Menteri dan Gubernur Sepakat Percepat Penyelamatan Lingkungan NTB

Menteri dan Gubernur Sepakat Percepat Penyelamatan Lingkungan NTB

Media Dinamika Global      

Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi kawasan hutan, pembenahan sistem pengelolaan sampah, serta pengendalian pencemaran secara terpadu. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Barat di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (7/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Lingkungan Hidup memperkenalkan Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional, sebuah arah kebijakan yang mendorong pemerintah pusat dan daerah membangun kesadaran kolektif untuk memulihkan kualitas lingkungan melalui aksi nyata. Agenda tersebut mencakup rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, pemulihan ekosistem pesisir dan laut, pengendalian pencemaran udara dan air, rehabilitasi lahan kritis dan kawasan pascatambang, hingga penguatan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) dan pasar karbon.

Menteri menegaskan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Karena itu, pemulihan kawasan hulu, penghijauan kembali daerah tangkapan air, serta perubahan paradigma pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak lagi dapat mengandalkan pola angkut dan buang, tetapi harus dimulai dari sumber melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pengomposan, penggunaan kembali, dan daur ulang sehingga hanya menyisakan residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

"Kalau pengelolaan dimulai dari sumbernya, beban tempat pemrosesan akhir akan jauh berkurang. Pendekatan ekonomi sirkular inilah yang harus kita bangun bersama sesuai karakteristik dan kearifan lokal masing-masing daerah," ujar Menteri.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menegaskan bahwa persoalan lingkungan telah menjadi prioritas bersama pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Menurut Gubernur, NTB saat ini menghadapi dua tantangan lingkungan yang tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Di Pulau Sumbawa, kerusakan kawasan hutan telah memicu meningkatnya bencana hidrometeorologi sehingga banjir menjadi peristiwa yang berulang hampir setiap tahun, terutama di Kota Bima akibat kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Bima dan sebagian wilayah Dompu. Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi peringatan bahwa rehabilitasi kawasan hulu dan daerah tangkapan air tidak lagi dapat ditunda.

"Kami melihat persoalan lingkungan sudah berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu, Pemerintah Provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota bertekad melakukan penghijauan kembali kawasan-kawasan tangkapan air agar mampu mengurangi risiko bencana sekaligus menjamin ketersediaan air bersih pada masa mendatang," tegas Gubernur.

Selain kerusakan hutan, Gubernur juga menyoroti persoalan sampah yang semakin kompleks, khususnya di Pulau Lombok. Saat ini Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok telah menampung hampir satu juta ton sampah dengan tambahan sekitar 400 ton setiap hari, sehingga diperlukan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penambahan kapasitas tempat pembuangan, tetapi juga pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya.

Gubernur mengungkapkan, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan kesiapan membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam mencarikan solusi pengelolaan TPAR Kebon Kongok agar mampu mengurangi beban timbunan sampah melalui penerapan teknologi dan penguatan sistem ekonomi sirkular.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan Peraturan Gubernur mengenai sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan untuk mengendalikan aktivitas tambak yang berpotensi merusak kawasan pesisir. Selain itu, pemerintah sedang menyusun kebijakan Corporate Environment Responsibility (CER) yang mendorong dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut mendapat dukungan dari seluruh kepala daerah di NTB. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menjalankan Gerakan Sumbawa Hijau Lestari melalui penanaman sekitar 1,15 juta pohon dan berkomitmen menghentikan penanaman jagung di kawasan hutan negara mulai musim tanam 2026–2027 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi kawasan hulu.

Sementara itu, Wali Kota Bima, Arrahman H. Abidin, dan Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengangkat persoalan banjir yang terus berulang akibat kerusakan kawasan hulu. Keduanya berharap pemerintah pusat dapat mendukung rehabilitasi daerah tangkapan air melalui penyediaan bibit tanaman keras, seperti kemiri dan makadamia, sekaligus memperkuat sarana pengelolaan sampah di daerah.

Di sisi lain, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyampaikan persoalan operasional insinerator di Gili Trawangan yang hingga kini belum dapat berfungsi optimal. Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penggunaan insinerator tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi standar emisi nasional. Pemerintah pusat juga siap memberikan pendampingan teknis untuk memastikan teknologi yang digunakan memenuhi ketentuan lingkungan.

Sebagai bentuk dukungan konkret kepada daerah, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan kesiapan mengalokasikan sebagian program nasional penanaman dua miliar pohon, memperkuat pendampingan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, membantu kajian penguatan armada pengangkut sampah, serta memberikan dukungan teknis terhadap berbagai program rehabilitasi lingkungan di NTB.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menyerahkan 200 unit komposter secara simbolis kepada Pemerintah Provinsi NTB sebagai langkah awal mempercepat pemilahan dan pengolahan sampah organik dari sumbernya sekaligus memperkuat implementasi ekonomi sirkular di seluruh kabupaten dan kota.

Menutup rapat koordinasi, Menteri Lingkungan Hidup bersama Gubernur NTB dan seluruh bupati serta wali kota se-Nusa Tenggara Barat sepakat menjadikan penyelamatan lingkungan sebagai gerakan bersama. Melalui penguatan rehabilitasi hutan, pembenahan pengelolaan sampah, penyusunan regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, serta kolaborasi lintas sektor, NTB menegaskan komitmennya membangun pembangunan yang berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama bagi kesejahteraan generasi masa depan.

Redaksi |

NTB Borong 5 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026

NTB Borong 5 Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2026

Media Dinamika Global      

Jakarta, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Sekretaris Daerah Provinsi NTB menghadiri Malam Penganugerahan Anugerah Adinata Syariah 2026 yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026). Acara ini disiarkan secara langsung oleh CNN Indonesia.  

Pada ajang bergengsi tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil memborong lima penghargaan nasional, yaitu:

• Kategori Rencana Aksi Daerah
• Kategori Wakaf
• Kategori Keuangan Mikro Syariah
• Kategori Inovasi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kategori Pariwisata Ramah Muslim

Yang semakin membanggakan, penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh jajaran pimpinan kementerian dan lembaga negara, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Menteri Pariwisata, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terhadap percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia bersama KNEKS kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen, inovasi, kontribusi nyata, dan tata kelola yang baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Penilaian dilakukan oleh dewan juri independen berdasarkan berbagai indikator pembangunan ekosistem ekonomi syariah. 

Lima penghargaan yang diraih NTB menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi syariah di daerah telah berjalan secara terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai program strategis seperti implementasi Rencana Aksi Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, pengembangan wakaf produktif, penguatan keuangan mikro syariah, inovasi ekonomi syariah, hingga pengembangan pariwisata ramah muslim telah memperoleh pengakuan di tingkat nasional.

Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi NTB sebagai salah satu provinsi yang konsisten menjadi pelopor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Capaian tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan “NTB Makmur Mendunia”, yaitu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global dengan tetap berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan prestasi ini, khususnya kepada seluruh perangkat daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) NTB, Bank Indonesia Perwakilan NTB, OJK Provinsi NTB, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, BUMD, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, perguruan tinggi, pondok pesantren, serta seluruh masyarakat NTB yang terus bersinergi membangun ekosistem ekonomi syariah.

“Lima penghargaan nasional ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat. Penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi, memperkuat tata kelola, dan mempercepat terwujudnya NTB Makmur Mendunia melalui pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi NTB usai menerima penghargaan.

Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Redaksi |

Babe Amin, Penjaga Marwah Pers dari Tanah Sumbawa Intan Bulaeng

Babe Amin, Penjaga Marwah Pers dari Tanah Sumbawa Intan Bulaeng

Media Dinamika Global      

Mataram, Tidak semua orang mampu bertahan puluhan tahun di dunia jurnalistik. Profesi yang menuntut keberanian, keteguhan prinsip, dan konsistensi menjaga integritas ini hanya dapat dijalani oleh mereka yang menjadikan pers sebagai jalan pengabdian. Sosok Aminuddin, SH, yang akrab disapa Babe Amin, merupakan salah satu figur yang telah membuktikan hal tersebut. Tepat pada 7 Juli 2026, pria kelahiran 7 Juli 1968 itu genap berusia 58 tahun, sebuah usia yang mencerminkan kematangan, pengalaman, sekaligus dedikasi panjang dalam membangun dunia pers di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Tanah Sumbawa Intan Bulaeng.

Bagi Babe Amin, jurnalistik bukan sekadar profesi untuk mencari nafkah, melainkan panggilan hidup yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selama puluhan tahun menggeluti dunia media, ia tetap memegang teguh prinsip bahwa pers adalah pilar demokrasi yang memiliki tugas menyampaikan kebenaran, mengawal jalannya pemerintahan, serta menjadi penyambung suara masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi yang sering kali tidak terverifikasi, komitmen terhadap fakta dan etika jurnalistik menjadi nilai yang terus dijaganya.

Sebagai Pendiri dan Pemilik Media Post Kota NTB, Babe Amin telah menghadirkan media lokal yang konsisten memberikan ruang bagi berbagai persoalan masyarakat. Melalui medianya, beragam isu pembangunan, pelayanan publik, hukum, pendidikan, hingga dinamika sosial mendapat perhatian yang layak. Kehadiran Media Post Kota NTB menjadi bukti bahwa media lokal memiliki posisi strategis dalam membangun daerah melalui informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perjalanan panjang Babe Amin di dunia pers juga menjadi saksi perubahan besar industri media. Ia pernah merasakan masa ketika media cetak menjadi rujukan utama masyarakat hingga memasuki era digital yang serba cepat. Namun, di tengah perubahan tersebut, satu hal yang tidak pernah berubah adalah keyakinannya bahwa kualitas jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama. Kecepatan menyampaikan informasi tidak boleh mengorbankan akurasi dan kebenaran.

Banyak jurnalis muda mengenal Babe Amin sebagai sosok senior yang tidak pelit berbagi pengalaman. Ia meyakini bahwa wartawan bukan hanya dituntut piawai menulis berita, tetapi juga harus memiliki integritas, keberanian, dan tanggung jawab moral kepada publik. Nasihat dan pengalaman yang ia bagikan menjadi bekal berharga bagi generasi penerus untuk memahami makna sesungguhnya dari profesi wartawan sebagai pengawal kepentingan masyarakat.

Kiprah Babe Amin tidak hanya tercermin melalui karya jurnalistiknya, tetapi juga melalui perannya dalam membangun ekosistem media lokal yang sehat. Di tengah persaingan industri media yang semakin ketat, mempertahankan eksistensi sebuah media bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan ketekunan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membaca perkembangan zaman, dan komitmen kuat untuk menjaga independensi redaksi. Semua itu telah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dijalaninya.

Sebagai salah satu tokoh pers dari Tanah Sumbawa Intan Bulaeng, Babe Amin telah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan jurnalisme di daerah. Kehadirannya ikut memperkuat posisi pers lokal sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal pembangunan. Pers yang sehat, menurutnya, bukanlah pers yang selalu memuji ataupun sekadar mengkritik, melainkan pers yang mampu menghadirkan informasi berdasarkan fakta dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Di usia 58 tahun, semangat Babe Amin justru menunjukkan bahwa pengabdian seorang jurnalis tidak dibatasi oleh usia. Pengalaman panjang yang dimilikinya menjadi modal penting untuk terus menginspirasi insan pers agar tetap menjaga profesionalisme di tengah berbagai tantangan, mulai dari derasnya arus media sosial, tekanan kepentingan, hingga perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Baginya, kredibilitas adalah aset terbesar yang harus dijaga oleh setiap media.

Perjalanan hidup Babe Amin juga mengajarkan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi, bukan sensasi. Seorang wartawan akan dihormati bukan karena banyaknya berita yang ditulis, tetapi karena keberanian menyampaikan kebenaran, menjaga independensi, serta memegang teguh kode etik jurnalistik. Nilai-nilai itulah yang selama ini melekat dalam perjalanan kariernya dan menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan insan pers maupun masyarakat.

Pada akhirnya, Aminuddin, SH atau Babe Amin, bukan sekadar pendiri dan pemilik Media Post Kota NTB, melainkan salah satu tokoh pers yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk kemajuan jurnalisme di Nusa Tenggara Barat. Memasuki usia ke-58 pada 7 Juli 2026, perjalanan panjangnya menjadi inspirasi bahwa pers yang kuat lahir dari integritas, keberanian, dan pengabdian yang tulus. Semoga dedikasi, semangat, dan keteladanannya terus menjadi warisan berharga bagi generasi insan pers berikutnya dalam menjaga marwah jurnalistik sebagai penyampai kebenaran, pengawal demokrasi, dan suara bagi masyarakat.

Redaksi |

Warga Dasan Geres Sebut Brigjen L. Iwan Sosok Dermawan, Publik Diminta Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Warga Dasan Geres Sebut Brigjen L. Iwan Sosok Dermawan, Publik Diminta Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Media Dinamika Global      

Lombok Barat, Media Dinamika Global - Proses hukum yang menjerat Brigjen L. Muhammad Iwan Mahardan memantik perhatian publik. Namun, cerita berbeda justru datang dari warga Dasan Geres, Lombok Barat. Mereka mengenang sosok Sekretaris Deputi Promosi Badan Gizi Nasional (BGN) RI itu sebagai pribadi sederhana, mudah bergaul, dan aktif membantu lingkungan sekitar.

Brigjen L. Iwan, sapaan akrabnya, dikenal tak hanya saat menjalankan tugas sebagai pejabat negara. Di lingkungan tempat tinggal, ia kerap hadir dalam berbagai kegiatan sosial bersama warga tanpa membedakan latar belakang.

Lurah Dasan Geres, Umar Syarafudin, mengaku mengenal kedekatan Brigjen L. Iwan dengan masyarakat. Menurutnya, aktivitas sosial rutin terlihat sejak lama, mulai gotong royong, santunan anak yatim, hingga ibadah kurban.

"Ya betul, beliau adalah warga kami yang cukup aktif. Mulai dari gotong royong, santunan ke anak yatim hingga berkurban," kata Umar Syarafudin, Sabtu (4/7/2026).

Tak sebatas kegiatan lingkungan, rumah Brigjen L. Iwan juga sering menjadi tempat berkumpul warga lewat majelis syukuran maupun pengajian. Kegiatan berbagi kepada anak yatim dan membantu warga lanjut usia juga rutin digelar, sehingga hubungan dengan masyarakat terjalin cukup erat.

Kabar penetapan status tersangka kemudian membuat banyak warga mengaku terkejut. Rekam jejak sosial Brigjen L. Iwan selama tinggal di Dasan Geres masih lekat dalam ingatan masyarakat.

Pengamat politik dan hukum, Deni Hendrawan, S.H., M.H., mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menjatuhkan penilaian. Menurutnya, status tersangka belum bisa dimaknai sebagai bukti seseorang bersalah secara hukum.

"Dalam sistem peradilan pidana, seseorang tetap harus dipandang tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Banyak perkara berakhir dengan putusan bebas setelah seluruh fakta diuji di persidangan," ujar Deni.

Ia mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta menjunjung asas praduga tak bersalah. Penilaian akhir, lanjutnya, sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan setelah seluruh rangkaian persidangan selesai.

Sementara proses hukum terus bergulir, kisah kedekatan Brigjen L. Muhammad Iwan Mahardan bersama warga Dasan Geres tetap hidup di tengah masyarakat. Bagi banyak tetangganya, kepedulian sosial dan kebiasaan berbagi menjadi bagian penting dari sosok yang mereka kenal selama ini.

Redaksi |

UNBIM Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bima Ke-386

UNBIM Mengucapkan Selamat Hari Jadi Bima Ke-386

Media Dinamika Global      

 

Agus Jabo Minta Kader Partai PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Agus Jabo Minta Kader Partai PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Media Dinamika Global      

Jakarta, Media Dinamika Global - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono meminta seluruh kader partainya mengawal program-program kerakyatan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, sejumlah kebijakan pemerintah saat ini sejalan dengan arah perjuangan politik PRIMA.

Hal itu disampaikan Agus Jabo saat membuka Rapat Koordinasi bersama 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 385 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PRIMA yang digelar secara daring, Sabtu (4/7/2026).

Dalam arahannya, Agus Jabo kembali mengingatkan identitas PRIMA sebagai partai yang lahir dari rakyat biasa. Karena itu, ia meminta seluruh kader tetap menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama perjuangan politik partai.

"Partai kita adalah partai rakyat biasa yang lahir dari ruh rakyat biasa. Hati kita bersama rakyat biasa dan semangat kita adalah memperjuangkan rakyat biasa," ujar Agus Jabo.

Ia menjelaskan, PRIMA memiliki sembilan agenda perjuangan, yaitu reformasi perpajakan yang berkeadilan, industrialisasi nasional, penguatan kedaulatan pangan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, pemerintahan yang bersih dan efisien, demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat, kesetaraan gender, keadilan ekologis, serta pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Agus Jabo, sejumlah agenda tersebut mulai tercermin dalam berbagai program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi industri, serta upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Program politik kita saat ini sedang dikerjakan dan diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, tugas kita adalah mengawal dan memenangkan perjuangan tersebut," katanya.

Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga menyampaikan pandangannya mengenai arah perubahan yang sedang berlangsung di bawah pemerintahan Prabowo. Ia menyebut perubahan tersebut sebagai sebuah revolusi yang bertujuan mengembalikan kebijakan negara agar berpihak kepada rakyat dan berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menilai perubahan tersebut akan menghadapi tantangan dari berbagai kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem ekonomi yang berlaku. Oleh sebab itu, Agus Jabo meminta kader PRIMA memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus aktif menyampaikan gagasan partai melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial.

Menjelang Pemilu 2029, Agus Jabo menegaskan PRIMA harus tetap mempertahankan karakter sebagai partai pergerakan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Kalau nanti diberi kesempatan memimpin, bukan untuk mencari jabatan, mencari uang, atau mencari proyek, tetapi untuk membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk penindasan agar bangsa ini menjadi bangsa yang berdikari, adil, dan makmur," ujarnya.

Redaksi |