Bima, Media Dinamika Global.id.-- Hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan tidak boleh direduksi oleh konflik kepentingan apapun (konflik of interest), apalagi sampai terjadi penyegelan sekolah yang menghambat kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa yang belakangan ini terjadi pada beberapa sekolah di Kabupaten Bima akibat konflik rebutan jabatan Kepsek pasca rotasi-mutasi.
Ditengah konflik rotasi-mutasi jabatan yg berlangsung, si TOMI, Kabid Mutasi Badan Kepagawaian Daerah ini dengan entengnya berlindung di atas narasi "hanya menjalankan perintah Bupati". Seolah-olah dengan perintah Bupati keputusan menjadi benar secara hukum dan sah secara administratif. Lalu untuk apa jabatan anda sebagai Kabid Mutasi BKD beserta seluruh kewenangan, fungsi, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut? Jika logikanya hanya karena perintah atasan, berarti anda hanya kurir jabatan yang mengantar titipan.
Kewenangan penataan aparatur itu jugalah melekat pada fungsi jabatan mu TOMI. Karena itu, kebijakan harus objektif dan terukur berdasarkan data, asesmen kompetensi, dan pertimbangan objektif yang harusnya disajikan oleh mu kepada Bupati, bukan tunduk buta pada tekanan atasan.(Sekjend MDG)