Sabtu, 21 Maret 2026
Pilih Bertugas Daripada Pulang Kampung, Personel Polres Tulang Bawang Dikerahkan Amankan Sholat Idul Fitri.
Babinsa Desa Poja Koramil 1608-03/Sape Laksanakan Patroli Siskamling, Antisipasi Gangguan Keamanan Wilayah Sape dan Lambu
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 19.30 WITA ini bertujuan untuk memantau situasi wilayah serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
Patroli tersebut turut melibatkan berbagai unsur masyarakat, di antaranya dua anggota Koramil, satu aparat desa, serta tiga warga setempat. Kehadiran unsur masyarakat ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara TNI dan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.
Adapun sasaran patroli meliputi pemukiman warga serta lokasi-lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak muda.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pergerakan anggota Koramil menuju Desa Poja pada pukul 20.00 WITA dan tiba di lokasi sekitar pukul 20.30 WITA. Setibanya di desa, petugas langsung melakukan pemantauan situasi wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, Babinsa juga memberikan sejumlah imbauan kepada masyarakat. Warga diingatkan untuk menghindari konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu konflik, khususnya di kalangan anak muda. Selain itu, masyarakat juga diminta menjauhi narkoba dan berbagai bentuk kegiatan negatif lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.
Tidak hanya itu, warga juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti potensi hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir serta risiko pohon tumbang di sekitar lingkungan tempat tinggal.
Petugas juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban agar tidak terjadi keributan yang dapat memicu bentrokan antar kelompok, khususnya di kalangan pemuda.
Kegiatan patroli dilanjutkan dengan pemantauan di desa binaan hingga akhirnya seluruh rangkaian kegiatan selesai pada pukul 21.30 WITA. Situasi selama kegiatan berlangsung dilaporkan aman dan kondusif.
Dengan adanya patroli siskamling ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan semakin meningkat serta tercipta kondisi wilayah yang tetap aman dan terkendali.
(Team.MDG.03)
PPPK -PW Akan Beralih Ke Full Waktu di Mulai dari Tahap 1 Aliansi R 2 dan R 3 Dukung PPPK -PW Kini Punya Harapan Baru
Media Dinamika Global.id.-- kabar baik akhirnya datang untuk ribuan PPPK paruh waktu di seluruh Indonesia.
Pemerintah memastikan peralihan status PPPK paruh waktu ke PPPK full time akan segera dimulai, dengan prioritas awal bagi peserta PPPK Tahap 1 (Satu).
Kebijakan ini menjadi angin segar setelah lama dinanti para tenaga honorer yang selama ini bekerja dengan keterbatasan jam dan hak.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Aliansi R2–R3 Indonesia, yang menilai kebijakan bertahap tersebut adil dan realistis.
Peserta tahap 1 dianggap telah melalui proses seleksi lebih awal, sehingga wajar jika dijadikan prioritas dalam pengangkatan ke status penuh waktu.
Peralihan ke PPPK full time berarti jam kerja penuh, kepastian status, serta hak kepegawaian yang lebih jelas, termasuk penghasilan yang lebih layak.
Namun demikian, Pemerintah Daerah diingatkan untuk segera menyiapkan anggaran dan regulasi teknis agar proses ini tidak menimbulkan ketimpangan baru di lapangan.
Kebijakan ini menjadi harapan besar bagi jutaan honorer dan PPPK paruh waktu, sekaligus bukti bahwa perjuangan panjang akhirnya mulai membuahkan hasil.
Kini publik menanti langkah lanjutan pemerintah agar proses peralihan berjalan lancar dan merata di seluruh daerah.(Sekjend MDG)
Selamat Idul Fitri 1447 H, AKBP Rahmat Hidayat: Perkuat Silaturahmi dan Ketahanan Diri.
Ribuan PPPK Paruh Waktu Pemkab Bima Tak Dapat THR, Gaji Belum Dibayar
Bima NTB, Media Dinamika Global.id.-- Sebanyak 13.970 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima dipastikan tak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada 2026. Selain itu, gaji mereka hingga kini belum dibayar.
"Betul, seperti itu," ungkap Juru Bicara Pemkab Bima, Suryadin, saat dikonfirmasi detikBali, Kamis (12/3/2026).
Menurut Suryadin, PPPK Paruh Waktu dipastikan tak mendapat THR lantaran tak tercantum dalam skema penggajian. Menurutnya, komponen penghasilan PPPK Paruh Waktu berbeda dengan PPPK Penuh Waktu dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Terkait gaji, lanjut Suryadin, tim Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan (BKD-Diklat) Kabupaten Bima tengah melakukan tahapan rekonsiliasi data pegawai. Hal itu untuk penerbitan kontrak kerja sebagai dasar pengajuan gaji oleh perangkat daerah atau unit kerja terkait.
“Setelah semua surat keputusan (SK) rampung dibagikan kepada tenaga PPPK Paruh waktu, baru bisa diberikan gaji,” ujar Suryadin.
Suryadin memastikan gaji PPPK Paruh Waktu yang mengabdi di semua satuan kerja Pemkab Bima akan tetap dibayarkan. Pasalnya, dananya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Intinya tetap akan dibayarkan. Anggarannya juga sudah dialokasikan dalam APBD 2026. Namun, besarannya saya tidak ingat persis,” ungkap Suryadin.
Sumber pendanaan gaji PPPK Paruh Waktu, jelas Suryadin, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tenaga teknis, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi para tenaga pendidik (guru), serta Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi pegawai yang mengabdi di masing-masing BLUD atau puskesmas.
Diketahui, 13.970 honorer di Pemkab Bima resmi menjadi PPPK Paruh Waktu pada 19 Januari 2026. Gaji yang diterima diproyeksikan bervariasi antara Rp 300 ribu hingga Rp 2 juta per bulan.(Team MDG)
Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Kapolda Lampung Ajak Personel Perkuat Persaudaraan Dan Semangat Pengabdian.
Suasana Idul Fitri 1447 H Memadati Lapangan SMKPPN Bima
Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Suasana takbir menggema sejak 06.30 WITA, sabtu pagi 21/3/2026 saat warga Jatiwangi memadati lapangan SMKPPN bima dengan tikar dan sajadah jamaah tertib menempati saf, barisan laki laki didepan, sedangkan perempuan dibelakang. Setelah amanat asisten II Setda kota bima Drs. Muhammad Saleh, solat idul Fitri 1 Syawal 1447 hijriah dimulai pukul 07.30 wita. Imam ustadz Syafruddin SHI, sementara khutbah idul Fitri dibawakan Prof. Dr. Hamzah Hasan,, M.HI guru besar UIN Alauddin Makassar.
Lewat khutbah bertema "merangkai harmoni dalam kejujuran dan kasih sayang". prof Hamzah mengajak jamaah melihat idul Fitri sebagai refleksi bukan hanya perayaan hari ini kita bersujud mensyukuri fitrih mengakui ikhlas pada perintahnya, tapi kita tak tahu apakah tahun depan masih diberikan kesempatan bertemu ramadhan lagi bersama keluarganya.
Ia menekankan makna puasa:
1. Kejujuran
2. Kasih sayang
3. Persamaan
4. Toleransi dan syukur
Dalam poin khutbahnya Prof Hamzah juga menjabarkan secara panjang lebar tentang beberapa nilai spiritualitas dari ibadah puasa diantarnya mendidik kejujuran, dan mengajarkan hidup kasih sayang, ajaran tentang persamaan dan toleransi serta mengajarkan agar umat manusia senantiasa bersyukur.
Jamaah mendengarkan khidmat, suasana haru terasa dilapangan SMKPPN bagi warga bima idul Fitri tahun ini menjadi pengingat kemenangan sejati ada pada perubahan batin bukan sekadar selesainya lapar dan dahaga.(Sekjend MDG)
Belum Dilantik dan Diangkat Sumpah, Erdila Sekretaris Dishub Bengkalis Sudah Aktif Jalankan Tugasnya
BENGKALIS - Aktivitas Erdila yang disebut sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia diketahui telah menjalankan tugas dan membagikan kegiatannya melalui media sosial resmi instansi, meski belum dilantik dan diambil sumpah jabatan.
Hal ini memunculkan tanda tanya terkait kesesuaian tindakan tersebut dengan aturan yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN). Sejumlah pihak menilai, pejabat yang belum dilantik secara resmi belum memiliki kewenangan hukum untuk menjalankan tugas jabatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan syarat utama yang memberikan legitimasi formal dan komitmen bagi seorang ASN dalam menduduki jabatan tertentu.
“Seseorang secara resmi menduduki jabatan sejak tanggal pelantikan. Jika belum dilantik, maka belum sah melaksanakan tugas. Pejabat yang belum dilantik tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengambil keputusan atau melakukan aktivitas jabatan secara resmi,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Jumat (20/3/2026).
Sumber tersebut juga menegaskan bahwa aktivitas jabatan yang dilakukan sebelum pelantikan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif. Tindakan tersebut dapat dinilai tidak sah karena belum melalui proses ikrar komitmen secara formal.
“Jika pelantikan tertunda karena alasan tertentu, biasanya ada tenggang waktu untuk segera dilaksanakan. Namun, sebelum itu, seharusnya pejabat yang bersangkutan menunggu hingga proses pelantikan dan pengambilan sumpah selesai,” tambahnya.
Sorotan terhadap aktivitas Erdila juga menguat setelah beredarnya video di akun TikTok resmi @dishubbengkaliskab. Dalam video tersebut, ia terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat di Pelabuhan Bengkalis, bahkan menyampaikan pernyataan terkait pengaturan antrean penyeberangan.
“Intinya dengan proses seperti ini, minimal ada kepastian keberangkatan. Jadi yang biasanya kawan-kawan yang antre sampai 10 jam, 6 jam antrean, minimal delay-nya jadi satu sampai satu setengah jam,” ujarnya dalam video tersebut.
Menanggapi hal ini, sejumlah pihak menilai perlu adanya klarifikasi dari instansi terkait mengenai status dan kewenangan yang dijalankan. Evaluasi juga dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan kepegawaian.
Jika terbukti terdapat pelanggaran, langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku dinilai perlu diambil. Hal ini dianggap penting guna menjaga integritas ASN serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Kasus ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh ASN bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar formalitas, melainkan proses penting yang menentukan legalitas dan kesiapan dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional. (rls)
Suasana Hangat dan Penuh Keakraban Open House Dirumah Dinas Bupati Ady-Irfan
Bima, Media Dinamika Global.id.-- Tradisi open house Idul Fitri di lingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bima kembali digelar penuh kehangatan dan kedekatan pada Sabtu (21/3/2026).
Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Bima dr Irfan membuka pintu rumah dinas mereka masing-masing bagi masyarakat, pejabat, ASN, dan tamu dari berbagai kalangan.
Dari rumah dinas bupati Bima Ady Mahyudi terlihat suasana keakraban terasa kuat, tawa dan obrolan para tamu sembari mencicipi menu yang tersedia.
Bupati Bima dan Istri tampak sibuk menyambut dan melayani setiap tamu yang datang. Ia tak menolak permintaan berfoto bersama.
“Ini jadi ajang silaturahmi yang cair. Tak ada sekat antara pejabat dan masyarakat,” ujar seorang tamu.
Sementara itu, nuansa indah itu juga terlihat dirumah dinas wakil Bupati Bima dr Irfan, suasana tetap hangat dan penuh keakraban.
dr Irfan bersama istri menyambut para tamu satu per satu, menjabat tangan mereka sambil menyampaikan permohonan maaf lahir batin.
“Acara ini dimulai sejak pukul 09.00 pagi dan biasanya akan selesai menjelang malam,” kata seorang petugas protokol rumah dinas Bupati. Ia juga menyebut bahwa open house masih akan berlangsung hingga Minggu (22/3).
Salah satu tamu, mengaku terkesan bisa hadir dalam open house tersebut. “Momen langka bisa ngobrol santai dengan Pak Bupati Ady Mahyudi,” ujarnya.
Open house pejabat Daerah kabupaten ini menjadi bukti bahwa merayakan Lebaran bukan hanya soal hidangan, tapi juga tentang merawat relasi sosial yang hangat dan egaliter. (Sekjend MDG)







