Semoga momen penuh berkah ini memperkuat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.
Bima 25 mei 2026, A.n kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV bima pelaksana harian, Syaifuddin S.E.(Sekjend MDG)
Mataram, Media Dinamika Global - Segenap Insan Amanah Bank NTB Syariah Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M
Pihak penyelenggara menyampaikan rasa syukur atas tersedianya menu MBG hari ini. Mereka juga berharap setiap hidangan yang disajikan dapat membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh penerima.
Adapun menu yang disiapkan meliputi nasi putih, gulai ayam, sayur tumis udang, kerupuk, serta buah salak. Menu tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang dengan perpaduan karbohidrat, protein, sayuran, dan buah
Kehadiran program MBG ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap pemenuhan pangan sehat bagi masyarakat. Selain itu, program ini juga mendapat perhatian dan dukungan publik karena dinilai membantu menyediakan makanan bergizi dengan menu yang bervariasi setiap harinya.(Team.MDG.03)
“Mudah mudahan event seperti ini, kita bisa terus laksanakan. Kita boleh susah tapi kita juga berhak bahagia, kita boleh ada masalah kita juga berhak senang hari ini, kita bersenang, kita berbahagia bersama yang kita perlihatkan hari ini bukan sekedar pertandingan sepakbola Cup walikota bima di brimob batalion C sambinae kota bima. tapi yang kita perlihatkan hari ini adalah kebersamaan, pertandingan cukup menarik sebagai hiburan ditengah lapangan tapi yang jauh lebih penting kita menjaga kebersamaan,”ucap Dae andang PSSI kota bima.
Pertandingan babak 16 besar turnamen sepak bola Wali Kota Bima Cup 2026, akan mengikuti regulasi terbaru yang disusun oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola (IFAB), badan milik FIFA yang merumuskan Law of The Game.
Secara umum aturan laga babak 16 besar tidak jauh berbeda dengan penyisihan grup. Setiap laga bakal digelar selama 2x45 menit plus waktu tambahan di injury time. Jumlah tambahan waktu pun akan disesuaikan dengan situasi pertandingan yang mungkin tersendat akibat cedera pemain atau faktor lain.
Di fase penyisihan grup, laga tanjung united vs samili vc menjadi pertandingan dengan waktu tambahan yang paling panjang. Di laga tersebut, ada 27 menit waktu tambahan yang diberikan oleh wasit. Kasus serupa berpeluang terjadi di babak 16 besar turnamen sepak bola Wali Kota Bima Cup 2026.
Apabila laga babak 16 besar berakhir imbang, akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Mengingat tak ada skema golden goal di babak extra time, ada kemungkinan tercipta lebih dari 1 gol selama 2x15 menit. Laga akan berlanjut ke adu penalti jika skor masih tetap sama kuat.
Apabila laga babak 16 besar turnamen sepak bola Wali Kota Bima Cup 2026. berlanjut hingga adu penalti, setiap tim akan diberi kesempatan melakukan 5 tendangan dari titik putih oleh 5 pemain berbeda.
Jika skor masih seri usai 5 tendangan dilakukan, adu penalti akan berlanjut dengan skema sudden death. Skema terakhir diterapkan hingga ada tim yang berhasil memenangkan pertandingan.
Hidangan tersebut terdiri dari lontong, campuran sayuran segar seperti kacang panjang, wortel, kol, dan tauge. Selain itu, menu juga dilengkapi dengan satu butir telur rebus, tahu, kerupuk, serta bumbu kacang khas yang menambah cita rasa makanan.
Tidak hanya itu, para peserta juga mendapatkan susu kotak sebagai pelengkap menu sehat hari ini. Sajian bergizi tersebut disambut antusias oleh para peserta yang menikmati makanan dengan penuh semangat.
Pihak SPPG Parangina 1 ADIBA berharap menu yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta sekaligus menambah semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
“Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Sampai jumpa di menu berikutnya pada hari Senin depan, dan selamat menikmati waktu libur,” ujar pihak penyelenggara.
Dengan penyajian menu yang sehat, lezat, dan bervariasi, SPPG Parangina 1 ADIBA terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta.(Team.MDG.03)
Penegasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya informasi di ruang publik terkait layanan pembiayaan Bank NTB Syariah yang disampaikan oleh nasabah atas nama Rudi Purtomo dan Suparman HMT.
Dalam klarifikasinya, Bank menyampaikan bahwa terdapat sejumlah informasi yang berkembang mengenai mekanisme pembiayaan, perhitungan kewajiban nasabah, maupun administrasi dokumen akad yang perlu dipahami secara utuh berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki pihak Bank.
“Fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah dilaksanakan melalui akad yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah, termasuk terkait hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, jadwal angsuran, ketentuan pelunasan, serta administrasi dokumen pembiayaan,” demikian pernyataan resmi Bank NTB Syariah, Senin (25/5/2026).
Bank menjelaskan bahwa seluruh proses tersebut dijalankan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta ketentuan dalam industri perbankan syariah.
Terkait informasi mengenai salinan akad pembiayaan dan jadwal angsuran, Bank NTB Syariah menegaskan bahwa dokumen tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari hak nasabah sesuai mekanisme yang berlaku. Penyampaian dokumen kepada nasabah dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan sebagai bentuk komitmen Bank dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan nasabah.
Selain itu, Bank NTB Syariah juga menanggapi adanya pengajuan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Asosiasi Konsumen Anti Riba (AKAR) kepada DPRD Kabupaten Dompu terhadap Bank NTB Syariah.
Pihak Bank menyatakan menghormati mekanisme penyampaian aspirasi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bank menegaskan bahwa setiap penyampaian keberatan, pengaduan, maupun permintaan informasi dari nasabah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme layanan yang tersedia dengan mengedepankan penyelesaian secara konstruktif dan proporsional.
Sebagai institusi perbankan syariah, Bank NTB Syariah menyatakan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta perlindungan nasabah dalam seluruh aktivitas operasional dan layanan yang diberikan. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) juga disebut menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.
Sehubungan dengan adanya proses hukum maupun penyampaian keberatan oleh pihak tertentu, Bank NTB Syariah menegaskan akan menghormati setiap proses yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif apabila diperlukan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bank juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses yang berlangsung serta mengedepankan informasi yang objektif dan berimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dengan mengedepankan sumber informasi yang objektif dan terverifikasi,” tulis pihak Bank dalam keterangannya.
Bank NTB Syariah menegaskan akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui layanan perbankan syariah yang amanah, profesional, dan berintegritas.
Sebagai penutup, pihak Bank menyampaikan bahwa informasi klarifikasi tersebut disampaikan berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki Bank serta tidak dimaksudkan untuk mendahului maupun mempengaruhi proses yang sedang berjalan.
Redaksi |
Penyediaan menu tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan makanan sehat dan seimbang dengan kandungan karbohidrat, protein, vitamin, serta mineral yang dibutuhkan tubuh.
Pihak penyelenggara menyebutkan bahwa variasi menu harian terus diperhatikan agar penerima manfaat memperoleh asupan nutrisi yang cukup sekaligus menikmati hidangan yang lezat dan berkualitas.
Selain memberikan energi untuk beraktivitas, menu yang disajikan juga diharapkan mampu mendukung kesehatan dan meningkatkan semangat para penerima manfaat dalam menjalani kegiatan sehari-hari.
Konfirmasi menu harian tersebut disampaikan langsung oleh pihak Dapur Aji Irwan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait.(Team.MDG.03)
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Manager Consumer Protection and Literacy Bank NTB Syariah, Muh. Nur Rahmat, A. Ir., S.E., perwakilan Kantor OJK Provinsi NTB Yan Anjas Pratama, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas PPPA, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pariwisata, serta Camat dan Lurah se-Kota Bima.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bima H. A. Rahman, S.E., menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara TPKAD Kota Bima, PT Bank NTB Syariah, dan OJK Provinsi NTB dalam menghadirkan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Wali Kota Bima juga menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat, sekaligus mendukung penguatan sektor ekonomi masyarakat dan pelaku usaha agar dapat tumbuh lebih produktif serta berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Manager Consumer Protection and Literacy Bank NTB Syariah, Muh. Nur Rahmat, A. Ir., S.E., menyampaikan bahwa literasi keuangan syariah bukan hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, namun juga bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Literasi keuangan syariah menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar semakin memahami manfaat dan penggunaan produk serta layanan keuangan syariah secara tepat. Melalui edukasi yang terus dilakukan, kami berharap masyarakat dapat mengelola keuangan dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas usaha, serta memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai prinsip syariah," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan UMKM dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Bank NTB Syariah meyakini bahwa kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci penting dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif. Melalui sinergi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai layanan keuangan, namun juga semakin percaya dan memanfaatkan layanan keuangan formal untuk mendukung aktivitas ekonomi serta kebutuhan sehari-hari.
Ke depan, Bank NTB Syariah akan terus memperluas program literasi dan edukasi keuangan syariah sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam menghadirkan layanan yang memberikan Berkah Bermakna bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
Redaksi |
Mengacu pada dokumen APBD Awal 2026, penyediaan anggaran penggajian PPPK-PW dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW tersebut sebesar Rp. 37,9 milyar bersumber dari dana DAU/PAD tersebar pada DPA semua OPD, dan sebesar Rp. 24,7 milyar dengan kode rekening belanja BOSP. Sehingga Alokasi penggajian PW secara keseluruhan berjumlah sebanyak 62,72 milyar.
Di awal pelaksanaan APBD 2026, terdapat Juknis yang melarang penggunaan Dana BOSP untuk penggajian PW, namun larangan ini disertai dengan arahan boleh menggunakan BOSP dengan persyaratan maksimal penggunaan BOSP untuk penggajian PW hanya sebesar 20% dari jumlah BOSP yang diterima sekolah.
Atas dasar ini, pada Bulan April 2026, Pemkab Bima melakukan tahapan pergeseran APBD 2026, sehingga besaran alokasi penggajian PW mengalami penyesuaian.
Pada APBD Pergeseran, penggajian tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut mengalami perubahan dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW Rp. 47,2 milyar yang bersumber dana DAU/PAD, Rp 11,92 milyar melalui kode rekening belanja BOSP dan Rp 3,58 milyar dengan kode rekening belanja jasa BLUD. Sehingga secara keseluruhan, alokasi penggajian PW pada APBD Pergeserannya tetap dengan besaran sebanyak Rp. 62,7 milyar
Perlu dijelaskan bahwa penggunaan BOSP sebesar Rp 11,9 Milyar dimaksud adalah dalam rangka menjalankan amanat ketentuan penggunaan maksimal 20% dan ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada skema Pemda menggunakan BOSP 40% dari besaran BOSP yang diterima sekolah. (Tim/ADV)