Polres Sumbawa Barat Terima Kunker Biro Rena Polda NTB: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Evaluasi dan Penyusunan SOP

Polres Sumbawa Barat Terima Kunker Biro Rena Polda NTB: Tingkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Evaluasi dan Penyusunan SOP

Media Dinamika Global       Comment   

Sumbawa Barat, Media Dinamika Global.Id — Polres Sumbawa Barat menerima kunjungan kerja dari Biro Perencanaan (Rena) Polda Nusa Tenggara Barat dalam rangka pelaksanaan kegiatan strategis, meliputi pemantauan Satuan Wilayah (Satwil), studi kelayakan, penyempurnaan pertelaahan tugas, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Polres Sumbawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 30 April 2025 pukul 08.30 WITA di Aula Endra Dharmalaksana ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian melalui pemanfaatan teknologi dan evaluasi administrasi perencanaan.

Dalam pengarahan yang diberikan, tim Biro Rena Polda NTB menekankan pentingnya penginputan data yang akurat dan tepat waktu dalam aplikasi SI ABK POLRI tahun 2025. Aplikasi ini menjadi instrumen utama dalam menyusun pertelaahan tugas secara digital untuk mendukung tata kelola organisasi yang modern dan transparan.

Pengarahan juga mencakup penyusunan SOP kegiatan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas di seluruh satuan kerja. Selain itu, dilakukan pengecekan administrasi penting seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Tahunan Kinerja (RTK) dari masing-masing Bagian (Bag), Satuan (Sat), dan Seksi (Si).

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan studi kelayakan di beberapa lokasi operasional jajaran Polres, yakni Mako Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor, Polsek Brang Ene, Polsek Brang Rea, dan Polsek KP3 Tano. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim AKBP Ni Made Rayik yang turut didampingi Kabag Ren dan Kabag Log Polres Sumbawa Barat.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zulkarnain, S.I.K., melalui Kasi Humas, AKP Zainal Abidin, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami menyambut baik kunjungan kerja ini. Evaluasi dan arahan dari Biro Rena Polda NTB menjadi bekal penting bagi kami dalam memperbaiki tata kelola organisasi, menyempurnakan pertelaahan tugas, serta memastikan setiap kegiatan operasional memiliki dasar SOP yang jelas dan terukur," ungkap Kasi Humas.

Kegiatan berakhir pada pukul 12.10 WITA dengan suasana yang aman, tertib, dan lancar, serta menghasilkan sejumlah catatan penting untuk tindak lanjut perbaikan di lingkungan Polres Sumbawa Barat. (Surya Ghempar). 

Pengurus HMI Cabang Dompu Raya Resmi Dilantik Periode 2025-2026

Pengurus HMI Cabang Dompu Raya Resmi Dilantik Periode 2025-2026

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu, Media Dinamika Global.Id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu Raya bersama Korps HMI-WATI (KOHATI) dan jajaran resmi dilantik. Periode 2025–2026 M berlangsung khidmat dan penuh semangat di Gedung PKK Dompu Rabu, 30 April 2025.

Pelantikan ini mengusung tema "Membangun Semangat Literasi dan Kreatif Menuju HMI Berdaya Saing", yang mencerminkan komitmen organisasi dalam menjawab tantangan zaman melalui penguatan intelektual dan inovasi.

Turut hadir, kader HMI se-Cabang Dompu Raya dan pengus HMI Cabang Bima, alumni, perwakilan pemerintah daerah, serta perwakilan organisasi Nasional lainnya. 

Momentum pelantikan dilakukan oleh Ketua Badan Koordinasi Bali-Nusra sebagai perwakilan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sebagai bentuk dukungan penuh terhadap keberlangsungan roda organisasi di tingkat cabang.

Ketua KOHATI yang baru dilantik Susanti menyampaikan bahwa KOHATI siap mengambil peran strategis dalam membangun ruang edukasi dan pemberdayaan perempuan di lingkup mahasiswa serta ruang lingkup sosial, ucapnya.

Sambutan Ketua Umum HMI Cabang Dompu Raya yang baru dilantik Ilham, mengatakan tekad yang kuat untuk membawa HMI ke arah yang lebih progresif, dengan fokus pada penguatan literasi, pengembangan kreativitas kader, dan pemberdayaan organisasi secara menyeluruh.

“Kami berkomitmen menjadikan HMI Cabang Dompu Raya sebagai rumah intelektual yang mampu menciptakan kader-kader unggul, kreatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman mau tidak mau suka tidak suka amanah ini harus saya jalankan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam sambutanya Ketua BADKO Badan Kordinasi Bali-Nusra Abdul Halik dalam arahannya menekankan pentingnya membangun literasi untuk mencetak generasi yang produktif dan menjaga nilai-nilai perjuangan HMI dengan tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia mengapresiasi semangat kader-kader Cabang Dompu Raya dan berharap pengurus baru dapat bekerja secara kolektif dan bertanggung jawab demi kemajuan organisasi.

Juliansyah, S.Pd delaku alumni HMI dalam sambutannya menyampaikan, mendorong pemerintah agar membuka ruang terhadap semua OKP dalam menyampaikan gagasan dan inovasi baru untuk kemajuan daerah dompu.  

"Pemerintah selama ini takut terhadap Organisasi Kemahasiswaan yang kritis sehingga secara tidak langsung pemerintah menganggap seolah-olah sebagai ancaman bagi birokrasi," tuturnya. 

Nukman, selaku Asisten II Setda Dompu yang mewakili Bupati Dompu dalam sambutanya  mengucapankan selamat kepada pengurus Cabang serta Pengurus Kohati yang suda sah di lantik, "selamat atas dilantiknya Pengurus Cabang dan Pengurus Korps HMI-Wati".

"Saya berharapan semoga kehadiran kepengurusan baru bisa membawa organisasi ini lebih baik lagi dari sebelumnya," ucapnya. 

Lanjutnya senada dengan penyampaian Ketua Umum HMI Cabang Dompu Raya, beliau menyatakan "Literasi perlu diperkuat agar terwujud SDM yang berkualitas, sehingga mampu memajukan Dompu yang berkemajuan sebagaimana slogan Pemerintah Dompu saat ini".

"Pelantikan ini tidak hanya menjadi titik awal estafet kepemimpinan, tetapi juga momentum konsolidasi kader untuk membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya HMI yang berdaya saing dan kontributif bagi masyarakat," tutupnya. (Hen).

26 Penjabat Eslon II Dimutasi, ini Penyampaian Gubernur NTB

26 Penjabat Eslon II Dimutasi, ini Penyampaian Gubernur NTB

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal melakukan mutasi terhadap 26 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (30/4/2025), dan digelar secara tertutup.

Dalam sambutannya usai pelantikan, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa mutasi ini merupakan langkah awal untuk menerapkan sistem meritokrasi di Pemprov NTB.

"Pertama-tama saya mohon maaf karena acara ini dilaksanakan tertutup, supaya saya bisa lebih interaktif berbicara langsung dengan pejabat yang dilantik. Hari ini, sebanyak 72 pejabat telah dilantik, terdiri dari 26 pejabat eselon II dan sisanya eselon III. Mutasi ini bersifat rotasi, tidak ada yang dipromosikan ataupun diturunkan. Semuanya hanya bergeser posisi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah," jelas Iqbal.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini juga menambahkan bahwa pasangan para pejabat turut diundang dalam pelantikan, mengingat pentingnya dukungan keluarga dalam menunjang kinerja pejabat.

"Saya berpesan kepada seluruh pejabat untuk fokus bekerja secara profesional. Ini baru fase awal dari proses meritokrasi. Perubahan manajemen pemerintahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tapi butuh waktu dan konsistensi," lanjutnya.

Mutasi ini juga mempertimbangkan hasil job fit yang sebelumnya dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi masing-masing.

Berikut daftar 26 pejabat eselon II Pemprov NTB yang dimutasi:

1. Yusron Hadi – Kadiskominfotik NTB

2. Hamdi – Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa NTB

3. Nursalim – Kepala BPKAD NTB

4. Baiq Nelly Yuniarti – Kepala BPSDM NTB

5. Tri Budi Prayitno – Kepala BKD NTB

6. Eva Dewiyani – Asisten III Setda Provinsi NTB

7. Abdul Wahid – Staf Ahli Bidang Pemerintahan

8. Subhan Hasan – Staf Ahli Bidang Infrastruktur

9. Ahsanul Khalik – Staf Ahli Bidang Sosial

10. Wirawan Ahmad – Kadispora NTB

11. Izzudin Mahili – Kepala Biro Administrasi Pimpinan

12. Ashari – Kadis Perpustakaan dan Kearsipan NTB

13. Ahmad Nur Aulia – Kadis Pariwisata NTB

14. Jamaluddin Malady – Kadis Perdagangan NTB

15. Abdul Aziz – Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTB

16. Aidy Furqan – Kadis Ketahanan Pangan NTB

17. Sadimin – Kadis PUPR NTB

18. Najamuddin Amy – Kadisperkim NTB

19. Nunung Triningsih – Kadisos NTB

20. Surya Bahari – Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB

21. Hendra Saputra – Sekretaris DPRD NTB

22. Muhamad Riadi – Kepala Biro Umum NTB

23. Fathul Gani – Kasatpol PP NTB

24. Lalu Mohamad Faozal – Asisten II Setda Provinsi NTB

25. I Gede Putu Aryadi – Kepala BRIDA NTB

26. Roni Yuhaeri – Fungsional (sebelumnya Kepala Biro PBJ). 

Mutasi ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat profesionalisme dan efektivitas pelayanan publik di NTB.

Eksekusi Tanah di Desa Lepadi Dompu Berjalan Kondusif

Eksekusi Tanah di Desa Lepadi Dompu Berjalan Kondusif

Media Dinamika Global       Comment   

Dompu, Media Dinamika Global.Id – Polres Dompu melaksanakan kegiatan pengamanan eksekusi pengosongan tanah hasil lelang oleh negara berdasarkan putusan pengadilan. Kegiatan ini berlangsung di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Rabu, 30 September 2025 pukul 09.00 WITA, 

Eksekusi dilakukan terhadap objek tanah yang telah dilelang secara sah dan dimenangkan oleh pihak tertentu sesuai ketetapan hukum. Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Polres Dompu menerjunkan 68 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polres Dompu dan Brimob. Selain itu, beberapa personel Polwan turut dilibatkan guna mengedepankan pendekatan yang humanis dan komunikatif.

Kepolisian menyampaikan bahwa selama kegiatan berlangsung, situasi secara umum tetap kondusif. Meski sempat terjadi penolakan ringan dari sebagian warga yang terdampak, namun tidak mengganggu jalannya proses eksekusi. Penanganan dilakukan secara persuasif dan dialogis tanpa menimbulkan ketegangan berarti.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis dengan melibatkan personel Polwan serta berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Upaya ini terbukti efektif meredam potensi gesekan di lapangan,” ujar perwakilan Polres Dompu.

Kegiatan eksekusi berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak kepolisian mengapresiasi kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat sekitar, dalam menjaga situasi tetap kondusif.

Dengan selesainya proses eksekusi ini, aparat berharap tidak ada lagi potensi gangguan dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa dalam suasana yang aman dan damai. (Surya Ghempar). 

Soal PT. STM Tak Terbuka, MIO NTB Hearing dengan DPRD Pada 2 Mei

Soal PT. STM Tak Terbuka, MIO NTB Hearing dengan DPRD Pada 2 Mei

Media Dinamika Global       Comment   

Mataram, Media Dinamika Global.Id - Desakan transparansi terhadap PT Sumbawa Timur Mining (STM) semakin menguat. Menyusul undangan resmi hearing dari Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Media Independen Online (MIO) NTB menegaskan sikap: operasional STM harus dibuka seterang-terangnya di hadapan publik.

Ketua MIO NTB, Feryal, memastikan pihaknya akan menghadiri hearing penting itu bersama berbagai unsur DPRD dan instansi teknis seperti Dinas Perizinan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hearing dijadwalkan berlangsung Jumat, 2 Mei 2025, di ruang rapat pleno lantai satu Gedung DPRD NTB.

"Sudah waktunya STM buka semua data, mulai dari keberadaan kolam raksasa, titik-titik pengeboran, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Masyarakat berhak tahu," tegas Feryal kepada kmbali1.com, Selasa siang, 29 April 2025.

Ia menegaskan, meskipun STM beroperasi dengan Kontrak Karya di bawah otoritas pusat, dampaknya terjadi di daerah. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi mutlak demi melindungi kepentingan publik.

"Media harus menjadi mata dan telinga rakyat. Kami tidak boleh membiarkan ketertutupan ini terus berlangsung. MIO NTB siap berdiri di depan untuk mengawal transparansi ini," ujar Feryal penuh semangat.

Feryal juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi sejumlah titik bekas pengeboran yang terbengkalai bertahun-tahun tanpa reklamasi. Menurutnya, alasan pihak STM bahwa lokasi tersebut akan dipakai kembali, tidak membebaskan mereka dari kewajiban hukum.

"UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 78 Tahun 2010 jelas menyatakan, reklamasi harus dilakukan maksimal 30 hari kerja setelah eksplorasi berakhir. Ini bukan pilihan, ini kewajiban hukum," sorot Feryal.

Ia menegaskan bahwa reklamasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap lingkungan dan generasi mendatang.

Di tengah sorotan tajam publik atas sikap tertutup STM, hearing 2 Mei mendatang menjadi momen strategis. Bukan hanya untuk meminta klarifikasi, tetapi juga untuk mendesak langkah konkret agar potensi pelanggaran lingkungan tidak dibiarkan menjadi bom waktu di Dompu dan sekitarnya.

"Kalau STM tidak mau transparan, tekanan publik akan semakin besar. Kita tidak akan tinggal diam," tutup Feryal. (Surya Ghempar).

Polemik Galian C Ilegal, Ini Tanggapan Wakil Walikota Bima

Polemik Galian C Ilegal, Ini Tanggapan Wakil Walikota Bima

Media Dinamika Global       Comment   

Maratam, Media Dinamika Global.Id – Polemik Galian C ilegal, yang berkaitan dengan penambangan pasir dan material lainnya, sering kali menjadi sorotan publik karena dampak lingkungan, sosial. Penambangan Galian C dapat merusak ekosistem, mengakibatkan pencemaran, dan mengubah tata ruang wilayah.

Wakil Walikota Bima Feri  Sofiyan menanggapi soal dugaan galian C ilegal. Ia menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal yang marak di wilayah Kota Bima.

"Pemkot Bima akan mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu, termasuk terhadap dugaan keterlibatan anggota legislatif yang disebut-sebut membekingi atau memiliki perusahaan tambang ilegal di wilayah administratifnya," tegasnya saat wawancara usai menghadiri acara Halal Bihalal Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (RKBPL) Ahad, 27 April 2025.

Lanjut Feri Sofiyan melihat fenomena ini, kami sebagai pemerintah akan melakukan langkah pencegahan jangan sampai dibiarkan terus terjadi.

"Ia mengakui bahwa sekarang Pemkot baru berjalan beberapa bulan belum dapat menyelesaikan semua persoalan dalam waktu singkat, namun berjanji akan menangani masalah ini secara bertahap, sejalan dengan arahan pemerintah pusa," tuturnya.

Wakil Walikota memastikan akan dilakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas tambang. Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat, baik yang beroperasi tanpa izin maupun dengan izin yang tidak lengkap, akan ditindak tegas, termasuk melalui jalur hukum.

“Mau melibatkan siapa saja, kita harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Walaupun yang terlibat memiliki jabatan, di mata hukum semua kedudukannya sama,” tegasnya.

Selama ini, dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam praktik tambang ilegal di kota Bima menjadi headline masyarakat, namun belum pernah berujung pada tindakan hukum yang serius.

"Hanya ada empat perusahaan yang mengantongi izin resmi untuk usaha galian C di Kota Bima, Feri Sofiyan menyatakan pihaknya masih melakukan verifikasi lapangan," terangnya.

Feri Sofiyan meminta masyarakat bersabar hingga proses pemeriksaan selesai. Tim sedang bekerja. Kita tunggu hasil kerja tim untuk memastikan kebenarannya. "Kami tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi sepihak,” katanya.

Saat disinggung tentang adanya kontradiksi antara data jumlah perusahaan berizin dan banyaknya aktivitas tambang yang terpantau di lapangan, Ia menyebutkan akan melakukan pengecekan ulang. “Terkait kontradiksi data, nanti kita cek kembali,” ujarnya singkat. (Surya Ghempar).