Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Drama BGN kembali mengguncang publik, tidak lama setelah Dadan Hindayana dicopot Prabowo, pukul dua dini hari, Kejaksaan Agung langsung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN). Prabowo tampak serius membersihkan program kesayangannya dari segala dugaan korupsi gelap. Simak narasinya berikut:
Pukul 02.00 WIB, Rabu 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung mendadak menggeledah Kantor BGN. Jam dua pagi dinihari. Penggeledahan itu terjadi sehari setelah Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya, pada 2 Juni 2026. Kecepatannya membuat netizen langsung mengangkat alis setinggi menara BTS. Banyak yang bertanya-tanya: ini kebetulan atau semesta sedang lembur?
Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, M. Jeffry, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia mengatakan, Pidsus Kejagung akan menggelar konferensi pers lanjutan untuk menjelaskan perkara yang sedang disidik. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya di media sosial seperti melempar petasan ke kandang kambing. Langsung gaduh ke mana-mana.
Suasana Kantor BGN setelah penggeledahan berubah seperti lokasi syuting film yang baru kedatangan produser marah. Aparat TNI dan Polri berjaga ketat. Seluruh karyawan tidak diperbolehkan masuk ruang kerja dan diminta menunggu di luar gedung atau di lobi. Bayangkan datang ke kantor membawa kopi dan niat bekerja, lalu mendapati kantor dijaga aparat. Itu bukan suasana "selamat pagi", melainkan "waduh, ada apa ini?".
Sebenarnya tuntutan publik agar Dadan dan jajarannya mempertanggungjawabkan keuangan negara bukan muncul dari langit. Program MBG mengelola anggaran yang jumlahnya bisa membuat kalkulator berkeringat. Pada 2025, serapan anggaran hanya sekitar Rp13 triliun dari pagu Rp71 triliun. Tahun berikutnya malah melonjak seperti roket Elon Musk yang sedang tidak mogok, mencapai Rp268 triliun.
Nah, ketika uang negara sudah setinggi gunung dan selebar lautan, rakyat otomatis ingin tahu ke mana alirannya. Apalagi berbagai dugaan mulai bermunculan. Salah satu yang ramai adalah dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Dugaan yang beredar menyebut lokasi dapur yang didanai negara bisa diperjualbelikan secara ilegal. Kalau benar, ini bukan lagi program gizi, melainkan pasar properti rasa birokrasi.
Belum selesai sampai di situ. ICW mengungkap dugaan korupsi dalam pengadaan jasa sertifikasi halal MBG tahun 2025 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp49,5 miliar. Dugaan meliputi penggelembungan harga dan pemecahan paket proyek untuk menghindari tender terbuka. Kreativitas seperti ini biasanya dicari perusahaan rintisan, tapi bukan untuk mengelola uang rakyat.
KPK juga sempat menyoroti mekanisme bantuan pemerintah yang digunakan. Begitu dana berpindah dari BGN ke rekening yayasan pelaksana, pertanggungjawaban keuangan dianggap selesai. Padahal programnya masih berjalan. Akibatnya muncul celah yang disebut-sebut membuat belasan triliun rupiah mengendap di rekening yayasan.
Belum lagi dugaan mark-up bahan baku dan berbagai kasus keracunan massal yang berulang. Akhirnya, setelah menerima masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan para penerima manfaat program MBG, Prabowo mengambil keputusan mengganti pimpinan BGN.
Namun bagi publik, pencopotan hanyalah pembuka. Ibarat sinetron 500 episode, itu baru adegan pertama. Ketika Kejagung datang menggeledah Kantor BGN sehari kemudian, netizen langsung menganggap film sebenarnya baru dimulai.
Kini rakyat menunggu konferensi pers berikutnya seperti menunggu episode final serial favorit. Bedanya, kali ini yang dipertaruhkan bukan cinta segitiga atau rebutan warisan, melainkan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Kalau sudah menyangkut angka sebesar Rp268 triliun, rakyat tidak lagi butuh janji manis. Rakyat butuh audit, bukti, dan jawaban yang lebih jelas dari status hubungan artis di Instagram.
𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗡𝗲𝘄𝘀! 𝗗𝗮𝗱𝗮𝗻 𝗛𝗶𝗻𝗱𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗶𝗱𝘂𝗴𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗹𝗶𝗯𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗿𝘂𝗽𝘀𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗠𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗶𝘇𝗶 𝗚𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 (𝗠𝗕𝗚)
Selama menjabat sebagai Kepala BGN sejak Agustus 2024 hingga dicopot Juni 2026, Dadan Hindayana memimpin program Makan Bergizi Gratis yang mengelola anggaran jumbo, dari Rp71 triliun di 2025 hingga Rp268 triliun di 2026. Besarnya anggaran itu membuat MBG jadi sorotan berbagai lembaga pengawas. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada praktik korupsi dalam pengadaan jasa sertifikasi halal MBG 2025 dengan potensi kerugian negara sekitar Rp49,5 miliar akibat dugaan penggelembungan harga dan pemecahan paket untuk menghindari tender terbuka. KPK juga menyoroti mekanisme penyaluran dana dari BGN ke yayasan pelaksana yang dinilai memutus rantai pertanggungjawaban begitu dana masuk rekening yayasan, padahal program masih berjalan. Kondisi ini memicu kekhawatiran belasan triliun rupiah mengendap di rekening pihak ketiga. Di lapangan, beredar pula dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dibiayai negara secara ilegal. Ditambah kasus keracunan massal berulang pada penerima manfaat, sejumlah pihak menilai lemahnya pengawasan internal BGN di bawah kepemimpinan Dadan perlu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.(Tim MDG)