Kota Bima, Media Dinamika Global.id.– Pemerintah Kota Bima menerima kunjungan tim misi dari World Bank dalam rangka koordinasi dan peninjauan pelaksanaan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), sekaligus memperkuat upaya pengendalian banjir di wilayah perkotaan. Kegiatan ini berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kota Bima.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan S.H, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten II, serta jajaran kepala OPD terkait. Turut hadir tim dari World Bank, perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I.
Dalam forum tersebut, tim misi menyampaikan bahwa progres pelaksanaan NUFReP di Kota Bima dinilai berjalan sesuai tahapan yang direncanakan, serta menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.
Wali Kota Bima menegaskan bahwa persoalan banjir masih menjadi fokus utama pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari World Bank dan kementerian terkait yang telah mendampingi Kota Bima sejak tahap awal program.
“Banjir adalah tantangan nyata yang harus kita tangani bersama. Melalui NUFReP, kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat sistem serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Pemerintah daerah berkomitmen penuh, baik dari sisi pembiayaan, kebijakan, maupun keterlibatan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong OPD teknis untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur pengendali banjir. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama drainase dan area resapan air, dinilai sangat penting.
Perwakilan World Bank, Evi Herniasari, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda monitoring rutin di daerah sasaran. Ia menekankan bahwa kesiapan daerah, mulai dari aspek anggaran, kebijakan, hingga kelembagaan, menjadi perhatian utama.
“Kami melihat Kota Bima menunjukkan perkembangan yang positif. Dukungan anggaran daerah, sinkronisasi kebijakan, serta kesiapan regulasi sudah berada pada jalur yang tepat,” ungkapnya.
Menurutnya, Kota Bima termasuk wilayah prioritas dalam program NUFReP karena memiliki tingkat kerentanan banjir yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat.
Perwakilan Kementerian PUPR menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun, seperti jaringan drainase, normalisasi sungai, dan kolam retensi agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyoroti perlunya penguatan regulasi daerah, termasuk penataan ruang berbasis mitigasi bencana serta pengaturan kawasan sempadan sungai sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Dari sisi perencanaan, Bappenas menegaskan bahwa NUFReP merupakan bagian dari agenda nasional dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Sinergi antara pendanaan pusat, daerah, dan World Bank dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I turut memaparkan perkembangan teknis di lapangan, mulai dari penanganan sedimentasi, penertiban bangunan di sempadan sungai, hingga penguatan sistem peringatan dini banjir.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya percepatan penyelesaian Detailed Engineering Design (DED), percepatan proses pengadaan lahan, serta penguatan kelembagaan Forum pengurangan risiko bencana.
Menutup kegiatan, Evi Herniasari menyampaikan optimisme bahwa dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, Kota Bima berpeluang menjadi contoh dalam penanganan banjir perkotaan di kawasan timur Indonesia.
Sebagai informasi, program NUFReP di Kota Bima merupakan program jangka menengah yang didukung pendanaan World Bank, mencakup pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan dalam mendorong penanganan banjir yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Bima.(Redaksi Sekjend MDG)
