Banda Aceh. Media Dinamika Global.id. Pernyataan anggota DPR RI Benny K. Harman yang menyindir penggunaan MoU Helsinki dalam berbagai isu Aceh menuai tanggapan dari kalangan politik lokal. Komentar Benny yang menyebut “sikit-sikit MoU Helsinki” dinilai menunjukkan ketidaklengkapan pemahaman terhadap sejarah dan struktur perdamaian Aceh.
MoU Helsinki merupakan kesepakatan yang mengakhiri konflik bersenjata selama puluhan tahun, menjadi dasar lahirnya UUPA, dan menjadi fondasi hubungan Aceh–pemerintah pusat sejak 2005. Sejumlah pihak menilai setiap komentar pejabat publik terkait persoalan Aceh harus berangkat dari pengetahuan tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Rusyidi Muktar (Ceulangiek), menyebut bahwa pernyataan Benny berpotensi memunculkan interpretasi keliru di ruang publik. Ia menegaskan MoU Helsinki tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan administrasi Aceh yang berjalan hingga kini.
MoU Helsinki adalah dasar perdamaian. Setiap pihak yang memberi pernyataan soal Aceh harus memahami konteks itu,” katanya dalam keterangannya.
Ia juga menyebut polemik ini memperlihatkan masih adanya kesenjangan pemahaman di tingkat nasional mengenai implementasi MoU, terutama terkait kewenangan khusus dan agenda rekonsiliasi. Mereka menilai literasi mengenai MoU perlu diperkuat agar tidak terjadi penyederhanaan isu. (Tim)