Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima (UMB) Gelar Kuliah Umum dengan Tema" The Transitional Kuznets Under Rule Of Law Studi Ketimpangan di Kawasan Asean"
Fakultas Hukum dan Ekonomi menyelenggarakan Kuliah Umum dengan Tema " The Transitional kuznets under rule of law studi ketimpangan di kawasan asean” Dengan Pemateri : Fajrin Hardinandar Mahasiswa Program Doktor Asia-Pasfic Regional Studi, NDHU TAIWAN.
Fajrin Hardinandar Tekankan Pentingnya Integritas Publik dalam Kuliah Umum di universitas Muhammadiyah bima (UMB)
Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// menjadi pemateri- narasumber dalam Kuliah Umum dengan tema “The Transitional Kuznets Under Rule Of Law Studi Ketimpangan di Kawasan Asean” di Universitas Muhammadiyah bima (UMB) pada Rabu, (4/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kuliah Umum Fakultas Hukum dan Ekonomi (UMB)
Kegiatan kuliah umum ini dihadiri oleh Rektor UMB, Dekan Fakultas Hukum dan ekonomi UM bima, fajrin Hardinandar, dosen-dosen Fakultas Hukum dan ekonomi UM bima, dan para mahasiswa Fakultas Hukum dan ekonomi.
Dalam kesempatan ini, Fajrin Hardinandar, menyampaikan bahwa korupsi telah menjadi masalah global yang menggerogoti hampir semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Praktik korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengikis rasa kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Korupsi telah menjadi masalah global yang menggerogoti hampir semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Praktik korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, dan mengikis rasa kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” ujar Fajrin Hardinandar.
Fajrin Hardinandar juga menekankan bahwa berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penegakan hukum dan ekonomi universitas Muhammadiyah bima yang tegas.
“Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penegakan hukum dan ekonomi UM bima yang tegas,” kata Fajrin Hardinandar.
Selain itu, Fajrin Hardinandar juga menyampaikan bahwa korupsi pada hakikatnya adalah masalah budaya dan moral. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi jangka panjang yang bersifat preventif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sedini mungkin melalui pendidikan.
“Korupsi pada hakikatnya adalah masalah budaya dan moral. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi jangka panjang yang bersifat preventif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai anti-korupsi sedini mungkin melalui pendidikan,” ujar fajrin Hardinandar.
Fajrin Hardinandar juga menekankan pentingnya transformasi menuju integritas publik. Menurutnya, hal ini memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek rekrutmen dan pendidikan karakter, reformasi birokrasi dan sistem remunerasi, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, pemanfaatan teknologi untuk transparansi (of-law studi ketimpangan di kawasan Asean), serta pembangunan budaya organisasi yang berintegritas.
“Transformasi menuju integritas publik memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi aspek rekrutmen dan pendidikan karakter, reformasi birokrasi dan sistem remunerasi, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, pemanfaatan teknologi untuk transparansi (of-law studi ketimpangan di kawasan Asean), serta pembangunan budaya organisasi yang berintegritas,” fajrin Hardinandar.
Tidak hanya itu, Fajrin Hardinandar, juga mengingatkan para mahasiswa-mahasiswi universitas Muhammadiyah bima untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun judi online karena dapat merusak masa depan.
“Jangan sampai kalian terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun judi online karena dapat merusak masa depan,” ujar fajrin Hardinandar.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para mahasiswa-mahasiswi UM bima tentang pentingnya anti korupsi dan integritas publik.(Sekjend MDG)








