Bima, Media Dinamika Global.id.– DPRD Kabupaten bima kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun 2026, Kamis (1/10/2026).
Muhammad Erwin Memimpin Rapat paripurna ke 7 masa sidang III DPRD Kab. Bima dg agenda pembacaan PU Fraksi-Fraksi Dewan untuk dua Raperda yg diajukan oleh pihak Eksekutif.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Bima Terhadap Raperda Tentang LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten bima Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD kabupaten bima Muhammad Erwin ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten bima, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten bima dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kabupaten Bima. Serta perwakilan Forkopimda Kabupaten bima.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai PPP meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bima segera melakukan penertiban jaringan kabel internet yang semakin menjamur hingga ke desa dan kelurahan. Keberadaan kabel yang menumpuk pada satu tiang dinilai mengganggu estetika tata ruang dan keindahan lingkungan.
Selanjutnya, Fraksi Partai-partai yang lain menyoroti lonjakan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2026 yang dinilai cukup signifikan. Ia meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai faktor yang menyebabkan kenaikan tersebut, apakah dipicu kondisi darurat tertentu atau adanya pengeluaran yang seharusnya dianggarkan pada pos belanja lainnya.
Kemudian, Fraksi PPP Perjuangan memberikan perhatian pada sektor ketahanan pangan. Fraksi ini mengapresiasi realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang mencapai sekian persen, namun mempertanyakan rendahnya serapan pada program penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan serta pengawasan keamanan pangan segar yang dinilai sangat penting dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan perlindungan konsumen.
Terakhir, Fraksi PPP mempertanyakan sumber pendapatan yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah melampaui target hingga lebih dari miliar. Selain itu, fraksi ini meminta penjelasan terkait berbagai komponen pendapatan yang berkontribusi terhadap capaian tersebut.
Berbagai masukan, kritik dan pertanyaan dari fraksi-fraksi tersebut akan dijawab oleh pihak eksekutif dalam agenda berikutnya berupa penyampaian Jawaban Bupati atas PU Fraksi-Fraksi terhadap Raperda LPj Pelaksanaan APBD Kabupaten bima Tahun Anggaran 2026.(Sekjend MDG)