Kekecewaan ini mencuat setelah salah satu orang tua siswa yang lolos ke SMA Negeri 1 mengakui bahwa anaknya berasal dari wilayah Tubo—daerah yang secara geografis berada di luar zona prioritas penerimaan. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan sistem zonasi.
“Kami merasa sistem zonasi hanya formalitas. Anak-anak kami yang tinggal di sekitar sekolah justru tidak diterima, sementara siswa dari luar zona bisa masuk,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate, *Mustamin Lila*, menjadi sorotan utama dalam polemik ini. Para orang tua menilai kepemimpinannya tidak transparan dan tidak berpihak pada prinsip keadilan dalam pendidikan. Mereka mendesak *Gubernur Maluku Utara* untuk segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja kepala sekolah tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Mustamin Lila tidak membuahkan hasil. Saat dihubungi oleh awak media, nomor telepon yang bersangkutan tidak aktif hingga berita ini ditayangkan.
Sebelumnya, Mustamin Lila juga sempat menjadi sorotan publik setelah ratusan siswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut transparansi penggunaan dana BOS dan perbaikan fasilitas sekolah
Para orang tua berharap agar Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses PPDB dan memastikan bahwa sistem zonasi dijalankan secara adil dan tanpa intervensi.
Lik////