Bupati Bima Gerak Cepat Kelangkaan Gas PLG

Bupati Bima Gerak Cepat Kelangkaan Gas PLG

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.Id || Bima,– Warga Kabupaten Bima tengah menghadapi cobaan berat. Kelangkaan gas LPG bersubsidi kian meresahkan, memicu antrean panjang dan harga melambung tinggi di berbagai sudut daerah. Namun, harapan mulai merekah seiring dengan respons cepat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. 

Bupati Ady Mahyudi memastikan bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian serius dan langkah-langkah strategis sedang ditempuh untuk mengatasinya.

Bupati Ady Mahyudi mengungkapkan akar masalah kelangkaan ini terletak pada disparitas mencolok antara kebutuhan riil dan alokasi yang diberikan Pertamina. 

"Saat ini sudah kita atensi melalui Bagian Ekonomi dan juga kontak langsung dengan Bapak Gubernur NTB," ujar Bupati Ady Mahyudi, menunjukkan keseriusan Pemkab dalam menangani isu vital ini (15 Juli 2025).

Lebih lanjut, Bupati Ady menjelaskan bahwa dari total permintaan Pemkab Bima sebesar 15.000 metrik ton (MT) gas LPG ke Pertamina, hanya sekitar 8.000 MT yang disetujui untuk Kabupaten Bima. 

Ironisnya, dari jumlah yang disetujui tersebut, baru sekitar 40% atau sekitar 2.500 MT yang berhasil didistribusikan ke masyarakat. Angka ini jauh di bawah kebutuhan, sehingga wajar jika kelangkaan tak terhindarkan.

Melihat kondisi yang semakin genting, Pemkab Bima tidak tinggal diam. Bupati Ady Mahyudi mengumumkan langkah penting selanjutnya.

"Besok Pemkab mengundang Pertamina untuk membahas kelangkaan LPG dimaksud, dan Insya Allah kita akan meminta Pertamina untuk menyetujui permohonan awal Pemkab sejumlah 15.000 MT dan segera mendistribusi LPG untuk mengatasi kelangkaan tersebut,” ujar Bupati Bima.

Pertemuan krusial ini diharapkan menjadi titik terang bagi masyarakat Bima. Pemkab Bima bertekad kuat untuk memastikan ketersediaan pasokan gas LPG kembali normal, sehingga aktivitas ekonomi dan rumah tangga dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Warga diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik, sembari menunggu hasil dari upaya maksimal yang sedang dilakukan oleh Pemkab Bima.

Redaksi _ Surya Ghempar.

KONI Sidoarjo Dipersoalkan DPRD Saat Porprov Jatim 2025 Termasuk Ketua Kurang Peduli Fasilitas Atlet

KONI Sidoarjo Dipersoalkan DPRD Saat Porprov Jatim 2025 Termasuk Ketua Kurang Peduli Fasilitas Atlet

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.Id || Sidoarjo,- KONI Kabupaten Sidoarjo dihujat masyarakat, para atlet dan pelatih, juga 'konstituen' Cabang Olahraga (Cabor), bahkan dipersoalkan oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo karena gagal mempertahankan Peringkat Klasemen Akhir saat Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur (Porprov Jatim) IX / 2025 di Malang Raya yang meliputi Kota Malang - Kabupaten Malang - Kota Batu. Hanya karena gagal mempertahankan Peringkat Ke-2 saat Porprov Jatim VIII / 2023,  sehingga hanya finish di Peringkat Ke-3 dibawah Kota Surabaya dan Kota Malang saat Porprov Jatim IX / 2025 di Malang Raya 28 Juni 2025 - 5 Juli 2025. 

Hanya turun satu strip, namun hujatan datang bertubi-tubi diantaranya menyangkut citra daerah, efek untuk Kepala Daerah dan jajaran, bahkan ada yang menyebut berefek politik.

Para atlet, para pelatih, lebih-lebih para cabor 'konstituen' KONI memiliki hak untuk bersuara termasuk mengkritisi KONI dan tidak bisa dibungkam.

Diantara keluhan disampaikan kepada DPRD Sidoarjo oleh Indrawan dari Cabor Karate. Pihaknya merasa dianak-tirikan oleh KONI Sidoarjo. Bisa dibayangkan, selama pertandingan dalam Porprov Jatim 2025, Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri tidak pernah datang menyaksikan atlet bertanding.

Menurutnya, Ketua KONI Sidoarjo harusnya datang (bukan menghilang) dan memberikan semangat kepada para atlet yang sedang berusaha keras, berjuang mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo. 

Dimintanya, Ketua KONI agar lebih aware (lebih peduli) kepada para Cabor, dengan mengasuh serta leadership yang baik.

Hal tersebut juga memunculkan celetukan di luar forum dari masyarakat yang hadir. "Harusnya ketua KONI itu menunggui atlet pada saat-saat penting perebutan medali sehingga bisa mencapai target peringkat. Lebih-lebih cabor yang potensi medalu. Bukan malah dibiarkan. Bukan mejeng penyerahan medali," ungkap sumber lain di luar yang enggan disebut nama.

Keluhan lain datang dari Ika Adinda Salatun Cabor Gulat. Diantara keluhannya menyangkut fasilitas BPJS yang hanya mengcover saat bertanding.

Sehingga menimbulkan pertanyaan diantaranya dari masyarakat jika atlet cedera maka jika tidak segera ditangani pada event Porprov, lantas bagaimanakah penanganan ketika atlet sudah pulang tapi belum tertangani?

Pahlawan olahraga yang sesungguhnya bukan KONI. KONI harusnya bersifat melayani. Pahlawan olahraga yang sesungguhnya yang pertama adalah para orang tua, lebih-lebih yang peduli, yang merelakan anaknya menjadi atlet olahraga dengan segala perjuangannya. Pahlawan olahraga yang kedua adalah para atlet itu sendiri. Jika tidak ada komitmen mereka, maka tidak akan ada atlet olahraga. Pahlawan ketiga adalah para cabor dengan pengurus dan pelatihnya, terutama yang peduli.

Merespon berbagai keluhan masyarakat dan para Cabor, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori menyebut akan melakukan evaluasi KONI Sidoarjo termasuk mengenai perhatian KONI Sidoarjo terhadap para atlet sangat minim.

Komisi D DPRD Sidoarjo akan secara resmi memanggil KONI Sidoarjo untuk dilakukan evaluasi atas keluhan atlet sehingga berdampak pada menurunnya prestasi di Porprov Jatim. 

Kabarnya pemanggilan akan dilakukan sebelum pembubaran Kontingen Kabupaten Sidoarjo yang untuk Porprov Jatim 2025 termasuk evaluasi penggunaan anggaran terhadap fasilitas atlet dan kontingen.

"Kita dukung DPRD Sidoarjo yang berniat memanggil KONI Sidoarjo untuk evaluasi dan kepentingan Sidoarjo ke depan," ungkap sumber cabor lain. (Tim).

Kapolresta Mataram Hadiri Sertijab Pejabat Utama Polda NTB dan Kapolres Sumbawa

Kapolresta Mataram Hadiri Sertijab Pejabat Utama Polda NTB dan Kapolres Sumbawa

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.Id || Mataram, – Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., M.H., turut menghadiri upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah Pejabat Utama Polda NTB dan Kapolres Sumbawa, yang berlangsung khidmat di Gedung Rupatama Mapolda NTB, Jumat (11/07/2025).

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K., serta dihadiri oleh Wakapolda NTB, Irwasda, seluruh Kapolres jajaran, dan pejabat utama Polda NTB.

Dalam upacara tersebut, beberapa jabatan strategis mengalami pergantian, antara lain:

Karolog Polda NTB: Kombes Pol. Tofik Rachmat Hidayat, S.I.K. digantikan oleh Kombes Pol. Sapto Priyono

Dirpamobvit Polda NTB: Kombes Pol. Suprayitno, S.I.K. digantikan oleh Kombes Pol. I Wayan Winaya, S.I.K.

Kabid Propam Polda NTB: Kombes Pol. Deddy Darmansyah, S.I.K. digantikan oleh Kombes Pol. Widan Albert, S.I.K.

Ka SPN Polda NTB: Kombes Pol. Sapto Priyono digantikan oleh Kombes Pol. Heru Muslimin, S.I.K.

Kapolres Sumbawa: AKBP Bagus Nyoman Gede Djunaedi, S.I.K. digantikan oleh AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., yang menjadi satu-satunya pejabat perempuan dalam daftar rotasi kali ini.

Dalam sambutannya, Kapolda NTB menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier di tubuh Polri. Selain untuk penyegaran organisasi, mutasi juga dimaksudkan sebagai regenerasi kepemimpinan dan peningkatan kinerja institusi.

“Pergantian pejabat ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi langkah penting untuk membawa perubahan positif di tubuh Polda NTB. Setiap pejabat baru harus mampu menjawab tantangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Hadi Gunawan.

Sementara itu, Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko menyatakan bahwa kehadirannya dalam Sertijab tersebut merupakan bentuk dukungan moral dan motivasi bagi para pejabat yang dilantik.

“Sertijab ini bukan sekadar seremonial, tetapi momen penting yang mengandung makna tanggung jawab besar. Semoga para pejabat yang menerima amanah baru dapat menjalankan tugas dengan dedikasi dan semangat tinggi,” ucap Kapolresta.

Usai Sertijab, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan syukuran di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, yang diwarnai dengan penyampaian kesan dan pesan dari pejabat lama serta penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan.

Rotasi kepemimpinan di tubuh Polda NTB ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja, profesionalisme, serta pelayanan publik yang lebih baik ke depannya, seiring dengan semangat transformasi menuju Polri yang Presisi dan humanis.

Redaksi _ Surya Ghempar.

Pelantikan dan Pengukuhan DPW APWI NTB, Gubernur Miq Iqbal Luncurkan NTB Corporate University

Pelantikan dan Pengukuhan DPW APWI NTB, Gubernur Miq Iqbal Luncurkan NTB Corporate University

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.Id || Mataram,- Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Kepala Lembaga Andministrasi Negara (LAN) Republik Indonesia Dr. Muhammad Taufiq, DEA resmi melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (DPW APWI) Provinsi NTB dan meluncurkan NTB Corporate University bertempat di Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB, Jum’at, (11/7/2025).

Dalam sambutannya Gubernur NTB Miq Iqbal menyampaikan bahwa Corporate University atau sistem pembelajaran terintegrasi ini nantinya akan mampu mendorong peningkatan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang komprehensif, sistemik, terintegrasi dan berkesinambungan. Karena menurutnya letak yang paling mendasar antara corporate university dengan kampus biasa adalah ada pada tenaga pengajarnya (widyaiswara), dimana mereka sudah berada, bekerja serta menjalani proses apa yang diajarkan.

“Saya tidak berpikir bagaimana implementasinya, karena Bapak Ibu pernah berada di situ jadi pada saat Bapak Ibu mengajarkan apa yang bapak ibu ajarkan. Bapak Ibu sudah membayangkan Bagaimana situasinya di lapangan”. Jelas Miq Iqbal.

Lebih lanjut, Miq Iqbal meyakini bahwa widyaiswara sudah tahu semua bisnis proses yang ada di Pemerintah Provinsi NTB, Sehingga dalam proses pengajarannya akan lebih berorientasi pada implementasi untuk bagaimana pengembangan daerah menuju Makmur Mendunia, tentunya akan ikut dilibatkan (colaborative action) dalam membangun bersama melalui tiga program prioritas yakni meniadakan kemiskinan ekstrem, mewujudkan ketahanan pangan serta membangun pariwisata berkelas dunia.

“Nanti dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh APD ini, WI-nya diikutkan dilibatkan supaya bisa menyaksikan how it works on the ground. Bagaimana kalian di lapangan sehingga, inilah yang nanti bapak ibu bawa ke teman-teman yang mengikuti proses pembelajaran”. ungkap gubernur.

Terakhir Miq Iqbal menyampaikan Selamat atas pelantikan dewan pimpinan wilayah APWI) periode 2024-2028, dan berdirinya Corporate University di NTB. Selanjutnya ia menyampaikan pesan agar ASN NTB untuk tetap belajar mengupgrade kualitas mereka melalui proses pengajaran. 

“Kami titipkan masa depan dan kecerdasan ASN kami di tangan Bapak Ibu sekalian karena kualitas ASN yang akan mengerjakan visi misi ini sangat bergantung kepada kemampuan para WI”. Terangnya.

Sementara itu, Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufik. DEA mengaku bangga kepada BPSDM NTB yang memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan kompetensi SDM ASN. Menurutnya NTB Corporate University merupakan inovasi cerdas dalam upaya meningkatkan kapasitas ASN diera digital ini.

“Corpu yang saat ini berdiri, sebagai bukti BPSDM NTB mampu membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi ASN,” katanya.

Selanjutnya, Ia berpesan agar model inovasi-inovasi seperti ini dapat diadopsi dan didistribusi, selanjutnya kompetensi yang didapatkan diimplementasikan dalam membantu pimpinan tertinggi untuk membangun daerah masing-masing.

“Saya harap Widyaiswara serta ASN memiliki semangat yang sama untuk terus belajar. Saya ingin pengetahuan yang didapat dituangkan kembali dalam upaya membantu gubernur, bupati/walikota mensukseskan program” tutupnya.

Launching NTB Corporate University tersebut merupakan rangkaian kegiatan pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia ( DPW APWI) Provinsi NTB periode 2024-2028, dimana Dr. H.Muslihin. MPd terpilih sebagai nakhoda dan dilantik langsung oleh ketua DPP APWI Ir. Sugiharjo, sesuai lampiran keputusan ketua umum DPP APWI Nomor KEP-008/DPP-APWI/III/2025 Tanggal 6 Maret 2025.

Turut hadir dalam acara Kepala BPSDM Provinsi NTB Baiq Nely Yuniarti, Pengurus Dewan Pengurus Wilayah APWI seluruh Provinsi se Indonesia via daring zoom.

Redaksi _ Redaksi.

Resmikan Jembatan Amanah, Wagub NTB Minta Masyarakat Menjaga Lingkungan

Resmikan Jembatan Amanah, Wagub NTB Minta Masyarakat Menjaga Lingkungan

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.Id || Lombok Barat,- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, meresmikan Jembatan Amanah Bank NTB Syariah-LAZ DASI (Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas) NTB di Dusun Batulayar Utara, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (11/07/2025). 

Ummi Dinda menyampaikan rasa terima kasih dan kebahagiaannya atas terbangunnya jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat sebagai akses transportasi,

“Pemerintah hadir bersama-sama meringankan apa yang menjadi harapan masyarakat akan kebutuhan akses jembatan di Desa Batulayar ini,” ucap ummi Dinda.

Jembatan Amanah merupakan hasil kolaborasi antara Bank NTB Syariah melalui dana CSR dan LAZ DASI NTB. Umi Dinda mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap akan lebih banyak lembaga yang turut andil dalam berpartisipasi mendukung upaya pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana di NTB.

“Insyaallah akan ada beberapa lembaga-lembaga lain yang siap bergabung dan meluncurkan CSR-nya, kami hadir untuk memastikan kepada masyarakat bahwa dalam setiap bentuk peristiwa yang mereka hadapi seperti musibah bencana, insyaallah pemerintah daerah akan selalu hadir guna meringankan apa yang menjadi masalah masyarakat,” tegasnya.

Bencana banjir yang menimpa Kota Mataram beberapa waktu lalu, ummi Dinda menekankan pentingnya bagi masyarakat Desa Meninting dan Desa Batulayar untuk senantiasa menjaga lingkungan dan kelestarian hutan di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur sebagai benteng alami bagi wilayah perkotaan.

Redaksi _ Surya Ghempar.

Aliansi PPS Kab. Sumbawa Layangkan Surat Penundaan Aksi Demonstrasi Jadi Hearing

Aliansi PPS Kab. Sumbawa Layangkan Surat Penundaan Aksi Demonstrasi Jadi Hearing

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global.Id || Sumbawa,- Aliansi PPS kabupaten Sumbawa layangkan surat surat pemberitahuan Penundaan Aksi dan Peralihan ke Agenda Hearing Kepada seluruh lapisan masyarakat dan Anggota dan Pengurus Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa.

Ketua Umum Aliansi PPS KS Iying Gunawan, S.E menyebutkan sehubungan dengan rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya dijadwalkan pada 14 dan 15 Juli 2025 di Sumbawa Besar, dan berdasarkan hasil rapat Pengurus Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa dan Pengurus Presidium Aliansi PPS Se-Pulau Sumbawa di Pantai Balad, Taliwang, KSB pada Senin, tanggal 07 Juli 2025, bahwa kegiatan aksi tersebut DITUNDA.

"Aksi unjuk rasa ini ditunda karena telah disepakati dan akan difasilitasi adanya agenda hearing resmi dengan DPR RI, guna menyampaikan langsung aspirasi dan tuntutan kita melalui jalur konstitusional," ucap Ketua PPS kabupaten Sumbwa dalam surat pemberitahuan penundaan Aksi. Jum'at (11/07/25).

Adapun agenda hearing akan diinformasikan segera oleh Presidium Aliansi PPS Se Pulau Sumbawa, dengan skema pemberangkatan peserta hearing dengan bis atau alterntatif yang akan dibahas dan disepakati lebih lanjut. 

"Dan agenda aksi unjuk rasa tetap akan dilanjutkan segera manakala terjadi kebuntuan penerbitan UU DOB PPS saat Hearing dengan DPR RI, dan skema pergerakan terakhir adalah dengan menerbitkan 'Dekrit Rakyat Pulau Sumbawa'", tuturnya.

Ketua PPS Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, anggota dan pengurus untuk mengalihkan fokus ke persiapan hearing, serta tetap menjaga soliditas dan api perjuangan dalam gerakan PPS Harga Mati! PPS Harus Jadi!, terangnya.

Ketua Aliansi PPS Kab. Sumbawa juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Pulau Sumbawa untuk bersama-sama menjaga Kondusifitas keamanan dan Ketertiban ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, pungkasnya.

Tembusan surat pemberitahuan penundaan tersebut : 

1. Presiden Presidium Aliansi PPS Se Pulau Sumbawa.

2. Ketua Umum Aliansi PPS Kab. Dompu.

3. Ketua Umum Aliansi PPS Kab. Bima.

4. Ketua Umum Aliansi PPS Kota Bima.

5. Ketua Umum Aliansi PPS KSB

6. Sekretaris Jenderal Aliansi PPS KS.

7. Arsip.

Redaksi _ Tim MDG.