Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Kembali Lakukan Audiensi Dengan BKD Kabupaten Bima. Rencananya hari Rabu, 17 Juni 2026 sekitar Pukul 10.30 Wita berlangsung di Aula Kantor BKD Kabupaten Bima dalam rangka mempertanyakan tahapan, proses Pemberian Gaji/intensif Ribuan Pegawai PPPK Paruh Waktu Tahap 1 dan 2 serta Tahapan lainnya yang selama ini diduga di lakukan Pembiaran alias tidak diurus dan/ atau Sikap Apatis.
Sikap Apatis seseorang pejabat ini membuat Para Pegawai merasa Keberatan sekali, ditambah lagi dengan adanya Disinformasi sehingga patut diduga bahwa Kepala BKD Kabupaten beserta Jajarannya telah melakukan perbuatan yang melanggar Hukum.
Pelanggaran Hukum tersebut bermula adanya Dugaan Apatisme terhadap Nasib seseorang yang berdampak pada adanya Perbuatan Korupsi sehingga besar kemungkinan akan melaporkan hal ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal ini, disampaikan secara langsung Ketua Koalisi LSM Merah Putih Nusantara Bima NTB pada Media ini, dijelaskan bahwa dalam Tindakan atau Perbuatan Korupsi itu tidak hanya meraib sejumlah Uang tetapi juga ada kaitannya dengan Sikap Pembiaraan/Apatismenya Pemerintah dalam melayani Pegawainya.
Olehnya Demikian, kami tidak sembarangan untuk mengeluarkan Surat Audiensi jika tidak ada dasar Hukum yang jelas, terutama Data, dokumen Pendukung sehingga apapun argumentasi tersebut tidak bisa di bohongi oleh Pemerintah.
Selain itu, Pemerintah Daerah Bima melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bima telah mencanangkan berbagai program akselerasi/percepatan pembangunan terutama SDM dan lainnya. Namun oleh Para Pembantu justru tidak mencerminkan Instruksi, harapan dari Bupati Bima sehingga Program tersebut tidaklah maksimal.
Konsep inilah, membuat kami tidak bisa diam melihat keterpurukan terhadap Pelayanan Publik ini, bahkan semua Program Bupati Bima tidak dijalankan sesuai Prosedur yang jelas. Maka kami melakukan cek and ricek, cek and balanced serta investigasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah terutama Kepala BKD Kabupaten Bima bersama Jajarannya.
Jika, tidak ada keterangan yang jelas dan/atau Penjelasan tidak sesuai dengan SpEK maka kami akan Melaporkan hal ini ke Aparat Penegak Hukum tentunya. Pungkasnya.(MDG001).