Media Dinamika Global
Home All Post

Rabu, 11 Juni 2025

Selasa Menyapa, Bupati Bima Meninjau Kerusakan Jalan di Kecamatan Lambitu Kab, Bima

      Comment   


Kadis PUPR, Suwandy, S.T, M.T, bersama Asisten 1 Setda, Fatahullah, S.Pd, dan Tim Dinas Perkim serta Disnakertrans sesaat sebelum menghadiri kegiatan gotong royong di Desa Kuta Kecamatan Lambitu, Rabu pagi (11/6/2025)

Lambitu, Media Dinamika Global.id.--Kondisi jalan menuju Kecamatan Lambitu mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan jalan mulai terlihat dari tanjakan pertama Kadondo Bake Desa Roi Kecamatan Palibelo, terus sampai ke Kaboro, Desa pertama Kecamatan Lambitu.

Pantauan langsung media dinamika global, kondisi jalan di area pemukiman warga Desa Kaboro justru lebih parah lagi, nampak di sisi kiri dan kanan jalan nyaris tidak terlihat lagi badan aspal. Yang ada hanya lubang lubang yang menganga akibat tergerus air dan usia aspal yang sudah melewati umur teknis.

Bukan hanya di area pemukiman warga Desa Kaboro, kondisi serupa juga terlihat di sepanjang jalan menuju desa berikutnya yakni di Desa Sambori dan Desa Kuta terus hingga menuju Puskesmas Lambitu maupun ruas jalan Lambitu-Lampe, berbatasan Kota Bima dari arah Timur.

Saat malam Ngopi Bareng Anak Muda dalam rangkaian program Selasa Menyapa yang berlangsung di GSG Desa Kuta rata rata warga setempat mengusulkan perbaikan jalan karena dapat menghambat mobilitas mereka.

Tentu saja dengan kondisi jalan yang rusak ini dapat membuat perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama.

Selain itu, kata warga lubang-lubang di jalan dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan. “Untuk itu, kami usulkan perbaikan jalan,” usul warga yang diwawancara Garda Asakota.

Bupati Bima Ady Mahyudi melalui Kadis PUPR, Suwandhy, S.T, M.T, merespons keluhan jalan rusak tersebut. Diakuinya bahwa jalan rusak merupakan masalah serius yang perlu ditangani meski dilakukan secara bertahap.

“Pak Bupati merencanakan perbaikan melalui APBD Perubahan 2025,” ungkap Kadis PUPR di selasa kegiatan Selasa Menyapa, Rabu pagi (11/6/2025).

Disinggung berapa kira kira alokasi anggaran untuk perbaikan jalan yang diperkirakan panjangnya 10 Km itu, Kadis PUPR belum bisa memastikannya.

“Sepertinya belum semua akan tertangani mengingat keterbatasan anggaran, paling tidak Bupati sudah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakatnya,” pungkas mantan Plt Sekda ini dadampingi Asisten 1 Setda Pemkab Bima, Fatahullah, S.Pd. (Sekjend MDG)

Selasa, 10 Juni 2025

Wakil Bupati Bima Pantau dan Menyerahkan Bantuan Tanggap Darurat Korban Kebakaran di Talabiu Kec,Woha

      Comment   


Pemkab Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wakil Bupati Bima dr.H Irfan Zubaidy Selasa (10/6/2025) mengunjungi lokasi kebakaran yang terjadi Senin pagi (9/6/2025) sekitar pukul 07.00 WITA lalu menghanguskan empat rumah warga di RT 07A RW 04 Dusun Mangge Na’e, Desa Talabiu Kecamatan Woha.

Pada kunjungan tersebut, Wabup didampingi oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rifa’i, ST, Kepala Dinas Sosial Tajudin, SH, Camat Woha Irfan S.Sos, Kepala Desa Talabiu Ahmad, jajaran BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Bima.

Selain meninjau kondisi rumah yang terdampak kebakaran Wabup dr. Irfan juga menyerahkan bantuan tanggap bencana berupa logistik dan peralatan kepada para korban.

"Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Bima, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah kebakaran yang dialami warga”. Ucapnya.

Wabup dr. H. Irfan dihadapan para korban dan masyarakat berharap dengan adanya musibah kebakaran ini harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kompor gas, listrik dan Peralatan elektronik lainnya dan memastikan perangkat tersebut dalam kondisi tidak menyala". Himbau Bupati. 

Pada kesempatan tersebut, wakil Bupati Bima menyerahkan bantuan berupa logistik dan peralatan masak kepada para keluarga terdampak. (Sekjend MDG)

Skandal Pemalsuan Dokumen Di Nanga Wera. Warga Bergerak, Perangkat Desa Dituntut Dipecat

      Comment   


Nanga Wera, Media Dinamika Global.Id.- Rabu, 11 Juni 2025. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Nanga Wera pada Selasa (11/6). Aksi ini dipicu oleh munculnya dua dokumen jual beli tanah yang diduga kuat ilegal dan diterbitkan tanpa sepengetahuan Kepala Desa, yang kemudian memicu kemarahan publik.

Tuntutan Rakyat: Tegas, Jelas, dan Mendesak

Massa aksi menyampaikan bahwa dugaan pemalsuan surat jual beli tanah ini telah menodai kewibawaan pemerintahan desa dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam tuntutannya, massa meminta:

1. Kepala Desa Nanga Wera segera mengeluarkan surat klarifikasi resmi secara tertulis dalam waktu 2x24 jam, menyangkut dokumen yang diterbitkan tanpa tanda tangan dan stempel resmi desa.

2. Klarifikasi terbuka di hadapan masyarakat mengenai kronologi dan keabsahan dokumen jual beli tanah yang telah menimbulkan keresahan.

3. Evaluasi menyeluruh terhadap perangkat desa yang terlibat dalam penerbitan surat tersebut.

4. Pemecatan tegas terhadap oknum perangkat desa yang diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang jabatan.

Pernyataan Koordinator Aksi

Koordinator Lapangan, M. Yahya, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini bukan semata soal administratif, tetapi merupakan bentuk kemarahan rakyat terhadap sistem yang gagal menjamin keadilan.

“Ini bukan hanya soal tanah, ini soal keadilan! Kepala Desa jangan diam. Jika dalam dua hari tidak ada klarifikasi resmi dan tindakan tegas terhadap pelaku, kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas Yahya.

SEMMI Cabang Bima: Hentikan Proses Hukum yang Cacat

Ketua SEMMI Cabang Bima, Hairul, juga hadir dan menyampaikan sikap kritis terhadap penanganan hukum dalam kasus ini.

“Kami mendesak Kapolsek Wera agar menghentikan proses hukum terhadap pihak yang dilaporkan oleh saudara Irawan. Bukti laporannya cacat administrasi dan berpotensi menyudutkan masyarakat kecil secara tidak adil,” ujar Hairul.

Hairul juga meminta pemerintah desa segera memediasi kedua belah pihak yang bersengketa agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

Kepala Desa Nanga Wera Akui Dokumen Tak Sah

Merespons desakan massa, Kepala Desa Nanga Wera, Umar, S.H., memberikan pernyataan terbuka di hadapan warga. Ia mengakui bahwa surat yang diterbitkan oleh perangkat desa tersebut tidak sah secara administratif, karena tidak melalui prosedur resmi dan tidak memiliki tanda tangan serta stempel kepala desa.

“Surat itu tidak saya keluarkan dan tidak memiliki legalitas. Saya akan menindak tegas setiap perangkat desa yang bertindak di luar kewenangan,” ujar Umar.

Aksi Berlanjut Jika Tuntutan Diabaikan

Aliansi menegaskan bahwa mereka memberi waktu 2x24 jam bagi Kepala Desa untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbuka. Jika tidak ada tindakan konkret, mereka akan melakukan aksi lanjutan dengan kekuatan yang lebih besar dan mengawal kasus ini hingga ke ranah hukum dan media nasional.( Team MDG ).

Jaga Kawasan Taman Nasional Tambora, Pos Ramil Sanggar dan Tambora Adakan Patroli Gabungan.

      Comment   



Bima. Media Dinamika Global.Id_ Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah aktivitas ilegal di kawasan konservasi, Anggota Pos Ramil Tambora dan Pos Ramil Sanggar dari Koramil 1608-05/Donggo melaksanakan patroli rutin di wilayah Taman Nasional Tambora, tepatnya di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Pada hari selasa tanggal (10/06).

Kegiatan ini melibatkan personel TNI yakni Serka Usman, Serka Juhari, dan Sertu David, yang bersinergi bersama Polri, Tim Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Masyarakat Mitra Polhut (MMP).


Patroli gabungan yang dipimpin oleh Ketua Tim dari Balai Taman Nasional Tambora, Bapak Yoga Ari Wibowo, A.Md., S.H., diawali dengan briefing di Resort Piong. Selanjutnya, tim menyusuri jalur Wadu Udu dan jalur pendakian di Desa Piong. Selama kegiatan, tim melakukan pemantauan terhadap kondisi hutan, pengecekan patok batas kawasan, serta memastikan tidak ada aktivitas perburuan satwa liar maupun penebangan pohon endemik.


Ketua Tim Patroli, Bapak Yoga Ari Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga warisan alam.


“Kami ingin memastikan kawasan Taman Nasional Tambora tetap lestari dan bebas dari aktivitas yang merusak. Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan masyarakat sekitar menjadi kunci keberhasilan pengamanan kawasan ini,” ujarnya.


Kegiatan berlangsung aman dan lancar, serta diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan konservasi kawasan lindung di wilayah Tambora.(mdg/04)

Johan Rosihan DPR RI Melakukan Pendaki dan Kunjungan Langsung Ke Puncak Gunung Tambora

      Comment   


Sanggar, Bima, Media Dinamika Global.id.– Anggota DPR RI Komisi IV, Johan Rosihan, melakukan pendakian dan kunjungan langsung ke puncak Gunung Tambora bersama tim dari Taman Nasional Tambora. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen beliau dalam mendorong pelestarian kawasan konservasi sekaligus pengembangan Tambora sebagai pusat edukasi dan pariwisata berkelanjutan di Pulau Sumbawa.

Dalam keterangannya, Johan menyampaikan bahwa Gunung Tambora bukan sekadar destinasi wisata alam, tetapi merupakan kawasan yang menyimpan nilai ekologis, historis, dan strategis dalam kebijakan pembangunan nasional. Ia menegaskan perlunya pengelolaan terpadu yang tidak hanya fokus pada pelestarian alam, tetapi juga penguatan identitas sejarah dan pemberdayaan ekonomi lokal.(11/6/2025)

“Tambora adalah simfoni alam, sejarah, dan masa depan konservasi Indonesia. Kita tidak bisa lagi memisahkan antara pelestarian, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis wisata berkelanjutan,” ujar Johan di Puncak Tambora, ketinggian 2.851 mdpl.


Letusan Tambora pada tahun 1815 merupakan peristiwa vulkanik terbesar dalam sejarah modern yang berdampak global. Johan menilai narasi sejarah besar ini belum sepenuhnya diangkat dalam sistem pendidikan nasional maupun dalam kerangka promosi wisata budaya.




Karena itu, Johan mendorong agar pemerintah pusat menetapkan Tambora sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis konservasi dan kebudayaan. Ia juga mengusulkan dibentuknya pusat interpretasi geowisata dan edukasi berbasis sejarah serta program kolaborasi riset internasional untuk menarik perhatian dunia terhadap pentingnya pelestarian kawasan ini.

“Dulu Tambora menyapa dunia melalui letusannya yang mengubah iklim global. Kini saatnya dunia menyapa Tambora melalui riset, konservasi, dan pariwisata edukatif yang berkeadilan,” tegas Johan.

Selain mendorong kebijakan konservasi, Johan juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam sistem ekowisata dan pengawasan kawasan. Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal adalah kunci keberhasilan pengelolaan jangka panjang.

ini adalah langkah kami untuk mengangkat Tambora dalam agenda kebijakan nasional, dan mengundang semua pihak—baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun komunitas lokal—untuk menjadikan Tambora sebagai teladan dalam harmoni antara alam, budaya, dan pembangunan.(Sekjend MDG)

MTQ Tingkat Kelurahan Na'e Tahun 2025 Resmi Di Buka Oleh Wakil Walikota Bima

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kelurahan Na'e Tahun 2025 resmi dibuka oleh Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH. Kegiatan ini diselenggarakan di halaman Kantor Kelurahan Na'e, sejumlah pejabat ikut hadir dalam pembukaan MTQ tersebut, antara lain, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala OPD, Camat, serta Lurah se Kecamatan Rasanae Barat.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai RT di wilayah Kelurahan Na'e, yang akan berkompetisi dalam berbagai cabang lomba seperti Tilawah, Tahfidz, dan Tartil Al-Qur’an.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Bima menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh panitia, dan warga Kelurahan Na'e, atas semangat, dan kerja kerasnya dalam menyelenggarakan MTQ tingkat Kelurahan Na'e.

 "Saya apresiatif sekali, dan bersyukur kepada Allah SWT, atas terselenggaranya acara ini, ini semua berkat kerja keras seluruh panitia MTQ, maupun Pak Lurahnya, juga seluruh warga Kelurahan Na'e". Ujar Wakil Walikota.

Melalui MTQ tingkat Kelurahan Na'e ini, Wakil Walikota Bima, berharap bisa mencetak qori, Qoriah, hafidz, Hafidzah terbaik, yang bisa mengharumkan Kelurahan Na'e, maupun mengharumkan Kota Bima, baik pada pada ajang tingkat propinsi, maupun pada ajang yang lebih luas. 

Pada kesempatan ini pula, Wakil Walikota Bima, juga menyinggung perihal terkait masalah penanganan sampah yang tak kunjung berakhir. Beliau berharap agar masalah sampah ini untuk segera ditangani dengan baik, tidak hanya sampah, sisi lain yang beliau sorot adalah masalah Pedagang Kaki Lima (PKL), yang keberadaanya semakin hari, semakin banyak, dan ini perlu ditertibkan, di tambah lagi banyaknya hewan ternak yang berkeliaran bebas, menurutnya ini semua sangat mengganggu pemandangan Kota.

Untuk itu, melalui mimbar MTQ tingkat Kelurahan Na'e, Wakil Walikota Bima berharap, sekaligus mengajak masyarakat Kota Bima, lebih khusus warga Kelurahan Na'e, untuk mau menjaga dan mencintai kebersihan, agar tercipta sebuah Kota yang bersih, Kota yang aman, Kota yang nyaman, dan Kota yang indah.

"Mari kita bergerak bersama, untuk membangun Kota Bima, agar terlihat bersih, indah, sehat, dan asri". Ajaknya.

Pembukaan MTQ tingkat Kelurahan Na'e, dimeriahkan dengan penampilan kasidah, dan pembacaan kitab suci Al-Qur'an, oleh qori senior Kota Bima, serta menekan tombol sirine, sebagai tanda MTQ tingkat Kelurahan Na'e telah resmi di buka.(Sekjend MDG)

Gaji dan TPP ke-13 ASN Lampung Senilai Rp118,7 Miliar Mulai Dicairkan.

      Comment   

Lampung - Mediadinamikaglobal.id ||Pemerintah Provinsi Lampung mulai tanggal 10 Juni 2025 akan mencairkan Gaji ke-13, yang terdiri atas Gaji Ke-13 dan TPP Ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025; yang kemudian diikuti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 tentang Petunjuk Teknis Pemberian 
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2025; serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1876/OTDA tanggal 13 Maret 2025 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2025.

Adapun total Gaji ke 13 yang terdiri dari Gaji ke-13 dan TPP ke -13 bagi ASN di Provinsi Lampung tersebut sebesar Rp118,7 miliar yang dialokasikan untuk 12.830 PNS dan 6.290 PPPK.

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mendukung peningkatan daya beli 
masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djauzal berharap gaji ke-13 ini dapat dimanfaatkan sebaik - baiknya, terutama untuk mendukung pendidikan anak-anak pada tahun ajaran baru.

"Pendidikan adalah investasi masa depan, dan Pemerintah Provinsi Lampung ingin memastikan setiap anak di Lampung mendapatkan akses yang layak untuk belajar dan berkembang. Mari kita wujudkan Lampung Maju melalui generasi yang cerdas dan berkarakter," ucap Gubernur, Selasa 10 Juni 2025

Proses pencairan Gaji Ke-13 ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi perangkat daerah, lalu diusulkan kepada BPKAD untuk kemudian diverifikasi kembali yang selanjutnya di proses pencairannya serta langsung di transfer ke rekening masing-masing ASN. Pencairannya tergantung kecepatan Perangkat Daerah dalam melakukan verifikasi dan mengajukan usulan. (Fs/Red)

Ketua DPRD, Sekretaris DPRD Menggelar Rapat Dengar Pendapat Dengan Tim TPAD Kota Bima

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Bima (10/6).

Tujuan RDP ini Menurut Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH dalam rangka transparansi alokasi dana hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Kota Bima dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH.

Sejumlah Anggota Dewan mempertanyakan dokumen anggaran yang dinilai tidak transparan dan tidak disusun secara rinci.

Anggota DPRD Kota Bima Utusan Partai Gerindra, Khalid Bin Walid, SH mempertanyakan arah efisiensi anggaran tersebut.

“Efisiensi sudah dilakukan beberapa kali tapi hasilnya dialihkan ke mana saja? Ini yang belum dijelaskan secara rinci, oleh TAPD Pemkot Bima” ujar Walid yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih menegaskan dalam forum tersebut bahwa tujuan dari RDP semata-mata bentuk pengawalan Dewan terhadap adanya kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa kali telah dilakukan.

“Rapat ini sangat urgen karena Perda APBD 2025 telah ditetapkan, sementara kepala daerah mulai melakukan efisiensi anggaran yang mengacu pada Inpres terbaru sehingga Dewan selaku lembaga pengontrol pun mempertanyakan sejumlah hal” ujarnya.

Kepala Bappeda Kota Bima, Drs. Adisan Sahidu menyebutkan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memberikan ruang luas bagi kepala daerah terpilih untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai visi dan misi pemerintahan.

“Hasil efisiensi tersebut dialihkan ke program-program prioritas kepala daerah terpilih” ujar Adisan.

Ia memberikan contoh seperti penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah overload, sektor kebersihan, dan sejumlah program infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Adisan menjabarkan bahwa efisiensi ini lebih prioritaskan urusan yang strategis dalam rangka penguatan program prioritas dan penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah saat ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, S. Adm menyarankan sekaligus memberikan peringatan pada TAPD agar berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.

“TAPD agar berhati-hati soal penggunaan anggaran Jangan sampai ada masalah hukum di kemudian hari,” Demikian Saran Dae Pawan Sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Kota Bima pada Tim TAPD.

Kepala BPPKAD Kota Bima melalui Kabid Anggaran, Muslih dalam penjelasannya hanya menyampaikan gambaran umum, bahwa telah dilakukan tiga kali efisiensi anggaran oleh TAPD.

Ia menjelaskan bahwa total anggaran pasca efisiensi Rp 80 milyar lebih dialokasikan untuk mendukung berbagai program kepala daerah terpilih..

Item nya yaitu pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup, program lampu jalan pada Dinas Perhubungan dan alokasi untuk mendukung program Nufreed serta PKH MARI.

Sementara mengenai rinciannya sebenarnya ada dalam file dokumen dimiliki TAPD, namun karena agenda dalam surat rapat tak merinci, sehingga tak disampaikan dalam dokumen diserahkan.

Sebagai kesimpulan rapat, bahwa akan digelar RDP Susulan dan Ketua DPRD Syamsurih meminta TAPD Kota Bima dalam RDP Lanjutan agar menyiapkan data dan dokumen yang lengkap. (Sekjend MDG)


Tingkatkan Kamtibmas di Kawasan Wisata Pantai, Ditpolairud Polda NTB Gelar Patroli Laut secara Masif

      Comment   


Media Dinamika Global.Id - Mataram, — Dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kawasan wisata pantai di seluruh wilayah NTB, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda NTB kembali menggelar patroli laut, Senin (9/6/2025).

Patroli keamanan untuk masyarakat kawasan wisata pantai ini selain untuk memantau situasi juga melakukan dialogis dengan masyarakat pesir di wilayah hukum polda NTB. 

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K.,dalsm keterangannya mengatakan, patroli kali ini dilakukan serentak mulai dari kawasan wisata pantai Pelabuhan Sape Kabupaten Bima hingga kawasan wisata pantai di Kabupaten Lombok Utara. 

Dengan menggunakan kapal Polisi XXI-2015 personel melakukan patroli di kawasan Pantai Nipah Desa Malaka Lombok Utara. Sementara Kapal Polisi XXI-2014 melakukan patroli di Kawasan masyarakat Pesisir Dusun Tente, Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. 

Kemudian Menggunakan Kapal Polisi XXI - 1003 personel Ditpolairud Polda NTB melakukan Patroli di kawasan Pantai Batu Gong Kabupaten Sumbawa. Sementara Kapal Polisi XXI - 2008 melakukan patroli perairan di Pelabuhan Sape dan Pantai Lariti, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Sedangkan Kapal Polisi XXI - 1001 melakukan patroli di kawasan pantai Pasir Putih Kabupaten Sumbawa Barat. 

Untuk Kapal Polisi XXI-2006 melakukan Patroli laut di kawasan Pelabuhan Lembar Lombok Barat dan sekitarnya nya. Sementara kapal polisi XXI - 2012 melakukan patroli laut di kawasan Pantai pengayoman, Lombok Timur. Sementara Kapal polisi XXI-2013 melakukan patroli laut di kawasan Pantai Lawar dan Pantai maluk Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan Kapal polisi XXI-2004 melakukan patroli di kawasan Pantai Pandanan Kabupaten Lombok Utara.

“Patroli Laut Ditpolairud Polda NTB yang dilakukan hari ini secara masif di seluruh pesisir pantai  NTB dengan tujuan memantau situasi serta memberikan bimbingan masyarakat pesisir dalam rangka mendorong terciptanya Kamtibmas yang kondusif,“ ucapnya.

Dalam pelaksanaan patroli tersebut Petugas kapal disamping memantau situasi dan memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat pesisir juga memonitoring aktivitas bongkar muat kapal di Pelabuhan-pelabuhan. 

“Sejauh ini hasil monitor Personell Ditpolairud Polda NTB seluruh kawasan wisata perairan di NTB terpantau kondusif. Kita berharap patroli rutin seperti ini dapat meningkatkan Situasi keamanan di tengah masyarakat pesisir NTB, “tutupnya. 


Redaksi _

Gerak Cepat, Polda NTB Evakuasi WNA Australia yang Meninggal di Gili Air

      Comment   


Media Dinamika Global.Id, Mataram — Liburan di surga tropis Gili Air berujung duka bagi seorang wisatawan asal Australia, David Robert (71), Senin (9/6/2025) sekitar pukul 07.30 Wita, meninggal dunia saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan dangkal depan Hotel Sandy Beach, Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.

Peristiwa memilukan ini terjadi saat korban yang diketahui lahir pada 6 Desember 1953, sedang menikmati snorkeling hanya berjarak sekitar 8 meter dari bibir pantai bersama anak perempuannya, David Beatrice Sheera Beth (28). Namun sayangnya, aktivitas itu tiba-tiba berubah menjadi darurat saat korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri.

“Saat menerima informasi, Tim Siaga Ops Polda NTB langsung bergerak cepat menuju lokasi. Evakuasi dilakukan bersama tim medis dan warga sekitar, kemudian jenazah dievakuasi ke Gili Air Clinic Center, namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan,” jelas Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., saat dikonfirmasi wartawan.

Menurut keterangan dari tim medis dan pihak keluarga, korban memang memiliki riwayat sakit Parkinson dan faktor usia yang cukup lanjut, yang diduga menjadi penyebab utama kondisi mendadak tersebut.

“Kami juga pastikan bahwa proses evakuasi dilakukan secara humanis dan cepat. Jenazah korban telah dibawa menuju RS Bhayangkara Mataram, menggunakan speedboat dan ambulance untuk penanganan medis lanjutan, serta keperluan administrasi yang dibutuhkan,” ungkap Kombes Pol. Kholid.

Pihaknya mengimbau wisatawan, khususnya yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau berusia lanjut, agar berhati-hati saat melakukan aktivitas wisata air.

“Keselamatan adalah prioritas. Jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan petugas medis atau pihak hotel, sebelum melakukan aktivitas seperti snorkeling atau diving,” tegasnya.

Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak konsulat Australia, untuk penanganan lebih lanjut bagi keluarga korban.

Insiden ini menjadi pengingat penting jika keindahan alam, harus selalu diimbangi dengan kewaspadaan, terlebih saat berlibur bersama keluarga.


Redaksi _