Riau, Media Dinamika Global.id.-- Masyarakat wajib menjaga loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk, dengan tidak menerima tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas tentara bayaran.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri. Imbauan ini disampaikan menyusul adanya warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di negara lain.
“Iming-iming atau tawaran terhadap pekerjaan, apalagi berkonotasi dengan tentara bayaran, saya rasa tidak dibenarkan,” ujar Muzani di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).
Menurutnya, menjaga loyalitas terhadap negara bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak juga perlu memberikan dukungan kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan pekerjaan sebagai tentara bayaran.
“Salah satunya dengan memastikan tersedianya lapangan pekerjaan dan kelayakan hidup yang lebih baik supaya hal seperti itu tidak terulang,” tegasnya.
Muzani mengatakan, MPR akan terus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna.
“Pembangunan Natuna tidak boleh hanya dilihat dari perspektif keamanan dan pertahanan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga harus menjadi perhatian,” katanya.
Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna di Kantor Bupati Natuna, Muzani menerima sejumlah aspirasi mengenai persoalan yang masih dihadapi daerah perbatasan tersebut. Beberapa di antaranya terkait pelayanan kesehatan serta ketersediaan energi bersubsidi.
“Persoalan yang cukup penting adalah bahwa Natuna, meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mengatakan Komisi I DPR masih menunggu hasil penyelidikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait kebenaran laporan delapan WNI yang disebut-sebut menjadi tentara bayaran Rusia.
“Dari sebelum-sebelumnya sih biasanya karena alasan ekonomi ya. Kita harus mengingatkan bahwa ketika orang ingin mencari pekerjaan di negara lain, kita harap melalui jalur resmi,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, termasuk pekerjaan yang berisiko seperti menjadi tentara bayaran. Dia mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri menggunakan jalur resmi yang disediakan Pemerintah.
“Selalu gunakan saja jalur resmi dan jangan cepat terbuai dengan janji-janji yang sesaat tapi kemudian menyusahkan,” tegasnya.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dugaan modus perekrutan delapan WNI tersebut. Dia mengatakan, berdasarkan informasi intelijen Indonesia, para WNI itu direkrut melalui negara pihak ketiga dengan modus lowongan pekerjaan sebagai petugas keamanan atau tenaga administrasi.
“Seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan (satpam) ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi gaji yang besar,” katanya.
Informasi mengenai delapan WNI yang disebut-sebut menjadi tentara bayaran pertama kali dirilis Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) atau Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina. Dalam rilis tersebut, FISU membeberkan identitas delapan WNI yang diduga bergabung dengan militer Rusia.
Kedelapan WNI itu adalah Yuda Putra Pratama (lahir 9 Agustus 1997), Haryanto Dwi Kencana (14 Juli 1983), Erwanda (5 Agustus 1988), Ngangun Hudri Fadli (17 September 1978), Muhammad Syaripudin (3 Agustus 1994), M Hadi Maulana (7 April 1987), Wahyu Oktavian Iskandar (22 Oktober 1985), dan Helmi Nuraha Hakim (27 Januari 1983).(Sekjend MDG)
