Media Dinamika Global

Jumat, 19 Juni 2026

Sensus Ekonomi Kabupaten Bima Tahun 2026 Resmi Dimulai

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Tarian pembukaan, pemukulan gong dan pemasangan tanda pengenal petugas sensus dalam prosesi Apel Pencanangan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Jumat (19/6) di Halaman Kantor Bupati Bima menandai dimulainya Sensus Ekonomi Tahun 2026 melalui pendataan ekonomi secara menyeluruh oleh Badan PusatStatistik (BPS) Kabupaten Bima. 

Pada apel yang turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) para Kepala Perangkat Daerah terkait, mitra kerja BPS dan para petugas lapangan Sensus Ekonomi tersebut, Bupati Bima yang diwakili‎ Kepala Bappeda Hariman, SE., M.Si dan bertindak sebagai pembina apel menegaskan pentingnya akurasi data dalam menentukan arah kebijakan daerah.

"Untuk mewujudkan Kabupaten Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan memerlukan fondasi data yang berkualitas sebagai dasar dan pedoman dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan yang terukur, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang," Ujarnya.

Hariman menambahkan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 ini nantinya akan membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan berbasis potensi wilayah. Mengingat, setiap kecamatan di Kabupaten Bima memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa.

Di akhir sambutannya, Kepala Bappeda menginstruksikan kepada para petugas lapangan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat agar menjunjung tinggi profesionalisme.

"Sampaikan tujuan sensus dengan baik, catat setiap jawaban secara teliti dan layani masyarakat dengan sikap santun. Profesionalisme harus menjadi pedoman utama karena kalian memiliki peran penting dalam memastikan kualitas data yang dikumpulkan". Tegasnya.

Dalam Apel Pencanangan Sensus Ekonomi tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima, Lalu Yuriade Mulana, S.ST., M.E., menjelaskan, Sensus Ekonomi tersebut ditujukan untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian, mengetahui persebaran dan potensi usaha. 

Upaya ini, menyediakan data dasar bagi perencanaan pembangunan, serta mendukung penyusunan kebijakan ekonomi daerah dan nasional.

Pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bima akan dilakukan dari rumah ke rumah (door-to-door) dan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. 

Selanjutnya pada periode 1 sampai dengan 15 September 2026 akan dilaksanakan tahap pemeriksaan dan pembersihan data guna memastikan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan.

"Untuk menyukseskan pendataan tersebut, BPS mengerahkan 537 petugas terdiri dari 198 laki-laki dan 339 perempuan yang tersebar di 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Bima". Imbuhnya (MDG05).

Beragam Paket Bantuan Diserahkan saat Ngopi Bareng Selasa Menyapa Wawo

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Sesi "Ngopi Bareng" Kegiatan Selasa Menyapa Kecamatan Wawo yang berlangsung di Lapangan Desa Raba, Rabu (17/6) selain diisi dengan tampilan atraksi kesenian, sambutan Bupati dan Wakil Bupati, juga dilakukan penyerahan beberapa paket bantuan kepada warga masyarakat di lokasi Selasa Menyapa kecamatan Wawo.

Selain berdialog dan menyerap aspirasi, Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy dan Ketua GOW Kabupaten Bima Ny. Hj. Anita H. Irfan juga menyerahkan berbagai paket bantuan stimulan untuk menunjang kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.

​Sebanyak enam lembaga PAUD di desa Raba dan Kombo menerima bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) dan penyerahan bantuan khusus kepada Bunda PAUD Kecamatan Wawo dari BUNDA PAUD kabupaten Bima.

Pada sektor Kesehatan & Jaminan Sosial dilakukan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga penerima manfaat.

Sementara, untuk meningkatkan status gizi anak, dilakukan penyerahan paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Dinas Ketahanan Pangan untuk masing-masing 3 penerima manfaat di dua desa, serta 25 paket PMT dari Dinas Kesehatan untuk masing-masing desa guna menekan angka stunting.

Juga dalam Sektor Sosial & Lingkungan: Penyerahan bantuan sembako kepada 10 warga (5 orang warga Desa Raba dan 5 orang warga Desa Kombo). 

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut menyerahkan bantuan bak sampah organik dan non-organik kepada kedua desa guna mendukung program kebersihan lingkungan. (MDG05).

Sinergi "Selasa Menyapa", GOW Gelar Pembinaan Keagamaan di Wawo

     

BIMA,Mediadinamikaglobal.id - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima terus berkomitmen mendukung visi pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Bima, khususnya dalam penguatan mental-spiritual masyarakat. 

Wujud sinergi nyata tersebut dijabarkan ke dalam program "Selasa Menyapa" di Kecamatan Wawo melalui pembinaan keagamaan Kamis (18/06/2026) di Masjid Abrar, Desa Raba, Kecamatan Wawo.

Ketua Umum GOW Kabupaten Bima, Hj. Anita Irfan beserta jajaran pengurus, TP PKK Kecamatan Wawo dan para pengurus Majelis Ta’lim dari Desa Raba dan Desa Kombo mengikuti kegiatan dengan antusias. 

"Para orang tua dan keluarga diharapkan tidak hanya menekankan pentingnya kualitas keilmuan, tetapi juga konsistensi dalam syiar. Para ibu diharapkan dapat menjadi motor penggerak kebaikan dan mempererat ukhuwah islamiyah di Desa Raba dan Desa Kombo". Ungkapnya 

"Majelis ta'lim ini bukan sekadar tempat berkumpul sesaat, melainkan wadah perjuangan untuk memperbaiki kualitas diri dan ibadah kita. Jangan sampai vakum, harus menjabarkan secara sebagai sebuah agenda rutin yang terjadwal. 

Oleh karena itu, saya mengarahkan agar kegiatan majelis ta'lim ini dilaksanakan secara rutinitas, kalau bisa diagendakan satu kali dalam seminggu. Dengan konsistensi tersebut, ilmu yang didapat bisa terus diasah dan diimplementasikan". Tutur Hj. Anita Irfan.

Pada kesempatan tersebut, penceramah Ustadzah Arfah mengulas tema pentingnya memperbaiki dan menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah dalam shalat. 

"Surat Al-Fatihah merupakan rukun qauli yang bersifat wajib dalam ibadah shalat. Karena kedudukannya sebagai rukun, kekeliruan dalam membaca makhraj maupun tajwidnya secara fatal dapat memengaruhi keabsahan shalat itu sendiri. 

Oleh karena itu, memperbaiki bacaan Al-Fatihah adalah langkah awal dan utama untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah SWT," papar Ustadzah Arfah di hadapan pengurus majelis ta'lim. (MDG05)

Gubernur Iqbal Tegaskan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Kunci Kemajuan NTB

     


Mataram, Media Dinamika Global – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Gubernur Miq Iqbal.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pemaparan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E., yang menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pendataan nasional yang mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, guna memotret struktur dan dinamika perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa pendataan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring. Proses ini juga didukung teknologi geotagging untuk meningkatkan akurasi lokasi usaha dan kualitas basis data nasional.

Paparan tersebut menunjukkan prospek ekonomi NTB yang terus bertumbuh. Jumlah usaha di provinsi ini diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026, meningkat dibandingkan sekitar 544 ribu unit pada 2006, dengan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

BPS juga menyoroti peran strategis sektor pariwisata dalam menggerakkan ekonomi NTB. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel, sekaligus memperkuat posisi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Gubernur Miq Iqbal menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih presisi, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.

Melalui dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia dengan kebijakan yang semakin tepat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Redaksi |

Dekranasda NTB dan UNIQLO Perkuat Jalan UMKM Menuju Pasar Global

     


Mataram, Media Dinamika Global – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menghadiri peresmian UNIQLO Neighborhood Collaboration Batch 4 di gerai UNIQLO Lombok Epicentrum Mall, Jumat (19/6/2026), sebuah inisiatif yang membuka ruang promosi bagi kriya dan wastra lokal NTB di jaringan ritel modern berkelas internasional.

Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah (BKP3D), dan Koordinator Pemasaran BKP3D, Sinta meninjau langsung Neighborhood Collaboration Corner yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan NTB.

Menurut Sinta, kerja sama yang telah memasuki tahun keempat tersebut membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menghadirkan peluang nyata bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Kami mengapresiasi konsistensi UNIQLO dalam mendukung pemberdayaan UMKM di NTB. Harapannya, kolaborasi ini menjadi pintu masuk bagi produk-produk lokal untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dekranasda NTB tengah mendorong pemerataan manfaat program dengan memperluas partisipasi pelaku UMKM dari Pulau Sumbawa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi kreatif daerah sekaligus mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

Kehadiran produk NTB di ruang kolaborasi UNIQLO tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga menunjukkan bahwa karya para perajin daerah memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar modern. Berbagai produk kriya yang memadukan nilai tradisi dengan inovasi desain menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen domestik maupun mancanegara.

Salah satu pelaku UMKM yang terlibat, Abdul Jaelani Purnamasyaf, pemilik Purnama Shop, mengaku bangga produknya mendapat kesempatan ditampilkan melalui program tersebut. Ia menilai kolaborasi ini membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan kerajinan khas NTB, seperti anyaman ketak dan rotan yang dipadukan dengan material kerang serta inovasi pemanfaatan limbah plastik.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat mengenal produk NTB dan pada akhirnya tertarik berkunjung maupun menjalin kerja sama bisnis dengan para perajin lokal,” ungkapnya.

Program Neighborhood Collaboration menjadi contoh bagaimana kemitraan strategis dapat memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari peningkatan eksposur produk, penguatan identitas budaya lokal, hingga penciptaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, kolaborasi semacam ini merupakan langkah penting dalam mengangkat nilai tambah produk daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat kepada pasar yang lebih luas. Dengan dukungan berbagai pihak, UMKM NTB diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan global, membawa nama baik Lombok dan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing.

Redaksi |

Menpora dan Wagub NTB Resmi Luncurkan MotoGP 2026, Mandalika Siap Sambut Dunia

     


Jakarta, Media Dinamika Global – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri menghadiri peluncuran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/26). Peluncuran ini menjadi penanda dimulainya rangkaian menuju MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 9–11 Oktober 2026, sekaligus mempertegas posisi Mandalika sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan Indonesia di mata dunia.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya di Sirkuit Mandalika, ajang MotoGP tidak hanya menghadirkan tontonan olahraga berkelas internasional, tetapi juga menjadi sarana efektif mempromosikan keindahan alam, budaya, dan potensi pariwisata Lombok serta Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat global.

Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan MotoGP telah menjadi media promosi Indonesia yang menjangkau sekitar 670 juta penonton di lebih dari 200 negara. Menurutnya, ajang ini berhasil memperkuat citra Indonesia sekaligus menumbuhkan kebanggaan nasional melalui lahirnya talenta-talenta lokal yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa MotoGP Mandalika merupakan bagian dari strategi pengembangan sport tourism dan industri olahraga nasional yang mampu memberikan dampak ekonomi luas sekaligus memperkenalkan wajah terbaik Indonesia kepada dunia.

“Lebih dari sekadar balapan, MotoGP Mandalika menjadi etalase yang menampilkan keindahan alam, budaya, dan keramahan Indonesia di panggung internasional,” ujarnya.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan bahwa penyelenggaraan MotoGP telah memberikan manfaat nyata bagi daerah. Setiap tahun, event ini mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, aktivitas penerbangan, serta perputaran ekonomi masyarakat, termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal.

“MotoGP Mandalika adalah kebanggaan Indonesia. Kami ingin seluruh masyarakat Indonesia memiliki rasa memiliki terhadap event ini, karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh NTB, tetapi juga bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian nasional,” ujar Wagub.

Selain dampak ekonomi, MotoGP Mandalika juga menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal. Putra-putri Indonesia kini dipercaya menjadi marshal berstandar internasional, sementara kiprah pembalap seperti Mario Aji dan Veda Ega Pratama menjadi inspirasi bagi lahirnya generasi baru olahraga otomotif nasional.

Peluncuran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 turut ditandai dengan dimulainya penjualan tiket resmi untuk balapan Moto3, Moto2, dan MotoGP. Acara tersebut dihadiri jajaran kementerian, InJourney Group, MGPA, ITDC, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor pariwisata dan olahraga.

Bagi Nusa Tenggara Barat, MotoGP Mandalika bukan sekadar ajang balap motor dunia, melainkan panggung yang memperkenalkan pesona Lombok kepada masyarakat internasional. Hamparan pantai yang memukau, kekayaan budaya, keramahan masyarakat, serta infrastruktur berstandar global menjadikan Mandalika sebagai destinasi yang unik dan kompetitif. Melalui MotoGP 2026, Pemerintah Provinsi NTB optimistis citra Mandalika sebagai ikon sport tourism akan semakin kuat, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Redaksi |

Bank NTB Syariah Kembali Salurkan KUR, Kantongi Plafon Rp40 Miliar untuk UMKM dan PMI

     


Mataram, Media Dinamika Global - Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Kementerian UMKM RI dan Bank NTB Syariah di Mataram, Jumat (19/6/2026).

Mewakili Gubernur NTB, Sekda NTB Abul Chair mengatakan, kemudahan akses pembiayaan akan memberikan peluang lebih besar bagi pelaku UMKM, pelaku industri kreatif, hingga sektor pariwisata untuk mengembangkan usahanya dan lain sebagainya.

“Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan secara nyata. Salah satunya melalui akses permodalan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau. Saat ini, Pemprov NTB juga tengah gencar mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk menghidupkan ekonomi desa melalui program Desa Berdaya.

​"Kami ingin agar setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," tambahnya.

​Lebih lanjut, Abul Chair menekankan bahwa UMKM tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan hal tersebut. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

​Pemprov NTB berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, melainkan juga menjadi mitra pendamping yang membantu UMKM naik kelas, meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.

​"Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas, hingga semakin banyak pelaku usaha NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, mengungkapkan pihaknya bersyukur kembali dipercaya sebagai penyalur KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.

Pada tahun 2026, Bank NTB Syariah memperoleh plafon KUR sebesar Rp40 miliar, terdiri dari Rp30 miliar untuk UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami ingin pembiayaan ini benar-benar mendorong sektor produktif dan membantu UMKM berkembang,” kata Nazaruddin.

Untuk memastikan pembiayaan berjalan optimal, Bank NTB Syariah akan menerapkan pola pendampingan berbasis klaster usaha sehingga pelaku UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, M. Riza Damanik, menyebut Bank NTB Syariah kini resmi menjadi penyalur KUR ke-43 di Indonesia setelah kembali diaktivasi.

“Alhamdulillah, setelah delapan tahun, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR. Tahun 2026 ini Bank NTB Syariah menjadi lembaga penyalur ke-43 secara nasional,” ujarnya.

Menurut Riza, setelah reaktivasi Bank NTT dan Bank NTB Syariah, pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali Bank Maluku Malut guna memperluas jangkauan penyaluran KUR di daerah.

Riza menegaskan, pemerintah mendorong agar porsi pembiayaan lebih banyak diarahkan ke sektor produksi dibandingkan perdagangan. Sektor prioritas tersebut meliputi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif.

Menurutnya, pembiayaan yang mengalir ke sektor produksi akan memberikan dampak lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

“Ketika pembiayaan masuk ke sektor produksi, maka lapangan kerja akan bertambah dan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah juga semakin besar,” jelasnya.

Selain pembiayaan, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem UMKM melalui lima aspek utama, yakni legalitas usaha, pendampingan, pembiayaan, akses pasar dan digitalisasi, serta kemitraan dan rantai pasok.

“Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru akan terasa ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas mereka meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi |

Validasi IPKD, Gubernur Iqbal Tegaskan Pembenahan Tata Kelola Jadi Prioritas

     


Mataram, Media Dinamika Global – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Ruang Kerja Gubernur NTB, Jumat (19/6/26).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB beserta jajaran, serta tim dari Bappeda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB. Forum validasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui proses evaluasi yang objektif dan komprehensif.

Dalam paparannya, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB tidak semata-mata mengejar peningkatan nilai indeks, tetapi lebih jauh diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terulangnya persoalan yang sama dan menghasilkan tata kelola yang semakin akuntabel.

“Fokus utama kami adalah membenahi sistem. Lebih baik membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi tata kelolanya semakin baik, hasilnya lebih akuntabel, berdampak luas bagi masyarakat, dan tidak mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus,” tegasnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan tiga strategi utama, yakni pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemprov NTB melakukan penataan organisasi melalui penyederhanaan struktur perangkat daerah dari 44 menjadi 36 organisasi perangkat daerah, sekaligus mendorong penguatan jabatan fungsional agar birokrasi semakin adaptif, efektif, dan berorientasi pada kinerja. Langkah efisiensi juga terus ditempuh dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Di bidang pengelolaan aset, pemerintah memperkuat kapasitas kelembagaan melalui penyiapan 30 pejabat fungsional penilai aset serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang pengawasan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penatausahaan aset daerah, memperkuat akurasi data, dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan akuntabel.

Paparan Miq Iqbal juga menekankan berbagai langkah pembenahan lain, mulai dari penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan daerah, hingga penguatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Seluruh ikhtiar tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam proses validasi, tim evaluator memberikan sejumlah masukan konstruktif terhadap beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, di antaranya fleksibilitas fiskal, struktur belanja, pemenuhan belanja wajib, serta kelengkapan dokumen pendukung. Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik seluruh rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbaikan yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif. Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi NTB meningkat secara konsisten dari 58,30 pada tahun 2021 menjadi 73,11 pada tahun anggaran 2024. Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui berbagai langkah pembenahan sistem, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas aparatur yang terus dilakukan, Pemerintah Provinsi NTB optimistis nilai IPKD pada tahun 2026 dapat meningkat lebih baik lagi sebagai wujud komitmen menghadirkan pengelolaan keuangan yang profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, validasi IPKD bukan sekadar proses penilaian, melainkan momentum untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang semakin baik, sistem yang semakin kuat, dan budaya akuntabilitas yang terus diperkuat, Pemprov NTB optimistis mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, terpercaya, dan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya NTB Makmur Mendunia.

Redaksi | 

*PEMBUKTIAN LPK-RI VS ADIRA FINANCE TERKAIT PENGALIHAN FIDUSIA BERLANGSUNG INTENSIF

     


MEDIA DINAMIKA GLOBAL*Mataram, 18 April 2026* – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat /LPK-RI DPD NTB menghadiri sidang lanjutan dengan agenda pembuktian perkara perdata melawan PT Adira Dinamika Multi Finance  Sidang digelar di Pengadilan Negeri Mataram untuk menguji secara yuridis pelaksanaan pengalihan jaminan fidusia.

Agenda pembuktian merupakan tahapan krusial dalam proses hukum perdata. Pada sidang kali ini .Ketua Bidang Hukum LPK-RI DPD NTB Aditya Syaputra S.H selaku kuasa pendamping konsumen menyerahkan alat bukti berupa dokumen perjanjian pembiayaan, bukti pembayaran angsuran, serta korespondensi antara konsumen dengan pihak Adira Finance. Bukti-bukti tersebut diajukan untuk menguatkan dalil gugatan terkait dugaan pelanggaran prosedur pengalihan fidusia tanpa persetujuan tertulis konsumen.

Sementara itu, Ketua LPK-RI DPD NTB, Ahmad Dimiati Hamzar S.H., menegaskan bahwa prinsip utama yang diperjuangkan adalah kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen. 

"Pembuktian hari ini berjalan intensif dan sesuai kaidah hukum acara. Kami mengajukan alat bukti secara komprehensif untuk menunjukkan bahwa pengalihan objek fidusia yang dilakukan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," 

Di  pihak lain kuasa hukum PT Adira Finance Tbk juga menyampaikan rangkaian bukti pembelaan terkait mekanisme pengalihan yang telah dijalankan. Seluruh bukti akan dinilai majelis hakim untuk menentukan arah putusan selanjutnya.

Kami dari lembaga perlindungan konsumen LPK-RI, hadir bukan untuk melawan dunia usaha, melainkan untuk memastikan setiap pengalihan fidusia berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, tercipta keadilan bagi konsumen dan kepastian bagi industri pembiayaan," By. Eh. MDG.

*SIDANG KEDUA LPK-RI VS WOM: MEDIASI TERKAIT FIDUSIA BERLANGSUNG KONDUSIF*

     

 Media Dinamika Global


*Mataram, 17 Juni 2026* – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat - LPK-RI- DPD -NTB kembali menghadiri Sidang Kedua perkara perdata antara LPK-RI sebagai kuasa pendamping konsumen melawan PT WOM Finance .terkait sengketa perjanjian fidusia. Sidang dengan agenda mediasi  berlangsung kondusif di Pengadilan Negeri Mataram.

Sidang kedua ini merupakan tindak lanjut dari upaya hukum yang diajukan LPK-RI DPD NTB guna memperjuangkan hak-hak konsumen Terkait Fidusia   berupa kendaraan roda empat  milik konsumen tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

Ketua Bidang Hukum LPK-RI DPD NTB, Aditya Syaputra S.H., yang hadir langsung mendampingi dan  menyatakan bahwa kami dari LPK -RI -  berkomitmen mendampingi konsumen secara komprehensif dan berkeadilan. Tujuannya satu, mencari solusi terbaik agar konsumen tidak dirugikan dan haknya tetap terlindungi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," 

Dalam forum mediasi, kedua belah pihak didampingi mediator majelis hakim. LPK-RI DPD NTB menyampaikan pokok-pokok gugatan serta menegaskan pentingnya kepatuhan lembaga pembiayaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi fidusia.

Sementara itu, pihak PT WOM Finance  menyatakan akan mengkaji ulang seluruh dokumen dan skema penyelesaian yang diajukan. Mediasi tahap kedua ini disepakati akan dilanjutkan pada sidang berikutnya untuk memberi ruang negosiasi yang lebih intensif bagi kedua belah pihak.

"Asasnya jelas. Kami hadir bukan untuk konfrontasi, tetapi untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya dan konsumen mendapatkan perlindungan yang layak," Ujar ketua LPK-RI-DPD-NTB  Ahmad Dimiati Hamzar S.H by. E H. MDG



--