Media Dinamika Global

Kamis, 05 Februari 2026

Ketua Umum Dan Sekretaris Umum HMI Komisariat STKIP Bima Periode 2024-2025 Mengucapkan


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Ikhtiar HMI dalam menjalankan asta cita adalah bentuk pengabdian nyata kepada umat dan bangsa. Sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan seperti HMI adalah kunci utama dalam menjemput Indonesia emas 2045, HMI akan terus bergerak dengan semangat independensi yang konstruktif mendukung program yang berpihak pada rakyat dan mengoreksi kebijakan yang melenceng.

Dengan menyatukan energi Intelektual dan semangat perjuangan, HMI siap menjadi pilar penopang bagi tercapainya cita-cita luhur presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan di segani di mata dunia, pungkasnya.(Sekjend MDG)

Pengalihan Anggaran Pendidikan Ke Dana MBG di Uji dalam UU APBN Oleh Yayasan Pendidikan Hingga Guru Honorer


Jakarta, Media Dinamika Global.id.// Berbagai polemik terkait program MBG, khususnya pemangkasan anggaran pendidikan, dipersoalkan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara, mahasiswa, dan guru honorer. Hal ini melatarbelakangi para Pemohon untuk menguji norma Pasal 22 ayat (3) UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 beserta Penjelasannya ke MK.

Menurut para Pemohon, ketentuan a quo secara nyata mereduksi porsi anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk sarana-prasarana, kualitas proses belajar, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pengembangan lingkungan akademik. Meski secara formal alokasi 20% terlihat terpenuhi, secara substansial porsi anggaran untuk kebutuhan utama pendidikan justru tergerus.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta agar MK menyatakan penggunaan 20% anggaran pendidikan untuk program MBG bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini diharapkan menciptakan pemurnian konstitusional (constitutional purification), membuka ruang fiskal yang memadai untuk peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk honorarium dan tunjangan profesi secara layak dan berkelanjutan.(Sekjend MDG)

Bupati dan Wakil Bupati Bima Mengucapkan Selamat Milad HMI Ke-79 tahun 2026


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Nada Reflektif , Ideologis dan Bermartabat 

Milad HMI

Di usia yang tak lagi muda, HMI berdiri di antara mimbar iman dan gelisah zaman.

Kami belajar mengeja Tuhan di lorong-lorong ilmu membaca ayat di buku, di jalan, di luka bangsa..

Hijau hitam bukan sekadar warna ia adalah janji tentang pikiran yang merdeka dan iman yang bertanggung jawab

Kami lahir dari diskusi panjang dari perbedaan yang dirawat dari mimpi-mimpi yang tak selalu rapi namun jujur ingin memberi

Wahai HMI, jangan lelah melahirkan kader yang berani berpikir dan berani berpihak. Sebab zaman terus berubah namun cita tetap sama:

terbinanya insan akademis pencipta, pengabdiyang setia pada umat dan bangsaSelamat Milad HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)kami masih di sini, menjaga api agar tak padam oleh lupa…

KPK ,Bupati Bima Segera Lakukan Monev Audit Fisik Proyek Gedung Serbaguna Dana APBDes 229 Juta dan Cara Tata Kelola Anggaran ADD 1, 56 Miliar tahun 2024


Donggo NTB, Media Dinamika Global.id.– Peristiwa robohnya Gedung Serba Guna Desa Doridungga akibat diterjang angin kencang patut menjadi perhatian serius semua pihak, terutama karena bangunan tersebut merupakan fasilitas publik yang dibangun menggunakan dana APBDes dengan nilai mencapai Rp229 juta.

Sebagai pemuda desa doridungga dan mahasiswa penulis memandang kejadian ini bukan semata-mata akibat faktor cuaca ekstrem, tetapi juga perlu ditinjau dari aspek perencanaan teknis, mutu material, dan kualitas pelaksanaan konstruksi.

Kami masyarakat doridungga berharap kepada KPK, bupati Bima segera lakukan audit fisik anggaran dana desa sebesar 1, 56 miliar dikemana kan sehingga bangunan gedung serbaguna desa doridungga kecamatan Donggo bisa jadi ambruk rata dengan tanah pertanyaannya:

1. Apakah gedung itu kurang pasir

2. Apakah gedung itu kurang semen

3. Apakah gedung itu dibangun Tidak memakai tanam cakar ayam.

Gedung yang baru selesai dikerjakan pada tahun 2025 seharusnya masih berada dalam kondisi struktural yang aman dan layak fungsi. Namun kenyataannya, rangka baja dan penutup atap tidak mampu menahan beban angin. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara standar teknis konstruksi dengan kondisi bangunan yang terealisasi di lapangan.

Dalam perspektif bangunan dengan sistem rangka baja terbuka sangat bergantung pada beberapa aspek krusial, seperti mutu material baja, detail sambungan, sistem pengaku (bracing), serta perhitungan beban, khususnya beban angin. Indonesia sendiri telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengatur perencanaan struktur baja dan pembebanan bangunan gedung. Apabila salah satu dari aspek tersebut diabaikan, maka risiko kegagalan struktur akan meningkat secara signifikan, terlebih pada kondisi cuaca ekstrem.

Indikasi yang disoroti masyarakat, mulai dari dugaan penggunaan material baja yang tidak sesuai standar mutu, lemahnya sistem sambungan rangka, hingga tidak adanya perhitungan teknis ketahanan terhadap beban angin, merupakan hal yang sangat serius dan tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan pekerjaan perlu dipertanyakan dan dievaluasi secara menyeluruh.

Karena proyek ini menggunakan dana publik, keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan. Pemerintah Desa Doridungga perlu membuka dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, serta spesifikasi teknis kepada masyarakat. Selain itu, audit anggaran oleh Inspektorat sangat penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan mutu pekerjaan yang dihasilkan di lapangan.

Perbedaan signifikan antara spesifikasi yang direncanakan dengan kondisi bangunan yang terbangun dapat mengarah pada dugaan penyimpangan, sehingga perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh pihak berwenang. Dana desa dan APBD merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai standar teknis, bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban pembangunan.

Sebagai langkah perbaikan, penulis menilai perlu dilakukan evaluasi teknis menyeluruh terhadap sisa struktur bangunan, perencanaan ulang dengan memperhatikan perhitungan beban angin sesuai SNI, penggunaan material baja yang memenuhi standar mutu, serta pelibatan masyarakat dan tenaga teknis yang kompeten dalam pengawasan proyek desa ke depan.


Pembangunan gedung serbaguna di Indonesia diatur secara teknis terutama dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mencabut PP No. 36 Tahun 2005. 

Secara spesifik mengenai fungsi, persyaratan, dan teknis bangunan (termasuk sosial budaya/serbaguna), berikut adalah rujukan hukumnya:

Klasifikasi Fungsi (UU No. 28 Tahun 2002 Pasal 5): Gedung serbaguna umumnya masuk dalam klasifikasi fungsi sosial dan budaya.

Standar Teknis (PP No. 16 Tahun 2021): Mengatur persyaratan keandalan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan) yang wajib dipenuhi, termasuk untuk gedung serbaguna.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Pasal 253 ayat (1) PP 16/2021 mengatur bahwa sebelum konstruksi, dokumen teknis wajib diajukan ke Pemerintah Daerah untuk memperoleh PBG (pengganti IMB).

Bangunan Gedung Negara: Jika dibangun dengan APBN/APBD, diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 

Secara umum, gedung serbaguna harus memenuhi standar keselamatan (bencana, kebakaran) dan aksesibilitas (kemudahan) bagi semua pengguna.

Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting agar pembangunan fasilitas umum di Desa Doridungga, dan desa-desa lainnya, tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga pada aspek keselamatan, kekuatan struktur, dan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.

Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar bangunan, melainkan fasilitas bersama yang seharusnya aman, kuat, dan sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.(Team MDG)

Makan Bergizi Gratis Antusias Siswa SDN 25 Santi Kota Bima


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— SDN 25 santi Kota Bima, menerima paket pendistribusian perdana Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Kamis (05/02/2026).

Menu yang ditampilkan terdiri dari lauk berprotein, sayuran segar, serta buah sebagai pelengkap. Hal ini sesuai dengan standar gizi seimbang yang ditetapkan pemerintah.

Pembagian MBG dilakukan langsung oleh tim penyalur MBG dengan didampingi kepala sekolah, guru.

Kegembiraan juga dirasakan para siswa kelas 1, mengaku sangat senang bisa mendapatkan makanan bergizi secara gratis di sekolahnya karena telah lama ditunggu-tunggu kehadirannya.

Kepala Sekolah SDN 25 Santi mengatakan penyaluran perdana MBG berjalan lancar dan mendapat respons positif dari siswa maupun pihak sekolah.

“Saya sangat senang dan berterimakasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas bantuan program makan gratis ini,” ucap Kepala Sekolah SDN 25 Santi kota bima.

Pembagian MBG ini disambut antusias, terutama oleh siswa sekolah dasar yang baru pertama kali menerima paket makanan bergizi tersebut. “Anak-anak juga sangat antusias dengan pendistribusian MBG yang ditunggu-tunggu dan sudah mulai disalurkan hari ini di sekolah anak-anak sangat senang dan gembira,” tutur Ibu Suriani.

Kepala sekolah SDN 25 Santi berharap Program MBG ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak serta kelompok rentan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pola konsumsi sehat di masyarakat.

“Semoga program ini berjalan lancar dan untuk anak-anak bangsa yang menempuh pendidikan semoga mereka bisa sehat dan bergizi dengan adanya program MBG ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala SPPG menyampaikan bahwa pembagian hari ini dilakukan di beberapa titik dengan sesuai jumlah porsi yang dibutuhkan.

“Program MBG diharapkan dapat berjalan lancar dan membantu meringankan beban orang tua sekaligus menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini,” tutupnya.

Program MBG dari SPPG kota Bima akan terus didistribusikan secara rutin, memastikan siswa mendapatkan hak gizi terbaik mereka untuk tumbuh kembang optimal.(Sekjend MDG)

Brimob Polda Riau Gelar Karya Bakti, Tindaklanjuti Arahan Presiden Prabowo soal Gotong Royong dan Kebersihan Kota

PEKANBARU – Satuan Brimob Polda Riau menggelar Karya Bakti Pembersihan Tahun 2026 di kawasan Jalan Patimura atau Bundaran Keris, Pekanbaru, Kamis (5/2/2026). 


Kegiatan ini menjadi wujud nyata tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya semangat gotong royong, kepedulian lingkungan, serta kehadiran negara di tengah masyarakat.


Sebanyak 31 personel Batalyon A Pelopor diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Mereka bergotong royong membersihkan area publik strategis sebagai bagian dari sinergi TNI–Polri bersama elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib.


Kegiatan diawali dengan apel pemberangkatan personel pada pukul 07.45 WIB di Lapangan Hitam Sat Brimob Polda Riau, dipimpin Kabag Ops Sat Brimob Polda Riau AKBP Rivana Wahdi, S.H. Selanjutnya personel bergerak menuju lokasi kegiatan di Jalan Patimura.


Pada pukul 08.00 WIB, apel gelar pasukan Karya Bakti Pembersihan Tahun 2026 digelar di Bundaran Keris dan dipimpin Kasi Ter Korem 031/Wira Bima Kolonel Inf Wahyu. 


Usai apel, personel langsung melaksanakan pembersihan lingkungan hingga pukul 10.00 WIB dengan situasi aman dan terkendali.


Komandan Satuan Brimob Polda Riau Kombes Pol I Ketut Gede Adi Wibawa   melalui Kabag Ops AKBP Rivana Wahdi, SH.,menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh aparatur negara tidak hanya kuat dalam tugas keamanan, tetapi juga hadir melalui aksi sosial yang menyentuh kepentingan masyarakat.


“Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap lingkungan" ujar Rivana.


Menurut Rivana, Karya bakti ini adalah bentuk nyata komitmen Brimob Polda Riau untuk mendukung arahan tersebut serta memperkuat kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.


Ia menambahkan, keterlibatan aktif personel Brimob dalam kegiatan sosial di ruang publik juga bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan kota serta mempererat sinergi lintas instansi.


“Kami ingin menunjukkan bahwa Brimob tidak hanya siap dalam tugas-tugas operasional, tetapi juga terdepan dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial demi lingkungan yang lebih baik,” imbuhnya.


Kegiatan diakhiri dengan apel konsolidasi personel pada pukul 10.20 WIB di Lapangan Hijau Sat Brimob Polda Riau yang dipimpin IPDA Sakwan. 


Melalui Karya Bakti Pembersihan Tahun 2026 ini, Brimob Polda Riau berharap dapat terus mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjadi motor penggerak kepedulian lingkungan di Provinsi Riau.

Ayo Gabung di STIT Sunan Giri Bima Siap Jadi Pendidik dan Wira Usaha


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Di saat sebagian mahasiswa memanfaatkan hari libur untuk beristirahat sejenak, para punggawa LBC STIT SUNAN GIRI BIMA justru memilih jalan yang berbeda. Hari-hari tanpa jadwal perkuliahan tidak mereka habiskan dengan sia-sia, melainkan dimanfaatkan sebagai ruang untuk terus mengasah keterampilan, memperdalam potensi, dan mengembangkan kreativitas.

Semangat belajar yang mereka miliki tidak berhenti di ruang kelas. Di LBC, keterampilan diasah secara berkelanjutan, dibina dengan serius, dan dituntaskan hingga menghasilkan karya nyata. Proses demi proses dijalani dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang selalu mereka pegang teguh.

Salah satu hasil nyata dari pembinaan tersebut adalah lahirnya produk sabun cuci piring dan meja sekolah yang begitu keren dan estetik. Meja-meja ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana belajar, tetapi juga memiliki nilai seni dan kerapian yang tinggi. Mulai dari tahap perancangan, pemilihan bahan, pemotongan, perakitan, hingga finishing dll. Seluruhnya di kerjakan langsung oleh para punggawa LBC dengan penuh ketelitian. Inilah potret mahasiswa yang tidak hanya kuat dalam teori, tetapi juga tangguh dalam praktik. Mahasiswa yang mampu membuktikan bahwa keterampilan adalah bekal penting untuk menghadapi dunia nyata.

STIT Sunan Giri Bima menjadi salah satu kampus yang membuka ruang luas bagi mahasiswa untuk belajar mengembangkan skill. Di kampus ini, potensi tidak dibiarkan terpendam, melainkan dibina, diarahkan, dan diasah sampai tuntas. Melalui LBC ini, mahasiswa ditempa menjadi pribadi yang kreatif, mandiri, dan produktif. Tidak sekadar mengejar gelar, tetapi juga membangun kompetensi. Mahasiswa keren dengan segudang keterampilan. Dan kampus STIT yang serius menyiapkan masa depan generasi selanjutnya.(Sekjend MDG)



Parado Bukan Tanah Kosong : Tambang Datang, Masa Depan Dipertaruhkan


Parado, Bima, NTB.-Media Dinamika Global.Id.-

Kecamatan Parado bukan tanah kosong. Ia hidup, bernapas, dan menghidupi. Tanahnya memberi makan, airnya mengalirkan kehidupan, hutannya menjadi penyangga alam dan ruang harapan generasi berikutnya. Namun hari ini, semua itu terancam oleh satu nama yang selalu dibungkus janji manis yakni tambang.

Atas nama pembangunan dan investasi, Parado kembali diposisikan sebagai objek eksploitasi. Narasi yang kemudia berulang : lapangan kerja, peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Tapi sejarah di banyak daerah hanya membuktikan satu hal yang pahit. Pertambangan ini adalah skema transfer kekayaan dari ruang hidup rakyat ke kantong oligarki, meninggalkan ekosistem yang bangkrut bagi masyarakat lokal dan yang tinggal hanya kerusakan dan konflik. Tambang tidak datang sendirian, Ia membawa pembelahan sosial.  

Jangan lupakan peristiwa "Parado berdarah" pada tahun 2011 silam. Masyarakat diadu antara yang “pro” dan yang “kontra”, antara yang dijanjikan pekerjaan dan yang khawatir kehilangan tanah, air, dan masa depan. Konflik horizontal bukan kemungkinan, melainkan pola yang terus berulang dan hanya menyisakan trauma.

Lebih berbahaya lagi, proses ini berjalan tanpa keterbukaan. Partisipasi publik telah dikerdilkan menjadi sekedar sosialisasi searah, di mana suara warga hanya di anggap sebagai residu administratif untuk memuluskan izin lingkungan. Tidak ada persetujuan langsung oleh masyarakat yang sungguh-sungguh. Tidak ada jaminan bahwa suara warga Parado menjadi penentu, bukan sekadar formalitas. Ketika keputusan diambil di luar ruang hidup rakyat, maka tambang bukan pembangunan akan tetapi penjajahan gaya baru. 

Wilayah kecamatan Parado terdapat sawah, kebun, sungai, dan sumber air yang menopang kehidupan ribuan orang. Sekali rusak, tidak ada investasi yang mampu mengembalikannya. Reklamasi sering hanya menjadi janji laporan, bukan pemulihan nyata. Yang lebih menyakitkan, tambang sering hanya singgah. Ia mengeruk, mengangkut, lalu pergi. Dan Yang tertinggal adalah lubang di tanah, di alam, dan di kehidupan sosial masyarakat. Apakah Parado rela diwariskan sebagai wilayah bekas tambang kepada anak cucu?

Pembangunan sejati bukan tentang seberapa besar modal yang masuk, tetapi seberapa adil manfaat yang dirasakan. Parado tidak menolak masa depan. Parado menolak dirampas. Parado berhak menentukan arah hidupnya sendiri, tanpa paksaan, tanpa manipulasi, tanpa dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak. Jika negara hadir untuk rakyat, maka suara Parado harus didengar. Jika pembangunan benar-benar untuk kesejahteraan, maka tambang yang mengancam ruang hidup masyarakat parado tidak layak dipaksakan.

Parado bukan wilayah korban. Parado bukan ladang eksploitasi. Parado adalah rumah. Dan rumah tidak untuk dijual atas nama janji. 

Oleh; Halimatus Saadiah

Siap Peras Darah untuk HMI : Refleksi Milad HMI Ke 79 Untuk Indonesia


Oleh : Tata Sapriadin (Komisi Riset dan Inovasi PB HMI)

Mataram. Media dinamika global-id.// Milad ke-79, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berdiri dzzi sebuah titik balik sejarah yang menuntut refleksi mendalam mengenai hakikat perjuangannya. Sebagai organisasi yang lahir dari rahim revolusi, HMI membawa beban sejarah untuk terus menghidupkan dualitas identitas yang tak terpisahkan: keislaman yang substantif dan keindonesiaan yang inklusif. Visi ini bukanlah dua kutub yang saling menjauh, melainkan dua sisi mata uang yang memberi nilai pada setiap gerak kader. Di tengah arus globalisasi yang sering kali mencabut akar identitas bangsa, HMI harus kembali mempertegas bahwa perjuangan membela Islam adalah perjuangan membela Indonesia, di mana nilai-nilai ketauhidan diterjemahkan menjadi aksi nyata dalam menjaga kedaulatan dan keadilan sosial di bumi pertiwi.

Seiring bertambahnya usia, tantangan untuk merawat visi keislaman yang moderat dan progresif menjadi kian krusial bagi setiap kader. Di tengah polarisasi pemikiran yang kerap membelah masyarakat, HMI memikul amanah untuk menghadirkan wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin—Islam yang menjadi solusi atas problematika kemanusiaan, bukan sekadar pelarian simbolis. Refleksi menuju usia ke-79 ini harus mampu membangkitkan kesadaran bahwa intelektualitas kader adalah instrumen untuk membumikan ajaran langit ke dalam realitas sosial. Kader HMI dituntut untuk tidak hanya cakap dalam berdialektika tentang teologi, tetapi juga mampu mentransformasikan iman menjadi amal saleh intelektual yang mampu menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan krisis moral bangsa.

Pada dimensi keindonesiaan, militansi HMI diuji oleh sejauh mana organisasi ini tetap konsisten menjadi pengawal demokrasi dan penjaga persatuan di tengah kemajemukan. Menuju delapan dekade pengabdiannya, HMI tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik elektoral yang sempit yang dapat mengaburkan komitmen kebangsaannya. Visi keindonesiaan HMI adalah visi tentang Indonesia yang adil dan makmur, di mana setiap kebijakan negara harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengabdian masyarakat menjadi jalan panjang yang harus ditempuh agar kader HMI tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi menjadi arsitek yang merancang masa depan Indonesia dengan landasan moral yang kokoh.

Dalam perjalanan Panjang Umur Himpunan Mahasiswa Islam seharusnya kader HMI siap peras darahnya untuk HMI. Maksud dari peras darahnya untuk HMI yaitu mampunya kader totalitas dalam ikhtiar memperjuangkan Keislaman dan Keindonesiaa. Perjuangan Panjang para pendahulu seharusnya mampu mereprentasikan dalam jati diri kader sekarang yang sejatinya perjuangannya lebih banyak dan tantangan pendahulu lebih besar. Ikhtiar kader HMI bukan hanya untuk sekarang akan tetapi tercitra diri sampai akhir hayat dengan tujuan mulianya terbinanya mahasiswa islam menjadi insan Ulul Albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang di rihoi Allah SWT.

Perjalanan menuju Milad ke-79 adalah momentum untuk menyalakan kembali api semangat "Insan Ulul Albab" dalam sanubari setiap kader. Perjuangan HMI belum usai; ia hanya berganti medan dan tantangan dari kolonialisme fisik menuju kolonialisme pemikiran dan ekonomi. Dengan tetap memegang teguh independensi etis dan organisatoris, HMI harus mampu membuktikan bahwa integrasi visi keislaman dan keindonesiaan adalah kunci utama bagi kebangkitan peradaban bangsa. Hanya dengan nalar yang jernih dan hati yang terpaut pada nilai-nilai ketuhanan, HMI akan terus tegak berdiri sebagai kawah candradimuka pemimpin bangsa, memastikan bahwa setiap langkahnya selalu berujung pada satu tujuan mulia: bahagia HMI, jayalah Indonesia.

Menenun Kembali Nalar dan Bakti: Refleksi 79 Tahun Perjuangan HMI

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bukan sekadar sebuah organisasi yang menua dalam angka, melainkan sebuah monumen hidup dari dialektika keislaman dan keindonesiaan. Sejak dipancangkan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI telah melewati berbagai fragmen sejarah, mulai dari mempertahankan kemerdekaan hingga menjadi rahim bagi para intelektual bangsa. Refleksi menuju Milad ke-79 ini menuntut kita untuk menengok sejenak ke belakang, bukan untuk terjebak dalam romantisme masa lalu, melainkan untuk mencari kompas pengabdian yang mulai terdistorsi oleh bisingnya arus pragmatisme politik dan disrupsi zaman.

Sejarah mencatat bahwa kekuatan utama HMI terletak pada independensinya yang kokoh, sebuah prinsip yang memisahkan antara kepentingan semu dan kebenaran objektif. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, tantangan terhadap independensi ini semakin nyata. Kader HMI seringkali dihadapkan pada persimpangan antara menjaga nalar kritis sebagai penyambung lidah rakyat atau terkooptasi dalam lingkar kekuasaan yang pragmatis. Di usia yang hampir menyentuh delapan dekade, HMI harus berani melakukan otokritik: apakah identitas sebagai "mahasiswa islam Insan Ulul Albab (Berfikir dan berdzikir)" masih menjadi napas di setiap komisariat, ataukah ia telah bergeser menjadi sekadar batu loncatan karier politik bagi segelintir individu?

Memasuki era transformasi digital yang serba cepat, perjuangan HMI di tahun ke-79 ini tidak lagi bisa hanya mengandalkan orasi di jalanan atau retorika klasik di ruang diskusi. Dunia hari ini menuntut manifestasi intelektualitas yang konkret dalam bentuk penguasaan sains, teknologi, dan ekonomi kreatif. HMI harus mampu menjawab tantangan zaman dengan melahirkan kader yang tidak hanya fasih bicara tentang filsafat dan politik, tetapi juga cakap dalam memimpin inovasi digital dan solusi lingkungan. Transformasi gerakan dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif-solutif adalah harga mati agar HMI tidak sekadar menjadi fosil sejarah di tengah generasi yang bergerak cepat.

Di sisi lain, refleksi ini juga harus menyentuh sisi spiritualitas dan moralitas yang menjadi fondasi dasar organisasi. Sebagai organisasi berasaskan Islam, HMI memikul beban moral untuk menghadirkan wajah Islam yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil 'alamin di tengah polarisasi sosial yang kian tajam. Milad ke-79 adalah momentum bagi setiap kader untuk memperbarui komitmen tauhidnya; bahwa perjuangan membela kaum tertindas (mustad'afin) adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah. Integritas moral ini harus menjadi pembeda utama antara kader HMI dengan aktivis lainnya, di mana setiap langkah perjuangan didasari oleh etika profetik yang kuat.

Sebagai penutup, perjalanan menuju 79 tahun HMI adalah sebuah "ikhtiar suci" yang belum usai. HMI harus tetap menjadi kawah candradimuka yang memproduksi pemimpin yang memiliki kedalaman ilmu sekaligus ketulusan pengabdian. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana organisasi ini mampu merelevansikan nilai-nilai dasar perjuangannya dengan kebutuhan rakyat hari ini. Dengan semangat "Bahagia HMI, Jayalah Indonesia", Milad ke-79 seharusnya menjadi titik balik bagi seluruh kader untuk kembali ke khittah perjuangan: berbakti kepada umat dan mengabdi kepada bangsa dengan akal sehat dan hati yang bersih.

Menanam Benih Entrepreneurship: Jalan Baru Kemandirian Ekonomi HMI

Di tengah hiruk-pikuk diskursus politik yang mendominasi ruang gerak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), pengenalan kewirausahaan (entrepreneurship) kini bukan lagi sekadar pilihan sampingan, melainkan kebutuhan eksistensial. Selama hampir delapan dekade, HMI dikenal sebagai "pabrik" pemimpin politik dan birokrat, namun seringkali abai dalam membangun pilar kekuatan ekonomi yang mandiri bagi kadernya. Memasuki Milad ke-79, HMI harus menyadari bahwa kemerdekaan berpikir dan keberanian bersikap hanya bisa tegak secara konsisten jika ditopang oleh kemandirian finansial. Tanpa kemandirian ekonomi, kader rentan terjebak dalam pragmatisme yang melunturkan idealisme perjuangan.

Mengintegrasikan semangat entrepreneurship ke dalam jati diri kader berarti menerjemahkan nilai "Mahasiswa Intelektual Organik" secara lebih konkret dan produktif. Kewirausahaan dalam perspektif HMI tidak boleh dipandang sempit hanya sebatas mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai bentuk ijtihad ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Dengan menanamkan mentalitas wirausaha, HMI sedang menyiapkan kader yang tidak hanya mahir berdialektika di podium, tetapi juga tangguh dalam mengelola sumber daya, mengambil risiko yang terukur, serta inovatif dalam memecahkan masalah sosial melalui pendekatan bisnis yang etis.

Tantangan terbesar dalam mengenali dunia kewirausahaan di lingkungan HMI adalah mendobrak budaya instan dan ketergantungan pada patronase politik. Sejarah panjang organisasi yang dekat dengan lingkaran kekuasaan terkadang membuat kader lebih tertarik pada jalur distribusi daripada jalur produksi. Oleh karena itu, kurikulum perkaderan perlu menyisipkan literasi keuangan dan manajerial yang kuat, agar diskusi di komisariat tidak hanya berhenti pada teori-teori sosial, tetapi juga menyentuh strategi pengembangan usaha kecil menengah (UKM) atau startup berbasis teknologi. Pergeseran paradigma ini penting untuk memastikan bahwa HMI tetap relevan dalam menghadapi ancaman resesi global dan disrupsi pasar kerja.

Selain sebagai alat kemandirian individu, entrepreneurship di HMI harus diarahkan pada pembangunan ekosistem ekonomi kolektif. Kekuatan jaringan alumni dan kader yang tersebar di seluruh pelosok nusantara merupakan aset luar biasa yang jika dikelola dengan semangat kewirausahaan, akan menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat. Dengan membangun koperasi, inkubator bisnis, atau jaringan distribusi antar-kader, HMI dapat menciptakan kemandirian organisasi yang tidak lagi bergantung pada sumbangan eksternal. Kemandirian kolektif inilah yang akan memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi HMI dalam menentukan arah kebijakan bangsa.(Wawan MDG)

Rabu, 04 Februari 2026

Direktur PT Roci Karawi Sama Aji Kasnun Raih Penghargaan Dari Pupuk Indonesia


Yogyakarta. Media Dinamika Global.Id.– Direktur PT Roci Karawi Sama (RKS), Aji Kasnun, secara resmi menerima sertifikat penghargaan sebagai Mitra Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dari PT Pupuk Indonesia (PI). Penyerahan penghargaan ini berlangsung di Yogyakarta pada Rabu (04/02), sebagai bentuk apresiasi atas rekam jejak kerjasama yang solid sejak tahun 2022 dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Bima. Seperti dikutip dari Laritinews.com Kamis (04/02/26)

Rekam Jejak Ekspansi Distribusi

Sejak menjalin kemitraan pada tahun 2022, PT Roci Karawi Sama menunjukkan performa distribusi yang terus meningkat dan cakupan wilayah yang kian luas:

Tahun 2023: Perluasan distribusi ke Kecamatan Wawo (April), disusul Kecamatan Asakota Kota Bima dan Kecamatan Langgudu (September).

Tahun 2024: Dipercaya mengelola distribusi di empat wilayah: Kec. Wawo, Kec. Langgudu, Kec. Bolo, dan Kec. Asakota.

Tahun 2025: Konsistensi distribusi di Kec. Wawo, Kec. Langgudu, dan Kec. Asakota.

Tahun 2026: Memasuki tahun berjalan, PT RKS kembali dipercaya mendistribusikan pupuk untuk Kec. Wawo, Kec. Langgudu, Kec. Bolo, dan Kec. Asakota.

Aji Kasnun mengungkapkan rasa syukurnya karena selama masa operasional PT RKS, petani di wilayah yang dikelola tidak pernah mengalami kelangkaan pupuk. Hal ini dicapai melalui kepatuhan ketat terhadap aturan 7T yang ditetapkan oleh Pupuk Indonesia:

1.Tepat Waktu

2. Tepat Jumlah

3.Tepat Sasaran

4.Tepat Mutu

5.Tepat Jenis

6.Tepat Tempat

7.Tepat Harga

Target dan Harapan Kedepan, Menyongsong sisa tahun 2026, PT Roci Karawi Sama berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan di lapangan.

“Kami akan bekerja lebih baik lagi, terutama dalam berkoordinasi dengan 113 PPTS (Pengecer Pupuk Terdaftar/Sah) di empat kecamatan tersebut. Kami memastikan penjualan langsung kepada petani atau kelompok tani yang sudah terdaftar di E-RDKK tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh Pupuk Indonesia,” Bolo 37 PPTS, Langgudu 42 PPTS, Wawo 24 PPTS, Asakota 10 PPTS, Jumlah 113 PPTS, ujar Aji Kasnun.

Dengan penghargaan ini, PT Roci Karawi Sama menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung produktivitas pertanian melalui distribusi pupuk yang transparan dan akuntabel di Kabupaten dan Kota Bima.(Team).