Topik Sanjaya: Program MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat Harus Dievaluasi Secara Menyeluruh, Korupsi Tetap Menjadi Ancaman Utama Pembangunan Nasional
Bandar Lampung, MediaDinamikaGlobal id 23 Juni 2026 – Ketua Umum PC PMII Bandar Lampung, Topik Sanjaya, menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, program-program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun harus disertai dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Topik menilai bahwa keberhasilan suatu program tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari kualitas implementasi, efektivitas pengawasan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Pemerintah sendiri terus memperluas cakupan MBG dan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia.
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Namun, pemerintah harus membuka ruang evaluasi yang objektif. Jangan sampai program besar justru menyisakan persoalan distribusi, efektivitas anggaran, hingga potensi penyimpangan," ujar Topik Sanjaya.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diawasi secara ketat agar kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, serta pengelolaan anggarannya benar-benar memenuhi prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Sementara itu, terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Topik meminta pemerintah memastikan koperasi yang dibentuk benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar proyek administratif yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di tingkat desa maupun kelurahan.
Disisi lain Ketua PC PMII Bandar Lampung. mengapresiasi niat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin yaitu sekolah rakyat Namun, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, fasilitas, serta keberlanjutan pembiayaan harus menjadi perhatian utama agar program tersebut tidak hanya menjadi pencitraan jangka pendek.
Lebih jauh, Topik menyoroti masih maraknya praktik korupsi di Indonesia yang dinilai menjadi hambatan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Korupsi adalah musuh bersama bangsa. Sebesar apa pun anggaran negara disiapkan untuk rakyat, jika masih terjadi kebocoran akibat korupsi, maka cita-cita menghadirkan keadilan sosial akan sulit tercapai."
PC PMII Bandar Lampung mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.
Sebagai organisasi mahasiswa, PMII menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif melalui kajian, advokasi, dan penyampaian gagasan yang berorientasi pada kepentingan rakyat serta kemajuan bangsa. (Umar.MDG)
