Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalani ibadah.
"Menindak lanjuti perihal Laporan Masyarakat itu terkait keadaan Pasien Megawati, yang diterima oleh Bidan Kuratul Aini A.Md.Keb alias (RATU) Bidan kelurahan itu asal Desa ngali kabupaten Bima selaku yang bertugas, dengan sigap dan profesional serta tanggung jawabnya. Dia melakukan kordinasi serta komunikasi kepada: Dr. Yulia Sari Risnawati Kepala Puskesmas (KAPUS) kemudian diteruskan ke Ketut Jepun S.Keb. sebagai Bidan Kordinasi (BIKOR) Puskesmas Karang Pule terkait Tentang Laporan tersebut yang mana pasien Megawati sedang Hamil Besar, namun selain itu ada Dua riwayat penyakit lainnya sehingga perlu dilakukan kontrol secara berkala dan pemantauan khusus. Demi menjaga serta mengetahui kondisi ibu beserta janin nya ungkap dia pada awak media ini saat kunjungan bersama Tim puskesmas Karang Pule dirumah kediaman pasien Megawati. Rabu 25/02/2026
"Selain itu Dr. Yulia Sari Risnawati menjelaskan bahwa Instruksi mengenai keselamatan ibu hamil di Puskesmas berfokus pada Antenatal Care (ANC) Terpadu untuk mendeteksi risiko tinggi secara dini, serta memastikan persalinan aman di fasilitas kesehatan. Kebijakan ini merujuk pada Permenkes No. 21 Tahun 2021 yang mewajibkan pelayanan berkualitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Sehingga beberapa program khusus misalnya rutinitas kegiatan posyandu terus kami lakukan demi menjaga terpenuhi kesehatan maksimal pada warga disetiap wilayah tugas nya masing-masing.
"Lanjutnya Informasi serta Komunikasi adalah bagian terpenting untuk mengetahui kondisi serta keadaan kesehatan bagi warga, ketika ada informasi yang kami terima dari masyarakat ataupun pemerintah setempat, seperti kondisi Pasien Megawati maka kami segera menanggapi untuk kordinasi. Agar tindak lanjut atas perihal informasi tersebut dapat dilakukan dengan proses yang cepat sesuai aturan dan menjalin kerjasama yang baik dan profesional. Tandasnya.
"keluarga pasien Megawati mengapresiasi Atas kinerja anggota Tim puskesmas Karang Pule, terkait kunjungan mereka tentang bagaimana tindakan atau proses perawatan untuk kedepannya terhadap pasien Megawati. Bahkan Kuratul Aini A.Md.Keb alias (RATU) Bidan kelurahan menyampaikan lewat komunikasi via WhatsApp dengan keluarga Pasien, besok akan dampingi serta fasilitasi pasien agar dirujuk ke RS kota Mataram memakai Ambulance milik puskesmas Karang Pule, mengingat keadaan pasien sebagaimana kondisi yang tersebut diatas.(MDG.006)
Sebelumnya di Ruangan Kabag Tatapem beberapa waktu lalu, ada pertemuan pihaknya mewakili Klien (Pemilik lahan) dengan Camat, Kepala Desa dan beberapa warga lainnya, Kabag Hukum, Asisten dan Kabag saat itu dibawah Kendali Pak Yan sapaan Akrabnya.
"Alhasil, saat pertemuan itu tak ada hasil yang memuaskan, dan mewakili kliennya dirinya merasa kecewa sekali. Pasalnya, dengan bukti yang dimiliki oleh kliennya terkesan pihak pemerintah daerah acuh tak acuh," tutur Hafid Musa selaku pengacara pada media ini, Selasa (31/8).
Sambung dia, melalui Kabag Tatapem Pak Yan sapaan akrabnya berharap agar ini menjadi perhatian khusus. Apabila ini diabaikan, warga selaku pemilik lahan akan menyegel kantor desa Lewintana Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima,NTB, agar pihak pemda peduli," terang Hafid Musa.
Tak lupa dia juga menyampaikan, sebelum ini dirinya telah berkordinasi dengan camat Soromandi agar meminta pihaknya memfasilitasi pertemuan dengan kades Lewintana dan Sekretaris nya, Ketua BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, akan tetapi gagal.
Disisi lain, lewat koordinasi via Whatshapp kades menuturkan tak ada kewenangan dirinya untuk menyelesaikan hal tersebut, silakan ke pemerintah daerah," cerita Hafid Musa.
Oleh karena mereka merasa memiliki hak atas Tanah tersebut, Pemilik Lahan menekan agar Pembangunan apa saja di atas Obyek Tanah tersebut tidak di Perbolehkan selama Proses Negosiasi belum Tuai Hasil. Bahkan Pemilik Lahan mengklaim adanya Dokumen Kepemilikan Awal yakni Kohir dari Desa yang ditulis tangan sejak Tahun 1972. Pungkasnya. (MDG.**).
Kenaikan sebesar 0,87 poin atau 1,19 persen ini menempatkan IPM NTB tetap berada dalam kategori tinggi, sekaligus menjadi salah satu peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian ini mempertegas arah kebijakan pemerintahan Iqbal–Dinda yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Kepala BPS NTB menjelaskan, kenaikan IPM tersebut ditopang oleh perbaikan pada seluruh indikator pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, yang semuanya mengalami pertumbuhan selama 2024–2025.
Di bidang kesehatan, Umur Harapan Hidup meningkat 0,35 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Bayi yang lahir pada 2025 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga 72,60 tahun, lebih panjang dibandingkan bayi yang lahir pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan, kualitas gizi masyarakat, serta efektivitas program promotif dan preventif yang dijalankan pemerintah daerah.
Pada dimensi standar hidup layak, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat sebesar Rp316 ribu atau tumbuh 2,72 persen. Kenaikan ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin menguat, sejalan dengan stabilitas ekonomi lokal serta berbagai langkah pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi rakyat yang dijalankan Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Penguatan sektor pertanian, UMKM, dan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi ini, didukung oleh pelaksanaan pasar murah, bazar pangan, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta perluasan akses pembiayaan usaha. Upaya tersebut memastikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, pada dimensi pendidikan, capaian yang paling menonjol terlihat pada Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang meningkat 0,34 tahun, dari 7,87 tahun menjadi 8,21 tahun pada 2025. Artinya, masyarakat NTB kini rata-rata mengenyam pendidikan lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan 0,01 tahun, dari 13,98 tahun menjadi 13,99 tahun. Meski peningkatannya relatif kecil, indikator ini tetap menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan menengah.
BPS mencatat bahwa peningkatan pada sektor pendidikan turut didorong oleh berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan ujian kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi anak-anak putus sekolah. Program ini menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah sekaligus membuka kembali akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Di era kepemimpinan Iqbal–Dinda, sektor pendidikan mendapat perhatian serius melalui penguatan bantuan pendidikan, afirmasi bagi keluarga kurang mampu, peningkatan sarana prasarana sekolah, serta perhatian khusus terhadap pesantren dan pendidikan nonformal. Pendekatan ini memastikan pembangunan manusia menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil.
Meski demikian, BPS juga memberikan catatan penting. Angka pernikahan usia anak yang masih tinggi serta fenomena anak muda yang harus mengurus keluarga sejak usia belia dinilai menjadi tantangan serius pembangunan manusia. Kondisi ini berpotensi menekan harapan hidup dan meningkatkan risiko putus sekolah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat intervensi lintas sektor, mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan usia dini, penguatan perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga, agar capaian IPM dapat berkelanjutan.
Dibandingkan tahun 2024, capaian 2025 menunjukkan akselerasi pembangunan manusia yang lebih terarah. Kenaikan IPM sebesar 0,87 poin menjadi bukti bahwa satu tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda telah berada pada jalur yang tepat: menghadirkan pembangunan yang inklusif, memperkuat fondasi sumber daya manusia, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmen untuk menjaga momentum ini melalui penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan kemiskinan, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Dengan fondasi awal yang kuat di tahun pertama, NTB optimistis mampu mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera, menjadikan pembangunan manusia sebagai inti dari transformasi daerah.
Redaksi ||
Hal itu dilakukan dalam upaya memastikan kondisi harga-harga bahan pokok di Pasar, serta mengamati perkembangan harga terutama di bulan puasa, hingga mengantisipasi kondisi harga-harga menjelang lebaran.
“Setelah kita kunjungi, walau cabai relatif di sini masih tinggi, di atas harga HET, tetapi relatif stabil di angka 100 ribu, ada yang 90 ribu," jelasnya.
Sebagai intervensi harga selain melakukan sidak harga bersama tim Satgas Pangan, Pemprov NTB juga melaksanakan pasar murah disejumlah titik lokasi di kabupaten kota.
“Yang jelas kita juga bikinkan pasar murah untuk intervensi pasar, barang-barang yang memang dari Bulog, itu ada beras, minyak kemudian ada gula. Kita jual dengan harga standar supaya bisa ikut mempengaruhi pasar,” jelas Miq Iqbal sapaan karib Gubernur NTB.
Lebih lanjut, Gubernur Miq Iqbal mengatakan, salah satu penyebab pasang surutnya harga bapok terutama cabai dikarenakan masalah cuaca yang mengakibatkan permintaan lebih tinggi dibanding produksi.
“Kondisi cuaca juga berpengaruh, Demandnya lebih tinggi daripada suplay yang jelas ada kelangkaan sehingga harga naik," ungkap Miq Iqbal.
Direktur Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional Rinna Syawal,
Mengatakan, adanya Perbedaan harga karena perbedaan pasokan, dimana ketika ada yang pasokannya cukup, akan kemudian terdistribusi ke pedagang tercukupkan.
Rinna juga menambahkan selain pasokan berbeda juga ada pengaruh dengan rantainya panjang, seperti lombok tengah kita menemukan ada fakta.
“Cabai yang diproduksi di Lombok Tengah ternyata tidak langsung ke pasar, tapi dijual dulu ke Lombok Timur, Lombok Timur balik lagi ke Lombok Tengah, sehingga harganya lebih tinggi,” jelas Rinna.
Redaksi ||
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia berdasarkan World Giving Index. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya budaya berbagi dan semangat filantropi yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
“Setiap kegiatan charity di Indonesia hampir selalu dipenuhi antusiasme dan dukungan donasi yang besar. Ini bukan hal yang mudah ditemukan di banyak negara lain. Semangat berbagi ini harus terus kita jaga dan perkuat,” ujar Gubernur.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap Gerakan Zakat NTB, Gubernur NTB menyerahkan infak pribadi sebesar Rp30 juta. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur NTB juga turut menyerahkan infak sebesar Rp20 juta. Kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi teladan serta memotivasi berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan zakat di NTB.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, serta berbagai mitra strategis seperti NTB Syariah, DPR, Jamkrida, dan GNE. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penguatan peran zakat bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan dukungan penuh terhadap upaya memasyarakatkan zakat melalui berbagai inovasi program yang inklusif. Gubernur mengapresiasi penyelenggaraan acara ini yang dinilai unik karena menghadirkan isu zakat, infak, dan sedekah di ruang publik yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat.
“Zakat tidak boleh menjadi isu yang eksklusif. Zakat harus menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Ketika zakat menjadi budaya bersama, maka dampaknya akan sangat besar bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Melalui kegiatan NTB Berzakat dan Talk Show Gerakan Zakat NTB ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat semakin meningkat, sehingga pengelolaan zakat di NTB semakin optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu M. Iqbal Murad, MA, memaparkan capaian pendistribusian dan pendayagunaan zakat tahun 2025 dalam kegiatan NTB Berzakat.
Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, BAZNAS NTB telah menyalurkan manfaat zakat kepada 38.612 jiwa di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
Jumlah tersebut mencakup bantuan konsumtif bagi fakir dan miskin sesuai ketentuan delapan asnaf, sekaligus penguatan program pendayagunaan dan pemberdayaan ekonomi. BAZNAS NTB mendorong mustahik untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha melalui program ultra mikro dan mikro.
“Hingga saat ini, hampir 400 mustahik telah diberdayakan melalui program ekonomi produktif berbasis zakat,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi dan sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) terus diperkuat, sehingga NTB memperoleh dukungan berbagai program nasional seperti lumbung pangan, Z-Mart, hingga beasiswa bagi mahasiswa.
“Seluruh dana yang dihimpun, tegasnya, dikelola dan disalurkan secara amanah dan penuh tanggung jawab, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat NTB,” tutupnya.
Redaksi ||
Selamat hari lahir (HARLAH) Ke-18 STIKES Yahya bima, 24 Februari tahun 2026.