Media Dinamika Global

Jumat, 09 Januari 2026

Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan, Wabup dr.H. Irfan Berikan Apresiasi

      Comment   


Kabupaten Bima. Media Dinamika Global.id. Selain Penyerahan Sarana Usaha bagi Peserta Pelatihan Inkubasi Bisnis, Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima yang berlangsung Kamis (8/01/2026) juga dilakukan penyerahan Kartu Kepesertaan dan Santunan Klaim kepada Ahli Waris Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara memaparkan, pada kesempatan tersebut pihaknya menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris almarhum Buniati dan Srimani, dengan pekerjaan sebagai Petugas Wilkerstat Tahun 2025 di BPS Kabupaten Bima dengan total manfaat Rp 397,8 juta. Sabtu, (10/01/26)

Masih terkait santunan JKK ini, juga penyerahan secara simbolis kepada ahli waris Muslim, Perangkat Desa Rasabou Bolo dengan total manfaat Rp. 237,5 juta. Santunan tersebut mencakup komponen JKK Rp. 148,5 juta, Jaminan Hari Tua Rp. 13,5 juta, Beasiswa 1 orang anak sebesar Rp. 75 juta dari SD - lulus kuliah dan Jaminan Pensiun Berkala sebesar Rp. 399.700 yang akan diterima ahli waris setiap bulan.

Sementara itu, santunan Jaminan Kematian diserahkan secara simbolis kepada ahli waris Joni Cortis, Pemilik Usaha Warung Makan senilai Rp 42 juta.

Selain penyerahan santunan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Bima melakukan penyerahan secara simbolis Kartu Peserta kepada 7 orang Petani Tembakau dan Pekerja Rentan di wilayah Kabupaten Bima yang dilindungi melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT).

Para penerima kartu Kepesertaan sejarah simbolis tersebut yaitu M. Jaelani, Rusdin, Buyung, Taufik, Mawardin, Ramli dan M. Khafka yang merupakan pekerja rentan dari tujuh Kecamatan berbeda. 

Wabup dr. H. Irfan memberikan apresiasi atas komitmen pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi hak para peserta program instansi tersebut. "Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata bahwa BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Bima hadir melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian". Terangnya.

Senada dengan Wabup, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara berharap santunan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, juga menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Red).

Hadir di Tengah Bencana, Pelukan untuk Penyintas Leo Clubs International Kuatkan Tubuh dan Tenangkan Trauma

      Comment   


Sumut, Media Dinamika Global.Id - Pemulihan pascabanjir bandang dan longsor tidak berakhir saat air surut dan akses jalan kembali terbuka. Pada fase setelah tanggap darurat, masyarakat kerap menghadapi persoalan kesehatan yang menetap maupun berulang mulai dari keluhan fisik, terputusnya kontrol penyakit kronis, hingga beban psikologis yang memengaruhi fungsi keluarga, sekolah dan aktivitas kerja.

Merespons kebutuhan tersebut, Jejaring relawan bersama Leo Clubs MD 307 Indonesia melaksanakan pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan mental yang mandiri bagi masyarakat terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera selama bulan Desember 2025 hingga Januari 2026.

Pendampingan dirancang untuk membantu masyarakat, sebagai berikut 1. mengenali tanda bahaya (fisik maupun psikologis) secara dini, 2. melakukan dukungan awal yang aman bagi diri sendiri dan orang sekitar, serta, 3. menjaga rutinitas dasar pemulihan seperti tidur, hidrasi, nutrisi, kebersihan, dan penguatan dukungan sosial, 4. Intervensi ini juga mendorong akses rujukan yang tepat bagi kelompok rentan, termasuk anak, lansia serta warga dengan komorbid.

Kehadiran Leo Clubs dalam misi ini ditegaskan sebagai gerak kolektif anggota. Di lapangan para anggota hadir berdampingan dengan masyarakat terdampak memberikan dukungan, memastikan informasi pemulihan tersampaikan serta menguatkan solidaritas agar warga tidak menjalani fase pascabencana sendirian.

Renaldo Fajar Nugraha Susilo, President Leo Club MD 307 Indonesia, menegaskan bahwa kerja kemanusiaan perlu berbasis kebutuhan nyata dan berdampak terukur.

“Bencana memutus banyak hal sekaligus rutinitas, rasa aman, hingga akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Kami mendorong pendampingan yang membangun kapasitas warga agar mampu pulih dan berfungsi kembali secara mandiri,” ujarnya kepada awak media pada Jum'at (09-01-2026).

Sementara itu, Louis Valentino Chairus, Vice President Leo Club MD 307 Indonesia, menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dan disiplin tata kelola relawan.

“Respons yang baik adalah respons yang terkoordinasi. Kami memastikan kerja lapangan berjalan rapi. Berjejaring dengan masyarakat lokal, menjaga akuntabilitas dan menguatkan kesinambungan pendampingan agar manfaatnya tidak terputus setelah kegiatan selesai,” katanya.

Hal ini ditambahkan oleh Angeline Chen sebagai MDT (Treasurer) Leo Club MD 307 Indonesia, ia memastikan bahwa setiap upaya kemanusiaan dikelola secara cermat, efisien dan berorientasi pada pemulihan jangka menengah hingga panjang, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan dan mampu memperkuat kemandirian komunitas.

Pendampingan ini turut diperkuat oleh tim yang menjalankan fungsi teknis tata kelola dan pengorganisasian. R. Bg. Angelo Basario Marhaenis Manurung (Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Tarumanagara) sebagai Constitution and By Laws Committee Leo Club MD 307 Indonesia menekankan pentingnya desain pemulihan kesehatan mental yang dapat dipraktikkan komunitas. 

"Pemulihan psikologis yang mandiri berarti warga dibekali keterampilan dasar yakni menenangkan diri saat stres meningkat, menjaga fungsi harian, serta mengetahui kapan perlu mengakses bantuan lanjutan. Prinsipnya sederhana aman, manusiawi dan dapat dilanjutkan setelah pendampingan selesai,” ujarnya.

Joseph Aguslow menambahkan bahwa Ketepatan desain operasional menentukan kualitas dampak program. Pada situasi pascabencana, hal kecil menentukan dampak besar dengan alur koordinasi, pembagian peran dan ketepatan dukungan yang diberikan.

Aspek komunikasi publik dan penguatan jejaring juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan kegiatan. Melani Putri Saragih Rumahorbo dan Tiarma Simanjuntak berkontribusi dalam komunikasi jejaring lokal maupun di Jakarta, termasuk penguatan arus informasi lintas pihak serta desain visual untuk dokumentasi dan materi komunikasi. Peran ini membantu memastikan pesan edukasi, capaian kegiatan dan koordinasi dukungan tersampaikan secara jelas, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan mental yang mandiri ini diarahkan menjadi model kerja komunitas yang terstruktur dan berkelanjutan. Fokus akhirnya adalah mendorong komunitas untuk kembali berfungsi lebih sehat secara fisik, lebih stabil secara psikologis serta memiliki kemampuan mengambil keputusan kesehatan secara mandiri dalam keseharian. Dalam semangat we serve, Leo Clubs hadir bersama masyarakat terdampak melalui kerja kolektif para anggota yang bergerak, mendampingi dan menguatkan pemulihan.

Redaksi ||

Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan, Wabup dr.H. Irfan Berikan Apresiasi

      Comment   


Pemkab Bima, Media Dinamika Global.id.// Selain Penyerahan Sarana Usaha bagi Peserta Pelatihan Inkubasi Bisnis, Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima yang berlangsung Kamis (8/01/2026) juga dilakukan penyerahan Kartu Kepesertaan dan Santunan Klaim kepada Ahli Waris Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara memaparkan, pada kesempatan tersebut pihaknya menyerahkan secara simbolis 

santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada ahli waris almarhum Buniati dan Srimani, dengan pekerjaan sebagai Petugas Wilkerstat Tahun 2025 di BPS Kabupaten Bima dengan total manfaat Rp 397,8 juta.

Masih terkait santunan JKK ini, juga penyerahan secara simbolis kepada ahli waris Muslim, Perangkat Desa Rasabou Bolo dengan total manfaat Rp. 237,5 juta. Santunan tersebut mencakup komponen JKK Rp. 148,5 juta, Jaminan Hari Tua Rp. 13,5 juta, Beasiswa 1 orang anak sebesar Rp. 75 juta dari SD - lulus kuliah dan Jaminan Pensiun Berkala sebesar Rp. 399.700 yang akan diterima ahli waris setiap bulan.

Sementara itu, santunan Jaminan Kematian diserahkan secara simbolis kepada ahli waris Joni Cortis, Pemilik Usaha Warung Makan senilai Rp 42 juta.

Selain penyerahan santunan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Bima melakukan penyerahan secara simbolis Kartu Peserta kepada 7 orang Petani Tembakau dan Pekerja Rentan di wilayah Kabupaten Bima yang 

dilindungi melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT).

Para penerima kartu Kepesertaan sejarah simbolis tersebut yaitu M. Jaelani, Rusdin, Buyung, Taufik, Mawardin, Ramli dan M. Khafka yang merupakan pekerja rentan dari tujuh Kecamatan berbeda. 


Wabup dr. H. Irfan memberikan apresiasi atas komitmen pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam memenuhi hak para peserta program instansi tersebut. "Penyerahan santunan ini merupakan wujud nyata bahwa BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Bima hadir melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian". Terangnya.

Senada dengan Wabup, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bima Erlangga Priadi Jomantara berharap santunan tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, juga menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabag prokompi setda kabupaten bima Suryadin S.S.MSi (Sekjend MDG).



Kisruh Penolakan APBD oleh Unsur Pimpinan DPRD, Pemkab Bima Berikan Penjelasan

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Terkait adanya pemberitaan tentang cacat prosedural karena APBD ditolak oleh unsur DPRD dengan ini disampaikan bahwa: 

Semua tahapan pembahasan dokumen APBD mengikuti mekanisme yang diatur oleh alat kelengkapan Dewan itu sendiri. Jadi tidak ada pembahasan dokumen penganggaran yang dilakukan di luar mekaniknisme yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Terkait dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa APBD Kabupaten Bima TA. 2026 telah dilakukan penetapan oleh Bupati Bima melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 dan kemudian diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2025.

Perda tersebut, ditetapkan setelah melalui tahapan pembahasan bersama Eksekutif dengan DPRD, mulai dari Badan Musyawarah (Banmus) hingga Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III dengan agenda Penyampaian Laporan Banggar terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026, Penandatangan Keputusan DPRD Kabupaten Bima dan Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 28 November 2025.

Sesuai amanat Pasal 112 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Eksekutif menyampaikan dokumen Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026 kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, dimana dokumen beserta kelengkapan kertas kerjanya resmi diterima oleh tim evaluator provinsi pada BEKK BPKAD Provinsi NTB pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2026. Untuk kemudian pada Jum’at tanggal 19 Desember 2026 Pemkab Bima menerima Salinan Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.31-677 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Perda dimaksud secara daring melalui pelaksanaan Zoom Meeting.

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur NTB tentang Evaluasi dimaksud, Pemkab Bima melalui TAPD selanjutnya melakukan penyempurnaan agar selaras dengan perintah amanat evaluasi provinsi secara online, intens dan mendetail bersama Tim Evaluasi Provinsi. Kemudian, Pemkab Bima bersurat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 903.122.07.3/2025 tanggal 22 Desember 2026 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda APBD TA. 2026.

Tahapan pelaksanaan penyempurnaan hasil evaluasi provinsi telah dipenuhi dengan bukti terbitnya surat rekomendasi Tim Evaluator Provinsi yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Bima bersurat kepada Provinsi dengan Nomor 188/131/03.3/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Mohon Nomor Register Peraturan Daerah dengan melampirkan Rekomendasi Tim Evaluator Provinsi berserta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bima tentang APBD Kabupaten Bima Tahun 2026 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur Pimpinan DPRD. Kepala Biro Hukum Pemprov NTB menindaklanjutinya dengan memberikan nomor register melalui surat Nomor 100.3.2/865/KUM/2025 tanggal 30 Desember 2026 Perihal Pemberian Nomor Register Raperda Kabupaten Bima. 

Setelah mendapatkan Nomor Registrasi Raperda Kabupaten Bima dimaksud, Pemda Kabupaten Bima menetapkan Rancanngan Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026 nya menjadi Perda tentang APBD Kabupaten Bima TA. 2026. Artinya, penetapan ini dilakukan atas dasar taat azas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian pemerintah daerah menghargai perbedaan pandangan dan dinamika yang muncul berkaitan dengan pembahasan produk hukum tersebut.

Demikian penjelasan ini disampaikan 

Terima Kasih, Suryadin/Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab. Bima.(Sekjend MDG)

Polemik Aset Amahami, Fraksi NasDem dan Merah Putih Usul Bentuk Pansus Aset.

      Comment   


Kota Bima. Media Dinamika Global.id_Polemik penguasaan aset Pemerintah Kota Bima di kawasan Ama Hami kian memanas. Menyikapi dugaan penguasaan lahan pemerintah oleh oknum warga, dua fraksi di DPRD Kota Bima, yakni Fraksi NasDem dan Fraksi Merah Putih (Gerindra–PDIP), resmi mengajukan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset.


Surat usulan pembentukan Pansus tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Bima. Langkah ini diambil menyusul banyaknya aset daerah yang dinilai bermasalah, tidak tertata, bahkan berpotensi lepas dari penguasaan pemerintah.

Salah satu aset yang kini menjadi sorotan publik adalah lahan milik Pemkot Bima di kawasan Ama Hami yang direncanakan untuk pembangunan kolam retensi pengendali banjir, namun diduga telah dikuasai oknum warga dan dipagari seng.

“Surat resmi pembentukan Pansus Aset sudah kami ajukan ke pimpinan dewan,” tegas Edi, anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi NasDem, Jumat (9/1/2026).

Edi menjelaskan, secara kelembagaan usulan tersebut akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, Pansus Aset sangat penting untuk melakukan inventarisasi menyeluruh, penelusuran status hukum, serta pengamanan aset daerah yang selama ini rawan diklaim atau dialihkan secara sepihak.

“Ini bukan kepentingan politik, tetapi murni upaya penyelamatan aset daerah agar tidak terus merugikan keuangan daerah dan kepentingan publik,” tegasnya.

Pansus nantinya akan memanggil OPD terkait, BPKAD, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan aset Pemkot Bima.

Sorotan masyarakat, lanjut Edi, semakin meluas karena banyak aset pemerintah diduga dikuasai oknum warga tanpa dasar hukum yang jelas. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh DPRD, sejumlah aset yang sebelumnya telah diserahkan Pemkab Bima kepada Pemkot Bima justru dialihkan secara sepihak.

“Di sinilah dibutuhkan keseriusan antara legislatif dan eksekutif untuk meluruskan persoalan aset agar tidak terus berulang,” ujarnya.

Ia menegaskan, DPRD juga ingin mengetahui secara detail dokumen kepemilikan aset yang dimiliki eksekutif, apakah telah tertata dengan baik atau justru bermasalah.

Terlebih, baru-baru ini Pemkot Bima menerima ratusan aset hasil penyerahan dari Pemkab Bima, sehingga momentum ini dinilai tepat untuk memperjelas seluruh data dan dokumen aset daerah.

“Jangan sampai aset strategis pemerintah terus diklaim seenaknya oleh oknum tertentu,” tegas Edi.

Sebagai informasi, salah satu lahan aset Pemkot Bima di Ama Hami saat ini telah dipagar seng oleh oknum warga, padahal lokasi tersebut telah dikontrak untuk pembangunan kolam retensi dengan nilai proyek mencapai Rp69 miliar.

Kini publik mempertanyakan, apakah proyek strategis pengendalian banjir tersebut dapat berjalan, atau justru terhambat akibat carut-marut pengelolaan aset daerah.(red)

BMWI Sambut Positif Rencana Pembangunan Mall di Bima

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.id.– Wakil Ketua Umum DPP Barisan Muda Wirausaha Indonesia (BMWI), Ners Ijhul, memberikan tanggapan positif terhadap rencana pembangunan mall di Bima. Menurutnya, Bima merupakan daerah potensial untuk pengembangan bisnis dan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ia menilai, sebagai kota madya dengan jumlah penduduk terpadat di Pulau Sumbawa, Bima memiliki fasilitas umum yang cukup lengkap serta pertumbuhan sektor pendidikan yang sangat pesat. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi masuknya investasi sektor perdagangan dan jasa.

“Kehadiran mall tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan, mengingat Bima memiliki potensi pariwisata yang menarik,” ujarnya.

BMWI, lanjutnya, menyambut baik investor yang ingin berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia mengajak generasi aktivis dan LSM untuk mendukung upaya pemerintah mendorong kemajuan daerah, selama pembangunan dilakukan melalui kajian yang wajar dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Sekjend MDG)

Beri Rasa Aman Bagi Warga,Serka Sudirman Babinsa Desa Poja Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling

      Comment   


Sape.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman Anggota Koramil 1608-03/Sape Serka Sudirman Babinsa Desa Poja Kecamatan Sape beserta 1 orang anggota melaksanakan kegiatan Patroli Siskamling dalam rangka memantau situasi wilayah dan mengantisipasi perkembangan situasi diwilayah kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.(09/01/2026)

Pada Pukul 20.00 wita anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Poja Kec.Sape di lanjutkan dengan Pemantauan Situasi Wilayah Sambil memberikan Himbauan kepada warga Desa agar tidak melakukan Hal-hal yang Negatif seperti Penjualan Miras, transaksi Narkoba, dan tidak boleh membawa Senjata Tajam maupun barang-barang yang di larang.

Patroli Siskamling yang dilakukan oleh Anggota Koramil 1608-03/Sape juga melibatkan Aparat pemerintah Desa Poja Kecamatan Sape,Tokoh agama,Toda dan masyarakat dalam  menjaga ketertiban yang ada khusus nya di waktu malam hari.



Anggota Koramil 1608-03/Sape juga memberikan Himbauan kepada warga Desa Poja Kecamatan Sape seperti halnya Banyak sekali kejadian rata-rata akibat anak muda yang tidak bisa mengontrol emosi,akibat minuman keras,hindari kegiatan yang negatif yang merugikan diri sendiri.saat hujan di malam hari,selalu waspada terhadap banjir tanah longsor dan  gangguan listrik mengakibatkan terjadinya kebakaran.

Kegiatan Patroli dilaksanakan  di tempat-tempat yang di anggap rawan terjadinya tindak kejahatan, seperti Fasilitas umum dan tempat-tempat yang biasa dijadikan tongkrongan anak-anak muda serta pemukiman warga yang padat penduduk dan patroli tersebut di laksanakan secara bergantian ataur bergiliran dimana warga juga turut hadir.

Danramil 1608-03/Sape Lettu Inf Ruslin saat dikonfirmasi Patroli Siskamling ini akan terus dilakukan guna untuk memastikan situasi di wilayah tetap aman dan nyaman sehingga masyarakat dapat beristirahat dengan tenang, Ucapnya.

Keterlibatan Unsur terkait sangat diharapkan dalam kegiatan Patroli Siskamling ini disamping menjaga Kamtibmas di wilayah agar tercipta akan menciptakan hubungan Emosinal yang sangat erat antara TNI dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.

Salah Satu warga yang mengikuti Patroli Siskamling menyatakan Kami sangat senang dengan ada nya kegiatan Patroli Siskamling yang di laksanakan oleh Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-03/Sape khusus nya malam hari Kami merasa aman dan harapan Kami sebagai masyarakat dengan kegiatan ini tindak kejahatan seperti, pencurian, perkelahian dll dapat kita cegah sedini mungkin.

Kegiatan Berlangsung dengan Lancar tertib dan sukses.

(Team.MDG.03)

Kolaborasi Komandan Kodim 1608/Bima dan Pemerintah Bima Gelar Karya Bhakti Bersihkan Jalan Lintas Bima-Sape

      Comment   

Bima,Mediadinamikaglobal.id–Komandan Kodim 1608/Bima bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bima, didampingi Koramil 1608-06/Wawo, melaksanakan kegiatan karya bhakti pembersihan bahu 
jalan sepanjang ruas jalan lintas Bima-Sape, Kecamatan Wawo,Kabupaten Bima,Nusa TenggaraBarat(NTB),padaJum'at(9/1/2026) Sekitar pukul 07.30 Wita. 

Kegiatan yang diikuti oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan S.Kom., M.Sc, Kadis PUPR Kab. Bima Taufikurrahman ST.,MT, Kadis DLH Fatururahmam M.S.i, Sekda Kab.Bima Ade Linggi Ardi S.E, Camat Wawo Syarifudin Bahsyar S. Sos, Korwil Dikbudpora Kecamatan Wawo Ismail, S. Pd, Danramil 1608-06/Wawo Kapten Inf Armansyah, Danramil 1608-03/Sape Kapten Inf. Ruslin, Pasi ops Kodim 1608/Bima Lettu Inf  Heri, Kapolsek Wawo Iptu Iksan SH, kepala Desa Se-Kec. Wawo, Tokoh agama dan masyarakat Kec. Wawo. 

Adapun Personil yang terlibat yakni Koramil 1608-06/Wawo sebanyak 50 orang, Koramil 1608-03/Sape berjumlah 10 Orang, Polsek Wawo berjumlah 15 orang, dan Satpol PP berjumlah 50 orang, Dinas Kesehatan Kab.Bima berjumlah 50 orang serta DLH Kab Bima berjumlah 50 orang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan jalan, memastikan kelancaran lalu lintas dan mencegah penumpukan sampah disepanjang jalan lintas Bima Sape yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta merusak pemandangan. 

"Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari gotong royong yang menjadi budaya bangsa kita. Selain membersihkan jalan, kita juga ingin mempererat hubungan antara TNI dengan pemerintah dan masyarakat," ujar Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S. Kom., M. Sc. 

Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy yang turut hadir menambahkan, kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan benar. 

"Kita harapkan setelah kegiatan ini, masyarakat semakin peduli dengan kebersihan lingkungan sekitar dan tidak lagi membuang sampah sembarangan di jalan," katanya.

Selama pelaksanaan, peserta berhasil mengumpulkan dan mengangkut sampah ke mobil sampah yang kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Kegiatan berjalan lancar dan mendapat dukungan antusias pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Camat Wawo, muspika Kecamatan Wawo, Kapolsek Wawo termasuk guru, UPT dan para Kepala desa se-Kecamatan Wawo serta anggota Sat Pol. PP Kecamatan Wawo, yang juga turut berpartisipasi secara sukarela, membawa alat pembersih sendiri untuk membantu membersihkan area sekitarnya. 

Sementara, Danramil 1608-06/Wawo Kapten Inf. Armansyah memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaan kegiatan ini. "Kami sangat bersyukur kegiatan karya bhakti ini berjalan dengan sangat baik dan mendapat dukungan luar biasa dari semua pihak. Sebagai unsur yang berada di garis depan, kami melihat betapa pentingnya kolaborasi seperti ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, kondisi jalan lintas Bima-Sape sepanjang Wilayah Kecamatan Wawo yang sebelumnya banyak tumpukan dan sampah yang berserakan di pinggir jalan juga sudah mengeluarkan bau yang tak sedap sehingga mengganggu aktivitas masyarakat serta semak belukar sepanjang jalan telah menunjukkan perbaikan signifikan setelah kegiatan ini. 

"Selain kebersihan yang meningkat, saya juga merasakan antusiasme dari semua pihak yang terlibat yang begitu tinggi untuk menjaga lingkungannya di desa masing-masing," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa kerja sama ini menjadi contoh bagi seluruh wilayah koramil. "Kegiatan ini membuktikan bahwa ketika TNI-POLRI, pemerintah, dan masyarakat bergandengan tangan, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Kami berharap ini bukan hanya satu kali kegiatan, melainkan awal dari gerakan kebersihan berkelanjutan di Kecamatan Wawo," jelasnya.(Mdg05) 

Resmi Mendaftar, Dua Kandidat Berebut Kursi Ketua PSSI NTB

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id.// Dua kandidat resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Asprov PSSI) NTB. Mereka adalah politisi Partai Golkar NTB, Baihaqi dan politisi Gerindra NTB Ali Usman Ahim.

Keduanya mendaftar sebagai bakal calon Ketua Asprov PSSI NTB, di Sekretariat Komite Pemilihan, Kantor KONI NTB, Sabtu (29/11/2025). Sekretaris Komite Pemilihan Calon Ketua Asprov PSSI NTB Febrian Anindita menjelaskan pendaftaran dibuka sejak 25 - 29 November 2025.

Sejauh ini, ada dua kandidat yang telah mengonfirmasi mendaftar hingga Sabtu (29/11/2025) siang. Pendaftaran calon Ketua Asprov PSSI NTB bakal ditutup pada Sabtu (29/11/2025) pukul 20.00 WITA.

"Sementara dua calon yang mendaftar. Pak Baihaqi dan Pak Ali Usman Ahim," kata Febrian di Kantor KONI NTB, Sabtu (29/11/2025).

1. Uang pendaftaran Rp100 juta

Tim Pemenangan Baihaqi menunjukkan dukungan pemilik suara untuk maju dalam bursa pemilihan Ketua Asprov PSSI NTB, Sabtu (29/11/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Dalam Kongres Biasa Asprov PSSI NTB pada 22 November lalu, disepakati adanya syarat tambahan dalam bursa pemilihan Ketua Asprov PSSI NTB. Bakal calon Ketua Asprov PSSI NTB membayar uang pendaftaran sebesar Rp100 juta.

Persyaratan tambahan itu, kata dia, telah disepakati oleh semua klub yang tergabung dalam Asprov PSSI NTB dalam Kongres Biasa. "Uang pendaftaran Rp100 juta ditetapkan melalui kongres kemarin. Kami hanya menjalankan mandat kongres. Jadi bukan kami yang menentukan," terangnya.

Setelah masa pendaftaran berakhir, selanjutnya komite pemilihan melakukan verifikasi berkas pendaftaran para kandidat bakal calon Ketua Asprov PSSI NTB pada 30 November hingga 2 Desember 2025. Kemudian masa perbaikan berkas pada 4 - 5 Desember 2025.

Pada 6 Desember, komite pemilihan akan mengumumkan daftar calon sementara (DCS) Ketua Asprov PSSI NTB. Selanjutnya, penetapan daftar calon tetap (DCT) Ketua Asprov PSSI NTB pada 14 Desember mendatang.

Sedangkan pemilihan Ketua Asprov PSSI NTB dijadwalkan pada 21 Desember 2025 di Kota Mataram. Dia menyebut jumlah pemilik hak suara (voters) sebanyak 39 orang. Dalam tahap pendaftaran ini, komite pemilihan hanya mensyaratkan bakal calon Ketua Asprov PSSI NTB minimal didukung satu klub sepakbola yang menjadi anggota Asprov PSSI NTB.

2. Alasan Baihaqi maju perebutkan kursi Ketua Asprov PSSI NTB

Bakal calon Ketua Asprov PSSI NTB Baihaqi (tengah). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Usai mendaftar, Baihaqi mengungkapkan alasan maju dalam bursa perebutan kursi Ketua Asprov PSSI NTB. Dia mengatakan bahwa kepengurusan Asprov PSSI NTB periode 2021-2025 berjalan baik. Namun, dia menginginkan agar kepengurusan Asprov PSSI NTB berikutnya lebih baik lagi.

"Saya ingin membawa pesepakbola NTB maju dan berprestasi. Maju dalam konteks bagaimana menciptakan ekosistem persepakbolaan ini. Bagaimana multiplier effect sepakbola bisa dimaksimalkan dari sisi ekonomi. Maka jenjang turnamen bisa terlaksana dengan baik," kata Baihaqi.

Selanjutnya, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB itu berjanji akan membawa sepakbola NTB berprestasi. Salah satu strategi yang akan dilakukan menggelar kompetisi sebanyak-banyaknya. Menurutnya, semakin banyak kompetisi yang dilaksanakan maka peluang sepakbola untuk berprestasi akan terbuka lebar.

"Ketika kita bisa menjalankan kompetisi reguler secara bertahap maka bukan tidak mungkin klub-klub sepakbola NTB bisa berlaga di liga 3 dan liga 2. Persoalannya bukan dilihat dari finansial saja. Kita punya persoalan yang berbeda-beda. Kita identifikasi persoalannya, mencarikan solusi terbaik supaya yang lolos liga 4 bisa berlaga di liga 3, liga 2 bahkan sampai liga 1," kata dia.

Baihaqi juga menaruh perhatian untuk kompetisi sepakbola jenjang usia dini. Menurutnya, kompetisi sepakbola usia dini sangat penting untuk menjaring pemain sepakbola berbakat di NTB. Kubu Baihaqi mengklaim didukung sebanyak 26 voters atau pemilik suara dari 39 voters dalam kongres pemilihan Ketua Asprov PSSI NTB pada 21 Desember mendatang.

3. Ambisi membawa sepakbola NTB naik kelas

Bakal calon Ketua Asprov PSSI NTB Ali Usman Ahim menyerahkan berkas pendaftaran, Sabtu (29/11/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Sementara, bakal calon Ketua Asprov PSSI NTB Ali Usman Ahim mengatakan alasannya ikut maju memperebutkan kursi Ketua Asprov PSSI NTB pada demi kemajuan sepakbola NTB. Dia punya ambisi besar untuk membawa sepakbola NTB naik kelas. Bukan saja bisa bersaing di tingkat regional tetapi juga tingkat nasional dan bersaing di kompetisi tertinggi sepakbola Indonesia.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, politisi Gerindra NTB itu akan melakukan penguatan pembinaan pada usia dini. Menurut dia, atlet berkualitas tidak mungkin terbangun tanpa memperkuat pembinaan pada usia dini. Keberadaan Sekolah Sepak Bola (SSB) akan menjadi perhatiannya.

Dia juga akan memastikan seluruh kompetisi sepakbola di NTB berjalan profesional dan berkesinambungan. Menurutnya, kompetisi sepakbola yang rutin dan berkualitas menjadi kunci dalam memunculkan atlet-atlet terbaik untuk kemajuan sepakbola NTB.

Ali Usman Ahim mengaku telah mendapatkan dukungan 14 voters dari 21 voters di Pulau Lombok. Dia akan turun ke Sumbawa untuk menambah dukungan dari para voters demi memajukan sepakbola NTB.(Sekjend MDG)

Gubernur NTB Tegaskan Jabatan Bukan Hak, Wajib Dievaluasi Kinerjanya

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id.– Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si., menegaskan jabatan dalam pemerintahan bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kinerja nyata. Hal tersebut disampaikan gubernur saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB (9/1/2025).

Gubernur NTB menyampaikan pelantikan ini merupakan hasil evaluasi kinerja selama lebih dari sepuluh bulan. Dikatakannya, penataan jabatan dilakukan, untuk memastikan birokrasi Pemprov NTB bekerja lebih efektif, profesional, dan selaras dengan visi pembangunan daerah serta visi pemerintah pusat.

“Saya tidak memiliki beban politik dengan siapapun. Penilaian dilakukan secara obyektif berdasarkan loyalitas terhadap visi kepemimpinan, komitmen, dan kinerja,” tegasnya.

Seluruh pejabat yang dilantik menandatangani kontrak kinerja dan dievaluasi secara terukur, baik melalui sistem internal pemerintahan maupun penilaian kepuasan masyarakat.

“Kita sudah kehilangan hampir satu tahun. Sekarang saatnya mesin pemerintahan ini berlari, mengejar target dan visi pembangunan NTB,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, agar menjalankan fungsi kepemimpinan dan pembinaan secara tegas, khususnya dalam menegakkan disiplin aparatur. Kelalaian dalam pembinaan menjadi tanggung jawab langsung pimpinan OPD.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi dan mutasi, antara lain Kepala Satpol PP NTB Fathul Gani menjadi Asisten I Setda NTB, Asisten I Setda NTB Fathurrahman menjadi Kepala BPSDMD NTB. Sementara itu, Kepala DP3AP2KB NTB Surya Bahari menjadi Kepala Bakesbangpoldagri NTB. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Masyhuri menjadi Kepala Dinas Sosial PPA NTB, Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaluddin Malady menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB. Lainnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Aidy Furqan menjadi Kepala Disnakertrans NTB, Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjadi Pelaksana Kepala BPBD NTB, Kepala BPSDMD NTB Baiq Nelly Yuniarti menjadi Kepala Bappeda NTB.

Pada acara tersebut, dilantik pula, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Ahsanul Khalik menjadi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Sosial NTB Nunung Triningsih menjadi Kepala Satpol PP NTB. Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi menjadi Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB, Kepala Dispora NTB Wirawan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Kepala Biro AP Setda NTB Izzudin Mahili menjadi Kepala Biro Perekonomian dan AP Setda NTB. Adapun Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Iqbal mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta meniatkan pengabdian sebagai ibadah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur yang menunjukkan kinerja sungguh-sungguh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Sekjend MDG)