Media Dinamika Global Bima 29 April 2026– Anggota Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Koordinator Wilayah Pulau Sumbawa menghadiri secara langsung Musyawarah Desa (Musdes) di kantor Pemerintahan Desa Boke Kec. Sape Kab. Bima dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD, Babinsa,Linmas, Ketua Ketua Rw/Rt, Bidan Desa, Ketua PKK, Kader Posyandu, Tokoh Pendidikan dan tokoh masyarakat. dalam rangka mengusulkan prioritas kegiatan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2026 dengan tujuan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, transparan, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
Dalam penyampaian Kepala Desa menjelaskan kami diundang ke
provinsi oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah rangkaian
sosialisasi yang namanya Program Desa Berdaya merupakan program bantuan keuangan khusus (BKK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperuntukkan bagi desa/kelurahan sesuai janji Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur NTB.
Program Desa Berdaya ini ada dua skema.
Skema pertama adalah skema transformatif,
skema yang kedua adalah skema tematik.
Skema transformatif dikhususkan untuk desa miskin ekstrim Anggaran yang diberikan sekitar 500 juta/desa dan Desa Tematik diberikan anggaran sekitar 300 juta/desa.
Untuk Kabupaten Bima, desa Tematik yang mendapatkan anggaran untuk tahun ini sebanyak 30 desa salah satu di Kecamatan Sape, yaitu Desa Tanah Putih, Desa Boke, Desa Jia, Desa Lamere, dan Desa Bugis.
Pemerintah provinsi mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan bantuan ini :
- Pemprov akan memberikan bantuan keuangan khusus secara bertahap kepada desa atau kelurahan tahun 2026, sebanyak 256 desa maupun kelurahan.
- Pemerintah provinsi menyediakan 3 tema utama dan menu-menu pembangunan
yang bisa dipilih pemerintah desa yaitu untuk ketahanan pangan, pariwisata serta kelestarian lingkungan.
Melalui musyawarah desa ini Pemerintah Desa melalui kesepakatan forum fokus pada kegiatan ketahanan pangan yaitu Penggemukan Sapi untuk tahun 2026, yang akan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
Perwakilan anggota Lembaga KPK Koordinator Pulau Sumbawa berharap kepada pemerintahan desa agar bantuan lebih tepat sasaran data keluarga penerima manfaat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat lainnya. Kami akan terus mengawal hasil Musyawarah desa ini hingga realisasi di lapangan. By Penanggung jawab. MDG ( E H )