Jakarta,
Media Dinamika Global - Ketika pemerintah memiliki ribuan data, persoalan berikutnya bukan lagi bagaimana menambah jumlah data, tetapi bagaimana data tersebut membantu pemerintah memahami persoalan dan menentukan apa yang harus dilakukan. Gagasan inilah yang dibawa Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Halik memaparkan pengalaman NTB mengembangkan Satu Data sebagai ekosistem yang menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan informasi pimpinan daerah.
Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut mempertemukan unsur Kementerian/Lembaga pusat dan pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Pria yang akrab disapa Aka ini, tampil bersama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, serta Sekretaris Daerah Gorontalo, membahas tema Pemanfaatan Data dan Analisis Berbasis Bukti untuk Perencanaan Pembangunan dan Pengambilan Keputusan Daerah,
Di hadapan forum tersebut, Aka membawa satu pertanyaan sederhana: setelah data tersedia, digunakan untuk apa?
Menurutnya, pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk disimpan dalam portal. Data harus bergerak menjadi informasi, dianalisis untuk menemukan persoalan, kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
“Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan,” jelas Aka.
Pengalaman NTB menunjukkan arah tersebut mulai dibangun. Jumlah dataset sektoral meningkat dari 795 menjadi 1.557 dataset, dengan 43 perangkat daerah aktif. Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB juga meningkat dari 53,44 kategori “Cukup” menjadi 75,85 kategori “Baik”.
Namun, Aka menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah dataset bukan ukuran akhir.
“Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan.”
Karena itu, NTB kini mendorong Satu Data masuk lebih jauh ke ruang pengambilan keputusan. Data tidak cukup hanya tersedia ketika dibutuhkan, tetapi harus menjadi salah satu rujukan ketika pemerintah menyusun perencanaan, menentukan sasaran dan target, mengalokasikan sumber daya, mengendalikan program hingga mengevaluasi hasil.
Kebutuhan pimpinan daerah menjadi salah satu fokus pengembangan tersebut. Menurut Aka, pimpinan tidak membutuhkan ribuan dataset secara bersamaan. Yang dibutuhkan adalah jawaban atas pertanyaan: bagaimana kondisi daerah, apa masalahnya, di mana kesenjangannya, siapa yang terdampak, intervensi apa yang telah dilakukan, dan apakah intervensi tersebut berhasil.
Atas kebutuhan itu, NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan untuk membawa data lebih dekat kepada kebutuhan analisis dan informasi pimpinan.
Paparan tersebut mendapat perhatian dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus memantik ketertarikan sejumlah pemerintah daerah peserta forum. Beberapa daerah menyatakan keinginan untuk melakukan studi tiru ke NTB, terutama untuk mempelajari tata kelola NTB Satu Data dan bagaimana data dikembangkan menjadi informasi yang mendukung perencanaan serta kebutuhan pimpinan daerah.
Bagi Aka, ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman daerah dapat menjadi bagian dari pembelajaran bersama dalam membangun Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
Yang perlu direplikasi, menurutnya, bukan semata-mata aplikasi atau tampilan portal, melainkan cara membangun tata kelola, menjaga kualitas data, menghubungkan data lintas sektor, dan memastikan data digunakan untuk menjawab persoalan pembangunan.
Forum nasional tersebut akhirnya memperlihatkan satu pergeseran penting: Satu Data tidak lagi cukup dinilai dari seberapa banyak data yang berhasil dikumpulkan, tetapi dari seberapa jauh data mampu membantu pemerintah mengambil keputusan.
Bagi NTB, perjalanan itu belum selesai. Data adalah fondasi, portal adalah pintu masuk, analisis adalah jembatan dan keputusan pembangunan yang lebih tepat adalah tujuan akhirnya.
Redaksi |
