Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- SobatParlemen, keberlanjutan fiskal daerah menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan Transfer ke Daerah (TKD).
DPR RI menyoroti semakin sempitnya ruang fiskal daerah akibat tingginya beban belanja pegawai, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Karena itu, DPR mengusulkan agar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu dapat didukung melalui APBN sehingga tidak membebani APBD, sekaligus mendorong daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui diversifikasi ekonomi dan peningkatan PAD yang sehat.
Penguatan fiskal daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa membebani masyarakat.(Sekjend MDG)