Pemkab Bima Dorong Peningkatan Akses Pelayanan Air Minum di Langgudu Melalui Program SPM

Pemkab Bima Dorong Peningkatan Akses Pelayanan Air Minum di Langgudu Melalui Program SPM

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Kegiatan Pembahasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum untuk Kecamatan Langgudu Tahun Anggaran 2025 dan 2026 di Ruang rapat Wakil Bupati Bima. Senin (20/10/25) 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, mengungkapkan, "melalui penerapan SPM bidang air minum, Pemerintah Kabupaten Bima berharap target pelayanan dasar dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses air minum yang layak dan berkelanjutan. Ini bukan hanya angka capaian, tetapi wujud tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga,” ungkap Wakil Bupati yang didampingi Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Fatahullah, S.Pd. 

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mendukung program ini. Melalui kebersamaan dan gotong royong, kita dapat menjaga sumber air dan memastikan keberlanjutan pelayanan untuk generasi mendatang,” tambahnya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima yang diwakili Kabid Cipta Karya dan Pembinaan Jasa Konstruksi H. Muhamad Syaeful Bahri, ST., M.Si., dalam paparannya menyampaikan bahwa capaian akses pelayanan air minum di Kabupaten Bima hingga tahun 2024 baru mencapai 26,21%, sedangkan di Kecamatan Langgudu baru 4,83%. 

“Melihat capaian tersebut, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan akses pelayanan melalui pembangunan dan perluasan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),” jelas Syaeful.

Melalui APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bima telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk pekerjaan perluasan SPAM di Desa Rompo, dengan memanfaatkan sumber air baku dari Desa Waworada. Selanjutnya, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026, telah diusulkan program lanjutan peningkatan SPAM bagi kedua desa tersebut dengan nilai total mencapai Rp 1,45 miliar.

Kendati masih menghadapi penolakan pada beberapa titik, Pemerintah Kabupaten Bima terus melakukan pendekatan persuasif, sambil menyiapkan solusi teknis agar sistem distribusi air tidak mengganggu jaringan PDAM setempat. 

"Solusi teknis tersebut antara lain pembagian sumber air secara proporsional, pembangunan jaringan tersendiri, serta optimalisasi sistem operasi dan pemeliharaan melalui program Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR)". Jelasnya. (Tim).

Ketua L- KPK Evin Hidayat : Kondisi Hutan Di Kabupaten Mengancam Keselamatan Masyarakat Dan Satwa Liar

Ketua L- KPK Evin Hidayat : Kondisi Hutan Di Kabupaten Mengancam Keselamatan Masyarakat Dan Satwa Liar

Media Dinamika Global       Comment   

Bima NTB. Media Dinamika Global.id. Keprihatinan Ketua Lembaga KPK dan masyarakat terkait kondisi hutan yang gundul dan terbakar di Kabupaten Bima, khususnya di wilayah kerja BKPH Maria Donggo Masa. Dampak negatifnya sangat nyata, mengancam kehidupan masyarakat dan keberadaan satwa liar.

Ketua L- KPK Evin hidayat Berharap agar BKPH segera menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah hal yang sangat wajar dan mendesak. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Selasa, (22/10/25)

- Prioritaskan Pemulihan Hutan : BKPH harus menjadikan pemulihan hutan sebagai prioritas utama. Ini meliputi kegiatan reboisasi, penghijauan, dan konservasi tanah dan air.

- Tindak Tegas Pelaku Perusakan Hutan : BKPH harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan, termasuk penebang liar, pembakar hutan, dan perambah hutan. Jangan biarkan keserakahan segelintir orang merugikan kepentingan masyarakat banyak.

- Lindungi Satwa Liar : BKPH harus melakukan upaya perlindungan terhadap satwa liar yang terancam punah akibat kerusakan hutan. Ini meliputi kegiatan patroli, penegakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat.

- Libatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan: BKPH harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Berikan pelatihan, pendampingan, dan insentif kepada masyarakat agar mereka ikut menjaga dan melestarikan hutan.

- Tingkatkan Pengawasan : BKPH harus meningkatkan pengawasan terhadap kawasan hutan untuk mencegah terjadinya perusakan hutan. Gunakan teknologi seperti drone dan citra satelit untuk memantau kondisi hutan secara berkala.

- Transparansi dan Akuntabilitas : BKPH harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas. Berikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai program-program pengelolaan hutan yang dilakukan.

Untuk mendukung upaya BKPH, Cici siap membantu dalam berbagai hal :

- Memfasilitasi Komunikasi : Cici dapat membantu memfasilitasi komunikasi antara BKPH, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

- Menyediakan Informasi : Cici dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan, teknik reboisasi, dan upaya perlindungan satwa liar.

- Menggalang Dukungan : Cici dapat membantu menggalang dukungan dari masyarakat luas untuk program-program BKPH.

- Membuat Laporan : Cici dapat membantu membuat laporan mengenai kondisi hutan dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memulihkannya.

Ketua L- KPK percaya bahwa dengan kerja keras dan kerja sama semua pihak, hutan di Kabupaten Bima dapat kembali pulih dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Red, evin hidayat. (Tim)

Region Head PTPN I Regional 1 Bersilaturahmi dengan Wali Kota Medan

Region Head PTPN I Regional 1 Bersilaturahmi dengan Wali Kota Medan

Media Dinamika Global       Comment   

Medan. Media Dinamika Global.id. Region Head PT Perkebunan Nusantara I Regional 1 (dahulu PTPN II), Didik Prasetyo, melakukan silaturahmi ke Kantor Wali Kota Medan dan disambut langsung oleh Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang akrab disapa Rico Waas. Senin (20/10/2025)

Dalam kunjungan tersebut, Region Head PTPN I Regional 1 didampingi oleh SEVP Business Support, Wispramono Budiman, Kabag SDM dan Sekretariat, Desmon MN, Kabag Manajemen Aset dan Pemasaran, Tofan Erlangga Sidabalok serta Kasubbag Kesekretariatan dan Humas Rahmat Kurniawan.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi, memperkuat sinergi, serta memperkenalkan proses bisnis PTPN Group pasca penggabungan (Sub holding perkebunan).

Dalam kesempatan tersebut, PTPN I Regional 1 juga memaparkan kebangkitan kembali produk legendaris Tembakau Deli, yang dahulu menjadi ikon kebanggaan Sumatera Utara. Saat ini, produk tersebut hadir dalam empat varian Cerutu Deli Nusantara, yaitu Helvetia Premium, Helvetia 1, Helvetia 2, dan Saentis.

 “Kami berharap sinergi antara BUMN perkebunan dan Pemerintah Kota Medan dapat terus terjalin, terutama dalam upaya menggaungkan kembali kejayaan Tembakau Deli hingga dikenal di pasar internasional,” ujar Didik Prasetyo dalam audiensi tersebut.

Wali Kota Medan, Rico Waas, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Medan, Dr. Citra Effendi Capah, M.S.P, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Benny Iskandar Nasution, S.Sos., M.AP, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Bapak Ahmad Untung Lubis, S.Sos., M.M.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan dukungan terhadap upaya pelestarian sejarah Tembakau Deli sekaligus pengembangan produk hilirnya.

 “Tembakau Deli merupakan warisan bersejarah Kota Medan. Dengan kolaborasi bersama PTPN I, kami berharap produk ini dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Rico Waas.

Sebagai tindak lanjut, dibahas pula rencana pengembangan wadah penikmat cerutu di Nusa Dua Heritage, yang berlokasi di pusat Kota Medan — kawasan bersejarah yang dahulu merupakan Rumah Sakit Tembakau Deli. Tempat ini diharapkan menjadi destinasi baru bagi wisata sejarah dan budaya tembakau di Sumatera Utara. (Tim

Militan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Resmi Melaporkan 3 Akun Facebook Yang Diduga Menghina

Militan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Resmi Melaporkan 3 Akun Facebook Yang Diduga Menghina

Media Dinamika Global       Comment   

Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Militan Bupati dan Wakil Bupati Bima, Ady – Irfan Resmi Melaporkan 3 Akun Facebook yang diduga menghina Bupati Bima melalui Media Sosial Facebook belum lama ini. Puluhan orang berkumpul di Paruga Nae menuju Kantor Mapolres Bima Kota dalam rangka membuat Laporan Pengaduan terhadap Beberapa Akun yang di anggap meresahkan alias membuat Gaduh di tengah Masyarakat Bima Khususnya.

Laporan polisi tersebut dibenarkan oleh militan Ady – Irfan, Abdul Majid pada Konferensi Pers menyampaikan, pihaknya resmi melaporkan 3 akun Facebook yang diduga menghina Bupati Bima.

“Ada Puluhan orang militan Ady – Irfa mendatangi Polres Bima Kota, dan kami resmi melaporkan akun Facebook K NTB, KK, dan AB. Kami langsung ketemu dengan Kanit Tipiter Bapak Jonatan, dan beliau sudah merespon cepat laporan kami,” ujarnya Senin (20/10)2025).

Majid menjelaskan, laporan tersebut merupakan bentuk ketegasan Militan Ady-Irfan melawan Hoax yang beredar di sosial media yang meresah Warga Net saat.

“Vidio yang diunggah 3 akun itu, diduga vidio diedit dan mencoba merusak nama Bupati dan Wakil Bupati Bima,” jelasnya.

Majid menegaskan, pihaknya tetap mengawal laporan tersebut dan memproses akun – akun di laporkan tersebut diproses sesuai Undang – undang yang berlaku.

“Kasus ini tetap kami kawal, dan kami meminta pihak kepolisian memproses secepatnya ketiga akun yang telah kami laporkan saat ini,” tegasnya.

Disisi lainnya, pihak Kepolisian sangat berterima kasih dengan adanya Informasi yang diberikan kepada kami, kami tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma sehingga konsep ini perlu dilakukan dengan  saksama.

Dan insyaallah kami juga sesuai harapan dari Pengadu akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dan berikan kesempatan kepada kami ya. Tuturnya(Team).

Tingkatkan Kapasitas Pengurus Kopdes Merah Putih, Diskop Gelar Pelatihan

Tingkatkan Kapasitas Pengurus Kopdes Merah Putih, Diskop Gelar Pelatihan

Media Dinamika Global       Comment   

Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial para pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, Senin (20/10) mengadakan Pelatihan Perekonomian para pengurus dari 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bolo, Madapangga, Donggo dan Soromandi di Gedung SKB Kecamatan Bolo.

Bupati Bima yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima Drs. Dahlan H.Muhammad dalam sambutan dan arahannya, menekankan kepada seluruh pengurus KDMP di kabupaten Bima untuk terus memperkuat kelembagaan koperasi, dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi anggota koperasi.

"Selanjutnya pengurus Kopdes juga diharapkan untuk memenuhi segala bentuk kelengkapan dokumen KDMP seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Rekening Bank, Nomor Induk Koperasi, NPWP dan dokumen lain yang dibutuhkan". Terangnya 

Dahlan pada kesempatan tersebut secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Bima, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, telah memberikan dukungan penuh bagi upaya meningkatkan kiprah Kopdes Merah Putih di seluruh desa yang ada. 

Sementara itu, Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima M. Tohir memaparkan, Pelatihan tersebut merupakan tahapan lanjutan dari 6 tahap kegiatan yang sama dan sebelumnya telah dimulai dari Kecamatan Sanggar dan Tambora yang dipusatkan di Desa Kore.

Saat ini, sebagian KDMP di sedang berupaya untuk menyusun dan mematangkan proposal bisnis. Kemudian akan dibahas dalam Musyawarah. Hasil Musdessus tersebut nantinya akan disampaikan melalui akun SIMKOPDES berupa Berita Acara yang merupakan salah satu bagian dari pemenuhan kelengkapan dokumen pengajuan kemitraan dan pembiaayan KDMP.

Pelatihan ini juga difokuskan untuk meningkatkan kemampuan IT pengurus KDMP.

Sebanyak 155 Kopdes telah memiliki SIMKOPDES dan ke depan, targetnya adalah seluruh KDMP di Kabupaten Bima dapat memiliki akses ke SIMKOPDES". Imbuhnya. (Red). 

Pencalonan Ahmad Irham Tajhi Jadi Ketua PW IPA Sumut Dinilai Langgar Aturan, Etika dan Moral

Pencalonan Ahmad Irham Tajhi Jadi Ketua PW IPA Sumut Dinilai Langgar Aturan, Etika dan Moral

Media Dinamika Global       Comment   

MEDAN. Media Dinamika Global.id. Menjelang Musyawarah Wilayah (Musywil) Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) ke- XIX yang akan dijadwalkan pada 20 – 21 Oktober 2025 di Asrama Haji Medan atas pencalonan Ahmad Irham Tajhi menuai kritik dari sejumlah kader khususnya Ketua Pimpinan Daerah (PD) IPA se- Sumatera Utara. Senin, (20/10/ 2025).

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua PD IPA Medan, M. Reza Abdillah yang menilai bahwa pencalonan dari Ahmad Irham Tajhi sebagai Ketua Pimpinan Wilayah IPA Sumut dinilai tak layak, karena seharusnya organisasi ini dipimpin oleh kader tulen yang lahir dan besar dalam Ikatan Pelajar Al Washliyah secara utuh.

"Bagi kami beliau kader karbitan, yang bagaikan kutu loncat karena disinyalir pernah bergabung ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang merupakan Badan Otonom dari Nahdatul Ulama. Hal ini sangat memalukan bagi Ikatan Pelajar Al Washliyah," ujar Ketua PD IPA Kota Medan, M. Reza Abdillah, saat bersama sejumlah Ketua PD IPA se- Sumatera Utara lainnya.

Selain itu, Ketua PD IPA Asahan, Said Ibnu Rulian Ahmad tidak menafikan etika dan moral yang bersangkutan dalam berorganisasi bahkan beberapa waktu yang lalu saat menjabat sebagai Sekretaris PW IPA Sumut pernah secara terang-terangan melakukan upaya pengambilalihan kepemimpinan secara tidak sah (kudeta) terhadap PP IPA periode sebelumnya sehingga terbitnya surat rekomendasi pemberhentian walaupun akhirnya memilih mundur.

Hal senada juga disampaikan Ketua PD IPA Tebing Tinggi, Rio Arbansyah yang menegaskan bahwa beberapa alasan itu sangat memungkinkan bahwa Ahmad Irham Tajhi tidak layak secara aklamasi untuk dipersilahkan menjadi Ketua PW IPA Sumut secara aklamaai walaupun ada sekelompok yang berusaha untuk meloloskan prosesnya di Muswil IPA Sumut ke- XIX yang sarat dengan ketidaknetralan dan dugaan pelanggaran aturan organisasi maupun administrasi.

Ketua PD IPA Simalungun, Ajie Apriansyah juga meminta kepada PP IPA untuk bersikap tegas untuk mengevaluasi penyelenggaraan musyawarah dan pencalonan Ahmad Irham Tajhi, karena jika terjadinya pembiaran dari PP IPA seolah-olah ada indikasi kepentingan tertentu.

"Kami secara tegas menolak pencalonan Ahmad Irham Tajhi sebagai Ketua PW IPA Sumut, kami punya hak dalam bersikap dan menyatakan pendapat bahkan syarat rekomendasi 50% hanyalah menjadi siasat untuk menjegal kandidat lainnya dalam berkontestasi dan upaya pembungkaman ini akan kami lawan," tegas Ketua PD IPA Dairi, Ahmad Syahroni.

Ketua PD IPA Padang Lawas Utara, Parlun berharap kepada seluruh pihak untuk mengambil peran dalam persoalan ini karena mengangkut masa depan dan marwah organisasi untuk menolak Ahmad Irham Tajhi sebagai Calon Ketua PW IPA Sumut yang terindikasi diaklamasikan karena figurnya dinilai bermasalah.

"Tak mungkin kami bisa terima mereka yang diduga Eks Kader Banser bahkan PMII dapat memimpin Ikatan Pelajar Al Washliyah Sumatera Utara dengan menabrak sejumlah aturan dan sarat kepentingan," pungkasnya mengakhiri. (Tim)