Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Nama Fahri Hamzah telah lama menjadi identitas bagi kritik tajam dan retorika berani di panggung politik nasional. Politikus kelahiran 10 November 1971 asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dikenal sebagai sosok yang tak pernah ragu berseberangan arus. Kini, babak baru kariernya dimulai sejak ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024.
Aktivis Reformasi: Dari Kampus UI ke Pucuk KAMMI
Perjalanan intelektual Fahri dimulai di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, sebelum akhirnya ia memutuskan pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1992. Di "Kampus Perjuangan" inilah bakat kepemimpinannya terasah tajam sebagai aktivis Islam dan Ketua Departemen Litbang Senat Mahasiswa UI.
Saat badai Reformasi 1998 mengguncang Indonesia, Fahri berada di barisan terdepan. Ia merupakan salah satu deklarator sekaligus Ketua I Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Menariknya, di saat gelombang mahasiswa menentang B.J. Habibie, Fahri secara terbuka memberikan dukungan kepada Presiden ke-3 RI tersebut sebagai transisi konstitusional yang sah.
Dua Dekade di Jantung Legislatif
Karier legislatif Fahri bermula sebagai staf ahli MPR RI (1999–2002), di mana ia terlibat langsung dalam diskusi krusial amandemen UUD 1945. Langkah politiknya semakin mantap saat terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB pada pemilu 2004.
Selama menjabat, Fahri dikenal sebagai personifikasi Komisi III (Hukum). Puncak karier legislatifnya diraih saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019. Di kursi pimpinan itulah, gaya bicaranya yang lugas dan seringkali kontroversial menjadikannya langganan pemberitaan media nasional.
Kontroversi: Usulan Pembubaran KPK hingga Prahara Pemecatan
Nama Fahri Hamzah hampir selalu identik dengan kontroversi yang memicu perdebatan publik:
Kritik Keras terhadap KPK: Pada 2011, Fahri secara mengejutkan mengusulkan pembubaran KPK. Ia berpendapat bahwa lembaga antirasuah tersebut gagal menangani korupsi sistemik meski telah diberi waktu delapan tahun.
Prahara dengan PKS: Tahun 2016 menjadi ujian terberat bagi karier partainya. Fahri dipecat oleh PKS setelah menolak instruksi Majelis Syura untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR. Perselisihan ini berlanjut ke ranah hukum, di mana Fahri akhirnya memenangkan gugatan terhadap partainya sendiri.
Babak Baru: Menuju Eksekutif
Setelah masa jabatannya di DPR berakhir dan ia mendirikan partai baru (Gelora), Fahri kini bertransformasi dari pengkritik pemerintah menjadi bagian dari eksekutif. Sebagai Wakil Menteri Perumahan, ia memikul tanggung jawab besar untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan bagi rakyat kecil—sebuah tantangan yang membutuhkan kerja nyata di lapangan, melampaui sekadar retorika parlemen.
Di balik sosoknya yang "garang" di televisi, Fahri adalah seorang ayah dari tiga anak yang tetap menjaga kedekatan emosional dengan tanah kelahirannya, NTB. (Wikipedia)