Lombok, Media Dinamika Global – Ruang digital Nusa Tenggara Barat mendadak dipenuhi gelombang pemberitaan seragam yang mengangkat klaim capaian Anggota DPR RI Dapil NTB II Pulau Lombok, Sari Yuliati. Alih-alih menuai simpati publik, banjir publikasi yang terkesan terkoordinasi itu justru memantik cibiran dan kritik tajam dari aktivis hingga pengamat politik lokal.
Fenomena tersebut dinilai bukan sekadar upaya pencitraan biasa, melainkan indikasi kuat adanya kepanikan politik di lingkaran pendukung politisi Partai Golkar tersebut. Kritik kecil yang sebelumnya muncul di ruang publik disebut langsung dibalas dengan “serangan” puluhan berita tandingan, seolah ada kegelisahan besar yang sedang disembunyikan.
Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah, menilai reaksi berlebihan itu memperlihatkan rapuhnya fondasi sosial dan politik yang menopang eksistensi Sari Yuliati di Pulau Lombok.
Menurutnya, secara sosiologis, kemunculan Sari Yuliati di panggung politik NTB sejak awal tidak dibangun dari kerja politik organik di akar rumput, melainkan lebih banyak bertumpu pada efek nama besar keluarga mantan mertuanya, almarhum Harun Al-Rasyid.
“Ketika figur politik tidak memiliki basis sosial yang benar-benar tumbuh dari bawah, maka kritik sekecil apa pun akan dianggap ancaman serius. Itu sebabnya muncul respons yang sangat reaktif dan terkesan panik,” ujar Ardiansyah.
Ia bahkan menyebut langkah “membanjiri” media dengan berita pembelaan sebagai bentuk nyata gagap politik.
“Kalau kerja politiknya kuat di lapangan, tidak perlu membredel ruang digital dengan propaganda berlebihan. Publik bisa menilai sendiri,” tegasnya.
Sorotan lebih keras datang dari kalangan pemuda. Mahmud, aktivis asal Parampuan, Lombok Barat, menyebut klaim keberhasilan melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) tidak layak dipuja berlebihan karena memang sudah menjadi hak normatif setiap anggota legislatif.
“Klaim pernah membawa program ke Lombok lewat dana aspirasi itu biasa saja. Itu melekat dengan jabatan. Yang dipertanyakan publik adalah keberanian memperjuangkan isu strategis masyarakat NTB secara nyata,” cetus Mahmud.
Ia mempertanyakan secara terbuka kontribusi konkret Sari Yuliati selama berada di Senayan, terutama saat duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Menurut Mahmud, Lombok sebagai salah satu kantong terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) justru terus dihantui kasus kekerasan, kriminalisasi, hingga pemulangan jenazah pekerja migran tanpa ada langkah perjuangan yang terlihat signifikan.
“PMI NTB terus jadi korban. Banyak kasus hukum dan tragedi kemanusiaan terjadi. Pertanyaannya, apa yang benar-benar diperjuangkan untuk mereka selama di Komisi III?” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Mahmud juga menyoroti minimnya keberpihakan terhadap petani dan buruh tembakau di Lombok. Padahal, menurutnya, sebagai kader partai besar dengan akses politik nasional, Sari Yuliati semestinya mampu mendorong kebijakan yang berpihak pada sektor riil masyarakat NTB.
“Lombok ini lumbung tembakau. Tapi mana perjuangan soal harga tembakau? Mana pembelaan terhadap nasib buruh pabrik tembakau? Jangan hanya sibuk membangun citra,” katanya tajam.
Di tengah derasnya kritik tersebut, muncul pula dorongan agar Partai Golkar NTB berhenti bergantung pada figur yang dianggap hanya “menumpang tenar” dari bayang-bayang masa lalu.
Sejumlah tokoh lokal disebut jauh lebih layak tampil sebagai representasi politik masyarakat Lombok, di antaranya Baiq Isvie Rupaeda, Mohan Roliskana, hingga Firadz Pariska.
Ardiansyah menilai Lombok sudah saatnya memiliki representasi politik yang benar-benar tumbuh dari denyut persoalan masyarakat lokal, bukan figur yang hanya mengandalkan nama besar keluarga dan pencitraan media.
“Kita butuh wakil rakyat yang urat nadinya menyatu dengan persoalan daerah. Bukan yang sibuk panik setiap kali dikritik,” tandasnya.
Fenomena ini pun mulai dibandingkan dengan ketegasan politik masyarakat Pulau Sumbawa yang selama ini dikenal keras menjaga marwah keterwakilan daerahnya di Senayan. Publik masih mengingat bagaimana resistensi besar muncul ketika partai mencoba mendorong figur non-organik untuk bertarung di Dapil NTB I.
Sementara, awak media ini terus berupaya mengkonfirmasi Sari Yuliati, hingga berita diterbitkan.
Redaksi |