 |
| Tokoh Pemuda NTB, Al Mukhmin Betika, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global – Menjelang rencana aksi serentak pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026, Tokoh Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB), Al Mukhmin Betika, mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya di Pulau Sumbawa, untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas daerah dalam menyampaikan aspirasi.
Menurut Al Mukhmin, perjuangan masyarakat untuk mendorong terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Karena itu, ia menghormati dan mendukung setiap bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan secara demokratis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan aksi tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas serta tidak menimbulkan gangguan terhadap pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi warga.
"Kami menghormati dan mendukung setiap bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan sesuai aturan. Namun, jangan sampai semangat perjuangan tersebut justru menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, mengganggu pelayanan publik, atau menghambat aktivitas ekonomi warga," ujar Mukhmin, Minggu (31/5/2026).
Bung Al Mukmin sapaan akrabnya, secara khusus mengingatkan para peserta aksi agar tidak melakukan penutupan maupun penghambatan aktivitas pada fasilitas-fasilitas vital yang menjadi urat nadi transportasi dan perekonomian masyarakat, termasuk Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kata Bung Al Mukmin, Pelabuhan Poto Tano memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, sekaligus menjadi akses utama distribusi barang, jasa, serta mobilitas masyarakat.
"Pelabuhan Poto Tano bukan hanya akses transportasi, tetapi juga penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, saya mengimbau seluruh peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat operasional pelabuhan maupun fasilitas publik lainnya," tegasnya.
Pria asal Bima itu menilai perjuangan pembentukan PPS dapat disampaikan secara efektif tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses transportasi dan layanan publik. Ia berharap seluruh elemen yang terlibat dalam aksi mampu menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi dengan menjaga suasana yang aman dan tertib.
Selain itu, ia mengajak kalangan pemuda di Pulau Sumbawa untuk menjadi pelopor aksi yang damai, beradab, dan bertanggung jawab sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pusat.
"Mari kita tunjukkan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa mampu menyampaikan aspirasi secara dewasa, bermartabat, dan tetap menjaga persatuan serta ketertiban. Perjuangan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan masyarakat luas," pungkasnya.
Redaksi | Surya Ghempar.