Media Dinamika Global

Selasa, 20 Januari 2026

Serka Bambang,Babinsa Lambu Gelar Patroli Siskamling, Jaga Keamanan Wilayah

      Comment   


Lambu.Bima.NTB.Media Dinamika Global.id – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, Babinsa Lambu Serka Bambang bersama satu orang anggota Koramil 1608-03/Sape melaksanakan kegiatan Patroli Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) pada Selasa malam, 20 Januari 2026.

Kegiatan patroli yang dimulai pukul 19.30 WITA tersebut dilakukan untuk memantau situasi wilayah serta mengantisipasi perkembangan situasi keamanan di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

Patroli Siskamling ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya dua orang anggota Koramil, tiga orang aparat desa, delapan orang masyarakat, serta tokoh pemuda dan tokoh agama setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan sinergi yang baik dalam menjaga keamanan lingkungan.

Adapun sasaran patroli meliputi pemukiman warga serta tempat-tempat tongkrongan anak muda yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Rangkaian kegiatan diawali dengan keberangkatan anggota Koramil 1608-03/Sape menuju Desa Lambu pada pukul 19.30 WITA. Setibanya di Desa Lambu pada pukul 20.00 WITA, kegiatan dilanjutkan dengan pemantauan situasi wilayah secara menyeluruh.



Pada pukul 20.30 WITA, anggota Koramil memberikan imbauan kepada warga Desa Lambu agar senantiasa waspada, tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Warga juga diingatkan untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan serta menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang.

Kegiatan Patroli Siskamling berakhir pada pukul 21.15 WITA dan berlangsung dengan aman, tertib, serta kondusif. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan sebagai bahan laporan.

Dengan adanya patroli ini, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sape dan Lambu tetap terjaga dengan baik.

(Team.MDG.03)

Komisi III DPR RI Dalami Dugaan Penyimpangan Aparat dalam Perkara Arifin Gandawijaya

      Comment   


JAKARTA, Media Dinamika Global.id. — Komisi III DPR RI mencermati dugaan kriminalisasi yang melibatkan oknum aparat penegak hukum dalam perkara sengketa tanah yang menjerat Arifin Gandawijaya. Isu tersebut dinilai serius karena menyangkut integritas penegakan hukum serta dugaan adanya perlindungan terhadap praktik mafia tanah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama kuasa hukum Arifin Gandawijaya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa laporan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya karena melibatkan sejumlah institusi penegak hukum.

“Ya intinya masalah hari ini adalah laporan dari Pak Arifin Gandawijaya mengenai kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, notaris, dan pengadilan yang melindungi kepentingan dan mafia tanah,” katanya. Kasus ini bermula dari perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah seluas 51.000 meter persegi senilai Rp2,5 miliar yang dilakukan Arifin Gandawijaya dengan almarhum Jeje Adiwirya pada 15 April 2015. Setelah pihak penjual meninggal dunia, ahli waris menolak sejumlah dokumen yang muncul dalam proses jual beli tersebut.

Penolakan ahli waris didasarkan pada dugaan kejanggalan dalam penulisan nama serta pencantuman pihak-pihak yang dinilai tidak seharusnya tercantum dalam surat pernyataan. Situasi tersebut kemudian berujung pada laporan kepolisian yang menetapkan Arifin Gandawijaya sebagai tersangka dugaan pemalsuan surat. Kuasa hukum Arifin Gandawijaya, Hotma Bhaskara Nainggolan, menyampaikan bahwa kliennya memperoleh surat pernyataan tersebut dari notaris yang ditunjuk oleh pihak penjual tanah. Dokumen itu juga disertai tanda terima sebagai bagian dari proses administrasi.

Hotma menambahkan, ketika pihaknya berupaya mengonfirmasi dokumen tersebut kepada notaris yang bersangkutan, seluruh berkas dinyatakan hilang. Kondisi ini dinilai semakin memperkuat adanya kejanggalan dalam penanganan perkara. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sejumlah penawaran terkait pembatalan perjanjian jual beli tanah tersebut. Konsisten dari tingkat kepolisian, kejaksaan. Kami itu selalu ditawarkan pengembalian uang dua kali lipat seandainya kami mau membatalkan PPJB. Kalau tidak, perkara ini lanjut. Memang selalu diancam gitu,” ujar Hotma.

Menanggapi paparan tersebut, Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi langsung terhadap proses hukum pidana yang sedang berjalan. Namun demikian, dugaan pelanggaran prosedur dan kejanggalan dalam penegakan hukum akan menjadi perhatian serius lembaganya.

“Tentu Komisi III tidak bisa intervensi langsung terhadap proses hukum yang sedang berjalan di pidana. Tapi dugaan-dugaan pelanggaran dalam proses tersebut kita akan respons. Nanti kita inventarisir dan kita akan respon. Memang kita nggak bisa intervensi ke persoalan hukumnya tapi kejanggalan-kejanggalan ini tentu menjadi objek bagi kita di Panja,” kata Habiburokhman. Habib menambahkan, kasus Arifin Gandawijaya akan didalami dalam kerangka kerja Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan. Langkah ini diambil karena persoalan serupa dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan lintas institusi penegak hukum serta pihak-pihak eksternal.

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, akuntabilitas, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah dan dugaan praktik mafia tanah.(Sekjend MDG)

Penyegaran Birokrasi SBD: Bupati Ratu Wulla Resmi Lantik 12 Pejabat Eselon II"

      Comment   


TAMBOLAKA, Media Dinamika Global.id.– Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) resmi melakukan penyegaran birokrasi pada awal tahun 2026. Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla, ST, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Aula Kantor Bupati SBD, Senin (19/01/2026).

Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, di antaranya Wakil Bupati SBD Dominikus A.R. Kaka, Wakil Kepala Kepolisian Resor SBD, Komandan Kodim 1629/SBD, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir pula Wakil Ketua DPRD SBD, Thomas Tanggu Dendo dan Yusuf Bora, guna menyaksikan pengambilan sumpah jabatan tersebut.

Dalam Sambutanya, Bupati Ratu Wulla menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial rutin. Ia menyebut momentum ini sebagai bagian integral dari sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, transparan, dan akuntabel.

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan kompetitif. Kami sangat memperhatikan objektivitas kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, hingga integritas para kandidat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan," tegas Bupati Ratu Wulla.

Lebih lanjut, Beliau menjelaskan bahwa seleksi ini dibuka hingga tingkat nasional dan antar kabupaten/kota dalam provinsi sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten SBD dalam menerapkan Sistem Merit secara konsisten.

Proses seleksi dilakukan melalui empat tahapan pengukuran yang ketat:

Penilaian Rekam Jejak: Untuk membedah integritas dan kinerja masa lalu.

Penilaian Asesmen: Mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Penilaian Makalah: Menguji ide dan gagasan inovatif yang relevan dengan jabatan.

Wawancara Akhir: Penilaian menyeluruh oleh panitia seleksi.

Seluruh tahapan tersebut telah melalui verifikasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah mengantongi persetujuan teknis dari BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian kemudian menetapkan satu nama terbaik dari tiga besar calon yang direkomendasikan panitia seleksi.

Bupati juga memberikan peringatan keras bahwa jabatan ini tidak bersifat permanen tanpa hasil. Para pejabat yang dilantik akan dievaluasi secara berkala berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani.

"Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pembinaan, rotasi, hingga pemberhentian jika kinerja tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan," tambahnya.

Adapun 12 pejabat yang resmi dilantik hari ini adalah:

1. Frimery A.P.B Keremata, M.Si – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ariyanto M. Dangga Loma, S.STP – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Bangun Munthe, S.IP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Yohanis Umbu Deta, ST, M.Si – Kepala Dinas Perumahan Rakyat.

5. Paulina K. Maghu, S.Pt – Kepala Dinas Pendidikan.

6. Oktavianus Taruna Muda, S.St – Kepala Dinas Pendapatan.

7. Yohanis Ganti Akal, S.KM – Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan.

8. Benyamin Kaba, SE – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

9. Ignasius Leha, ST – Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah.

10.drh. Heryanto B. Bora – Kepala Dinas Perikanan.

11. Stefanus Malo, S.IP – Kepala Badan Penanggulangan Bencana.

12. Heribertus D. Hakalolu, S.Sos – Kepala Dinas Pariwisata.

Dengan dilantiknya wajah-wajah baru ini, masyarakat menaruh harapan besar pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Sumba Barat Daya sepanjang tahun 2026.(Sekjend MDG)


NTB Optimistis Perkuat Swasembada Pangan 2026, Produksi Padi 2025 Naik 16,85 Persen

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.Id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ketahanan dan swasembada pangan daerah sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya mengembalikan kejayaan swasembada pangan seperti dekade 1980-an, melalui penguatan produksi, perluasan areal tanam, serta peningkatan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB.

Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik bersama Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyampaikan tren capaian yang sangat positif di Provinsi NTB. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), capaian produksi padi NTB pada tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat 16,85% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.453.408 ton GKG. Peningkatan ini juga ditopang oleh naiknya luas panen dari 281.718 hektare pada tahun 2024 menjadi 322.927 hektare pada tahun 2025, serta produktivitas padi yang meningkat dari 51,59 kuintal/hektare menjadi 52,59 kuintal/hektare.

Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan KSA BPS tercatat: Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 Ha, produksi 421.941 ton GKG, produktivitas 53,66 Ku/Ha; Sumbawa luas panen 74.736 Ha, produksi 398.864 ton GKG, produktivitas 53,37 Ku/Ha; Lombok Timur luas panen 45.387 Ha, produksi 243.474 ton GKG, produktivitas 53,64 Ku/Ha; Kabupaten Bima luas panen 42.845 Ha, produksi 208.018 ton GKG, produktivitas 48,55 Ku/Ha; Dompu luas panen 30.448 Ha, produksi 151.335 ton GKG, produktivitas 49,70 Ku/Ha; Lombok Barat luas panen 25.488 Ha, produksi 135.678 ton GKG, produktivitas 53,23 Ku/Ha; Sumbawa Barat luas panen 14.548 Ha, produksi 74.496 ton GKG, produktivitas 51,21 Ku/Ha; Lombok Utara luas panen 5.536 Ha, produksi 33.320 ton GKG, produktivitas 60,19 Ku/Ha; Kota Mataram luas panen 2.736 Ha, produksi 17.727 ton GKG, produktivitas 64,78 Ku/Ha; serta Kota Bima luas panen 2.564 Ha, produksi 13.431 ton GKG, produktivitas 52,39 Ku/Ha.

Menurut Dr. Aka, capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif semua pihak dalam membangun sektor pertanian, sekaligus menjadi fondasi optimisme menuju penguatan swasembada pangan NTB tahun 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari program-program pro-rakyat, antara lain optimasi lahan tahun 2025 di NTB yang dialokasikan seluas 10.574 hektare, penggunaan benih unggul bermutu bersertifikat, alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani menjadi Rp6.500/kg untuk gabah kering panen, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Eva Dewiyani mengatakan, memasuki tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan terus melakukan penguatan untuk menggerakkan seluruh potensi daerah, baik melalui optimalisasi lahan maupun program strategis lainnya, sebagai bentuk ikhtiar NTB dalam menyelaraskan program swasembada pangan Pemerintah Pusat di daerah.

“NTB optimistis dapat terus menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam mewujudkan cita-cita nasional menuju kebangkitan swasembada pangan Indonesia,” tutupnya.

Redaksi ||

Pembinaan Desain LBC STIT Sunan Giri Bima Oleh Hermawansyah, M.Pd.I

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.// Beberapa hari terakhir, kegelisahan mulai menyelimuti para orang tua dan masyarakat. Isu tentang tenaga honorer yang akan dirumahkan perlahan berubah menjadi kekhawatiran kolektif: ke mana arah masa depan anak-anak mereka setelah menempuh pendidikan tinggi? Kekhawatiran ini wajar, sebab kondisi tersebut bagaikan bom waktu yang dapat menggerus niat besar perguruan tinggi sebagai industri pencetak sumber daya manusia unggul bagi bangsa dan dunia pendidikan. Ketika lapangan kerja semakin sempit dan profesi guru tak lagi menjanjikan kepastian, maka pendidikan tinggi dituntut untuk tidak hanya melahirkan ijazah, tetapi juga harapan dan jalan keluar.

Namun, kegelisahan itu tidak sepenuhnya berlaku bagi STIT Sunan Giri Bima. Kampus ini sejak awal menyadari bahwa menjadi guru bukanlah satu-satunya orientasi masa depan mahasiswa. Jauh sebelum isu perumahan honorer mencuat, STIT Sunan Giri Bima telah menganalisis secara serius kebutuhan masa depan calon mahasiswa: "skill". Melalui LBC (Lascar Bima Craft), kampus ini menghadirkan sebuah alternatif nyata—pembinaan keterampilan yang terencana dan matang—agar mahasiswa memiliki bekal untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ketika suatu saat honorer atau guru dirumahkan, mereka tidak jatuh menjadi beban, melainkan mampu menemukan jalan keluar melalui keterampilan yang telah ditempa, bahkan membuka peluang usaha di tengah keterbatasan lapangan kerja.


Memang, gedung-gedung megah yang ditampilkan pada gambar ini masih sebatas mimpi. Namun yang kami tunjukkan bukanlah kemegahan fisik, melainkan hasil nyata dari desain pembinaan dan pengembangan keterampilan mahasiswa selama masa liburan ini. Inilah fondasi yang sedang kami bangun fondasi kemandirian, kreativitas, dan keberanian untuk berusaha. Harapannya, desain dan karya yang lahir dari proses pembinaan ini kelak tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjelma menjadi bangunan nyata, tumbuh bersama mimpi besar STIT Sunan Giri Bima dalam mencetak generasi yang tangguh, mandiri, dan relevan dengan zamannya.(Sekjend MDG)



Pemerintah Kota Bima Buka Agenda Pembangunan Infrastruktur Strategis Bersama Kodim 1608/Bima

      Comment   


Bima, Media Dinamika Global.id. – Dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Bima, Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc. melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima, yang berlangsung di Kantor PUPR Kota Bima Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda. 20 Januari 2026

Kegiatan yang dihadiri sekitar 10 orang tersebut berjalan lancar dengan hadirnya jajaran pimpinan Dinas PUPR Kota Bima dan staf terkait, antara lain Kadis PUPR Didi Fahdiyansyah ST.MT, Pasi Ter Kodim Kapten Inf. Seninot Sri Bakti, Pasi Log Kodim Lettu Inf. Burhan, serta sejumlah Kabid dan pejabat PUPR.

Dalam kunjungannya, Dandim 1608/Bima memperkenalkan diri dan menyampaikan dua agenda utama, yaitu memastikan pembangunan lapangan Foli di Asrama Kodim 1608/Bima yang telah direncanakan sejak 2025 dan menanyakan progres pembangunan jembatan gantung sebagai agenda pemerintah provinsi yang juga turut dilaksanakan di wilayah Kota Bima.

Kadis PUPR Kota Bima Didi Fahdiyansyah mengungkapkan bahwa pembangunan lapangan Foli yang diusulkan sempat tertunda karena keterbatasan anggaran, namun pihaknya akan berupaya merealisasikannya tahun 2026. Sementara untuk pembangunan jembatan gantung, sudah terdapat tiga lokasi prioritas yang akan dibangun, yakni di Kel. Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kel. Manggemaci Kecamatan Mpunda, dan Kelurahan Rontu Kecamatan Raba.

Setelah diskusi, Dandim 1608/Bima bersama rombongan dan jajaran PUPR melakukan pengecekan langsung ke lokasi Asrama Kodim 1608/Bima sebagai bentuk komitmen untuk memastikan kelancaran proyek tersebut.Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan berjalan dengan aman dan tertib. Dandim 1608/Bima menegaskan bahwa laporan hasil rencana teknis pembangunan lapangan tenis akan segera diterima paling lambat Februari 2026 dari Dinas PUPR Kota Bima.

Kunjungan kerja ini memperkuat kolaborasi TNI dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan sarana dan prasarana strategis demi kesejahteraan masyarakat wilayah Kota Bima.(Sekjend MDG)

Herlinawati Qudrotul Ketua TP PKK Tulang Bawang Hadiri Rakor Dan Bhakti Sosial IBI.

      Comment   

Tulang Bawang, Lampung - Mediadinamikaglobal.id || Ketua Tim Penggerak PKK Herlinawati Qudrotul menghadiri rapat koordinasi dan bakti sosial donor darah yang digelar oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tulang Bawang, giat tersebut digelar di kantor IBI Tuba, Kecamatan Menggala Timur. Selasa 20 Januari 2026.

Dalam baksos donor darah yang dilaksanakan IBI Tuba terkumpul kurang lebih 40 kantong darah.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Herlinawati Qudrotul mengatakan, dalam giat hari ini tentunya pemerintah daerah berharap kepada IBI Kabupaten Tulang Bawang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pemerintah daerah memiliki harapan besar kepada seluruh bidan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam mengatasi stunting yang merupakan salah satu program prioritas yang di gaungkan Bupati Qudrotul Ikhwan. 

"Saya atas nama pribadi maupun pemerintah daerah mengapresiasi seluruh bidan di Kabupaten Tulang Bawang atas ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Tantangan kedepan semakin berat namun target kita adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi menjadi zero persen", tuturnya.

Sementara, Ketua IBI Tulang Bawang Susi Arlina menyampaikan, kehadiran ibu Bupati Herlinawati Qudrotul pada giat hari ini memberikan semangat dalam menjalankan kegiatan organisasi.

Pada giat hari ini, selain menggelar rapat koordinasi awal tahun IBI Tuba juga melaksanakan donor darah, pendonor merupakan bidan-bidan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

"Momen hari ini menjadi salah satu sinergi antara bidan-bidan di Tulang Bawang dengan Tim Penggerak PKK, Alhamdulillah semula ditargetkan 30 kantong darah, yang terkumpul mencapai 40 kantong darah lebih," ucapnya.

Adapun, dimomen kali ini Ketua IBI Tuba Susi Arlina berharap kedepan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan bidan-bidan di Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat saat ini masih banyak rekan-rekan seprofesi belum diangkat menjadi PPPK ataupun PPPK PW, masih banyak rekan-rekan yang bekerja sebagai tenaga sukarela dibeberapa puskesmas.

"Saya berharap kepada pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan bidan-bidan terkhusus bidan di Kabupaten Tulang Bawang," ucap Ketua IBI Tulang Bawang Susi Arlina. (Fs/Red)

Sidak Kantor Diparda, Bupati dan Wabup Bahas Pengembangan Destinasi Wisata

      Comment   


Bima NTB, Media Dinamika Global.id.// Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Jalan lintas Bima-Sumbawa Taman Wisata Pantai Kalaki Palibelo Selasa (20/1) membahas sejumlah aspek berkaitan dengan peningkatan kinerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata daerah tersebut. 

Bupati dan Wabup yang hadir bersama Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE membahas pengembangan sektor pariwisata dan menekankan pentingnya peran sektor pariwisata sebagai salah satu sumber potensial pendapatan daerah bersama dengan Plt. Kadis Pariwisata Drs. Aris Gunawan, M.Si., Sekretaris Diparda Masykur, ST., MT, para kepala bidang dan pejabat fungsional.

Secara khusus, Bupati Ady Mahyudi meminta kepada Kepala Dinas Pariwisata beserta jajaran untuk menyelamatkan aset daerah yang dikelola oleh instansi tersebut, antara lain dengan menjajaki kerjasama pemeliharaan dan pengelolaan destinasi wisata dengan pihak ketiga agar tertata dengan baik.

Selain mendapatkan arahan dari Bupati, pada kesempatan tersebut, Wabup dr. H Irfan juga menyampaikan arahan terkait pentingnya menjaga kebersihan kawasan wisata.

"Kebersihan kawasan wisata dari beragam jenis sampah seperti sampah plastik merupakan prasyarat penting bagi tumbuh kembangnya aktivitas sektor pariwisata. 

Oleh karena itu jajaran Dinas Pariwisata dengan dukungan 100 pegawai yang terdiri dari 45 PNS dan 55 tenaga PPPK dan Non ASN perlu lebih fokus untuk menggalakkan kegiatan kebersihan, dengan mengawali di lingkungan kantor. Kemudian tempat wisata dengan membersihkan sampah-sampah plastik sehingga kita bisa menerapkan zero waste seperti daerah lain yang sektor pariwisatanya sudah maju". Terang Wabup. (Sekjend MDG)

Imigrasi Bima Gelar Kunjungan Silaturahmi di Makodim 1608/Bima

      Comment   


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.— Kepala Imigrasi Kelas II Non TPI Bima, Bapak Joko Widodo, S.E., M.H., bersama rombongan melakukan kunjungan silaturahmi ke Makodim 1608/Bima. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Komandan Kodim 1608/Bima, Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc. di ruang kerja Dandim, Selasa 20 Januari 2026.

Kegiatan ini dihadiri pimpinan dan staf Imigrasi serta perwira Kodim termasuk Pasipers Letda Inf. Tasrif. Rangkaian acara dimulai dengan penyambutan, perkenalan singkat, diskusi koordinasi, hingga sesi foto bersama dan uji coba mobil Maung milik Kodim.

Dalam sambutannya, Dandim 1608/Bima menyatakan,

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kepala Imigrasi beserta rombongan yang selain sebagai ajang silaturahmi, juga sarana untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pimpinan instansi di wilayah Kota dan Kabupaten Bima. Kodim 1608/Bima siap mendukung setiap tugas Imigrasi, baik secara operasional maupun dukungan lain yang diperlukan. Sinergi ini penting agar kita bersama-sama dapat menanamkan nilai Pancasila, moderasi beragama, toleransi, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi stabilitas keamanan wilayah ini. Kami juga mengucapkan Selamat Hari Bakti Imigrasi ke-76, semoga Imigrasi semakin profesional dan berintegritas dalam pengabdiannya untuk Indonesia Maju.”

Sementara itu, Kepala Imigrasi Bima, Joko Widodo, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari Kodim dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara Imigrasi dan TNI dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang dan penegakan hukum keimigrasian.Ia menambahkan,

“Dengan sinergi yang kuat antara Imigrasi dan TNI, kita dapat bersama menjaga keamanan dan pertahanan wilayah Bima dengan lebih optimal. Komitmen kami untuk terus berkolaborasi demi kemajuan dan keamanan di wilayah Kota dan Kabupaten Bima.”

Acara kunjungan berlangsung tertib dalam keadaan aman. Kegiatan ini memperkuat hubungan kemitraan antarinstansi pemerintah yang vital dalam mendukung stabilitas wilayah serta mempererat silaturahmi antar pemimpin di tingkat daerah.(Sekjend MDG)

Terima Audensi BPKP Perwakilan NTB, Gubernur Iqbal Ajak Perkuat Pengawasan di Tingkat Kabupaten dan Kota

      Comment   


Mataram, Media Dinamika Global.id. - Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menerima Audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB di Ruang Kerja Gubernur NTB, (19/1/2026). Audiensi tersebut membahas persiapan pengukuhan dan program pengawasan keuangan serta pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Miq Iqbal, sapaan Gubernur, mengajak BPKP Perwakilan NTB membantu pengawasan di tingkat kabupaten dan kota, memperkuat peran Inspektorat dan mandatory spending Inspektorat. Serta BPKP Perwakilan NTB turut diminta mengawasi program nasional yang ada di NTB baik MBG, Sekolah Rakyat, dan program lainnya. 

"Saya titip perkuat mandatory spending Inspektorat, betul-betul dipenuhi di tingkat kabupaten dan kota, dan Alhamdulillah di NTB sudah terpenuhi dan menjadi contoh untuk kabupaten dan kota di NTB," ujar Miq Iqbal. 

Selain itu, Miq Iqbal mengajak BPKP Perwakilan NTB untuk melakukan pengawasan di Dinas LHK dan Dinas ESDM NTB. Hal ini demi penanggulangan kebencanaan dan tatakelola anggaran yang berkelanjutan, serta berbagai izin terkait pengelolaan lingkungan dapat diawasi secara intens. 

"Saya juga titip, Pak Kepala, untuk pengawasan di LHK dan ESDM. LHK terkait lingkungan perlu difokuskan pengawasan kedepannya, terkait kondisi lingkungan dan bencana banjir yang terjadi agar BPKP dapat mengawasi terkait tatakelola anggaran yang sustinable, dan di ESDM terkait ijin lingkungan," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, menyampaikan persiapan acara pengukuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2026.   

"Izin pak Gubernur, dihari Jumat 23 Januari ini di pendopo, kami akan melaksanakan pengukuhan, terkait pimpinan sudah kami laporkan," kata Ardian. 

Setelah Pengukuhan BPKP NTB, dijelaskan Adrian, akan dilanjutkan dengan melakukan road-show serta MoU terkait pengawasan keuangan dan Pembangunan di beberapa Kabupaten dan Kota se-NTB. 

Adrian turut menjelaskan komitmen BPKP RI dan Kemendagri terkait Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan kapasitas dapat menjadi perhatian bersama dalam pengawasan. 

"Dari BPKP pusat dan Kemendagri, sepakat untuk fokuskan pada SDM, anggaran, dan kapasitas, menjadi perhatian bersama dalam pengawasannya," terang Adrian. 

Dirinya lebih lanjut menjelaskan, BPKP melaporkan terkait informasi awal audit di bank NTB syariah dan menfokuskan terkait pembiayaan/pemberian kredit, selain BPK dan OJK, dan telah ditemukab 16 pembiayaan/penyaluran kredit yang rencananya akan difokuskan kedepannya. 

"Insya Allah akhir Februari dan awal Maret dari 16 pembiayaan itu ada 2 (dua) yang secara komprehensif gambaran pembiayaan dapat di ketahui dan dilihat mana yang berisiko," jelasnya. 

Terkait fungsi BPKP, Ardian menjelaskan bahwa program strategis pusat yang ke daerah, baik MBG, sekolah rakyat, koperasi merah-putih dan program lainnya, bentuknya pengawasan keuangan dan pembangunan. 

"Kami mitra utama Inspektorat, pengawasan kedepan terkait program nasional diantaranya MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah-Putih dan pengawasan di tingkat BUMD," pungkasnya (Sekjend MDG)