Dodo Rinti di Pusaran 164 Ribu Rakyat Sumbawa Miskin Ekstrem

Dodo Rinti di Pusaran 164 Ribu Rakyat Sumbawa Miskin Ekstrem

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Rencana ekspansi operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) ke wilayah tambang Dodo Rinti, Kabupaten Sumbawa, mulai menuai gelombang kritik keras. Di tengah berakhirnya operasi tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sejumlah kalangan menilai perpindahan aktivitas pertambangan tersebut berpotensi memindahkan persoalan lama ke tanah Samawa jika tidak disertai pembenahan total terhadap tata kelola perusahaan.

Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat (EW LMND NTB), Afdhol Ilhamsyah, melontarkan peringatan dini terhadap PT AMNT agar tidak mengulangi berbagai persoalan sosial, lingkungan, hingga ketenagakerjaan yang selama ini menjadi catatan hitam operasi tambang di Batu Hijau.

“Dodo Rinti jangan sampai menjadi korban eksploitasi berikutnya. Jangan sampai kekayaan alam Sumbawa hanya dikeruk habis-habisan sementara masyarakat lokal tetap hidup dalam kemiskinan,” tegas Afdhol dalam pernyataan resminya.

Menurutnya, masuknya investasi tambang skala besar harus mampu menghadirkan perubahan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun fakta sosial di Kabupaten Sumbawa justru memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan konsolidasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akhir tahun 2025, tercatat lebih dari 164 ribu jiwa masyarakat Sumbawa masih berada dalam kategori miskin ekstrem, sementara sekitar 41 ribu jiwa lainnya masuk kategori rentan miskin.

“Ini alarm keras. Jangan sampai emas dan tembaga di Dodo Rinti menjadi simbol kemewahan korporasi di atas penderitaan rakyat,” ujarnya.

LMND NTB menilai kondisi tersebut menjadi ironi besar di tengah besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Sumbawa. Afdhol bahkan menyinggung pengalaman di KSB, di mana keberadaan industri tambang raksasa belum sepenuhnya mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Selain menyoroti persoalan kemiskinan, LMND NTB juga mengkritik tajam pola penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT AMNT yang dinilai hanya bersifat karitatif dan jangka pendek.

“Kami menolak CSR yang hanya dijadikan alat meredam gejolak sosial. Bantuan sesaat tanpa pemberdayaan hanya akan melanggengkan ketergantungan masyarakat,” kata Afdhol.

LMND NTB mendesak agar dana CSR dan PPM diarahkan untuk membangun ekonomi kolektif masyarakat melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, kelompok usaha bersama sektor pertanian, peternakan, hingga maritim lokal. Menurut mereka, perusahaan harus menjadi mitra strategis sekaligus penyerap hasil produksi masyarakat agar ekonomi lokal dapat tumbuh secara mandiri bahkan setelah tambang berhenti beroperasi.

Di sektor ketenagakerjaan, kritik keras juga diarahkan terhadap sistem perekrutan tenaga kerja yang selama ini dianggap sarat persoalan. Praktik blacklisting terhadap buruh lokal yang kritis, lemahnya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga dominasi pekerja luar daerah dalam posisi strategis menjadi sorotan tajam.

“Buruh lokal jangan hanya dijadikan penonton dan pekerja kasar di tanah sendiri. Sistem rekrutmen melalui subkontraktor yang tidak transparan harus dihentikan,” tegasnya.

LMND NTB meminta agar perekrutan tenaga kerja dilakukan melalui satu pintu resmi yang diawasi langsung oleh pemerintah daerah demi menjamin hak masyarakat lokal memperoleh pekerjaan yang layak.

Tak hanya itu, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian serius. Aktivitas pembuangan limbah tailing melalui metode Submarine Tailings Disposal (STD) di perairan Teluk Benete selama ini dinilai menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran terhadap dampak ekologis jangka panjang.

“Sistem pembuangan limbah laut yang memicu polemik di KSB tidak boleh kembali terjadi di Dodo Rinti. PT AMNT wajib menerapkan teknologi pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab,” ujar Afdhol.

LMND NTB juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan terbaru, termasuk kewajiban reklamasi dan pascatambang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025.

Atas berbagai persoalan tersebut, LMND NTB mendesak pemerintah pusat dan manajemen PT AMNT segera mengambil langkah konkret sebelum aktivitas tambang dimulai secara penuh di Dodo Rinti. Mereka meminta adanya pakta integritas publik, alokasi minimal 40 persen dana CSR untuk ekonomi kolektif masyarakat, prioritas 70 persen tenaga kerja lokal Sumbawa, hingga audit investigatif independen terhadap dokumen lingkungan perusahaan.

“Negara tidak boleh kalah oleh korporasi. Jangan sampai luka ekologis, diskriminasi ketenagakerjaan, dan kemiskinan struktural yang terjadi di Batu Hijau dipindahkan begitu saja ke Dodo Rinti,” tutup Afdhol Ilhamsyah.

Redaksi |

PRIMA NTB Apresiasi Sikap Politik Gubernur Tolak Proyek Kereta Gantung Gunung Rinjani

PRIMA NTB Apresiasi Sikap Politik Gubernur Tolak Proyek Kereta Gantung Gunung Rinjani

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) NTB memberikan apresiasi terhadap sikap politik Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, yang menolak rencana pembangunan proyek kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Sikap tersebut dinilai bukan sekadar keputusan administratif pemerintahan, melainkan bentuk keberpihakan terhadap perlindungan sosial, budaya, ekologis, dan ekonomi masyarakat lokal.

Wakil Ketua DPW PRIMA NTB, Fikrin, S.Sos, menegaskan bahwa penolakan proyek kereta gantung merupakan langkah strategis untuk menjaga arah pembangunan NTB agar tidak semata-mata berorientasi pada investasi dan industrialisasi pariwisata.

“Keputusan Gubernur NTB menolak pembangunan kereta gantung di kawasan Rinjani menunjukkan keberanian politik dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta budaya masyarakat lokal,” ujarnya.

Menurut Fikrin, proyek kereta gantung yang selama ini dipromosikan sebagai simbol modernisasi pariwisata justru menyimpan potensi persoalan serius jika tidak dikaji secara menyeluruh. Dari sisi sosial, ia menilai proyek tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi di sektor pariwisata karena keuntungan besar lebih banyak dinikmati investor dan pemilik modal eksternal, sementara masyarakat lokal hanya menjadi pelengkap industri wisata.

“Masyarakat sekitar Rinjani selama ini hidup dengan relasi yang kuat terhadap kawasan pegunungan sebagai sumber air, ruang pertanian, ruang spiritual, dan sumber penghidupan tradisional. Jika pembangunan dilakukan secara industrialistik, masyarakat bisa kehilangan kontrol atas ruang hidup mereka sendiri,” katanya.

Selain itu, PRIMA NTB juga menyoroti aspek budaya yang melekat pada kawasan Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Rinjani bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang sakral yang memiliki nilai spiritual, historis, dan kosmologis.

“Pembangunan kereta gantung berpotensi mengubah hubungan masyarakat dengan gunung dari relasi penghormatan menjadi relasi konsumtif. Gunung akan dipandang hanya sebagai komoditas wisata demi kepentingan pasar,” jelasnya.

Dari perspektif ekologis, PRIMA NTB menilai kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan ekosistem pegunungan yang sangat rentan. Kehadiran proyek infrastruktur besar dikhawatirkan memicu pembukaan lahan, fragmentasi hutan, kerusakan habitat satwa, hingga peningkatan tekanan terhadap sumber air dan daya dukung lingkungan.

“Persoalannya bukan hanya lintasan kabel atau stasiun kereta gantung, tetapi efek domino yang ditimbulkan seperti pembangunan hotel, kawasan komersial, jalan akses, hingga lonjakan wisata massal,” tegas Fikrin.

Ia mengingatkan bahwa Gunung Rinjani saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti persoalan sampah pendakian, erosi jalur, kebakaran hutan, dan tekanan wisata yang terus meningkat. Karena itu, penolakan terhadap proyek tersebut dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga keberlanjutan ekologis jangka panjang.

Sementara dari sisi ekonomi, PRIMA NTB menilai pembangunan wisata berbasis investasi besar tidak selalu berdampak langsung terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata skala besar dinilai berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi, kebocoran keuntungan keluar daerah, serta melemahkan ekonomi lokal berbasis komunitas.

“Jika Rinjani diarahkan menjadi wisata massal premium, petani, porter, pemandu lokal, pelaku UMKM, dan masyarakat adat berpotensi tersingkir oleh industri wisata korporatif,” ujarnya.

PRIMA NTB menilai sikap politik Gubernur NTB tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata terhadap perlindungan local wisdom atau kearifan lokal yang mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, hingga ekologi di tengah derasnya godaan investasi besar.

“Penolakan pembangunan kereta gantung Gunung Rinjani adalah sikap politik yang berpihak pada keberlanjutan dan perlindungan ruang hidup masyarakat,” tutup Fikrin.

Redaksi |

Gubernur: INKINDO NTB Harus Adaptif dan Mampu Bersaing Global

Gubernur: INKINDO NTB Harus Adaptif dan Mampu Bersaing Global

Media Dinamika Global      

Gubernur saat menyampaikan sambutan di Musyawarah Provinsi
INKINDO NTB, (Ist/Surya) 

Mataram, Media Dinamika Global — Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa dunia konsultansi daerah tidak lagi dapat bertahan dengan pola kerja lama. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, konsultan dituntut naik kelas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu bersaing hingga tingkat global guna menghadirkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) NTB di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Kamis (14/5/26). Kegiatan tersebut digelar sebagai forum evaluasi organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan baru.

Musprov dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, didampingi Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) INKINDO serta jajaran pengurus INKINDO dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menekankan bahwa peran konsultan tidak lagi terbatas pada penyusunan dokumen atau pekerjaan teknis semata, melainkan menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas perencanaan akan berpengaruh langsung terhadap hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan, kawasan permukiman, hingga pelayanan publik yang lebih efektif.

“Konsultan harus mampu menghadirkan gagasan, inovasi, dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih cerdas dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga telah menginisiasi penguatan jejaring internasional, termasuk mendorong kerja sama antara INKINDO Indonesia dengan Turki sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan perluasan wawasan para konsultan Indonesia.

Menurut Gubernur, kemampuan membaca karakter wilayah menjadi faktor penting dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini masih menghadapi tantangan berupa kerusakan badan jalan maupun longsor akibat pendekatan teknis yang belum sepenuhnya menyesuaikan kondisi geografis daerah.

“Banyak metode dan teknologi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan karakter wilayah kita. Akibatnya, hasil pembangunan tidak optimal dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar,” katanya.

Ia menjelaskan, biaya pembangunan jalan di NTB saat ini dapat mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih tepat guna agar anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

“Kita membutuhkan pendekatan baru, baik pada pembangunan infrastruktur maupun jasa konsultansi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat jangka panjang,” tegasnya.

Gubernur Miq Iqbal uga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus mendorong pertumbuhan konsultan lokal agar mampu berkembang dan memiliki daya saing yang kuat di daerah sendiri maupun di tingkat yang lebih luas.

“Ayo kita tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergi agar pembangunan daerah semakin kuat dan NTB mampu melangkah menuju visi Makmur Mendunia,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, menilai dunia konsultansi harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan yang kuat. Menurutnya, konsultan tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan proyek, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi pembangunan.

“Semua kita harus menjadi pemikir. Konsultan harus memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, bukan sekadar tradisi proyek,” ujarnya.

Ketua DPP INKINDO NTB, Lalu Karman Lutfi, dalam kesempatan tersebut juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi konsultan lokal, khususnya kelompok menengah dan kecil, yang dinilai masih memerlukan dukungan agar memiliki ruang yang lebih luas dalam pembangunan daerah.

Melalui Musprov XI tersebut, INKINDO NTB diharapkan semakin memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang inovatif, adaptif, serta berdaya saing di tengah perubahan global yang terus berkembang.

Redaksi |

NTB Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, Teluk Saleh Jadi Penyangga Konservasi

NTB Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, Teluk Saleh Jadi Penyangga Konservasi

Media Dinamika Global      

Gubernur NTB, saat Presentasikan pengajuan Geopark Tambora
di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Salah satu penguatan penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5/26).

Dalam presentasi itu, Gubernur Miq Iqbal didampingi Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono.

Di hadapan panelis UNESCO, Gubernur menegaskan bahwa NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari titik nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia.

“We don’t start from the scratch. Kami sudah memiliki pengalaman bagaimana mengelola geopark sebagai pusat konservasi lingkungan, pelestarian geologi, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Miq Iqbal.

Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem yang selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.

Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan dunia, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi.

“Tambora bukan hanya tentang gunung api. Ia adalah bagian penting dari sejarah dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang menjadi bagian penting dalam penguatan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

Selain nilai sejarah dan budaya, kawasan Tambora juga berada di wilayah timur garis Wallace (Wallace Line), yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik.

Miq Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 275 spesies telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal.

“Karena itu konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ini,” jelasnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan konservasi Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus (whale shark) serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa.

Menurut Gubernur, perlindungan Teluk Saleh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kawasan geopark tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, menegaskan bahwa Tambora memiliki nilai universal yang sangat kuat sebagai warisan geologi dunia.

“Tambora bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia,” ujarnya.

Menurut Makdis, jejak letusan Tambora tahun 1815 hingga kini masih dapat ditelusuri melalui berbagai bukti ilmiah, geologi, dan budaya yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dunia.

Pengajuan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat posisi daerah sebagai pusat konservasi, geopark dunia, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia timur.

Redaksi |

Santai di Pendopo NTB, Serius Mengurus Gizi Bangsa

Santai di Pendopo NTB, Serius Mengurus Gizi Bangsa

Media Dinamika Global      

Gubernur NTB bersama Badan Gizi Nasional, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global — Di tengah suasana santai makan siang dengan suguhan khas Lombok, percakapan tentang negara dan kewajibannya kepada rakyat mengalir hangat di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (12/05/2026). Tidak ada sekat formal yang kaku. Yang hadir justru dialog penuh keakraban antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tentang bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir, bertumbuh, dan perlahan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah pinggiran.

Di atas meja makan yang dipenuhi sate Rembiga, ayam Taliwang, telur goreng, serta plecing kangkung khas Lombok, pembicaraan tentang tantangan besar pelayanan publik terasa begitu manusiawi. Sesekali diselingi tawa dan seloroh ringan, namun tetap sarat makna tentang kesungguhan negara menghadirkan hak dasar masyarakat: akses terhadap pangan bergizi yang layak.

Kepala BGN RI Dadan Hindayana hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani. Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi itu berlangsung cair, jauh dari nuansa birokrasi formal, namun justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif di daerah.

Saat mencicipi plecing kangkung, Dadan spontan memuji cita rasa kangkung Lombok yang menurutnya berbeda dengan daerah lain. Gubernur Miq Iqbal pun menyambut dengan gurauan khas tuan rumah bahwa ke Lombok tanpa menikmati plecing terasa belum lengkap. Bahkan, menurutnya, kangkung Lombok tetap memiliki rasa yang berbeda dengan kangkung di daerah lain.

Percakapan ringan itu kemudian berkembang menjadi diskusi mendalam mengenai perjalanan Program MBG yang diakui tidak mudah sejak awal dijalankan.

Dadan mengungkapkan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional yang sangat besar, BGN menghadapi banyak keraguan pada fase awal pelaksanaan. Namun semangat Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi bagi masyarakat menjadi dorongan utama untuk mencari pola terbaik agar program bisa bergerak cepat dan tepat sasaran.

“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ungkap Dadan.

Ia juga mengakui perjalanan program tidak selalu mulus. Tingginya antusiasme masyarakat, percepatan pelaksanaan, hingga berbagai persoalan teknis sempat menjadi sorotan publik dan media. Namun menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses membangun pelayanan publik berskala besar.

“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejak awal juga menghadapi tantangan dalam memastikan program strategis nasional tersebut dapat bergerak cepat di daerah. Namun konsolidasi yang kuat bersama pemerintah kabupaten/kota membuat progres pelaksanaan MBG di NTB terus menunjukkan hasil positif.

Menurut data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB saat ini telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat di NTB. Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.

Capaian tersebut bahkan mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI yang menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, Gubernur NTB menegaskan masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani program MBG. Bukan kawasan terpencil kategori 3T, melainkan daerah yang secara geografis berada jauh dari pusat kota sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.

“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Miq Iqbal.

Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik-titik layanan baru dapat dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.

Silaturahmi sederhana di Pendopo NTB itu pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: pelayanan publik terbaik sering kali lahir bukan hanya dari rapat resmi dan meja birokrasi, melainkan juga dari percakapan yang jujur, suasana yang hangat, dan kesadaran bersama bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Program Makan Bergizi Gratis pun menjadi penanda penting bahwa untuk pertama kalinya dalam hampir delapan dekade kemerdekaan, negara hadir secara lebih nyata melalui layanan pangan bergizi yang menjangkau masyarakat secara luas dan masif.

Redaksi |

NTB Akselerasi Pemerintah Digital, Akhiri Era Aplikasi Terkotak-Kotak

NTB Akselerasi Pemerintah Digital, Akhiri Era Aplikasi Terkotak-Kotak

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mempercepat integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengakhiri pola birokrasi digital yang berjalan sendiri-sendiri. Transformasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, terhubung, transparan, dan berbasis data hingga menjangkau masyarakat di seluruh wilayah NTB.

Komitmen itu diperkuat melalui kegiatan Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital/SPBE lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (13/5/26).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan lagi sekadar pembangunan aplikasi atau digitalisasi dokumen, melainkan perubahan mendasar terhadap cara kerja birokrasi.

“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan aplikasi yang terkotak-kotak dan berjalan sendiri-sendiri. Transformasi digital harus menghadirkan sistem pemerintahan yang saling terhubung dan benar-benar mempermudah masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Aka itu.

Menurutnya, birokrasi modern dituntut mampu mengambil keputusan berbasis data, membangun kolaborasi lintas perangkat daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi.

Bagi NTB yang memiliki tantangan geografis sebagai daerah kepulauan, transformasi digital dinilai menjadi kebutuhan strategis untuk memperpendek jarak pelayanan dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

“Digitalisasi harus mampu memperpendek jarak pelayanan, mempercepat akses masyarakat, dan memastikan layanan publik bisa dirasakan lebih merata hingga wilayah terpencil,” ujarnya.

Aka menjelaskan, transformasi digital pemerintahan di NTB menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah melalui program unggulan NTB Good & Smart Governance dalam RPJMD NTB 2025–2029.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan modern berbasis teknologi digital.

Menurut Aka, langkah transformasi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2025, indeks SPBE Pemerintah Provinsi NTB mencapai nilai 4,20 dengan predikat Memuaskan, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 3,56.

“Ini bukan sekadar capaian angka evaluasi, tetapi menunjukkan fondasi transformasi digital pemerintahan di NTB semakin kuat,” katanya.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pembangunan regulasi, penyusunan arsitektur SPBE, peta rencana transformasi digital, hingga pembentukan Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat infrastruktur digital melalui pengembangan jaringan intra pemerintah, konsolidasi layanan digital, pemanfaatan pusat data nasional, serta pengembangan portal layanan terintegrasi DIGIHUB NTB.

Saat ini sekitar 73 persen layanan pemerintahan di lingkup Pemprov NTB telah berbasis sistem elektronik.

Meski demikian, Aka menegaskan tantangan transformasi digital ke depan masih cukup besar, mulai dari integrasi layanan lintas OPD, penguatan keamanan informasi, pemerataan infrastruktur digital, hingga peningkatan literasi digital aparatur pemerintahan.

“Transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologi. Yang paling penting adalah perubahan budaya kerja, komitmen kepemimpinan, dan kemampuan membangun kolaborasi,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat implementasi SPBE dan pemerintah digital di daerah.

Menurutnya, arah kebijakan nasional saat ini tidak lagi hanya mendorong digitalisasi layanan, tetapi membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan interoperabel.

“Jangan sampai setiap dinas memiliki aplikasi sendiri-sendiri yang tidak saling terhubung. Fokus kita sekarang adalah integrasi,” tegasnya.

Melalui percepatan transformasi digital tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap kualitas pelayanan publik semakin cepat, efektif, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas di era digital.

Redaksi |