BIMA, Media Dinamika Global.id.– Pesta demokrasi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bima (UM Bima) tahun 2026 bergolak. Momentum Pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang seharusnya menjadi ajang adu gagasan, kini justru dihantam isu miring terkait dugaan intervensi sistematis dan penjegalan politik oleh segelintir elite kelompok tertentu, 03 Juni 2026.
Kondisi ini memicu lahirnya gelombang protes keras dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi UM Bima. Mereka menilai kampus yang selama ini digaungkan sebagai lumbung peradaban dan ruang proses suci bagi mahasiswa, kini telah beralih rupa menjadi panggung oligarki kecil yang anti terhadap kompetisi yang sehat.
Soroti Aturan Rekomendasi yang Jadi Alat Jegal, Kritik tajam salah satunya diarahkan pada kebijakan syarat administrasi berupa surat rekomendasi untuk mencalonkan diri. Aliansi Mahasiswa menilai syarat tersebut sengaja dimanfaatkan sebagai instrumen penjegalan taktis bagi kader-kader potensial yang berada di luar lingkaran elite.
"Apabila pihak birokrasi kampus memiliki niat baik dan itikad tulus untuk melancarkan pesta demokrasi yang sehat, syarat rekomendasi yang birokratis itu bisa saja dihilangkan tanpa harus menghapus syarat esensial seperti kualifikasi minimal kader yang telah lulus Darul Arqam Dasar (DAD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),"Ungkap IMMawan Aristo Senja"
Pikom IMM Se-UM Bima Diduga "Bermain Api" dan Tahan Rekomendasi
Tudingan paling krusial dalam kisruh ini mengarah pada internal organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), khususnya di tingkat Pimpinan Komisariat (Pikom) se-UM Bima. IMM yang seharusnya memegang teguh nilai-nilai profetik dan berdiri tegak sebagai penengah, justru dituding ikut terseret dalam pusaran politik praktis demi mengamankan kepemimpinan boneka kelompok tertentu.
Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM se-UM Bima diduga kuat secara sewenang-wenang kompak menahan surat rekomendasi bagi kader-kader yang berniat maju dalam kontestasi BEM dan DPM. Selain itu, mereka juga disorot karena dinilai mencoba mengintervensi independensi kerja Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM). Tindakan ini dikecam keras sebagai bentuk sabotase hak politik mahasiswa dan pengkhianatan intelektual."Lanjut IMMawan Aristo Senja"
Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Um-Bima Ancam Lumpuhkan Kampus Jika Tuntutan Diabaikan.
Merespons hancurnya marwah demokrasi kampus, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi UM Bima secara resmi menyatakan (Mosi Tidak Percayaan) mengeluarkan empat poin tuntutan aksi:
1. Mendesak Birokrasi UM Bima segera menghapus syarat surat rekomendasi yang dinilai menjadi alat jegal politik, dengan tetap mempertahankan syarat kelulusan DAD IMM.
2. Mendesak Lembaga Um-Bima untuk segera membekukkan BEM dan DPM Universitas Muhammadiyah Bima, karena dengan adanya persoalan ini lebih baik BEM dan DPM segera di bekukan daripada lahir banyak nya konflik.
3. Mendesak KPUM UM Bima menjaga independensi dan menolak segala bentuk intervensi maupun pesanan dari pihak luar.
4. Memberikan kebebasan mutlak bagi seluruh mahasiswa untuk mencalonkan diri tanpa adanya intimidasi, diskriminasi, dan pengondisian sistematis.
Massa aksi menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak diindahkan dalam waktu 1x24 jam, mereka mengancam akan menurunkan gelombang massa yang lebih besar untuk melumpuhkan total seluruh aktivitas akademik di Universitas Muhammadiyah Bima.(Sekjend MDG)