 |
| Ketua EW-LMND NTB dan Gubernur, KONI saat peresmian Porpov, (Ist/Surya) |
MATARAM, Media Dinamika Global – Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII NTB 2026 yang seharusnya menjadi panggung lahirnya atlet-atlet terbaik daerah justru menuai kritik keras. Rentetan sengketa, protes kontingen, persoalan administrasi atlet hingga konflik antarcabang olahraga membuat ajang olahraga terbesar di NTB itu dinilai kehilangan esensi sportivitas dan prestasi.
Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (EW-LMND) NTB menilai kekisruhan yang terjadi selama PORPROV XII bukan persoalan teknis, melainkan cerminan buruknya tata kelola olahraga di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB.
Ketua EW-LMND NTB, Arif Haryadin, menyebut PORPROV XII telah berubah dari pesta olahraga rakyat menjadi arena konflik yang mempermalukan dunia olahraga NTB di hadapan publik.
“PORPROV seharusnya menjadi ruang kompetisi yang sehat dan bermartabat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Hampir setiap hari publik disuguhi sengketa, protes, dan kontroversi. Ini bukan lagi pesta olahraga, tetapi panggung konflik yang mencederai marwah olahraga NTB,” tegas Arif, Jumat (24/7/2026).
Menurut Arif, banyaknya polemik yang muncul menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan pengawasan penyelenggara. Ia menilai KONI NTB harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi karena gagal memastikan pelaksanaan PORPROV berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Kalau pada level PORPROV saja penyelenggaraan masih carut-marut, lalu dengan dasar apa NTB meyakinkan publik bahwa daerah ini siap menjadi tuan rumah PON 2028? Jangan sampai ambisi besar hanya menjadi slogan tanpa kesiapan yang nyata,” ujarnya.
Arif menegaskan bahwa atlet tidak boleh menjadi korban dari buruknya tata kelola organisasi olahraga. Ia meminta seluruh proses seleksi, pembinaan, hingga penentuan peserta dilakukan secara objektif berdasarkan prestasi, bukan karena kedekatan, kepentingan kelompok, atau intervensi pihak tertentu.
“Olahraga harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan atlet. Putra-putri terbaik NTB berhak mendapatkan kesempatan yang adil tanpa harus berhadapan dengan kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi,” katanya.
EW-LMND NTB juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret di tengah berbagai polemik yang terus bermunculan. Menurut mereka, diamnya pemerintah hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap sistem pembinaan olahraga daerah.
Karena itu, EW-LMND mendesak Gubernur NTB segera turun tangan dengan membentuk tim evaluasi independen untuk mengaudit seluruh proses penyelenggaraan PORPROV XII sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KONI NTB.
“Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton. Gubernur harus hadir, mengambil sikap tegas, dan membersihkan persoalan yang selama ini menjadi sumber konflik dalam olahraga NTB,” tegas Arif.
Arif memperingatkan bahwa kegagalan melakukan pembenahan akan menjadi ancaman serius bagi masa depan olahraga NTB, termasuk terhadap persiapan menuju PON 2028.
“Jangan sampai PORPROV XII dikenang sebagai bukti kegagalan tata kelola olahraga NTB. Jika tidak ada evaluasi dan perbaikan yang serius, maka publik berhak mempertanyakan kesiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028 dan kami menolak PON 2028,” pungkasnya.
Redaksi |