Media Dinamika Global

Sabtu, 27 Juni 2026

Pembinaan Dana BSOP, Laporan Keuangan dan Pencegahan Gratifikasi Lingkup SMA, SMK dan SLB Se Pulau Sumbawa di Hotel Marina INN Kota Bima

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pembinaan dan Monev oleh Dikpora, BPKAD, KAJATI, Inspektorat Provinsi NTB , Kapolres Bima Kota dan KPP Pratama Raba Bima terhadap Laporan pertanggungjawaban Dana BOSP SMA,SMK & SLB se Pulau Sumbawa. 

Tujuan Monev ini adalah memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana dan regulasi ( juknis ) BOSP dan mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan anggaran agar dapat diambil langkah perbaikan bersama.

Pembinaan dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) mencakup pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari gratifikasi atau korupsi di lingkungan SMA dan SMK dan SLB. Hal ini berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 yang mengatur petunjuk teknis penggunaan, penyaluran, dan pelaporan dana BOS secara spesifik .Berikut adalah panduan utama terkait pengelolaan dana BOS, penyusunan laporan keuangan, serta pencegahan gratifikasi di lingkungan SMA dan SMK dan SLB se-pulau Sumbawa:

1. Pembinaan dan Penggunaan Dana BOSPPembinaan dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya. Komponen Wajib Alokasi minimal 10% dari total pagu anggaran wajib digunakan untuk pengembangan perpustakaan (seperti pengadaan buku) . Pembayaran Honor, Honorarium guru non-ASN dibatasi maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta .Larangan: Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai iuran organisasi, memberikan sumbangan, meminjamkan dana, mentransfer ke rekening pribadi, atau membangun gedung baru.

2. Pelaporan Keuangan SekolahPengelolaan keuangan harus menggunakan sistem digital resmi dan dilaporkan secara berkala agar akuntabilitasnya terjamin, Aplikasi ARKAS: Seluruh tahapan perencanaan dan penatausahaan wajib dilakukan melalui aplikasi ARKAS. Format Laporan realisasi penggunaan dana wajib disusun menggunakan formulir baku, seperti Formulir BOS-K7 dan BOS-K7a .Tahapan Pelaporan: Laporan tahap I menjadi syarat penyaluran dana tahap III, sedangkan laporan satu tahun anggaran penuh menjadi dasar penyaluran dana BOS tahun berikutnya.

3. Pencegahan Gratifikasi di Lingkungan SekolahMenurut UU Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah segala bentuk pemberian (uang, barang, diskon, fasilitas) yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Potensi Gratifikasi: Praktik ini sering ditemukan dalam bentuk pemberian hadiah kepada guru/kepala sekolah, atau suap dan komisi (rabat) dari penyedia barang/jasa kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Pemberian dari Orang Tua, Pemberian hadiah atau uang dari orang tua murid kepada guru juga dikategorikan sebagai gratifikasi yang wajib ditolak atau dilaporkan. Pelaporan, Jika sekolah atau panitia penerimaan siswa baru menerima barang/uang gratifikasi, mereka wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) setempat atau melalui Aplikasi Gratifikasi Online KPK.(Sekjend MDG)

DPR RI Komisi X Sebut Ada Itikad Baik Pemerintah di APBN 2027, Guru Layak di Gaji Minimal RP5 Juta

     


DPR RI Lihat Sinyal Positif di APBN 2027, Guru Diusulkan Bergaji Minimal Rp5 Juta

Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Kabar baik bagi para guru. Komisi X DPR RI menyebut terdapat sinyal positif dalam postur APBN 2027 terkait rencana peningkatan kesejahteraan guru.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan ruang anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan guru, baik bagi guru ASN maupun non-ASN.

DPR mengusulkan gaji guru minimal Rp5 juta per bulan sebagai angka yang dinilai layak untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Meski demikian, usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan hingga penetapan APBN 2027.

Menurut Anda, apakah gaji minimal Rp5 juta per bulan sudah cukup untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.(Sekjend MDG)

Komisi X DPR RI Gelar Pertemuan di Universitas Sumatera Utara Medan

     


Medan, Media Dinamika Global.id.-- Siapa nih yang sudah jadi Mahasiswa Baru, Komisi X DPR RI melanjutkan rangkaian kerja Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan menggelar pertemuan di Universitas Sumatera Utara, Medan, Jumat (26/06/2026). Kunjungan ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS), asosiasi perguruan tinggi, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan terkait dinamika pelaksanaan SPMB.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih belum terpenuhinya daya serap mahasiswa baru di sejumlah PTN karena tidak seluruh calon mahasiswa yang telah diterima melakukan daftar ulang. Selain itu, PTS juga menyampaikan berbagai masukan mengenai mekanisme dan masa penerimaan mahasiswa baru agar tercipta keadilan, kesetaraan, serta ekosistem pendidikan tinggi yang lebih baik bagi PTN, PTS, PTLK, maupun Universitas Terbuka.

Melalui kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta dialog dengan akademisi, pakar, dan berbagai pemangku kepentingan, Komisi X DPR RI berkomitmen menghimpun sebanyak mungkin data dan masukan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan SPMB. Harapannya, sistem penerimaan mahasiswa baru ke depan dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon mahasiswa Indonesia.(Sekjend MDG)



MBG Tetap Berjalan di Tengah Pemangkasan Anggaran, Efisiensi Atau Revisi Perhitungan Anggaran

     


Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan meski alokasi anggarannya mengalami penyesuaian. Pemerintah menjelaskan bahwa pengurangan anggaran dilakukan melalui langkah-langkah efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program, tanpa mengubah tujuan utama untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Namun, perubahan besaran anggaran memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan mengenai dasar perhitungan kebutuhan dana sejak awal. Sejumlah anggota DPR dan pengamat mendorong pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai asumsi biaya, jumlah penerima manfaat, serta komponen anggaran yang mengalami penyesuaian agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Pemerintah menegaskan evaluasi anggaran merupakan bagian dari proses penyempurnaan pelaksanaan program. Sementara itu, DPR menyatakan akan terus mengawasi implementasi MBG agar efisiensi yang dilakukan tidak berdampak pada kualitas layanan maupun pencapaian sasaran program. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan MBG.(Sekjend MDG)

GAKADA BIDOM Bangkit! Wadah Perjuangan Pemuda untuk Mengawal Aspirasi Rakyat dan Masa Depan NTB

     

Pengurus GAKADA BIDOM Pulau Lombok, (Ist/Surya)

Mataram, Media Dinamika Global – Semangat baru lahir dari kalangan pemuda. Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA BIDOM) Pulau Lombok menggelar rapat pemantapan menjelang pelantikan kepengurusan di Sekretariat GAKADA BIDOM, Sabtu (27/6/26).

Rapat tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen GAKADA BIDOM untuk hadir sebagai wadah perjuangan, pengabdian, dan penyalur aspirasi masyarakat. Organisasi ini menegaskan siap mengawal berbagai kebijakan pemerintah agar berpihak pada kepentingan rakyat serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Ketua Umum GAKADA BIDOM, Arif Kurniadin, mengatakan bahwa generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, pemuda harus tampil sebagai motor perubahan yang membawa gagasan, solusi, dan semangat kolaborasi.

"GAKADA BIDOM hadir sebagai rumah besar bagi pemuda yang ingin berkontribusi untuk masyarakat. Kami ingin melahirkan generasi yang kritis, berintegritas, dan mampu mengawal kebijakan pemerintah demi kepentingan rakyat, dengan tetap menjunjung tinggi norma sosial, adat, budaya, dan nilai-nilai demokrasi," ujarnya.

Arif menambahkan, NTB merupakan daerah yang memiliki potensi luar biasa. Kekayaan sumber daya alam di sektor pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, hingga pariwisata menjadi modal besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, sudah saatnya pemuda menjadi garda terdepan dalam mengawal pengelolaan kekayaan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.

Pelantikan kepengurusan GAKADA BIDOM diharapkan menjadi titik awal lahirnya gerakan kepemudaan yang lebih progresif, inklusif, dan berdampak nyata. Organisasi ini juga mengajak seluruh pemuda, khususnya generasi Bima dan Dompu di Pulau Lombok, untuk bersatu membangun daerah melalui pemikiran, karya, dan aksi nyata.

"Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jadilah pelaku yang menciptakan masa depan. Ketika pemuda bersatu, daerah akan maju, dan Indonesia akan semakin kuat," tutup Arif.

Redaksi |

Selamat Siswa SDN 21 Tolomundu Kota Bima, yang Lolos OSN-K Untuk Lanjut Ke Olimpiade Sains Nasional Tingkat OSN-P SD, MI Sederajat tahun 2026

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Selamat kepada siswa Mawarduasatu Kota bima yang telah lolos OSN-K untuk lanjut ke Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi (OSN-P) SD/MI/Sederajat Tahun 2026.

Nama Siswa:

1. Muhammad Al Zabar (Matematika)

2. Ahmad Akramul Asyhfiyai (IPS)

Bapak/Ibu Guru Pembina:

1. Wasnita,S.Pd

2. Yati Kurniati, S.Pd

3. Nurlaili, S.Pd

4. Khusnul khatimah, S.Pd

Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, semangat belajar, serta doa yang tidak pernah putus. Semoga menjadi motivasi untuk terus berprestasi dan memberikan hasil terbaik pada tingkat provinsi.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu Guru Pembina atas dedikasi, kesabaran, kerja keras, serta bimbingan yang telah diberikan kepada para siswa. Semoga segala usaha dan pengabdian yang telah dilakukan menjadi amal kebaikan serta terus menginspirasi lahirnya generasi-generasi berprestasi.

Selamat berjuang kepada para peserta OSN-P Tahun 2026. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan meraih prestasi terbaik untuk mengharumkan nama sekolah, daerah, dan Indonesia.(Sekjend MDG)

STRUKTUR PENGURUS HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA/HAI

     

 


STRUKTUR PENGURUS HAI

Total: 17 Orang Periode: 2026 - 2031


1. DEWAN KEHORMATAN : 3 Orang

Badan pengawas. Isinya pendiri/senior yang disegani.

1.  Ketua Dewan Kehormatan

2.  Sekretaris Dewan Kehormatan

3.  Anggota Dewan Kehormatan

Tugas: Jaga etika, Kode Etik, dan jadi hakim etik kalau ada pelanggaran.

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT / DPP HAI : 14 Orang

A. Pimpinan Inti : 4 Orang - Wajib ada di Akta

1.  Ketua Umum

2.  Sekretaris Jenderal 

3.  Bendahara Umum

4.  Wakil Ketua Umum

B. Bidang-Bidang Fungsional : 10 Orang - Dirangkap biar ramping

5. Kepala Bidang Pendidikan, Ujian & Litbang : Urus PKPA + riset hukum + teknologi. `Wajib UU`

6. Kepala Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi : Urus KTA, DPC/DPD, advokat muda. `Ciri Khas HAI`

7. Kepala Bidang Bantuan Hukum & Advokasi: Urus pro bono, posbakum. `Wajib UU`

8. Kepala Bidang Hukum, Etik & Disiplin : Eksekutor Dewan Kehormatan. `Wajib UU`

9. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga & Humas: Urus ke MA, Kemenkumham, media. `Penting untuk pengakuan`

10. Staf Ahli/Sekretariat Bidang : 5 orang. Jadi tangan kanan tiap Kepala Bidang. Bisa diisi advokat muda.

Kenapa struktur ini cocok buat HAI merintis?

Masalah Organisasi Baru Solusi di Struktur Ini

Gak cukup orang 1 Kepala Bidang pegang 2 fungsi yang nyambung. Misal: Pendidikan + Litbang

Butuh cepat urus pengakuan : Ada Bidang 9 khusus buat lobi ke MA & Kemenkumham

Visi HAI = "Rumah & Berdaya"Bidang 6 dikuatkan. Fokus ke advokat daerah & pemula

Syarat Notaris/Kemenkumham : Sudah ada Ketua, Sekjen, Bendahara + struktur bidang lengkap

Catatan buat Akta Notaris:

1. Yang dicantumkan di Akta cukup: Ketua Umum, Sekjen, Bendahara, dan "Susunan Pengurus Lengkap" dilampirkan.

2. Nama Bidang di AD/ART: Tulis 5 nama bidang di atas. Jangan cuma "Bidang I, II, III" biar keliatan profesional.

3. Fleksibel: Tambahkan pasal: "DPP berwenang membentuk dan membubarkan departemen/departemen di bawah bidang sesuai kebutuhan."

Langkah selanjutnya: Struktur ini tinggal kamu isi nama orangnya. Usahakan tiap provinsi/daerah ada 1 orang biar HAI langsung berasa nasional.

Kepala Puskesmas Soromandi Ners. Nasaruddin M.Kes Menghimbau SPPG Segera Periksa Ulang Kesehatan Relawan Fokuskan Skrining Penyakit Hepatitis dan Tuberkulosis

     


Soromandi, Media Dinamika Global.id.-- Kepala Puskesmas (PKM) Soromandi Kabupaten Bima, Ners. Nasaruddin, M.Kes., mengimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat segera memeriksakan ulang kesehatan para relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nasaruddin memjelaskan, pemeriksaan kesehatan difokuskan skrining penyakit Hepatitis dan Tuberkulosis (TB).

Menurut Nasaruddin, langkah tersebut penting karena para relawan SPPG berinteraksi langsung dengan kelompok penerima manfaat, seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita yang rentan terhadap penyakit menular.

“Relawan SPPG berinteraksi langsung dengan penerima manfaat. Karena Hepatitis dan TB termasuk penyakit menular, kami meminta pihak SPPG segera berkoordinasi dengan puskesmas terdekat untuk melakukan skrining,” ujar Nasaruddin di Puskesmas Soromandi, Kamis (25/6/2026). Screning penting guna mencegah potensi penularan kepada anak-anak, ibu hamil, maupun balita yang memiliki daya tahan tubuh lebih rendah. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan berkala merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas layanan pemenuhan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Puskesmas Soromandi, lanjut Nasaruddin, siap memfasilitasi pemeriksaan kesehatan serta memberikan edukasi terkait pencegahan penyakit menular bagi para relawan maupun pengelola SPPG. Karena itu, seluruh SPPG di wilayah Soromandi diharapkan segera menindaklanjuti imbauan tersebut dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan para relawan sebagai bentuk perlindungan terhadap penerima manfaat program.(Sekjend MDG)


VISI & MISI HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA / HAI

     


VISI & MISI 

HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA / HAI

VISI

Menjadi Himpunan Advokat Indonesia yang berintegritas, profesional, dan berdaya, sebagai rumah bersama advokat dalam menegakkan hukum, keadilan, dan martabat profesi di seluruh Indonesia.`

MISI

1. Menguatkan Kompetensi Advokat: Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, pelatihan berkelanjutan, dan ujian advokat yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

2. Menjaga Marwah dan Etika Profesi: Menegakkan Kode Etik Advokat Indonesia secara konsisten dan berwibawa melalui sistem pengawasan serta penegakan disiplin yang akuntabel.

3. Memberdayakan dan Melindungi Anggota: Membangun ekosistem organisasi yang kolaboratif, memberikan perlindungan profesi, serta menjadi wadah penguatan bagi advokat pemula dan advokat di daerah.

4. Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat : Berperan aktif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

5.  Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Modern dan Kredibel: Mengelola HAI dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengupayakan pengakuan sah dari negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Langkah selanjutnya biar bisa dipakai Notaris:

1. Copy-Paste ke AD/ART: Bagian "Maksud dan Tujuan" organisasi. Notaris biasanya minta Visi-Misi ini dulu sebelum bikin akta.

2. Sahkan di Rapat Pendiri: Tanda tangani berita acara rapat pendiri yang isinya menyetujui Visi-Misi ini. Ini lampiran penting saat urus SK Kemenkumham.

3. Jadikan Identitas: Taruh Visi-Misi ini di kop surat, website, dan media sosial HAI biar dari awal udah punya karakter.

Kata kuncinya udah masuk semua: `Pendidikan, Ujian, Kode Etik, Pengawasan, Bantuan Hukum, Pengakuan Negara` = sesuai 7 fungsi di UU Advokat.

SDN 21 Tolomundu Kota Bima, Rapat Evaluasi Pembelajaran tahun 2025-2026 Sekaligus Rapat Pembagian Tugas Guru 2026/2027

     


Kota Bima, Media Dinamika Global.id.-- Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran yang lebih optimal, sekolah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pembelajaran Tahun Pelajaran 2025/2026 yang dilanjutkan dengan Rapat Pembagian Tugas Guru Tahun Pelajaran 2026/2027.

Rapat evaluasi menjadi wadah untuk meninjau pelaksanaan pembelajaran selama satu tahun pelajaran, mengevaluasi capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan, Jumat 26 juni 2026.

Selanjutnya, dilakukan pembagian tugas guru Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagai bentuk persiapan awal agar seluruh tenaga pendidik memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sekolah. Diharapkan melalui pembagian tugas yang terencana, proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik.

Semoga hasil rapat ini menjadi komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.(Sekjend MDG)