Aceh. Media Dinamika Global.id. Mantan Juru Bicara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pase, Syardani Muhammad Syarif alias Teungku Jamaika, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Pemerintah Aceh menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Menurutnya, banyak program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 tidak berpihak pada rakyat, tidak realistis, bahkan berpotensi melanggar regulasi. Ia menilai ketidakseriusan dalam penentuan program dan pelaksanaannya bisa mengarah pada pemborosan anggaran serta penyimpangan.
“Segera evaluasi dan eksekusi program yang realistis dan bisa dituntaskan dalam empat bulan ke depan. Sisanya biarkan saja jadi SILPA, daripada dipaksakan dan bermasalah,” tegas Teungku Jamaika, Sabtu (02/08/25).
Ia menegaskan bahwa dana dari program-program yang tidak berjalan efektif sebaiknya dikembalikan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Dana tersebut, menurutnya, bisa digunakan dalam APBA Perubahan 2025 atau APBA 2026 untuk program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Tak hanya itu, Teungku Jamaika juga mengingatkan keras Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), agar tidak gegabah dalam menandatangani kontrak proyek-proyek daerah. Ia menilai, keputusan yang sembrono bisa berdampak hukum.
“Mualem harus ekstra hati-hati. Jangan asal teken kontrak. Salah langkah sedikit, bisa masuk penjara,” katanya mengingatkan.
Pernyataan Teungku Jamaika memperlihatkan kegelisahan terhadap buruknya efektivitas belanja daerah serta lemahnya pengawasan terhadap pengadaan proyek pemerintah.
Ia berharap, Pemerintah Aceh segera melakukan penataan menyeluruh terhadap program-program yang dinilai bermasalah, agar sisa waktu anggaran tahun ini tidak terbuang sia-sia.
“Fokuslah pada hal yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Jangan jadikan APBA sebagai ajang proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang,” pungkasnya.