Dompu-NTB , Media Dinamika Global.Id._ Kehancuran hutan yang menyeluruh saat ini, diduga memang sengaja di atur, dirancang dan juga di skenario kan oleh semua pihak yang ada, baik itu pihak pemerintah pusat, Provinsi, maupun daerah itu sendiri.
Lewat beberapa skenario program diduga hanya kebohongan yang menghabiskan anggaran negara mencapai puluhan sampai ratusan miliar rupiah per tahun nya, jelas terlihat, di mana kondisi hutan di kabupaten Dompu saat ini hancur tak tersisa.
"Kehancuran hutan di beberapa wilayah tersebut, pertama di bukanya akses jalan tani di lokasi kawasan yang ada, di bentuknya kelompok tani pengelola hutan, Adanya surat rekomendasi (ijin red) yang di keluarkan, lalu adanya beberapa bentuk bantuan program kebutuhan tani yang menguasai kawasan yang ada, kemudian ditambah lagi matinya penegakan, pengamanan dan pencegahan hukum dari pihak pemerintah terkait, sehingga daerah kabupaten Dompu saat ini dalam kondisi kritis dan darurat Kehancuran Luar Biasa (KLB)," ungkap Opik Kilo di dampingi oleh sejumlah masyarakat Dompu saat di temui oleh media ini di sekitar lokasi setempat Saptu (21/10/23).
Tidak adanya upaya pencegahan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan benar dan transparan sejauh ini, reaksi protes dan kritikan dari sejumlah kalangan masyarakat publik pun terus bermunculan.
"Dimana para oknum pemerintah terkait diduga bukan saja hanya habiskan anggaran negara, para Pihak oknum terkait juga dinilai pemicu meningkatnya kerusakan hutan dan datangnya bencana bagi mereka," ungkapnya.
Di Kabupaten Dompu saat ini misalnya, tingkat kerusakan hutan sudah sangat parah. Bahkan, kerusakan hutan di daerah yang terkenal dengan kabupaten jagung itu jika diibaratkan penyakit kanker, sudah masuk stadium empat.
"Kerusakan hutan di Dompu memang sangat parah, masuk stadium empat. Sehingga membutuhkan tindakan-tindakan luar biasa untuk bisa dipulihkan kembali semua hutan yang ada. Mestinya hal ini pihak Pj Gubernur NTB jangan kebanyakan diam tak bersuara, dengan kondisi saat ini," tegasnya.
Opik juga menyebutkan, ada tiga Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di wilayah Dompu. Yakni, KPH Ampang Riwo Soromandi, KPH Topo Pajo dan KPH Tambora. KPH yang menjadi perpanjangan Dinas LHK NTB di Kabupaten Dompu saat ini, bisa di lihat bagai mana kondisi kawasan Huta di sekitar kantor, pos dan tempat penjagaan pihak mereka pun habis di jarah oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Dengan kondisi sekarang, kita harus berangkat dari mana untuk melihat mengecek kinerja pemerintah terkait BKPH Topaso Kabupaten Dompu saat ini dengan anggaran negara tersebut. Kami menduga oknum di BKPH ikut terlibat dalam lingkaran setan kejahatan illegal logging lewat skenario dan cara_cara bejat yang menyebabkan hampir semua kawasan hutan hancur parah, Begitu juga dengan pengunaan anggaran negara, diduga SPJ fiktif,.
Menurutnya penyebab tingkat nya kehancuran kawasan hutan saat ini, pertama, adanya dugaan surat rekomendasi yang di keluarkan oleh pihak oknum BKPH kepada sejumlah kelompok tani yang ada di 8 kecamatan di kabupaten Dompu, belum lagi adanya Jalan Ekonomi di dalam kawasan sengaja di buka, kemudian di tambah lagi dengan dugaan patroli skenario yang sengaja di lakukan, itu semua adalah pemicunya, Pj Gubernur NTB harus segera mengambil oknum oknum tersebut.
Kami mewakili masyarakat Dompu NTB umumnya enegaskan bahwa pihak BKPH setempat tidak terlihat melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perambahan hutan. Tak hanya itu, petugas KPH yang juga diduga melibatkan masyarakat yang melakukan perambahan sekitar, lewat Poktan didiga fiktif di luar kelompok tani pengelola hutan yang di terdata oleh dinas BKPH Toposo sendiri.
Lebih lanjut Opik mengatakan, Masyarakat yang berada di sekitar saat ini di berikan kewenangan dengan jalur yang menurut kami salah besar, untuk kawasan hutan yang di ketahui di penuhi pohon kayu sonokeling, Para oknum di BKPH setempat mulai memainkan skenarionya dengan berbagai cara untuk bisa menggarap nya.
"Salah satunya diakomodirnya masyarakat mengelola hutan dengan pola Kemitraan dan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) menjadikan hutan sebagai lahan jagung, sementara untuk kayu sonokeling di lokasi setempat, diduga skenario main mata, setor menyetor pun terjadi bersamaan para oknum pengusaha yang ada di kabupaten Dompu," beber Opik.
Menurut J Karena itu dianggap rekomendasi dari tokoh tertentu, pihak oknum terkait berani dan sengaja menghilangkan hutan menggantinya dengan lahan jagung. Masyarakat bukan saja menjadi berani, yang tadinya tak berpikir ikut-kutan menanam jagung. Tetapi karena dianjurkan, akhirnya, lahan yang menganggur, tidak berfungsi secara ekologis disikat habis.
"Dari data Peta Indikatif PPTPKH Kabupaten Dompu tahun 2022 yang kami dapat, saat ini Keterangan Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi - Sukadamai Kampasi Meci Manggalewa,.
Disinggung pihaknya ketahui tidak di mana saja Hutan Lindung serta Areal Penggunaan Lain di Dompu saat ini, Selain itu juga, kira_kira berapa luas wilayah kawasan hutan di Dompu secara keseluruhannya.
"Sepengetahuan saya lokasi hutan di Dompu ada banyak, mulai dari wilayah kawasan Tambora, Wera, Lambu, Sanggar, Sape, Monta, Parado, Soromandi, Wera, Wawo, Woha, Bolo, Langgudu, Madapangga, Ambalawi, Langgudu, Donggo, Belo, Palibelo, Lambitu, Sape," terangnya.
Luas wilayah kawasan hutan secara keseluruhannya di kabupaten Dompu tahun 2022 lalu sekitar 114.495,56 Ha kawasan hutan atau sekitar 49% dari 2.324,55 Km2, sementara untuk tahun 2023 luas wilayah Kabupaten Dompu menigkat cukup sangat tinggi bisa di bilang dua kali lipat dari tahun 2022 kemarin, di mana hal itu terjadi akibat leluasanya para oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perambahan hutan, dan illegal logging semacam ini.
"Ingat....? Dompu hari ini darurat. hutan hancur, mata Air hilang, Bencana alam meningkat, kondisi cuaca semakin ekstrem, jagung tumbuh subur, oknum BKPH diduga santai nikmati kehancuran juga hasil skenario nya bersama para oknum pengusaha yang ada," tegas Opik.
Menangapi perihal dugaan tersebut Kepala Balai Kesatuan Perlindungan Hutan (BKPH) Topaso Nurwana S.Hut. yang di konfirmasi melalui via WhatsApp pribadi beberapa hari lalu, menyuruh media ini untuk menghadap diri ke kantor.
"InsyaAllah saya masuk kantor besok, ke kantor aja biar saya kasih keterangan lengkap," ujar Wana.
Ke esokannya media ini mendatangi kantor BKPH Dompu setempat, namun lagi-lagi pihaknya seolah terkesan pingpong dan menghindari media ini, dirinya tidak ada di kantor.
Media ini kembali menghubungi pihak kepala BKPH Dompu dan menanyakan ada berapa jumlah Poktan didompu secara keseluruhan ya. Kemudian bagai tanggapannya terkait rekomendasi sakti yang diduga di keluarkan oleh pihaknya kepada sejumlah kelompok tani pengelola hutan Poktan menyebabkan hutan hancur parah itu benar ata tidak.
"Poktan Binaan Balai KPH TOffo Pajo Soromandi Berjumlah 50 yang tersebar di berbagai Kecamatan di antaranya Kecamatan Woja 27 Kelompok, Pajo 8, kelompok, Dompu 3 kelompok, Hu’u 5 Kelompok sementara Donggo 6 kelompok," terangnya.
Disinggung dari sejumlah 50 poktan yang ada, apakah di berikan surat rekomendasi oleh pihak BKPH Dompu atau bagai mana, kemudian ada berapa jenis bantuan juga anggaran program penghijauan yang di berikan oleh pihak BKPH setempat, selain itu, apa saja yang di lakukan oleh pihak BKPH terhadap kelompok binaanya sejauh ini.
Sampai detik ini pihaknya memilih diam dan tidak menjawab beberapa pertanyaan yang di arahkan oleh media ini. (MDG).
0 comments