Lombok, Media Dinamika Global.id.-- Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, kembali menyoroti dugaan intimidasi terhadap Hilda, perempuan asal Lombok, dalam proses mediasi setelah perselisihan dengan pemilik Sintya Tailor di Badung, Bali.
Dugaan intimidasi tersebut mencuat setelah rekaman proses mediasi beredar di media sosial. Dalam polemik itu, muncul pula dugaan adanya perlakuan bernuansa rasisme terhadap Hilda yang merupakan perantau asal NTB.
Mirah meminta semua pihak menyikapi persoalan tersebut secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi konflik antardaerah. Ia menegaskan warga NTB yang berada di Bali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil, aman dan bermartabat.
“Jangan sampai persoalan antara individu kemudian berkembang menjadi konflik identitas antara Lombok dan Bali. Warga NTB yang berada di Bali adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan bermartabat,” tegas Mirah.
Polemik Hilda dengan pemilik Sintya Tailor sebelumnya telah diselesaikan melalui proses mediasi. Kedua pihak disebut telah menyatakan berdamai.
Namun, rekaman proses mediasi tersebut kembali beredar di media sosial dan memunculkan perhatian publik. Sorotan terutama tertuju pada keterlibatan Anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, dalam proses mediasi tersebut.
Sejumlah pemberitaan kemudian menyoroti adanya kesan tekanan terhadap Hilda selama proses mediasi. Arya Wedakarna membantah tudingan intimidasi dan menyatakan keterlibatannya merupakan bagian dari upaya memediasi kedua pihak.
Mirah menilai perbedaan pandangan mengenai proses mediasi tidak seharusnya membuat persoalan tersebut bergeser menjadi pertentangan antara masyarakat Lombok dan Bali.
Menurutnya, hubungan masyarakat NTB dan Bali telah berlangsung erat melalui berbagai aktivitas, mulai dari mobilitas masyarakat, perdagangan, pendidikan, pariwisata hingga hubungan sosial.
Karena itu, Mirah meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak menggunakan identitas daerah untuk memperkeruh persoalan.
“Indonesia dibangun di atas keberagaman. Perbedaan suku, daerah, agama maupun latar belakang sosial tidak boleh menjadi dasar untuk merendahkan warga negara lainnya,” katanya.(Sekjend MDG)