Media Dinamika Global.id.-- Menjelang Hari Raya Idul Fitri, salah satu hal yang paling dinantikan oleh para pekerja di Indonesia adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Bagi banyak orang, dana ini menjadi penopang penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan Lebaran, mulai dari belanja kebutuhan rumah tangga, mudik, hingga berbagi dengan keluarga.
Oleh karena itulah, pertanyaan mengenai kapan THR maksimal dibayarkan sering muncul setiap tahun. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan aturan yang jelas terkait waktu pembayaran, besaran, hingga sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Simak penjelasan berikut ini.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, yang diterbitkan pada 2 Maret 2026, perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa pemberian THR merupakan kewajiban pengusaha sebagai bentuk dukungan terhadap pekerja dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan.
Aturan ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Salah satu poin paling penting dalam aturan tersebut adalah mengenai batas waktu pembayaran THR. Pemerintah menegaskan bahwa THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan (H-7).
Meski demikian, perusahaan dianjurkan untuk membayarkannya lebih awal agar pekerja dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih baik.
Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan THR, namun ada kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus di perusahaan. Ketentuan ini berlaku baik bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap, maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak. Artinya, selama memenuhi masa kerja minimal tersebut, pekerja tetap berhak menerima THR sesuai ketentuan.
Besaran THR Berdasarkan Masa Kerja
Selain waktu pembayaran, pemerintah juga mengatur mengenai besaran THR yang harus diberikan kepada pekerja. Bagi karyawan yang telah bekerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus, THR yang diberikan sebesar satu bulan upah penuh.
Ketentuan tersebut merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi perusahaan. Sementara itu, bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari satu bulan tetapi belum mencapai satu tahun, besaran THR dihitung secara proporsional dengan rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.
Dengan sistem perhitungan tersebut, pekerja tetap memperoleh THR secara adil sesuai dengan lamanya masa kerja di perusahaan.
Perhitungan THR untuk Pekerja Harian Lepas
Aturan THR juga mencakup pekerja dengan sistem upah harian lepas. Untuk pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, perhitungan satu bulan upah didasarkan pada rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
Sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, besaran satu bulan upah dihitung dari rata-rata penghasilan bulanan selama masa kerja.
Jika pekerja dibayar berdasarkan satuan hasil, maka nilai satu bulan upah dihitung dari rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya.
Salah satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah THR boleh dibayarkan secara bertahap. Berdasarkan aturan pemerintah, THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.
Selain itu, jika perusahaan memiliki kebijakan internal seperti Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang menetapkan nominal THR lebih besar dari ketentuan pemerintah, maka perusahaan harus mengikuti aturan yang lebih menguntungkan pekerja tersebut.
Sanksi Jika Perusahaan Tidak Membayar THR
Pemerintah juga memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR. Jika perusahaan terlambat membayar THR, maka dapat dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.
Selain denda, perusahaan juga berpotensi mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Bagi pekerja yang mengalami masalah terkait pembayaran THR, pemerintah menyediakan Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan sebagai tempat pengaduan.
Sebelum melapor, pekerja disarankan untuk terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak manajemen atau HR perusahaan. Jika tidak menemukan solusi, laporan dapat diajukan ke Dinas Tenaga Kerja "Disnaker" setempat.(Team MDG)