berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam kegiatan positif yang memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan kontribusi pemuda Bima-Dompu di NTB,” tutupnya.

Redaksi |

20 Desa di Sumbawa Gelar Pilkades, DPMD Tekankan Netralitas dan Sportivitas

20 Desa di Sumbawa Gelar Pilkades, DPMD Tekankan Netralitas dan Sportivitas

Media Dinamika Global      

SUMBAWA, Media Dinamika Global - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 20 desa yang tersebar pada 15 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dijadwalkan berlangsung pada 7 September 2026.

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, S.E., mengajak seluruh masyarakat, panitia, para calon kepala desa (Cakades), tim pemenangan serta para pendukung untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Ulumuddin menegaskan, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan munculnya konflik, permusuhan maupun tindakan yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah.

“Pilkades adalah proses demokrasi di tingkat desa. Perbedaan pilihan itu hal yang biasa. Yang paling penting bagaimana seluruh masyarakat tetap menjaga persaudaraan dan tidak menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk saling bermusuhan,” ujarnya.

Menurutnya, para calon kepala desa dan seluruh pendukung harus mampu memberikan contoh politik yang sehat dan bermartabat kepada masyarakat. Kompetisi untuk memperoleh dukungan hendaknya dilakukan secara fair, tanpa provokasi, intimidasi, maupun penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya.

Ia juga mengingatkan bahwa siapapun yang nantinya memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai kepala desa terpilih merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat desa, bukan hanya bagi kelompok atau pendukungnya.

“Jangan sampai karena berbeda pilihan, hubungan keluarga, tetangga dan persaudaraan menjadi rusak. Setelah Pilkades selesai, kita semua tetap akan hidup berdampingan dan membangun desa yang sama,” tegasnya.

Ulumuddin mengajak masyarakat di 20 desa yang melaksanakan Pilkades agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh isu, kabar maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Selain itu, seluruh pihak diminta menghormati setiap tahapan dan mekanisme Pilkades yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila terdapat persoalan, keberatan atau dugaan pelanggaran, penyelesaiannya diharapkan ditempuh melalui jalur dan mekanisme yang telah disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jaga desa masing-masing. Jangan karena kepentingan sesaat, kondusivitas daerah yang sudah terbangun justru terganggu. Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Sumbawa mampu menjalankan demokrasi secara dewasa, aman dan bermartabat,” pungkasnya.

Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa itu berharap seluruh rangkaian Pilkades serentak di 20 desa dapat berjalan aman, lancar dan kondusif hingga proses penetapan kepala desa terpilih.

Ia menekankan pentingnya mengedepankan keamanan, persatuan serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun kandidat tertentu.

Sebagai pesan terakhir menjelang pelaksanaan Pilkades, Ulumuddin kembali mengajak seluruh panitia, masyarakat, calon kepala desa, tim pemenangan dan pendukung untuk menjaga netralitas serta menjunjung tinggi sportivitas selama proses pemilihan.

“Wujudkan Kamtibmas yang kondusif selama Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa. Jaga netralitas, junjung sportivitas dan tetap semangat menjaga persatuan,” pesannya.

Dengan semangat demokrasi yang sehat dan kedewasaan politik seluruh pihak, Pilkades serentak di Kabupaten Sumbawa diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin desa yang legitimate, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam membangun desa masing-masing.

Redaksi |

Gerakan Literasi Daerah Digelar, IGI Dompu Dorong Guru dan Siswa Gemar Menulis

Gerakan Literasi Daerah Digelar, IGI Dompu Dorong Guru dan Siswa Gemar Menulis

Media Dinamika Global      

IGI Kabupaten Dompu Gelar Gerakan Literasi Daerah, (Ist/Surya)

DOMPU, Media Dinamika Global - Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Dompu menggelar Gerakan Literasi Daerah di Aula Pendopo Bupati Dompu, Senin (31/8/2026).

Kegiatan mengusung tema “Guru Cerdas Finansial, Literasi Sejarah dan Budaya Menuju Dompu Maju” tersebut dirangkaikan dengan launching dan bedah buku IGI Dompu “Sepatu Fentofel di Depan Pintu”, literasi keuangan bersama Bank NTB Syariah Cabang Dompu, serta Anugerah Penulis Cerita Rakyat Dompu.

Kegiatan dihadiri Bupati Dompu diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu H. Khairul Insyan, SE., MM yang mewakili Bupati Dompu, Ketua DPRD Dompu, jajaran Dikpora Dompu, Bank NTB Syariah Cabang Dompu, para guru SMA/SMK, serta tamu undangan.

Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah, mengatakan kegiatan ini bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan bentuk kecintaan terhadap daerah, budaya, pendidikan, dan masa depan generasi muda.

Ketua IGI Kabupaten Dompu, Ida Faridah saat sambutan, (Ist/Surya)

Menurut Ida, menulis merupakan salah satu cara meninggalkan jejak pengetahuan. Karena itu, IGI Dompu mendorong program “Satu Guru, Satu Buku” dan “Satu Siswa, Satu Buku”, sekaligus mendokumentasikan cerita rakyat Dompu agar menjadi bagian dari literatur dan pembelajaran budaya lokal.

“Menulis adalah salah satu cara terbaik untuk meninggalkan jejak kebaikan dan pengetahuan,” ujarnya.

Ida juga menegaskan bahwa gerakan literasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, sekolah, akademisi, swasta, budayawan, sastrawan, guru, orang tua, dan masyarakat.

Pj Sekda Dompu, H. Khairul Insyan saat sambutan, (Ist/Surya)

Sementara, Pj Sekda Dompu, H. Khairul Insyan, menegaskan bahwa literasi tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis. Literasi juga mencakup kemampuan memanfaatkan informasi, membangun karakter, berpikir kritis, serta memilah informasi yang benar.

“Literasi itu tidak saja mampu membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana memanfaatkan apa yang ditulis dan apa yang dibaca. Kemudian membangun karakter, membangun pikiran kritis, dan juga dapat memilah serta memilih mana informasi yang benar,” katanya.

Ia menilai kemampuan menyaring informasi semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang membawa dampak positif sekaligus negatif.

Menurutnya, sekolah harus membekali siswa bukan hanya dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memilah dan memilih informasi secara bijak agar perkembangan teknologi memberikan dampak positif.

“Literasi yang harus kita bangun, kita jadikan sebuah gerakan bersama dan menjadi komitmen kita semua,” tegasnya.

Gerakan Literasi Daerah diharapkan menjadi momentum memperkuat budaya membaca, menulis, berdiskusi, berpikir kritis, sekaligus meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah dan budaya Dompu.

Redaksi |

Inspektorat NTB Turun Tangan Usai Supplier Adukan Tunggakan PT AJP

Inspektorat NTB Turun Tangan Usai Supplier Adukan Tunggakan PT AJP

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Sejumlah supplier asal Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, yang terlibat dalam mendukung pekerjaan proyek jalan long segment Lunyuk-Lenangguar mendatangi Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu 26 Agustus 2026.

Kedatangan para supplier tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan terkait tunggakan pembayaran material oleh PT Amar Jaya Perkasa (AJP), selaku kontraktor pekerjaan long segment Lunyuk-Lenangguar.

Para supplier didampingi Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim alias Bang Akim. Mereka berharap adanya skema maupun solusi konkret agar tunggakan pembayaran yang hingga kini belum terselesaikan segera mendapatkan kepastian.

Kedatangan tersebut disambut langsung oleh Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Dr. Budi Herman, S.H., M.H. Ia menyambut baik langkah para supplier yang datang untuk berkonsultasi dan mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi.

Dr. Budi mengatakan dirinya memahami kondisi para supplier yang telah berpartisipasi dalam mendukung kelancaran pekerjaan jalan tersebut.

"Saya sangat paham dengan kondisi teman-teman supplier yang belum dibayarkan. Haknya teman-teman ini tentu menjadi perhatian saya juga dan akan kami selesaikan semuanya," tegas Dr. Budi.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat masih menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, dirinya pernah meminta agar kontrak PT AJP diputus dan perusahaan tersebut diberikan sanksi blacklist.

"Saya minta saat itu pekerjaan diputus kontrak dan PT AJP di-blacklist karena sudah menggurita," ujar Dr. Budi.

Menurutnya, pada saat dilakukan rapat, pihak PT AJP menyampaikan bahwa progres pekerjaan telah mencapai sekitar 65 persen dan anggaran pekerjaan telah dicairkan.

"Duitnya sudah habis dicairkan, sementara pekerjaan masih belum terselesaikan pada saat itu," ungkapnya.

Dr. Budi menegaskan, saat ini Inspektorat Provinsi NTB tengah melakukan audit terhadap pekerjaan ruas jalan long segment Lunyuk-Lenangguar.

Ia juga meminta Dinas PUPR Provinsi NTB segera menyelesaikan seluruh administrasi yang dibutuhkan agar proses audit dapat segera dituntaskan.

"Saat ini kami sedang melakukan audit jalan long segment Lunyuk-Lenangguar. Insya Allah dalam minggu ini sudah clear," katanya.

Terkait persoalan tunggakan para supplier, Dr. Budi mengapresiasi langkah mereka yang memilih menempuh jalur komunikasi dan konsultasi dengan Inspektorat untuk mencari solusi.

"Kepada teman-teman di Lunyuk, saya titipkan jalan long segment Lunyuk-Lenangguar. Saya berusaha akan mencari jalan keluar menyelesaikan semua tunggakan yang belum terbayar. Mohon bersabar, insya Allah pasti kita selesaikan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Garda Satu NTB Abdul Hakim alias Bang Akim mengapresiasi sikap Inspektur Inspektorat NTB yang telah memberikan ruang kepada para supplier untuk menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi.

Bang Akim menyebut para supplier asal Lunyuk telah berada di Mataram selama sekitar 22 hari untuk memperjuangkan kepastian pembayaran. Namun, menurutnya, mereka masih terkatung-katung karena sejumlah janji dari pihak yang disebutnya sebagai oknum kontraktor belum terealisasi.

Bahkan, kondisi tersebut membuat para supplier kesulitan memenuhi kebutuhan selama berada di Mataram, termasuk biaya penginapan.

"Saya sangat berterima kasih kepada Inspektur yang telah mengambil alih dalam penyelesaian teman-teman supplier ini. Langkah ini yang saya harapkan dari kemarin supaya ada kejelasan untuk teman-teman," tegas Bang Akim.

Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Bang Akim juga mengimbau masyarakat Lunyuk, khususnya para supplier yang terdampak persoalan pembayaran, agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas.

"Mari kita jaga kamtibmas agar tetap kondusif. Kita tunggu informasi selanjutnya dari Inspektorat. Insya Allah pasti terselesaikan," pungkasnya.

Redaksi |

Janji Tak Ditepati, Supplier Proyek Tagih Rp1 Miliar ke PT AJP

Janji Tak Ditepati, Supplier Proyek Tagih Rp1 Miliar ke PT AJP

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Sejumlah supplier dan subkontraktor asal Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, mendesak PT Amar Jaya Perkasa (AJP) segera menyelesaikan tunggakan pembayaran material dan jasa dalam pekerjaan penanganan long segment ruas jalan Lenangguar–Lunyuk, Selasa 25 Agustus 2026.

Nilai tunggakan yang dikeluhkan para supplier sekitar Rp500 juta hingga Rp1,020 miliar. Secara keseluruhan, total tagihan para supplier lokal diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak kontraktor.

Proyek penanganan jalan tersebut memiliki nilai sekitar Rp19 miliar yang bersumber dari APBD 2025. Dalam pelaksanaannya, proyek sempat mengalami keterlambatan, perpanjangan waktu atau adendum, hingga akhirnya kontrak PT AJP diputus oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Para supplier yang sebelumnya membantu memenuhi kebutuhan material dan jasa di lapangan kini meminta Dinas PUPR dan Inspektorat Provinsi NTB turun tangan untuk memfasilitasi mediasi antara supplier, PT AJP dan pihak terkait.

Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim, mengatakan persoalan tunggakan pembayaran kepada supplier maupun subkontraktor tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merugikan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Menurutnya, apabila kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan perdata yang berlaku.

“Supplier dapat menempuh jalur hukum ke pengadilan berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi biaya, bunga, dan materiil,” ujar Abdul Hakim yang akrab disapa Bang Akim.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi rekam jejak kontraktor dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kontrak maupun pengadaan barang dan jasa.

“Seharusnya PT AJP di-blacklist oleh Pemda NTB. Pemerintah harus tegas, jangan kasih ruang kepada perusahaan nakal, khususnya yang mendapat pekerjaan di wilayah NTB,” tegasnya.

Kekecewaan dirasakan sejumlah supplier yang telah beberapa kali datang ke Mataram untuk mencari kepastian penyelesaian pembayaran. Namun, menurut mereka, hingga kini belum ada kepastian yang jelas terkait pembayaran tunggakan tersebut.

Salah seorang supplier asal Lunyuk, Aditya, mengaku telah berulang kali bolak-balik Lunyuk–Mataram selama sekitar lima bulan untuk mengurus pembayaran yang belum diselesaikan.

“Saya sangat kecewa, sudah hampir 5 bulan saya bolak-balik Lunyuk-Mataram mengurus uang ini, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan. Sampai hari ini truk tangki masih berada di rumah saya, tidak mau diterima oleh pemilik karena belum dibayar. Inilah beban moral yang harus saya tanggung,” ujar Aditya.

Keluhan serupa disampaikan supplier lainnya, Herman. Ia mengaku bersama sejumlah supplier lain harus menunggu di Mataram karena berharap persoalan pembayaran segera mendapatkan penyelesaian.

“Tidak ada kepastian, semuanya hanya janji. Kami sudah dua minggu lebih menunggu di Mataram ini, bahkan sampai tidak bisa untuk menyewa hotel,” ungkap Herman alias Toke Her. 

Persoalan tunggakan juga dirasakan Sopyan, koordinator PT KCR yang sebelumnya membantu pekerjaan proyek dengan menyediakan jasa angkutan material menggunakan enam unit tronton.

Sopyan mengatakan pihaknya masih memiliki tagihan yang belum diselesaikan oleh PT AJP. Kondisi tersebut membuat dirinya ikut terbebani karena harus mempertanggungjawabkan pembayaran kepada perusahaan.

“Saya minta kepada PT AJP dan pihak terkait agar tunggakan kami diselesaikan. Saya selaku koordinator yang diberikan tanggung jawab oleh pihak perusahaan sudah sangat lelah karena hanya dijanjikan saja, namun tidak ada realisasinya,” ucap Sopyan.

Garda Satu NTB kemudian mendesak Inspektorat Provinsi NTB memanggil seluruh pihak terkait untuk memfasilitasi pertemuan antara supplier, PT AJP dan dinas terkait.

Abdul Hakim mengatakan langkah tersebut diperlukan agar persoalan tidak semakin berlarut dan para supplier lokal mendapatkan kepastian mengenai nasib tagihan mereka.

Garda Satu NTB bersama para supplier dijadwalkan melakukan hearing di Inspektorat NTB pada Rabu, 26 Agustus 2026. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mencari solusi sekaligus meminta PT AJP segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para supplier dan subkontraktor di Kecamatan Lunyuk.

“Jangan sampai proyek pemerintah yang dikerjakan dari uang pajak rakyat meninggalkan masalah. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintah Provinsi NTB bila masalah ini tidak diselesaikan,” pungkas Abdul Hakim.

Bahkan para supplier diiming-imingi dengan paket pekerjaan berupa PL sebagai kompensasi dari tunggakan yang belum diselsaikan oleh pihak PT AJP, namun PL tersebut sampai hari ini tidak jelas, pekerjaannya apa dan di Dinas mana. (RED)

Kawal Dana Revitalisasi Sekolah, IKA PMII Madapangga Tegaskan Siap Laporkan Penyelewengan ke Jalur Hukum

Kawal Dana Revitalisasi Sekolah, IKA PMII Madapangga Tegaskan Siap Laporkan Penyelewengan ke Jalur Hukum

Media Dinamika Global      

KABUPATEN BIMA, Media Dinamika Global - Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kecamatan Madapangga menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program renovasi dan revitalisasi fasilitas pendidikan di wilayah Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.

Langkah tersebut dilakukan menyusul dikucurkannya Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Salah satu satuan pendidikan penerima program tersebut adalah SD Negeri Mpuri dengan alokasi anggaran mencapai Rp1.238.009.543 dan masa pelaksanaan selama 150 hari kerja melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Wakil Ketua IKA PMII Madapangga, Syaiful, S.Pd., mengingatkan pihak sekolah maupun panitia pelaksana agar menggunakan anggaran tersebut secara maksimal, transparan, serta sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya.

“Kami menyambut baik program pemerintah ini. Namun, kami ingatkan kepada sekolah penerima agar proyek perbaikan ini dilaksanakan secara maksimal dan transparan demi kenyamanan serta keselamatan para siswa,” tegas Syaiful.

Menurutnya, anggaran revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan masyarakat.

IKA PMII Madapangga, lanjut Syaiful, akan melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan program sejak tahap awal hingga pekerjaan selesai.

“Kami akan selalu mengawal penggunaan anggaran ini dari awal hingga selesai. Apabila ada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan anggaran pendidikan tersebut, kami tidak akan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pembangunan fasilitas pendidikan serta penggunaan uang negara.

IKA PMII Madapangga juga meminta seluruh pihak yang terlibat agar menghindari praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat, termasuk dugaan pengurangan mutu material, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, ataupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.

Pengawasan akan diarahkan terhadap seluruh satuan pendidikan penerima bantuan fisik di wilayah Kecamatan Madapangga. IKA PMII berharap program revitalisasi tersebut dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas, aman, dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi dunia pendidikan serta masyarakat setempat.

Syaiful menambahkan, apabila dalam proses pengawasan ditemukan dugaan penyimpangan, pihaknya akan terlebih dahulu memastikan informasi dan temuan tersebut memiliki dasar yang jelas sebelum menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi |