AMSI NTB Tetapakan Sirtupillali sebagai Ketua Terpilih dan Hery Mahardika Jadi Sekretaris

AMSI NTB Tetapakan Sirtupillali sebagai Ketua Terpilih dan Hery Mahardika Jadi Sekretaris

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global - Konferensi Wilayah (Konferwil) III, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Nusa Tenggara Barat menetapkan kepengurusan baru untuk periode tahun 2026-2030.

Konferwil yang berlangsung di Aula Bank NTB Syariah Sabtu, (25/07/2026) ini berlangsung dengan semangat demokrasi dan kebersamaan, Sirtupillali terpilih sebagai Ketua AMSI NTB, sementara Hery Mahardika dipercaya mengemban amanah sebagai Sekretaris.

Konferwil III menjadi momentum penting bagi AMSI NTB untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun arah kebijakan dalam menghadapi tantangan industri media siber yang terus berkembang. Selain memilih kepengurusan baru, forum tersebut juga membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan kapasitas perusahaan media, peningkatan profesionalisme, hingga kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung ekosistem pers yang sehat dan berkualitas di Nusa Tenggara Barat.

Ketua terpilih, Sirtupillali, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan seluruh anggota AMSI NTB. Ia berkomitmen merangkul seluruh perusahaan media anggota untuk bersama-sama memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas jurnalisme, serta menjaga independensi dan kredibilitas media siber. Bersama Sekretaris terpilih, Hery Mahardika, kepengurusan baru diharapkan mampu membawa AMSI NTB menjadi organisasi yang semakin solid, adaptif, dan berkontribusi dalam pengembangan media digital di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ahsanul Khalik dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Konferwil menegaskan bahwa di era banjir informasi dan pesatnya teknologi AI, kepercayaan publik (public trust) merupakan kunci utama penentu masa depan media. Hal tersebut dikatakan Jubir Gubernur NTB itu saat membuka acara secara resmi.

"Teknologi boleh terus berkembang, tetapi misi media tidak boleh berubah. Media harus semakin kolaboratif, semakin terbuka, dan tetap menjadi pemersatu bangsa. Dari situlah kepercayaan publik akan tumbuh," tegasnya.

Ahsanul Khalik juga mengapresiasi tema yang diusung Konferwil III, yakni "Media Butuh Gizi (MBG) di Era AI dan Disrupsi Digital". Namun, ia menyarankan agar tema tersebut diperkaya dengan prinsip KDKMP, yaitu Kolaborasi Digital, Keterbukaan, dan Media Pemersatu.

Menurutnya, pers yang sehat secara bisnis merupakan fondasi utama lahirnya jurnalisme yang independen, beretika, dan berkualitas. Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang saling berhadapan, melainkan mitra strategis pengawal pembangunan daerah.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator AMSI Wilayah Bali Nusra, Dr. I Nengah Muliartha menilai tantangan media saat ini membutuhkan penguatan kelembagaan dan inovasi yang konkret.

"Kami berharap Konferwil III AMSI NTB tidak hanya melahirkan pimpinan yang andal, tetapi juga menghasilkan gagasan baru yang mampu mendorong kemajuan perusahaan media sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja media," ungkapnya.

Rangkaian Konferwil III yang dipadukan dengan Focus Group Discussion (FGD) ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Ahyar, perwakilan Polda NTB, Danrem 162/Wira Bhakti, pimpinan organisasi pers lokal (PWI, SMSI, IJTI NTB), akademisi, pimpinan redaksi, serta insan pers se-NTB. (RED).

Polres Bima Gelar Patroli Humanis, Antisipasi Kejahatan dan Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

Polres Bima Gelar Patroli Humanis, Antisipasi Kejahatan dan Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif

Media Dinamika Global      

Kabupaten Bima, Media Dinamika Global - Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap aman dan kondusif, Polres Bima Polda NTB bersama jajaran melaksanakan patroli humanis pada Jumat malam (24/7/2026) sekitar pukul 21.30 Wita.

Kegiatan patroli piket fungsi tersebut dipimpin oleh Perwira Pengawas (Pawas) Ipda Gatot Wahyudi, S.H., dengan melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan fungsi di lingkungan Polres Bima. Adapun satuan yang terlibat meliputi SPKT, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Samapta, dan Propam.

Dalam pelaksanaannya, tim patroli menyambangi sejumlah lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas, di antaranya kawasan Pertigaan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin (SMS) Bima, seputaran Pantai Kalaki, hingga Pertigaan Patung Kuda di Desa Panda.

Selain melakukan patroli dialogis dan pemantauan situasi, petugas juga melaksanakan pemeriksaan kendaraan serta penggeledahan badan terhadap sejumlah pemuda. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba, minuman keras (miras), maupun kepemilikan senjata tajam yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.

Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka menegaskan bahwa kegiatan patroli humanis merupakan bentuk komitmen Polres Bima dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mencegah berbagai tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

“Selain mempererat silaturahmi dengan masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan membangun partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” ujar AKP Adib.

Menurutnya, kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Dalam kesempatan tersebut, petugas juga mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Sinergi antara Polri dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif.

Hingga berakhirnya kegiatan, patroli berlangsung dengan aman, lancar, dan tidak ditemukan adanya sasaran maupun pelanggaran yang menjadi target operasi.(Red)

Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara 2026 Meriah, Ribuan Warga Padati Alun-alun Tioq Tata Tunaq

Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara 2026 Meriah, Ribuan Warga Padati Alun-alun Tioq Tata Tunaq

Media Dinamika Global      

LOMBOK UTARA, Media Dinamika Global - Sanggar Seni Budaya Kembang Rampe Sammira membuktikan bahwa komunitas seni mampu menjadi motor penggerak pelestarian budaya. Melalui Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara 2026.

Ribuan masyarakat memadati Alun-alun Tioq Tata Tunaq,pada Jumat malam 24/07/2026, menikmati beragam pertunjukan seni yang menjadi ruang pertemuan antara tradisi, kreativitas, dan generasi muda.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 24–26 Juli 2026, ini digelar oleh Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Program Dana Indonesiaraya. Selain menjadi wadah apresiasi budaya, agenda tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun ke-18 Kabupaten Lombok Utara sekaligus Perayaan Bulan Kebudayaan Lombok Utara.

Ketua Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira yang juga Sekretaris Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sandi Justitia Putra, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar menghadirkan hiburan, tetapi membangun ekosistem budaya yang terus tumbuh di tengah masyarakat.

"Kebudayaan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan fondasi bagi masa depan. Melalui Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara, kami ingin menghadirkan ruang perjumpaan antara tradisi, kreativitas, dan inovasi sehingga budaya tetap hidup di tengah masyarakat. Momentum ini juga menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan Kabupaten Lombok Utara yang memasuki usia ke-18 sekaligus perayaan Bulan Kebudayaan Lombok Utara," ujar Sandi.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Dewan Kebudayaan Daerah, komunitas budaya, para seniman, relawan, hingga masyarakat yang turut memberikan dukungan penuh.

Kemeriahan pembukaan terlihat sejak sore hingga malam hari. Ribuan warga memenuhi kawasan Alun-alun Tioq Tata Tunaq untuk menyaksikan pertunjukan tari tradisional, musik etnik, sastra, permainan rakyat, pameran budaya, hingga berbagai atraksi seni lokal yang dibawakan sanggar-sanggar seni dari berbagai kecamatan.

Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara, Sahabudin, mewakili Bupati Lombok Utara. Ia menilai kegiatan yang digagas Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira menjadi contoh nyata bagaimana komunitas budaya mampu memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan penghargaan kepada Rumah Budaya Kembang Rampe Sammira dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atas terselenggaranya Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara Tahun 2026. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda budaya tahunan yang memperkuat identitas daerah, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya," katanya.

Apresiasi juga datang dari Kepala Sub Bagian Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV Nusa Tenggara Barat, Made Agus Adi Prabawa. Ia menilai Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara menjadi contoh keberhasilan kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam menghidupkan kebudayaan di tengah masyarakat.

"Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat mampu menghadirkan ruang pelestarian sekaligus pengembangan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia," ujarnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, berbagai sanggar seni, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, hingga generasi muda diberi ruang untuk menampilkan karya terbaik mereka. Kehadiran mereka tidak hanya memperkaya ragam pertunjukan, tetapi juga memperkuat semangat menjaga warisan budaya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

Melalui dukungan Program Dana Indonesiaraya, Pekan Pemajuan Kebudayaan Lombok Utara 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar festival tahunan. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa sanggar budaya mampu menjadi lokomotif pelestarian tradisi, membangun kreativitas, sekaligus memperkuat posisi Lombok Utara sebagai salah satu pusat kebudayaan di Nusa Tenggara Barat. (RED)

Bank NTB Syariah Beri Top Up E-Wallet bagi Mahasiswa Pembayar UKT

Bank NTB Syariah Beri Top Up E-Wallet bagi Mahasiswa Pembayar UKT

Media Dinamika Global      

MATARAM, Media Dinamika Global - Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) kini tidak hanya menjadi kewajiban akademik bagi mahasiswa, tetapi juga dapat memberikan keuntungan tambahan. Bank NTB Syariah menghadirkan program Show Your Amanah Payment (SYAP) yang memberikan reward berupa top up e-wallet senilai Rp30 ribu kepada mahasiswa yang memenuhi syarat.

Program ini berlangsung mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 sebagai bentuk apresiasi Bank NTB Syariah kepada mahasiswa sekaligus upaya mendorong penggunaan layanan pembayaran digital yang mudah, aman, dan praktis.

Sebanyak 1.250 mahasiswa pertama yang melakukan pembayaran UKT melalui Virtual Account Bank NTB Syariah dan berhasil memenuhi seluruh ketentuan program berhak mendapatkan reward berupa top up ke akun Dana, OVO, atau GoPay.

Program SYAP berlaku bagi mahasiswa aktif di sejumlah perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Bank NTB Syariah, antara lain Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas/IAIH Qomarul Huda, Universitas/IAIH NWDI, STKIP Dompu, dan Universitas Bumigora.

Untuk mengikuti program ini, mahasiswa cukup melakukan pembayaran UKT melalui Virtual Account Bank NTB Syariah menggunakan berbagai kanal yang tersedia, seperti aplikasi Mobile Banking Rimo Bank NTB Syariah, ATM Bank NTB Syariah, kantor cabang, maupun kanal lain yang mendukung transaksi Virtual Account Bank NTB Syariah.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan, peserta wajib mengisi formulir klaim reward yang telah disediakan. Selanjutnya, tim Bank NTB Syariah akan melakukan verifikasi data sebelum reward dikirimkan ke akun e-wallet yang dipilih peserta. Penyaluran reward dilakukan setiap hari Jumat.

Bank NTB Syariah mengimbau mahasiswa untuk memastikan data yang diisi pada formulir klaim sesuai dengan identitas mahasiswa dan nomor telepon yang terhubung dengan akun e-wallet. Klaim yang datanya tidak sesuai atau tidak dapat diverifikasi tidak akan diproses.

Reward diberikan berdasarkan urutan klaim yang masuk dan dinyatakan lolos verifikasi hingga kuota program terpenuhi. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan segera melakukan pembayaran UKT dan mengajukan klaim agar tidak kehilangan kesempatan memperoleh apresiasi tersebut.

Melalui Program Show Your Amanah Payment (SYAP), Bank NTB Syariah berharap dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran UKT sekaligus menghadirkan nilai tambah bagi mahasiswa melalui layanan transaksi digital yang cepat, aman, dan menguntungkan.

Redaksi |

DLHK NTB Diduga "Masuk Angin"? Dua Tambak Udang di Bima Terbukti Melanggar, ini Alasan Kadis

DLHK NTB Diduga "Masuk Angin"? Dua Tambak Udang di Bima Terbukti Melanggar, ini Alasan Kadis

Media Dinamika Global      

BIMA, Media Dinamika Global - Wibawa penegakan hukum lingkungan di Nusa Tenggara Barat kembali dipertanyakan. Sudah lebih dari satu bulan sejak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB melakukan audit lapangan dan menemukan dugaan pelanggaran serius pada dua perusahaan tambak udang besar di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Namun hingga kini, Surat Keputusan (SK) Sanksi Administratif yang seharusnya menjadi konsekuensi atas temuan tersebut belum juga diterbitkan.

Kondisi ini memantik kecurigaan publik. Banyak pihak mulai mempertanyakan keseriusan DLHK NTB dalam menindak pelanggaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh Tambak Anugrah Laut Biru dan Tambak Wera Sukses Bersama.

Ketua Kesatuan Literasi Aksi Demonstrasi (KILAD) NTB, Abduli, menilai lambannya penerbitan sanksi berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama warga pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari laut.

"Audit sudah dilakukan, pelanggaran sudah ditemukan, tetapi sanksi tidak kunjung diterbitkan. Publik berhak bertanya, ada apa sebenarnya di balik lambannya proses ini?" ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memenuhi seluruh dokumen dan persyaratan operasional, termasuk Surat Kelayakan Operasional (SLO). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut perlindungan ekosistem dan keselamatan ruang hidup masyarakat.

Yang menjadi sorotan, DLHK NTB telah mengetahui adanya dugaan pelanggaran tersebut melalui hasil audit lapangan. Namun, alih-alih bergerak cepat menerbitkan sanksi, instansi tersebut justru terkesan membiarkan proses menggantung tanpa kepastian hukum.

Situasi ini semakin kontras jika dibandingkan dengan langkah pemerintah pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap persoalan tambak udang ilegal di NTB. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam beberapa kasus menunjukkan tindakan yang lebih tegas dengan menghentikan operasional tambak yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

"Kalau pelanggaran sudah ditemukan, kenapa sanksi belum keluar? Apakah birokrasi memang begitu lamban atau ada faktor lain yang membuat proses ini tersendat?" kata Abduli.

Pertanyaan tersebut semakin relevan mengingat industri tambak udang merupakan sektor bisnis bernilai miliaran rupiah. Publik pun mulai mempertanyakan apakah penegakan hukum lingkungan benar-benar berjalan independen atau justru melemah ketika berhadapan dengan pemilik modal besar.

Di sisi lain, Kecamatan Wera kini menghadapi tekanan ekologis yang semakin berat. Berdasarkan data lapangan, terdapat sedikitnya enam tambak udang skala besar yang beroperasi di kawasan pesisir tersebut. Aktivitas industri yang terus berkembang tanpa pengawasan ketat dikhawatirkan akan memperbesar risiko pencemaran laut, kerusakan habitat pesisir, serta mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.

Jika benar terjadi pelanggaran dokumen lingkungan dan tidak segera ditindak, maka negara berisiko kehilangan kewibawaannya di hadapan pelaku usaha. Hukum akan dipersepsikan tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar.

KILAD NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak DLHK NTB segera membuka hasil audit kepada publik serta menerbitkan keputusan yang jelas dan transparan. Apabila dalam waktu dekat tidak ada kepastian, mereka mempertimbangkan untuk membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia serta meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) turun tangan.

"Laut bukan milik segelintir investor. Laut adalah ruang hidup masyarakat yang harus dilindungi. Jangan sampai hukum lingkungan kalah oleh kepentingan modal," tegas Abduli.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, menjelaskan bahwa proses pengawasan telah dilakukan dan hasilnya telah dituangkan dalam berita acara pengawasan.

“Pengawasan sudah dilakukan dengan hasil berita acara pengawasan dan akan ditindaklanjuti sesuai temuan-temuan di lapangan yang dituangkan dalam berita acara tersebut,” ujar Kadis saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Redaksi |

Warga Desa Mpuri Sambut Positif Perbaikan Lahan Berbatu, Optimistis Hasil Jagung Meningkat

Warga Desa Mpuri Sambut Positif Perbaikan Lahan Berbatu, Optimistis Hasil Jagung Meningkat

Media Dinamika Global      

Lahan sebelumnya dan sesudah galian hingga lebih baik, (Ist/Surya)

Bima, Media Dinamika Global - Masyarakat Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, menyambut baik kegiatan pembersihan batu-batu besar yang selama ini menghambat pemanfaatan lahan pertanian. Perbaikan lahan tersebut dinilai memberikan manfaat nyata bagi petani karena membuat tanah lebih mudah diolah dan berpotensi meningkatkan hasil panen jagung.

Salah seorang pemuda Desa Mpuri, Saiful, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini kesulitan mengelola lahan akibat banyaknya batu besar di permukaan tanah.

“Kami merasa senang karena dapat membantu masyarakat memperbaiki lahan yang sebelumnya kurang produktif. Sekarang lahan sudah lebih layak untuk ditanami dan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik,” ujar Saiful, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, sebelum dilakukan pembersihan, banyak petani mengalami kendala saat mengolah lahan. Batu-batu besar yang tersebar di permukaan tanah membuat proses bercocok tanam tidak maksimal sehingga hasil panen jagung yang diperoleh relatif rendah.

“Dulu hasil panen kami tidak begitu banyak karena kondisi lahan kurang mendukung. Setelah batu-batu yang mengganggu dibersihkan, kami optimistis produksi jagung akan meningkat dan aktivitas pertanian menjadi lebih mudah,” jelasnya.

Saiful menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas permintaan pemilik lahan dan hanya sebatas mengangkat batu yang berada di permukaan tanah. Tidak ada aktivitas penggalian yang dapat mengubah struktur lahan pertanian.

“Kami hanya membantu mengeluarkan batu-batu yang muncul di atas tanah dan menghambat pengolahan lahan. Ini murni untuk membantu masyarakat agar lahan mereka lebih produktif,” katanya.

Selain memberikan manfaat bagi petani, hasil dari pemanfaatan batu tersebut juga disebut digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kegiatan sosial di Desa Mpuri. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh pemilik lahan, tetapi juga masyarakat desa secara umum.

“Kami berupaya agar kegiatan ini membawa manfaat bagi desa. Semangatnya adalah gotong royong dan membantu kemajuan Desa Mpuri,” tambahnya.

Sementara itu, pemilik lahan, Herlin, mengaku sangat terbantu dengan adanya pembersihan batu di area pertaniannya. Ia berharap kondisi lahan yang kini lebih rata dan bersih dapat mendukung peningkatan hasil panen pada musim tanam mendatang.

“Kami sangat bersyukur karena lahan sekarang lebih mudah diolah. Harapan kami tentu hasil jagung ke depan bisa lebih baik dan memberikan manfaat bagi keluarga petani,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah lahan yang sebelumnya dipenuhi batu besar kini tampak lebih bersih dan siap untuk kembali ditanami. Kondisi tersebut menjadi harapan baru bagi petani Desa Mpuri untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat sektor pertanian sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Perbaikan lahan pertanian ini juga menjadi contoh semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Desa Mpuri dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Redaksi |