Media Dinamika Global

Senin, 20 Juli 2026

DPR RI Gelar Kunker di Kantor Gubernur Provinsi Maluku


Maluku, Media Dinamika Global.id.-- Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Senin (20/07/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi daerah serta memastikan percepatan penyusunan regulasi yang berpihak pada pembangunan wilayah berbasis kepulauan.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah isu krusial menjadi fokus perhatian bersama, seperti pengentasan kemiskinan di kawasan 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan), kewenangan pengelolaan ruang pesisir dan laut, serta formulasi dana khusus kepulauan. Langkah penguatan ini dirancang guna mewujudkan keadilan fiskal sekaligus mengikis kesenjangan pembangunan akibat perencanaan yang selama ini dinilai cenderung bias darat.

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa regulasi ini harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan (blue economy) serta melindungi hak ulayat dan kearifan lokal masyarakat adat.

"Kami ingin memperlihatkan kepada negara bahwa daerah yang berbasis kepulauan memiliki fungsi strategis dalam ekonomi kelautan. Regulasi ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi pendapatan negara dan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan langsung bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," ujar Mercy.


Pasca diterbitkannya Surat Presiden (Surpres) pada Januari 2026, agenda pembahasan akan dilanjutkan pada penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara menyeluruh antara pemerintah dan DPR RI. Pansus DPR RI berkomitmen penuh mengawal proses harmonisasi ini demi tercapainya pemerataan pembangunan nasional yang berkeadilan.(Sekjend MDG)

Gekrafs NTB Bahas Tantangan Pelaku Ekonomi Kreatif Lewat Talkshow OBOR

Ketua DPW Gekrafs NTB Yeyen Seprian Rachmat saat sambutan, (Ist/Surya

MATARAM, Media Dinamika Global - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Talkshow Obrolan Ekonomi Kreatif (OBOR) bertajuk “Jalan Terjal Pelaku Ekonomi Kreatif” di Sayung Hotel Restaurant, Kota Mataram, Senin (20/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum diskusi dan kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, komunitas, serta pelaku ekonomi kreatif untuk membahas berbagai tantangan dan peluang pengembangan sektor ekonomi kreatif di NTB.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Dr. Ufran dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Ketua DPC Gekrafs Karo Sumatera Utara Amsal Sitepu, serta Wakil Ketua Umum KABIN NTB Bidang Koperasi, UMKM, dan Ekonomi Kreatif Anas Amrullah. Acara juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia, anggota DPRD NTB, pengurus Gekrafs, akademisi, komunitas, dan para pelaku ekonomi kreatif.

Gubernur NTB yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengapresiasi inisiatif DPW Gekrafs NTB dalam menyelenggarakan forum tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti OBOR memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah dan terus dilakukan.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPW Gekrafs Provinsi NTB serta Jajaran yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Obrolan Ekonomi Kreatif ini. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah,” ujarnya.

Ahmad Nur Aulia menilai ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa visi Gekrafs sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang diusung Pemerintah Provinsi NTB.

“Gekrafs memiliki misi yang sejalan dengan semangat membangun NTB Makmur Mendunia. Ini menjadi modal penting dalam membangun sinergi antara pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif,” katanya.

Menurutnya, perkembangan sektor ekonomi kreatif yang saat ini mencakup 17 subsektor dan terus berkembang menuju 21 subsektor membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.

Sementara itu, Ketua DPW Gekrafs NTB Yeyen Seprian Rachmat mengatakan bahwa kegiatan OBOR dirancang sebagai ruang dialog terbuka guna menggali berbagai persoalan, peluang, serta strategi pengembangan ekonomi kreatif di NTB.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

“Melalui kegiatan ini kami berharap lahir berbagai gagasan dan langkah konkret yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di NTB, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Yeyen.

Setelah sesi talkshow selesai, lanjut sesi foto bersama, dan kemudian dilanjutkan diskusi interaktif bersama para narasumber.

Redaksi |

Babinsa Desa Naru Koramil 1608-03/Sape Gelar Patroli Siskamling, Ajak Warga Jaga Keamanan Lingkungan


Bima.NTB.Media Dinamika Global.di 20 Juli 2026 – Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Babinsa Desa Naru, Sertu Syarif bersama satu anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Senin (20/7/2026) malam.

Patroli yang dimulai pukul 20.00 Wita tersebut bertujuan memantau situasi wilayah serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Kegiatan ini turut melibatkan dua personel Koramil, tiga aparat desa, serta enam warga masyarakat. Sasaran patroli meliputi kawasan permukiman warga dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda.


Rangkaian patroli diawali dengan keberangkatan personel Koramil menuju Desa Naru pada pukul 20.10 Wita. Lima menit kemudian, rombongan tiba di lokasi dan langsung melakukan pemantauan situasi wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa memberikan imbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. Warga juga diminta menghindari segala bentuk perselisihan yang berpotensi menimbulkan perkelahian, khususnya yang dipicu oleh konsumsi minuman keras.

Selain itu, masyarakat, terutama kalangan pemuda, diingatkan untuk tidak mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Setelah memberikan imbauan kepada masyarakat, personel Koramil melanjutkan pemantauan di wilayah desa binaan hingga kegiatan berakhir pada pukul 21.20 Wita.

Secara keseluruhan, kegiatan Patroli Siskamling berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.(Team.MDG.03)

Prasetyo Hadi Mensesneg Menyampaikan Keterangan Pers Usai Rapat dengan DPR RI di Jakarta




Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers usai rapat bersama bersama Pimpinan DPR RI terkait penyeberangan perintis di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (20/07/2026).





Dalam keterangannya, Mensesneg menyampaikan bahwa rapat tersebut menyepakati solusi kebutuhan anggaran penyeberangan perintis, yakni sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan Rp70 miliar untuk Pelni, sebagai bentuk prioritas dan atensi utama pemerintah. Selain itu, disepakati pula skema pendanaan untuk Damri serta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Perhubungan senilai Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun untuk semester kedua tahun 2026, guna memastikan layanan transportasi perintis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap berjalan tanpa hambatan.

Slamet Ariyadi Membawa Napas Baru Menuju Pemilu 2029, Selamat dan Sukses


Banyak selamat Saudaraku ke Ketua Umum BM PAN, Slamet Ariyadi MemBawa Napas Baru Menuju Pemilu 2029.

JAKARTA, Media Dinamika Global.id.-- Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) secara resmi menetapkan Slamet Ariyadi sebagai Ketua Umum BM PAN Periode 2026-2031 dalam Kongres VII.

Banyak selamat Saudaraku ke Ketua Umum BM PAN: Slamet Ariyadi MemBawa Napas Baru Menuju Pemilu 2029.

Polsek Rasanae Timur Gelar Rawan Pagi, Wujudkan Kelancaran Arus Lalu Lintas di Jam Sibuk


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), personel Polsek Rasanae Timur melaksanakan kegiatan Pergelaran Rawan Pagi di sejumlah titik rawan kepadatan arus kendaraan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, (20/7/2026) pukul 07.00 WITA, di beberapa ruas jalan yang menjadi jalur aktivitas masyarakat dan Pelajar pada pagi hari di Wilayah Hukum Polres Bima Kota.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kapolsek Rasanae Timur IPTU Kuntho T. Prakoso, S.H., menjelaskan bahwa kegiatan Pergelaran Rawan Pagi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam sibuk.

Selain melaksanakan pengaturan lalu lintas, personel juga membantu penyeberangan para pelajar dan masyarakat, terutama di sekitar lingkungan sekolah, guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kehadiran personel Polri di lapangan mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu menciptakan situasi lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar, sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat serta tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh pengguna jalan.(Sekjend MDG)

Polres Bima Kota Gelar Nobar Final Piala Dunia FIFA 2026, Pererat Kedekatan Polri dan Masyarakat


Kota Bima Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka memberikan ruang hiburan yang aman sekaligus mempererat kebersamaan antara Polri dan masyarakat, Polres Bima Kota dan Polsek Jajaran Polres Bima Kota menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Final Piala Dunia FIFA 2026, Pada Senin (20/7/2026) Pukul 03.00 WITA.

Kegiatan nobar tersebut dilaksanakan di Halaman Mapolres Bima Kota dan Polsek Jajaran, dengan menghadirkan suasana kebersamaan bagi para pecinta sepak bola untuk menyaksikan partai puncak ajang Final Piala Dunia FIFA 2026 antara Tim Spanyol melawan Argentina itu berlangsung meriah dengan dihadiri sekitar Ratusan penonton.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., menjelaskan Kegiatan Nobar tersebut menjadi ajang kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Warga tampak antusias menyaksikan pertandingan bersama, sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif melalui kegiatan positif.

“Kami ingin menghadirkan Polri yang dekat dengan masyarakat. Nonton bareng ini bukan sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola dunia, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, kebersamaan, dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” Ucap Kapolres Bima Kota.



Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga keamanan lingkungan dan tidak ragu menghubungi layanan Call Center 110 Polri apabila membutuhkan bantuan atau menemukan adanya gangguan kamtibmas. Polres Bima Kota akan terus hadir memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.(Sekjend MDG)

BREAKING NEWS: KPK OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan, Uang Tunai dan Dokumen Proyek Disita

Bupati Lombok Barat, (Ist/Surya)

LOMBOK BARAT, Media Dinamika Global – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan terbaru dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 19 orang diamankan dalam operasi tersebut, sementara tujuh orang, termasuk Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini, dibawa ke Jakarta pada Senin (20/7/2026) malam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa lembaga antirasuah melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian berujung pada operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

"Benar, KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Menurut KPK, seluruh pihak yang diamankan lebih dahulu menjalani pemeriksaan awal di Markas Brimob Lombok Barat. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tujuh orang diputuskan untuk dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Tim kemudian akan membawa tujuh orang di antaranya ke Jakarta malam ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Salah satunya adalah Bupati Lombok Barat," jelasnya.

Selain mengamankan para pihak, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai pecahan rupiah serta beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

KPK menyebut perkara tersebut diduga berkaitan dengan adanya penerimaan oleh Bupati Lombok Barat yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun hingga kini, lembaga antirasuah belum mengumumkan pihak-pihak yang berstatus tersangka karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Perkembangan ini sekaligus menjawab tanda tanya publik setelah sebelumnya tim KPK memasang segel pada ruang kerja Bupati Lombok Barat dan ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ratnawi.

Penyegelan dua ruangan strategis tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Saat itu, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan penyegelan, meski beredar informasi yang mengaitkannya dengan penyelidikan proyek-proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat.

Kini, melalui keterangan resmi KPK, perkara tersebut diduga berkaitan dengan penerimaan yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Meski demikian, KPK masih terus mendalami perkara dan belum menyampaikan konstruksi lengkap kasus maupun identitas seluruh pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Publik kini menantikan hasil pemeriksaan lanjutan di Jakarta, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dan pengungkapan nilai uang yang diamankan dalam operasi tersebut. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum menyampaikan perkembangan resmi kepada masyarakat.

Media Dinamika Global akan terus memantau dan memperbarui perkembangan kasus ini berdasarkan keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Redaksi |

Polres Bima Kota Amankan Pelaksanaan Eksekusi Lahan di So Lolu Desa Perangina Sape


Sape, Media Dinamika Global.id.-- Polres Bima Kota melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi lahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kelas I B Bima di kawasan So Lolu, Dusun Wodi, Desa Perangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, pada Senin (20/7/2026) pukul 09.00 WITA.

Pengamanan dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Bima Kota AKP Masdidin, S.H., dengan melibatkan 85 personel gabungan yang ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi eksekusi.

Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto, S.I.K., M.M., melalui Kabag Ops AKP Masdidin, S.H., menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Pengadilan Negeri Kelas I B Bima guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian melakukan pengamanan terhadap seluruh tahapan eksekusi yang dilaksanakan oleh tim Pengadilan Negeri Kelas I B Bima, mulai dari proses pengosongan objek lahan hingga penyerahan objek lahan kepada pihak pemohon sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.


Selama kegiatan berlangsung, personel Polres Bima Kota mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada seluruh pihak yang berada di lokasi, sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar tanpa menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban masyarakat.


Polres Bima Kota berkomitmen memberikan dukungan pengamanan terhadap setiap pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat serta untuk menjamin kepastian hukum.(Sekjend MDG)

Pemprov Lampung Perkuat Pengelolaan APBD Berbasis Kinerja Dorong Pembangunan Berkualitas.


Bandar Lampung - Mediadinamikaglobal.Id || Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi harus menjadi alat untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin 20 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. 

Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

"Kami meyakini bahwa seluruh pandangan tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen bersama agar tata kelola pemerintahan semakin baik, pembangunan semakin tepat sasaran, dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat," ujar Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa jawaban rinci atas seluruh pandangan fraksi telah dituangkan dalam Buku Jawaban Gubernur yang menjadi satu kesatuan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah memastikan tata kelola keuangan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,28 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,98, angka kemiskinan menurun menjadi 9,66 persen, Gini Ratio berada pada angka 0,287, inflasi sebesar 1,25 persen atau menjadi yang terendah kedua secara nasional, serta Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 4,21 persen.

Di sisi lain, Gubernur mengakui masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya terkait Indeks Demokrasi Indonesia Lampung yang sempat mengalami penurunan sebelum kembali meningkat pada 2025.

Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan APBD harus mampu menghasilkan manfaat yang terukur melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan demokrasi yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah perbaikan melalui optimalisasi pendapatan daerah, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program pembangunan, serta peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi.

Menurut Gubernur, setiap program pembangunan akan diarahkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sesuai prinsip value for money, sehingga setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat yang optimal.

Pada sektor pendapatan daerah, Gubernur menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai 86,70 persen dari target yang ditetapkan. Persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara nominal mengalami penurunan sekitar Rp738 miliar. 

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemberlakuan skema opsen pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan melalui inovasi pengelolaan pendapatan serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai 85,57 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Gubernur menegaskan bahwa ukuran keberhasilan belanja daerah tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya tingkat serapan anggaran, melainkan sejauh mana program pembangunan terlaksana secara efektif, tepat sasaran, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak DPRD Provinsi Lampung untuk terus memperkuat sinergi dalam setiap tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan bukan hanya menghadirkan laporan keuangan yang baik, tetapi juga mewujudkan pembangunan yang merata, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Lampung.

"Yang ingin kita wujudkan bukan hanya sekadar laporan keuangan yang baik, tetapi pembangunan yang semakin merata, pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat," pungkas Gubernur. ( Fs/Red)