Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 17 April 2024

3 Ribu KK Terdampak Banjir, Pj.Wali Kota Bima Turut Prihatin

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global. Id.- 3 Ribu KK Terdampak Banjir, Pj.Wali Kota Bima Turut Prihatin. Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT meninjau sejumlah kelurahan terdampak banjir bandang yang terjadi pada Jum'at sore di Kota Bima.

Hujan yang mengguyur seluruh wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima pada pukul 15:30 sampai pukul 17:30 sore tersebut mengakibatkan luapan air banjir menggenangi 20 kelurahan di Kota Bima. Akibatnya, 3 ribu KK terdampak tersebar di 20 kelurahan di Kota Bima. Sementara 3 dari 20 kelurahan terdampak merupakan wilayah lahan pertanian yakni di Kelurahan Lampe, Kelurahan Dodu dan Kelurahan Nungga.

Merespon hal itu, pemerintah Kota Bima mengeluarkan status tanggap darurat kebencanaan melalui SK Penetapan Tanggap Darurat dan SK pembentukan struktur, nomor 188.45/112/360/II/2024 terhitung mulai 10 hingga 16 Februari 2024.

H. Mohammad Rum menyampaikan, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bima turut prihatin atas musibah banjir bandang yang menimpa hampir 20 kelurahan terdampak di Kota Bima.

"Pada peninjauan lokasi yang menjadi sumber luapan di sungai padolo, saya minta agar parapet dinaikkan lagi setinggi 2 meter, dan ini segera dikerjakan melalui dana siap pakai (DSP)," ujarnya saat meninjau pintu air di sungai padolo di RW 01 Kelurahan Dara, pada Sabtu (10/2/2024).

Selain itu, H. Mohamamad Rum juga mengatakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk segera mengeluarkan status tanggap darurat kebencanaan dan penetapan struktur yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun BUMN/BUMD untuk sama-sama terlibat aktif melakukan upaya terbaik pasca bencana terjadi.

"Saya juga saat ini telah berkoordinasi langsung dengan pihak BNPB RI maupun pihak provinsi, alhamdulillah direspon sangat baik, apapun kebutuhan kita akan dipenuhi," tandasnya.

Pj.Wali Kota Bima yang didampingi Sekda Kota Bima, Kepala BPBD Kota Bima, Kepala PUPR Kota Bima, Kepala Diskominfotik Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Kepala DLH Kota Bima, Camat dan Lurah tersebut meninjau korban terdampak banjir bandang di Kelurahan Dara dan Paruga dengan menyerahkan sejumlah bantuan tanggap darurat yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak.


Mohammad Rum 

Pemerintah Kota Bima 

Prokopim Kota Bima 

Command Center Kota Bima

Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Pj.Wali Kota Bima Sambangi Kementerian ATR RI

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Penjabat Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT menghadiri acara permohonan fasilitasi percepatan lintas sektor revisi RTRW Kota Bima Tahun 2023-2024 bersama Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

H. Mohammad Rum hadir didampingi Kepala Dinas DPMPT-SP Kota Bima, Sekretaris Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Bima, Bappeda Kota Bima serta dari kementerian ATR/BPN Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah II bersama tim.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki fungsi yang meliputi, acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.

Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota, acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan atau pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi serta acuan dalam administrasi pertanahan.

Ir. H. Mohammad Rum, MT menyampaikan, pertemuan ini begitu penting dilakukan sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Bima. Hal yang dilakukan yaitu merevisi RTRW Kota Bima Tahun 2023-2024.

"Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kementerian ATR RI yang begitu sigap atas upaya revisi RTRW Kota Bima melalui permohonan Pemkot Bima tentang fasilitasi percepatan lintas sektor revisi RTRW Kota Bima tahun 2023-2024," ujar H. Mohammad Rum saat menghadiri acara bersama kementerian ATR, di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

HM Rum berharap kepada tim percepatan revisi RTRW dari kementerian ATR BPN dapat segera terselesaikan. Mengingat dinamika ekonomi dan pembangunan di Kota Bima cukup tinggi. Langkah ini dilakukan akan berdampak langsung terhadap iklim investasi di Kota Bima semakin meningkat. Jelasnya.

Revisi RTRW yang dilaksanakan oleh Kementrian ATR/BPN RI tersebut mengundang Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kota Balik Papan Provinsi Kalimantan Timur.(MDG024).

Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan, Dan SDM Wakili Pemerintah Kota Bima Dalam Perayaan Milad Ke-77 HMI

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Senin, 5 Februari 2024, Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan, dan SDM Setda Kota Bima, Sukarno, SH memenuhi undangan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima untuk menghadiri perayaan Milad ke-77 di Paruga Nae Convention Hall. Acara yang digelar dengan tema "Bakti HMI untuk Indonesia" ini menunjukkan partisipasi aktif dari berbagai kalangan, termasuk Pemerintah Kota Bima dalam mendukung eksistensi berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di Kota Bima.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Setda Kota Bima menyampaikan apresiasi atas kontribusi HMI dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan kepemudaan. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan memajukan bangsa dan masyarakat.

Lebih lanjut Sukarno SH menjelaskan bahwa HMI memiliki urgensi peranan dalam masyarakat karena sebagai organisasi mahasiswa Islam, mereka memainkan peran kunci dalam pembangunan karakter, kepemimpinan, dan kesadaran sosial generasi muda. Melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, sosial, dan advokasi, HMI membantu membentuk pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, beretika, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat serta memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Mengakhiri sambutannya, Sukarno SH mewakili Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada HMI melalui berbagai cara, seperti memberikan akses dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan HMI, mendukung program-program pendidikan dan sosial yang dilaksanakan oleh HMI, serta menjalin kerja sama dalam upaya memajukan pendidikan, pembangunan karakter, dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama HMI.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Bima menyampaikan bahwa pada perayaan milad 77 HMI kali ini, berbagai kegiatan akan dilakukan, mulai dari diskusi panel, pameran, hingga penghargaan bagi tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam pengembangan masyarakat dan pendidikan. Kehadiran Staf Ahli dari Pemerintah Kota Bima memberikan dukungan yang kuat atas visi dan misi HMI dalam membangun Indonesia yang lebih baik melalui pendidikan dan kegiatan sosial.

Acara yang turut dihadiri oleh beberapa pihak terkait dan jajaran KAHMI Kota Bima dan Kabupaten Bima serta tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi dan kepemudaan se-Kota Bima ini berlangsung interaktif, hal ini menunjukkan kesatuan visi dan kebersamaan semua pihak dalam menjalankan peran masing-masing sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Diharapkan kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dan HMI akan terus terjalin kuat demi kemajuan bersama dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Bima.(MDG024).

Produksi Sampah Per Hari, Bank Sampah Induk Kota Bima Diresmikan

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH resmikan Bank Sampah Induk Kota Bima sebagai wujud upaya nyata Pemerintah Kota Bima terhadap pengelolaan sampah.

Pembangunan Bank Sampah Induk bantuan dari Kementerian LHK Republik Indonesia tersebut akan mulai beroperasi mengurai sampah Kota Bima sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), memberi nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat dari hasil pengelolaan sampah serta mewujudkan Kota Bima yang bersih.

Drs. H. Mukhtar, MH mengatakan, Kota Bima memiliki berbagai regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Meski demikian, kita saat ini sedang membuktikan sendiri betapa regulasi dan kebijakan saja tidak cukup, sama seperti isu lainnya.

Pengelolaan sampah perlu dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak mulai dari hulu hingga ke hilir. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang merupakan induk dari seluruh regulasi dan kebijakan di Kota Bima mendefinisikan pengelolaan sampah seperti sebuah kegiatan yang sistematis menyeluruh.

"Pada tahun 2023, jumlah produksi timbunan sampah di Kota Bima mencapai 80,68 ton per hari atau 29.448 ton per tahun. Namun baru dapat ditangani dengan pola konvensional unggul, angkut dan buang mencapai 78 persen yaitu sebesar 22.969 ton per tahun atau 62,93 ton per hari dari target 80 persen melalui program NTB Zero Waste, hal itu dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana serta kekurangan personil", kata H. Mukhtar di acara peresmian bank sampah induk, di halaman kantor DLH Kota Bima, Selasa (6/2/2024).

H. Mukhtar mengaku, dalam hal pengurangan sampah, Kota Bima baru mencapai 4,48 persen yakni 3,62 ton per hari atau 1.321 ton per tahun, masih jauh dari target 25 persen. Penyebabnya karena masih kurang optimalnya pengelolaan sampah pada bank unit di tingkat kelurahan.

Dengan dibangunnya bank sampah induk diharapkan dapat meningkatkan angka pengurangan sampah karena dapat menampung sampah dari sumber sampah kemudian dilakukan pemilahan dan pengolahan, sehingga hanya sampah sisa pengolahan saja yang dibuang ke TPA. Sampah yang dikelola diharapkan sebagai sumber pendapatan dan sumber daya ekonomi bagi masyarakat daerah.

"Atas nama Pemerintah Kota Bima mengapresiasi, terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Kementerian LHK RI yang telah membangun bank sampah induk di Kota Bima," ujarnya.

Ia juga berharap kepada pengelola bank sampah induk agar dapat mengelola bank sampah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan Kota Bima yang bersih, sehat, lingkungan yang terawat serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sampah. Pungkasnya.(MDG024).

Pj.Wali Kota Bima Dukung Perkembangan Birokrasi Berkelas Dunia Dalam Rakor BKN 2024

      Comment   


Denpasar. Media Dinamika Global.Id.- Selasa, 6 Februari 2024, Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, turut serta menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar, Bali. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas secara daring, Plt Kepala BKN RI, Drs. Haryono Dwi Putranto, M. Hum, jajaran KASN RI, seluruh jajaran BKN Kantor Regional X Denpasar, dan Kepala daerah se-Bali Nusra.

Rakor tersebut menyoroti pentingnya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kerangka sistem meritokrasi, sebagai langkah strategis menuju pembentukan birokrasi berkelas dunia. Dalam konteks menghadapi momentum pemilu, pembahasan isu netralitas ASN tersebut menjadi semakin relevan.

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas via zoom meeting menekankan keberadaan ASN yang netral dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat. Beberapa alasan mengapa ASN harus netral adalah karena itu adalah sebagai bentuk kewajiban profesionalisme dimana ASN memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional, bebas dari kepentingan politik, dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.

Selanjutnya Menpan RB juga menegaskan bahwa seluruh jajaran birokrasi harus memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh perubahan politik. Netralitas ASN mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN RI, Drs. Haryono Dwi Putranto, M.Hum dalam pemaparannya menjelaskan bahwa ASN yang netral membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Ini menjamin bahwa kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu.

Beliau juga menegaskan bahwa netralitas ASN mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mendukung atau menghambat pihak politik tertentu selama proses pemilu. Netralitas ASN adalah landasan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam administrasi pemerintahan, terutama dalam konteks perubahan kepemimpinan yang mungkin terjadi setelah pemilu.

"Dengan menjadi netral, ASN memastikan bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan untuk membuat pilihannya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah", ujar Haryono.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum berpendapat bahwa pentingnya mengamankan netralitas ASN selama pemilu adalah langkah kritis untuk memastikan integritas proses demokrasi dan menjaga kestabilan daerah dan negara. Beliau sangat mendukung adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang digagas oleh BKN RI guna memastikan peran dan fungsi ASN yang netral dalam Pemilu 2024.

"Sebagai Pj. Wali Kota Bima yang ditugaskan mengawal kesuksesan penyelenggaraan pemilu, tentunya harus taat terhadap koridor aturan yang telah ditentukan dimana setiap ASN diperintahkan oleh aturan untuk tidak berpihak dan memihak serta terbebas dari kepentingan politik tertentu," tegas H. Mohammad Rum.

Tak hanya itu, Rakor juga menandai peluncuran sistem I-Mut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja birokrasi, menandai langkah progresif dalam mencapai tujuan birokrasi yang efisien dan responsif terhadap dinamika zaman.

Aplikasi I-Mut memiliki fungsi utama untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses mutasi pegawai pemerintah. Ini mencakup pemantauan real-time, integrasi data pegawai, efisiensi proses mutasi, peningkatan akuntabilitas, responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan organisasi, dan penyediaan fasilitas pelaporan untuk evaluasi dan analisis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan manajemen mutasi pegawai dengan memanfaatkan integrasi teknologi.(MDG024).

Tekan Inflasi, Pemkot Bima Bersama Bulog Gelar Operasi Pasar Di Kelurahan Kolo

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Pemerintah Kota Bima dibawah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Perum Bulog Kota Bima kembali menggelar Operasi Pasar Murah di Kelurahan Kolo, Selasa, 6 Februari 2024.

Operasi Pasar turut dihadiri langsung oleh Plt. Asisten II Drs. Muhammad Saleh dan beberapa pejabat lainnya. Kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk merespons dinamika pasar dan memastikan ketersediaan bahan pokok yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada operasi pasar kali ini Pemerintah Kota Bima menyediakan berbagai komoditas pokok dengan harga terjangkau, diantaranya ada minyak sebanyak 1000 liter, gula 500 kilo, 7,5 Ton beras dan bawang merah sebanyak 30 kilo.

Pemerintah Kota Bima berharap dengan diadakannya secara rutin operasi pasar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima dapat menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.(MDG024).

Sekda Kota Bima Terima Tim Penilai Penghargaan PPD Provinsi NTB Tahun 2024

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.Id.- Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, MH menerima Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (TPPD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Drs. H. Mukhtar, MH mengatakan, pada tahun lalu, Pemerintah Kota Bima terpilih menjadi salah satu nominasi penghargaan pembangunan daerah terbaik mewakili provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita semua berharap tahun ini dapat meraih prestasi yang lebih baik.

Ia menjelaskan, dari hasil penilaian dokumen PPD tahun 2024, Kota Bima meraih nilai tinggi pada beberapa indikator penilaian, antara lain, pertama, indeks pembangunan manusia lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB, kedua, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, ketiga, transparansi dan akuntabilitas, keempat, tersedianya pemetaan kebijakan RKPD 2024 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan terkait dengan RPJMD dan RPJ, kelima, terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2024 dengan pagu anggaran.

Keenam sambungnya, tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional, penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024.

Delapan, tersedianya dukungan program daerah RKPD 2024 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional pengembangan dan pemerataan wilayah untuk mengurangi kesenjangan rencana kerja pemerintah 2024. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2024 yang menerapkan konsep tematik, holistik, integrativ dan spesial. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas.

H. Mukhtar menambahkan, pada sisi lain, kedepan ada beberapa indikator yang menjadi PR antara lain, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB per kapita, tingkat pembangunan terbuka dan jumlah pengangguran serta ketimpangan.

Kurangnya pencapaian terhadap ketiga indikator tersebut dapat kita simulasikan karena belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah sehingga menjadi kalah bersaing dengan produk daerah lain serta kurangnya keterampilan masyarakat pencari kerja.

"Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah kedepan," kata H. Mukhtar pada acara kunjungan tim penilai PPD provinsi NTB, di aula kantor Bappeda, Senin (5/2/2024).

"Saya apresiasi kinerja persngkat daerah, khususnya menyangkut unsur pelayanan publik, perencanaan dan inovasi daerah, pengelolaan keuangan dan pengawasan, sosial, pendidikan dan kesehatan, kedepan akan terus kita tingkatkan". Pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan menyampaikan, pada hari ini sesuai dengan tahapan penghargaan PPD tahun 2024 saat ini memasuki tahapan penilaian kedua.

Adisan menuturkan, penghargaan pembangunan daerah ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, tetapi oleh Bappenas RI sejak tahun 2018 penghargaannya diubah menjadi PPD. Sejak saat itu sambungnya, pemerintah Kota Bima selalu ikut serta mengikuti ajang tersebut bersama kota Mataram mewakili provinsi NTB pada tingkat nasional.

"Insya Allah mudah-mudahan tahun ini besar harapan kami Kota Bima dapat mewakili provinsi NTB pada ajang PPD tingkat Nasional". Tutupnya.(MDG024).