Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto.
Kepulau Meranti, Media Dinamika Global.id.-- Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti diminta segera mengalihkan ratusan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN menjadi tenaga outsourcing.
Atensi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti H Asmar belum lama ini. Kabar itu turut diakui Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto kepada Riaupos.co di ruang kerjanya, Senin (23/6/2025) siang.
Bambang menerangkan, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database PPPK itu mancakup tenaga non-PNS yang masih aktif di lingkungan kerja Pemkab Kepulauan Meranti kurang dari dua tahun.
"Yang kurang dari dua tahun dan masih aktif mengabdi setelah UUD ASN Nomor 20 Tahun 2023 terbit. Karena mereka tidak bisa diakomodir melalui seleksi PPPK. Tidak mungkin dirumahkan, makanya kami alihkan ke tenaga alih daya atau outsourcing," ungkap Bambang.
Tegas Bambang, langkah tersebut sebagai salah satu upaya dari pemerintah daerah setempat untuk menyelamatkan ratusan tenaga honorer dampak dari regulasi pemerintah pusat.
Makanya dengan surat edaran itu, seluruh OPD diminta segera membangun perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia, dan penanggung jawab.
"Semua perangkat daerah harus segera membangun kerja sama dengan pihak ketiga. Untuk teknisnya nanti berada di masing masing perangkat daerah," ujarnya.
Hasil dari pendataan ulang yang dilaporkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Derah (OPD) Kepulauan Meranti, jumlah tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN hampir 1.000 orang.
Pendataan ulang itu dilaporkan oleh OPD kepada Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah tersebut tidak kurang dari 975 orang.(Sekjend MDG)