Media Dinamika Global

Senin, 14 September 2026

Ketua Panitia Sukrin: Semi Futsal Kades Nata Cup 2026 Resmi Buka Pendaftaran, 128 Klub Siap Berebut Puluhan Juta Rupiah


Bima, Media Dinamika Global - Turnamen Semi Futsal Kades Nata Cup I 2026 antar-club resmi membuka pendaftaran bagi tim yang ingin ambil bagian dalam kompetisi olahraga yang akan digelar di Lapangan Desa Nata.

Ketua Panitia, Sukrin, menyampaikan bahwa pendaftaran turnamen dibuka mulai 9 September hingga 27 September 2026. Panitia menyiapkan kuota peserta terbatas, yakni sebanyak 128 klub.

“Turnamen ini kami hadirkan sebagai wadah bagi para pecinta futsal untuk menyalurkan bakat, membangun solidaritas, serta mempererat hubungan antarklub. Kami berharap seluruh peserta nantinya dapat menjunjung tinggi sportivitas dan kekeluargaan,” ujar Sukrin. Senin (14/9/26).

Ia menjelaskan, biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp600 ribu per klub, dengan ketentuan uang muka (DP) minimal Rp300 ribu.

Selain memperebutkan trofi dan hadiah uang tunai dengan total puluhan juta rupiah, panitia juga menyediakan penghargaan individu berupa Best Player, Top Scorer, dan Best Goalkeeper.

Menurut Sukrin, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada persaingan di lapangan, tetapi juga diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas melalui olahraga.

“Junjuang tinggi sportivitas. Kami mengajak seluruh klub untuk mendaftarkan timnya dan bersama-sama menyukseskan Kades Nata Cup I 2026,” katanya.

Untuk pendaftaran, calon peserta dapat mendatangi Kantor Desa Nata atau menghubungi panitia melalui kontak Sukrin, Hasnah, dan Nula sebagaimana tercantum dalam pamflet resmi turnamen.

Semi Futsal Kades Nata Cup I 2026 mengusung semangat sportivitas, solidaritas, prestasi, dan kekeluargaan, dengan harapan mampu melahirkan kompetisi futsal yang kompetitif sekaligus mempererat hubungan antarklub.

Redaksi |

Turnamen Bola Voli Campuran Desa Ntori Resmi Ditutup, Panitia Sampaikan Terima Kasih & Umumkan Pemenang

BIMA,Mediadinamikaglobal.id — Karang Taruna Wadu Naga Desa Ntori dan mahasiswa KKN STKIP Tamsis Bima resmi menutup Turnamen Bola Voli Campuran yang digelar untuk menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-79. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 20 hari dan dihadiri oleh Kepala Desa Ntori, panitia, peserta, serta masyarakat luas.

Daftar pemenang turnamen Voli Campuran Tingkat Desa Ntori, yakni : 

- Juara 1: Bersama RT 001 dan RT 006, Masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp 750.000

- Juara 3: RT 011, mendapatkan uang tunai sebesar Rp 500.000

- Juara 4: RT 010, mendapatkan uang tunai sebesar Rp 250.000. Selain uang tunai para pemenang mendapatkan berupa hadiah bingkisan, piala dan medali. 

Ketua Panitia sekaligus Ketua Karang Taruna Wadu Naga, Muhammad Erwin Fajrin, S. Pd, menyampaikan laporan sekaligus permohonan maaf atas kekurangan selama penyelenggaraan. Panitia telah berupaya semaksimal mungkin agar acara berjalan lancar, meskipun masih terdapat hal-hal yang belum sempurna di lapangan.

Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan Pemerintah Desa Ntori, para donatur, tokoh masyarakat, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Dapil VI fraksi Partai PAN Ny. Murni Sucyanti yang telah menyumbang bola, piala, dan sejumlah dana sejak awal. Total pemasukan kotor mencapai Rp 5.950.000, yang digunakan untuk biaya operasional harian, hadiah, piala, medali, dan kebutuhan penutupan. Panitia juga berencana mengadakan acara lanjutan untuk menyalurkan sisa hadiah yang belum terbagi.

Sementara, Kepala Desa Ntori Algi Syarief, S. Sos, mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan turnamen. Ia berharap kegiatan ini semakin mempererat silaturahmi antarwarga, dan ke depannya dapat diselenggarakan dengan lebih baik lagi. 

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, peserta, donatur, dan seluruh warga Desa Ntori. Meskipun terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan di lapangan, alhamdulillah permasalahan telah diselesaikan melalui musyawarah mufakat kemarin. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam menyelenggarakan kegiatan, sehingga tercipta persaudaraan yang semakin erat di antara kita,"ucapnya.

Selamat kepada seluruh pemenang! Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga acara berakhir dengan lancar.

Penutupan turnamen ini berakhir dengan penuh keakraban dan harapan agar kegiatan serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih baik, lebih lancar, dan semakin mempererat tali silaturahmi antarwarga Desa Ntori.  (MDG05) 

Gubernur NTB: Harus Memiliki Komitmen Jangka Panjang dan Belajar Pada Perusahaan Tempat Bekerja


Mataram, Media Dinamika Global - Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi dari PT. TAISYO Jepang dan peserta Magang di Ruang Kerja Kantor Gubernur NTB. Senin, (14/9/26).

Dalam kesempatan ini, Gubernur NTB Lalu Iqbal menyampaikan bahwa budaya kerja yang baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, karena orang yang bekerja itu, bukan cerdas yang lebih utama, tapi karakternya.

“Harus memiliki komitmen jangka panjang, tanamkan niat tulus untuk berkontribusi dan belajar pada perusahaan tempat anda bekerja,”

Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB juga menyarankan agar pendapatan selama bekerja diinvestasikan dalam bentuk Tanah, Rumah atau Roku agar ketika pulang ke Tanah air nanti sudah ada aset.

“Selamat ya, semoga sehat selalu untuk kalian semua, dan terakhir, kalau kalian disayangi sama orang, kamu harus sayang sama dia dua kali lipat darinya,” pesan Miq Gub.

Sebelumnya, Ketua Tim penyelenggara pemagangan luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Muhammad Sihab Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri kurang lebih 32 Tahun, dan sudah mengirimkan 148.000 peserta yang sudah dimagangkan di Jepang.

“Rekrutmen yang kita lakukan baik melalui Dinas Ketenagakerjaan di berbagai Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dari Balai Vokasi yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya Muhammad Sihab.

Ia pun menerangkan bahwa Perusahaan Taiso Co.Ltf baru pertama kali menerima tenaga kerja dari Indonesia, dan orang Indonesia sangat memiliki budaya kerja yang sangat baik. Oleh karena demikian, CEO dari Perusahan Taiso Co.Ltf ingin melihat Indonesia khususnya Lombok NTB.

“Mereka ingin melihat Indonesia, khususnya Lombok NTB, dan berharap Tenaga kerja yang dari Lombok bisa dikirimkan lebih banyak lagi ke Jepang,” katanya.

Redaksi |

Kejaksaan Negeri Bima dan Pemerintah Kota Bima Menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara


Bima, Media Dinamika Global.id.— Kejaksaan Negeri Bima bersama Pemerintah Kota Bima melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Penanganan Masalah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Andi Rio Rahmat Rahmatu, S.H., M.H. dan Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E. mengaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Bima dengan Kejaksaan Negeri Bima, khususnya dalam memberikan pendampingan, bantuan hukum, serta penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin 14/9/2026.

Melalui nota kesepahaman ini, kedua institusi berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat menjadi landasan kerja sama yang berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Bima.(Sekjend MDG)

Izin Penjualan Mikol Hypermart Dipertanyakan, GENAM NTB: Jangan Jadikan Izin Tameng!


Mataram, Media Dinamika Global - Gerakan Nasionalis Anti Miras Nusa Tenggara Barat (GENAM NTB) melontarkan sorotan keras terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol (mikol) Golongan A di Hypermart yang berada di kawasan Epicentrum Mall Mataram.

GENAM NTB menduga terdapat sejumlah aspek yang perlu diperiksa secara serius, terutama menyangkut dasar hukum, proses perizinan, lokasi penjualan, hingga pemenuhan seluruh persyaratan yang diwajibkan bagi pengecer minuman beralkohol Golongan A.

Sorotan tersebut diarahkan kepada Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagai instansi yang dipertanyakan terkait dasar penerbitan izin kegiatan usaha tersebut.

GENAM NTB menilai persoalannya bukan sekadar apakah Hypermart memiliki izin atau tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah izin tersebut diterbitkan berdasarkan seluruh ketentuan yang berlaku dan apakah praktik penjualan di lapangan benar-benar sesuai dengan izin yang diberikan?

“Kami tidak sedang memvonis Hypermart melakukan pelanggaran hukum. Kami meminta pemerintah membuka dan memeriksa seluruh dasar perizinannya. Jangan sampai keberadaan izin kemudian dianggap sebagai tameng untuk mengabaikan ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi,” tegas GENAM NTB.

Menurut GENAM NTB, Pemerintah Kota Mataram tidak cukup hanya menunjukkan adanya dokumen perizinan. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan, bagaimana proses verifikasinya, serta apakah lokasi dan praktik penjualan mikol tersebut telah memenuhi ketentuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Mataram.

Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi salah satu regulasi yang menurut GENAM NTB perlu dijadikan rujukan dalam pemeriksaan.

Di sisi lain, GENAM NTB juga menyoroti ketentuan perdagangan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 33 Tahun 2025.

Karena itu, GENAM NTB meminta pemerintah tidak berhenti pada jawaban normatif seperti “sudah berizin”.

“Yang kami minta adalah pembuktian. Kalau izinnya benar, buka dasar hukumnya. Tunjukkan persyaratannya. Jelaskan kesesuaian lokasi dan mekanisme pengawasannya. Jangan publik hanya disuguhi jawaban bahwa semuanya legal tanpa penjelasan yang transparan,” tegasnya.

GENAM NTB turut mempertanyakan aspek lokasi penjualan mikol Golongan A yang berada di dalam kawasan Epicentrum Mall Mataram.

Menurut organisasi tersebut, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terang mengenai dasar hukum yang memungkinkan kegiatan penjualan mikol tersebut dilakukan di lokasi itu, termasuk persyaratan dan mekanisme pengawasan yang diberlakukan.

Pertanyaan tersebut dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa sebuah izin dapat diterbitkan hanya karena pemohon memenuhi persyaratan administratif, sementara aspek pengendalian lokasi dan ketentuan daerah luput dari perhatian.

GENAM NTB meminta DPMPTSP Kota Mataram membuka dasar penerbitan izin, sementara Dinas Perdagangan dan Satpol PP diminta turun melakukan pemeriksaan terhadap praktik penjualan di lapangan.

Jangan sampai pemerintah sibuk menerbitkan izin, tetapi lengah melakukan pengawasan.

GENAM NTB Siap “Adu Data” di DPRD

Tidak berhenti pada kritik di ruang publik, GENAM NTB memastikan persoalan tersebut akan dibawa melalui hearing/Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Mataram.

GENAM NTB meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

Sedikitnya ada lima hal yang akan dipersoalkan, yakni:

1. Dasar hukum penjualan mikol Golongan A di Hypermart Epicentrum Mataram;

2. Dasar dan proses penerbitan izin oleh DPMPTSP Kota Mataram;

3. Kesesuaian izin dengan lokasi penjualan;

4. Pemenuhan seluruh persyaratan sebagai pengecer mikol Golongan A; dan

5. Mekanisme pengawasan Pemerintah Kota Mataram terhadap kegiatan tersebut.

“Kami akan bawa persoalan ini ke DPRD Kota Mataram. Kami ingin adu data, bukan adu opini. Kalau pemerintah menyatakan semuanya sesuai aturan, silakan jelaskan dasar hukumnya secara terbuka. Tetapi kalau dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, jangan ada pembiaran,” tegas GENAM NTB.

GENAM NTB menegaskan pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan sebelum pemeriksaan dilakukan. Namun, mereka meminta pemerintah serius menjawab pertanyaan publik mengenai legalitas dan kesesuaian aktivitas penjualan mikol tersebut.

Bola kini berada di tangan Pemerintah Kota Mataram.

Jika seluruh perizinan dan praktik penjualan memang telah sesuai ketentuan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, pemerintah juga tidak boleh menutup mata.

Sebab, bagi GENAM NTB, izin bukanlah akhir dari pengawasan. Izin justru harus menjadi awal dari tanggung jawab pemerintah memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan.

GENAM NTB memastikan akan mengawal persoalan tersebut melalui jalur kelembagaan dan konstitusional hingga terdapat kejelasan mengenai dasar hukum, perizinan, lokasi, serta praktik penjualan mikol Golongan A di Hypermart Epicentrum Mataram.

Pihak-pihak terkait belum bisa dikonfirmasi sehingga berita diterbitkan.

Redaksi |

Dari Adelaide, Tiga Srikandi NTB Bawa Kekayaan Budaya Mendunia


Australia, Media Dinamika Global -Tiga perempuan yang mewakili kekuatan eksekutif, kebudayaan dan legislatif Nusa Tenggara Barat membawa kekayaan budaya NTB ke panggung internasional. Di Art Gallery of South Australia (AGSA), Adelaide, mereka tidak hanya melihat wastra Lombok yang menjadi bagian dari koleksi museum Australia, tetapi juga menemukan jejak budaya Bima dan manuskrip Lombok yang membuka kembali cerita panjang perjalanan kebudayaan NTB ke dunia.

Mereka adalah Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia, dan Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Ketiganya didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB dan Kepala Museum Negeri NTB, bersama tim, dalam rangkaian kegiatan di AGSA pada 11–12 September 2026.

Bagi Wagub, perjalanan tersebut harus menghasilkan pengetahuan dan jejaring yang dapat dibawa pulang untuk memperkuat kebudayaan NTB.

“Yang kita bawa ke panggung dunia bukan hanya benda budaya. Yang harus kita bawa adalah cerita, pengetahuan, nilai dan sejarah yang ada di balik setiap benda itu. Karena itu perjalanan ini harus menjadi bagian dari upaya kita menjadikan kebudayaan sebagai salah satu kekuatan NTB untuk mendunia,” pesannya.

Di AGSA, delegasi menelusuri koleksi yang berkaitan dengan Lombok, Bali dan Bima. Di antaranya kekombong, kain ritual dari Lombok Utara, kampuh atau leang dari Lombok Tengah, tekstil songket dan teknik supplementary weft. Koleksi tersebut menunjukkan bahwa wastra bukan sekadar motif dan warna, tetapi menyimpan pengetahuan tentang kapas, pemintalan, pewarna alam, teknik menenun, ritual, struktur sosial dan hubungan antardaerah.

Perhatian kemudian tertuju pada keris kerajaan asal Bima, yang dalam katalog AGSA tercatat berasal dari Bima, NTB, dan diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18.

Keberadaan pusaka itu membuka pertanyaan lebih besar tentang berapa banyak lagi warisan budaya NTB yang tersimpan di luar negeri.

“Kita harus mulai mengetahui, mendata dan membangun komunikasi dengan institusi yang menyimpannya. Tidak selalu harus berbicara tentang mengembalikan benda. Yang juga penting adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dokumentasi dan akses terhadap sejarah benda tersebut untuk masyarakat NTB,” ujar Wagub.

Jejak lain ditemukan melalui Hikayat Nabi Yusuf yang ditulis pada daun lontar, memperlihatkan bahwa kekayaan budaya NTB mencakup manuskrip, sastra, bahasa, arsitektur, senjata tradisional, ritus dan pengetahuan tentang alam.

Pengalaman AGSA sekaligus memberi referensi bagi pengembangan Museum Negeri NTB sebagai pusat pengetahuan, penelitian, pendidikan, konservasi dan diplomasi budaya. Kerja sama ke depan dapat diarahkan pada katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian provenance, publikasi, pertukaran pameran dan penguatan kapasitas kurator.

Cerita tentang Lombok kemudian dibawa ke forum internasional melalui peluncuran buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections. Forum tersebut mempertemukan peneliti, kolektor, kurator dan pemerhati tekstil, serta dihadiri sejumlah tokoh Australia, termasuk Senator The Hon Don Farrell, Minister for Trade and Tourism Australia, pimpinan AGSA dan Michael Abbott AO KC.

Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia menilai buku tersebut tidak membandingkan mana tekstil yang lebih baik antara Lombok dan Bali, tetapi memperlihatkan hubungan, persahabatan dan pertukaran budaya kedua pulau. Motif rangrang menjadi salah satu contoh bagaimana budaya berkembang melalui interaksi tanpa kehilangan identitasnya.

Sinta juga mengapresiasi Michael Abbott yang mengumpulkan dan mendokumentasikan ratusan tekstil Indonesia, termasuk Lombok dan Sumbawa. Menurutnya, publikasi tersebut penting untuk meningkatkan penghargaan terhadap penenun sekaligus menginspirasi generasi muda.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menilai diplomasi budaya membutuhkan dukungan berkelanjutan. Selain membangun reputasi dan kepercayaan internasional, diplomasi tersebut harus bermuara pada pelindungan dan manfaat bagi penenun, perajin, seniman, budayawan dan generasi muda.

Bagi Wagub, pariwisata dan kebudayaan harus berjalan beriringan. “Pariwisata membawa orang datang. Kebudayaan membuat orang memahami siapa kita. Dua hal ini harus saling menguatkan.”

Pesan itu juga dibawa kepada diaspora NTB di Adelaide. Para mahasiswa dan generasi muda didorong memanfaatkan pengalaman internasional untuk membangun ilmu dan jaringan, kemudian mengembalikannya bagi daerah.

“Belajarlah setinggi mungkin. Kuasai ilmu yang sedang dipelajari. Bangun pengalaman dan jaringan seluas-luasnya. Tetapi pada waktunya, ilmu dan pengalaman itu harus ikut memberi manfaat kepada NTB,” pesan Wagub.

Diaspora juga dipandang sebagai jembatan bagi pendidikan, investasi, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan. Aspirasi mengenai konektivitas langsung Adelaide–Lombok pun dibuka untuk dikaji lebih lanjut.

Pada akhirnya, perjalanan Adelaide diarahkan menjadi kerja lanjutan: memetakan koleksi NTB di luar negeri, memperkuat museum, mendokumentasikan pengetahuan penenun, memperluas penelitian dan publikasi internasional.

Mendunia tidak berarti meninggalkan akar. Dari kain Lombok, lontar hingga keris Bima yang kini berada di Adelaide, jejak itu menunjukkan bahwa kebudayaan NTB telah lama melintasi batas geografis.

Kini tugasnya adalah menyambungkan kembali jejak tersebut menjadi pengetahuan, jejaring, kerja sama dan manfaat bagi masyarakat, sebagai bagian dari perjalanan menuju NTB Makmur Mendunia.

Redaksi |

MotoGP Mandalika 2026: NTB Siap, Lebih Baik, Lebih Berdampak


Mataram, Media Dinamika Global - Nusa Tenggara Barat (NTB) menatap MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan optimisme tinggi. Seluruh unsur penyelenggara, pemerintah daerah, aparat keamanan, transportasi hingga sektor pariwisata terus memastikan kesiapan masing-masing, dengan satu target yang sama: MotoGP Mandalika 2026 harus terselenggara lebih baik dari tahun sebelumnya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat NTB.

Target tersebut menjadi perhatian Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dalam mengawal persiapan penyelenggaraan MotoGP 2026. Saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (14/9/2026), Gubernur menekankan agar pengalaman penyelenggaraan sebelumnya menjadi pijakan untuk menghadirkan gelaran yang lebih baik, sekaligus semakin memberi ruang bagi masyarakat NTB untuk mengambil manfaat dari event internasional tersebut.

“Harapan kita MotoGP tahun ini menjadi penyelenggaraan yang lebih baik, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat, volunteer lokal, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi,” ujar Miq Iqbal.

Karena itu, berbagai aspek terus disempurnakan, mulai dari kesiapan sirkuit dan infrastruktur pendukung, kelistrikan, keamanan, transportasi, akomodasi, distribusi tiket hingga kesiapan penonton, khususnya masyarakat NTB. Seluruh sektor diarahkan bergerak dalam satu koordinasi agar penyelenggaraan tidak hanya berlangsung aman dan lancar, tetapi juga semakin memberikan pengalaman yang baik bagi penonton dan wisatawan.

Dari sisi penyelenggara, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokka menyampaikan kesiapan MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 80 persen. Sejumlah pekerjaan yang masih disempurnakan meliputi fasilitas sirkuit, infrastruktur pendukung, kelistrikan, akomodasi, keamanan dan transportasi.

Troy juga memastikan seluruh pembalap yang dijadwalkan tampil di Mandalika 2026 akan hadir, termasuk para pembalap yang menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan semakin meningkatkan antusiasme penonton sekaligus memperkuat Mandalika sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Penyelenggaraan tahun ini juga membawa pesan yang lebih spesifik. Jika sebelumnya mengusung semangat “Dari Indonesia Mendunia”, MotoGP 2026 diarahkan dengan semangat “Dari Mandalika Mendunia.”

“Kalau tahun sebelumnya kita membawa semangat ‘Dari Indonesia Mendunia’, tahun ini kita ingin lebih spesifik: ‘Dari Mandalika Mendunia’,” ujar Troy.

Semangat tersebut menempatkan Mandalika bukan sekadar lokasi balapan, tetapi sebagai pintu yang membawa potensi NTB ke panggung global. MotoGP menjadi kesempatan memperkenalkan pariwisata, produk lokal, ekonomi kreatif dan berbagai potensi daerah kepada dunia. Pesan itu sekaligus sejalan dengan visi pembangunan NTB “Makmur Mendunia.”

Di luar sirkuit, ketersediaan akomodasi menjadi perhatian penting. Pemprov NTB bersama pelaku industri pariwisata terus memastikan kesiapan hotel, penginapan dan berbagai pilihan akomodasi lainnya untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan wisatawan dan penonton. Koordinasi dilakukan agar kapasitas dan pelayanan akomodasi mampu mengikuti peningkatan kunjungan selama MotoGP.

Terkait tarif akomodasi, Gubernur menyampaikan bahwa setelah dilakukan evaluasi bersama pelaku pariwisata, perkembangan pariwisata Mandalika yang semakin baik membuat mekanisme pasar dinilai telah berjalan sehingga regulasi khusus mengenai tarif akomodasi tidak lagi diperlukan. Pemerintah tetap melakukan koordinasi dan pengawasan, termasuk terhadap penjualan tiket melalui pihak ketiga, agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun wisatawan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada UMKM lokal. Gubernur meminta ruang partisipasi yang lebih besar agar MotoGP tidak hanya menghadirkan wisatawan, tetapi sekaligus menjadi pasar bagi produk NTB. Kuliner, kerajinan, produk kreatif dan berbagai produk unggulan daerah diharapkan memperoleh ruang optimal selama rangkaian event, sehingga perputaran ekonomi dari MotoGP semakin banyak dirasakan masyarakat.

Dari sisi keamanan, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho menyampaikan bahwa seluruh unsur terkait telah mempersiapkan pengamanan secara terpadu, mencakup kawasan sirkuit, akses, transportasi, akomodasi, pelayanan dan protokol. Persiapan juga mengantisipasi kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia.

“Seluruh unsur harus bersinergi memastikan kesiapan pengamanan, transportasi, akomodasi, pelayanan, dan protokol,” ujarnya.

Bagi NTB, kemungkinan kehadiran Presiden dalam ajang internasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi daerah. Karena itu, kesiapan MotoGP tidak hanya menyangkut kelancaran balapan, tetapi juga bagaimana NTB menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event olahraga dunia.

Dengan seluruh persiapan yang terus disempurnakan tersebut, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar agenda balap tahunan. NTB ingin menunjukkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya telah menjadi modal untuk menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik, lebih tertata dan lebih inklusif, sekaligus menjadikan panggung dunia di Mandalika sebagai penggerak pariwisata, pasar bagi UMKM, dan sumber pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Redaksi |