Media Dinamika Global: Kesehatan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 18 September 2026

BPJS Nonaktif Hambat Kontrol Pasien Psikiatri, Kepala Dinkes Lobar Pastikan Kepesertaan Kembali Diaktifkan

Kepala Dikes Lombar, Hj. Erni Suryana, S.Si., MM, dengan latar kantor, 
 dan Ilustrasi Kartu BJPS Dinonaktifkan, (Ist/Surya)

Lombok Barat, Media Dinamika Global - Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif kembali menjadi perhatian setelah seorang pasien psikiatri asal Dusun Aik Ampat, Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dilaporkan mengalami kendala saat hendak menjalani kontrol rutin di RSUD Patut Patuh Patju.

Pasien yang tercatat sebagai peserta PBI-JKN tersebut diketahui menjalani perawatan terkait Gangguan Cemas Menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder (F41.1). Berdasarkan laporan yang diterima NTB CARE, pasien dijadwalkan menjalani kontrol di Poli Psikiatri RSUD Patut Patuh Patju pada 9 September 2026.

Namun, saat hendak memperoleh pelayanan, sistem BPJS menyatakan rujukan tidak berlaku karena status kepesertaan pasien tercatat nonaktif.

Kondisi tersebut kemudian membuat keluarga pasien berupaya mengurus kembali status kepesertaan. Dalam prosesnya, keluarga disebut harus mendatangi sejumlah instansi, mulai dari Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan.

NTB CARE kemudian menyoroti persoalan tersebut karena menyangkut akses layanan kesehatan bagi pasien yang membutuhkan kontrol secara rutin.

Yuni Bourhany menilai persoalan administrasi kepesertaan tidak seharusnya menjadi hambatan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Ini bukti nyata. Dokumen RSUD-nya ada, KTP Lobar-nya ada, rujukannya ada. Tapi negara tidak hadir. Rakyat bayar pajak tepat waktu, tapi saat butuh layanan dasar, negara tidak pernah on time,” ujarnya. Kamis (17/9/26).

Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan masyarakat tidak harus berpindah-pindah instansi ketika menghadapi persoalan kepesertaan BPJS.

“Saya mendesak Pemprov NTB memastikan layanan dasar bisa diakses kapan saja, di mana saja, tanpa harus menunggu kematian menyempurnakan kesusahan rakyat,” tegasnya.

NTB CARE mendorong adanya sinkronisasi data DTKS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS secara lebih cepat serta layanan terpadu agar masyarakat tidak menjadi korban persoalan administrasi antarinstansi.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat Beri Penjelasan

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, Hj. Erni Suryana, S.Si., MM, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk mengaktifkan kembali kepesertaan warga yang dinonaktifkan, termasuk peserta PBI-JK dan peserta mandiri kelas III.

Menurutnya, apabila warga berada dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan segera, mekanisme pengaktifan dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan dengan menunjukkan dokumen pelayanan atau surat kontrol dari rumah sakit.

“Kami memiliki mekanisme pengaktifan kembali peserta yang dinonaktifkan, baik oleh pusat maupun peserta mandiri kelas III,” jelas Erni saat wawancara Media Dinamika Global.

Ia menambahkan, untuk pasien yang membutuhkan pelayanan segera, seperti kontrol rumah sakit, rawat inap maupun kondisi lainnya, pasien dapat menunjukkan surat kontrol sehingga kepesertaannya dapat segera diproses dan pembiayaannya dialihkan melalui pemerintah daerah. Jika dalam kondisi pasien butuh pelayanan segera, dalam hal ini harus kontrol ke RS, rawat inap dan lain-lain, maka cukup dengan menunjukkan surat kontrol dan langsung bisa diaktifkan serta dialihkan pembiayaannya ke Pemda.

"Reaktivasi ini diperlukan agar pasien dapat tetap dipertahankan sebagai peserta PBI JK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. meskipun secara teknis dapat langsung dilakukan oleh pemda namun reaktivasi harus dilakukan," ujarnya.

Terkait adanya keluhan warga yang merasa dipingpong antarinstansi, Erni menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak terlepas dari banyaknya peserta PBI-JK yang mengalami penonaktifan.

Ia menyebut, di Kabupaten Lombok Barat terdapat sekitar 109 ribu peserta yang mengalami penonaktifan sehingga ketika ditemukan adanya warga yang membutuhkan layanan, proses reaktivasi harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

“Kalau kewenangannya, jika peserta PBI-JK maka kewenangan ada pada Dinsos dan desa untuk bisa diaktifkan kembali. Tetapi jika urgen, maka dapat dilakukan kapan pun melalui Dikes,” katanya.

Pasien Disebut Pernah ke Luar Negeri

Erni juga memberikan penjelasan mengenai kondisi pasien yang menjadi sorotan tersebut. Menurutnya, berdasarkan data yang diterima, pasien pernah berada di luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa dalam ketentuan yang berlaku, kepesertaan tertentu dapat dinonaktifkan sementara ketika peserta berada di luar negeri. Hal tersebut, kata dia, berkaitan dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan kerja sama pembiayaan dengan BPJS Kesehatan.

“Kondisi pasien sekarang sudah kembali dan memiliki penyakit katastropik dan lain-lain, maka bisa diaktifkan kembali dengan kemudahan UHC. Namun memang harus diprioritaskan kepada yang membutuhkan saja karena keterbatasan anggaran,” jelasnya.

Erni memastikan persoalan pasien tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

“Sudah kami tindak lanjuti dan mengaktifkan kembali pasien tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim NTB CARE yang telah menyampaikan informasi terkait kendala pelayanan tersebut.

“Terima kasih kami sampaikan kepada tim NTB CARE atas masukan dan informasinya. Kami menyadari karena keterbatasan anggaran dan tingginya penonaktifan dari pusat, kondisi ini kadang harus menjadi perhatian seluruh pihak,” pungkasnya.

Redaksi |

Minggu, 13 September 2026

Dorong Ketahanan Gizi Keluarga, TP-PKK Kabupaten Bima Gelar Lomba Masak Serba Ikan


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Bertempat di Gedung PKK Kabupaten Bima, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bima melalui Kelompok Kerja (Pokja) III menggelar Lomba Masak Serba Ikan dalam menyambut Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Gedung PKK kabupaten Bima. Sabtu (12/9/26), 

Ketua TP-PKK Kabupaten Bima yang diwakili oleh Ketua Bidang III TP-PKK Kabupaten Bima, Hj. Siti Romlah, S.Sos., M.M dalam sambutannya mengungkapkan, "lomba ini bukan sekadar kompetisi mengolah menu, melainkan sarana strategis dalam mengedukasi masyarakat. Melalui Lomba ini, TP. PKK mendorong peningkatan konsumsi ikan dan pada saat yang sama mengajak keluarga untuk menerapkan pola makan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (BBSA) demi mencetak generasi yang sehat dan bebas dari stunting". Jelasnya.

Ditambahkan Hj. Romlah, ikan merupakan salah satu sumber protein yang sangat baik, Karena itu, mari kita terus mengembangkan kreativitas dalam mengolah ikan menjadi berbagai menu yang menarik, lezat, bergizi dan disukai seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan”.

Ungkapnya pada lomba yang diikuti oleh perwakilan TP-PKK dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Bima ini.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para kader PKK dari seluruh kecamatan untuk saling berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah potensi pangan lokal yang dapat dipadukan dengan ikan.

Pemanfaatan bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar perlu terus dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas konsumsi pangan keluarga.

Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan lomba tersebut sebagai momentum untuk belajar, bertukar pengalaman dan mempererat tali silaturahmi antar kader TP-PKK.

“Semoga melalui kegiatan ini kita semakin menyadari bahwa makan ikan bukan hanya lezat, tetapi juga sehat dan bergizi serta dapat mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, cerdas dan sejahtera". Harapnya. (Tim MDG/ADV)

Sabtu, 08 Agustus 2026

Waspada! Dinkes Kota Bima Catat 97 Kasus H1V Hingga 2026


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.-Jumlah Orang dengan yang mengidap penyakit H1V di Kota Bima tercatat mencapai 97 orang sampai bulan April 2026. Upaya deteksi dini di masifkan guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Ahmad mengatakan, selama tahun 2024 ditemukan 38 kasus baru H1V. Jumlah tersebut meningkat menjadi 40 k4sus pada 2025 yang didominasi populasi kunci laki-laki yang berhubungan s3ks dengan laki-laki (LSL). Selain itu, kasus infeksi menular seksual (IMS) seperti sifilis & gonore juga tercatat mencapai 90 kasus.

“Hingga April 2026, jumlah keseluruhan Orang Dengan H1V (ODHIV) di Kota Bima tercatat sebanyak 97 orang. Sementara itu, kasus IMS seperti sifilis dan gonore (GO) juga mencapai 90 orang. IMS tidak boleh dianggap ringan. IMS dapat menjadi pintu awal masuknya H1V, bahkan membuat seseorang hingga 5 kali lebih mudah tertular,” katanya, Senin (3/8/2026).

Ahmad menjelaskan, temuan kasus baru yang terus muncul menunjukkan penularan H1V masih terjadi di tengah masyarakat,sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih luas, tidak hanya melalui edukasi, tetapi juga deteksi dini terhadap kelompok yang berisiko.

Sebagai bagian dari upaya menekan penularan, Dinas Kesehatan melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3PL) terus memperluas skrining dan deteksi dini. Salah satunya kata dia, melalui kegiatan edukasi dan skrining H1V serta tuberkulosis (TB) bagi warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Raba.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan lyanan pencegahan & pengendalian HIV maupun TB kepada kelompok yang dinilai memiliki kerentanan lebih tinggi.

Dikatakan, petugas Program Pencegahan dan Pengendalian (P2) H1V dan TB memberikan edukasi mengenai gejala, cara penularan, serta pentingnya pemeriksaan dini terhadap kedua penyakit tersebut. Setelah penyuluhan, petugas juga melakukan skrining kesehatan guna mendeteksi kemungkinan adanya warga binaan yang terindikasi mengidap H1V maupun TB sehingga dapat segera memperoleh penanganan dan pengobatan.

“Warga binaan dipilih sebagai sasaran mengingat kondisi hunian rutan yang padat berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit menular, khususnya TB yang penyebarannya melalui udara, serta H1V yang memerlukan deteksi dini untuk pengendalian yang lebih efektif,” jelasnya.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa IMS tidak boleh dianggap sebagai penyakit ringan. Selain menimbulkan gangguan kesehatan, IMS dapat menjadi pintu masuk penularan H1V dan meningkatkan risiko seseorang tertular virus tersebut. Berbeda dengan H1V yang pada tahap awal sering tidak menimbulkan gejala, IMS umumnya ditandai luka pada alat kelamin, keluarnya cairan tidak normal, nyeri saat buang air kecil, maupun ruam, meski pada sebagian kasus juga dapat berlangsung tanpa disadari.

Menurutnya, masih ditemukannya kasus baru setiap tahun dipengaruhi berbagai faktor. Diantaranya perilaku berisiko, rendahnya kesadaran melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta stigma yang membuat sebagian orang enggan memeriksakan diri.

Jumat, 24 Juli 2026

BPJS Kesehatan Luncurkan Program TASBIH JKN

BPJS kesehatan, MUI, dan Insan Dakwah JKN, (Ist/Surya)

MATARAM, Media Dinamika Global - BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program TASBIH JKN (Transformasi Awareness dan Sinergi Bersama Insan Dakwah JKN) di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis (23/7/2026). Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para dai dan daiyah.

Peluncuran TASBIH JKN merupakan bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kesehatan nasional yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan bahwa keterlibatan tokoh agama memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai Program JKN sekaligus menangkal berbagai informasi keliru atau hoaks yang masih beredar di tengah masyarakat.

“BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan program ini. Karena itu, kolaborasi dengan MUI dan para pemuka agama menjadi sangat penting. Mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat dan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang benar tentang manfaat JKN,” ujar Akmal.

Menurutnya, para dai dan daiyah yang tergabung dalam program TASBIH JKN akan menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menyebarluaskan edukasi mengenai pentingnya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, K.H. Cholil Nafis. Ia menegaskan bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari maqasid asy-syariah, khususnya prinsip hifz an-nafs atau menjaga jiwa.

“MUI hadir sebagai khadimul ummah (pelayan umat) sekaligus sodiqul hukumah (mitra pemerintah) dalam mendukung program-program yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” katanya.

Cholil Nafis juga mendorong para pendakwah untuk memasukkan tema kesehatan dalam materi dakwah mereka. Menurutnya, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan perlu terus diperkuat melalui pendekatan keagamaan yang mudah dipahami.

Ia menambahkan, MUI telah memiliki fatwa yang memperbolehkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membantu pembayaran iuran JKN bagi masyarakat fakir miskin yang membutuhkan.

Selain itu, Cholil Nafis menilai Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan program JKN berbasis syariah mengingat karakter masyarakatnya yang religius dan kuat dalam nilai-nilai kebersamaan.

Sementara itu, Ketua MUI NTB, TGH Badrun, memberikan apresiasi atas inisiatif BPJS Kesehatan tersebut. Ia mengajak seluruh pengasuh majelis taklim dan tokoh agama di NTB untuk turut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan sebagai bentuk ikhtiar sekaligus wujud gotong royong sosial.

“Jaminan kesehatan merupakan bagian dari upaya menjaga diri dan keluarga. Semangat gotong royong dalam JKN juga sejalan dengan nilai Islam, yakni khairunnas anfa’uhum lin-nas-sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain,” ujarnya.

Melalui program TASBIH JKN, BPJS Kesehatan berharap sinergi dengan para tokoh agama dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang Program JKN, memperluas kepesertaan, serta memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Redaksi |

Kamis, 25 Juni 2026

Sambut Hari Jadi ke-386, Pemkab Bima Gelar Senam Sehat hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis ‎


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Pemerintah Kabupaten Bima menggelar kegiatan Senam Sehat Bersama yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis kegiatan donor darah Kamis pagi (25/06/2026) dalam menyambut dan memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-386 Bima tahun 2026 berlangsung meriah ini dipusatkan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Bima, Ady Mahyudi, Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima, Ny. Murni Suciyanti dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima, Ny. Hj. Anita H. Irfan serta para pejabat struktural fungsional dan staf perangkat daerah.

Bupati Ady Mahyudi menyampaikan bahwa momentum Hari Jadi ke-386 ini harus dimaknai dengan semangat kebersamaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dimulai dari sektor kesehatan.

‎"Melalui kegiatan senam sehat dan aksi sosial ini, kita tidak hanya berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga mempererat tali silaturahmi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Di usia Bima yang ke-386 ini, mari kita jadikan hidup sehat sebagai fondasi utama untuk bersama-sama membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera," ujar Ady Mahyudi.

‎Selain senam sehat, kegiatan yang turut dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah Kepala Bagian agian Sekretariat Daerah, para Camat dan pimpinan BUMN tersebut, juga dilakukan penyuluhan kesehatan dan gemar makan buah sebagai bagian dari penjabaran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). (Tim/ADV)

Selasa, 16 Juni 2026

Dokter RS Manambai Berikan Layanan Kesehatan Gratis ke Warga Desa Kakiang


Sumbawa, Media Dinamika Global – Kegiatan bakti sosial yang digelar BPD Desa Kakiang bersama Pemerintah Desa Kakiang dan sejumlah mitra kesehatan berlangsung sukses dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Selain memberikan layanan kesehatan gratis, kegiatan ini menjadi sarana edukasi penting bagi warga untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya.

Dokter Arum dari RSUD HL Manambai Abdulkadir Sumbawa mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bertujuan membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga dapat mengambil langkah pencegahan maupun penanganan yang tepat.

"Melalui kegiatan ini masyarakat dapat memeriksakan kesehatan secara gratis sekaligus mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat," ujar dr. Arum usai kegiatan bakti sosial di Aula Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, sebagian besar peserta yang mengikuti pemeriksaan dapat memperoleh layanan kesehatan dasar, konsultasi medis, serta arahan terkait upaya menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit tidak menular.

Tim medis juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola makan seimbang, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar kondisi kesehatan tetap terpantau dengan baik.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut melibatkan tiga tenaga kesehatan dari RSUD HL Manambai Abdulkadir Sumbawa, yakni dr. Arum bersama Abdi dan Supriadi.

Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan kesehatan gratis, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Inisiator kegiatan yang juga anggota BPD Desa Kakiang, Leny Hurniati, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada RSUD HL Manambai Abdulkadir Sumbawa serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada RSUD Sumbawa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, PMI Sumbawa, Pemerintah Desa Kakiang, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Leny berharap kolaborasi yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan guna menghadirkan berbagai program pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Kakiang.

"Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan kesehatan dan edukasi kesehatan yang berkualitas," harapnya. (Red)