Media Dinamika Global: Hukum
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 November 2026

BKPRMI NTB Kecam Keras Aksi Kekerasan terhadap Dosen UNSWA di Bima, Minta Proses Hukum dan Ketegasan Kampus


Mataram. Media Dinamika Global.Id.— Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan kekerasan dan pengeroyokan yang menimpa seorang dosen Universitas Nggusuwaru (UNSWA), Bapak Amiruddin, M.Pd., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum DPD BKPRMI.

​Ketua Umum BKPRMI NTB, H. Jamaludin, S.T., secara tegas mengecam peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus tersebut, terlebih jika insiden itu benar-benar disertai dengan aktivitas mengonsumsi minuman keras.

​"Peristiwa ini adalah persoalan serius. Saya telah menugaskan Direktur Wilayah Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi (LBHA) untuk melakukan pengawalan, dan bila perlu memberikan pendampingan hukum penuh jika kasus kekerasan ini terus berlarut-larut," ujar H. Jamaludin, Senin (16/11/2026).

*​Kronologi Kejadian*

 Menurut Korban ini Direktur Wilayah LBHA BKPRMI NTB, Solihin, S.H., membenarkan adanya penugasan tersebut untuk mengawasi serta mendampingi kader BKPRMI yang menjadi korban di Kabupaten Bima.

​Berdasarkan keterangan langsung dari korban, Amiruddin, insiden bermula saat dirinya selesai melaksanakan ujian tengah semester (MID Semester) dan menunaikan sholat zuhur di musala kampus UNSWA.

​"Selesai duduk sebentar bersama rekan-rekan dosen, saya hendak pulang dan keluar dari halaman kampus UNSWA. Belum sampai di pintu gerbang, ada mahasiswa yang menarik dan menutup gerbang secara paksa, hingga terjadi aksi saling dorong antara sekuriti dan mahasiswa tersebut," ungkap Amiruddin.

Setelah gerbang terbuka, korban melanjutkan perjalanan keluar, namun tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang yang langsung mengepung mobilnya.

​"Salah satu dari mereka memanggil nama saya 'Ami', lalu yang lain datang marah-marah. Saya pun bingung mengapa saya yang menjadi sasaran. Kejadian itu berlangsung hampir setengah tahun di tengah jalan depan pintu gerbang kampus UNSWA," lanjutnya.

​Korban mengaku sempat dipukul, namun ia terus berusaha menangkis dan sama sekali tidak melakukan perbalasan hingga akhirnya berhasil masuk kembali ke dalam area kampus. Para pelaku juga sempat berupaya membuka pintu mobil korban yang di dalamnya terdapat laptop. Berkat bantuan pengamanan dari petugas sekuriti, korban berhasil dievakuasi kembali ke dalam lingkungan kampus. Berdasarkan pengamatan korban dan saksi di lokasi, para pelaku diduga kuat dalam pengaruh minuman keras saat melakukan penghadangan.

*​Sikap Resmi dan Tuntutan LBHA BKPRMI NTB*

​Melalui keterangan persnya, Direktur Wilayah LBHA BKPRMI NTB menegaskan bahwa kampus adalah ruang intelektual, pendidikan, dan pembentukan karakter, bukan tempat untuk melakukan kekerasan, intimidasi, ataupun premanisme.

​Berikut adalah poin-poin tuntutan dan sikap resmi BKPRMI NTB:

1. ​Tindakan Tegas Kampus: Meminta pihak Rektorat UNSWA bersikap tegas, objektif, dan transparan dalam menyelesaikan kasus ini serta menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan perguruan tinggi bagi pihak yang terbukti terlibat.

2. ​Proses Hukum yang Berjalan: Menghormati proses hukum yang kini telah berjalan. Korban telah resmi melaporkan kasus ini ke Polres Kota Bima dan ditangani langsung oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), dengan pendampingan penuh dari tim advokat BKPRMI.

3. ​Pencegahan Ke Depan: Berharap insiden serupa tidak terulang kembali kepada dosen maupun tenaga kependidikan lainnya di institusi pendidikan manapun.

*Tinjauan Aspek Hukum*

​Menanggapi laporan yang telah dimasukkan ke kepolisian, Tim LBHA BKPRMI NTB memaparkan bahwa unsur pidana dalam kasus ini dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan secara bersama-sama, dengan rujukan dasar hukum sebagai berikut:

​1. Tindak Pidana Pemukulan (Penganiayaan)

​Tindakan memukul orang lain hingga menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan:

- Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP Lama / Pasal 466 KUHP Baru):

- Diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (KUHP Lama) atau 2 tahun 6 bulan / denda (KUHP Baru).

- Ancaman lebih tinggi jika mengakibatkan luka berat (hingga 5 tahun atau lebih) atau kematian (hingga 7 tahun atau lebih).

- Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP Lama / Pasal 471 KUHP Baru):

- Terjadi jika pemukulan tidak menimbulkan penyakit atau halangan aktivitas, diancam dengan pidana penjara singkat atau denda ringan.

​2. Tindak Pidana Pengeroyokan, ​tindak kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama oleh lebih dari satu orang terhadap orang atau barang:

- Dasar Hukum: Pasal 170 KUHP Lama / Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

- Ancaman Pidana:

- Secara umum: Paling lama 5 tahun 6 bulan (KUHP Lama) atau 5 tahun (KUHP Baru).

- Jika mengakibatkan luka-luka atau kerusakan barang: Paling lama 7 tahun.

- Jika mengakibatkan luka berat: Paling lama 9 tahun.

- Jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain: Paling lama 12 tahun.

​"Kampus adalah tempat yang terhormat. Pesan saya kepada Bapak Rektor UNSWA, jagalah kehormatan tersebut dengan menegakkan keadilan seadil-adilnya," pungkas Solihin Direktur Wilayah LBHA BKPRMI NTB.(Team)

Kamis, 12 November 2026

Jajaran Pemkab Bima Gelar Upacara Hari Pahlawan


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Upacara pengibaran bendera merah putih oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskib) diiringi Drum Band Gita Bahana Aparatur ASN Pemerintah Kabupaten Bima Selasa (10/11) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima menandai penyelenggaraan Hari Pahlawan Nasional Ke-81 yang tahun ini mengangkat tema, "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan" dihadiri Pimpinan Daerah, Forkopimda dan pejabat teras pemerintah Kabupaten Bima.

Pada acara yang dihadiri Wakil Bupati dr.H. Irfan Bupati, Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti, Ketua GOW Ny Anita H.Irfan, Kapolres Bima Anton Bhayangkara Gaisar S.I.K.,M.H, unsur Forkopimda, Sekda Adel Linggi Ardi, SE dan para Pejabat Eselon II, Eselon III, Pejabat Utama TNI-Polri dan para pejuang, veteran tersebut, Bupati Ady Mahyudi yang bertindak selaku Inspektur Upacara membacakan amanat tertulis Menteri Sosial RI.

‎"Pesan Menteri Sosial yang dibacakan Bupati menegaskan bahwa kepahlawanan harus terus dihidupkan sebagai nilai masa kini melalui kerja keras, inovasi, dan komitmen menjaga persatuan bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan.

‎Para pahlawan telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan, kini tugas kita meneruskan perjuangan mereka dengan bekerja keras, berinovasi, dan menjaga persatuan". Ujar Bupati dihadapan Para Pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf perangkat daerah.

‎Usai upacara, Bupati Bima, Wakil Bupati, Forkopimda, Ketua TP.PKK Ny. Murni Suciyanti dan Ketua Umum GOW Ny Anita H. Irfan, melakukan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Palibelo, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. 

Selain Hari Pahlawan, momentum 10 November 2026 di Kabupaten Bima juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema "Sehat Untuk Semua".

‎"Tema ini membawa pesan sederhana namun mendalam. Kesehatan adalah hak setiap orang dan harus menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat, tanpa terkecuali," terang Bupati.

‎Pada momentum Hari Pahlawan ini, Pemkab Bima turut memberikan penghargaan kepada para pemenang Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2026. Juara 1 diraih oleh Posyandu Mawar Desa Kambilo Kecamatan Wawo, Juara 2 diraih oleh Posyandu Beringin Desa Boro Kecamatan Sanggar, dan Juara 3 diraih oleh Posyandu Oi Lanco Desa Karumbu Kecamatan Langgudu. (Tim MDG/ADV)

Selasa, 10 November 2026

Pengacara AIS dan LSM Harap PN Raba Bima Bebaskan Kliennya, Diduga Konspirasi


Kota Bima, Media Dinamika Global.Id.- Dugaan Konspirasi atas kasus yang menjerat AIS SETIAWATI dalam perkara tindak pidana Narkotika yang melibatkan Eks Kapolres Didit Putra Kuncoro dan Eks Kasat Maulangi kini menjadi perhatian publik serta pertanyaan serius dari tim Penasehat Hukum AIS SETIAWATI.

Penasehat Hukum AIS SETIAWATI, FARMAN, S.H, menduga bahwa kliennya adalah Korban Konspirasi atas perbuatan Oknum tertentu yang mana hal tersebut disampaikan langsung kepada Awak Media ini lewat wawancara eksklusif paska persidangan AIS SETIAWATI dalam agenda sidang pembuktian yang menghadirkan Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Raba Bima, Selasa, 10 November 2026.

BONGKAR POIN 19 & POIN 20: DI BAP DITEMUKAN, DI SIDANG TIDAK DITEMUKAN

Menurut FARMAN, S.H, Penasehat Hukum AIS SETIAWATI, bahwa Pasal Sangkaan yang tertuang dalam BAP Saksi pada tahap Penyidikan diduga ada kesalahan yang sangat fatal.

Yang mana dalam BAP tersebut pada saat proses penangkapan AIS SETIAWATI dijelaskan oleh Saksi RANGGA, Anggota Opsnal Satresnarkoba Polda NTB, pada Poin 19 menjelaskan bahwa ditemukan Barang Bukti Sabu. Sedangkan fakta persidangan, Saksi RANGGA menerangkan bahwa tidak ditemukan Barang Bukti tersebut. Hal ini sangat merugikan klien kami AIS SETIAWATI, sehingga terpenuhi dua alat bukti yang membuat AIS SETIAWATI ditetapkan sebagai tersangka.

Poin 19:

Dalam BAP tersebut, Penyidik bertanya dengan jelas:

"PADA SAAT KEJADIAN TERSEBUT SIAPA YANG MENEMUKAN BARANG TERLARANG SABU TERSEBUT, JELASKAN???"

Saksi RANGGA menjawab:

"PADA SAAT ITU SAYA DAN REKAN SAYA YANG BERNAMA SDR TAUPAN HARTADI YANG MENEMUKAN BARANG BARANG TERSEBUT."

Poin 20:

Dalam BAP tersebut, Penyidik bertanya dengan jelas:

"SETELAH PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN LALU DITEMUKAN BARANG TERSEBUT, APAKAH APARAT KEPOLISIAN SEMPAT MEMPERLIHATKAN DAN MENJELASKAN KEMBALI DITEMUKANNYA BARANG TERSEBUT KEPADA SAKSI LAINNYA DIHADAPAN ORANG YANG TELAH DIAMANKAN, JELASKAN???"

Saksi RANGGA menjawab:

"YA SEMPAT"

Jika di sidang RANGGA bilang tidak ditemukan, lalu barang apa yang sempat diperlihatkan di Poin 20 itu? Barang gaib? Atau barang yang sengaja dimunculkan agar dua alat bukti terpenuhi?

BOM KEDUA: DIPERIKSA TANPA PENGACARA, PADAHAL ANCAMAN HUKUMAN MATI!

Namun pada saat sidang Agenda pemeriksaan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada Terdakwa AIS SETIAWATI pada saat diperiksa oleh penyidik apakah Terdakwa didampingi oleh pengacara???

Terdakwa AIS SETIAWATI menjawab: TIDAK ADA DIDAMPINGI OLEH PENGACARA.

Padahal dari Pasal Sangkaan maupun dakwaannya, terdakwa WAJIB didampingi oleh pengacara sesuai ketentuan aturan serta Undang-Undang yang berlaku.

Ini bukan kesalahan kecil, Ini pelanggaran hak paling dasar!

Dalam KUHAP dan UU Narkotika, untuk ancaman di atas 5 tahun, apalagi sampai 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati, pendampingan pengacara adalah WAJIB dan MUTLAK. Jika tidak didampingi, maka BAP Pemeriksaan Terdakwa itu CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM.

Pertanyaannya: Bagaimana mungkin penyidik berani memeriksa AIS tanpa pengacara, sementara ancamannya seberat itu? Apakah ini kelalaian? Atau bagian dari skenario agar AIS tidak bisa membela diri sejak awal?

DAKWAAN BERAT, PEMBUKTIAN DINILAI TIDAK AKURAT

Kemudian FARMAN, S.H menegaskan bahwa unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar:

1. Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal II ayat (11) Lampiran II jo. Pasal 82 ayat (3) Lampiran III Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

2. Pasal 137 huruf b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perlu dilakukan Audit serta pemeriksaan dan Analisis sebelum dilakukan tuntutan terhadap Klien kami AIS Setiawati

Senin, 09 November 2026

Jeritan Dari Ujung Lambu, Desa Baku Hidup Tanpa Listrik Mandi Harus Beli Bensin


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Desa Baku, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, menjerit meminta keadilan pembangunan. Di tengah gencarnya pembangunan di Kabupaten Bima, ratusan jiwa di desa yang berbatasan langsung dengan keindahan Lawoli Beach dan Baku Beach ini justru masih hidup dalam keterbatasan ekstrem, seolah diduga terisolasi dari negara. Senin, (09/11/26)

Pantauan warga, kondisi Desa Baku sangat memprihatinkan dan butuh sentuhan serius dari Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi NTB hingga Pemerintah Pusat.

Tuntutan Mendesak Warga Desa Baku.

1. Jalan Aspal. Jalan Umum dan Jalan Tani Sulit di Lalui

Hampir 100% jalan di Desa Baku baik jalan umum maupun jalan tani (Farmer Road Baku) masih berupa tanah dan batu. Saat hujan, lumpur total. Hal ini tentunya menyebabkan akses masyarakat Desa Baku menuju ke Desa lain maupun ke Jantung wilayah Sape terhambat, bahkan tidak menutup kemungkinan hasil tani warga tidak bisa diangkut akibat terkendala jalan yang becek dan di penuhi bebatuan.

2. KRISIS Listrik, Mandi dan Cuci Harus Beli Bensin.

Ini yang paling memilukan. Desa Baku hingga hari ini, belum teraliri listrik PLN secara merata. Untuk bisa mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga, setiap KK harus membeli bensin untuk menghidupkan mesin pompa air diesel. Setiap hari warga keluar uang Rp 20.000 - Rp 35.000 hanya untuk air. "Kami tidak punya Sanyo listrik, kami pakai mesin bensin. Kalau tidak ada bensin, kami tidak bisa mandi," keluh warga.

3. Masyarakat Butuh Pembangunan DAM/Irigasi dan PLTA.

Potensi air melimpah tapi tidak dikelola dengan baik, Warga meminta kepada Pemerintah agar dibangunnya Dam, Irigasi pertanian dan jika memungkinkan PLTA skala desa untuk menjawab dua masalah sekaligus, air dan listrik.

4. Blind Spot Internet, Tanpa Sinyal

Desa Baku masih blank spot, tidak ada jaringan, tidak ada Tower 4G/5G. Anak-anak tidak bisa belajar online, warga tidak bisa mengakses informasi, bahkan untuk panggilan darurat pun susah, terkadang mereka mencari tempat-tempat yang tinggi demi mendapatkan jaringan, maka dalam hal ini masyarakat sangat mengharapkan adanya perhatian pemerintah, sehingga anak-anak bisa belajar secara online maupun masyarakat bisa mengakses informasi.

5. Masjid Tanpa Listrik, Adzan Pakai Aki

Masjid sebagai pusat ibadah pun tak berlistrik. Penerangan dan pengeras suara (toa) masjid masih menggunakan aki yang sewaktu-waktu bisa mati. Akibatnya warga sering tidak tahu waktu sholat. Air wudhu pun tidak ada karena tidak ada pompa Sanyo listrik.

Bahkan bagi masyarakat pendatang harus meminta air kepada warga sekitar Masjid untuk berwudhu, tak hanya itu saja, Masjid tersebut tidak memiliki sanitas atau WC, semuanya itu akibat tidak adanya aliran listrik di Masjid tersebut, dan yang sangat memprihatikan ketika warga yang sedang sholat berjamaah, harus menghapus keringat mereka, karena didalam Masjid tersebut tidak ada Kipas angin, ataupun penyejuk lainnya.

Sementara keberadaan kipas angin bisa membantu kenyamanan saat beribadah, oleh karena masyarakat sangat mengharapkan adanya aliran listrik di dalam Masjid.

6. Tanpa Puskesmas Pembantu (PUSTU)

Ratusan warga tanpa akses kesehatan. Tidak ada Pustu, tidak ada perawat, tidak ada bidan desa yang menetap. Jika ada warga sakit, harus dibawa ke desa lain, atau menyewa mobil dengan biaya mahal ke Lambu atau Sape.

7. Wisata Lawoli Beach dan Baku Beach Terbengkalai 

Padahal Desa Baku memiliki ikon wisata bahari yang sangat indah, yaitu Pantai Lawoli dan Pantai Baku yang dijaga secara swadaya oleh masyarakat. Namun akses jalan menuju pantai hancur, tanpa listrik, tanpa sinyal, tanpa fasilitas. Padahal jika dibangun, ini bisa jadi PAD terbesar untuk Kabupaten Bima.

Warga Desa Baku berharap Bupati Bima Ady Mahyudi, Gubernur NTB, Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Bima, dan Anggota DPR RI Dapil NTB I dapat turun langsung melihat kondisi Baku.

Melalui Media ini salah satu warga menyampaikan bahwa, Kami bukan minta yang muluk-muluk. Kami cuma minta disamakan sebagai warga negara Indonesia. Kami butuh jalan, kami butuh listrik PLN biar tidak beli bensin terus, kami butuh sekolah untuk anak-anak kami, kami butuh Pustu. Tolong lihat kami di Desa Baku," ujar perwakilan warga dengan nada haru.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu jawaban kapan listrik PLN akan masuk dan jalan akan diaspal. (Tim MDG)

Minggu, 08 November 2026

DPP HAI : Penjelasan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Pasal Penganiayaan Dan Pengrusakan


Media Dinamika Global.Id.- Salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Advokat Indonesia (HAI) yang berpusat di Kota Bima ini mencoba memberikan beberapa Penjelasan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Pasal Penganiayaan Dan Pengrusakan yang akan diterapkan dalam konsep Hukum di Indonesia saat ini.

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dan perusakan dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengalami beberapa pembaruan dari KUHP lama. 

1. Pasal Penganiayaan (Pasal 466 – 472 KUHP Baru)

Pasal 466 (Penganiayaan Biasa):

Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Perusakan kesehatan dan perbuatan menyakiti orang lain juga termasuk dalam cakupan penganiayaan.

Pasal 467 (Penganiayaan Berencana):

Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Jika mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 7 tahun.

(Perbandingan dengan KUHP lama: Pasal 351 KUHP lama mengancam penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4.500). 

2. Pasal Perusakan (Penghancuran atau Perusakan Barang - Pasal 521 KUHP Baru)

Pasal 521 KUHP Baru:

Menggantikan Pasal 406 KUHP lama.

Subjek hukum menggunakan istilah "Setiap Orang" (menggantikan "Barang siapa") dan memperluas objek perlindungan termasuk barang serta gedung/bangunan.

Ancaman pidana pokok lebih proporsional serta disesuaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Untuk kerugian dalam nilai kecil (misalnya di bawah Rp500.000), terdapat ancaman pidana yang lebih ringan atau denda kategori tertentu. 

DPC HAI : Penjelasan UU No.1 Tahun 2023 Tentang Penyerobotan Tanah


Media Dinamika Global.Id.- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Advokat Indonesia (HAI) Bima menerangkan dengan jelas terkait dengan Penjelasan UU No.1 Tahun 2023 Tentang Penyerobotan Tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), tindakan memasuki, menggunakan, atau menguasai tanah atau pekarangan milik orang lain tanpa izin diatur melalui beberapa ketentuan tergantung pada bentuk perbuatannya:

Pasal 257 KUHP Baru (Tentang Memaksa Masuk Pekarangan/Ruangan):

Isi: Mengatur mengenai setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain, atau sudah berada di dalamnya secara melawan hukum dan tidak segera pergi setelah diminta oleh pihak yang berhak.

Sanksi: Pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II (maksimal Rp10.000.000). Hukuman bisa lebih berat jika disertai ancaman atau dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Pasal 502 KUHP Baru (Tentang Perbuatan Curang / Penyerobotan Hak atas Tanah):

Isi: Mengancam siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, menjaminkan, atau menyewakan tanah yang diketahui merupakan hak milik atau hak orang lain.

Sanksi: Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V (maksimal Rp500.000.000).

Perpu Nomor 51/Prp/1960:

Untuk pemakaian tanah tanpa izin yang berhak (seperti lahan pertanian atau sawah), aturan khusus yang sering digunakan di luar KUHP adalah Pasal 2 dan Pasal 6 UU/Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, dengan ancaman pidana kurungan atau denda.