Sukses Tekan Angka Inflasi, Bupati Bima Terima Apresiasi Kemendagri - Media Dinamika Global

Selasa, 19 Mei 2026

Sukses Tekan Angka Inflasi, Bupati Bima Terima Apresiasi Kemendagri

BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Acara bertajuk Kemendagri Awards, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku tersebut berlangsung Selasa (19/5) dimulai Pukul 19.30 WITA di Ballroom Hotel Merumatta - Senggigi 

Bupati Bima Ady Mahyudi menerima apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi kategori "Pengendalian Inflasi" berupa trophy dan bantuan dana senilai Rp 2 Milyar. 

Kategori ini menilai kebijakan pemerintah daerah secara konsisten dan terukur tingkat kestabilan inflasi, kepatuhan pelaporan dan dukungan anggaran dalam program pengendalian serta efektivitas pengendalian inflasi. 

Para pemenang Pada tingkat Kabupaten, Terbaik I Sumba Timur-mendapatkan Hadiah Rp 3 milyar, Terbaik II Kabupaten Bima - mendapatkan hadiah Rp 2 milyar dan Terbaik III Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hadiah Rp 1 milyar.

Kategori pemerintah kota terbaik I diraih Kota Tual Maluku dan pada Tingkat Provinsi, NTT meraih terbaik I.

Para Kepala daerah Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang diundang yaitu 11 Kepala Daerah dan Forkopimda se-NTB, 23 Daerah Se-Provinsi NTT, 11 daerah Se-provinsi Maluku dan 11 Daerah Se-Provinsi Maluku Utara.

Apresiasi tersebut diraih pengendalian Inflasi dalam kerangka penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting sebagai bentuk penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

"Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat".

Ungkap Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan beberapa pejabat Terkait Lingkup Pemkab Bima.

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda kabupaten Bima Hariman SE, M.Si menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 Puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total alokasi anggaran sebesar Rp 248,2 milyar. 

Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal usaha, alsintan, dan bantuan benih; serta penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan irigasi, RTLH, SPAM, SPALD-S, dan infrastruktur berbasis masyarakat. Jelasnya .

Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil menurun menjadi 12,59%, atau turun sebesar 0,32% dibandingkan tahun 2024. Demikian halnya angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04% dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,63%, sehingga persentase penduduk miskin ekstrem pada tahun 2025 menjadi 0,41%.

Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53,86 milyar yang tersebar pada 13 perangkat daerah. 

Berbagai intervensi dilakukan secara terpadu mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Hasilnya, capaian penurunan stunting tahun 2025 berhasil melampaui target, dimana target sebesar 17,33% mampu ditekan hingga mencapai 12,22%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Dalam percepatan penanganan inflasi, Bupati Bima dan Wakil Bupati dibantu oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 188.45/100/03.4 Tahun 2025 yang Diketuai oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE selaku Sekretaris Tim dan Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait.

Tugas Tim mencakup penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi. (MDG05)

Comments