Media Dinamika Global

Jumat, 20 November 2026

Tersangka Kabur Atau Meninggal, Aset Tetap Bisa di Rampas Mulai Rp1 Miliar


Jakarta, Media Dinamika Global.id.-- DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Salah satu ketentuannya langsung menjadi sorotan: perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dimungkinkan dalam kondisi tertentu, dengan nilai aset minimal Rp1 miliar.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6. Mekanisme ini dapat diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, maupun pelaku yang tidak diketahui identitas atau keberadaannya.

Namun, ketentuan tersebut bukan berarti negara bisa mengambil aset secara sepihak. Jaksa tetap harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Pihak yang merasa keberatan juga memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya diperoleh secara sah.

Berdasarkan draf yang diterima Kumparan, batas minimal Rp1 miliar tersebut juga dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah. Artinya, penerapan aturan ini tetap memiliki persyaratan dan mekanisme hukum yang harus dipenuhi.

Pengesahan UU ini memunculkan pertanyaan penting mengenai keseimbangan antara upaya negara menyelamatkan aset hasil kejahatan dan perlindungan hak milik warga negara.

Menurut Anda, apakah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana ini akan memperkuat pemberantasan korupsi atau justru berisiko disalahgunakan?

Perpusipda Daerah Kabupaten Bima Kunker di Kantor UPT Korwil Kecamatan Donggo


KUNJUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DI KORWIL DONGGO.

Donggo, Media Dinamika Global.id.-- Korwil Donggo menerima kunjungan istimewa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah bersama staf.

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi Dan Kordinasi Bahwa Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Nusa Tenggara Barat Akan Melaksanakan Gelar Literasi Tradisional (GELITRA) Untuk Siswa Dan Siswi Sekolah Dasar

Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan, bimbingan, dan dukungannya. Semoga sinergi ini terus terjalin demi kemajuan pendidikan dan literasi anak-anak Donggo.

Korwil Donggo: Solid, Ikhlas, Melayani!

Donggo Bisa, Donggo Membaca.(Sekjend MDG)

Pengangguran Kabupaten Bima: Jebakan Gelar, Stigma Pekerjaan, dan Krisis Emansipasi Sosial


Bima, Media Dinamika Global.id.-- Pengangguran di Kabupaten Bima tidak semestinya hanya dipahami sebagai kegagalan individu dalam memperoleh pekerjaan. Lebih dari itu, pengangguran merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi, ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, serta hubungan antara pendidikan dan pasar tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bima, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2024 tercatat sebesar 2,19 persen, meningkat dari 2,15 persen pada 2023. Sementara itu, struktur ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa 47,37 persen penduduk bekerja berada di sektor pertanian, 40,10 persen di sektor jasa, dan hanya 12,53 persen di sektor manufaktur. Komposisi tersebut perlu dibaca secara kritis. Dominasi sektor pertanian dan relatif kecilnya proporsi sektor manufaktur menunjukkan pentingnya transformasi struktur ekonomi daerah, terutama dalam memperluas industri pengolahan dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. 

Alif Nurahmansyah, mahasiswa Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima, menilai bahwa persoalan mendasar bukan hanya berapa banyak masyarakat yang menganggur, tetapi juga sejauh mana struktur ekonomi daerah mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak dan pemerataan akses terhadap sumber daya produktif. 

Ia juga menyoroti fenomena jebakan gelar dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang semestinya menjadi instrumen pembebasan justru berisiko berubah menjadi simbol prestise sosial ketika pekerjaan dinilai berdasarkan gengsi, bukan nilai produktif dan kontribusinya terhadap masyarakat. Fenomena tersebut melahirkan stigma terhadap jenis pekerjaan tertentu. 

Sebagian lulusan pendidikan tinggi merasa bahwa pekerjaan di sektor pertanian, perdagangan, maupun usaha produktif lainnya tidak sepadan dengan gelar akademik yang dimiliki. Akibatnya, pilihan pekerjaan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kemampuan dan kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh konstruksi sosial mengenai status dan kehormatan pekerjaan. Alif menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak cukup dijawab melalui seruan agar generasi muda lebih kreatif, berwirausaha, atau tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan. 

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting melalui fungsi Dinas Tenaga Kerja, bukan sekadar sebagai institusi administratif, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik yang menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha. Dinas Ketenagakerjaan perlu memperkuat pendataan pengangguran secara berkala, menyediakan informasi pasar kerja yang terbuka, memperluas pelatihan berbasis kebutuhan industri, memfasilitasi penempatan tenaga kerja, serta melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan hak-hak pekerja. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja agar kebijakan tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan angka partisipasi. 

Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu menghadirkan kebijakan transformasi ekonomi yang menyentuh akar persoalan, mulai dari industrialisasi berbasis komoditas lokal, penguatan koperasi produktif, akses permodalan, penguasaan teknologi, hingga pemerataan distribusi nilai tambah. "Jangan sampai masyarakat hanya menjadi produsen bahan mentah, sementara proses pengolahan, penguasaan pasar, dan keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pihak lain. Kita membutuhkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperluas kepemilikan dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Alif. 

Baginya, emansipasi sosial bukan sekadar membebaskan individu dari status pengangguran, melainkan membangun kondisi ekonomi yang memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan, kemampuan, dan kendali lebih besar terhadap sumber daya produktif. "Pendidikan tanpa transformasi ekonomi hanya berpotensi melahirkan antrean panjang pencari kerja. 

Kewirausahaan tanpa pemerataan kesempatan ekonomi berisiko membebankan persoalan struktural kepada individu. Sementara industrialisasi tanpa pemerataan kesejahteraan hanya akan memperlebar kesenjangan baru," tambahnya. Ia menegaskan bahwa pengangguran Kabupaten Bima harus ditempatkan sebagai persoalan pembangunan yang membutuhkan tanggung jawab nyata pemerintah, penguatan fungsi Dinas Ketenagakerjaan, perubahan struktur produksi, pemerataan kesempatan kerja, serta distribusi kesejahteraan yang lebih adil, tutup Alif nurahmansyah.(Sekjend MDG)

Kamis, 19 November 2026

Lucu di Layar, Hilang Martabatnya: Ketika Perhatian dan Dolar Menjadi Tujuan

Tri Purnama Putra, S.Pd, (Ist/Surya)

OPINI

Oleh: Tri Purnama Putra, S.Pd

Media sosial kini bukan sekadar ruang untuk berbagi cerita, pengetahuan, maupun pengalaman. Di tengah perkembangan platform digital seperti TikTok, Instagram Reels, dan Facebook, media sosial juga telah berubah menjadi arena perebutan perhatian sekaligus ruang monetisasi.

Fenomena tersebut terlihat dari munculnya sebagian konten yang menjadikan penampilan fisik, termasuk joget dengan busana yang dianggap terlalu terbuka, sebagai daya tarik utama untuk mengumpulkan penonton, komentar, pengikut, gift, hingga penghasilan.

Di layar, konten semacam itu mungkin terlihat lucu, percaya diri, energik, bahkan dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun, persoalan yang patut dikritisi bukan semata-mata soal seseorang berjoget atau pilihan pakaiannya. Persoalannya muncul ketika tubuh dan penampilan dijadikan komoditas utama untuk membeli perhatian serta mengejar keuntungan ekonomi.

Di sinilah kita perlu melihat fenomena tersebut secara lebih kritis.

Ketika Perhatian Berubah Menjadi Komoditas

Pada awalnya, media sosial dibangun sebagai ruang komunikasi. Namun, perkembangan ekonomi digital membuat perhatian manusia memiliki nilai ekonomi.

Semakin banyak orang menonton, semakin besar peluang sebuah konten mendapatkan distribusi algoritmik. Dari situlah muncul berbagai bentuk monetisasi, mulai dari iklan, gift, endorsement, hingga berbagai bentuk pendapatan digital lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, perhatian menjadi komoditas.

Seseorang yang merasa kurang mendapatkan perhatian dalam kehidupan nyata dapat menemukan validasi baru melalui dunia maya. Jumlah likes, komentar, followers, views, dan gift kemudian menjadi ukuran baru tentang seberapa besar dirinya dianggap.

Masalahnya, validasi digital bersifat sementara.

Hari ini seseorang bisa mendapatkan ribuan komentar dan pujian. Besok, perhatian itu bisa hilang karena algoritma bergerak kepada konten lain yang dianggap lebih menarik.

Akibatnya, muncul dorongan untuk terus meningkatkan daya tarik konten. Ketika konten biasa tidak lagi menghasilkan perhatian, sebagian kreator mungkin terdorong membuat konten yang semakin sensasional.

Pada titik inilah batas antara ekspresi diri dan komodifikasi diri menjadi semakin tipis.

Bukan Semua Perempuan Paruh Baya

Fenomena ini tentu tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh perempuan paruh baya.

Banyak perempuan paruh baya justru tetap menjadi sosok yang produktif, berwibawa, berpendidikan, berkarya, mengurus keluarga, membangun usaha, aktif dalam kegiatan sosial, bahkan menjadi sumber keteladanan bagi generasi berikutnya.

Karena itu, kritik seharusnya diarahkan kepada perilaku tertentu, bukan kepada usia maupun jenis kelamin seseorang.

Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan seberapa banyak orang yang melihat tubuhnya dan seberapa besar uang yang dapat diperoleh dari perhatian tersebut.

Dalam kondisi demikian, nilai diri berpotensi bergeser dari kualitas personal menjadi angka statistik di layar.

Dari Validasi ke Ketergantungan

Dalam psikologi perkembangan, Erik Erikson menjelaskan fase dewasa madya melalui konsep generativity versus stagnation. Pada fase ini, seseorang idealnya mengembangkan produktivitas, memberikan manfaat kepada orang lain, serta meninggalkan sesuatu yang bermakna bagi generasi berikutnya.

Namun, setiap orang tentu menjalani fase kehidupan dengan pengalaman yang berbeda.

Ketika seseorang merasa tidak lagi dihargai, tidak lagi diperhatikan, atau kehilangan ruang aktualisasi, media sosial dapat menjadi salah satu tempat untuk memperoleh kembali rasa diterima.

Masalah muncul ketika validasi tersebut menjadi satu-satunya sumber penghargaan terhadap diri.

Seseorang yang awalnya hanya membuat satu konten untuk hiburan dapat kemudian merasa harus terus membuat konten karena mendapatkan respons positif. Ketika jumlah penonton meningkat, muncul dorongan untuk mempertahankannya. Ketika jumlah penonton menurun, muncul tekanan untuk membuat sesuatu yang lebih menarik.

Siklus tersebut dapat membuat seseorang semakin bergantung pada respons publik.

Tubuh Jangan Sampai Menjadi Satu-Satunya Nilai

Teori objektifikasi yang dikembangkan oleh Barbara Fredrickson dan Tomi-Ann Roberts memberikan perspektif penting mengenai bagaimana seseorang dapat dipandang terutama melalui tubuh atau penampilannya.

Dalam konteks media sosial, persoalannya bukan sekadar apakah seseorang memilih menampilkan tubuhnya atau tidak.

Yang lebih penting adalah bagaimana tubuh tersebut diposisikan.

Jika tubuh menjadi satu-satunya sumber perhatian, sementara kecerdasan, pengalaman, karya, dan kontribusi seseorang tidak lagi menjadi perhatian utama, maka terjadi penyempitan nilai diri.

Seseorang akhirnya dinilai berdasarkan penampilan.

Jumlah penonton menjadi ukuran daya tarik.

Jumlah komentar menjadi ukuran penerimaan.

Jumlah gift menjadi ukuran keberhasilan.

Padahal, manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar angka views dan jumlah uang yang masuk dari sebuah konten.

Algoritma Tidak Mengenal Martabat

Dalam ekonomi perhatian atau attention economy, perhatian manusia merupakan sumber daya yang sangat bernilai.

Platform digital bekerja dengan sistem yang mendorong konten menarik perhatian pengguna selama mungkin. Konten yang memperoleh interaksi tinggi berpeluang mendapatkan distribusi yang lebih luas.

Karena itu, konten yang kontroversial, mengejutkan, lucu, atau sensasional sering memiliki daya tarik yang kuat.

Namun, algoritma tidak memiliki kemampuan moral seperti manusia.

Algoritma tidak mengenal konsep martabat.

Algoritma tidak mengetahui apakah sebuah konten membuat seseorang dihormati atau justru dipermalukan.

Algoritma hanya membaca interaksi.

Jika sebuah konten menghasilkan banyak penonton, komentar, dan interaksi, sistem dapat menganggapnya sebagai konten yang menarik.

Di sinilah tanggung jawab tetap berada pada manusia.

Tidak semua sesuatu yang viral harus ditiru.

Tidak semua sesuatu yang menghasilkan uang harus dilakukan.

Dan tidak semua perhatian layak dikejar.

Viral Tidak Sama dengan Dihormati

Salah satu kesalahan terbesar dalam budaya media sosial adalah menganggap viral sebagai tanda keberhasilan mutlak.

Padahal, viral hanya menunjukkan bahwa sebuah konten mendapatkan perhatian dalam jumlah besar.

Viral tidak selalu berarti dihormati.

Seseorang bisa viral karena prestasi. Bisa pula karena karya. Bisa karena ilmu. Namun seseorang juga bisa viral karena kontroversi, kesalahan, bahkan karena menjadi bahan tertawaan.

Karena itu, angka penonton tidak selalu mencerminkan kualitas seseorang.

Begitu pula gift atau penghasilan dari sebuah konten tidak otomatis menjadi ukuran bahwa konten tersebut memiliki nilai sosial yang tinggi.

Uang adalah indikator ekonomi.

Ia bukan ukuran tunggal martabat manusia.

Jejak Digital Lebih Panjang daripada Umur Konten

Ada persoalan lain yang sering dilupakan, yakni jejak digital.

Sebuah video mungkin hanya membutuhkan beberapa menit untuk dibuat, tetapi dampaknya dapat bertahan jauh lebih lama.

Konten yang sudah tersebar dapat disimpan, dibagikan ulang, direkam, atau muncul kembali ketika seseorang sudah tidak menginginkannya lagi.

Karena itu, keputusan yang dibuat di depan kamera sebaiknya tidak hanya dipikirkan berdasarkan keuntungan hari ini.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apakah konten tersebut masih ingin kita pertanggungjawabkan lima atau sepuluh tahun mendatang?

Sebab views dapat hilang.

Followers dapat berkurang.

Algoritma dapat berubah.

Namun jejak digital bisa jauh lebih sulit dikendalikan.

Pemberdayaan Bukan Berarti Menjual Perhatian

Perlu dibedakan antara kepercayaan diri dan ketergantungan terhadap validasi publik.

Seseorang tentu memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya. Namun, kebebasan berekspresi juga idealnya berjalan bersama kesadaran terhadap konsekuensi.

Pemberdayaan perempuan tidak seharusnya diukur dari seberapa berani seseorang mempertontonkan tubuhnya.

Pemberdayaan dapat hadir melalui pendidikan, karya, kepemimpinan, kreativitas, kemandirian ekonomi, pengalaman hidup, serta kontribusi kepada masyarakat.

Perempuan paruh baya memiliki sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh algoritma: pengalaman.

Usia bukan alasan untuk kehilangan daya tarik. Justru pengalaman hidup dapat menjadi kekuatan yang jauh lebih bernilai daripada sekadar perhatian sesaat.

Seorang perempuan dapat menjadi menarik karena kecerdasannya.

Dapat dihormati karena ketegasannya.

Dapat dikenang karena karyanya.

Dapat dicintai karena ketulusan dan kontribusinya.

Dan semua itu tidak membutuhkan tubuh sebagai komoditas utama.

Jangan Tukar Martabat dengan Angka di Layar

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang joget semata.

Bukan pula semata-mata tentang pakaian.

Persoalannya adalah ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya hanya berharga ketika dilihat, dipuji, dan dibayar oleh penonton.

Ketika angka views menjadi ukuran harga diri dan uang menjadi ukuran keberhasilan, seseorang berisiko kehilangan kendali atas alasan awal mengapa ia membuat konten.

Lucu di layar mungkin mudah.

Mendapatkan perhatian mungkin mudah.

Mengejar viral mungkin mudah.

Tetapi menjaga martabat jauh lebih sulit.

Sebab perhatian yang diperoleh dari sensasi memiliki umur yang pendek. Ketika algoritma berubah, perhatian dapat berpindah kepada orang lain. Ketika tren berganti, konten lama ditinggalkan.

Sebaliknya, penghormatan yang dibangun melalui ilmu, karya, integritas, dan kontribusi dapat bertahan jauh lebih lama.

Karena itu, media sosial seharusnya tidak menjadi tempat seseorang menjual harga dirinya demi perhatian.

Gunakan media sosial untuk menunjukkan kualitas, bukan sekadar mengejar kuantitas penonton.

Gunakan kreativitas untuk menghasilkan karya, bukan sekadar kontroversi.

Gunakan popularitas untuk memberikan manfaat, bukan hanya untuk mengejar angka.

Sebab pada akhirnya, views bisa hilang, followers bisa pergi, dolar bisa habis, tetapi nama baik dan martabat adalah warisan yang jauh lebih mahal untuk dijaga.

Penulis: Tri Purnama Putra, S.Pd

Wagub NTB Pastikan Pelayanan Lansia di PPSLU Mandalika Terus Ditingkatkan


Mataram, Media Dinamika Global - Perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia) tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang layak, lingkungan yang nyaman, serta perhatian dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Komitmen inilah yang ditegaskan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, saat mengunjungi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika di Mataram, Kamis (19/11).

Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, Wagub menyempatkan diri menyapa para penghuni, berdialog, sekaligus meninjau langsung kondisi ruang hunian dan fasilitas pelayanan yang tersedia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memastikan para lansia memperoleh pelayanan sosial yang manusiawi dan berkualitas.

Saat ini, PPSLU Mandalika memberikan pelayanan kepada sekitar 67 penerima manfaat, terdiri atas 41 perempuan dan 26 laki-laki, dengan rentang usia 60 hingga 90-an tahun. Bahkan, tempat pelayanan sosial tersebut pernah merawat seorang lansia berusia 115 tahun yang meninggal dunia sekitar tiga bulan lalu.

Di tempat ini, para lansia juga hidup dalam keberagaman. Mereka berasal dari berbagai wilayah di NTB maupun luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi, serta memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda, mulai dari Islam, Hindu hingga Kristen. Keberagaman tersebut menjadi gambaran bahwa pelayanan sosial hadir tanpa membedakan asal daerah maupun agama.

Selain memastikan kondisi pelayanan dan hunian, Wagub NTB turut memberikan perhatian terhadap fasilitas kesehatan di lingkungan PPSLU Mandalika. Salah satunya keberadaan klinik yang saat ini masih dalam proses pengurusan perizinan.

Ia mendorong agar proses administrasi tersebut dapat segera dituntaskan sehingga klinik bisa beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh para penghuni panti.

Tidak hanya itu, Wagub juga melihat potensi PPSLU Mandalika untuk dikembangkan menjadi tempat praktik sekaligus pusat pelatihan bagi calon tenaga pendamping lanjut usia atau caregiver, khususnya mereka yang tengah mempersiapkan diri untuk bekerja di luar negeri.

“Semoga kliniknya bisa segera aktif. Ke depan, kita juga mendorong agar di sini dapat diadakan pelatihan-pelatihan untuk caregiver yang ingin persiapan bekerja di luar negeri,” ujar Wagub.

Gagasan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi PPSLU Mandalika. Selain menjalankan fungsi pelayanan sosial, fasilitas ini juga berpotensi menjadi ruang peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga pendamping lansia yang dibutuhkan, baik di dalam maupun luar negeri.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala PPSLU Mandalika Mataram, Dina Nurlaily Aprinaida, menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan arahan pimpinan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kelayakan bangunan hunian.

Menurutnya, perhatian utama diarahkan pada kondisi fisik bangunan agar para penerima manfaat dapat menempati fasilitas yang masih berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka.

“Arahan Bu Wagub pertama agar pelayanan kepada para lansia terus ditingkatkan. Terutama untuk bangunan-bangunan yang dianggap tidak layak untuk ditempati, sehingga para lansia ditempatkan pada fasilitas yang masih berfungsi dengan baik,” jelas Dina.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, serta Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Nunung Triningsih.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan lansia merupakan bagian penting dari pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebab, para lanjut usia bukan sekadar penerima layanan, melainkan bagian dari masyarakat yang telah memberikan kontribusi sepanjang perjalanan kehidupan dan berhak menikmati hari tua dengan aman, nyaman, sehat, serta penuh penghormatan.

Redaksi |

Surplus 5.890 Ton, Gubernur Miq Iqbal Buka Pasar Telur NTB ke NTT


Mataram, Media Dinamika Global - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, melepas pengiriman perdana 20,7 ton telur ayam ras produksi peternak NTB ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (19/11/2026). Langkah ini menjadi upaya konkret memperluas pasar hasil produksi peternak lokal, menyusul surplus produksi telur NTB yang berdasarkan prognosa sementara November 2026 mencapai 5.890 ton.

Pengiriman yang dilepas di halaman Kantor Gubernur NTB tersebut ditujukan ke dua wilayah di NTT, yakni Kota Kupang sebanyak 9,6 ton dan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 11,1 ton. Pelepasan turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.Si, jajaran perangkat daerah terkait, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB, Koperasi Produsen Petarung NTB, serta para peternak dan pelaku usaha.

Gubernur Miq Iqbal menegaskan, surplus produksi harus menjadi peluang ekonomi bagi peternak, bukan justru menjadi persoalan akibat terbatasnya pasar. Karena itu, perluasan akses perdagangan antardaerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat posisi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur di NTB.

“Tidak ada satu solusi tunggal yang menyelesaikan semuanya, sehingga semua lini harus kita benahi bersama. Dengan terbukanya jalur perdagangan ke NTT, kita berharap pasar semakin luas dan margin keuntungan peternak kita semakin membaik,” ujar Gubernur.

Berdasarkan prognosa tahun 2026, produksi telur ayam ras NTB diperkirakan mencapai 52.413 ton, sementara kebutuhan konsumsi daerah sekitar 46.523 ton. Dengan jumlah penduduk sekitar 5,81 juta jiwa dan rata-rata konsumsi telur 8 kilogram per kapita per tahun, NTB memiliki potensi pasokan yang dapat dipasarkan ke luar daerah.

Data produksi kabupaten/kota menunjukkan sentra produksi telur terbesar berada di Lombok Tengah dengan sekitar 17.412 ton, disusul Lombok Timur sekitar 15.911 ton dan Lombok Barat sekitar 13.575 ton. Total produksi dari seluruh kabupaten/kota mencapai 52.413.314 kilogram.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, menjelaskan bahwa pengiriman perdana ini merupakan hasil koordinasi dan proses analisis risiko selama empat bulan terakhir. Hasil analisis dari pihak NTT menyatakan produk telur asal NTB masuk kategori risiko rendah (low risk), sehingga lalu lintas komoditas tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan.

Pemerintah bersama pelaku usaha dan koperasi berharap pengiriman ini berkembang menjadi hubungan perdagangan yang berkelanjutan. Untuk itu, mutu telur harus dijaga sejak pengemasan hingga pengangkutan, pasokan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, dan seluruh persyaratan karantina dipenuhi.

Pengiriman perdana ini bukan sekadar perpindahan komoditas dari satu provinsi ke provinsi lain. Lebih dari itu, langkah tersebut membuka peluang bagi produk peternakan NTB untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Bagi pemerintah daerah, keberhasilan memperluas pasar harus berujung pada meningkatnya penyerapan produksi, membaiknya pendapatan peternak, dan tumbuhnya usaha peternakan yang semakin berdaya saing.

Redaksi |

Vokasi di SMA: Antara Cita-Cita Idealistis dan Realitas Anggaran yang Rapuh

Achmad Abdul Hawabi Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar
Universitas Muhammadiyah Mataram, (Ist/Surya)

Opini

Gagasan menghadirkan pendidikan vokasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) terdengar menjanjikan. Di tengah persoalan pengangguran terdidik dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif, SMA diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kuat secara akademis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis.

Namun, di balik gagasan tersebut, ada persoalan mendasar yang tidak boleh ditutup-tutupi: dari mana anggarannya dan seberapa siap infrastruktur pendidikan kita menopang kebijakan tersebut?

Pertanyaan itu menjadi penting karena pendidikan vokasi bukan sekadar menambahkan beberapa mata pelajaran keterampilan ke dalam kurikulum. Pendidikan vokasi membutuhkan fasilitas praktik, laboratorium, perangkat teknologi, mesin, bahan praktik, tenaga pengajar yang kompeten, serta hubungan yang nyata dengan dunia industri.

Persoalannya, kondisi pendidikan kejuruan di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang sejak awal dirancang untuk pendidikan vokasi, masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan fasilitas dan pembaruan peralatan praktik.

Lantas, apakah realistis jika beban pendidikan vokasi kembali diperluas ke SMA tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan anggarannya?

Pertanyaan inilah yang perlu dijawab secara terbuka oleh para pembuat kebijakan.

Jangan sampai pendidikan vokasi di SMA hanya menjadi proyek ambisius di atas kertas.

Sebab, jika fasilitas tidak tersedia, siswa hanya akan mendapatkan pembelajaran berbasis teori. Mesin dan perangkat praktik mungkin tersedia di ruang laboratorium, tetapi tidak dapat digunakan secara optimal karena keterbatasan perawatan, bahan praktik, atau tenaga pengajar.

Pada titik tersebut, cita-cita mencetak lulusan siap kerja justru berisiko berubah menjadi sekadar slogan.

Seperti disampaikan Achmad Abdul Hawabi, Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram, pendidikan vokasi membutuhkan komitmen fiskal yang kuat agar tidak berhenti pada tataran wacana.

"Tanpa komitmen fiskal yang kuat, pengembalian kejuruan di SMA hanya menjadi retorika elitis yang indah di ruang seminar, namun menyiksa di lantai kelas"

Pernyataan tersebut patut menjadi bahan renungan. Pemerintah jangan sampai terjebak pada romantisme kebijakan yang terlihat bagus secara statistik, tetapi tidak memiliki fondasi pembiayaan yang kuat.

Sebelum kebijakan vokasi di SMA diterapkan secara luas, pemerintah semestinya membuka secara transparan kebutuhan anggaran dan peta jalan fasilitas pendidikan.

Apakah negara benar-benar mampu membiayai pembangunan serta renovasi laboratorium, menyediakan alat praktik, memperbarui perangkat teknologi, dan memastikan seluruh sekolah memiliki fasilitas yang layak?

Atau justru pada akhirnya beban tersebut bergeser kepada komite sekolah dan orang tua siswa?

Jika opsi kedua yang terjadi, maka kebijakan pendidikan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara berpotensi menciptakan persoalan baru di tengah masyarakat.

Dunia Usaha Harus Dilibatkan

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, keterlibatan dunia usaha sebenarnya dapat menjadi salah satu jalan keluar.

Perusahaan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima lulusan sekolah. Dunia industri juga perlu dilibatkan sejak proses pendidikan berlangsung.

Kemitraan dapat dibangun melalui penyediaan alat praktik, pelatihan guru, kehadiran instruktur industri, program magang, hingga pemanfaatan fasilitas perusahaan sebagai tempat pembelajaran siswa.

Skema insentif seperti super-deduction tax juga dapat dioptimalkan untuk mendorong perusahaan berinvestasi dalam pendidikan vokasi.

Dengan pola tersebut, sekolah tidak berjalan sendiri. Pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan fiskal, sekolah menyiapkan peserta didik, sedangkan dunia usaha ikut memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan kebutuhan industri.

Namun, kemitraan tersebut tetap membutuhkan pengawasan.

Jangan sampai kerja sama pendidikan hanya menjadi seremoni penandatanganan nota kesepahaman, sementara siswa tidak mendapatkan manfaat nyata.

Jangan Mengorbankan Fungsi SMA

Yang juga harus diperhatikan adalah jangan sampai obsesi mencetak lulusan siap kerja justru menghilangkan fungsi utama SMA sebagai lembaga pendidikan yang membangun fondasi akademik dan kemampuan berpikir kritis.

Tidak semua siswa SMA akan langsung masuk dunia kerja. Sebagian akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena itu, penguatan keterampilan harus dirancang secara proporsional tanpa mengorbankan kemampuan akademik siswa.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah vokasi di SMA merupakan gagasan yang baik atau buruk.

Gagasannya bisa saja baik. Tetapi kebijakan yang baik tidak cukup hanya bermodalkan niat baik.

Ia membutuhkan anggaran, fasilitas, guru, regulasi, pengawasan, serta kemitraan industri yang benar-benar berjalan.

Jika pemerintah serius ingin mencetak generasi muda yang siap menghadapi dunia kerja, maka yang harus dibangun bukan sekadar kurikulum baru, melainkan ekosistem pendidikan yang mampu menjalankannya.

Sebab pendidikan tidak boleh menjadi eksperimen kebijakan yang dibebankan risikonya kepada siswa, guru, sekolah, dan orang tua.

Vokasi di SMA boleh menjadi cita-cita. Tetapi jangan sampai cita-cita tersebut dibangun di atas anggaran yang rapuh.

Penulis: Achmad Abdul Hawabi Mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Mataram