Oleh bang met (seorang warga yang menatap kekuasaan dengan nalar dan iman).
Kota Bima Media Dinamika Global.id.-- Sebuah adagium klasik dalam filsafat politik mengingatkan kita. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak korup secara mutlak, namun dalam konteks dinamika politik lokal kita hari ini ada jenis korupsi lain yang tak kalah berbahaya dari korupsi finansial yaitu "korupsi harapan".
Ketika seseorang pemimpin naik tahta dengan membawa janji janji "perubahan" masyarakat meletakkan harapan mereka yang begitu besar. Perubahan bukanlah sekedar kata benda dalam kamus politik kampanye calon tapi ia adalah sebuah kata kerja yang menuntut Keberanian, keadilan, dan pembedaan sayangnya, keputusan mutasi pejabat yang baru saja dilantik oleh bupati Bima hari ini justru menjadi antiklimaks yang menyesakkan dada.
Dalam kacamata syariat Islam kepemimpinan adalah amanah, menempatkan seseorang pada suatau jabatan wajib di dasarkan pada prinsip alqawiy, Al-Amin yaitu mereka yang memiliki kekuatan, Kompetensi dan dapat di percaya integritas. Rasulullah SAW pernah memperingatkan dengan keras:
Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.(HR. Bukhari)
Ketika bupati bima memilih untuk melantik pejabat yang justru berada di barisan lawan politik saat pilkada lalu. Kita mungkin bisa berbaik sangka bahwa ini adalah upaya rekonsiliasi. Namun rekonsiliasi menjadi cacat moral ketika orang orang yang di tunjuk ternyata tidak memiliki rekam jejak prestasi yang istimewa.
Bupati tampaknya lupa, ada hak para pendukung dan masyarakat luas yang di kecewakan. bukan karena pendukung haus kekuasaan, melainkan karena mereka ingin menagih janji perubahan moral. Jika yang di Lantik adalah orang orang dengan kapasitas (medioker) biasa biasa saja yang sama seperti era sebelumnya, lalu dimana letak nilai "KEADILAN" dan "KEMASLAHATAN UMAT" yang sering di dengungkan dari mimbar mimbar kampanye itu?.
Ingat mereka yang bertahan dalam jabatan tanpa prestasi sangat mungkin itu terjadi karena mereka menjilat!
Secara filosofis, fenomena ini membawa ingatan kita pada mitos Yunani "sisyphus" yang di kemas dalam birokrasi modern di kabupaten bima masyarakat di ajak bersusah payah mendorong batu perubahan kepuncak gunung pemilu, hanya untuk melihat batu itu digulingkan kembali kedasar oleh tangan Pemimpinnya sendiri.
Kebijakan mutasi saat ini menunjukkan sebuah sindrom replikasi bupati baru, tetapi rasa kebijakan penguasa lama.
Tidak ada corak baru apalagi lompatan paradigma mengangkat pejabat bukan karena prestasi gemilang baik dari kubu kawan maupun lawan hanya menegaskan bahwa rezim ini sedang melanggengkan pembakuan standar yang biasa biasa saja. Mengapa perubahan itu macet menjadi tidak jelas? Karena kekuasaan seringkali terjebak pada pragmatisme jangka pendek, menjinakkan lawan politik dengan memberi kue.
Jabatan, sembari mengabaikan meritokrasi akhirnya, politik akomodatif ini mengorbankan esensi perubahan itu sendiri. Sebagai warga yang bergerak bersama denyut nadi masyarakat di akar rumput melihat situasi kekecewaan yang di lampiaskan dengan protes Terbuka menunjukkan mutasi ini sudah terlambat, mengecewakan pula.
Masyarakat telah bersabar menunggu sekian lama demi melihat mesin birokrasi baru yang segar dan progresif, namun penantian panjang itu hanya melahirkan keputusan yang layu. Bupati Bima tampaknya telah tersedot masuk ke dalam pusaran status kok mental, kembali kepada yang dulu ia kritik habis habisan saat kampanye.
Jagoan perubahan kini bertransformasi menjadi ironi. Ia menjadi komoditas usang yang di campakkan begitu saja setelah kursi kekuasaan diraih ketika pendukung dan masyarakat mulai mempertanyakan arah kepemimpinan ini, itu adalah alarm keras, itu adalah tanda bahwa rakyat tidak diam saja mereka mencatat setiap langkah dan jaanji yang di khianati.
Catatan penutup untuk sang bupati Bima.
Kepada yang terhormat bapak bupati bima kekuasaan itu berumur pendek namun sejarah mencatat dalam waktu yang sangat lama, rekonsiliasi politik tidak boleh dibayar dengan menggadaikan mutu pelayanan publik. Merangkul lawan adalah hal yang bijak, tetapi merangkul kelola pemerintahan yang buruk adalah sebuah kecerobohan.
Kembalilah pada kisah perjuangan awal, bersihkan birokrasi dari mentralitas transaksional jika"perubahan" yang dulu dijanjikan kini justru membawa kita berjalan mundur ke gaya lama, maka jangan salahkan jika rakyat sudah menyatakan akan pergi dan kelak akan melakukan"perubahan" yang sesungguhnya melalui mosi tidak percaya dibalik suara berikutnya, Wallahu a'lam bish-shawabi.(Sekjend MDG)