Postingan

Menampilkan postingan dengan label Hukum

Jeritan Dari Ujung Lambu, Desa Baku Hidup Tanpa Listrik Mandi Harus Beli Bensin

Gambar
Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Desa Baku, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, menjerit meminta keadilan pembangunan. Di tengah gencarnya pembangunan di Kabupaten Bima, ratusan jiwa di desa yang berbatasan langsung dengan keindahan Lawoli Beach dan Baku Beach ini justru masih hidup dalam keterbatasan ekstrem, seolah diduga terisolasi dari negara. Senin, (09/11/26) Pantauan warga, kondisi Desa Baku sangat memprihatinkan dan butuh sentuhan serius dari Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi NTB hingga Pemerintah Pusat. Tuntutan Mendesak Warga Desa Baku. 1. Jalan Aspal. Jalan Umum dan Jalan Tani Sulit di Lalui Hampir 100% jalan di Desa Baku baik jalan umum maupun jalan tani (Farmer Road Baku) masih berupa tanah dan batu. Saat hujan, lumpur total. Hal ini tentunya menyebabkan akses masyarakat Desa Baku menuju ke Desa lain maupun ke Jantung wilayah Sape terhambat, bahkan tidak menutup kemungkinan hasil tani warga tidak bisa diangkut akibat terkendala jalan yang becek dan di pe...

DPP HAI : Penjelasan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Pasal Penganiayaan Dan Pengrusakan

Gambar
Media Dinamika Global.Id.- Salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Advokat Indonesia (HAI) yang berpusat di Kota Bima ini mencoba memberikan beberapa Penjelasan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Pasal Penganiayaan Dan Pengrusakan yang akan diterapkan dalam konsep Hukum di Indonesia saat ini. Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dan perusakan dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengalami beberapa pembaruan dari KUHP lama.  1. Pasal Penganiayaan (Pasal 466 – 472 KUHP Baru) Pasal 466 (Penganiayaan Biasa): Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III. Perusakan kesehatan dan perbuatan menyakiti orang lain juga termasuk dalam cakupan penganiayaan. Pasal 467 (Penganiayaan Berencana): Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 4 tahun. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 7 tahun. (Perbandingan dengan KUHP lama...

DPC HAI : Penjelasan UU No.1 Tahun 2023 Tentang Penyerobotan Tanah

Gambar
Media Dinamika Global.Id.- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Advokat Indonesia (HAI) Bima menerangkan dengan jelas terkait dengan Penjelasan UU No.1 Tahun 2023 Tentang Penyerobotan Tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tindakan memasuki, menggunakan, atau menguasai tanah atau pekarangan milik orang lain tanpa izin diatur melalui beberapa ketentuan tergantung pada bentuk perbuatannya: Pasal 257 KUHP Baru (Tentang Memaksa Masuk Pekarangan/Ruangan): Isi: Mengatur mengenai setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain, atau sudah berada di dalamnya secara melawan hukum dan tidak segera pergi setelah diminta oleh pihak yang berhak. Sanksi: Pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp10.000.000). Hukuman bisa lebih berat jika disertai ancaman atau dilakukan oleh dua orang atau l...

Sekjend DPW HAPI NTB Desak Kajari Bima Untuk Memanggil Lurah, BPKAD dan BPN Kota Bima Terkait Problematika

Gambar
Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekjend Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hafid Musa, S.H.,M.H setelah melakukan Audiensi pada Kamis, 05-11-2026 sekitar Pukul 09.30 Wita bertempat di Aula Kejari Bima, Mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Raba (Kajari) Bima Untuk Memanggil Lurah Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, BPKAD dan BPN Kota Bima Terkait banyaknya Problematika yang terjadi belakangan ini. Problematika dimaksud adalah, terkait dengan Pelayanan Publik sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Diundangkan pada 30 April 2008, undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik, serta mewajibkan badan publik untuk bersikap transparan, terbuka, dan akuntabel. Kemudian terkait dengan Undang-undang yang mengatur tentang pelayanan publik dan keterbukaan informasi di Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publ...

Ketua LSM DG NTB : BAP Poin 19 di Persidangan Ais Setiawati Janggal, Kesaksian Rangga Dipertanyakan, Keluarga Tuntut Majelis Hakim Buka Fakta Sebenarnya!

Gambar
Kota Bima, Media Dinamika Global.Id.- Ketua LSM DG NTB : Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Penyidik pada Poin 19 di Persidangan Terdakwa Ais Setiawati sangatlah Janggal, kemudian Kesaksian Sdr. Rangga Dipertanyakan, Keakuratan dengan BAP pada Poin 19 tersebut karena itu, Keluarga Tuntut Majelis Hakim Buka Fakta Sebenarnya! Ada yang janggal dalam perkara narkotika yang menjerat AIS SETIAWATI. Kejanggalan itu kini mengarah pada satu titik krusial: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi RANGGA, Anggota Tim Opsnal Satreskoba Polda NTB, pada Poin 19. Setelah mengikuti Sidang terdakwa Ais Setiawati tersebut, nampak sekali kejanggalan nya yakni mulai dari Pertanyaan dan Jawaban yang paling singkat dan sederhana hingga tidak di gali sama sekali Dalam BAP pada Poin 19 tersebut. Dalam BAP tersebut, Penyidik bertanya dengan jelas: "PADA SAAT KEJADIAN TERSEBUT SIAPA YANG MENEMUKAN BARANG TERLARANG SABU TERSEBUT, JELASKAN???" Saksi RANGGA menjawab: "PADA SAAT ITU SAYA DAN REKAN SAYA ...

DPC HAPI Kota Bima Lakukan Audiensi Dengan Kejaksaan Negeri Raba Bima Dan Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemkot

Gambar
Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) Kota Bima Lakukan Audiensi Dengan Kejaksaan Negeri Raba Bima Dan Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemkot Yakni Lurah, BPKAD, dan BPN Kota Bima. Laporan itu didasari adanya Pelayanan Masyarakat yang dianggap Maladministrasi bahkan Dugaan sementara telah menyalahgunakan Wewenangnya dalam menjalankan Tugas Sebagai Pelayan Masyarakat.(Kamis, 05-11-2026) Sebelumnya Pengurus DPC HAPI Kota Bima, memberikan Surat Permohonan Audiensi sekitar sepekan yang lalu, dalam surat tersebut diminta agar Jaksa bisa membantu kami untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran terhadap Warga Masyarakat yang ada di sekitar Wilayah Kota Bima. Yang Konon puluhan tahun mencari keadilan mulai dari tingkat RT/RW, Lurah, Camat, BPKAD, BPN Kota Bima, Ketua DPRD dan bahkan Wali Kota Bima serta APH seperti Polisi. Namun, Perjuangan tersebut selalu sia-sia saja, bahkan banyak alasan yang tidak Logis dan tidak masuk Aka...

Buka Sarasehan Kesehatan Mata, Bupati Bima Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Gambar
Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Bupati Bima Ady Mahyudi secara resmi membuka Sarasehan Lintas Sektor Promosi Pelayanan Kesehatan Mata dan Penanggulangan Gangguan Penglihatan di Aula Masjid Agung Kabupaten Bima, Senin (02/11/2026). Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan The Fred Hollows Foundation (FHF) dalam kerangka program Comprehensive Community Eye Care (CCEC) Provinsi NTB periode 2026–2029 untuk meningkatkan akses serta kualitas pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Bima menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. "Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilaksanakan hanya oleh sektor kesehatan, melainkan dibutuhkan keterlibatan, dukungan, dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga profesi kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat,"  Ujar Ady Ma...