Pemerintah Pekon Penantian Peringati Isra Mi'raj di Masjid Nurul Iman

Pemerintah Pekon Penantian Peringati Isra Mi'raj di Masjid Nurul Iman

Media Dinamika Global       Comment   

Tanggamus – Media Dinamika Global.id - Nuansa religius dan khidmat mewarnai peringatan Isra Mi'raj di Masjid Nurul Iman, Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Minggu (19 Januari 2025). Acara yang bertujuan mempererat tali silaturahmi dan memperkuat nilai-nilai keislaman ini menghadirkan KH. Firman Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda Kedatuan, sebagai penceramah utama.

Peringatan tersebut dihadiri oleh Kepala Pekon Penantian, Aprinaldo, S.H., bersama Sekretaris Pekon Diky, anggota Linmas, aparatur pekon, Ketua PHBI Ahmad Musa, Ketua Panitia Ustaz Ahmad Taslim, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta para haji setempat. Turut hadir Suhadi, Kabiro Surat Kabar Rakyat Online Tanggamus, yang memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan sosial di wilayah tersebut.

Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Muhajir, disusul sambutan dari Kepala Pekon Aprinaldo, S.H., yang mengajak masyarakat untuk senantiasa memakmurkan masjid dalam kehidupan sehari-hari.

"Semoga momentum ini mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan semangat keislaman di Pekon Penantian. Mari kita jadikan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial yang aktif," ungkap Aprinaldo.

Dalam tausiyahnya, KH. Firman Hadi menyampaikan hikmah Isra Mi'raj yang menekankan pentingnya menjaga keimanan dan mempererat persaudaraan. Beliau juga mengingatkan agar umat Islam meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menguatkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia.

Peringatan Isra Mi'raj ini ditutup dengan doa oleh Ustaz Muhammad Tohirudin, dilanjutkan lantunan shalawat, dan diakhiri dengan salam-salaman penuh kehangatan.

Kehadiran Suhadi, Kabiro Surat Kabar Rakyat Online Tanggamus, menegaskan dukungan media terhadap kegiatan yang mempererat nilai religius dan sosial di masyarakat.

Peringatan ini menjadi momentum berharga dalam memperkokoh persatuan dan meningkatkan spiritualitas di Pekon Penantian.(Yunt).

Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang P2CKTR Pemkab.Sidoarjo Kencing Manis

Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang P2CKTR Pemkab.Sidoarjo Kencing Manis

Media Dinamika Global       Comment   

Media Dinamika Global

Sidoarjo 16/1/2025

Kepala dinas perumahan , permukiman ,cipta karya dan tata ruang ( P2CKTR ) pemkab Sidoarjo  M . Bachruni Aryawan tidak berani melakukan tindakan tegas untuk menindak lanjuti kasus korupsi pengelolaan dan pemanfaatan lahan fasum dan fasos yang di duga dilakukan oleh ketua yayasan al -falah darusalam di perumahan wisma tropodo yang merugikan uang pemerintah daerah sebesar 30 milyar.

Padahal kasus tersebut sudah pernah dimediasi oleh dinas P2CKTR dan pihak pengembang , beserta masyarakat perumahan wisma tropodo dan ketua yayasan al -falah darusalam dan semua sudah memberikan keterangan sejelas - jelasnya kepada dinas .P2CKTR . pemkab Sidoarjo bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi oleh ketua yayasan al - Falah Darusalam .

setelah melakukan mediasi dinas.P2CKTR  langsung melakukan tindakan survei dan pembuktian di lokasi dan fakta nya benar bahwa fasum dan fasos tersebut dikuasai secara pribadi .

dikomersilkan dan dibuat usaha dan bisnis oleh ketua yayasan al -falah darusalam dengan keuntungan pertahun 30.milyar dan hasilnya dinikmati sendiri secara pribadi dan kelompok.

dan untuk mendirikan bangunan gedung tersebut ketua yayasan al -falah darusalam tidak mengantongi izin untuk mendirikan bangunan ( IMB ) dan tidak mengantongi izin persetujuan bangunan gedung ( PBG ) . dan tidak terdaftar didalam peta dena dan set plain , otomatis dong bangunan gedung tersebut bisa di katagorikan sebagai bangunan liar karena tidak mengantongi izin .

Tapi kenapa kepala dinas P2CKTR Sidoarjo M . Bachruni Aryawan tidak berani melakukan tindakan tegas untuk menertibkan bangunan liar ada apa ?

Coba kalau yang mendirikan bangunan liar  tersebut masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak mampu pasti di ratakan !!!

di duga pihak ( P2CKTR ) pemkab Sidoarjo masuk angin . karena tidak berani menertibkan bangunan liar dengan omset pertahun 30 milyar

ada apa dengan kepala dinas P2CKTR pemkab Sidoarjo ???

yang lebih mengejutkan lagi ketua yayasan al - Falah darusalam ini mengantongi surat keputusan bupati ( SK bupati ) secara logika ini tidak masuk akal .

perumahan yang belum diserahkan ke Pemkab Sidoarjo , surat keputusan bupati ( SK bupati ) sudah terbit , 

Pertanyaan nya : 

1 , Darimana bupati bisa tahu kalau lahan tersebut lahan fasos fasum padahal fasum fasos tersebut selama 32 tahun dan sampai sekarang belum pernah diserahkan ke Pemkab Sidoarjo . dan sampai sekarang  bangun gedung sekolah swasta al -falah darusalam tidak terdaftar baik di peta dena maupun set plen 

2 , dengan penghasilan pertahun 30 milyar apakah ketua yayasan al -falah darusalam pernah membayar PAJAK baik PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) atau PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  ( PPN ) sesuai pasal 59 peraturan pemerintah no 35 tahun 2023 .

3 , Apakah ketua yayasan al -falah darusalam pernah melaporkan SPT tahunan padahal itu kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan.

Netti

Maret Dibuka! Ini Dia Bocoran Alur Pembelajaran PPG Prajabatan 2025, Dipermudah?

Maret Dibuka! Ini Dia Bocoran Alur Pembelajaran PPG Prajabatan 2025, Dipermudah?

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan 2025 akan segera dibuka pendaftarannya pada bulan Maret 2025. Sebagai informasi, pengangkatan PPPK untuk guru honorer di tahun 2025 akan ditiadakan dan diganti dengan program PPG Prajabatan. Seperti dikutip dari Media AYOJAKARTA.COM

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Dirjen GTK Nunuk Suryani, PPG Prajabatan akan diintegrasikan menjadi tes PPPK.

“Untuk tahun 2025 sudah diintegrasikan, seleksi guru baru adalah melalui masuk PPG,” ungkap Nunuk Suryani yang dikutip dari kanal Youtube pagiyly pada 10 Januari 2025.

Dalam program PPG Prajabatan, calon guru nantinya akan menjalani serangkaian tahapan pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan mereka menjadi pendidik yang profesional.

Berikut adalah alur pembelajaran yang akan dilalui oleh peserta PPG Prajabatan 2025.

Alur Pembelajaran PPG Prajabatan 2025

1. Ujian Masuk

Calon peserta harus mengikuti ujian masuk sebagai tahap awal seleksi untuk memastikan kelayakan mereka dalam program PPG.

2. Orientasi

Setelah lulus ujian, peserta akan mengikuti sesi orientasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai program, kurikulum, dan ekspektasi selama mengikuti PPG.

3. Semester 1 (Hybrid Learning)

Pembelajaran akan dilakukan secara hybrid, menggabungkan metode pembelajaran daring dan tatap muka. Peserta akan mempelajari berbagai mata kuliah inti yang berkaitan dengan pendidikan, psikologi belajar, dan pedagogi.

4. Perkuliahan berorientasi praktik sebanyak 12 sks

Pada semester 1, mahasiswa PPG Calon Guru Prajabatan melaksanakan perkuliahan berorientasi praktik sebanyak 12 SKS dengan pembelajaran hybrid.

Hal ini berarti bahwa mahasiswa akan menerima 12 jam kredit skalar (SKS) yang difokuskan pada praktik langsung dalam lingkungan sekolah

5. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 6 SKS

- Praktik pengalaman lapangan akan dimulai sejak awal semester, memungkinkan peserta untuk menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalam praktik nyata di sekolah.

6. Hybrid Learning Semester 2

- Di semester kedua, peserta akan melanjutkan pembelajaran dengan fokus pada mata kuliah pilihan dan memperdalam praktik pengajaran di lapangan.

7. Perkuliahan berorientasi praktik sebanyak 12 sks

Mahasiswa PPG Calon Guru Prajabatan melaksanakan perkuliahan berorientasi praktik sebanyak 12 SKS dengan pembelajaran hybrid pada semester dua.

8. Proyek Kepemimpinan 2 sks

Peserta juga akan terlibat dalam proyek kepemimpinan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan mereka dalam konteks pendidikan.

9. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sebanyak 8 SKS

10. Ujian Akhir dan Sertifikasi

- Setelah menyelesaikan semua tahapan pembelajaran dan praktik, peserta akan mengikuti ujian akhir untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang sah.

Calon peserta disarankan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti:
- Ijazah terakhir

- Surat keterangan sehat

Dengan memahami alur pembelajaran ini, calon guru dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk mengikuti PPG Prajabatan 2025 dan mengoptimalkan peluang peserta untuk kelulusan dalam program ini.( MDG24/26).

Mendagri, KemenPANRB, BKN,Bahas Nasib Tenaga Honorer R2 Dan R3

Mendagri, KemenPANRB, BKN,Bahas Nasib Tenaga Honorer R2 Dan R3

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global.Id.- Seperti dikutip dari KLIK PENDIDIKAN - Hasil rapat bersama penataan tenaga Honorer di Instansi Daerah sepertinya sudah final. Melalui beberapa Instansi seperti Mendagri, KemenPANRB, BKN, dan seluruh Kepala Daerah sudah dalam satu persepsi terkait nasib para pegawai Non ASN.

Terutama tenaga Honorer R2 dan R3 yang dinyatakan belum mendapat kuota pada seleksi PPPK Tahap I. Honorer R2 dan R3 yang belum mendapat kuota formasi mendapat notifikasi di akun SSCASN BKN tanpa ada keterangan kode L.
Artinya mereka tidak lulus untuk diproyeksikan menjadi ASN PPPK Penuh Waktu.

Namun tetap diberi legalitas kepegawaian sebagai ASN dengan diberi NIP dan SK Pengangkatan resmi. Sehingga ke depan dapat menerima pembayaran gaji secara sah dari negara.

Permasalahan yang hingga kini belum dapat diterima para tenaga Honorer R2 dan R3 tanpa L adalah persoalan gaji.
Dalam rapat bersama yang diselenggarakan secara daring pada Rabu, 8 Januari 2025 tersebut juga disinggung.

Keluhan beberapa Kepala Daerah soal ketersediaan anggaran juga menjadi fokus utama. Akan tetapi pada dasarnya hal ini juga berawal dari menumpuknya jumlah Honorer di Pemerintah Daerah (Pemda).

Mendagri Tito Karnavian menegur keras kebiasaan Pemda ketika berganti kepemimpinan terus saja menambah jumlah pegawai Non ASN.

"Jangan nambah lagi, yang lama kita benahi dulu, yang sudah ada," kata Mendagri dikutip dari YouTube Kemendagri RI pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Mau tidak mau, pemerintah harus bertanggungjawab atas adanya tenaga Honorer ini.

Tito menegaskan sebuah kondisi yang tidak mungkin memutus hubungan kerja para Non ASN.

"Gak mungkin dianggurkan, akan nambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nanti kemana," tambah Tito.

Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk mengubah status mereka menjadi pegawai ASN secara resmi.

Meskipun sebagai pegawai kontrak PPPK tapi tetap legal sebagai Aparatur Sipil Negara.

Demikian juga apa yang disampaikan MenPANRB Rini Widyantini saat rapat berjalan. Tenaga Honorer membutuhkan kepastian status, tujuan utama terkait pembayaran gaji.

Jika status mereka tetap Non ASN maka Pemda tidak boleh menganggarkan gaji. Sebab sudah ditetapkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 bahwa per Oktober 2023 sudah tidak ada lagi yang namanya pegawai Non ASN.

Sehingga penganggaran gaji dalam belanja pegawai hanya untuk pegawai dengan status ASN saja.

"Yang mereka pertanyakan itu adalah status, karena memang status itu kalau masih honorer memang betul-betul gak bisa bayar," kata Menteri Rini.

Lantas bagaimana nasib tenaga Honorer R2 dan R3 tanpa L hasil seleksi PPPK Tahap I?

Rini Widyantini menegaskan, yang penting saat ini adalah legalitas status dulu.
Terkait besaran gaji akan diberikan sama seperti yang diterima saat ini.

"Nanti penggajiannya itu disesuaikan dengan gaji yang diterima saat ini," tegasnya.

Mengubah statatus Honorer menjadi PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu bertujuan utama legalitas status kepegawaian. Terutama legalitas pembayaran gaji agar tidak melanggar Undang-Undang.

Honorer R2 dan R3 tanpa L memang akan menjadi PPPK Paruh Waktu dan menerima gaji yang belum sesuai dengan harapan.
Namun akan lebih parah jika tetap berstatus Non ASN dan tidak bisa diberi gaji sama sekali.

Berbeda nasib dengan Honorer R2/L dan R3/L yang dapat dipastikan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu dengan gaji standar dalam PP Nomor 11 Tahun 2024.

Sedangkan optimalisasi kuota formasi dari hasil rapat bersama difokuskan bagi tenaga Honorer yang mengikuti seleksi PPPK Tahap II.( MDG24/26 ).

Menko Yusril Temui Mensesneg, Bahas Pelantikan Kepala Daerah Yang Tak Gugat Ke MK RI

Menko Yusril Temui Mensesneg, Bahas Pelantikan Kepala Daerah Yang Tak Gugat Ke MK RI

Media Dinamika Global       Comment   

Jakarta. Media Dinamika Global. Id.- Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko KumHam Imipas) Yusril Ihza Mahendra datang ke kompleks Istana Negara Kepresidenan Jakarta pada Jumat (10/1). Seperti dikutip dari Kumparan.com

Kedatangannya itu adalah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk membahas pelantikan kepala daerah terpilih.

Yusril menyebut, pemerintah sedang mengkaji terkait waktu pelantikan kepala daerah terpilih yang tak ada gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) apakah bisa dilantik terlebih dahulu atau serentak usai sidang putusan gugatan selesai dibacakan.

“Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu,” kata Yusril kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1).

Yusril mengungkapkan pelantikan kepala daerah terpilih ada keraguan dalam bagian pertimbangan putusan MK yang menurutnya perlu diklarifIkasi bersama.

Hingga saat ini, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada 2024 dilantik pada 7 Februari 2025. Kemudian, untuk bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota dilantik pada 10 Februari 2025.

Tetapi dengan adanya saat ini gugatan sengketa Pilkada di MK yang cukup banyak dan baru selesai disidangkan pada 11 Maret mendatang yang menjadi pertimbangan mundurnya waktu pelantikan kepala daerah terpilih.

“Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu,” tuturnya.

“Saya sendiri akan konsultasi sendiri dengan menteri dalam negeri dan MK bagaimana kita bisa memecahkan masalah teknis ini, supaya tidak ada masalah di lapangan,” ujar dia.(MDG24/26).

Peringati HUT Ke-54 Pekon Suka Negeri Dihadiri Para Petinggi Kabupaten Dan Kecamatan Talang Padang

Peringati HUT Ke-54 Pekon Suka Negeri Dihadiri Para Petinggi Kabupaten Dan Kecamatan Talang Padang

Media Dinamika Global       Comment   

Tanggamus. Media Dinamika Global.id -
Talang padang Pekon Suka Negeri Jaya, yang terletak di Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 dan peresmian balai pelatihan masyarakat pekon sukanegri jaya dengan penuh semangat dan kebersamaan. Acara yang digelar di halaman kantor Pekon Suka Negeri Jaya pada Selasa, 7 Januari 2025, dihadiri oleh berbagai pejabat penting di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan hangat dari Kepala Pekon Suka Negeri Jaya Bapak Risdianto, yang dalam pidatonya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang Pekon Suka Negeri Jaya, serta harapan agar masyarakat semakin maju dan sejahtera di masa depan. Beliau juga mengapresiasi kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan pekon selama ini.

Acara HUT ke-54 ini semakin meriah dengan kehadiran beberapa pejabat penting, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus, Camat Talangpadang, Kapolsek Talangpadang, serta seluruh Kepala Pekon se-Kecamatan Talangpadang. Kehadiran mereka memberikan dukungan dan semangat kepada masyarakat Suka Negeri Jaya untuk terus berkembang dan berinovasi.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanggamus, dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan pemerintah guna mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi kemajuan Pekon Suka Negeri Jaya.

Sementara itu, Camat Talangpadang memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Pekon Suka Negeri Jaya yang dinilai sangat aktif dalam melaksanakan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap, dengan adanya peringatan HUT ini, seluruh masyarakat semakin solid dan lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Kapolsek Talangpadang juga memberikan dukungannya dengan mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan serta dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan yang kondusif, menurutnya, akan memudahkan berbagai upaya pembangunan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Puncak acara peringatan HUT ke-54 dimulai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Selanjutnya, berbagai kegiatan dilaksanakan seperti lomba-lomba yang melibatkan masyarakat, bazar UMKM, serta pameran hasil karya masyarakat Suka Negeri Jaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga serta memperkenalkan produk lokal dari pekon tersebut.

Harapan untuk Masa Depan Peringatan HUT ke-54 Pekon Suka Negeri Jaya ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, acara ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga dan pemerintah, serta menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kemajuan Pekon Suka Negeri Jaya ke depan.

Dengan penuh semangat dan kebersamaan, masyarakat Suka Negeri Jaya berharap agar segala upaya pembangunan dapat terwujud dengan baik, menjadikan pekon ini sebagai desa yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.(Yunt)