Media Dinamika Global

Senin, 19 Januari 2026

Musda HMI: Antara Sakralitas Ideologi dan Syahwat Transaksional

 

Penulis : Sultan Rajuis Sekretaris Umum Komisariat Bulan Sabit Cabang Mataram 


Mataram. NTB, Media Finamika Global.Id_Musyawarah Daerah (Musda) HMI, yang secara konstitusional merupakan forum tertinggi di tingkat wilayah, kini tengah menghadapi ujian eksistensial yang hebat. Alih-alih menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan gagasan besar bagi kemajuan umat dan bangsa, forum ini sering kali terjebak dalam romantisme prosedural yang kering makna. Kita menyaksikan bagaimana ruang dialektika yang seharusnya sakral, perlahan bergeser menjadi panggung sandiwara bagi mereka yang lebih memuja jabatan daripada pengabdian.

Gejala paling nyata dari pembusukan ini adalah munculnya sekelompok orang yang telah lama menjadikan nama besar HMI sebagai komoditas politik. Bagi mereka, atribut hijau hitam bukan lagi simbol beban sejarah dan intelektualitas, melainkan "kartu nama" yang bisa dijual di pasar gelap kepentingan. Musda tidak lagi dilihat sebagai momentum regenerasi kepemimpinan, melainkan proyek musiman untuk memperkuat posisi tawar di hadapan para pemangku kebijakan dan donatur politik.

Keterlibatan aktor-aktor eksternal yang menunggangi kepentingan segelintir oknum internal telah merusak prinsip independensi yang menjadi ruh perjuangan HMI. Ketika suara-suara cabang diatur melalui lobi-lobi di ruang gelap hotel, maka pada detik itulah marwah organisasi sedang dipertaruhkan. Kita harus jujur mengakui bahwa saat ini ada upaya sistematis untuk menjinakkan daya kritis HMI dengan cara memberikan panggung kepada calon-calon pemimpin yang "mudah diatur" oleh kepentingan luar.

Ironisnya, para "pedagang organisasi" ini sering kali menggunakan topeng konstitusi untuk melegitimasi gerakannya. Mereka berbicara fasih tentang aturan main, namun di saat yang sama memanipulasi prosedur demi menjegal lawan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan kelompoknya. Konstitusi yang seharusnya menjadi pagar pelindung organisasi, justru dijadikan alat pemukul untuk melanggengkan kekuasaan sempit yang tidak memiliki visi jangka panjang.

Dampak dari pragmatisme ini sangat mematikan bagi akar rumput. Kader-kader di tingkat komisariat yang sedang berjuang dengan proses perkaderan dasar seolah kehilangan arah teladan dari tingkat wilayah. Ketika pimpinan di atas lebih sibuk "bermain" di lingkaran elit daripada mengurusi kualitas kaderisasi, maka jangan heran jika HMI hanya akan melahirkan sarjana-sarjana yang haus jabatan, namun miskin gagasan dan integritas.

Kita juga melihat bagaimana narasi "senioritas" sering kali disalahgunakan untuk membungkam akal sehat. Seolah-olah menjadi senior memberi hak prerogatif untuk mendikte arah Musda demi kepentingan pribadi. Hubungan antara senior dan yunior yang seharusnya bersifat bimbingan edukatif, kini berubah menjadi hubungan patron-klien yang transaksional. Senior menyediakan akses dan logistik, sementara yunior memberikan suara dan loyalitas buta.

Musda yang transaksional hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin instan yang tidak memiliki akar ideologi yang kuat. Pemimpin yang lahir dari rahim konspirasi tidak akan pernah memiliki keberanian untuk bersikap kritis terhadap ketidakadilan, karena langkahnya sudah tersandera oleh hutang budi politik kepada para penyokongnya. Akibatnya, HMI hanya menjadi ornamen pelengkap dalam struktur kekuasaan, tanpa mampu memberikan kontribusi nyata bagi perubahan sosial.

Padahal, tantangan zaman menuntut HMI MPO untuk tetap teguh pada independensi etis dan organisatorisnya. Di tengah arus disrupsi dan ketidakpastian global, organisasi ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan ketajaman nurani. Kita tidak butuh sosok yang hanya pandai bersolek di media sosial dengan atribut organisasi, namun kosong dalam perdebatan substansi dan aksi nyata di lapangan.

Maka dari itu, momentum ini adalah momentum yang paling tepat untuk melakukan perlawanan bagi seluruh kader yang masih memiliki nurani. Inilah saatnya untuk melakukan "pembersihan" besar-besaran terhadap para parasit yang telah lama mengisap nama besar organisasi untuk kepentingan perut sendiri. Kader harus berani berkata "tidak" pada segala bentuk intimidasi dan iming-iming materi yang bertujuan merusak kedaulatan organisasi. 

Pada akhirnya, masa depan HMI tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang mengalir ke forum Musda, melainkan oleh seberapa besar integritas yang masih tersisa di dada para kadernya. Mengembalikan HMI ke khittah perjuangannya adalah harga mati. Jika kita membiarkan Musda terus-menerus dikuasai oleh mereka yang menjual nama organisasi, maka kita secara sadar sedang menuliskan surat pemakaman bagi masa depan HMI sebagai organisasi perjuangan.(*)

Pertemuan DPP GaMPI dengan Ketum JARNAS-PH. (Kawal Isu Lingkungan di 38 Provinsi "Indonesia"


Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Dalam pertemuan tersebut, JarNas-PH dan GaMPI menyepakati sejumlah poin utama, di antaranya pembentukan jaringan komunikasi intensif antar-koordinator provinsi, pengawalan regulasi daerah agar selaras dengan prinsip keadilan iklim dan kependudukan, serta pelaksanaan kampanye kesadaran lingkungan yang menyasar masyarakat akar rumput dan generasi milenial serta Gen Z.

Selain itu, kedua organisasi juga sepakat membangun sistem pelaporan bersama untuk merespons cepat kasus perusakan lingkungan di wilayah terpencil, termasuk mendorong program reboisasi di daerah terdampak deforestasi.

Sinergi ini juga diarahkan untuk mengawal implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Nini Arianti berharap kolaborasi ini dapat melahirkan gerakan ekologis yang lebih terorganisir dan berdampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan hidup serta masa depan generasi.(Sekjend MDG)

Pemprov NTB: Tidak Ada Wisatawan Batal Berkunjung Karena Tambang Ilegal


Mataram, Media Dinamika Global.id.--- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa narasi pembatalan kunjungan wisatawan akibat isu tambang ilegal belum memiliki dasar fakta yang kuat dan tidak dapat disimpulkan sebagai hubungan sebab akibat langsung.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Gubernur NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menanggapi informasi yang beredar di ruang publik terkait dugaan pembatalan kunjungan wisatawan asing karena isu tambang ilegal di NTB.

Ahsanul Khalik, yang akrab disapa AKA, menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum menemukan sumber informasi resmi yang menyatakan adanya pembatalan perjalanan wisatawan asing akibat isu tersebut, baik dari kedutaan besar negara asal wisatawan maupun dari pernyataan langsung para wisatawan.

“Kami sudah menelusuri sumber awal isu pembatalan tersebut. Tidak ada pernyataan resmi dari kedutaan maupun wisatawan. Informasi yang beredar ternyata belum didalami secara baik dan belum didukung fakta serta bukti”, ujar AKA.

Dirinya menjelaskan, informasi yang sempat berkembang diperoleh dari laporan tidak resmi dan masih sebatas cerita, tanpa konfirmasi langsung dari wisatawan asal Inggris yang disebut-sebut membatalkan perjalanan ke Provinsi NTB.

Menurut AKA, dalam kajian kepariwisataan, keputusan wisatawan untuk berkunjung atau membatalkan perjalanan umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih dominan, seperti kondisi keamanan umum, akses transportasi, harga, cuaca, kualitas layanan destinasi serta reputasi promosi.

“Narasi bahwa tambang ilegal otomatis menyebabkan pembatalan kunjungan wisatawan belum memiliki korelasi langsung yang kuat, baik secara fakta lapangan maupun kajian ilmiah. Klaim semacam ini harus diperlakukan sebagai dugaan, bukan kesimpulan”, tegasnya.

Lebih lanjut, AKA menekankan bahwa persoalan tambang ilegal dan pariwisata pada dasarnya merupakan dua isu yang berdiri sendiri dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Tambang ilegal merupakan persoalan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, sedangkan pariwisata merupakan sektor pembangunan ekonomi dan pelayanan publik.

“Kasus tambang ilegal dan pembatalan perjalanan wisatawan adalah dua hal yang berbeda. Keduanya berjalan di jalur masing-masing dan tidak otomatis saling menentukan”, jelasnya.

Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa isu lingkungan tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Aktivitas tambang ilegal dinilai melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, gangguan bentang alam hingga konflik sosial.

“Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota menempatkan isu lingkungan sebagai atensi utama. Penanganan illegal mining harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan apalagi isu lingkungan kini menjadi perhatian global”, katanya.

Di sisi lain, sektor pariwisata NTB terus dipacu sebagai penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja serta sumber pertumbuhan usaha masyarakat. Pengembangan pariwisata diarahkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Pariwisata tidak boleh hanya mengejar angka kunjungan, tetapi juga harus menjaga kualitas destinasi, kelestarian alam, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakar”, ujar AKA.

Dirinya mengingatkan bahwa persoalan menjadi sensitif ketika isu tambang ilegal dikaitkan secara langsung dengan pariwisata tanpa dasar data yang kuat. Hubungan antara keduanya bersifat kontekstual, bukan sebab akibat langsung.

“Isu tambang ilegal baru menjadi urusan pariwisata jika dampaknya benar-benar menyentuh kawasan wisata, merusak daya tarik destinasi atau membentuk persepsi negatif yang meluas”, katanya.

AKA menambahkan, dalam beberapa kasus, isu lingkungan kerap diangkat oleh kelompok tertentu, seperti aktivis lingkungan atau komunitas advokasi dan kemudian menjadi bagian dari narasi perjalanan atau kampanye. Dalam konteks ini, persoalan lingkungan dapat berubah menjadi isu reputasi destinasi.

Karena itu, dirinya menegaskan pentingnya pengelolaan isu secara proporsional dan berbasis data.

“Lingkungan harus dijaga dengan tindakan nyata dan pariwisata harus diperkuat dengan kualitas destinasi, layanan serta tata kelola yang baik. Keduanya tidak untuk dipertentangkan melainkan dikelola secara tepat”, tandasnya.(Sekjend MDG)

PELATIHAN GURU SEMPOA ASMA NTB


Mataram, Media Dinamika Global.id.// Dicari Calon Guru Sempoa untuk Bergabung Bersama ASMA NTB

Punya minat di dunia pendidikan dan ingin menjadi guru sempoa profesional?

ASMA NTB membuka Pelatihan Guru Sempoa bagi Anda yang siap belajar, berkembang, dan berpeluang langsung mengajar di unit serta mitra ASMA NTB.

Program ini bukan sekadar pelatihan, tetapi jalur pembinaan calon guru ASMA NTB.

🎯 Terbuka untuk:

 • Calon guru & guru

 • Fresh graduate

 • Ibu rumah tangga produktif

 • Umum (tanpa pengalaman sempoa)

🗓 24–25 Januari 2026

⏰ Sesi 1 08.00–12.00 WITA

⏰ Sesi 2 13.00–16.00 WITA

📍 Hybrid (Online Google Meet & Offline Mataram)

💰 Investasi pelatihan: 499K

⚠️ Kuota terbatas




Pemdes Tarlawi Realisasikan Pembelian Ambulance Melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Bima, Mediadinamikaglobal.id - Pemerintah Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berupaya meningkatkan program demi untuk kemajuan desa. Selain bidang infrastruktur, bidang kesehatan juga menjadi salah satu program unggulan yang diprioritaskan Untuk memenuhi kebutuhan warga Desa Tarlawi dalam bidang kesehatan, Pemdes Tarlawi merealisasikan pengadaan Mobil Ambulance jenis Gran Max melalui Anggaran Dana Desa Tahun 2025.

Kepala Desa Tarlawi melalui Sekretaris Desa Tarlawi Abdul Hamid, S.Sos, mengungkapkan latar belakang pengadaan ambulance ini dikarenakan desakan dari warga melalui musyawarah desa dan juga faktor geografis letak wilayah yang paling terpencil disebelah selatan di Kecamatan Wawo sehingga akses di bidang kesehatan sangat diperlukan serta jauh dari jangkauan pusat kesehatan. 

Sekdes Tarlawi
Abdul Hamid, S. Sos

Proses pengadaan ambulance sudah melalui musyawarah perencanaan dalam rencana program kerja pemerintah Desa sebelum dilakukan penetapan APBDes yang ditetapkan dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

"Terkait penggunaan ambulance, mengingatkan baru beberapa hari tiba di Kantor Desa. Maka bagi warga yang membutuhkan pelayanan terkait ambulance, segera menghubungi perangkat desa yang sudah bisa mengendarai ambulance,"ucapnya.

Dengan adanya ambulance desa, angka kesembuhan dan penanganan kasus darurat bisa meningkat signifikan. Selain itu, juga ingin fasilitas ini bisa menjadi bagian dari program kesehatan desa yang lebih komprehensif, bahkan bisa digunakan untuk kegiatan seperti evakuasi saat bencana alam. 

"Semoga ini bisa menjadi bukti bahwa Pemdes selalu berusaha memberikan layanan terbaik untuk semua warga Tarlawi,"ungkapnya.

Kemudian, mobil ambulance tersebut bisa berguna bagi masyarakat Desa Tarlawi sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan, untuk mengantarkan warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan kesehatan ke fasilitas yang lebih memadai dari apa yang ada di tempat ia tinggal.

“Tujuan pengadaan Ambulance Desa ini merupakan upaya desa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa yang sedang sakit, meninggal dunia, melahirkan, mengalami kecelakaan dan kegiatan sosial yang membutuhkan”, ujarnya.

“Ambulance ini sudah sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat karena letak desa yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai serta medan jalan yang rusak”, tambahnya

Masyarakat Desa Tarlawi menyambut antusias dengan diadakannya ambulance desa ini, saat ini mereka tidak lagi kesulitan mencari sarana transportasi jika membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Selain itu juga, ambulance desa selalu siaga selama 24 jam bagi warga yang membutuhkan. Adapun kelengkapan yang dimiliki oleh ambulance Desa terdiri dari yakni : Fasilitas Transportasi Pasien (Blankar/stretcher), alat P3K yang berisi plester, perban, kasa, obat-obatan dasar, dan alat bantu lainnya juga Peralatan Medis Dasar: Tabung oksigen untuk pasien yang membutuhkan dukungan pernapasan dan Peralatan Pendukung: Lampu peringatan visual (lampu merah) dan sirene untuk mempermudah akses jalan raya. 

Selanjutnya terkait perawatan, pemeliharaan serta operasional Ambulance Desa Tarlawi akan dilakukan pembahasan pada musyawarah Tahun 2026.(Mdg05)  

Apel Pagi PA Morotai: Perkuat Integritas dan Kekompakan untuk Raih Prestasi

 


Mediadinamikaglobal.id|Tobelo, 19 Januari 2026 — Pengadilan Agama Morotai melaksanakan apel pagi rutin sebagai upaya penguatan disiplin dan integritas aparatur. Kegiatan berlangsung di halaman kantor PA Morotai dan diikuti oleh seluruh aparatur, baik hakim, pejabat struktural, fungsional, maupun staf pelaksana.

Apel pagi kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Morotai, YM. Ahmad Muhtar, S.H.I., selaku pembina apel. Dalam amanatnya, beliau menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai integritas sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas peradilan.

Selain itu, beliau mengingatkan seluruh aparatur untuk terus menjaga kedisiplinan, memperkuat kekompakan, serta meningkatkan kerjasama antar bagian demi mendorong kemajuan dan prestasi Pengadilan Agama Morotai.

Kegiatan apel pagi ini menjadi momentum untuk menyatukan semangat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan peradilan yang prima kepada masyarakat.



Lik////






Hari Kesadaran Nasional, Plh Sekda NTB Tekankan Pentingnya Adaptasi OPD Dalam Implementasi SOTK


Mataram, Media Dinamika Global.id.– Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang diwakili oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, pada Senin (19/01/26).

Dalam amanatnya, Plh. Sekda NTB menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya terkait dengan pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang akan mulai efektif pada 1 Januari. Ia mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya yang berada pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami penyesuaian SOTK, agar segera beradaptasi dengan lingkungan dan tugas kerja yang baru sebagai bagian dari proses organisasi pemerintahan.

Plh. Sekda juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa OPD yang fasilitas penunjangnya belum sepenuhnya lengkap. Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana tersebut agar seluruh OPD dapat memberikan pelayanan publik secara optimal dan merata.

Selain itu, Plh. Sekda NTB menyoroti kondisi kebencanaan yang terjadi di NTB dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan dampak bencana banjir dan angin puting beliung yang melanda lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan standar pelayanan terbaik dalam penanggulangan bencana serta memastikan kehadiran pemerintah di setiap kondisi darurat yang terjadi di wilayah NTB,” tegasnya.

Upacara Kesadaran Nasional tersebut diakhiri dengan penyerahan tabungan masa tua kepada sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang telah memasuki masa purna tugas, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas sebagai abdi negara. (Sekjend MDG)

Gaji PPPK Paruh Waktu Kabupaten Dompu Hanya Rp139 Ribu Perbulan, Begini Penjelasan Bupati Dompu


Dompu NTB, Media Dinamika Global.id.// Bupati Dompu Bambang Firdaus, memberikan penjelasan terkait beredarnya surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang viral di media sosial karena mencantumkan besaran gaji Rp139 ribu per bulan.

“Iya surat itu benar adanya,” katanya saat dikonfirmasi, Senin, 19 Januari 2026.

Bambang menjelaskan, penetapan besaran gaji PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan skema penggajian sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Kalau gaji yang diterima sebesar itu saat ini, ya benar. Karena kami menerapkan skema penggajian sesuai kemampuan daerah,” ujarnya.

Menurut Bambang, dalam regulasi penggajian PPPK terdapat dua skema yang dapat diterapkan pemerintah daerah, yakni mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Sudah jelas dalam peraturan dan mekanisme penggajian itu ada dua. Pertama sesuai UMK, kedua sesuai kemampuan daerah. Kami menggunakan skema sesuai kemampuan daerah,” katanya.

Ia menambahkan, besaran gaji PPPK paruh waktu tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan penghasilan terakhir yang diterima masing-masing pegawai sebelum diangkat.

“Artinya bervariasi. Ada yang Rp300 ribu, Rp400 ribu, ada juga Rp500 ribu. Itu skema yang kami gunakan saat ini,” papar Politisi Gerindra ini.

Pemerintah Kabupaten Dompu, lanjut Bambang, menegaskan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sembari menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

Diketahui, Surat perjanjian kerja yang diterbitkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dompu serta ditandatangani Bupati Dompu Bambang Firdaus itu beredar luas di media sosial, sebelum diumumkan secara resmi, sehingga memicu beragam reaksi dan protes publik.

Dokumen yang beredar tersebut, merupakan perjanjian kerja PPPK paruh waktu untuk formasi guru Ahli Pratama. Dalam surat itu tercantum besaran gaji sebesar Rp139 ribu per bulan.(Sekjend MDG)

Enam Belas Pejabat Administrator, Pengawas Dan Fungsional Tuba Dilantik, Simak Pesan Wakil Bupati.


Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Bupati Qodrotul Ikhwan di wakili Wakil Bupati Hankam Hasan melantik 16 Pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, pelantikan tersebut digelar dilantai II kantor Bupati setempat. Senin 19 Januari 2026.

Pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat birokrasi yang profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan. Para pejabat yang mendapat amanah baru diharapkan bekerja cepat, tepat, dan memberi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hankam Hasan mengatakan, bahwa pelantikan ini merupakan kebutuhan organisasi selain itu juga sebagai pembina terhadap ASN serta mempercepat pelaksanaan program prioritas.

“Pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bagian dari penyegaran dan penguatan kinerja perangkat daerah. Kita membutuhkan pejabat yang siap bekerja cepat, inovatif, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan selaras dengan setiap program udang manis,” ungkapnya.

Sebanyak 16 pejabat yang resmi dilantik diantaranya, Risuli Utama jabatan sebelumnya penata kelola penyehatan lingkungan ahli muda dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menjadi kepala bidang pengairan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Syahwal Ariza jabatan lama penelaah teknis kebijakan pada sekertaris dinas perhubungan menjadi kepala bidang statistik dinas komunikasi dan informatika.

Saputra Adam jabatan lama kepala sub bagian umum dan kepegawaian pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menjadi sekertaris kecamatan rawa pitu.

Hadir dalam kegiatan ini Sekda kab tulang bawang, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Tulang Bawang, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Setdakab Tulang Bavwang, Camat Banjar Agung, Camat Banjar Baru, Camat Rawajitu Selatan, Camat Penawar Aji, Camat Gedung Meneng dan Camat Rawa Pitu. ( Fs/Red)

SDN 02 Suntu Kota Bima Gelar Upacara bendera di Halaman Sekolahnya


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Sejumlah siswa kelas 6 SDN 02 Suntu Kota bima, mengikuti kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman sekolah pada Senin, 19 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi pelaksanaan upacara bendera rutin setiap hari Senin.

Kepala SDN 02 Suntu Kota bima, Asikin mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh perwakilan siswa kelas 6 yang dipilih secara acak oleh para guru. Mereka dilatih untuk menjadi petugas upacara, seperti pembawa bendera, pemimpin upacara, dan petugas lainnya.

“Upacara ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan sekolah. Tujuannya agar siswa terbiasa mengikuti dan melaksanakan upacara bendera dengan baik dan benar,” kata Asikin selaku Kepsek.

Upacara bendera tersebut dibimbing langsung oleh dua orang guru yang ditugaskan secara khusus untuk memberikan arahan teknis kepada para siswa. Materi pelatihan mencakup tata cara baris-berbaris, sikap sempurna, cara membawa dan menaikkan bendera, serta koordinasi antartim petugas.

Menurut kepala sekolah SDN 02 Suntu Kota Bima Asikin S.pd, SD, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti upacara bendera hari Senin di sekolahnya.

“Dengan upacara hari Senin ini, kami ingin membentuk karakter siswa SDN 02 Suntu yang siap dan sigap menjalankan tugas ketika dipercaya sebagai petugas upacara. Ini juga menjadi bagian dari pendidikan karakter yang kami terapkan di sekolah,” pungkasnya. (Sekjend MDG)