Ditulis: Heru Subagia Pengamat Politik
Jawa barat, Media Dinamika Global.id.-- Usulan sayembara menangkap koruptor yang sebelumnya dilontarkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini bergeser menjadi ujian atas keberanian politiknya.
Pengamat Politik Heru Subagia menilai, isu tersebut tidak lagi sekadar kritik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi telah menjadi momentum untuk menguji sejauh mana Dedi Mulyadi berani mengambil sikap ketika persoalan korupsi bersinggungan dengan kekuasaan dan aparat penegak hukum.
Keberanian Dedi Mulyadi selama ini dalam merespons berbagai persoalan publik semestinya juga ditunjukkan ketika berhadapan dengan persoalan korupsi yang dinilai jauh lebih serius dibanding kejahatan jalanan.
Nyali Berantas Korupsi Gadjah
Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diarahkan kepada pelaku kejahatan kelas teri, sementara korupsi yang merampas uang rakyat dalam jumlah besar justru tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Nyali dan keputusan besar Kang Dedi untuk merespon apa yang menjadi kehendak masyarakat, khususnya isu korupsi, saat ini sudah menyangkut penegak hukum itu sendiri sebagai pemain dan juga penerima dari korupsi itu sendiri.
Setidaknya warga masih menunggu respons konkret dari Dedi Mulyadi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada jawaban tegas dari orang nomor satu di Jawa Barat itu terhadap tantangan yang diajukan.
Rakyat bahkan mempertanyakan apakah Dedi Mulyadi benar-benar bersedia mengambil posisi berhadapan dengan koruptor kelas kakap, bukan sekadar tampil keras dalam persoalan yang menyentuh masyarakat kecil.
Pertanyaannya, Apakah KDM berani atau tidak berhadapan dengan koruptor kelas kakap yang nyata-nyata saat ini menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa Barat.
Mempertahankan Kredibilitas dan Elektabilitas
Pertanyaan tersebut terdai berat dan menjebak bagi siapapun yang hanya coba -coba bermain Pencitraan di permukaan saja. Menjadi penting karena Dedi Mulyadi tidak hanya memiliki posisi sebagai kepala daerah, tetapi juga figur politik dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang disebut-sebut tinggi untuk kontestasi politik nasional.
Berdasarkan data survei SMRC terbaru, menilai angka elektabilitas 35 persen yang dikaitkan dengan peluang Dedi Mulyadi menuju Pilpres 2029 tidak semestinya menjadi sekadar modal politik, melainkan harus diikuti tanggung jawab moral dan keberanian mengambil sikap atas persoalan publik.
Apabila Dedi Mulyadi ingin mempertahankan citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani mengambil tindakan, maka isu pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu medan pembuktian.
Apakah KDM mau
mempertanggungjawabkan elektabilitas 35 persen sebagai Capres 2029 sebagai bagian tanggung jawab moral politik, etika, dan konsekuensi logis dari kerja-kerja yang mungkin bisa dikatakan sebagai kerja pencitraan?
Sasaran Kelas Teri'
Kritik keras berangkat dari ketimpangan yang selama ini kerap terlihat dalam penanganan kejahatan. Masyarakat kecil dapat dengan mudah menjadi sasaran penindakan ketika melakukan pencurian, mengedarkan obat terlarang, atau melakukan kejahatan jalanan.
Namun, ia menekankan, persoalan menjadi berbeda ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan kekuasaan, anggaran, dan kepentingan besar.
Padahal, korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas. Uang yang dikorupsi bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan anggaran yang seharusnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun program sosial.
Koorupsi menjadi momok, sebuah tindakan yang menghina sehina-hinanya masyarakat hingga melumpuhkan serta merampas hak-hak dari dana, anggaran, dan berbagai program kebijakan yang seharusnya dibiayai oleh uang rakyat melalui multi pajak yang dibayarkan.
Fokus Persoalkan Fundamental
Lebih lanjut, ia menuturkan, berbagai aksi Dedi Mulyadi yang kerap mendapat perhatian luas publik menunjukkan kapasitasnya untuk membangun komunikasi politik yang kuat. Namun, popularitas dan keberanian tampil di ruang publik harus dibuktikan pula melalui keberanian menghadapi persoalan yang lebih fundamental.
Tidak mempersoalkan kewenangan Dedi Mulyadi sebagai gubernur yang memiliki batas-batas tugas dan fungsi. Namun, ketika seorang kepala daerah memilih masuk ke berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, dirinya menilai publik juga berhak meminta konsistensi.
Memang KDM saat ini mengemban amanat sebagai Gubernur Jawa Barat dan menjalankan kerja sesuai tupoksinya. Tetapi ada juga tindakan-tindakan yang dirasakan sebenarnya tidak berada dalam koridor posisinya sebagai gubernur.
Kesempatan Pembuktian
Keberanian Dedi Mulyadi menyentuh berbagai persoalan sosial selama ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Karena itu, ketika isu korupsi mencuat sebagai persoalan yang lebih besar dan menyangkut kepentingan publik, publik dinilai memiliki alasan untuk menuntut keberanian yang sama.
Rakyat masih sabar dan toleran hingga memberikan kesempatan kepada Dedi Mulyadi untuk menjawab tantangan tersebut.
Bukan sekadar apakah gubernur mau ikut dalam pemberantasan korupsi, tetapi apakah ia berani menunjukkan keberpihakan ketika yang dihadapi koruptor kelas kakap.
Diamnya seorang figur politik terhadap isu besar yang sudah menjadi perhatian publik pada akhirnya dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antara citra politik, keberanian, dan tindakan nyata.
Kalau akhirnya KDM tidak mampu berkata satu patah kata pun berkaitan dengan urusan pemberantasan korupsi, masyarakat tentu akan menilai sendiri.
Melampaui Ekspetasi
Isu sayembara menangkap koruptor kini telah berkembang melampaui sekadar wacana atau letupan kritik dari masyarakat. Persoalan tersebut telah menjadi semacam tuntutan moral agar figur yang memiliki kekuatan politik menunjukkan keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Publik tidak cukup hanya disuguhi kerja-kerja yang viral. Masyarakat membutuhkan bukt, popularitas politik juga memiliki konsekuensi berupa keberanian mengambil sikap terhadap persoalan yang menyentuh kepentingan rakyat.
Viralnya himbauan Dedi Mulyadi tanggap Koruptor kelas kakap i bukan hanya sebatas partisipasi wong cilik di media, bukan hanya sebatas keprihatinan warga Jabar, tetapi menjadi sebuah mandat moral seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Jawa Barat,
Bukan Kucing Garong
Dalam diksi terakhir,polemik ini menempatkan Dedi Mulyadi pada satu pertanyaan sederhana namun berat: apakah keberanian politiknya berhenti pada isu-isu yang mudah mendapatkan sorotan publik, atau benar-benar diuji ketika harus berhadapan dengan korupsi dan kekuatan yang berada di belakangnya?
Pasalnya, jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah berbagai citra keberanian yang selama ini melekat pada Dedi Mulyadi benar-benar memiliki fondasi integritas dan komitmen politik.
Dedy Mulyadi tentunya akan menolak disebutkan aksi -akao viral selama ini tidak lebih persis yang dilakukan oleh "Kucing Garong ''. Representasi kondisi Dedi Mulyadi yang lebih banyak bersensasi dan bersandiwara di atA panggung jogetan.
Diakhir tulisan ini ditekankan bola bemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum. Menjadi ukuran keberpihakan kekuasaan terhadap uang rakyat.
Ketika seorang pemimpin dituntut memilih, diam atau berdiri di garis depan pemberantasan korupsi, publik pada akhirnya akan mencatat pilihan politik Tersebut.(Sekjend MDG)