Media Dinamika Global

Rabu, 29 April 2026

Sinergi Pusat dan Daerah, Wali Kota Bima Temui Menteri PUPR di Jakarta

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.--Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kabag Prokopim Setda Kota Bima, melaksanakan pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bima, yang diarahkan pada terwujudnya program “Kota Bima BISA” (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bima memaparkan sejumlah program prioritas serta usulan strategis yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional menuju kota yang tangguh, nyaman, dan berkelanjutan di wilayah timur Nusa Tenggara Barat. 

Wali Kota Bima juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai program pembangunan di Kota Bima, di antaranya proyek pengendalian banjir perkotaan, rehabilitasi sarana pendidikan, serta pembangunan rumah sakit umum daerah.

Dukungan tersebut dinilai sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan, seperti ancaman banjir, kebutuhan air baku, serta penataan kawasan perkotaan. 

Dalam pemaparannya, Pemerintah Kota Bima mengusulkan sejumlah program prioritas lintas sektor, meliputi pengendalian banjir dan ketahanan air, peningkatan layanan sanitasi dan air minum, penataan kawasan kumuh, hingga peningkatan konektivitas dan estetika kota. Selain itu, juga diusulkan revitalisasi kawasan strategis, sarana olahraga, serta pengembangan kawasan budaya dan religi sebagai bagian dari penguatan identitas daerah. 

Wali Kota Bima menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima telah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari kesiapan lahan, dokumen teknis, hingga komitmen pembiayaan daerah guna mendukung percepatan realisasi program.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” ujar Wali Kota.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan Kota Bima, sekaligus membuka peluang realisasi berbagai program prioritas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Redaksi MDG)

Peninjauan TPA Oi Mbo, Komisi V DPR RI Dukung Penguatan Infrastruktur Persampahan Kota Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi melakukan peninjauan langsung ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Mbo yang berlokasi di Kelurahan Oi Mbo, Kecamatan Rasana’e Timur.

Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Bima yang saat ini menghadapi tekanan kapasitas akibat meningkatnya volume produksi sampah masyarakat. Dari hasil peninjauan, kondisi TPA Oi Mbo dinilai telah mengalami overload sehingga membutuhkan penanganan jangka panjang melalui penguatan infrastruktur persampahan yang lebih modern dan terpadu.

Pemerintah Kota Bima merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi strategis pengelolaan sampah perkotaan, yang diharapkan dapat memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2027.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPR RI Mori Hanafi atas perhatian serta komitmennya dalam mendorong percepatan penanganan persoalan persampahan di daerah.

Wakil Wali Kota dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dan dukungan lintas sektor, termasuk dari pemerintah pusat

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak Mori Hanafi yang terus mengawal kebutuhan daerah di tingkat pusat. Pemerintah Kota Bima berharap adanya dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat agar pengelolaan sampah di Kota Bima dapat ditangani secara lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujar Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menegaskan komitmennya untuk mendorong dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian PUPR, dalam pengembangan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Bima. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan teknis sebelum program pembangunan direalisasikan.

“Banyak program pembangunan usulan daerah sebenarnya sudah dapat diakomodir anggarannya oleh pemerintah pusat. Namun ketika akan dilaksanakan, sering muncul kendala teknis di lapangan, seperti persoalan lahan atau kelengkapan dokumen administrasi. Hal ini harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kesiapan dokumen perencanaan, legalitas lahan, serta kelengkapan administrasi menjadi faktor utama keberhasilan realisasi program pembangunan yang didukung pemerintah pusat.

Kunjungan lapangan ini turut diikuti unsur Balai Prasarana Permukiman Kementerian PUPR Wilayah NTB, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Asisten II Setda Kota Bima, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Camat Rasana’e Timur, Lurah Oi Mbo, Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Kepala Balai BPBPK Provinsi NTB, Kalak BPBD Kota Bima, serta perangkat daerah terkait.

Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang modern, efektif, dan berkelanjutan guna mewujudkan Kota Bima yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.(Redaksi MDG)

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Kegiatan “Kongkow-Kongkow” Bersama Warga

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id,Para Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan komunikasi sosial melalui “kongkow-kongkow” bersama warga di desa binaan masing-masing pada Rabu malam (29/4/2026). Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan (kamtibmas).

Serka Masykur, Babinsa Desa Soro, Kecamatan Lambu, memulai kegiatan sekitar pukul 19.20 WITA dengan patroli sekaligus berdialog santai bersama warga. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya saling mengingatkan antarwarga serta menjaga komunikasi yang baik. Ia juga mengingatkan para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anak remaja agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif.



Selanjutnya, pada pukul 19.40 WITA, Koptu Mahru yang bertugas sebagai Babinsa Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, menggelar kegiatan serupa. Ia mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta mempererat tali silaturahmi. Warga juga diminta segera melaporkan setiap permasalahan kepada aparat terkait guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kegiatan berlanjut di Desa Hidirasa, Kecamatan Lambu, di mana Serka Abdul Hafit melaksanakan kongkow-kongkow bersama warga pada pukul 20.10 WITA. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anak di malam hari, termasuk menghindari kebiasaan begadang, balap liar, serta penyalahgunaan minuman keras dan narkoba.

Sementara itu, di Desa Sangia, Sertu Syaifullah melaksanakan kegiatan serupa pada pukul 20.20 WITA. Dalam dialog bersama warga, ia mengajak masyarakat untuk tetap waspada, terutama memasuki musim kemarau, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia juga menekankan kepada generasi muda agar tidak melakukan aktivitas yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kegiatan kongkow-kongkow ini merupakan bagian dari pendekatan humanis Babinsa dalam menjaga stabilitas wilayah, sekaligus memperkuat kemitraan antara TNI dan masyarakat. Dengan komunikasi yang intensif, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kecamatan Sape dan Lambu.(Team.MDG.03)

Babinsa Desa Melayu Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Situasi Wilayah Terpantau Aman

     


Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Sertu Jafar selaku Babinsa Desa Melayu bersama satu orang anggota melaksanakan kegiatan patroli siskamling pada Rabu malam (29/4) sekitar pukul 19.45 WITA. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau situasi wilayah serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli tersebut melibatkan sejumlah unsur, di antaranya dua anggota Koramil, dua aparat desa, serta tujuh orang masyarakat setempat. Kegiatan ini menyasar beberapa titik rawan, seperti pemukiman warga dan tempat tongkrongan anak muda.

Rangkaian patroli dimulai pukul 20.00 WITA saat anggota Koramil 1608-03/Sape bergerak menuju Desa Melayu, Kecamatan Lambu. Sepuluh menit kemudian, tim tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi wilayah.


Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Warga diminta menghindari perselisihan yang dapat berujung pada pertengkaran, terutama yang dipicu oleh konsumsi minuman keras di kalangan remaja. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak ugal-ugalan saat berkendara demi keselamatan bersama pengguna jalan lainnya.

Sekitar pukul 20.50 WITA, patroli dilanjutkan ke wilayah desa binaan lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan patroli siskamling berakhir pada pukul 21.05 WITA dalam keadaan aman dan kondusif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI melalui Koramil setempat dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah serta mempererat hubungan dengan masyarakat.(Team.MDG.03)

Dapur MBG 3T di Desa Lambu Kab.Bima Gelar Do'a Syukuran, Siap Beroperasi

     

Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan,Terluar) yang berlokasi di Dusun Lambu RT 002 RW 001, Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, menggelar Do'a syukuran pada Rabu (29/4/2026) sekitar pukul 15.00 WITA sebagai tanda akan segera beroperasinya fasilitas tersebut.

Kegiatan ini menjadi bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus penanda kesiapan dapur MBG 3T untuk mulai beroperasi dalam waktu dekat. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kebutuhan pangan serta kegiatan sosial di wilayah setempat.



Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri berbagai unsur, di antaranya Camat Lambu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Selain itu, petugas dan relawan SPPG Desa Lambu juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pemilik Dapur MBG 3T Desa Lambu, Arif Rahman.SH, menyampaikan harapannya agar operasional dapur dapat berjalan lancar dan sukses ke depannya. Ia juga berharap keberadaan dapur ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.Tuturnya

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dapur MBG 3T Desa Lambu diharapkan dapat segera beroperasi secara optimal dan menjadi salah satu fasilitas yang bermanfaat bagi warga.(Team.MDG.03)

Jaga Kondusivitas Jembatan Cakat Raya, Sat Samapta Polres Tulang Bawang "Sapa" Warga Lewat Patroli Presisi.

     

Tulang Bawang, Lampung – Mediadinamikaglobal.Id || Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, Sat Samapta Polres Tulang Bawang kembali menerjunkan personelnya dalam giat Patroli Kota Presisi. Fokus utama kali ini menyasar titik vital jalur lintas timur, yakni Jembatan Cakat Raya, Kecamatan Menggala Timur, Rabu 29 April 2026).

Patroli yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini dipimpin langsung oleh sejumlah personel berpengalaman, di antaranya Aipda Andri F, Aipda Iwan W, Briptu M Ali Z, dan Bripda Nufail Ma'arif. Petugas menyisir area Jalintim KM 126 hingga menyambangi pemukiman dan tempat usaha warga, termasuk Bengkel Udin yang berada di sekitar lokasi.

Cegah Kriminalitas dengan Pendekatan Humanis
Bukan sekadar berkeliling, petugas secara aktif berdialog dengan masyarakat setempat. Langkah preventif ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi konflik sosial maupun tindak pidana C3 (Curat, Curas, dan Curanmor) yang kerap memanfaatkan kelengahan warga.

Kasat Samapta Polres Tulang Bawang, Iptu I Ketut Suwardi Artono, S.H., M.M., mewakili Kapolres Tulang Bawang, menegaskan bahwa kehadiran polisi di lapangan adalah untuk memberikan rasa aman sekaligus membangun komunikasi yang erat dengan warga.

"Kami hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk berpatroli, tetapi untuk memastikan bahwa setiap warga di wilayah Menggala Timur merasa terlindungi. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan proaktif melaporkan hal mencurigakan demi menjaga keamanan lingkungan kita bersama," ujar Iptu I Ketut Suwardi Artono dalam keterangannya.

Selain pemantauan fisik di area jembatan yang menjadi akses utama transportasi, personel Sat Samapta juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum.

Warga diingatkan untuk selalu mengunci kendaraan dengan ganda dan tidak memicu kerumunan yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial.

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari ini berjalan dengan aman dan terkendali. Masyarakat menyambut baik kehadiran petugas yang dinilai memberikan ketenangan, terutama di titik-titik yang dianggap rawan kemacetan dan gangguan keamanan.(Fs/Red) 

Pembangunan Pelabuhan Kilo di Mulai, Bupati Dompu dan DPR RI Tinjau Lokasi

     


Dompu, Media Dinamika Global.id.-- Anggota DPRI H.Morihanafi SE,M.COM Perwakilan Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa Yang Membidangi Komisi V dari Fraksi NasDem.Komisi Pembangunan bermitra dengan Kementrian PUPR ,Kementrian Perhubungan ,dan sejumlah Kementerian lainnya .baru satu 1 tahun lebih di Lantik sukses mewujudkan Pembangunan Pelabuhan Nusantara Kilo di Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.yang mana selama ini pelabuhan tersebut adalah merupakan harapan dan impian masyarakat di Kilo umumnya masyarakat pulau Sumbawa.Putra Bima Kelahiran Jakarta itu merupakan Alumni Al-Azhar dan Universitas Pancasila yang Kini Menjabat sebagai Ketua Kerukunan keluarga Besar Universitas Pancasila Masa bakti 2026-2030.yang mana sebelumnya di ketuai oleh Prof.Susmi Dasko Wakil Ketua DPRI .Keberhasilan Morihanafi Memperjuangkan Program Pembangunan yang skala besar itu tidak lepas dari kemampuan beliau melakukan lobi-lobi tingkat tinggi di sejumlah Kementerian.Keberhasilan Anggota DPRI yang satu ini patut di akui oleh seluruh elemen Lebih-lebih kepala Daerah Bupati ,Walikota maupun Gubernur sebagai Mitra strategis.Insa Allah tahun depan akan mewujudkan Pembangunan Jembatan lewimori Jembatan terpanjang di NTB . Lanjutkan 2 Periode .Kakak Ketua DPW yang cerdas.(**)

Pemkot Bima Matangkan Pembangunan TPST, Komisi V DPR RI Siap Dukung Penuh

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Usai melaksanakan peninjauan lapangan di TPA Oi Mbo, Pemerintah Kota Bima bersama Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, melanjutkan agenda dengan rapat teknis yang berlangsung di Aula Parenta Kantor Pemerintah Kota Bima.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, dengan fokus utama membahas kesiapan teknis pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi strategis pengelolaan sampah perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup secara resmi telah menerbitkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) bagi kegiatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Kelurahan Oi Fo’o, Kecamatan Rasanae Timur.

Persetujuan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Nomor 600.4.5/11/DLH/UKL-UPL/XII/2025 sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap pembangunan infrastruktur berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan TPST merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu, sekaligus menjawab tantangan peningkatan volume sampah dan kebutuhan layanan lingkungan yang berkelanjutan. Kehadiran TPST diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengolahan sampah melalui pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Dokumen UKL-UPL menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan, mulai pra-konstruksi, konstruksi hingga operasional, telah direncanakan dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara sistematis.

Ruang lingkup kegiatan pembangunan TPST mencakup tahapan sosialisasi kepada masyarakat, survei lokasi, pembangunan fasilitas pengolahan sampah, mobilisasi peralatan dan material, hingga operasional dan pemeliharaan fasilitas. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima sebagai pemrakarsa diwajibkan melakukan pengelolaan dampak lingkungan, termasuk pengendalian debu, kebisingan, lalu lintas mobilisasi, pengelolaan limbah cair dan limbah B3, serta penghijauan kawasan untuk menjaga kualitas tutupan lahan.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial positif berupa terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, dengan prioritas tenaga kerja lokal. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi serta keterlibatan masyarakat sejak tahap awal pembangunan guna mencegah persepsi negatif dan memastikan penerimaan sosial yang baik.

Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, penanggung jawab kegiatan diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap enam bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Pengawasan lapangan akan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah guna memastikan seluruh kewajiban lingkungan dipenuhi sesuai standar operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan lingkungan ini menjadi prasyarat utama dalam penerbitan persetujuan pemerintah maupun perizinan pelaksanaan kegiatan pembangunan TPST. Dengan diterbitkannya keputusan ini, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur persampahan yang modern, bertanggung jawab, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembangunan TPST, Kota Bima diharapkan semakin maju dalam pengelolaan sampah terpadu, menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berdaya saing menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan.(***)

Bhabinkamtibmas Polsek Rasanae Barat Sambangi Warga Asal Sumba, Sampaikan Imbauan Kamtibmas

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Bhabinkamtibmas Polsek Rasana’e Barat Polres Bima Kota melaksanakan kegiatan sambang kepada warga binaan, khususnya warga yang berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/4/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Paruga, AIPDA Firmansyah, pada pukul 09.00 Wita, bertempat di Lingkungan Sarata, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasana’e Barat, Kota Bima.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kasi Humas IPDA Baiq Fitria Ningsih menjelaskan bahwa kegiatan sambang ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam membangun kedekatan dengan masyarakat serta menjaga kondusifitas wilayah.

Dalam kegiatan tersebut, petugas mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Selain itu, warga juga diimbau agar tidak mengonsumsi minuman keras (miras) maupun Narkoba yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtibmas.

Melalui kegiatan sambang ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat, sehingga tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Bima Kota.(***)


L-KPK Hadiri Musdes Penetapan Usulan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Propinsi Nusantara Barat

     

 


Media Dinamika Global Bima 29 April 2026– Anggota Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Koordinator Wilayah Pulau Sumbawa menghadiri secara langsung Musyawarah Desa (Musdes) di kantor Pemerintahan Desa Boke Kec. Sape Kab. Bima dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD, Babinsa,Linmas, Ketua Ketua Rw/Rt, Bidan Desa, Ketua PKK, Kader Posyandu, Tokoh Pendidikan dan tokoh masyarakat. dalam rangka  mengusulkan prioritas kegiatan untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2026 dengan tujuan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, transparan, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. 


Dalam penyampaian Kepala Desa menjelaskan kami diundang ke

provinsi oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah rangkaian

sosialisasi yang namanya Program Desa Berdaya merupakan program bantuan keuangan khusus (BKK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diperuntukkan bagi desa/kelurahan sesuai janji Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur NTB. 


Program Desa Berdaya ini ada dua skema.

Skema pertama adalah skema transformatif,

skema yang kedua adalah skema tematik.

Skema transformatif dikhususkan untuk desa miskin ekstrim Anggaran yang diberikan sekitar 500 juta/desa dan Desa Tematik diberikan anggaran sekitar 300 juta/desa.


Untuk Kabupaten Bima, desa Tematik yang mendapatkan anggaran untuk tahun ini sebanyak 30 desa salah satu di Kecamatan Sape, yaitu Desa Tanah Putih, Desa Boke, Desa Jia, Desa Lamere, dan Desa Bugis.


Pemerintah provinsi mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan bantuan ini :

-  Pemprov akan memberikan bantuan keuangan khusus secara bertahap kepada desa atau kelurahan tahun 2026, sebanyak 256 desa maupun kelurahan.

- Pemerintah provinsi menyediakan 3 tema utama dan menu-menu pembangunan

yang bisa dipilih pemerintah desa yaitu untuk ketahanan pangan, pariwisata serta kelestarian lingkungan.


Melalui musyawarah desa ini Pemerintah Desa melalui kesepakatan forum fokus pada kegiatan ketahanan pangan yaitu Penggemukan Sapi untuk tahun 2026, yang akan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. 


Perwakilan anggota Lembaga KPK Koordinator Pulau Sumbawa berharap kepada pemerintahan desa agar bantuan lebih tepat sasaran data keluarga penerima manfaat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan pemerintah pusat lainnya. Kami akan terus mengawal hasil Musyawarah desa ini hingga realisasi di lapangan. By Penanggung jawab. MDG ( E H )