Tidak Hanya Tanah Masyarakat, PTSL juga Daftarkan Tanah Peribadatan

Cilacap. Media Dinamika Global. Id. - Tanah tidak hanya mempunyai peran krusial untuk masyarakat sebagai pribadi, tanah juga mempunyai peran sosial untuk kepentingan umum dan juga sarana peribadatan. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2017, masyarakat saat ini dapat dengan mudah memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah, bukan hanya untuk perorangan namun juga tanah untuk kepentingan peribadatan, salah satunya melalui penerbitan Sertipikat Wakaf.

Ormat (59), sebagai penerima sertipikat tanah wakaf mewakili Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cilacap, mengungkapkan kepuasannya terhadap program PTSL yang sangat memudahkan proses pendaftaran tanah. Dengan PTSL, lebih dari 100 bidang tanah milik NU yang telah dibangun rumah ibadah, kini dapat tersertipikat. 

"Alhamdulillah, yang tadinya musala dan masjid belum diwakafkan. Dengan adanya PTSL, dipermudah bahkan sangat-sangat mudah. Setiap musala dan masjid 90% tersertipikat, bangunannya sudah ada. Untuk Januari sampai Oktober, dari NU ada 100 lebih bidang tanah diwakafkan," ujarnya usai kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah kepada masyarakat Kabupaten Cilacap di Atrium Premiere Hotel Cilacap, Rabu (01/12/2021). 

Ia mengakui kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang sangat cepat dan tidak memungut biaya. "Pengurusan yang sangat-sangat cepat, kira-kira tiga bulan selesai. Tanpa biaya saya mengurus di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap," tutur Ormat. 

"Saya berterima kasih kepada pemerintah dan Presiden. Dengan adanya sertipikat, artinya kita sudah mempunyai hak milik. Sertipikat tanah ini betul-betul itu hak milik pribadi daripada warga masyarakat sendiri. Saya sangat terbantu dengan PTSL," tambahnya. 

Dalam kesempatan ini Ormat berharap agar ke depannya, Kementerian ATR/BPN melalui kantor-kantor pertanahan di daerah, khususnya Kabupaten Cilacap, dapat terus bersinergi dengan aparat desa untuk bersama-sama menyukseskan program PTSL. "Agar tidak ada kendala. Dalam arti harus betul-betul data itu matang sehingga ketika jadi sertipikat, tidak ada kendala yang dipermasalahkan," pungkasnya. 

Sebelumnya, sebanyak 100 sertipikat tanah program PTSL diserahkan secara simbolis kepada 10 orang masyarakat Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Teti Rohatiningsih, didampingi oleh jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN. (YS/AF)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Continue reading...

Aksi Tolak Indomaret di Rasabou, ini tanggapan Kades

Bima-NTB, Media Dinamika Global.Id -- Terkait aksi demonstrasi blokade Jalan Aliansi masyarakat dan pemuda kecamatan Bolo di cabang Tiga tepatnya di depan Bank NTB Syariah Kecamatan Bolo, kabupaten Bima. massa aksi menilai Pemdes Rasabou tutup mata dan apatis. Ini tanggapan Kades Rasabou, saat ditemui oleh beberapa awak media di ruangan kerjanya.(6/12/21).

Kata dia, belumnya pemdes dan anggota BPD Rasabou sudah melakukan pertemuan dengan pihak Indomaret dengan meminta surat rekomendasi ijin mulai pekerjaan pembangunan tempat Indomaret yang bertempat di desa Rasabou," ungkapan Kades.

Lanjut Kades, memang surat rekomendasi itu sudah dari Dinas Perizinan, dan camat Bolo bahwa hadirnya Indomaret di wilayah kami.

"Namun awalnya pihak Indomaret sudah datang di Pemdes, memberitahukan adanya Indomaret melalui surat rekomendasi pemdes Rasabou," ujarnya.

Ia, awalnya pihak Indomaret memberitahukan hal tersebut namun kami menyampaikan akan kami sosialisasi kepada masyarakat setempat dan menyerap keluh kesan masyarakat setempat serta membahas dampak hadirnya Indomaret di tengah-tengah warga kami.

"Tapi pihak Indomaret akhir-akhir ini tak memberitahukan akan memulai pekerjaan pembangunan Indomaret, dan kami kagaet juga sudah mulai pekerjaan," terang kades.

Sambungnya, Kami pun mengakui  belum ada sosialisasi kepada warga karena waktu kepepet sehingga kami tak sempat sosialisasi, tapi sebagian sudah dilakukan oleh anggota BPD kepada sebagian warga.

"Tentunya sudah ada rencana untuk mensosialisasikan terkait hadirnya Indomaret, pasalnya layak atau tidak, tentunya kami akan memintai dulu persetujuan melalui musyawarah dan mufakat, yakni, warga BPD dan Pemdes untuk membahas tuntas terkait keberadaan Indomaret di desa Rasabou," pungkas Kades. (MDG.001).

Continue reading...

Hargai Jasa Pahlawan, Kodim Palangka Raya Bersihkan TMP Sanaman Lampang

Palangka Raya, Media Dinamika Global. Id. Senin (6/12/21) - Hargai jasa para pahlawan, personel Kodim Kodim 1016/Palangka Raya melaksanakan karya bakti pembersihan Taman Makam Pahlawan (TMP) Sanaman Lampang yang berada di Jalan Cilik Riwut Km 2,5, Palangka Raya.

Dalam pelaksanaan karya bakti kali ini, Kodim 1016/Plk bersama dengan Korem 102/Pjg, Yonif Raider 631/Antang serta jajaran Balak Rem 102. Kegiatan karya bakti ini merupakan wujud nyata penghormatan kepada para pahlawan. 

Tidak hanya pada saat acara protokoler maupun hari besar, namun sebagai pewaris perjuangan, TNI selalu berupaya menanamkan nilai-nilai patriotisme, rasa cinta tanah air dan rasa bela negera pada kehidupan sehari-hari. 

Dandim 1016/Plk, Kolonel Inf Rofiq Yusuf, S.Sos., menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Prajurit untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. 

"Hal tersebut merupakan bagian dari upaya memantapkan rasa cinta tanah air, rasa bela negara yang harus selalu tertanam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Dandim. 

Selanjutnya Dandim mengatakan, sebagai warga negara kita harus selalu ingat bahwa kita menikmati kemerdekaan ini adalah dari hasil jerih payah para pejuang.

"Termasuk beliau-beliau yang rela berkorban jiwa dan raga, yang saat ini bersemayam di TMP Sanaman Lampang tersebut," tutup Kolonel Rofiq Yusuf. (Pendam XII/Tpr)

Continue reading...

Wujudkan Zona Integritas di Setiap Lingkungan Kementerian ATR/BPN

Jakarta. Media Dinamika Global. Id.  - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, telah menggelar acara Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (22/11/2021). Hal ini sebagai salah satu bentuk kebulatan tekad dalam memerangi korupsi di setiap lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Pencanangan Zona Integritas ini sebagai miniatur dari pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN itu sendiri,” ujar Gunawan Muhammad selaku Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi. Ia pun sangat mendukung pencanangan ZI ini agar terwujudnya pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan di Kementerian ATR/BPN, terutama menyangkut aspek-aspek pelayanan yang lebih prima. 

Dwi Budi Martono selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, melalui sambutannya, menjelaskan perkembangan Zona Integritas di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta hingga Kantor Pertanahan se-DKI Jakarta. 

“Ini sudah menjadi komitmen kami. Sebagai bagian dari komitmen untuk pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), kami terus meningkatkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan digital melayani melalui digitalisasi data dan layanan. Baik digitalisasi data tekstual maupun spasial agar bisa diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku, KKP, Bhumi ATRBPN, Jakarta Satu, dan sebagainya,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa transparansi layanan pertanahan dengan bentuk digital, harus memberi _output_ dan _outcome_ bagi peningkatan transaksi pertanahan yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga Hak Tanggungan yg dapat berkontribusi bagi pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Agung Makbul, yang juga selaku Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Pusat, ikut memberi tanggapan dalam kegiatan ini. Menurutnya, keseriusan memerangi korupsi dan membangun ZI di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya wilayah DKI Jakarta, tak hanya sebagai pembicaraan saja. Semua dilakukan dengan terus menggalakkan peningkatan kerja dan produktivitas secara teknis hingga jasa pelayanan. 

“Genderang perang terhadap pungli di Provinsi DKI Jakarta, telah ditabuh oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Gubernur DKI Jakarta. Kami tak main-main karena sudah menjadi komitmen bersama. Makanya, kami bangga bisa bekerja sama dan siap saling mendukung dengan Kanwil BPN DKI Jakarta,” jelasnya. 

Kegiatan ini pun diakhiri dengan penandatanganan perjanjian bersama, terkait Program Pencegahan dan Pemberantasan Pungli serta Pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM. 

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Continue reading...

Pasca Bentrok, Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Bolo Dilanjutkan

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id. Pasca unjuk rasa elemen petani dan masyarakat desa Bolo Kecamatan Madapangga yang menyebabkan terjadinya pemblokiran dan bentrok antara petugas dengan warga yang menuntut distribusi pupuk bersubsidi  Sabtu (4/12)  di desa kemarin, progres penanganan pupuk bersubsidi desa Bolo Kecamatan Madapangga.

Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak saat distribusi bersubsidi tersebut,  Minggu 5 Desember 2021 di Ruang Rapat Bupati Bima, para pihak terkait mengadakan rapat yang dihadiri oleh Wakapolres, Kabag OPS, Kasat Intel, Distirutor CV . Rahmawati, Kepala Desa Bolo, Kepala Unit Pelaksana Penyuluh Pertanian (KUPPP), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan 4 pengecer di desa Bolo disepakati  penyaluran sisa alokasi pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebanyak 7 ton.

Rapat menyepakati bahwa pupuk disalurkan kepada masing-masing pengecer yakni UD. Asah 1,8 ton, UD Dua Putra 1 ton, UD Sabalong 1,3 ton dan UD Najma 2,9 ton dan dibuktikan dengan penandatanganan berita acara serah terima antara distributor dengan pengecer yang ketahui oleh Kepala Desa, Kepala UPPP dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima.

Dalam tahap pengangkutan pupuk diambil di gudang distributor dengan menggunakan kendaraan masing masing pengecer dengan biaya pengangkutan ditanggung oleh distributor.

Pengawalan distribusi pupuk dilakukan oleh Babinsa dan Babinkamtibmas sampai ke gudang pengecer. Setelah sampai di gudang pengecer pupuk langsung dibagikan kepada petani. Saat ini pupuk telah dibagikan/dibeli oleh petani dalam keadaan aman.

Masyarakat dan para petani diharapkan tidak mudah terprovokasi informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing. 

Sumber : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin S.S M.Si

Continue reading...

Dorong Transparansi, FGD Penyusunan Ranperbup SEKAR Desa Digelar

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.- Focus Discussion Group (diskusi terpumpun) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tatacara Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Sekolah Anggaran Desa kerjasama SEKNAS Fitra Indonesia,  SOLUD NTB dan KOMPAK yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima,  Kementerian PDTT dan Pemerintah Australia Jumat (3/12) di Sampana Kafe kota Bima. 

Pada FGD yang mengundang para Pejabat Eselon III setda dan Bappeda, DPMD,  kecamatan dampingan KOMPAK, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M.Ap yang membuka FGD tersebut mengungkapkan,  embrio Sekar Desa sudah ada di beberapa kecamatan dan berharap 191 desa ini dapat diaplikasikan. Karena itu aspek akuntabilitas mulai pada tahap perencanaan, penganggaran sampai evaluasi merupakan satu keharusan". Jelasnya. 

Di satu sisi, siklus dan alur perencanaan dan penganggaran di desa harus dipikirkan supaya sinkron dengan alur perencanaan di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Namun di sisi lain, tujuan peningkatan kapasitas BPD, peningkatan kapasitas musyawarah desa adalah mengkonversi aspirasi menjadi perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam dokumen RKPD. Karena itu, perlu diatur apa yang akan diaplikasikan secara berkelanjutan tidak berhenti pada saat KOMPAK sudah tidak bermitra. Jelasnya.

Sebelumnya, Local Coordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman dalam sambutannya mengatakan, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE  menjadi narasumber dihadapan para Kepala Daerah Se NTB dan Gubernur pada Pekan Inovasi yang  diadakan KOMPAK  dan memaparkan inovasi Dana Insentif Desa (DINDA) pertengahan bulan Desember mendatang dan salah satu bagian akhir dari inovasi tersebut adalah memunculkan sekolah anggaran desa (SekarDesa). 

"Jika program ini diatur dalam Perbup maka akan menjadi satu-satunya di Indonesia yang mengatur tentang tata cara peningkatan kapasitas BPD dan  mudah-mudahan ini menjadi satu inovasi baru di Kabupaten Bima". Terang Asrullah. 

Dikatakan Asrullah, KOMPAK, Seknas Fitra dan Solud membantu Kabupaten Bima dalam proses penguatan kapasitas mudah-mudahan bisa berkelanjutan oleh mitra yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas fasilitasi KOMPAK, SOLUD NTB dan Seknas Fitra  yang secara luar biasa turut mengambil bagian dalam penguatan aspek regulasi pemerintahan desa.

Mudah-mudahan rintisan kegiatan ini bisa berlanjut karena Sekar Desa memberikan makna yang berarti dalam peningkatan kapasitas BPD pada 191 desa. Namun sebaran desa yang secara spesifik membahas Sekar masih belum merata kecuali pada desa dampingan Solud.

“Bupati juga memberikan apresiasi atas kinerja mitra, apalagi diterbitkannya Perbup yang akan segera ditandatangani tahun 2022 mendatang dan kami menjamin program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan Kabupaten Bima". Tutup Tajudin.

Sumber : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin S.S M.Si

Continue reading...

Hari Bhakti PU Ke-76, Bupati Bima Beri Ucapan Kepada Jajaran Dinas PU

Bima NTB. Media Dinamika Global. Id.-Meskipun dilaksanakan dalam nuansa  yang lebih sederhana dibanding  tahun-tahun sebelumnya,  Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-76 tingkat kabupaten Bima yang berlangsung Jumat (3/12) di Halaman Kantor Dinas PU Kabupaten Bima selain upacara juga diisi dengan pengumuman para juara lomba dan pemberian tali asih kepada pegawai purna tugas di lingkungan perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

Usai pelaksanaan upacara yang dipimpin oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Bima  Ir. H. Nggempo MMT, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE bertandang ke dinas tersebut. Selain untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) juga memberikan ucapan selamat atas hari peringatan Hari Bakti PU dan memberikan apresiasi atas kinerja instansi tersebut dalam menjabarkan visi dan misi Bima RAMAH di bidang infrastruktur. 

Sebelumnya, Kadis PU yang membacakan amanat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono mengatakan, Upacara Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum tahun 2021 mengangkat tema, “76 Tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri”.

Berkaitan dengan tugas PU, dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur kedepan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, Pertama kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan, karena tuntutan dan harapan publik yang semakin tinggi dan besar terhadap  Kementerian PUPR. Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari tahap perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan. 

Untuk pengawasan dalam pelaksanaan, harus dilakukan secara intensif dan berjenjang dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan teknik, unit kepatuhan intern dan auditor, serta para konsultan pengawas di lapangan sehingga lebih akuntabel, efisien, dan mutu pekerjaan dapat dijamin". Ungkap Nggempo yg merilis sambutan Menteri. 

Kedua, pembangunan infrastruktur harus lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mengikuti kaidah-kaidah green infrastructure.

 Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, dan kita perlu lebih waspada terhadap ancaman perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir ekstrim di berbagai wilayah. Kedepan, saya ingin agar faktor lingkungan menjadi design criteria dalam proses pembangunan infrastruktur. 

Ketiga, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kita harus senantiasa bekerja sesuai dengan Corporate Culture yang telah ditanamkan oleh para senior PUPR, yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat dalam satu team work yang solid". Imbuhnya.

Usai upacara, yang diikuti seluruh pejabat struktural,  fungsional, Staf dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas PU, dilanjutkan dengan pembagian hadiah dan penyerahan  cinderamata serta tali asih kepada para ASN Purna tugas Dinas PUPR. Sumber : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima Suryadin S.S M.Si

Continue reading...