Korem 162/WB Hadiri Pelantikan Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok

Korem 162/WB Hadiri Pelantikan Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok

Media Dinamika Global      

Pasi Intel Korem 162/WB, Mayor Inf. Wahyu Amri
saat sampaikan pesan (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti (Korem 162/WB) menghadiri pelantikan Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok periode 2026–2031 yang berlangsung di Gedung Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/7/2026).

Pelantikan tersebut mengusung tema “GAKADA BIDOM Pulau Lombok Bersatu: Membumikan Maja Labo Dahu, Mengawal Kemajuan Daerah Lewat Ngghi Rawi Pahu”, yang mencerminkan semangat persatuan, pelestarian nilai-nilai budaya, serta komitmen dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Korem 162/WB diwakili oleh Pasi Intel Korem 162/WB, Mayor Inf. Wahyu Amri. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap kepengurusan yang baru mampu membawa organisasi menjadi lebih solid dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

“Semoga dengan kepengurusan yang baru ini, GAKADA BIDOM Pulau Lombok semakin memperkuat persatuan dan solidaritas, serta mampu melahirkan kader-kader terbaik yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan norma yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Wahyu Amri.

Momentum Foto bersama, (Ist/Surya)

Menurutnya, tema yang diangkat dalam pelantikan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi Maja Labo Dahu dan semangat Ngghi Rawi Pahu dinilai relevan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat serta pembangunan daerah.

“Saya sangat mengapresiasi tema yang diusung. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sarat dengan pesan moral yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menjaga persatuan maupun dalam mendorong kemajuan daerah,” katanya.

Mayor Wahyu Amri juga mengajak seluruh keluarga besar GAKADA BIDOM untuk terus membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah guna menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat persaudaraan di Provinsi NTB.

“Kami mengajak GAKADA BIDOM untuk terus bersinergi, mempererat silaturahmi, dan bersama-sama menjaga NTB agar tetap aman, damai, dan kondusif,” tambahnya.

Ia berharap keberadaan GAKADA BIDOM dapat memberikan warna baru dalam upaya mewujudkan NTB yang Makmur Mendunia 

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun NTB yang lebih baik agar mampu bersaing dan tidak tertinggal dari daerah-daerah lain,” pungkasnya.

Redaksi | Surya Ghempar

GAKADA BIDOM Resmi Dilantik, Ketua Siap Kawal Kemajuan Daerah dan Perkuat Persatuan

GAKADA BIDOM Resmi Dilantik, Ketua Siap Kawal Kemajuan Daerah dan Perkuat Persatuan

Media Dinamika Global      

Dewan Pengawas saat Lantik Pengurus GAKADA BIDOM,
Periode 2026-2031, (Ist/ Surya)

Mataram, Media Dinamika Global - Gabungan Kawula Muda Bima-Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok resmi melantik jajaran pengurus baru periode 2025–2031 dalam prosesi yang berlangsung khidmat di Gedung Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/7/2026).

Pelantikan yang mengusung tema “GAKADA BIDOM Pulau Lombok Bersatu: Membumikan Maja Labo Dahu, Mengawal Kemajuan Daerah Lewat Ngghi Rawi Pahu” dipimpin langsung oleh Dewan Pengawas GAKADA BIDOM Pulau Lombok, Assoc. Prof. Junaidin, M.Pd.

Dalam pelantikan tersebut, Arif Kurniadin, S.Pd., S.H. dikukuhkan sebagai Ketua Umum, didampingi Adnan, S.Sos. sebagai Sekretaris dan Muhmud sebagai Bendahara, bersama sejumlah kepala bidang serta anggota pengurus lainnya.

Momentum pelantikan ini menjadi tonggak baru sekaligus estafet kepemimpinan organisasi dalam melanjutkan visi dan misi GAKADA BIDOM selama enam tahun ke depan.

Dalam sambutannya, Assoc. Prof. Junaidin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin maju, solid, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Selamat kepada Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok yang telah resmi dilantik. Jalankan amanah ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian,” ujarnya.

Menurutnya, GAKADA BIDOM Pulau Lombok memiliki peran strategis sebagai wadah pemersatu generasi muda Bima dan Dompu yang berada di Pulau Lombok. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Semoga dengan kepengurusan yang baru ini, GAKADA BIDOM semakin solid dan menjadi organisasi yang mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya warga NTB,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAKADA BIDOM Pulau Lombok yang baru dilantik, Arif Kurniadin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para pembina, penasihat, alumni, serta seluruh anggota yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta membangun organisasi yang lebih progresif, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Bersama seluruh pengurus, kami siap bekerja dan membawa GAKADA BIDOM menjadi lebih baik dari sebelumnya,” tegas Arif.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri sejumlah tamu undangan dari berbagai unsur, di antaranya perwakilan Pemerintah Provinsi NTB melalui Kesbangpol NTB, Polda NTB yang diwakili KBO Binmas Polda NTB Rudy Kurniawan, Korem 162/Wira Bhakti yang diwakili Mayor Inf. Wahyu Amri, Rukun Keluarga Bima (RKB), para pembina, penasihat, alumni GAKADA BIDOM Pulau Lombok, organisasi kepemudaan (OKP), aktivis, serta mahasiswa.

Redaksi |

Pertamina Patra Niaga Bantah Dugaan Penyimpangan Distribusi LPG 3 Kg di Bima, Pastikan Penyaluran Sesuai Alokasi

Pertamina Patra Niaga Bantah Dugaan Penyimpangan Distribusi LPG 3 Kg di Bima, Pastikan Penyaluran Sesuai Alokasi

Media Dinamika Global      

Gas LPG 3 Kg, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) membantah tudingan adanya penyimpangan distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang menyebabkan kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah Kabupaten Bima.

Pertamina menegaskan bahwa penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Bima dan Kota Bima hingga saat ini tetap berjalan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data penyaluran, realisasi distribusi LPG bersubsidi di kedua wilayah tersebut telah mencapai 100 persen dari kuota harian yang tersedia.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa rata-rata penyaluran LPG 3 Kg di Kota Bima mencapai sekitar 3.920 tabung per hari, sedangkan di Kabupaten Bima mencapai sekitar 8.820 tabung per hari.

“Penyaluran LPG 3 Kg di Kabupaten Bima dan Kota Bima hingga saat ini tetap dilakukan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Kami juga terus melakukan monitoring bersama pemerintah daerah, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran,” ujar Ahad, Selasa (14/7/26).

Menurut Pertamina, hasil pemantauan lapangan yang dilakukan bersama agen di sejumlah kecamatan, seperti Belo, Woha, Monta, Palibelo, Asakota, dan Rasanae Barat, menunjukkan bahwa kekosongan stok yang terjadi di beberapa pangkalan bersifat sementara dan disebabkan oleh tingginya tingkat serapan masyarakat.

Pertamina menilai peningkatan kebutuhan LPG subsidi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kebutuhan rumah tangga, bertambahnya aktivitas usaha mikro, serta dimulainya masa tanam di sejumlah wilayah pertanian yang turut mendorong konsumsi energi masyarakat.

Menanggapi adanya desakan sejumlah pihak agar dilakukan investigasi terhadap dugaan penimbunan maupun penyimpangan distribusi LPG 3 Kg, Pertamina menyatakan tetap terbuka terhadap pengawasan dan siap melakukan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Namun demikian, hingga saat ini Pertamina menegaskan tidak terdapat temuan yang menunjukkan adanya gangguan distribusi yang menyebabkan penyaluran LPG subsidi tidak berjalan sesuai alokasi resmi.

Sebagai langkah antisipasi atas meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengusulkan penambahan pasokan (extra dropping) LPG 3 Kg untuk wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima.

“Kami terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Sebagai langkah antisipasi atas meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pertamina telah mengusulkan penambahan pasokan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Ahad.

Selain itu, Pertamina juga memperkuat pengawasan terhadap agen dan pangkalan melalui pembinaan serta monitoring rutin guna memastikan LPG subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah serta tidak melakukan pembelian berlebihan. Masyarakat juga diharapkan menggunakan LPG subsidi sesuai peruntukannya agar distribusi dapat berjalan lebih optimal.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.

Redaksi | Surya Ghempar

Pemprov NTB Tegaskan: Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Tidak Ada Kerugian Daerah Yang Dibiarkan

Pemprov NTB Tegaskan: Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Tidak Ada Kerugian Daerah Yang Dibiarkan

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah di sejumlah UPTD tidak disajikan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Senin (13/7) di Mataram, menjelaskan bahwa seluruh temuan BPK merupakan bagian dari mekanisme audit dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Semua rekomendasi pada Temuan yang diberitakan bahkan telah ditindaklanjuti, termasuk penyetoran seluruh penerimaan yang menjadi temuan, sebelum maupun setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

"Pemberitaan tersebut tidak memberikan informasi secara utuh. Yang diberitakan hanya sisi temuannya, tetapi tidak menjelaskan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap agar tidak muncul kesimpulan yang menyesatkan," tegas pria yang akrab disapa Aka ini.

Ia menjelaskan, pada UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans, selisih penerimaan retribusi sebesar Rp92,17 juta telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Demikian pula pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, seluruh kewajiban penyetoran telah diselesaikan sesuai rekomendasi BPK.

Untuk UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, temuan sebesar Rp460,61 juta juga telah disetorkan pada saat pembahasan Nota Hasil Pemeriksaan (NHP), sehingga telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Sementara itu, terhadap Balai Laboratorium Lingkungan, rekomendasi BPK bukan mengenai penyalahgunaan keuangan, melainkan perlunya penelaahan atas pengenaan biaya layanan di luar Peraturan Daerah agar ke depan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Demikian pula pada Museum Negeri, Wisma Seruni, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sape, rekomendasi BPK lebih diarahkan pada penyempurnaan tata kelola administrasi, optimalisasi penatausahaan retribusi, penggunaan karcis yang memenuhi ketentuan, serta percepatan pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Aka, penting dipahami bahwa rekomendasi BPK merupakan instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh temuan langsung disimpulkan sebagai kerugian daerah ataupun diartikan sebagai uang negara yang hilang, apalagi dikatakan masuk kantong pribadi.

"Setiap rekomendasi BPK ditindak lanjuti secara serius. Justru esensi pemeriksaan adalah memastikan adanya perbaikan tata kelola. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melaksanakan seluruh rekomendasi tersebut secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," dan ini sidah menjadi komitmen kuat sesuai perintah Bapak Gubernur, ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh media untuk menyampaikan informasi secara berimbang dengan mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Komitmen Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas, yaitu menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tuntas, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memastikan seluruh pengelolaan pendapatan daerah berlangsung semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Aka.

Redaksi |

Wellness Tourism Jadi Strategi NTB Bangun Pariwisata Berkualitas

Wellness Tourism Jadi Strategi NTB Bangun Pariwisata Berkualitas

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan pengembangan wellness tourism atau wisata kebugaran sebagai strategi utama dalam membangun pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi pariwisata sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada Mei 2026 mencapai 1.332.393 perjalanan. Angka tersebut meningkat 10,49 persen dibandingkan April 2026 dan tumbuh 13,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, selama Januari–Mei 2026 jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 6,16 juta perjalanan.

Selain itu, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat sebesar 41,07 persen dengan rata-rata lama menginap 1,86 hari.

Pemerintah Provinsi NTB menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi sektor pariwisata yang semakin kuat. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan agar masa tinggal lebih lama dan dampak ekonominya semakin besar bagi masyarakat lokal.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan pengembangan wellness tourism sejalan dengan tren global yang semakin menempatkan kesehatan, ketenangan, dan kualitas hidup sebagai bagian penting dari pengalaman wisata.

“Pariwisata berkualitas bukan hanya tentang jumlah wisatawan yang datang, tetapi tentang seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi masyarakat,” ujarnya. Senin, (14/7/26).

Menurutnya, NTB memiliki modal yang sangat kuat untuk mengembangkan wisata kebugaran. Beragam destinasi unggulan seperti Gunung Rinjani, Geopark Rinjani, Gunung Tambora, Pulau Moyo, Teluk Saleh, Pulau Satonda hingga Kawasan Mandalika menawarkan kombinasi alam yang masih terjaga, udara bersih, dan lingkungan yang mendukung aktivitas pemulihan fisik maupun mental.

Potensi tersebut diperkuat oleh kekayaan budaya masyarakat Sasak, Samawa, Dompu, dan Mbojo yang tetap menjaga harmoni dengan alam, serta beragam produk pangan lokal seperti madu Sumbawa, kopi NTB, kelor, rempah-rempah, hasil pertanian organik, dan produk perikanan berkualitas.

Pemprov NTB juga menilai keberhasilan pengembangan sport tourism menjadi fondasi penting menuju penguatan wellness tourism. Berbagai ajang olahraga berskala nasional dan internasional telah berhasil menarik ribuan wisatawan ke NTB.

Rinjani 100 Ultra 2026, misalnya, diikuti 2.275 pelari yang berasal dari 38 negara. Sementara Pocari Sweat Run Lombok 2026 menghadirkan sekitar 9.200 peserta dan pendamping yang turut menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, penerbangan, hingga UMKM.

Dalam konsep yang dikembangkan Pemprov NTB, wellness tourism tidak hanya diposisikan sebagai produk wisata baru, tetapi sebagai instrumen pembangunan daerah yang menghubungkan sektor pariwisata dengan kesehatan, pertanian, kelautan, ekonomi kreatif, serta pengembangan desa wisata.

Melalui strategi tersebut, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati destinasi, tetapi juga merasakan pengalaman yang lebih utuh melalui aktivitas olahraga, yoga, meditasi, wisata alam, kuliner sehat, hingga interaksi dengan budaya lokal.

“Semakin panjang rantai ekonomi lokal yang terlibat, semakin besar nilai tambah yang tinggal di daerah. Inilah yang diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pengurangan kemiskinan,” kata Ahsanul Khalik.

Pemprov NTB meyakini bahwa masa depan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keindahan destinasi, tetapi juga kemampuan menghadirkan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam satu pengalaman wisata yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, NTB dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi unggulan nasional yang tidak hanya menarik wisatawan untuk datang, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Redaksi |

Dirlantas Baru Polda NTB Fokus Edukasi Pengendara, ETLE hingga Layanan Publik

Dirlantas Baru Polda NTB Fokus Edukasi Pengendara, ETLE hingga Layanan Publik

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Direktur Lalu Lintas Polda NTB yang baru, Kombes Pol. Iman Pribadi Santoso, S.I.K., M.Si., menegaskan komitmennya melanjutkan sekaligus mengoptimalkan berbagai program Direktorat Lalu Lintas usai mengikuti serah terima jabatan dan pisah kenal, Senin (13/7/2026). Dukungan media juga diharapkan ikut memperkuat kampanye tertib berlalu lintas di seluruh wilayah NTB.

"Alhamdulillah, hari ini sudah dilaksanakan pelantikan, sertijab. Kami mohon dukungan juga dari rekan-rekan pers, untuk sama-sama mensosialisasikan dan mengkampanyekan tertib berlalu lintas. Terima kasih kepada masyarakat NTB yang selama ini sudah tertib, dan mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih tertib lagi," ungkapnya.

Kombes Pol. Iman Pribadi menuturkan, pola razia lalu lintas ke depan lebih mengutamakan edukasi dan pendekatan humanis. Teguran simpatik bakal diperbanyak agar pengendara memahami pentingnya keselamatan saat berkendara, sementara tindakan penegakan hukum diterapkan secara proporsional demi memberi efek pembelajaran.

"Insya Allah ke depan kita kedepankan razia secara edukatif yang mengedepankan teguran simpatik, kita mengimbau dan mengingatkan agar pelanggaran tidak diulangi kembali, kita kurangi represif, penegakan hukum hanya sedikit saja yang penting ada efek edukasi. Karena lupa itu manusiawi, jadi kita perbanyak edukasi," katanya.

Selain pendekatan di lapangan, Dirlantas Polda NTB juga memberi perhatian pada penguatan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah berjalan sejak 2022. Layanan registrasi dan identifikasi kendaraan turut masuk daftar prioritas, disertai pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye keselamatan berkendara, agar menjangkau lebih banyak masyarakat.

"Kami akan perketat pengawasan internal, kita harus kompak secara internal, tidak boleh satu sama lain ada perselisihan, harus lebih dewasa sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar didasari niat tulus berbakti, demi terwujudnya kamseltibcarlantas di NTB," tegasnya.

Redaksi |