Warga Dompu Wafat di Surabaya, Keluarga Kebingungan, Pemda dan Pemprov Dinilai Tutup Mata
 |
| Ilustrasi, (Google) |
Dompu, Media Dinamika Global – Duka mendalam menyelimuti sebuahkeluarga asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah salah satu anggota keluarganya meninggal dunia di rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (12/4/2026).
Namun di tengah kesedihan itu, keluarga justru dihadapkan pada persoalan besar, tingginya biaya pemulangan jenazah ke kampung halaman.
Jarak yang jauh antara Surabaya dan Dompu membuat proses pemulangan jenazah membutuhkan biaya tidak sedikit. Dalam kondisi terbatas, keluarga mengaku kebingungan dan berupaya mencari bantuan dari berbagai pihak, termasuk sejumlah pejabat di tingkat kabupaten hingga provinsi.
Upaya tersebut dilakukan dengan menghubungi Wakil Bupati Dompu, Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua Baznas Dompu, pihak Baznas Provinsi NTB, hingga Kepala Dinas Sosial NTB.
Bahkan, keluarga juga sempat mencoba menghubungi Wakil Gubernur NTB. Namun, dari berbagai komunikasi yang dilakukan, tidak ada solusi konkret yang diberikan.
“Semua sudah dihubungi, tapi tidak ada kepastian bantuan. Kami benar-benar bingung harus bagaimana, sementara jenazah harus segera dipulangkan,” ungkap salah satu pihak keluarga dengan nada sedih.
Situasi ini pun menuai kritik keras dari Direktur NTB Care, Yuni Bourhany. Ia menilai sikap para pejabat tersebut mencerminkan ketidakpedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Ini bukan soal uang pribadi pejabat. Ini soal pelayanan kepada masyarakat. Warga membayar pajak, ada hak yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk dalam kondisi darurat seperti ini,” tegas Yuni.
Menurutnya, kasus ini menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam situasi kemanusiaan.
Yuni juga menyoroti pengalaman langsung timnya saat mencoba menghubungi Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB. Alih-alih mendapatkan solusi, pihaknya justru menerima jawaban singkat yang dinilai mencerminkan ketidakmampuan sekaligus ketidakseriusan pemerintah.
“Jawabannya sangat sederhana, ‘We don’t have money.’ Ini jujur, tapi sekaligus menyakitkan. Di mana peran negara ketika warganya membutuhkan?” katanya.
Ia mempertanyakan penggunaan anggaran daerah yang selama ini bersumber dari pajak rakyat. Menurutnya, dalam narasi besar pemerintah, anggaran selalu disebut sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.
Namun dalam praktiknya, masyarakat justru seringkali tidak merasakan manfaat tersebut, terutama saat menghadapi kondisi darurat.
“Ketika warga meninggal di perantauan dan butuh dipulangkan, negara seolah tidak hadir. Ini menjadi ironi besar dalam sistem pelayanan publik kita,” tambahnya.
Kondisi ini juga memunculkan kritik lebih luas terhadap sistem birokrasi yang dinilai tidak memiliki skema jelas dalam penanganan pemulangan jenazah warga dari luar daerah.
Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang konkret membuat keluarga korban harus berjuang sendiri di tengah duka.
Hingga berita ini diturunkan, keluarga masih berupaya mencari jalan agar jenazah dapat segera dipulangkan ke Dompu. Harapan mereka sederhana: adanya perhatian dan bantuan nyata dari pemerintah untuk meringankan beban yang mereka tanggung.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak hanya soal program dan seremonial, tetapi juga kehadiran nyata negara di saat-saat paling sulit yang dialami warganya.
Redaksi |
