Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- PAGI hari yang biasanya dimulai dengan aktivitas rutin menyalakan kompor kini berubah menjadi kegelisahan bagi banyak ibu rumah tangga di sejumlah wilayah kota bima. Sudah dua pekan terakhir, ketersediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) atau yang akrab disapa "gas melon" mengalami kelangkaan serius, memaksa warga berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain, Kamis 18 Juni 2026.
Berdasarkan pantauan Media Dinamika global di lapangan, wilayah yang terdampak paling parah oleh kelangkaan bahan bakar bersubsidi ini meliputi Kota Bima, puluhan pangkalan yang biasanya menjadi tumpuan warga kini terpantau kosong melompong.
Demi menjaga asap dapur tetap mengepul, para ibu rumah tangga di kota bima rela menyusuri kampung demi kampung untuk mencari gas elpiji 3 kilogram. Namun, langkah mereka kerap berakhir dengan kekecewaan karena tabung gas LPG 3kg yang dicari tak kunjung ditemukan.
Beberapa titik yang mengalami krisis distribusi paling signifikan di antaranya adalah tiga Kecamatan di kota bima.
"Sudah sepekan tidak masuk gas elpiji 3 kg. Padahal biasanya tidak sampai berlarut-larut terjadi kelangkaan di kota bima,"
Kelangkaan ini tidak hanya menyulitkan warga dalam mendapatkan barang, tetapi juga memicu lonjakan harga yang tidak terkendali di tingkat pengecer tidak resmi. Di kawasan Kecamatan Kota Bima, duit yang harus dikeluarkan warga jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Perbandingan Harga Elpiji 3 Kg di kota bima:
Harga Resmi (HET) Rp20.000 per tabung
Harga di Pengecer Liar Rp60.000 per tabung
Meski harga tersebut mencekik kantong masyarakat kecil, warga terpaksa membelinya karena tidak memiliki alternatif bahan bakar lain. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab tersendatnya pasokan ke pangkalan resmi, sementara stok justru ditemukan di kios-kios tidak resmi dengan harga tinggi.
Dampak bagi Pelaku Usaha Kecil
Selain ibu rumah tangga, para pemilik warung makanan juga mulai mengeluhkan kondisi ini. Ketidakpastian pasokan gas melon mengancam keberlangsungan usaha mikro yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi untuk menekan biaya operasional.
Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke jalur distribusi untuk memastikan kuota elpiji bersubsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak, bukan justru dipermainkan oleh spekulan di tengah krisis. (Sekjend MDG)