Opini, Media Dinamika Global.id.--Sahabat, mari kita duduk santai sejenak, nikmati rokok dan seruput kopi hitam Anda, dan mari kita bedah lelucon paling kolosal yang sedang dipentaskan di panggung republik ini.
Beberapa tahun lalu, kita disuhuhi sinetron musiman bertajuk "Cicak vs Buaya" pertarungan epik antara KPK melawan Polri yang berulang hingga berjilid-jilid. Hari ini, plot ceritanya naik kelas, tensinya jauh lebih mengerikan. Musuhnya bukan lagi lembaga "anak bawang" hasil rahim reformasi, melainkan benturan dua predator puncak di puncak piramida hukum kita: Kejaksaan Agung melawan Polri. Ini bukan lagi urusan cicak yang lincah tapi rapuh, melainkan pertarungan brutal antara Buaya melawan Harimau.
Mulai dari isu penguntitan Jampidsus oleh oknum Densus 88, hingga aksi saling bongkar, penyitaan emas batangan, temuan uang ratusan miliar, penggeledahan, hingga pelacakan aset megah terkait mega korupsi komoditas kakap seperti timah, batu bara serta MBG. Dua predator ini saling menggeram, saling memperlihatkan taring dan cakar di depan publik.
Mata Anda berbinar melihat drama ini? Banyak yang mengira ini adalah klimaks dari penegakan hukum. “Wah, bagus dong, biar gerombolan predator itu saling gigit dan kejahatannya terbongkar!”
Maaf, kalau Anda berpikir begitu, Anda masih berada di level berpikir "Rendah" dalam memahami geopolitik dan geo-ekonomic domestik. Izinkan saya membedah apa yang sebenarnya terjadi dengan kacamata yang sedikit berbeda, sedikit lebih tajam, dan agak berbau dialektika materialisme.
Hukum Bukan Panglima, Melainkan Alat Produksi.
Secara ilmiah, mari kita gunakan pendekatan sosialis untuk menguliti drama dua predator ini. Dalam teori marxisme klasik dan sosiologi hukum kritis, ada satu adagium yang tidak pernah meleset: *hukum bukanlah entitas suci yang jatuh dari langit demi keadilan sosial*. Hukum di dalam sistem ekonomi kapitalistik-oligarkis hanyalah bagian dari suprastruktur. Ia dikontrol, didesain, dan digerakkan oleh infrastruktur ekonomi yaitu siapa yang menguasai modal dan alat produksi.
Negara tidak lebih dari komite bersama yang mengelola urusan-urusan kelas borjuis. Di Indonesia, aparatur penegak hukum sering kali dipaksa atau dengan sukarela menjadi "centeng" dari akumulasi kapital tersebut.
Ketika sang Harimau (Kejaksaan) membongkar mega korupsi triliunan rupiah yang menyeret gurita bisnis hitam, sang Buaya (Polri) tidak tinggal diam. Mereka melakukan manuver serangan balik, membongkar lini pertahanan lawan melalui berbagai penyidikan taktis. Apakah ini perang demi "Keadilan Rakyat"? Come on, jangan naif.
Ini adalah benturan kepentingan antarfaksi kapital (oligarki) yang menggunakan instrumen negara sebagai senjata perang bayangan (proxy war). Institusi penegak hukum telah bergeser fungsi menjadi alat tawar-menawar (bargaining tool) ekonomi-politik.
- Faksi A menggunakan cakar Harimau untuk mencabik bisnis Faksi B.
- Faksi B yang terdesak, meminjam taring Buaya untuk melakukan serangan balik (counter-attack).
Aksi saling bongkar kejahatan ini bukanlah wujud dari transparansi atau tobat massal para oknum, melainkan keputusasaan karena prinsip mutual assured destruction jika aku hancur, kamu juga harus hancur. Ini adalah kanibalisme birokrasi kapitalistik di mana surplus ekonomi dari sumber daya alam kita (timah, batu bara, nikel) menjadi rebutan di balik meja-meja kekuasaan.
Dialektika "Saling Sandera" dan Krisis Legitimasi Negara
Dalam ruang sosiologi politik, fenomena saling preteli borok antara Buaya dan Harimau ini memicu apa yang disebut sebagai Krisis Legitimasi Akut. Ketika benteng terakhir keadilan berubah menjadi ring tinju gladiator yang memperebutkan dominasi rente, rakyat di lapisan bawah (proletariat) hanya menonton sambil digilas roda ekonomi.
Secara retoris saya tanyakan pada Anda: Bagaimana rakyat bisa percaya pada hukum, jika para penegak hukumnya memperlakukan pasal-pasal pidana layaknya saham yang bisa diperdagangkan atau peluru yang bisa ditembakkan demi mengamankan posisi?
Secara argumentatif dan empiris, skandal ini membuktikan bahwa korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar penyimpangan perilaku individu (bad apples theory), melainkan sudah bersifat struktural dan sistemik. Kapitalisme kroni yang subur di tanah air mengharuskan adanya jaminan keamanan bagi para pemilik modal. Ketika jaminan keamanan itu tumpang tindih antarlembaga, maka terjadilah korsleting birokrasi seperti pertarungan dua predator ini.
Aparatur negara yang seharusnya menjadi pelindung ruang publik (public sphere) telah terprivatisasi oleh kepentingan modal swasta. Ini adalah bentuk tertinggi dari alienasi hukum dari rakyatnya sendiri.
Siapa yang Akan Menang?
Kembali ke pertanyaan mendasar pada judul kita: Siapa yang akan menang dalam Drama Buaya Vs Harimau ini?
Jawabannya secara ilmiah dan historis amat sederhana. Tidak ada satu pun dari mereka yang kalah, dan rakyatlah yang pasti merugi.
Dalam sistem yang belum dirombak secara struktural, konflik epik antar-predator seperti ini selalu berakhir dengan "kompromi di ruang gelap". Ketika tensi sudah terlalu tinggi dan stabilitas ekonomi-politik para oligarki besar mulai terancam, para aktor di balik layar akan membunyikan peluit gencatan senjata. Buaya dan Harimau akan kembali ke wilayah kekuasaan masing-masing setelah kesepakatan pembagian "kue" ekonomi tercapai.
Mereka akan saling bersalaman di depan kamera, mengadakan konferensi pers bersama, dan mengatakan, "Ini hanya kesalahpahaman oknum, institusi kami tetap solid." Borok yang tadinya menganga akan kembali ditutup rapat-rapat dengan plester kompromi politik.
Jadi sahabat, jangan terlalu emosional mendukung si Buaya atau si Harimau dalam drama ini. Selama pisau analisis kita tidak berani memotong akar masalahnya yaitu penguasaan alat produksi dan sumber daya alam oleh segelintir elit maka drama pertarungan antar-predator ini akan terus diproduksi ulang dengan judul dan aktor yang berbeda.
Pertanyaannya sekarang: Anda mau tetap jadi penonton yang bersorak melihat dua binatang politik ini bertarung, atau mulai sadar bahwa kandangnya yang harus segera kita hancurkan.