Media Dinamika Global

Rabu, 21 Januari 2026

Tata Kelola Kampus : Aliansi Dosen UNSWA Bima Lakukan Gelar Demonstrasi


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// kami yang tergabung dalam aliansi dosen Nggusuwaru bima menyampaikan pernyataan sikap dan aksi dosen sebagai bentuk protes terhadap kondisi tata kelola universitas Nggusuwaru yang tidak Berkeadilan, tidak transparan, dan tidak berorientasi pada peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi, Rabu 21 Januari 2026.

Sebagai bagian dari civitas akademika, dosen memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu kami memandang perlu menyampaikan aspirasi secara terbuka konstruktif, dan bertanggungjawab terkait hal hal sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola universitas Nggusuwaru bima, yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akademik sebagai mana di atur dalam pasal 30 ayat 1 status Universitas Nggusuwaru.

2. Penguatan tata kelola keuangan Universitas yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana disebutkan dalam status Universitas Nggusuwaru pasal 32 ayat 1

3. Menghilangkan intervensi sepihak yayasan dalam penggunaan anggaran tanpa mekanisme Universitas Nggusuwaru bima melanggar prinsip Good University Governance sebagaimana disebutkan dalam status Universitas Nggusuwaru pasal 32 ayat 3.

4. Keberadaan Sekretariat badan penyelenggara yayasan di lingkungan kampus Unswa tidak boleh berfungsi sebagai pusat kendali operasional Universitas Nggusuwaru, karena pelaksanaan operasional Menjadi kewenangan rektor sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 3 status Universitas Nggusuwaru bima.

5. Mendesak Rektor untuk segera membayarkan gaji, honorarium dosen dan tendik selama berdasarkan laporan Prodi masing-masing.

6. Mendesak Rektor untuk segera menindaklanjuti petisi dosen dan tendik UNSWA perihal tuntutan pembayaran gaji, honorarium, Transparansi keuangan dan audit menyeluruh atas LPJ Rektor periode 2020-2025.

7. Terhitung hari ini Senin, 19 Januari 2026 kami aliansi dosen universitas Nggusuwaru bima, melakukan aksi mogok kerja sampai semua tuntutan poin 1 dan poin 6 dipenuhi.

8. Apabila poin 1 dan 7 tidak terpenuhi maka kami meminta Rektor Universitas Nggusuwaru periode 2025-2029, segera mengundurkan diri.

Surat pernyataan sikap ini, kami sampaikan sebagai bentuk komitmen dosen dalam menjaga marwah Universitas Nggusuwaru bima, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Besar harapan kami agar aspirasi ini dapat di tindaklanjuti secara bijaksana dan bertanggungjawab.

   Tembusan:

- yayasan YPIP Bima

- Ketua Senat Universitas Nggusuwaru

- Arsip

Ketika transparansi diabaikan, keadilan akademik dikesampingkan, dan kesejahteraan dosen tak lagi menjadi prioritas, maka yang terancam bukan hanya individu melainkan masa depan pendidikan.

Kita memandang tuntutan dosen Universitas Nggusuwaru sebagai bentuk perlawanan moral terhadap tata kelola kampus yang menyimpang dari prinsip Good University Governance. Kampus tidak boleh dikelola dengan logika kekuasaan, melainkan dengan akal sehat akademik.


Mahasiswa tidak boleh diam ketika ruang akademik dirusak. Diam adalah keberpihakan, Kita berpihak pada keadilan akademik, Hormat kami Aliansi dosen universitas Nggusuwaru bima, Rektor Universitas Nggusuwaru (UNSWA) Bima menyatakan siap mundur dari jabatannya jika persoalan hak dosen tidak segera diselesaikan. Pernyataan ini disampaikan di tengah aksi mogok mengajar dan penyegelan kampus oleh puluhan dosen. Rektor memberi ultimatum dua hari kepada pihak yayasan untuk memberikan kejelasan dan penyelesaian tuntutan. Jika tidak, seluruh jajaran pimpinan rektorat siap meletakkan jabatan, Koordinator Aliansi Israfil M.S.i.(Sekjend MDG)


Soal Pemberitaan “PON 2028 di NTB Terancam Pindah?”, Pemprov: Itu Asumsi Liar


Mataram, Media Dinamika Global.Id,  — 22 Januari 2026, Menanggapi pemberitaan salah satu media LPKPK NTB tertanggal 21 Januari 2026 berjudul “PON 2028 di NTB Terancam Pindah? Sejumlah Cabor Dikabarkan di Jakarta”, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa narasi tersebut lebih merupakan asumsi media, atau tepatnya asumsi penulis berita, dan tidak berdasar pada keputusan resmi. Hingga saat ini, NTB dan NTT tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028, sebagaimana arahan dan persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menyampaikan bahwa isu “pindah tuan rumah” adalah informasi yang tidak tepat. Yang terjadi sesungguhnya adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON 2028 berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI, yakni PON 2028 akan lebih fokus mempertandingkan cabang olahraga (cabor) yang berada dalam rumpun Olimpiade. Penyesuaian ini dilakukan agar penyelenggaraan PON XXII lebih efisien, realistis secara pembiayaan, dan terukur dari sisi kesiapan pelaksanaan, tanpa mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah.

Aka menjelaskan, penyesuaian format ini juga berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga. Pemerintah pusat menekankan bahwa penyelenggaraan PON 2028 harus berorientasi pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada, bukan membangun venue baru yang berisiko membebani keuangan daerah dan berpotensi terbengkalai pasca-event. Pengalaman sejumlah PON sebelumnya menjadi pelajaran penting, bahwa banyak arena olahraga yang setelah pelaksanaan PON tidak termanfaatkan secara maksimal. Karena itu, fokus PON XXII 2028 adalah renovasi, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan venue eksisting agar berkelanjutan bagi pembinaan olahraga daerah.

Terkait informasi beberapa cabor digelar di Jakarta atau daerah lain, Pemprov NTB menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi dan pemenuhan standar venue, terutama untuk cabor yang membutuhkan biaya besar dan fasilitas khusus, seperti arena akuatik dan cabang tertentu yang memerlukan sarana berstandar tinggi. Dalam kondisi seperti itu, pemanfaatan venue yang telah tersedia di daerah lain, baik Jakarta, Jawa Barat, maupun wilayah lain yang memenuhi syarat, dapat dilakukan tanpa mengurangi substansi bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah utama PON 2028. Prinsipnya jelas: penyelenggaraan harus berkualitas, tepat guna, dan tidak memaksakan pembangunan baru yang tidak sejalan dengan arahan Presiden.

Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat, media, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan menyejukkan dalam menyambut PON XXII Tahun 2028.

“Mari kita bangun optimisme dan kebanggaan sebagai tuan rumah. Informasi resmi akan selalu kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Jika ada perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov NTB bersama Pemprov NTT akan mengumumkannya secara resmi,” tegas Aka.

PON 2028 adalah momentum besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, menguatkan sport tourism, dan melahirkan atlet-atlet berprestasi dan NTB siap menyambutnya dengan kerja nyata, kolaborasi, serta semangat kebersamaan.

Redaksi ||

Instruksi Gubernur Iqbal, Baznas NTB Bangun Dua RTL Warga di Desa Batu Bangka Sumbawa


Sumbawa, Media Dinamika Global.Id -- Rangkaian kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta Agathia Soedjoko beserta rombongan didampingi Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan jajaran, M.P., menginstruksikan perbaikan dua rumah tidak layak huni (RTL) milik dua warga masyarakat di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa (21/01/2026). 

Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB, Gubernur Iqbal menyatakan dua rumah warga ini perlu dilengkapi fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) yang bersih, dan dibangun kembali agar layak huni. 

Warga penerima manfaat Siti Fatimah, mengaku senang dan bahagia didatangi Gubernur NTB dan rombongan yang memberikan perhatian berupa bantuan logistik serta perbaikan rumah layak huni. 

"Saya senang sekali lihat beliau (Gubernur NTB) secara langsung. Terharu, tak bisa diungkap dengan kata-kata. Bahagia," ungkapnya ditemani suaminya Saharuddin Seth.

Seirama dengan yang disampaikan, Abdul Hasyim menyatakan rasa terima kasih atas kepedulian Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa yang sesuai permintaan dirinya untuk bisa memperbaiki rumah. 

"Berterima kasih kepada Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, sudah sempat dan mau datang ke sini (rumah penduduk)," ungkapnya. 

Dalam pada itu, Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB H. Ahmad Rusli, S.Ag mengatakan bantuan diberikan dalam rangka langkah kemanusiaan serta memperbaiki rumah penduduk yang layak menerimanya, lantaran rumah yang ditempatinya berkategori sudah tak layak huni. 

"Sesuai instruksi Gubernur NTB, kami (Baznas NTB) membangun dua unit rumah layak huni, sekaligus satu MCK bersih bersama," imbuhnya.  

Adapun bantuan lainnya dari Baznas NTB, berupa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. 

"Baznas NTB juga membawa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. Diberikan kepada warga yang membutuhkan," tuturnya. 

Dari jalan raya, tampak rumah sederhana 

beratap seng lawas dan berdinding kayu, tetapi dari tempat itu pula muncul senyuman tulus dari penduduk Dusun Sengkal A Desa Batu Bangka Moyo Hilir yang didatangi Gubernur NTB. Kebahagiaan tersebut, terpancar dari anak-anak yang menyambut, sajian kuliner yang dipersiapkan serta kekhasan masyarakat yang bangga sekaligus haru, ketika didatangi pemimpinnya. 

Dalam kunjungan itu, Gubernur Iqbal sempat berbincang-bincang ringan dengan beberapa warga lainnya serta mengimbau bagi anak-anak agar terus bersekolah.

Sebagai rangkaian Kunker, rencananya, Kamis (22/1/2026) Gubernur NTB dijadwalkan menghadiri Upacara HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa.

Redaksi ||

Belum Setahun di Lantik, Tujuh Kepala Daerah Sudah Jadi Tersangka KPK


Media Dinamika Global.id.// Belum genap setahun sejak dilantik serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Negara dan mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden, harapan publik terhadap kepemimpinan baru hasil Pilkada 2024 kembali diuji. Hingga awal 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat tujuh kepala daerah harus berurusan dengan hukum akibat dugaan korupsi yang beragam.

Kasus-kasus itu muncul dalam rentang waktu yang relatif singkat. Pada Januari 2026, dua kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Wali Kota Madiun Maidi diduga melakukan pemerasan fee proyek dan dana CSR, dengan nilai gratifikasi yang ditelusuri mencapai miliaran rupiah. Di hari yang sama, Bupati Pati Sudewo juga dijerat kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa dengan tarif ratusan juta rupiah per formasi.

Sebelumnya, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis menjadi kepala daerah pertama hasil Pilkada 2024 yang ditangkap KPK, terkait dugaan suap proyek peningkatan rumah sakit daerah. Pada November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan dalam perkara fee penambahan anggaran proyek infrastruktur. Kasus serupa juga menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, yang diduga menerima suap pengurusan jabatan dan proyek pengadaan. Menutup akhir 2025, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka suap ijon proyek dengan nilai fantastis.

Rangkaian peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang lahir dari mandat rakyat dapat runtuh ketika integritas diabaikan. Penegakan hukum pun kembali diuji untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi di daerah.(Tim MDG)


Kunker ke Sumbawa, Gubernur NTB Susuri Jalan Penghubung Pakai Motor Trail


Sumbawa, Media Dinamika Global.Id - Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke pulau Sumbawa menyusuri jalan yang menjadi rencana proyek renovasi jalan dan jembatan menggunakan motor trail. 

Gubernur NTB diterima Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., beserta pimpinan OPD terkait yang pada kunker kali ini terasa berbeda karena Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, masing-masing bersama istri menggunakan motor trail menuju lokasi. 

Jalan yang ditelusuri rombongan, diantaranya Jalan Lintas Moyo, Jalan Moyo Luair Ruas KM. 20, KM 21,5 dan beberapa persimpangan jalan yang memerlukan jembatan penghubung dan melihat langsung akses jalan prioritas yang perlu diperbaiki. 

"Mana jalan provinsi yang perlu perbaikan, kita kerjakan (prioritas) dahulu," tuturnya. 

Ruas jalan ini diprioritaskan perbaikannya karena selain sebagai jalur transportasi masyarakat juga jalan penghubung angkutan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat. 

Terkait langkah Bupati Sumbawa memperbaiki hutan yang terkadang berdampak ke jalan penghubung. Gubernur Iqbal lugas menjawab bahwa langkah Bupati Sumbawa sudah benar dan tegas. 

"Sudah benar apa yang dilakukan Bupati Sumbawa, menyelamatkan hutan. Ketika tak ada lagi penahan air, semua air deras mengalir membentuk sungai baru yang berdampak pada jalan. Pak Bupati betul-betul tegas, memperbaiki hutan dan menghentikan pembalakan," imbuhnya. 

Dalam pada itu, Bupati Jarot menekankan pentingnya jalan untuk dibuatkan saluran air untuk mengatasi ambruknya jalan. 

"Beberapa jalan memang perlu dibuatkan saluran, untuk mengatasi ambruknya jalan. Hutan perlu kita selamatkan dan jaga bersama," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab mengatakan dengan kehadiran Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa langsung ke lapangan dirinya berharap perbaikan jalan segera terlaksana. 

"Dengan kedatangan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, saya merasa permasalahan jalan terjawab. Yakin, jalan ini segera ditangani. Terima kasih," ungkapnya optimis. 

Rombongan kunker yang menggunakan motor trail ini juga singgah pada beberapa spot jalan yang sekiranya memerlukan penanganan perbaikan serius sambil menikmati keindahan alam yang sepanjang jalan raya dan berdialog dengan petugas proyek jalan serta unsur masyarakat. 

Hadir pula dalam rombongan yang melihat langsung realita lapangan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB

H. Sadimin, ST., MT, Kepala Dinas Sosial PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, S.H. serta beberapa pimpinan OPD Kabupaten Sumbawa, unsur TNI-Polri serta unsur masyarakat.

Redaksi ||

NTB Sepakati Langkah Terukur Tangani Sampah


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyiapkan langkah terukur menangani persoalan sampah mulai dari perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok hingga teknologi waste to energy (WTA) dengan melibatkan Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam rapat koordinasi bersama Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana dan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini di Ruang Kerja Gubernur NTB, Rabu (21/01/2026) menegaskan, penanganan persampahan akan dilakukan melalui dua skema utama, yakni solusi jangka pendek berupa perluasan landfill, serta solusi jangka panjang melalui penerapan teknologi waste to energy (WTE).

“Untuk jangka pendek, kita tidak punya pilihan selain memperluas landfill. Ini harus segera dikerjakan agar tidak terjadi krisis sampah berulang,” tegas Gubernur.

Ia menjelaskan, perluasan landfill akan dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan lahan yang telah siap secara teknis, sehingga mampu menambah daya tampung TPA Regional Kebon Kongok hingga sekitar dua tahun ke depan.

Langkah ini dinilai mendesak agar layanan persampahan tetap berjalan sembari menyiapkan sistem pengelolaan permanen yang lebih berkelanjutan.

Sementara untuk solusi jangka panjang, Pemprov NTB mendorong percepatan realisasi WTE sebagai strategi pengelolaan sampah modern. 

Gubernur Iqbal menambahkan, sejumlah perusahaan telah mengajukan proposal penerapan WTE dan saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian PUPR untuk menyelaraskan regulasi dan skema pelaksanaannya, mengingat TPA Regional Kebon Kongok melayani dua daerah sekaligus, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Dalam rapat tersebut disepakati pula pembagian beban anggaran untuk penanganan jangka pendek dengan proporsi 40 persen Pemprov NTB, 40 persen Pemkot Mataram, dan 20 persen Pemkab Lombok Barat serta memastikan anggaran pembebasan lahan pendukung telah disiapkan oleh Pemprov NTB

sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.

“Target kita jelas, penyelesaian jangka pendek harus tuntas tahun ini, sehingga tidak perlu lagi menetapkan status darurat sampah ke depan,” pungkas Gubernur Iqbal.

Pemprov NTB menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintah daerah agar persoalan persampahan dapat ditangani secara cepat, terukur, dan berkelanjutan demi menjaga kebersihan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat.

Redaksi ||

Ummi Dinda Tekankan Sinergi dan Akselerasi Program Prioritas


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri  memimpin rapat Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. 

Salah satu perhatian utama adalah penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) agar pelaksanaan program dan kegiatan OPD dapat dieksekusi secara optimal. Selain itu, Ummi Dinda menekankan pentingnya penataan tata kelola aset dan SDM seiring dengan implementasi SOTK yang baru.

Ummi Dinda menekankan pula sinergitas program yang menjadi kunci dalam penuntasan persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya. 

Ia mendorong sinkronisasi program antar-OPD, Pemkab/Pemkot serta kerja sama berkelanjutan dengan lembaga terkait agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas program tahun 2026, Ummi Dinda memandang perlu dilakukan sinergi secara cepat dengan berpedoman pada Renstra, cascading program, serta rencana program/ kegiatan 2026 yang disusun berbasis rumpun program unggulan. 

Dalam rapat ini, masing-masing unsur membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mulai mengurai sejumlah agenda percepatan yang perlu segera dilakukan dan menyepakati pelibatan Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu strategis maupun perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya, sehingga percepatan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan kolaboratif.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang dinilai sangat positif untuk memperkuat koordinasi internal pemerintahan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Ummi Dinda menegaskan pula, pertemuan semacam ini perlu terus diselenggarakan secara berkala ke depan sebagai ruang penguatan sinergi, sekaligus memastikan seluruh elemen pendukung pemerintahan bergerak dalam satu arah. 

Dirinya juga mendorong forum koordinasi ini dapat diperluas dengan melibatkan perangkat daerah terkait maupun lembaga lain, sehingga kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif.

Redaksi ||

Gubernur NTB Umrahkan 33 Warga, Apresiasi “Pekerja dalam Sunyi”


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal melepas keberangkatan 33 jama'ah umrah yang merupakan hadiah pribadi Gubernur dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) NTB ke-67. Prosesi pelepasan berlangsung pada Rabu (21/01/2026) di Ruang Tengah Pendopo Gubernur NTB, dihadiri Ketua TP PKK NTB Ny. Sinta Agathia Soedjoko, perwakilan Muhsinin Travel, keluarga jamaah, serta para undangan.

Perwakilan jama'ah, Agus Talino, menyampaikan rasa syukur atas rezeki umrah yang diterima dan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Miq Iqbal atas fasilitasi keberangkatan tersebut. Ia menyebut hadiah umrah ini menjadi kejutan yang sangat mengharukan bagi para penerima, karena tidak pernah terbayang akan mendapatkan hadiah umrah dari Gubernur. Agus juga menyampaikan do'a agar Gubernur beserta keluarga selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita besar NTB Makmur Mendunia.

Agus menuturkan, momen pemberian hadiah umrah menjadi bentuk apresiasi yang sangat berarti, terutama bagi mereka yang selama ini bekerja dalam sunyi dan jarang mendapat perhatian. “Pak Gubernur memberi penghargaan kepada orang-orang yang bekerja dalam diam, yang membuat kopi di kantor, sopir, cleaning service, wartawan, polisi hutan, kader posyandu, ini tradisi baik yang menguatkan kebersamaan dan saling dukung untuk membangun NTB,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa dirinya adalah orang yang paling bahagia melihat kebahagiaan para jama'ah. Ia menegaskan, umrah adalah panggilan Allah SWT dan dirinya hanya menjadi perantara. “Allah memanggil siapa yang dikehendaki. Saya hanya wasilah. Bapak dan Ibu sebenarnya sudah tercatat dipanggil Allah, saya hanya jalan yang Allah berikan,” ungkapnya.

Miq Iqbal juga menyampaikan niatnya untuk memberangkatkan lebih banyak jamaah, bahkan hingga 100 orang, namun pada kesempatan ini baru dapat melepas 33 jamaah. Ia mengaku sempat berniat ikut berangkat bersama istri, tetapi memilih tetap berada di daerah karena kondisi NTB yang sedang menghadapi sejumlah bencana. Dalam suasana haru, Gubernur menitipkan do'a untuk masyarakat NTB agar keluar dari kemiskinan dan memohon agar para pemimpin diberi kekuatan menunaikan amanah. “Titip do'akan NTB terlebih dahulu sebelum mendo'akan saya. Do'akan masyarakat kita agar Allah keluarkan dari kemiskinan, dan pemimpin-pemimpin diberi kekuatan untuk mengubah keadaan,” pesannya.

Di akhir sambutan, Miq Iqbal juga berpesan agar para jamaah turut mendo'akan seluruh pihak yang bekerja untuk NTB, termasuk petugas lapangan seperti polisi hutan, para pegawai, hingga kader Posyandu yang jumlahnya mencapai puluhan ribu dan memiliki kontribusi besar bagi daerah. Ia menutup dengan pesan khusus kepada jamaah untuk menyampaikan salam dan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Prosesi pelepasan jamaah umrah ini dilakukan melalui Muhsinin Travel dan menjadi bagian dari semangat HUT NTB ke-67 yang menguatkan kebersamaan, kepedulian, dan harapan menuju NTB yang makmur dan mendunia.

Redaksi ||

Peringatan Hari Bhakti Imigrasi Bima Ke-76 Tahun 2026, Imigrasi Berbhakti, Indonesia Maju, Kunjungan Ke Kodim 1608/Bima


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.– Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-76 Tahun 2026 dengan tema “Imigrasi Berbhakti, Indonesia Maju”, Kantor Imigrasi Kelas II TPI bima melaksanakan kegiatan kunjungan sosial ke Kodim 1608/Bima. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan pengabdian jajaran imigrasi kepada, khususnya Kodim 1608/Bima yang berada di bima NTB.

Dalam kegiatan tersebut, pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bima secara langsung berkunjung dan berinteraksi dengan Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat selama kegiatan berlangsung, di mana jajaran imigrasi menyempatkan diri untuk menyapa, berbincang, serta memberikan dukungan moril kepada jajaran Kodim 1608/Bima.

Selain kunjungan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI bima juga melaksanakan pembagian bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari yang diharapkan dapat membantu menunjang kebutuhan di kodim1608/bima. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada jajaran Kodim 1608/ Bima sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bima, berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi Kodim 1608/Bima serta mempererat hubungan antara institusi pemerintah dengan lingkungan sosial. Kegiatan bakti sosial ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 yang mencerminkan komitmen imigrasi untuk terus hadir, berbhakti, dan berkontribusi dalam mendukung kemajuan Indonesia.(Sekjend MDG)

Instruksi Gubernur Iqbal, BAZNAS NTB Bangun Dua RTL Warga di Desa Batu Bangka Sumbawa


Sumbawa Media Dinamika Global.id.// Rangkaian kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta Agathia Soedjoko beserta rombongan didampingi Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot dan jajaran, M.P., menginstruksikan perbaikan dua rumah tidak layak huni (RTL) milik dua warga masyarakat di Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa (21/01/2026). 

Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB, Gubernur Iqbal menyatakan dua rumah warga ini perlu dilengkapi fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) yang bersih, dan dibangun kembali agar layak huni. 

Warga penerima manfaat Siti Fatimah, mengaku senang dan bahagia didatangi Gubernur NTB dan rombongan yang memberikan perhatian berupa bantuan logistik serta perbaikan rumah layak huni. 

"Saya senang sekali lihat beliau (Gubernur NTB) secara langsung. Terharu, tak bisa diungkap dengan kata-kata. Bahagia," ungkapnya ditemani suaminya Saharuddin Seth.

Seirama dengan yang disampaikan, Abdul Hasyim menyatakan rasa terima kasih atas kepedulian Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa yang sesuai permintaan dirinya untuk bisa memperbaiki rumah. 

"Berterima kasih kepada Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, sudah sempat dan mau datang ke sini (rumah penduduk)," ungkapnya. 

Dalam pada itu, Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB H. Ahmad Rusli, S.Ag mengatakan bantuan diberikan dalam rangka langkah kemanusiaan serta memperbaiki rumah penduduk yang layak menerimanya, lantaran rumah yang ditempatinya berkategori sudah tak layak huni. 

"Sesuai instruksi Gubernur NTB, kami (Baznas NTB) membangun dua unit rumah layak huni, sekaligus satu MCK bersih bersama," imbuhnya.  

Adapun bantuan lainnya dari Baznas NTB, berupa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. 

"Baznas NTB juga membawa 50 Paket Sembako dan Paket Konsumtif untuk 100 orang, masing-masing 200 ribu rupiah. Diberikan kepada warga yang membutuhkan," tuturnya. 

Dari jalan raya, tampak rumah sederhana 

beratap seng lawas dan berdinding kayu, tetapi dari tempat itu pula muncul senyuman tulus dari penduduk Dusun Sengkal A Desa Batu Bangka Moyo Hilir yang didatangi Gubernur NTB. Kebahagiaan tersebut, terpancar dari anak-anak yang menyambut, sajian kuliner yang dipersiapkan serta kekhasan masyarakat yang bangga sekaligus haru, ketika didatangi pemimpinnya. 

Dalam kunjungan itu, Gubernur Iqbal sempat berbincang-bincang ringan dengan beberapa warga lainnya serta mengimbau bagi anak-anak agar terus bersekolah.

Sebagai rangkaian Kunker, rencananya, Kamis (22/1/2026) Gubernur NTB dijadwalkan menghadiri Upacara HUT ke-67 Kabupaten Sumbawa. (Sekjend MDG)