Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Pelayanan & Lapangan Pekerjaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) Sangat Kurang, Serta Tidak Terbuka Untuk Umum. Perlu di prioritaskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Bima, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah pelayanan dan lapangan kerja yang terbuka untuk umum.
Mengingat catatan penting penulis setelah melakukan study banding di beberapa wilayah lain yang ada di Indonesia, ternyata wilayah NTB ini masih kurang yang namanya pelayanan dan tidak terbukanya lapangan pekerjaan secara umum (Fakta Lapangan Tahun 2019-2024)
Pertanyaan:
1. Mengapa pemerintah yang ada di NTB masih kurang baik dalam melakukan pelayanan?
2. Apa yang menghambat instansi-instansi pemerintah di NTB tidak mau terbuka dalam urusan lapangan pekerjaan?
3. Kenapa sumber daya manusia yang siap pakai tidak dimanfaatkan dengan baik dalam membangun daerah dan pemerintahan?
4. Bagaimana solusi mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang merdeka?
Dari tiga pertanyaan tersebut di atas, maka ditemukanlah jawaban di lapangan, ternyata sebagian pemerintah Nusa Tenggara Barat masih suka memprioritaskan pelayanan kepada orang-orang tertentu.
Sedangkan lapangan pekerjaan pun masih di prioritaskan kepada keluarga, teman sejawat, kelompok yang memenangkan atau mengangkatnya, sehingga ruang-ruang bagi masyarakat yang lain tidak ada.
Padahal amanat UUD 1945 Pasal 28D;
Ayat 2 menyatakan:
"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
Sedangkan ayat 3 dikatakan:
"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"
Perlakuan sebagian orang pada instansi-instansi pemerintah, baik bawahan maupun pimpinan di NTB tahun 2019-2024 tidak layak ditiru jika mengacu kepada kedua Undang-undang ayat 2&3 tersebut, karna kebanyakan pekerja yang honor jarang mendapatkan imbalan dan perlakukan yang adil, bahkan kebanyakan mereka di rumahkan.
Lanjut secara khusus penulis ingin membahas dan memberikan contoh kegiatan Pemda Kab. Bima bagian (Disnaker) di bawah ini:
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bima Aris Munandar ST., MT. Tahun 2024 yang lalu pada saat sambutan pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi mengatakan bahwa:
"Disnaker hanya bisa memfasilitasi kegiatan kalian dalam mengembangkan skill sesuai bidang masing-masing sampai selesai, sedangkan urusan selanjutnya, Kami serahkan kepada kalian dalam memanfaatkan bekal ilmu pengetahuan yang sudah diberikan.
Sedangkan Kepala UPT LLK Kab. Bima, Mujahidin S.Sos pun dalam sambutannya mengungkapkan kepada Kepala Disnaker Kab. Bima dihadapan peserta latihan sebanyak 64 orang bahwa:
"Kami sangat berharap kepada Kepala Disnaker Kab. Bima untuk mengusahakan fasilitas berupa alat yang dibutuhkan oleh para peserta pelatihan, ketika selesai mereka bisa langsung membuka usaha di masing-masing wilayah atau tempatnya, mengingat selama ini tidak ada alat pendukung yang mereka bawa setelah keluar dari sini, sedangkan pada pelatihan yang lain mereka diberikan fasilitas berupa alat kelengkapan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari.
Adapun Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kab. Bima Hj. Fitriani S.E. (Istri Sekda Kab. Bima) pada saat memberikan materi Kewirausahaan menjelaskan kepada peserta;
"Kalian harus berusaha dengan fasilitas yang ada pada diri kalian, mau secara mandiri ataupun kelompok malah itu lebih bagus" apalagi perempuan, tidak boleh mengandalkan keluarga atau suami yang memfasilitasi, harus mandiri ungkapnya"
Setelah Hj. Fitriani berikan materi, kemudian ada peserta yang bertanya dan memberikan masukan;
Peserta:"Apakah Ibu dekat dengan pak Sekda?
Ibu Fitriani Menjawab: bukan lagi dekat, makan, minum dan tidur pun bersama!
Peserta: Kalau begitu, ibu bujuk pak Sekda untuk membuka lowongan pekerjaan sebesar-besarnya di Kab. Bima yah bu!
Ibu Fitriani : Sayakan sedang usaha kasih makan 300 anak yatim, pak sekdakan banyak urusan tapi nanti diusahakan.
Selain ibu Hj. Fitriani, ada Ibu Handayani juga yang membawa materi, beliau ini orangnya terbuka, sering membagikan informasi loker di grup bahkan kepada peserta yang bisa Mc beliau tawarkan untuk kerjasama.
Saran dan Solusi Untuk Pemerintah 2024-2029
Jika Pemda, Pemkot dan Pemprov siap melayani dan terbuka dalam urusan lapangan pekerjaan maka masyarakat NusaTenggara akan harmonis, rukun dan wilayah pun akan maju, sehingga masyarakat tidak lagi keluar dari wilayah sendiri, seperti ke- Jawa, Jakarta, Kalimantan, Papua dan lain sebagainya untuk merantau cari kerja.
Instansi-instansi yang masih kosong pegawainya harus diisi tanpa harus memberikan wewenang kepada satu orang untuk merangkap jabatan dan memasukan keluarganya.
Buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, memberikan informasi melalui spanduk, brosur dan media-media online, manfaatkan anggaran untuk membangun Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.
Mereka melakukan pelatihan kerja tapi tidak ada ruang-ruang yang menerima mereka untuk bekerja sesuai skill ada.
Semoga pemerintah yang baru membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya seperti saran penulis Aamiin.
(Abd Khalik Syam)
