Media Dinamika Global

Minggu, 28 Juni 2026

Pemda Daerah Bima NTB, Dampingi Kunker Panglima Komando Daerah Militer(Pangdam) IX Udayana di Kota dan Kabupaten Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kepala Kejaksaan Negeri Bima, Heru Kamarullah, S.H., M.H. bersama Wali Kota Bima, Bupati Bima, Dandim 1608/Bima dan Wakapolres Bima beserta jajarannya menyambut kedatangan Pangdam IX/Udayana yang didampingi Danrem 162/Wira Bhakti dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan lokasi Jembatan Garuda Perintis di Kelurahan Rontu, Kota Bima, Sabtu 27 Juni 2026.


FATHIMAH AZZAHRA: KRITIK TANPA TERIAK, TAPI MENGGUNCANG PUBLIK

     


Indonesia, Media Dinamika Global.id.-- Di tengah banyaknya perdebatan tentang kualitas gerakan mahasiswa hari ini, muncul satu nama yang mulai menarik perhatian publik: Fathimah Azzahra.

Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua BEM UI periode 2026 itu dikenal bukan karena teriakannya paling keras, melainkan karena argumentasinya yang berbasis data.

Beberapa pernyataannya viral di media sosial karena dinilai mampu mewakili keresahan publik dengan bahasa yang lugas dan terukur.

"Anak sekolah butuh akses, bukan cuma makanan gratis."

"Persoalan bangsa harus diselesaikan dari akarnya."

"Siapa sebenarnya yang paling kenyang dengan program Makan Bergizi Gratis?"

Kalimat-kalimat tersebut memicu diskusi luas karena menyentuh isu pendidikan, transparansi anggaran, dan kualitas kebijakan publik.

Terlepas dari setuju atau tidak dengan pandangannya, kehadiran Fathimah menunjukkan bahwa kritik tidak selalu harus disampaikan dengan kemarahan.

Kadang, data yang kuat, logika yang tajam, dan keberanian untuk bertanya justru lebih sulit dibantah daripada teriakan paling lantang.

"Menurut Anda, apakah mahasiswa hari ini masih menjadi agen perubahan atau hanya penonton kebijakan pemerintah?" 


STIE Expo Mewarnai Lomba Wadah Kreatif, Ekonomi Kreatif sebagai Pendorong Pembangunan Nasional di Era Globalisasi tahun 2026

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.--mewarnai lomba Wadah Kreatif, Ekonomi kreatif STIE Expo menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di era globalisasi. STIE Expo Melalui pemanfaatan ide, kreativitas, dan inovasi, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya saing bangsa. Artikel ini membahas peran ekonomi kreatif dalam pembangunan nasional, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangannya agar dapat berkontribusi optimal terhadap perekonomian Indonesia yang berkelanjutan.

Globalisasi telah mengubah struktur ekonomi dunia secara signifikan. Persaingan tidak lagi hanya berbasis sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan menciptakan nilai tambah melalui ide dan kreativitas. Di Indonesia, ekonomi kreatif menjadi sektor strategis yang terus tumbuh pesat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2026), kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 7%, dengan subsektor unggulan seperti kuliner, fesyen, dan kriya.

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mendorong pengembangan sektor ini karena dinilai mampu memperkuat identitas budaya sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat daerah kota bima.

Konsep dan Karakteristik wadah kreatif, Ekonomi Kreatif STIE Expo.

Ekonomi kreatif merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai melalui ide, talenta, dan inovasi. Menurut Howkins (2026), ekonomi kreatif mencakup kegiatan yang berasal dari kreativitas individu, keterampilan, dan bakat yang memiliki potensi ekonomi.

STIE Expo Sektor ini meliputi berbagai bidang seperti desain, musik, film, aplikasi digital, seni pertunjukan, hingga permainan daring (online games). Karakteristik utama ekonomi kreatif adalah inovatif, berbasis pengetahuan, dan berorientasi pada nilai budaya.

Mewarnai lomba Peran wadah kreatif, Ekonomi Kreatif terhadap Pembangunan Nasional STIE Expo.

Peran warnai lomba wadah kreatif, ekonomi kreatif dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa aspek:

Peningkatan lapangan kerja. Sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dari kalangan muda dan pelaku usaha mikro.

Diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer seperti pertanian dan pertambangan.

Mewarnai lomba Peningkatan daya saing global. Produk kreatif kota bima semakin dikenal di pasar internasional, seperti batik, kuliner khas, dan animasi digital.

Pelestarian budaya lokal. Produk kreatif sering kali mengangkat nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas bangsa.

Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Meskipun potensinya besar, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala:

Akses pendanaan dan permodalan yang terbatas bagi pelaku usaha kreatif.

Kurangnya pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran digital.

Persaingan global yang menuntut inovasi berkelanjutan.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang masih lemah.

Oleh karena itu, mewarnai lomba diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif agar ekosistem ekonomi kreatif dapat tumbuh secara berkelanjutan.

STIE Expo wadah kreatif, Ekonomi kreatif merupakan salah satu motor penggerak utama dalam mewarnai lomba pembangunan nasional di era globalisasi. Mewarnai lomba Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap pelestarian budaya dan penciptaan lapangan kerja. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur digital yang kuat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Indonesia berpotensi menjadi pusat STIE Expo ekonomi kreatif terkemuka di kawasan Asia Tenggara.(Sekjend MDG)

Sabtu, 27 Juni 2026

Babinsa Koramil 1608-03/Sape Intensifkan Komsos, Ajak Warga Jaga Kamtibmas dan Waspada Cuaca

     


Bima.NTB.Media Dinamika Global.id, Personel Babinsa Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (Komsos) di desa binaan masing-masing pada Minggu (28/6/2026). Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan, ketertiban, serta keselamatan warga.

Sertu Jafar, Babinsa Desa Melayu, Kecamatan Lambu, melaksanakan Komsos pada pukul 08.30 Wita. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga keamanan lingkungan, mempererat hubungan komunikasi, serta menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan maupun pertengkaran. Ia juga mengimbau agar setiap permasalahan yang muncul segera dilaporkan kepada aparat atau pemerintah setempat sehingga dapat diselesaikan dengan baik.


Selanjutnya, pada pukul 09.00 Wita, Serka Sahrul selaku Babinsa Desa Oi Maci, Kecamatan Sape, mengingatkan warga agar bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan masing-masing. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga, menghindari perselisihan, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Apabila terjadi permasalahan, masyarakat diminta segera menghubungi pihak yang berwenang.

Pada pukul 09.30 Wita, Serda Sanusi, Babinsa Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, juga melaksanakan Komsos dengan warga desa binaannya. Selain mempererat tali silaturahmi, ia mengajak masyarakat untuk selalu menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Ia juga mengingatkan para orang tua agar mengawasi anak-anak mereka serta menjauhkan generasi muda dari minuman keras dan narkoba yang dapat merusak masa depan sekaligus melanggar hukum.


Sementara itu, pada pukul 10.00 Wita, Serda Ikhsan, Babinsa Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, memberikan perhatian khusus kepada para nelayan. Ia mengimbau warga yang beraktivitas mencari ikan agar lebih waspada terhadap kondisi cuaca yang belakangan kurang bersahabat. Gelombang tinggi disertai angin kencang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menunda melaut hingga kondisi cuaca kembali normal serta selalu mengutamakan faktor keselamatan.

Melalui kegiatan komunikasi sosial tersebut, Koramil 1608-03/Sape berharap hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat terus terjaga, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah binaan.(Team.MDG.03)

Tingkatkan Kondusifitas Wilayah, Babinsa Kelurahan Lampe Pimpin Patroli Cipta Kondisi

     


Kota Bima. Media Dinamika Global.id. Intensifkan pengamanan wilayah Teritorial Koramil 1608-01/Rasanae, Anggota Koramil 1608-01/Rasanae, melaksanakan kegiatan patroli Cipta Kondisi yang di pimpin oleh Babinsa Kelurahan Lampe Serma Muhaimin. Sabtu, (27/06/26)

Selain Babinsa Kelurahan Lampe Serma Muhaimin hadir juga 5 orang Anggota Koramil 1608-01/Rasanae yang juga terlibat dalam kegiatan Patroli Cipta Kondisi.

Sebelum melaksanakan Patroli Cipta Kondisi, seluruh Personil melaksanakan apel pengecekan yang di pimpin oleh Babinsa Kelurahan Lampe Serma Muhaimin bertempat di Posramil Rasanae Timur Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima.

Sasaran Patroli kali ini dilaksanakan dibeberapa wilayah seperti l.

1.  Kelurahan Kumbe

2.  Kelurahan Rabangodu utara

3.  Kelurahan Penaraga

4.  Kelurahan Pena toi

5.  Kelurahan Manggemaci 

6.  Kelurahan Dara

Setelah melaksanakan Apel pengecekan, pada Pukul 21.10 Wita personil patroli  melaksanakan patroli keliling Star dari Kel Kumbe menuju sepanjang Jln. Sukarno Hatta dengan menggunakan kendaraan Roda dua

Pukul 21.15 Wita' Anggota patroli menghimbau kepada masyarakat terutama anak anak remaja untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Salah satu bentuknya adalah tidak menggunakan atau memasang knalpot racing/Brong pada kendaraan bermotor, karena dapat menimbulkan kebisingan, mengganggu kenyamanan warga, serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Lanjut pada Pukul 21.35 Wita, Anggota patroli melaksanakan pemeriksaan salah satu warga yang menggunakan sepeda motor knalpot resing sekaligus menegur dan mengingatkan agar knalpot resing di copot, dan tidak digunakan kembali.

Selain itu juga Personil mengharapkan kepada masyarakat agar dapat mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kota Bima.

Setelah melaksanakan Patroli dibeberapa wilayah di Kota Bima, Anggota patroli menuju Kantor Koramil 01 dan Rasanae dan tiba di Kantor Koramil 01 Rasanae' pada Pukul 21,45 wita

Pukul 22.00 Wita' kegiatan patroli Cipta Kondisi selesai dalam keadaan aman, tertib dan lancar. (Koramil-01/Tim MDG)

Ico Rahmawati Kabid PTK Dikbudpora Bima Resmi Jadi Tahanan Kejati NTB, Kasus Dugaan Pungli Tunjangan Guru Masuk Babak Baru

     

Tersangka Ico Rahmawati, (AI)

Mataram, Media Dinamika Global – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan pungutan liar (pungli) terhadap guru penerima tunjangan khusus di daerah terpencil Kabupaten Bima memasuki babak baru. Tersangka Ico Rahmawati, yang menjabat sebagai Kepala Bidang PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, kini resmi berada di bawah penanganan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).

Pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda NTB kepada Kejati NTB pada Jumat (26/6/2026) sekitar pukul 14.00 Wita.

Kejati NTB saat terima pelimpahan tersangka
dan BB dari Polda NTB, (Ist/Surya)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati NTB, Harun Al Rasyid, membenarkan pelimpahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa IR merupakan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan pungutan liar terhadap guru penerima tunjangan khusus daerah terpencil pada Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima untuk periode anggaran 2019–2025.

"IR disangka melanggar Pasal 12 huruf e, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," ujar Harun Al Rasyid saat dikonfirmasi Media Dinamika Global, Sabtu (27/6/2026).

Harun juga menegaskan bahwa proses penanganan perkara tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bima, melainkan ditangani langsung oleh Kejati NTB.

"Perkaranya ditangani langsung oleh Kejati NTB," tegasnya.

Redaksi |

7 Wakil PWI Kabupaten Bima Raih Golden Tiket Menuju Porwanas Lampung 2027

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Sebanyak 7 orang wakil PWI Kabupaten Bima sukses meraih golden tiket (tiket emas) pada seleksi Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) NTB yang diselenggarakan oleh PWI NTB mulai 26-28 Juni 2028. 

Para atlet tersebut dipastikan akan menuju pada laga sesungguhnya diajang bergensi Pekan Olahraga Antar Wartawan Nasional (Porwanas) di Lampung yang direncanakan berlangsung pada Mei 2027 mendatang.

Atlet yang dinyatakan lolos tersebut, yakni Samsudin (nuansapost.com) dan Agus Setiawan (talkingnews.com) yang lolos pada Cabang Olahraga (Cabor) Biliar perseorangan. 

Pada Cabor Domino ada Baharudin (cakrawala.com), Indra Alam (ompunet.com) dan Syaiful (bimayoday.com) dan M Khardi alias Oyan (sangiangpost.com) lolos usai berhasil mengalahkan atlet utusan dari PWI daerah lain di NTB.

Sedangkan atlet Cabor catur, Abdul Muis (gemantb.com) dan H. M. Natsir (bimakini.com) lolos dengan meraih peringkat memuaskan. Keduanya diperkirakan akan meraih medali pada Porwanas Lampung kali ini. 

Untuk informasi, atlet Cabor catur H. M. Natsir merupakan peraih medali emas dan medali perunggu pada ajang Porwanas tahun 2024 di Kota Banjarmasin, Kalimatan Selatan. 

Ketua PWI Kabupaten Bima, Firmansyah merasa bangga atas prestasi yang diraih oleh duta PWI dalam ajang Porwada NTB kali ini. "Saya puas dan bangga atas prestasi ini," ucapnya di sela-sela malam ramah tamah di Mataram pada Ahad malam 28 Juni 2026.

Ia menyampaikan terimakasih pada semua pihak yang turut serta membantu pihaknya selama persiapan, keberangkatan hingga kembali lagi ke Bima dengan membawa prestasi.

"Prestasi ini merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Bima. Kami membawa nama daerah. Masih banyak daerah lain yang menginginkan prestasi yang sama namun belum berkesempatan," tuturnya.

Ia menambahkan, pada sisa waktu sekitar 10 lagi untuk menuju Porwanas Lampung akan terus melakukan persiapan dan terus latihan. "Untuk meningkatkan kemampuan atlet, kami akan berkunjung ke daerah-daerah lain di NTB untuk meningkatkan mental bertanding dan mengasah kemampuan," tambahnya. (MDG05) 

AD/ART Himpunan Advokat Indonesia/HAI, Selengkapnya !

     


ANGGARAN DASAR HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA / HAI

                          BAB I : 

             KETENTUAN UMUM

                          Pasal 1 

                       Pengertian

Dalam AD/ART ini yang dimaksud: 

1. HAI: Himpunan Advokat Indonesia. 

2. Anggota: Advokat dan Calon Advokat.

3. UU Advokat: UU No. 18 Tahun 2003. 

4. Kode Etik: Kode Etik Advokat Indonesia.

                           BAB II : 

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN AZAS 

                         Pasal 2 

                         Nama

Perkumpulan bernama Himpunan Advokat Indonesia, disingkat HAI. 

                        Pasal 3 

         Waktu dan Kedudukan

1. Didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 

2. Berkantor pusat di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

                        Pasal 4 

                         Azas

Berazaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.

                         BAB III : 

     VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

                        Pasal 5 

                          Visi

Menjadi Himpunan Advokat Indonesia yang berintegritas, profesional, dan berdaya, sebagai rumah bersama advokat dalam menegakkan hukum, keadilan, dan martabat profesi di seluruh Indonesia. 

                       Pasal 6 

                         Misi

1. Menguatkan Kompetensi: PKPA, Ujian, Pelatihan. 

2. Menjaga Marwah: Kode Etik & Disiplin. 

3. Memberdayakan Anggota: Perlindungan & Penguatan advokat daerah. 

4. Akses Keadilan: Bantuan Hukum cuma-cuma. 

5. Tata Kelola Modern: Transparan, akuntabel, kredibel. 

                        Pasal 7 

            Maksud dan Tujuan

Melaksanakan 7 fungsi UU Advokat Pasal 5: PKPA, Ujian, Pengangkatan, Kode Etik, Pengawasan Disiplin, Pembelaan Anggota, Penjagaan Martabat.

                          BAB IV : 

     LAMBANG, BENDERA DAN MARS

                          Pasal 8 

             Identitas Organisasi

Bentuk, warna, dan makna Lambang, Bendera, dan Mars HAI ditetapkan dengan SK DPP setelah disahkan Kongres.

                           BAB V : 

                  KEANGGOTAAN

                          Pasal 9 

                   Jenis Anggota

1. Anggota Biasa: Advokat disumpah PT. 2. Anggota Luar Biasa: Calon Advokat lulus UPA HAI. 3. Anggota Kehormatan: Berjasa pada profesi.

                            Pasal 10 

               Syarat Anggota Biasa

Sesuai Pasal 2 UU Advokat: WNI, S1 Hukum, PKPA, UPA, Sumpah PT, Terdaftar PT, Bukan ASN/Hakim/Jaksa/Notaris. 

                           Pasal 11 

              Hak dan Kewajiban

Hak: Pilih-dipilih, suara, perlindungan, program. Kewajiban: Patuh AD/ART & Kode Etik, iuran, jaga nama baik, pro bono. 

                          Pasal 12 

           Berakhirnya Keanggotaan

Meninggal, mundur, PTDH oleh DK, atau izin praktik dicabut PT.

                           BAB VI : 

       ORGANISASI DAN WILAYAH

                          Pasal 13 

              Struktur Organisasi

HAI berjenjang: 

1. Pusat: DPP. 

2. Daerah: DPD Provinsi. 

3. Cabang: DPC Kab/Kota. 

                              Pasal 14 

              Pembentukan DPD/DPC

Dibentuk oleh DPP dengan SK. Minimal 25 anggota di 1 Provinsi/Kab/Kota.

                         BAB VII : 

                        KONGRES

                          Pasal 15 

       Kedudukan dan Wewenang

Kongres = kekuasaan tertinggi. Wewenang: Ubah AD/ART, Pilih Ketum & DK, Tetapkan GBHO, Bubarkan HAI. 

                        Pasal 16 

           Pelaksanaan Kongres

Kongres Biasa 5 tahun sekali. Kongres Luar Biasa atas permintaan 2/3 DPD/DPC atau DK.

                        BAB VIII : 

         DEWAN KEHORMATAN

                        Pasal 17 

         Kedudukan dan Susunan

Badan independen, 3-5 orang, Advokat senior 10 tahun, tidak dirangkap DPP. Dipilih Kongres, masa jabatan 5 tahun. 

                         Pasal 18 

            Tugas dan Wewenang

Susun Kode Etik, awasi, periksa, adili pelanggaran, jatuhkan sanksi. Putusan final di internal HAI.

                         BAB IX : 

       DEWAN PIMPINAN PUSAT / DPP

                          Pasal 19 

           Kedudukan dan Susunan

Pelaksana harian HAI. Susunan: Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Wakil Ketum, 5 Kepala Bidang, Staf Ahli. Total 17 orang Model Ramping. 

                          Pasal 20 

         Tugas dan Wewenang DPP 

Jalankan GBHO, kelola organisasi, keuangan, aset, perwakilan luar/dalam negeri, lantik DPD/DPC.

                         BAB X : 

                    DPD DAN DPC

                         Pasal 21 

                   Kedudukan DPD

Pelaksana DPP di tingkat Provinsi. Dipimpin Ketua DPD. 

                           Pasal 22 

                     Kedudukan DPC

Pelaksana DPD di tingkat Kab/Kota. Dipimpin Ketua DPC.

                         BAB XI : 

         RAPAT-RAPAT ORGANISASI

                         Pasal 23 

                      Jenis Rapat

Kongres, Rapat Kerja Nasional/Rakernas, Rapat Pimpinan Nasional/Rapimnas, Raker DPD/DPC.

                       Pasal 24 

        Quorum dan Keputusan

Rapat sah jika hadir >1/2. Keputusan suara terbanyak. Jika seri, Ketua Rapat penentu.

                         BAB XII : 

PENDIDIKAN DAN UJIAN PROFESI ADVOKAT

                         Pasal 25 

                  PKPA dan UPA

DPP wajib selenggarakan PKPA dan UPA secara berkala, transparan, berkeadilan. Standar ditetapkan DPP sesuai UU.

                        BBAB XIII : 

                 BANTUAN HUKUM

Pasal 26 

Kewajiban Pro Bono

Setiap Anggota Biasa wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma minimal 50 jam/tahun atau sesuai ketentuan.

                        BAB XIV : 

            KEUANGAN DAN ASET

                       Pasal 27 

              Sumber Keuangan

Iuran anggota, hasil usaha sah, hibah/sumbangan tidak mengikat. 

                       Pasal 28 

           Pengelolaan Keuangan

Bendahara kelola, diaudit 1 tahun sekali, LPJ ke Rakernas.

                        BAB XV : 

                     KODE ETIK

                       Pasal 29 

       Kode Etik Advokat Indonesia

Ditetapkan dan disempurnakan oleh Dewan Kehormatan. Wajib dipatuhi seluruh anggota.

                      BAB XVI : 

           SANKSI ORGANISASI

                     Pasal 30 

                  Jenis Sanksi

Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Skorsing, PTDH. Sanksi berat wajib direkomendasikan ke PT untuk pencabutan izin praktik.

                      BAB XVII : 

            PERUBAHAN AD/ART

                       Pasal 31 

          Tata Cara Perubahan

Hanya oleh Kongres dengan keputusan min 2/3 suara anggota hadir.

                        BAB XVIII : 

      PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

                          Pasal 32 

                       Pembubaran

Hanya oleh Kongres dengan keputusan min 3/4 suara. Aset diserahkan ke organisasi profesi hukum atau Negara.

                     BAB XIX : 

           ATURAN PERALIHAN

                       Pasal 33 

           Hal yang Belum Diatur

Diatur dengan ART dan/atau PO DPP sepanjang tidak bertentangan AD.

                         BAB XX : 

                        PENUTUP

                           Pasal 34 

                        Pengesahan

AD ini disahkan dalam Rapat Pendirian HAI pada tanggal [... ] di Bima.

ANGGARAN RUMAH TANGGA - 2 BAB PENTING

                                BAB I : 

             TATA LAKSANA ORGANISASI

                                Pasal 1 

               Uraian Tugas 5 Bidang DPP

1.  Pendidikan, Ujian & Litbang: PKPA, UPA, kurikulum. 

2.  Organisasi & Kaderisasi: KTA, DPC/DPD, advokat muda. 

3.  Bantuan Hukum: Posbakum, pro bono, LBH HAI. 

4.  Hukum & Etik: Sekretariat DK, investigasi. 

5.  Hubal & Humas: Lobi MA, Kemenkumham, media, IT.

                            BAB II : 

        KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

                           Pasal 2 

                     Iuran Anggota

Besar iuran ditetapkan Rakernas. KTA diterbitkan setelah iuran lunas.

3 Hal Kritis Biar Diterima:

1.  BAB VII & VIII dipisah*: Kongres dan DK harus berdiri sendiri. Itu syarat MA.

2.  Pasal 7 Maksud dan Tujuan = copy Pasal 5 UU 18/2003*: Jangan diringkas. Harus 7 poin.

3.  Sekretariat Bima ditulis di Pasal 3*: Biar identitas HAI kuat.

Akan Hadir Pertama Di Bima NTB, Organisasi Himpunan Advokat Indonesia(HAI)

     


Bima NTB. Media Dinamika Global.Id.- Akan Hadir Pertama Di Bima NTB, selain itu akan Mendirikan Organisasi Himpunan Advokat Indonesia(HAI). Insyaallah dalam waktu dekat, akan segera diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang Berdomisili di Kota Bima. Ini dilakukan karena mengingat banyaknya Alumni Hukum yang ada di Wilayah Kota/Kab Bima.

Selain itu, didukung oleh Beberapa Kampus ternama seperti Banyaknya angka Penyelesaian Study baik Strata Satu dan Pasca Sarjana yang berafiliasi dengan Hukum.

Rencana Pendirian OA ini tentunya sudah memikirkan secara akademik maupun secara literasi bahwa Organisasi Advokat atau Pengacara di Bima sangat layak sekali, dilihat dari berbagai Kultur dan lainnya.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Organisasi Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Pendirian sebuah Organisasi Advokat di Indonesia harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dengan syarat utama sebagai berikut:

1. Syarat Pembentukan Organisasi Advokat

Didirikan oleh Advokat: Organisasi harus dibentuk oleh para advokat yang sah dan memiliki izin beracara.

Berbadan Hukum: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan (seperti UU Ormas/Perkumpulan), organisasi harus berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kelengkapan Organisasi: Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta susunan kepengurusan yang jelas.

2. Kewenangan Organisasi Advokat
Menurut Undang-Undang Advokat, hanya Organisasi Advokat yang memenuhi kriteria yang berwenang untuk:

1. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

2. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA).

3. Melakukan pengangkatan advokat dan menyumpah advokat baru.

4. Menjalankan fungsi pengawasan dan membentuk kode etik profesi.

Kemudian Orang-orang yang mengisi Struktur Organisasi Advokat ini pasti telah menjadi Advokat secara resmi, baik dari Kota Bima, Dompu, Lombok Mataram hingga Jakarta.

Pembekalan KKN Mahasiswa STIT Sunan Giri Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan pilar penting dalam pendidikan tinggi. Program ini tidak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan secara langsung guna memecahkan masalah riil di masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium kepemimpinan dan pengembangan karakter.

Melalui KKN Mahasiswa STIT Sunan Giri Bima, mahasiswa diasah kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan solutif dalam menghadapi dinamika sosial, serta ditanamkan nilai-nilai empati, gotong royong, dan kepedulian, sabtu 27 Juni 2026.

Pembekalan KKN mahasiswa STIT Sunan Giri Bima merupakan serangkaian persiapan dan penjelasan yang diberikan kepada mahasiswa sebelum mereka melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pembekalan KKN ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi mahasiswa agar mereka dapat menjalankan program KKN dengan efektif dan sukses. Pembekalan KKN mencakup beberapa aspek, di antaranya:

1. Tujuan dan Manfaat KKN: 

Menjelaskan tujuan utama dari program KKN, yaitu pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan sekitar, serta manfaatnya bagi mahasiswa dan masyarakat.

2. Rencana Kegiatan: 

Memaparkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama KKN. Rencana ini harus mencakup jenis kegiatan, lokasi, dan periode pelaksanaan.

3. Etika dan Nilai-Nilai:

Mengingatkan mahasiswa tentang pentingnya berperilaku dengan etika yang baik, menghormati budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat, serta berinteraksi dengan sikap terbuka dan hormat.

Kemitraan dengan Masyarakat: 

4. Menjelaskan pentingnya menjalin kemitraan yang baik dengan masyarakat setempat dan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KKN.

5. Kegiatan Berbasis Pemberdayaan: 

Mendorong mahasiswa untuk merancang kegiatan KKN mahasiswa STIT Sunan Giri Bima yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, membantu mereka untuk mandiri dan meningkatkan kapasitas mereka.

6. Keselamatan dan Kesehatan: 

Memberikan informasi tentang langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang perlu diperhatikan selama KKN agar mahasiswa STIT Sunan Giri Bima tetap aman dan sehat selama berada di lapangan.

7. Pengelolaan Waktu dan Rencana Kerja: 

Mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya mengatur waktu dengan baik dan membuat rencana kerja yang terstruktur agar kegiatan KKN mahasiswa STIT Sunan Giri Bima dapat berjalan lancar dan efisien.

8. Evaluasi dan Refleksi: 

Menjelaskan proses evaluasi kegiatan KKN dan pentingnya refleksi atas pengalaman yang telah diperoleh. Ini membantu mahasiswa belajar dari pengalaman dan meningkatkan kualitas program KKN STIT Sunan Giri Bima di masa mendatang.

9. Sosialisasi Program KKN: 

Menginformasikan seluruh peserta KKN STIT Sunan Giri Bima, tentang peraturan dan tata tertib program, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya dan berpartisipasi aktif dalam persiapan program.(Sekjend MDG)