 |
| Polisi, Pemuda Desa Taloko, Endri bersama Danu, (Ist/Surya) |
Mataram, Media Dinamika Global - Sanggar – Gelombang penolakan terhadap rencana kehadiran gerai ritel modern Alfamart di Kecamatan Sanggar kian membesar dan tak lagi terbendung. Desakan publik kini mengarah langsung kepada Camat Sanggar yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas di tengah konflik yang terus memanas.
Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari pemuda hingga pelaku usaha kecil, secara terbuka mempertanyakan keberpihakan pemerintah kecamatan. Mereka menilai, masuknya ritel modern berpotensi menjadi ancaman serius bagi kelangsungan usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Penolakan ini tidak berdiri di ruang kosong. Warga menyoroti dugaan minimnya transparansi dalam proses sosialisasi serta indikasi pengabaian terhadap aspirasi masyarakat lokal. Situasi ini memicu kecurigaan bahwa keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan publik.
Bung Endri, pemuda asal Desa Taloko, secara lugas menyampaikan kritiknya. Ia menilai sikap diam Camat Sanggar justru memperkeruh keadaan.
“Ini bukan sekadar soal Alfamart. Ini soal keberpihakan. Camat harus jelas, berdiri bersama rakyat atau memberi ruang bagi korporasi yang berpotensi menyingkirkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat tidak anti terhadap pembangunan. Namun, setiap kebijakan harus berpijak pada realitas sosial dan ekonomi warga. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku UMKM yang selama ini bertahan tanpa dukungan besar.
Gelombang tekanan semakin menguat setelah berbagai diskusi dan konsolidasi dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Tuntutan mereka jelas: transparansi, keterbukaan informasi, serta evaluasi menyeluruh terhadap rencana pendirian gerai ritel tersebut.
“Jangan ada keputusan sepihak. Kalau suara rakyat terus diabaikan, aksi yang lebih besar bukan hal yang mustahil,” tambah Endri.
Hingga berita ini diturunkan, Camat Sanggar belum memberikan pernyataan resmi. Sikap bungkam ini justru memicu spekulasi liar di tengah masyarakat dan memperkuat persepsi bahwa pemerintah kecamatan sedang berada di zona nyaman—atau justru terjebak dalam tarik-menarik kepentingan.
Redaksi |