Warga Dompu Wafat di Surabaya, Keluarga Kebingungan, Pemda dan Pemprov Dinilai Tutup Mata

Warga Dompu Wafat di Surabaya, Keluarga Kebingungan, Pemda dan Pemprov Dinilai Tutup Mata

Media Dinamika Global      

Ilustrasi, (Google)

Dompu, Media Dinamika Global – Duka mendalam menyelimuti sebuahkeluarga asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah salah satu anggota keluarganya meninggal dunia di rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (12/4/2026).

Namun di tengah kesedihan itu, keluarga justru dihadapkan pada persoalan besar, tingginya biaya pemulangan jenazah ke kampung halaman.

Jarak yang jauh antara Surabaya dan Dompu membuat proses pemulangan jenazah membutuhkan biaya tidak sedikit. Dalam kondisi terbatas, keluarga mengaku kebingungan dan berupaya mencari bantuan dari berbagai pihak, termasuk sejumlah pejabat di tingkat kabupaten hingga provinsi.

Upaya tersebut dilakukan dengan menghubungi Wakil Bupati Dompu, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua Baznas Dompu, pihak Baznas Provinsi NTB, hingga Kepala Dinas Sosial NTB.

Bahkan, keluarga juga sempat mencoba menghubungi Wakil Gubernur NTB. Namun, dari berbagai komunikasi yang dilakukan, tidak ada solusi konkret yang diberikan.

“Semua sudah dihubungi, tapi tidak ada kepastian bantuan. Kami benar-benar bingung harus bagaimana, sementara jenazah harus segera dipulangkan,” ungkap salah satu pihak keluarga dengan nada sedih.

Situasi ini pun menuai kritik keras dari Direktur NTB Care, Yuni Bourhany. Ia menilai sikap para pejabat tersebut mencerminkan ketidakpedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Ini bukan soal uang pribadi pejabat. Ini soal pelayanan kepada masyarakat. Warga membayar pajak, ada hak yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk dalam kondisi darurat seperti ini,” tegas Yuni.

Menurutnya, kasus ini menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam situasi kemanusiaan.

Yuni juga menyoroti pengalaman langsung timnya saat mencoba menghubungi Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. Alih-alih mendapatkan solusi, pihaknya justru menerima jawaban singkat yang dinilai mencerminkan ketidakmampuan sekaligus ketidakseriusan pemerintah.

“Jawabannya sangat sederhana, ‘We don’t have money.’ Ini jujur, tapi sekaligus menyakitkan. Di mana peran negara ketika warganya membutuhkan?” katanya.

Ia mempertanyakan penggunaan anggaran daerah yang selama ini bersumber dari pajak rakyat. Menurutnya, dalam narasi besar pemerintah, anggaran selalu disebut sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. 

Namun dalam praktiknya, masyarakat justru seringkali tidak merasakan manfaat tersebut, terutama saat menghadapi kondisi darurat.

“Ketika warga meninggal di perantauan dan butuh dipulangkan, negara seolah tidak hadir. Ini menjadi ironi besar dalam sistem pelayanan publik kita,” tambahnya.

Kondisi ini juga memunculkan kritik lebih luas terhadap sistem birokrasi yang dinilai tidak memiliki skema jelas dalam penanganan pemulangan jenazah warga dari luar daerah.

Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang konkret membuat keluarga korban harus berjuang sendiri di tengah duka.

Hingga berita ini diturunkan, keluarga masih berupaya mencari jalan agar jenazah dapat segera dipulangkan ke Dompu. Harapan mereka sederhana: adanya perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah untuk meringankan beban yang mereka tanggung.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak hanya soal program dan seremonial, tetapi juga kehadiran nyata negara di saat-saat paling sulit yang dialami warganya.

Redaksi |

Gubernur Iqbal Ingatkan Pengurus MUI NTB Masalah Keumatan

Gubernur Iqbal Ingatkan Pengurus MUI NTB Masalah Keumatan

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Umat muslim di Nusa Tenggara Barat menghadapi banyak masalah sosial. Salah satunya yang sensitif adalah pelecehan seksual. Gubernur HL Muhamad Iqbal berharap, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB berperan lebih sensitif. 

"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual", tegas Gubernur sembari berharap MUI lebih berperan dalam ijtihad sosial. 

Hal itu dikatakannya saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025 - 2030 yang dihadiri pula oleh Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nusron Wahid, SS, MSi di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). 

Masalah lain adalah kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 114 ribu kepala keluarga di 106 desa sebagai salah satu program strategis Pemprov NTB selain ketahanan pangan dan pariwisata berkualitas. 

Gubernur Iqbal mengatakan, pembangunan spiritual tidak disebutkan menjadi program strategis karena telah menjadi kewajiban bagi pemerintah yang menjamin program lain  tercapai karena perilaku spiritual yang baik. 

Sementara itu, Menteri ATR/ BPN dalam kuliah kebangsaannya di acara yang sama mengingatkan pula bahwa tegaknya negara karena ilmu para ulama, keadilan hukum dan politik yang menyejahterakan rakyat. 

"Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar", sebut Nusron. 

Dirinya menyitir pesan ulama besar Abdul Qodir Jaelani yang mencirikan ulama yang  patut diikuti adalah ulama yang memiliki ilmu dengan referensi keilmuan (sanad) yang jelas hingga Nabi Muhammad, mendedikasikan hidupnya dengan ibadah dan yang terpenting takut kepada Alloh SWT. 

Ketua MUI Pusat bidang Informasi, Komunikasi dan Digital,  KH Masduki Baidlowi, MSi yang melantik pengurus MUI NTB menambahkan bahwa tantangan MUI perihal keumatan adalah kepercayaan kepada para ulama. 

"Ini karena otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal.

Ketua MUI terpilih, Dr TGH Badrun, MPd dalam kesempatan tersebut mengatakan, MUI NTB dengan 124 orang yang terdiri dari guru besar, doktor, ulama dan cendekiawan yang siap mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan umat.

Redaksi |

MUI NTB Kukuhkan Pengurus Baru 2025–2030, Perkuat Sinergi Ulama dan Umara Jaga NKRI

MUI NTB Kukuhkan Pengurus Baru 2025–2030, Perkuat Sinergi Ulama dan Umara Jaga NKRI

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar acara Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan masa khidmat 2025–2030 yang berlangsung pada Sabtu, 11 April 2025, bertempat di Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi ulama dan umara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari NTB.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan daerah, di antaranya Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, perwakilan Ketua Umum MUI Pusat Masduki Baidlowi, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, anggota DPR RI Dapil NTB Fauzan Khalid, Ketua MUI NTB Dr. TGH. Badrun, M.Pd., Sekretaris MUI NTB Prof. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A., serta Rektor UIN Mataram Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI NTB dan Rektor UIN Mataram serta para pejabat pemerintah di lingkungan provinsi NTB dan kota Mataram.

Ketua panitia, Ir. H. Lalu Winengan, M.M. yang juga menjabat sebagai Bendahara MUI NTB, dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Selanjutnya, pembacaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat tentang susunan Dewan Pengurus MUI Provinsi NTB masa khidmat 2025–2030 oleh Sekretaris MUI NTB, Prof. Dr. H. Subhan Abdullah Acim, M.A. Pembacaan SK ini menegaskan legalitas struktural sekaligus mandat keorganisasian bagi kepengurusan baru.

Prosesi pengukuhan pengurus MUI NTB secara resmi dilaksanakan oleh Ketua Umum MUI Pusat yang diwakili oleh Ketua MUI Pusat Bidang Infokom dan Digitalisasi, KH. Masduki Baidlowi, M.Si. Pengukuhan ini menandai dimulainya tanggung jawab baru dalam mengemban amanah keumatan dan kebangsaan.

Dalam sambutannya, Ketua MUI NTB Dr. TGH. Badrun, M.Pd. menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para tokoh nasional dan daerah serta seluruh undangan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa MUI NTB saat ini menghimpun 124 ulama dari berbagai latar belakang keilmuan dan otoritas keagamaan yang masuk dalam jajaran kepengurusan MUI NTB dan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan keumatan. Ia menyoroti beberapa isu krusial, seperti praktik perjudian (sabung ayam) di beberapa lokasi, kekerasan seksual, serta maraknya kasus narkotika di berbagai wilayah NTB. Hal ini, menurutnya, membutuhkan kolaborasi serius antara ulama dan pemerintah dalam penanganannya.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus MUI yang baru dilantik, seraya mendoakan agar diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah.

Dalam arahannya, ia menekankan dua hal penting. Pertama, perlunya perluasan peran ulama dari sekadar bahtsul masail (forum pembahasan hukum Islam) menuju ijtihad sosial, yakni keterlibatan aktif dalam menjawab problem sosial seperti pernikahan dini, perjudian, dan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pesantren yang dapat menggerus kepercayaan publik.

Kedua, ia memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan (yang saat ini masih berada pada kisaran dua digit), penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata berkelas internasional.

Perwakilan MUI Pusat, KH. Masduki Baidlowi, M.Si., mengawali sambutannya dengan hadis Nabi “Khairunnas anfa‘uhum linnas” (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya). Ia menekankan dua hal utama.

Pertama, pentingnya memahami dan merealisasikan visi MUI yang mencakup nilai-nilai strategis seperti Baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr, kuntum khaira ummah, ‘izzul Islām wal muslimīn, serta prinsip al-Islām ya‘lū wa lā yu'la alaih—yang semuanya berorientasi pada terwujudnya Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Nilai-nilai ini menjadi guiden principles dalam menjalankan tugas keumatan dan kebangsaan sebagai khadimul ummah (pelayan umat).

Kedua, ia menyoroti tantangan serius di era digital, di mana otoritas keilmuan ulama mulai “terdisrupsi” oleh algoritma platform digital seperti ChatGPT, Gemini dan platform lainnya. Informasi keagamaan seringkali diakses secara instan tanpa kedalaman metodologis, bahkan cenderung mengikuti tren viral daripada kebenaran Ilahiyah dan ilmiah. Fenomena ini juga berimplikasi pada komersialisasi agama. Oleh karena itu, MUI sebagai lembaga yang telah mengadopsi standar manajemen berbasis ISO diharapkan mampu menghadirkan pelayanan umat yang profesional dan berbasis kearifan lokal (local wisdom).

Dalam orasi kebangsaannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengutip ajaran dalam manaqib Abdul Qadir al-Jilani yang menekankan pentingnya tiga elemen utama dalam membimbing masyarakat: ilmu ulama, pengabdian para teknokrat (hukama), dan kebijakan politik yang berpihak pada umat.

Ia juga mengingatkan pentingnya kontribusi nyata lintas sektor dengan semangat “yanfa‘un-nās” (memberi manfaat bagi manusia). Dalam perspektif Al-Qur’an, ia mengutip konsep “innamā yakhsyallāha min ‘ibādihil ‘ulamā’”—bahwa ulama sejati adalah mereka yang memiliki tiga karakter utama: (1) ‘alim (berilmu dan memiliki sanad keilmuan), (2) yakhsyallāh (takut kepada Allah yang tercermin dalam konsistensi ucapan dan tindakan), dan (3) ‘ibādih (berdedikasi sebagai penggerak umat).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengabdian ulama dalam berbagai bidang strategis, meliputi ibadah, kesehatan, ekonomi, pendidikan, integrasi agama dengan sains dan teknologi, serta pelestarian budaya.

Secara akademik, kegiatan ini merefleksikan penguatan peran ulama dalam kerangka socio-religious leadership, yakni sebagai aktor transformasi sosial yang menjembatani nilai-nilai normatif agama dengan realitas kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan yang terbangun juga menjadi bentuk social capital yang memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik.

Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan MUI NTB masa khidmat 2025–2030 ini tidak hanya menjadi seremoni kelembagaan, tetapi juga penegasan komitmen bersama dalam menjaga harmoni, stabilitas, dan keutuhan bangsa. Dari NTB, sinergi ulama dan umara diharapkan terus tumbuh sebagai kekuatan moral dan sosial dalam menjaga NKRI yang berkeadaban, inklusif, dan berkemajuan.

Redaksi  |

Tambak Udang “Misterius” di Pesisir Lombok Utara, Warga Resah Bau dan Limbah

Tambak Udang “Misterius” di Pesisir Lombok Utara, Warga Resah Bau dan Limbah

Media Dinamika Global      

Ilustrasi, (Google)

Lombok Utara, Media Dinamika Global – Menjamurnya tambak udang misterius di sepanjang pesisir Kabupaten Lombok Utara memicu tanya dan keresahan masyarakat. Selain menimbulkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan, keberadaan tambak yang tertutup pagar seng tinggi dan dijaga ketat itu juga memunculkan pertanyaan soal legalitas perizinannya.

Warga menduga areal tersebut merupakan tambak udang vaname karena bau amis khas yang kerap tercium hingga ke permukiman dan kawasan pantai. Namun, minimnya informasi mengenai pemilik maupun izin usaha membuat masyarakat mempertanyakan keberadaan tambak-tambak tersebut.

“Yang kita sesalkan itu sepanjang pantai KLU sudah dibangun tambak. Di perbatasan Lombok Utara juga sudah dibangun. Yang terbesar di KLU itu di Beraringan (dusun, red), luasnya lebih dari 100 hektare,” kata seorang warga pesisir yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Menurut warga, tambak-tambak itu dibangun di kawasan pesisir yang selama ini menjadi pusat aktivitas nelayan dan jalur wisata. Di sejumlah lokasi, areal tambak disebut membentang hingga ke tepi pantai dan menutup akses masyarakat.

Warga menilai keberadaan tambak tidak hanya mengubah bentang pesisir, tetapi juga memunculkan persoalan sosial dan lingkungan. Bau yang ditimbulkan disebut kerap tercium sepanjang hari, terutama saat angin mengarah ke permukiman.

“Kalau angin ke darat, baunya sangat menyengat. Yang terganggu bukan hanya warga, tapi juga nelayan dan wisatawan yang melintas di pantai,” ujarnya.

Polemik lain muncul karena sejumlah tambak disebut berdiri di dekat lokasi yang memiliki nilai sejarah. Salah satu area yang dipersoalkan berada di Teluk Ulingan. Warga menyebut di kawasan itu terdapat situs kuburan massal dan jejak permukiman lama.

“Kemarin sempat ada rencana menggusur kuburan massal itu. Padahal, menurut cerita orang tua, pelabuhan pertama ada di Teluk Ulingan. Di situ ada pemukiman lama dan kuburan massal,” ujarnya.

Masyarakat juga mempertanyakan legalitas pembangunan tambak karena pemerintah kabupaten disebut tidak pernah menerima laporan maupun dilibatkan dalam proses awal pembangunan.

“Di kabupaten tidak ada. Tiba-tiba lahan sudah dibeli investor dan alat berat langsung masuk,” kata sumber tersebut.

Menurut warga, kewenangan perizinan kawasan pesisir dan laut berada di pemerintah provinsi. Karena itu, izin tambak diduga diterbitkan melalui pemerintah provinsi, terutama menyangkut tata ruang, lingkungan hidup, dan pemanfaatan wilayah pesisir.

Namun, warga menilai proses tersebut berlangsung tanpa keterbukaan. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Sampai hari ini kami tidak melihat bagaimana kebijakan investasi itu dijalankan. Mana yang boleh dibangun, mana yang tidak, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat,” katanya.

Warga menduga keberadaan tambak bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB. Mereka menyebut kawasan pesisir Kecamatan Bayan hingga ke arah timur telah ditetapkan sebagai kawasan pemanfaatan ruang laut, bukan untuk tambak di sempadan pantai.

“Perda RTRW sudah jelas. Bayan ke timur itu kawasan pemanfaatan ruang laut. Tapi sekarang justru dibangun tambak di sepanjang pesisir,” ujar warga.

Sorotan juga diarahkan ke kawasan Selengen, Kecamatan Kayangan. Warga menyebut tambak dibangun di atas lahan milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.

“Yang di Selengen itu tanah milik daerah, tetapi dipakai untuk tambak,” katanya.

Selain dugaan pelanggaran tata ruang, masyarakat juga menyoroti persoalan sempadan pantai. Mereka menyebut sejumlah tambak dibangun terlalu dekat dengan garis pantai.

“Kalau sempadan pantai itu 100 meter seharusnya tidak boleh dibangun. Tapi rata-rata tambak di sini masuk sampai ke pinggir pantai,” ujarnya.

Keberadaan tambak juga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan penggunaan air laut dan pembuangan limbah. Sebab, tambak udang vaname memerlukan pasokan air laut dalam jumlah besar dan menghasilkan limbah yang dikhawatirkan dibuang langsung ke laut.

“Yang dipakai itu air laut, dan limbahnya juga kembali ke laut. Itu yang dikhawatirkan masyarakat,” kata sumber tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi perizinan belum memberikan tanggapan secara resmi.

Redaksi |

Antisipasi Lonjakan Angkutan Ternak Jelang Idul Adha, Pemprov NTB Tambah Dermaga dan Buffer Zone

Antisipasi Lonjakan Angkutan Ternak Jelang Idul Adha, Pemprov NTB Tambah Dermaga dan Buffer Zone

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Menjelang Idul Adha pada Mei mendatang, Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi lonjakan angkutan ternak yang diperkirakan kembali memadati jalur penyeberangan Pelabuhan Kayangan–Pelabuhan Poto Tano. Selain membentuk satuan tugas, pemerintah juga menyiapkan perluasan area parkir penyangga dan mengusulkan penambahan dermaga operasional.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ervan Anwar, mengatakan langkah tersebut diambil untuk mencegah penumpukan truk pengangkut ternak yang setiap tahun terjadi menjelang Hari Raya Kurban.

“Satgas dibentuk agar pengaturan di lapangan berjalan lebih optimal. Kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi peternak dan instansi terkait agar distribusi ternak berlangsung lancar dan terukur,” kata Ervan di Mataram, Rabu, 8 April 2026.

Menurut dia, Dishub NTB telah menyiapkan perluasan buffer zone atau area penyangga parkir di sekitar pelabuhan. Area tersebut akan digunakan untuk menampung kendaraan pengangkut ternak sebelum masuk ke kawasan pelabuhan, sehingga antrean tidak meluas ke jalan utama.

“Buffer zone kami perluas agar kendaraan tidak menumpuk di dalam pelabuhan. Ini menjadi bagian dari mitigasi kemacetan yang hampir selalu terjadi menjelang Idul Adha,” ujarnya.

Pengaturan distribusi juga dilakukan sejak dari daerah asal ternak. Dishub NTB menggandeng Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengatur jadwal keberangkatan ternak dari wilayah sentra, terutama Bima dan Sumbawa Besar.

“Kalau pengiriman sudah diatur dari hulunya, maka kepadatan di pelabuhan bisa dikendalikan. Jadi pengaturan tidak hanya dilakukan di pelabuhan, tetapi sejak ternak diberangkatkan dari daerah asal,” kata Ervan.

Selain itu, Dishub NTB mengusulkan penambahan dermaga operasional di lintasan penyeberangan Kayangan–Poto Tano. Saat ini, lintasan tersebut dilayani dua dermaga. Pemerintah daerah mengusulkan agar jumlahnya ditambah menjadi tiga untuk mengantisipasi peningkatan arus orang, kendaraan, dan ternak.

Usulan itu telah disampaikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola pelabuhan.

“Penambahan dermaga masih dalam proses usulan ke ASDP. Dari dua dermaga yang ada sekarang, kami usulkan menjadi tiga agar kapasitas layanan meningkat,” ujar Ervan.

Dishub NTB juga menyiapkan alternatif pengangkutan melalui program tol laut. Jalur ini dinilai dapat mengurangi beban penyeberangan di pelabuhan sekaligus mempercepat distribusi ternak ke Pulau Jawa.

Kapal tol laut yang disiapkan memiliki kapasitas hingga 500 ekor ternak dalam satu kali pelayaran. Selain itu, rute pengiriman juga diubah. Bila sebelumnya kapal berlayar dari Bima menuju Pelabuhan Tanjung Priok, kini diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Perak.

“Perubahan rute ini diharapkan mempercepat perpindahan ternak dari NTB ke Pulau Jawa karena waktu tempuh menjadi lebih singkat,” katanya.

Dishub NTB juga telah berkoordinasi dengan pemilik kapal dan pemerintah pusat untuk memastikan kesiapan armada. Salah satu yang dibahas ialah perpanjangan masa docking kapal khusus ternak agar tetap dapat beroperasi selama masa puncak pengiriman.

Pemerintah Provinsi NTB juga menyatakan siap mengajukan surat resmi kepada kementerian terkait apabila diperlukan, terutama untuk mendukung regulasi dan memperkuat sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan ternak.

Redaksi |

Terbongkar! Modus Wartawan Gadungan, Suprianto Diduga Tipu Sejumlah Korban di NTB

Terbongkar! Modus Wartawan Gadungan, Suprianto Diduga Tipu Sejumlah Korban di NTB

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Masyarakat di wilayah Pulau Sumbawa dan Lombok diimbau untuk waspada terhadap aksi penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai jurnalis bernama Suprianto. Oknum tersebut diduga kerap mencatut nama sejumlah organisasi pers, seperti Gabungan Jurnalis Investigasi (GJI) NTB hingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta menggunakan atribut Mitra Humas Polda NTB untuk memperdaya korbannya.

Salah satu korban, Andy, membeberkan pengalaman pahitnya setelah mengalami kerugian mencapai Rp40 juta. Aksi penipuan bermula saat Suprianto mendatangi korban untuk menggadaikan satu unit mobil Toyota Veloz seharga Rp35 juta yang dikuatkan dengan kuitansi.

Namun, hanya berselang beberapa hari, mobil tersebut ditarik paksa oleh pemilik jasa penyewaan mobil (Rent Car).

"Dia mengaku itu mobil bosnya, ternyata mobil hasil sewaan. Saya bahkan sempat cekcok dengan pemilik Rent Car yang datang ke rumah," ujar Andy.

Setelah didesak, pelaku sempat memberikan unit pengganti berupa Toyota Avanza dengan tambahan biaya Rp5 juta. Namun, lagi-lagi mobil tersebut hanya bertahan semalam sebelum diambil kembali oleh pemilik aslinya. Saat korban mencoba mencari pelaku ke kantor yang disebutkan sebelumnya, namun Suprianto telah melarikan diri.

Modus serupa juga menimpa Helmy yang berdomicili di Lobar, korban lainnya yang dijanjikan gadai sepeda motor Honda Vario. Pelaku meminta uang gadai ditransfer terlebih dahulu, namun unit motor tidak pernah diserahkan. Hingga saat ini, pelaku menghilang dan tidak dapat dihubungi.

Menanggapi maraknya laporan tersebut, Ketua Dewan Pembina dan pendiri GJI NTB, Aminuddin, menyatakan pihaknya sering menerima keluhan dari warga yang menjadi korban ulah Suprianto.

Ia menegaskan bahwa tindakan pelaku telah mencoreng marwah profesi jurnalis di Nusa Tenggara Barat.

"Saya meminta aparat penegak hukum segera menangkap oknum ini. Jangan sampai profesi jurnalis dirusak oleh oknum 'bodrex' atau abal-abal yang memanfaatkan atribut media untuk melakukan tindak pidana penipuan," tegas Babe Amin pada Selasa, (07/04/2026).

Aminuddin yang katib disapa Babe Amin, Pria kelahiran Alas Sumbawa itu juga mengimbau kepada instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menunjukkan atribut media atau organisasi tertentu jika ujung-ujungnya menjurus pada permintaan uang atau transaksi gadai yang mencurigakan.

Redaksi |